Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014 Bab

Kewajiban untuk menjawab dari perorangan badan hukum atau pimpinan kolektif

secara

transparan

mengenai

keberhasilan

atau

kegagalan

dalam

melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas pemberi amanah adalah akuntabilitas kinerja. Pemerintah Kabupaten Bintan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban membuat sajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dan masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2010-2015 maupun RKPD Tahun 2015, sesuai ketentuan tersebut. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

A.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran tingkat capaian Kabupaten Bintan Tahun 2015 dilakukan dengan

cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja /Perjanjian KinerjaPemerintah Kabupaten Tahun 2015 dengan realisasinya . Tingkat capaian kinerja Kabupaten Bintan Tahun 2015 berdasarkan hasil pengukurannya sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 56

56

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya toleransi antar umat beragama yang ditandai dengan tidak adanya kasus perselisihan antar umat beragama Indikator kinerja

Target

Jumlah Kasus Perselisihan antar umat 0 Kasus beragama SASARAN STRATEGIS

Realisasi

%

0 Kasus

100%

Terpenuhinya standar aturan ketenagakerjaan Indikator kinerja

Target

Realisasi

%

Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan

<1

0,06

6%

100%

92,6%

92,6%

SASARAN STRATEGIS Menurunnya angka pengangguran terbuka dari 9,94% menjadi 8,00%. Indikator kinerja Tingkat pengangguran terbuka

Persentase Pencari kerja yang ditempatkan Rasio Penduduk yang bekerja

Target

Realisasi

%

8,00

6,74

84,25%

67,37

61,17

90,79

0.96%

0.93%

96.87%

SASARAN STRATEGIS Terpenuhinya standar/ketentuan nasional pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar dan pendidikan menengah Indikator kinerja Target Realisasi % Indeks Pendidikan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B

83,35

85.3

102.51%

8,31

8,28

110,21%

105,00%

102,75%

97,85%

93,25%

100,50%

107,77%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 57

57

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Angka Melek Huruf (AMH)

94,00%

94,68%

104,04%

67,50%

76,95%

114,00%

80,97%

88,20%

108,92%

70,00%

70,96%

101,37%

98,09%

98,58%

99,50% SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai seni dan budaya daerah. Indikator kinerja Target Realisasi % Jumlah penyelenggaraan festival seni 7 kali 10 kali 142,85% dan budaya SASARAN STRATEGIS Terpenuhinya pelayanan kesehatan sesuai standar Indikator kinerja Angka Indeks Kesehatan Angka Usia Harapan Hidup Angka Kelangsungan hidup bayi Persentase balita gizi buruk Cakupan balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan Pelayanan Anak Balita ( Minimal 8 Kali ) Cakupan Neonantal dengan komplikasi yang ditangani

Target 75,30 70,50 99,60 < 1%

Realisasi 76,90 69,99 tahun 99,00 0.21

% 102,12% 99,27% 99,40 100%

100

100

100.00%

116

87,75

73,92

80,%

100,00%

125.00%

90 100%

95 95,40%

105,56% 95,40%

90

71%

78.89%

80

100.00

125%

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya persentase koperasi aktif dari 79,15% menjadi 82,80% serta pertumbuhan rata-rata UMKM sebesar 3,77% pertahun Indikator kinerja Target Realisasi % Persentase koperasi aktif 92,38% 85,78% 93,00% Persentase UMKM Aktif 1577 unit 1.880 unit 119% SASARAN STRATEGIS


Bab 3 - 58

58

Meningkatnya kontribusi sektor perikanan dalam PDRB sebesar 8%. Indikator kinerja Target Persentase Peningkatan 4,17 juta Pendapatan Per Kapita Nelayan SASARAN STRATEGIS

Realisasi

%

2,85 juta

68,34%

Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB dari 20,19% menjadi 25,00% Indikator kinerja Target Realisasi % Kontribusi Sektor Pariwisata 25,00 20,76% 86,5% terhadap PDRB Jumlah Kunjungan Wisatawan 600.000 493.495 82,25 Lama Wisatawan (hari ) mancanegara 3 hari 3 hari 100% dan nusantara Pengeluaran wisatawan (harian ) USD900/Rp. Rp.8,4 juta 210% mancanegara (USD) dan nusantara 4000.000 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari 7.21% menjadi 7.70% dan Nilai Tukar Petani dari 105% menjadi 114%. Indikator kinerja Target Realisasi % Persentase kontribusi pertanian 7,70% 5,73% 74,41% terhadap PDRB SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil dari 64,40% menjadi 85% Indikator kinerja Target Realisasi % Rasio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah Kepemilikan KTP

725 97%

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Rasio bayi berakte kelahiran per 100 Bayi Lahir Rasio pasangan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah Kepemilikan akta kelahiran penduduk

sudah 70 org 6 pasang 100%

757 93,00 sudah 33 2 pasang 56

104 95,87% 100% 47,14% 40 56 %

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan awal bencana Indikator kinerja Target Realisasi % Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 59

59

Cakupan Pelayanan Bencana 100 Kebakaran Kabupaten. Persentase kejadian bencana sosial 100 yang ditangani SASARAN STRATEGIS

100

100%

100

100

Meningkatnya penerimaan daerah sebesar 60,4% yaitu dari 429,63 miliar menjadi 711,25 miliar Indikator kinerja Target Realisasi % Persentase Peningkatan Pendapatan 200,72 M 177,68 M 88,52% asli daerah SASARAN STRATEGIS Menurunnya indeks kriminalitas dari 112 menjadi 105 Indikator kinerja Angka kriminalitas yang tertangani

Target 5,00 %

Cakupan petugas Perlindungan 149 % Masyarakat linmas di Kabupaten /kota SASARAN STRATEGIS

Realisasi 15,98%

% 319,6%

725%

486,57%

Meningkatnya persentase kearsipan daerah dari 5% menjadi 80% dan berkembangnya minat baca masyarakat Indikator kinerja Target Realisasi % Jumlah pengunjung perpustakaan 24.000 23.051 orang 96,04 per tahun orang Pengelolaan Arsip secara Baku 80 % 80 % 100 Peningkatan SDM pengelola kerasipan 4 4 100 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, dan drainase Indikator kinerja Target Persentase tingkat kemantapan jalan 95% SASARAN STRATEGIS

Realisasi 95%

% 100,00%

Tersedianya prasarana dan sarana perhubungan yang memenuhi standar Indikator kinerja Rasio izin trayek per 1.000 Penduduk

