LAPORAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH

LAPORAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH EDISI AGUSTUS 2014

Direktorat Pinjaman dan Hibah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Agustus 2014 – hal 2

Direktorat Pinjaman dan Hibah merupakan unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tugas utamanya adalah melaksanakan pengelolaan pinjaman dan hibah Pemerintah Republik Indonesia.    

Pengelolaan pinjaman dan hibah dimaksud antara lain meliputi: Penandatanganan perjanjian pinjaman dan hibah; Amandemen atas perjanjian pinjaman dan hibah; Penutupan masa laku penarikan pinjaman dan hibah; Pelaksanaan Debt Swap.

Laporan ini merupakan laporan pengelolaan pinjaman dan hibah yang dilaksanakan Direktorat Pinjaman dan Hibah selama bulan Agustus 2014.

Klasifikasi Pinjaman dan Hibah Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.54 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah dan PP No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, pinjaman dapat berupa: 

Pinjaman Dalam Negeri Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dapat bersumber dari BUMN, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Daerah.



Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Luar Negeri dapat bersumber dari:  Kreditor Multilateral, yaitu lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.  Kreditor Bilateral, yaitu pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.  Kreditor Swasta Asing (KSA), yaitu lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE).  LPKE, yaitu lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Agustus 2014 – hal 1

PP No.10 tahun 2011 juga mengatur sumber Hibah sebagai berikut: 



Hibah Dalam Negeri, yaitu yang berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, Pemerintah Daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan. Hibah Luar Negeri, yaitu yang berasal dari negara asing (bilateral), lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan perorangan.

Kilas Kinerja Selama bulan Agustus 2014 telah dilaksanakan pengadministrasian penandatanganan empat perjanjian pinjaman senilai total equiv. USD619,00 juta1. Pinjaman tersebut terdiri dari satu pinjaman multilateral senilai USD500 juta, satu pinjaman bilateral senilai USD20 juta, dan dua pinjaman KSA/LPKE senilai USD15,97 juta dan EUR63,17 juta. Selain pinjaman di atas, telah dilakukan penandatanganan satu perjanjian hibah multilateral senilai USD500 ribu. Pinjaman Multilateral Pinjaman Bilateral Pinjaman KSA/LPKE Hibah Multilateral USD500 juta

USD20 juta

USD500 ribu

USD99 juta Jenis Pinjaman dan Hibah Baru berdasarkan Nominal

1

Kurs Bloomberg tanggal 3 September 2014


Amandemen yang disetujui pada bulan Agustus 2014 berjumlah tujuh amandemen yang terdiri dari dua pinjaman bilateral, satu pinjaman PDN, tiga pinjaman KSA/LPKE, serta satu hibah multilateral. Sebagian besar amandemen tersebut merupakan perpanjangan availability period, sedangkan sisanya berupa cancellation atas sisa pinjaman serta penambahan pagu hibah.

Penambahan pagu, 1

Cancellation sisa dana, 1

Perpanjangan availability period, 5

Jumlah Amandemen berdasarkan Jenisnya

Pengelolaan Pinjaman dan Hibah 1. Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Selama bulan Agustus 2014 dilakukan pengadministrasian penandatanganan perjanjian pinjaman dengan total nilai pinjaman sebesar USD535,97 juta dan EUR63,17 juta. Pinjaman tersebut terdiri dari satu pinjaman multilateral, satu pinjaman bilateral, dan dua pinjaman KSA/LPKE. Pinjaman multilateral bersumber dari World Bank untuk Financial Sector and Modernization Development Policy Loan. Pinjaman Program yang ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2014 sejumlah USD500 juta ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 melalui pemenuhan policy matrix yang terbagi dalam tiga pilar yaitu: (i) Reinforcing Financial Sector Stability; (ii) Promoting Financial Sector Diversification, dan (iii) Enhancing Financial Inclusion. Executing Agency terkait program ini adalah Kedeputian Bidang Fiskal dan Moneter, Kementerian Koordinator Perekonomian.


Pinjaman bilateral berasal dari Agence Française de Développement (AFD), Perancis untuk Scattered Transmission and Substation Package-7 Project senilai USD20 juta. Proyek ini bertujuan untuk (i) memenuhi kebutuhan pasokan daya untuk pertumbuhan listrik yang pesat di Sistem Jawa-Bali terutama Jakarta dan Jawa Barat; (ii) mengevakuasi energi dan pembangkit listrik langsung ke pusat beban di Subsistem Bekasi - Priok; (iii) meningkatkan kemampuan pasokan ke Subsistem Jakarta; (iv) mengurangi beban di 500/150 kV Inter Bus Transformer di Bekasi dan meningkatan kehandalan di GI 500/1500 kV Muara Tawar; serta (v) meningkatkan kehandalan pasokan ke Subsistem Jakarta. Executing Agency terkait proyek ini adalah PT PLN (Persero).

sumber: www.pln.co.id

Pinjaman KSA/LPKE berasal dari Credit Agricole, Perancis dan The Export-Import Bank of China (CEXIM) senilai EUR63,17 juta dan USD15,97 juta. Kedua pinjaman ini ditujukan untuk pembiayaan pengadaan Alutsista Kementerian Pertahanan.

2. Penandatanganan Perjanjian Hibah Pada bulan Agustus 2014 dilakukan satu penandatanganan perjanjian hibah multilateral dengan Asian Development Bank (ADB) untuk pembiayaan Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) Community-focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation. Hibah sejumlah USD500 ribu yang ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2014 ini bertujuan untuk mempersiapkan proyek hibah ADB senilai USD17 juta dibawah kerangka Forest Investment Program (FIP). Executing agency terkait hibah ini adalah Kementerian Kehutanan melalui Pusat Standardisasi dan Lingkungan (Pustanling).

Sumber : www.worldbank.org


3. Amandemen atas Perjanjian Pinjaman Perjanjian pinjaman yang diamandemen pada bulan Agustus 2014 terdiri dari 5 perjanjian yaitu dua pinjaman bilateral, satu pinjaman PDN, dan tiga pinjaman KSA/LPKE. Amandemen pinjaman bilateral dilakukan untuk pinjaman dari Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Jerman terkait Jabotabek Commuter Railways Project (JCRP) dan pinjaman dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) untuk Contingent Facility. Amandemen yang dilakukan untuk JCRP adalah cancellation atas sisa pinjaman portion I (softloan portion) yang tidak akan digunakan lagi senilai EUR1,7 juta. Sementara itu, amandemen yang disetujui untuk Contingent Facility adalah perpanjangan availability period. Amandemen pinjaman PDN dilakukan untuk pinjaman Bank Mandiri terkait Perjanjian Induk PDN TA. 2011 berupa perpanjangan availability period. Untuk pinjaman KSA/LPKE, amandemen dilaksanakan terhadap tiga pinjaman dari Bank BNI Singapore Branch terkait dua pengadaan Alutsista Kementerian Pertahanan dan satu pengadaan Almatsus POLRI. Amandemen yang dilakukan merupakan perpanjangan availability period yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek.

4. Amandemen atas Perjanjian Hibah Amandemen perjanjian hibah dilakukan terhadap hibah multilateral dari World Bank untuk PNPM Support Facility Trust Fund – PNPM Generasi Project. Amandemen dimaksud berupa penambahan pagu senilai USD5,56 juta.


LAPORAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH

Recommend Documents