Target

Realisasi

%

4,00

0,04

10,00%

SASARAN STRATEGIS Menurunnya persentase penduduk miskin dari 11% menjadi 8% Indikator kinerja

Target

Realisasi


% Bab 3 - 60

60

Persentase penduduk diatas garis 95,00 kemiskinan SASARAN STRATEGIS

94,00

98,94

Menurunnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial dari 6,98% menjadi 6,21 % Persentase penanganan penyandang 36% 68,96% 191,55% Masalah kesejahteraan sosial SASARAN STRATEGIS Menurunnya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I dari 23,64% menjadi 22,49% Menurunnya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I dari 23,64% menjadi 22,49% Indikator kinerja Target Realisasi % Rata-rata jumlah anak per keluarga 1,45 2,45 orang 168% SASARAN STRATEGIS Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dari 51,65% menjadi 59,79% Indikator kinerja Target Cakupan pengawasan terhadap 100% pelaksanaan amdal SASARAN STRATEGIS

Realisasi

%

100%

100%

Meningkatnya persentase sampah yang ditangani dari 83,33% menjadi 88% Indikator kinerja Target Persentase penanganan sampah 88% SASARAN STRATEGIS

Realisasi 88%

% 100,00%

Meningkatnya luas ruang terbuka hijau yang dikelola dari 1.500 M2 menjadi 17.226 M2 Indikator kinerja Target Realisasi % Persentase Luas ruang terbuka hijau 144.00 192.801 m2 133,89% yang dikelola SASARAN STRATEGIS Menurunnya kerusakan hutan lindung dari 1658,8 Ha menjadi 9 Ha. Indikator kinerja Target Rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan 74% program reboisasi atau hutan rakyat SASARAN STRATEGIS

Realisasi

%

63,62%

85,97%

Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang sesuai dengan dokumen lingkungan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 61

61

Indikator kinerja Reklamasi Lahan pasca tambang Perusahaan pertambangan yang diaudit

B.

Target 10.639 ha 15 perusahaan

Realisasi 3.412,612

% 32,07%

0 perusahaan

0%

Evaluasi dan Analisis Pencapaian Indikator Sasaran Capaian Indikator sasaran terhadap

Indikator Kinerja

utama

(IKU)

Kabupaten Bintan yang dituangkan didalam Penetapan Kinerja /Perjanjian Kinerja Kabupaten 2015 selama Tahun 2015 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan persentase capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan presentase capaian sangat rendah. Secara umum Pemerintah Kabupaten Bintan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015. Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2010-2015 berjumlah 42 (empat puluh dua) sasaran sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan. Berikut ini pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai yang membanding antara target dan realisasi pada indikator sasaran beserta evaluasi dan analisis capaiannya. SASARAN STRATEGIS . Meningkatnya toleransi antar umat beragama yang ditandai dengan tidak adanya kasus perselisihan antar umat beragama

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja

Target

Realisasi

Realisasi

2014

2015

Jumlah Kasus Perselisihan antar 0% 0% 0% umat beragama. Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

%

100%

 Persentase Kerukunan Antar Umat Beragama Dari target indikator jumlah kasus perselisihan antar umat beragama dari 0 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 62

62

%

target yang telah ditetapkan, terealisasi 0 % atau 100%. Untuk mencapai

indikator ini, Pemerintah Kabupaten Bintan selalu melakukan sosialisasi pembauran bangsa yang diikuti oleh tokoh agama, anggota masyarakat serta pemuda dan melakukan sarasehan kerukunan antar umat beragama dan mengadakan rapat / sarasehan dan pertemuan dengan para tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama. Rapat koordinasi kerukunan antar umat beragama (FKUB) dan rapat koordinasi forum kerukunan kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) dilaksanakan di 10 Kecamatan. Dengan adanya wadah forum kerukunan Umat Beragama (FKUB) meminimilisir konfik antar Pemeluk umat beragama dalam hal pendirian rumah ibadah. Disamping itu sikap hidup antar pemeluk agama yang saling menghormati upacara

perayaan

keagamaan

tanpa

adanya

ganguan

keamanan

setiap

pelaksanaanya. Hal ini terbukti dengan tidak adanya laporan keresahan warga pemeluk agama lain pada setiap pelaksanaan upacara keagamaan di lingkungan masyarakat Kabupaten Bintan. Kondisi hubungan antar umat beragama yang harmonis sangat membantu bagi pembangunan daerah, kondisi ini juga bermanfaat bagi perkembangan wisata ritual yang ada di Kabupaten Bintan, hal ini menciptakan kunjungan wisatawan lokal maupun asing dalam melaksanakan kunjungan ritual keagamaan menjadi aman tanpa ada gangguan. Dengan adanya wadah forum kerukunan umat beragama meminimilisir konfik antar pemeluk umat beragama sehingga tercipta kerukunan umat beragama, juga dalam hal pendirian rumah ibadah di Kabupaten Bintan, melalui kegiatan diatas pada waktu rapat/saresehan, FKUB dan FKBM para yang melibatkan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh pemuda

diajak

bersilaturahmi melalui ini para Tokoh tersebut menyampaikan tidak ada perselisihan

antar

umat

beragama

sehingga

SASARAN

STRATEGIS

MENINGKATNYA TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA YANG DITANDAI DENGAN TIDAK ADANYA KASUS PERSELISIHAN ANTAR UMAT BERAGAMA DAPAT TERCAPAI

dengan indikator kinerja persentase kerukunan antar umat

beragama dapat tercapai 100% . Berikut adalah rumah ibadah yang terdapat di Kabupaten Bintan Tahun 2015


Bab 3 - 63

63

Tabel 3.1 JUMLAH RUMAH IBADAH DIKABUPATEN BINTAN TAHUN 2015 RUMAH IBADAH

JUMLAH

MASJID

167

MUSHOLAH

175

GEREJA

16

GEREJA KATEDRAL

11

PURA

1

VIHARA

6

CETIYA

12

KLENTENG

12

JUMLAH

400

Sumber : Badan Kesbangpol tahun 2016

Data yang bersumber dari Kantor kementrian agama, menyebutkan bahwa pada tahun 2013 presentase agama yang dipeluk yaitu, 85,74 persen memeluk agama islam, 2,02 persen agama katholik, 5,73 persen agama protestan, 4,99 persen agama budha, 0,34 persen agama hindhu, 1,16 persen menganut kong hu chu. Sedangkan Untuk tahun 2014 dapat dilihat di Tabel Berikut Jumlah Penduduk Menurut Agama: Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan di Kabupaten Bintan, 2014 NO

KECAMATAN

ISLAM

1

GUNUNG KIJANG

10.149

2

BINTAN TIMUR

3

BINTAN UTARA

4

TELUK BINTAN

9.779

5

TAMBELAN

6

TELUK SEBONG

7 8

KRISTEN

BUDHA

KATOLIK

KONGHUCU

HINDU

KEPERCAYAAN

171

649

507

39

2

-

35.677

1.422

3.057

512

5

6

5

18.076

1.510

1.068

228

5

46

-

87

311

13

81

1

-

4.129

-

12

1

-

-

-

12.227

813

958

785

286

96

-

TOAPAYA

8.689

214

229

61

4

-

MANTANG

4.088

7

7

-

-

-

1.189 84


Bab 3 - 64

64

9

BINTAN PESISIR

10

SERI KUALA LOBAM TOTAL

7.412

75

340

16

2

-

-

11.705

2.660

169

521

67

15

-

121.931

6.959

7.837

2.819

546

170

5

Sumber: Data SIAK Disduk dan Capil Bintan Tahun 2016

Sedangkan untuk Tahun 2015 Jumlah penduduk menurut agama dapat

dilihat di tabel ini sebagai berikut : Tabel 3.3 JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA Jumlah Penduduk Beragama Islam

135.243

Jumlah Penduduk Beragama Kristen Khatolik

3.320

Jumlah Penduduk Beragama Hindu

192

Jumlah Penduduk Beragama Budha

8.424

Jumlah Penduduk Beragama Protestan

7.016

Jumlah Penduduk Beragama Lainnya

906

Rasio tempat ibadah per 10.000 penduduk

448

Sumber: Data dari Bagian Kesra Tahun 2016

Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1.

Belum terbentuknya FKDM di Kecamatan sesuaidengan Permendagri No. 12 Tahun 2006. Hal ini dikarenakan belum dianggarkan oleh Forum FKDM tersebut.

2.

Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara pendirian rumah ibadah.

3.

Belum terdatanya tenaga kerja asing di wilayah Kabupaten Bintan, secara terpadu yang mana izin menetap orang asing dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah (IMTA = izin mempekerjakan orang asing) dan tidak/belum mengirimkan data/tembusan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja

4.

Adanya Kunjungan Orang Asing yang masuk melalui pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang, sementara yang menjadi permasalahan adalah pihak Imigrasi Kabupaten Bintan tidak mengetahui Orang Asing tersebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 65

65

melakukan kegiatan wisata bahkan menetap di Wilayah Kabupaten Bintan, Selanjutnya untuk pendataan merupakan Ranah Keimigrasian Tanjungpinang. 5.

Penggunaan dana bantuan partai politik yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan ternyata tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2013 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang pedoman tata cara penghitungan penganggaran dalam APBD, penyaluran dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

6.

Kualitas dan kuantitas aparatur relatif masih rendah

7.

Masih kurangnya sarana dan prasarana pada Badan Kesbangpol

8.

Masih kurangnya tingkat partisipasi politik masyarakat

9.

Luasnya wilayah Kabupaten Bintan, perlu adanya rapat koordinasi setiap bulan untuk membahas permasalahan yang ada.

Solusi 1.

Untuk Tahun 2016 direncanakan akan dibentuk FKDM Kecamatan.

2.

Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan mayarakat.

3.

Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.

4.

Dalam rangka meningkatkan Sistem Pengawasan Orang Asing, NGO di Wilayah Kabupaten Bintan, maka tim perlu mengadakan Kunjungan Kerja (Study banding) ke Wilayah lain, guna meningkatkan Sistem Pengawasan

di

wilayah

Kabupaten

Bintan

agar

sesuai

dengan

Permendagri Nomor 31 Tahun 1994. 5.

Badan Kesbangpol dan DPPKD Kabupaten Bintan telah meneruskan dan menginformasikan tentang temuan hasil pemeriksaan BPK RI kepada seluruh partai politik penerima bantuan keuangan dari APBD dengan harapan agar temuan-temuan tersebut dapat ditindak lanjuti.

6.

Perlu

adanya

workshop/seminar

tentang

pendidikan

politik

mengadakan

Bimtek

pemilih/masyarakat 7.

Badan

Kesbangpol

Kabupaten

Bintan

akan


Bab 3 - 66

66

Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik melalui anggaran Tahun 2016 8.

Perlu tambahan anggaran dan melibatkan Forum yang ada di Badan Kesbangpol. SASARAN STRATEGIS Menurunnya angka pengangguran terbuka dari 9,94% menjadi 8,00%.


Tingkat pengangguran terbuka Persentase Pencari kerja yang ditempatkan Rasio Penduduk yang bekerja

Target

Realisasi

Realisasi

%

2015

2014

2015

8,00

5,18

6,74

84,25 %

67,37

56,87

61,17

90,79

0.96%

0.94%

0.93%

96.87 %

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Tingkat pengangguran terbuka Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan pada tahun 2015 tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bintan sebanyak 140.267 jiwa. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bintan Timur (40.684 jiwa), sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Tambelan (4.142 jiwa). Persentase penduduk Kabupaten Bintan berdasarkan pendidikan pada tahun 2015 tercatat sebagai berikut:


Bab 3 - 67

67

 Pra Sekolah

: 29,26%

 TidakTamat SD

: 18,75%

 SD sederajad

: 16,56%

 SMP sederajad

: 11,53%

 SMA sederajad

: 21,31%

 DII/DIII

:

1,93%

 Perguruan tinggi

:

1,66%

Berbicara

tentang

ketenagakerjaan,

hal

ini

sangat

ditentukan

oleh

ketersediaan perusahaan atau lembaga yang akan menampung tenaga kerja, kualitas dan kuantitas tenaga kerja, serta lembaga yang mengurus tenaga kerja tersebut. Pada tahun 2015 jumlah perusahaan yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan menurut Undang-undang No. 7 tahun 1981 dan sesuai dengan laporan Pemenakertrans No. 09 Tahun 2011 tercatat sebanyak 170 Perusahaan terdiri dari Perusahaan Kecil sebanyak 83 perusahaan, Perusahaan Sedang sebanyak 53 Perusahaan dan Perusahaan Besar 34 Perusahaan. Perusahaan PMA tercatat sebanyak 39 perusahaan, PMDN sebanyak 13 perusahaan, Perusahaan Gabungan (joint venture) 3 perusahaan dan perusahaan swasta 115 perusahaan. Keseluruhan perusahaan tersebut pada umumnya tersebar di 3 lokasi yakni di Kawasan Berikat Lobam, Lagoi, dan di luar Kawasan tersebut. Jumlah tenaga kerja diperusahaan tersebut tercatat sebanyak 16.471 orang, yang terdiri dari TKI 16.208 orang dan TKA 263 orang. Pada tahun 2015 angkatan kerja Kabupaten Bintan yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan sejumlah 68.062 orang. Jumlah yang bekerja 63.475 orang dan yang menganggur 4.587 orang (6,74%). Capaian indikator tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015 lebih rendah

dari target

yang ditentukan.

Sasaran stategis menurunnya angka

pengangguran terbuka dari 9,94% menjadi 8,00% belum tercapai sepenuhnya, Angka capaiannya sebesar 5,18% pada tahun 2014 dan terealisasi Tahun 2015 sebesar 6,74%, dari Tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 1,54 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 68

68

%. Indikator Tingkat pengangguran terbuka dipengaruhi oleh jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja. Semakin kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan semakin rendahnya angka pengangguran. Angkatan kerja yang mendaftarkan dirinya ke Dinas Tenga Kerja melalui Bidang Penempatan Tenaga Kerja yang menggunakan pelaporan AK I cenderung menurun, Hal ini disebabkan lowongan kerja disektor formal menurun sedangkan sektor informal meningkat sangat signifikan dan tenaga kerja tersebut tidak mendaftarkan dirinya. Sehingga hal ini berpengaruh positif terhadap angka pengangguran terbuka. SASARAN STRATEGIS RPJMD MENURUNNYA ANGKA PENGANGGURAN TERBUKA DARI 9,94% MENJADI 8,00%. BELUM TERCAPAI SEPENUHNYA DI TAHUN 2015, TERPENUHI HANYA 6,74 % ATAU REALISASINYA 84,25 %.  Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan Persentase pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2011 dari target 33,54 % realisasi 36,39 %, tahun 2012 dari target 39,94 % menjadi 47,51 % sesuai dengan pencapaian target yang ditetapkan pada prioritas RPJMD namun pada tahun 2013 dari target 47,55 % realisasi 47,46 % terjadi penurunan yang tidak signifikan, pada tahun 2014 capaian indikator sebesar 56,87% dan pada tahun 2015 capaian indikator sebesar 61,17% terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya namun belum memenuhi target yang telah ditentukan yaitu 67,73 %. Indikator ini berhubungan dengan jumlah pencari kerja yang ditempatkan (kesempatan kerja) dibanding dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar (melalui Ak.I). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin terbukanya lapangan pekerjaan dan semakin besarnya kesempatan pencari kerja untuk mengisi lowongan-lowongan yang ada di perusahaan. Perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan dari tahun 2011 -2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Bab 3 - 69

69

Tabel 3.4. Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015 Uraian 1. Penduduk Usia Kerja (orang) 2. Angkatan Kerja 3. Bekerja 4. Mencari Kerja 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 6. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

2011

2012

2013

2014

103.272

101.253

2015

131.559

132.551

104.689

73.428

73.783

73.662

78.134

65.186

66.399

65.998

73.547

2.432

3.245

2.090

1.971

55,81

54,06

71,33

77,17

65,01

6,7

5,39

5,23

5,18

6,74

68.062 63.475 2.042

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan, Tahun 2016 Grafik 3.1 Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Bintan Tahun2011- 2014

Penduduk usia kerja cenderung menurun pada tahun 2012 hingga tahun 2013, hal ini disebabkan adanya perpindahan penduduk usia kerja yang bukan angkatan kerja seperti melanjutkan pendidikan, berumah tangga dan sebagainya, namun terjadi peningkatan dalam kurun waktu 2013-2015. Meningkatnya penduduk usia kerja berbanding lurus dengan peningkatan angkatan kerja. Peningkatan angkatan kerja ini disebabkan oleh meningkatnya kesempatan kerja pada sektor informal, hal ini diikuti oleh meningkatnya penduduk yang bekerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 70

70

Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan berdasarkan Upah Minimum dari Tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel : Tabel 3.5 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan berdasarkan Upah Minimum Tahun 2011-2015 No

Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

1

Jumlah Perusahaan

182

173

177

177

170

2

Upah Minimum Provinsi

975.000

3

Upah Minimum Kabupaten

975.000

1.015.000

1.365.087

1.665.000

1.954.000

1.225.000

1.900.000

2.283.000

2.372.213

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan, Tahun 2016

Jumlah perusahaan pada tabel 3.5 adalah jumlah perusahaan yang melapor ke Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Perusahaan. Grafik 3.2 Perbandingan UMP dengan UMK Bintan Tahun 2011-2015


Bab 3 - 71

71



Rasio Penduduk yang bekerja

Capaian indikator rasio penduduk yang bekerja mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 capaiannya sebesar 0,94 Sedangkan Pada tahun 2015 capaiannya sebesar 0,93 hampir memenuhi target yang ditetapkan yaitu 0,95 %. Penurunan 0,01 dari Tahun 2014 ke Tahun 2015 tidak begitu besar dan hampir memenuhi target yang ditetapkan yaitu 0,95. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja yang ada. Angka capaian ini mengindikasikan bahwa dari angkatan kerja yang ada sebanyak 93% sudah bekerja dan hanya 7% yang belum bekerja, hal ini menunjukkan kecilnya angka pengangguran. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Bintan memiliki trend yang cukup baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 rasio penduduk yang di Kabupaten Bintan sebesar 0,87 dan meningkat menjadi 0,92 pada tahun 2010. Pada Tahun 2013 rasio penduduk yang bekerja dengan target 0,94 dan realisasi 0,89 dengan persentase 94,68 %. Pada tahun 2012

Rasio penduduk yang bekerja dari target 0,93% (76.414 jumlah bekerja dibagi 81.890 jumlah angkatan kerja) dapat terealisasi 0,89% (66.399 jumlah bekerja dibagi 73.783 jumlah angkatan kerja). Untuk tahun 2014 rasio penduduk yang bekerja terjadi peningkatan dari taget tahun dan realisasi tahun 2013, tahun 2014 dengan target 0,95 terealisasi 0,94 % atau 98,94 % sedanghkan tahun 2015 terealisasi 0,93 % atau 96,87 % . ini disebabkan tersedianya kesempatan kerja diperusahaan

perusahaan

di

Kabupaten

Bintan.

Tujuan

Pembangunan

Ketenagakerjaan Kabupaten Bintan adalah menciptakan peluang kerja yang lebih luas, agar angka pengangguran dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan serta meningkatkan kualitas tenaga kerja dan calon tenaga agar mempunyai daya saing, maka Arah Kebijakan yang diambil antara lain Perluasan

Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja serta Penyelenggaraan Latihan Ketenagakerjaa, kebijakan ini diambil agar angka pengangguran dapat diturunkan, yaitu dengan cara menyebarluaskan informasi bursa kerja melalui media cetak maupun elektronik (Website Bursa Kerja On Line); penyelenggaraan pelatihan


Bab 3 - 72

72

tenaga kerja sesuai ketentuan dunia kerja, serta melalui pembinaan lembagalembaga pendidikan dan pelatihan swasta. Tenaga Kerja adalah modal dasar bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demogfrafi. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimabangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan meyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun. Namun jumlah penduduk yang bekerja tidak sepenuhnya dapat dipandang sebagai jumlah kesempatan kerja yang ada, hal ini dikarenakan sering terjadi

mismatch dalam

pasar kerja. Berdasarkan survei tenaga kerja ( SAKERNAS ) 2013 terdapat 63.726 jiwa penduduk Angkatan kerja dan sekitar 93,43 persen diantaranya telah bekerja, sebagian besar, yaitu sekitar 32,27 persen pekerja sektor pertanian. Sektor-sektor berikutnya yang cukup

besar

peranannya

dalam

ketenagakerjaan

diantaranya sektor

perdagangan ( 17,92 persen ),jasa (14,14) dan industri pengolahan (13,42). SASARAN STRATEGIS Terpenuhinya standar aturan ketenagakerjaan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan

Realisasi

Realisasi

2014

2015

<1%

0,08%

0,06%

<1 %

90%

100%

92,60

102,89%

Target

%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 73

73

cenderung meningkat dari tahun 2011 sampai dengan 2014 namun masih dibawah angka 1 seperti yang ditargetkan. Pada tahun 2015 angka kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian sebesar 0,06% lebih rendah dari tahun sebelumnya dengan rincian jumlah kecelakaan yang menyebabkan luka berat dan kematian sebanyak 10 (sepuluh) orang dari jumlah tenaga kerja 16.471 orang. Rendahnya angka kecelakaan kerja mengindikasikan bahwa pengusaha dan pekerja telah memahami dan melaksanakan peraturan tentang kecelakaan tenaga kerja UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan kesehatan kerja dan dijabarkan dalam peraturan-peraturan menteri tentang peraturan-peraturan terkait. Untuk memberikan kenyamanan kepada tenaga kerja Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan Pengawasan terhadap Ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan dari dilihat pada tabel . Tabel 3.6. Pengawasan Ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan dari Tahun 2011 – 2015 No 1 2 3

Norma Kerja Pemeriksaan Perusahaan (perusahaan) Pelanggaran Peraturan (perusahaan) Penyuluhan Ketenagakerjaan (org)

4

Jamsostek Perusahaan

5

Jamsostek Peserta

6

Kecelakaan Kerja (org)

2011

2012

2013

2014

2015

68

47

48

97

128

18

13

11

6

4

200

140

140

140

160

118

128

128

140

160

16.111

16.716

15.224

15.657

138

173

235

145

16.208 174

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan, Tahun 2016 Berdasarkan Tabel diatas pengawasan ketenaga kerjaan diKabupaten Bintan untuk Tahun 2014 sebanyak 97 Perusahaan dan Tahun 2015 meningkat menjadi 128 Perusahaan , untuk perusahaan yang melanggar peraturan tahun 2014 sebanyak 6 perusahaan dan tahun 2014 menurun menjadi 4 perusahaan, untuk penyuluhan ketenagakerjaan tahun 2014 sebanyak 140 orang dan Tahun 2015 sebanyak 160 orang,untuk jamsostek perusahaan tahun 2014 sebanyak 140 perusahaan dan 160 perusahaan untuk tahun 2015, untuk jamsostek peserta tahun 2014 ada 15.657 orang meningkat tahun 2015 menjadi 16.208 orang, sedangkan kecelakaan kerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 74

74

tahun 2014 sebanyak 145 orang dan tahun 2015 menjadi 174 orang. Grafik 3.3. Norma Kerja

Jumlah Kecelakaan Kerja di Kabupaten Bintan dari Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 3.7. Tabel 3.7 Jumlah Kecelakaan Kerja di Kabupaten Bintan dari Tahun 2011-2015 No

Jenis Kecelakaan

Tahun 2011

2012

2013

2014

2015

1

Kecelakaan ringan

133

145

231

132

164

2

Kecelakaan berat

0

27

3

11

9

3

Meninggal

5

1

1

2

1

138

173

235

145

174

Jumlah

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Bintan, Tahun 2016  Persentase Kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan Capaian persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja

setiap tahunnya

mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 capaiannya sebesar 92,6%, angka ini kurang sedikit dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100%. Hal ini dikarenakan dari 27 kasus yang masuk dapat diselesaikan 25 kasus baik di tingkat perantara maupun Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) , 2 kasus lagi belum


Bab 3 - 75

75

terselesaikan karena masuk pada akhir Desember 2015. Jumlah perusahaan pada tabel 3.8 adalah jumlah perusahaan yang melapor ke Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Perusahaan. Grafik 3.4. Perbandingan UMP dengan UMK Bintan Tahun 2011-2015

Penyelesaian PHI dan PHK di Kabupaten Bintan dari tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel 3.8. Tabel 3.8. Penyelesaian PHI dan PHK di Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015 No. 1

Uraian Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI) a. Jumlah Perselisihan Hubungan Kerja (PHI) (kasus) b. Jumlah Tenaga Kerja (org) c. Diselesaikan Tk. Perantara (kasus) d. Jumlah Tenaga Kerja (org) e. Diteruskan ke PHI (Kasus/PHI) f. Jumlah Tenaga Kerja (org)

2

2011 2012 2013 2014 2015 8

41

22

20

27

828

558

434

42

112

7

25

13

16

20

822

531

409

30

45

3

8

8

4

5

698

27

18

12

34

8

8

14

15

22

828

546

402

32

112

7

7

9

11

16

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) a. Jumlah PHK (kasus) b. Jumlah Tenaga Kerja (org) c. Diselesaikan Tk. Perantara (kasus)


Bab 3 - 76

76

d. Jumlah Tenaga Kerja (org) e. Diteruskan ke PHI (kasus/PHI) f. Jumlah Tenaga Kerja (org)

822

523

379

21

45

3

3

4

4

4

698

23

16

11

34

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan, Tahun 2016 Grafik 3.5. Jumlah Kasus di Kabupaten Bintan

Grafik 3.6. Jumlah kasus PHK yang terjadi di Kabupaten Bintan


Bab 3 - 77

77

Berdasarkan Tabel 3.8 tentang Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Bintan pada tahun 2015 jumlah kasus perselisihan kerja yang masuk sebanyak 27 kasus dengan jumlah tenaga kerja 112 orang, Dari 27 kasus perselisihan sebanyak 22 kasus tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 112 orang dan dapat diselesaikan secara Bipartit melalui perantaraan (PB) sebanyak 16 kasus dengan jumlah tenaga kerja 45 orang dan 4 kasus diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 11 orang, sedangkan 2 kasus masih dalam proses karena baru masuk pada akhir desember 2015. Grafik 3.7 Norma Kerja

Pemerintah Kabupaten Bintan selalu menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan antara pelaku produksi melalui lembaga ketenagakerjaan, agar terciptanya ketenangan bekerja dan berusaha. Pembentukan

lembaga ketenagakerjaan (LKS Bipartit/Dewan Pengupahan) adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja. Dinas Tenaga Kerja sebagai instansi penanggungjawab berperan melakukan pembinaan yang meliputi : 1)

Melakukan pembinaan meliputi : - Sosialisasi kepada pengusaha dan Pekerja dalam rangka pembentukan LKS


Bab 3 - 78

78

Bipartit. - Memberikan bimbingan dalam rangka pembentukan dan pengembangan LKS Bipartit. 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pembentukan LKS Bipartit bagi perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang atau lebih (UU No. 13 Tahun 2013 Pasal 106). 3) Menerima permohonan dan memberikan bukti pencatatan pembentukan LKS Bipartit (Permenakertrans No. 32 Tahun 2008) Pemerintah Kabupaten Bintan juga melaksanakan kebijakan berkaitan dengan Dewan Pengupahan diwujudkan melalui Surat Keputusan Bupati Bintan No. 477/X/2013. tanggal 16 Oktober

2013. Tugas Dewan Pengupahan Kabupaten

adalah : a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka : - Pengusulan Upah Minimum Kabupaten dan / atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) - Penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten. b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan Kabupaten. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang terjadi di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan antara lain adalah : 1. Permasalahan Permasalahan yang terjadi di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan antara lain adalah : 1. Kwalifikasi keterampilan calon tenaga kerja belum memenuhi kwalifikasi keterampilan yang dibutuhkan oleh penyedia kesempatan kerja. 2. Masih kurang harmonisnya hubungan industrial, karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pihak perusahaan dengan pekerja, sehingga terjadinya perselisihan dan memungkinkan terjadinya unjuk rasa/mogok kerja. 3. Tingkat kompetensi dan daya saing tenaga kerja masih rendah. 4. Minimnya tenaga mediator yang khusus menangani perselisihan hubungan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 79

79

industrial, yang ada sekarang hanya 2 orang sedangkan yang dibutuhkan 4 orang. 5. Tidak tersedianya tenaga khusus spesialis Keselamatan Kerja (K3),sedangkan yang dibutuhkan sebanyak 3 (tiga) orang. 6. Tidak tersedianya tenaga teknis pengantar kerja, sedangkan yang dibutuhkan sebanyak 2 orang. 2 Solusi Dari 6 (lima) permasalahan ketenagakerjaan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka ada beberapa solusi / usaha yang perlu dilakukan dalam pemecahan masalah tersebut, yaitu: 1. Pemenuhan kesempatan kerja yang dilakukan melalui pelatihan berbasis kompetensi,

pelatihan

berbasis

masyarakat

dan

pelatihan

berbasis

kewirausahaan. Peningkatan akses terhadap informasi pasar kerja 2. Meningkatkan pemahaman hubungan industrial yang harmonis dan dinamis antara karyawan dan pengusaha dengan cara melaksanakan penyuluhan perundang - undangan ketenagakerjaan. 3. (a) Meningkatkan pelatihan keterampilan yang berbasis kompetensi bagi para pencari kerja, agar dapat lebih bersaing di dunia kerja, serta upaya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang dikhususkan bagi pencari kerja (b) Meningkatkan pelaksanaan penempatan kerja yang lebih difokuskan pada pencarian lowongan kerja. (c) Memotivasi terbentuknya usaha mandiri dalam rangka membuka kesempatan kerja di sektor informal. 4. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat mediator yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI sebanyak 2 orang yang tugasnya adalah menangani tentang perselisihan. DENGAN DEMIKIAN SASARAN STRATEGGIS RPJMD TERPENUHINYA STANDAR ATURAN KETENAGAKERJAAN TELAH TERCAPAI DENGAN BISA DITEKANNYA ANGKA PERSENTASE KECELAKAAN KERJA YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT DAN KEMATIAN DI BAWAH ANGKA <1 DAN BANYAKNYA KASUS PERSELISIHAN PENGUSAHA PEKERJA YANG TERSELESAIKAN.


Bab 3 - 80

80

SASARAN STRATEGIS Terpenuhinya standar/ketentuan nasional pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar dan pendidikan menengah Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Realisasi

Realisasi

2014

2015

83,35

85,3

86,12

102.51%

8,31

9,06

8,28

99,64%

105,00%

105,63%

102,75

97,85%

93,25%

96,91%

100,50

107,77%

94,00%

94,11%

94,68

104,04%

67,50%

71,18%

76,95

114,00%

80,97%

94,73%

88,20

108,92%

70,00%

62,20%

70,96

101,37%

99,50%

97,68%

98,09

98,58%

Target

Indikator kinerja Indeks Pendidikan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Pa ket C Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Angka Melek Huruf (AM H)

%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Indeks Pendidikan

Indiator Kinerja Indeks Pendidikan

2013

2014

Target

Realisasi

Target

Realisasi

83,13

84,9

83,21

86,12

2015 Target Realisasi 83,35

86,12

Capaian 103,32

Tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa Indeks Pendidikan mengalami kenaikan sebesar 1,22% dari tahun 2014 menjadi 86,12% dengan Angka Rata-rata

Lama Sekolah tahun 2014 9,06% naik 0,05% dari tahun 2013, pada tahun


Bab 3 - 81

81

2015 terjadi penurunan 0,78% dari tahun 2014 dengan angka 8,28%.  Angka Rata-Rata Lama Sekolah Menurut data BPS tahun 2010 capaian Indeks Pendidikan sebesar 82,6 poin dengan rata-rata lama sekolah 9,51 tahun meningkat menjadi 83,9 poin dengan rata-rata lama sekolah 9,61 di tahun 2011 atau naik sebesar 1,3 poin. Sementara itu ditahun 2012 angka rata-rata lama sekolah mencapai 8,95 tahun dan Indeks Pendidikan sebesar 84,5. Pada tahun 2013 Indeks Pendidikan Kabupaten Bintan mencapai 84,9 dengan rata-rata lama sekolah 9,01 tahun. Sedangkan pada tahun 2014 Indeks Pendidikan mencapai 85,3 dengan rata-rata lama sekolah 9,06. Dengan telah dicapainya angka 9 tahun untuk rata-rata lama sekolah maka Kabupaten Bintan telah berhasil melaksanakan Program Wajib Belajar 9 Tahun. Di sisi lain juga menunjukkan bahwa penurunan angka drop out yang cukup signifikan dari tahun ke tahun sehingga mampu menunjang pencapaian rata-rata lama sekolah yang membanggakan. Tabel 3.8 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Indeks Pendidikan di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 No.

Tahun

1. 2. 3. 4. 5. 6. Sumber :

Rata-Rata Lama Sekolah

2010 8,63 2011 8,91 2012 8,95 2013 9,01 2014 9,06 2015 8,28 BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2016

Indeks Pendidikan 82,6 83,9 84,5 84,9 85,3 86,12

Grafik 3.8 Indek Pendidikan Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014

I N D E K S


Bab 3 - 82

82

 Angka Partisipasi Kasar ( APK) SD/MI/Paket A Persentase Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Dasar) turun 0,63% menjadi 99,35%, Rasio anak perempuan terhadap Anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi yang diukur dari angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki turun sebesar 3,48% dari tahun 2013 menjadi 93,52%. Untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A turun 2,88% menjadi 102,75% namun masih belum mencapai target yang sudah ditetapkan karena untuk jenjang SD/MI masih terdapat usia peserta didik dibawah 7 tahun dan diatas 12 tahun dengan berbagai masalah seperti anak tidak naik kelas, telat masuk sekolah. Pendidikan sesungguhnya adalah upaya sadar seseorang atau masyarakat untuk

meningkatkan

pengetahuan,keterampilan,serta

memperluas

wawasan.

Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan kebutuhan zaman. Penduduk dengan kemampuannya sendiri diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya dalam berbagai kegiatan, sehingga dimasa mendatang mereka dapat hidup lebih layak. Dalam konteks ini, pendidikan adalah suatu sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Pendidikan merupakan elemen penting pembangunan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat, juga pendidikan berperan dalam meningkatkan kualitas hidup individu, masyarakat dan bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya. Tabel 3.9 Persentase Penduduk Kabupaten Bintan Berumur 10 Tahun keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan SD Murid Guru Kecamatan Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Teluk Bintan 14 1.068 135 Seri Kuala Lobam 7 1.961 82 Bintan Utara 9 1 2.696 245 132 19 Teluk Sebong 9 1 1.871 77 120 9 Bintan Timur 18 2 5.003 182 295 16 Bintan Pesisir 6 1.146 67 Mantang 4 555 67 Gunung Kijang 8 1.415 119 Toapaya 6 1.321 101 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 83

83

Tambelan 2014 2013 2012 2011 2010

7 88 87 87 87 87

4 3 3 3 2

739 17.775 16.894 16.548 16.311 15.969

504 320 268 253 189

102 1.220 1.223 1.258 1.221 1.161

44 33 27 26 19

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2015

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bintan sudah semakin meningkat dari tahun ketahun

hal ini juga tercermin dengan tersedianya sarana dan

prasaranya nya yang sudah cukup memadai dan hampir tersebar merata disemua desa di Kabupaten Bintan , berikut tabel

ketersediaan sarana Pendidikan di

Kabupaten Bintan. Ketersediaan sarana pendidikan setara SD/MI sudah cukup memadai dan hampir tersebar merata di semua desa. Pada tahun 2013 terdapat 90 unit SD/MI dan 8 kelas jauh yang berada di pulau terluar (pulau Pengikik dan Pulau Pejantan Kecamatan Tambelan, Bebak Kecamatan Bintan Peisir, Telang Besar, Telang Kecil, Pulau Sirai, Belakang Sidi dan Selat Limau Kecamatan Mantang). Jumlah murid yang tertampung seluruhnya berjumlah 18.279 orang dan diasuh oleh 1.264 orang guru. Dengan demikian rerata setiap sekolah sudah terdapat 14 orang guru pada setiap sekolah. Secara umum perbandingan antara guru dengan murid atau ratio terhadap guru sudah cukup baik yaitu 14, artinya 1 orang guru mengajar sekitar 14 orang murid dan perbedaan antar Kecamatan tidak terlalu menonjol. Tabel 3.10 Banyaknya Sekolah Dasar, Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun 2010-2014 SD Murid Guru Kecamatan Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Teluk Bintan 14 1.068 135 Seri Kuala Lobam 7 1.961 82 Bintan Utara 9 1 2.696 245 132 19 Teluk Sebong 9 1 1.871 77 120 9 Bintan Timur 18 2 5.003 182 295 16 Bintan Pesisir 6 1.146 67 Mantang 4 555 67 Gunung Kijang 8 1.415 119 Toapaya 6 1.321 101 Tambelan 7 739 102 2014 88 4 17.775 504 1.220 44 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 84

84

2013 2012 2011 2010

87 87 87 87

3 3 3 2

16.894 16.548 16.311 15.969

320 268 253 189

1.223 1.258 1.221 1.161

33 27 26 19


Bila dibandingkan dengan standar proses pendidikan dengan perbandingan demikian maka dapat terlihat bahwa keadaan guru SD di Kabupaten Bintan sudah mencukupi, namun masih terdapat beberapa sekolah dasar yang memiliki jumlah murid di bawah 50 siswa terutama di beberpa daerah yang lokasinya relatif jauh atau sebaran penduduknya tidak merata seperti SDN 004 Gunung Kijang, SDN 006 Tambelan, SDN 012 Teluk Bintan, SDN 013 Teluk Bintan, SDN 014 Teluk Bintan, SDN 001 Teluk Sebong, SDN 003 Bintan Pesisir. Pada tahun 2014 secara keseluruhan jumlah rombongan belajar untuk tingkat SD dan MI di Kabupaten Bintan dijumpai sebanyak 793 rombongan belajar. Tabel 3.11 Jumlah Rombongan Belajar SD se Kabupaten Bintan, Tahun 2010-2014 Kecamatan Rombel Jumlah Guru 1. Bintan Timur 198 306 2. Bintan Pesisir 48 65 3. Mantang 44 64 4. Bintan Utara 97 144 5. Seri Kuala Lobam 65 78 6. Teluk Sebong 86 128 7. Gunung Kijang 70 117 8. Teluk Bintan 84 142 9. Tambelan 43 105 10.Toapaya 58 98 2014 793 1247 2013 787 1.247 2012 787 1.259 2011 750 1.247 2010 729 1105 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2015

Tabel 3.12 Jumlah Rombongan Belajar MI se Kabupaten Bintan, Tahun 2010-2014 Kecamatan Rombel Jumlah Guru 1. Bintan Timur 13 25 2. Bintan Pesisir Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 85

85

3. Mantang 4. Bintan Utara 5. Seri Kuala Lobam 6. Teluk Sebong 7. Gunung Kijang 8. Teluk Bintan 9. Tambelan 10.Toapaya 2014 2013 2012 2011 2010

6 6 6 31 31 31 29 30

6 12 14 14 71 71 69 62 54


Penyebaran Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sudah merata di semua kecamatan tetapi belum menjangkau semua desa. Hal ini berdampak pada pelaksanaan program penuntasan wajib belajar 9 tahun. Karena belum semua lulusan SD di pedesaan mampu meneruskan pendidikannya ke SLTP yang jaraknya jauh dari tempat tinggalnya. Pada tahun 2014 terdapat 36 unit SLTP/MTs dengan 7.263 siswa dan diasuh oleh 589 orang tenaga pengajar. Ratio guru terhadap siswa tercatat 1 guru banding 12 siswa. Bila dibandingkan dengan standar proses pendidikan kondisi ini sudah baik. Namun demikian masih terdapat permasalahan sebaran guru persekolah, kualifikasi pendidikan guru bidang studi dan minimnya peralatan/buku teks yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar. Tabel 3.13 Banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun Ajaran Tahun 2010-2014 SMP Murid Guru Kecamatan Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Teluk Bintan 4 404 51 Seri Kuala Lobam 2 264 26 Bintan Utara 3 1.381 75 Teluk Sebong 4 750 63 Bintan Timur 5 1.967 122 Bintan Pesisir 3 363 36 Mantang 2 144 20 Gunung Kijang 3 447 42 Toapaya 1 452 27 Tambelan 1 275 18 2014 28 0 6447 0 480 0 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 86

86

2013 2012 2011 2010

27 25 25 24

0 0 0 0

5.677 5.556 5.485 5.404

0 0 0 0

468 464 469 398

0 0 0 0


Tabel 3.14 Banyaknya Madrasah Tsanawiyah (MTs), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun Ajaran Tahun 2012-2014 MTs Murid Guru Kecamatan Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta 1. Bintan Timur 1 223 20 2. Bintan Pesisir 3. Mantang 4. Bintan Utara 1 63 11 5. Seri Kuala Lobam 1 67 10 6. Teluk Sebong 1 43 10 7. Gunung Kijang 1 199 20 8. Teluk Bintan 1 61 9 9. Tambelan 1 43 11 10.Toapaya 1 117 18 2014 1 7 223 593 20 89 2013 1 7 174 468 18 83 2012 1 7 172 468 11 83 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2015

Program

pendidikan

menengah

didorong

untuk

mengantisipasi

meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama secara signifikan sebagai dampak positif pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, serta penguatan pendidikan vokasional baik melalui sekolah/madrasah umum maupun kejuruan dan pendidikan non-formal guna mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk masuk ke dunia kerja. Tabel 3.15 Banyaknya Sekolah Menengah Atas (SMA), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun 2010-2014 SMA Murid Guru Kecamatan Neg Swt Neg Swt Neg Swt Teluk Bintan 1 257 26 Seri Kuala Lobam

-

-

-

-

-

-

Bintan Utara

1

1

648

237

41

26

Teluk Sebong

1

-

411

-

31

-


Bab 3 - 87

87

Bintan Timur

1

1

887

13

53

7

Bintan Pesisir

1

-

90

-

14

-

Mantang

1

-

83

-

12

-

Gunung Kijang

-

-

-

-

-

-

Toapaya

1

-

468

-

32

-

Tambelan

1

-

236

-

25

-

2014

8

2

3080

250

234

33

2013

8

1

2.773

232

225

26

2012

7

1

2.734

249

228

26

2011

7

1

2.566

308

226

26

2010

7

1

2.436

263

186

20


Tabel 3.16 Banyaknya Madrasah Aliyah (MA), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun 2010-2014 MA Murid Guru Kecamatan Neg Swt Neg Swt Neg Swt 1. Bintan Timur 1 167 14 2. Bintan Pesisir

-

-

-

-

-

-

3. Mantang

-

-

-

-

-

-

4. Bintan Utara

-

-

-

-

-

-

5. Seri Kuala Lobam

-

-

-

-

-

-

6. Teluk Sebong

-

-

-

-

-

-

7. Gunung Kijang

-

1

-

6

-

4

8. Teluk Bintan

-

1

-

-

-

-

9. Tambelan

-

-

-

-

-

-

10.Toapaya

-

1

-

69

-

17

2014

1

3

167

75

14

21

2013

1

2

75

80

15

28

2012

1

2

72

74

15

28

2011

1

1

69

46

18

14

2010

1

-

63

-

12

-



Bab 3 - 88

88

Tabel 3.17 Banyaknya Sekolah Menengah kejuruan (SMK), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun 2010-2014 Kecamatan

SMK Neg Swt

Murid Neg Swt

Guru Neg Swt

1. Teluk Bintan

-

-

-

-

-

-

2. Seri Kuala Lobam

1

1

34

20

5

11

3. Bintan Utara

1

2

422

239

34

39

4. Teluk Sebong

-

-

-

-

-

-

5. Bintan Timur

1

1

531

35

48

15

6. Bintan Pesisir

-

-

-

-

-

-

7. Mantang

-

-

-

-

-

-

8. Gunung Kijang

1

-

140

-

21

-

9. Toapaya

-

-

-

-

-

-

10.Tambelan

-

-

-

-

-

-

2014

4

4

1127

294

108

65

2013

3

3

953

286

89

55

2012

2

3

751

262

70

50

2011

2

3

565

262

68

51

2010

2

3

515

282

51

54


Persentase 10 Tahun keatas menurut partisipasi sekolah dan jenis kelamin di Kabupaten Bintan. Tabel 3.18 Persentase 10 Tahun keatas menurut partisipasi sekolah dan jenis kelamin di Kabupaten Bintan. Uraian 1. Tidak/belum pernah sekolah

Laki-Laki

Perempuan Jumlah

3,32


2,41

2,88

Bab 3 - 89

89

2. Masih Sekolah

16,44

18,82

17,58

-

SD

33,89

47,71

41,01

-

SLTP

23,88

31,29

32,06

-

SLTA

31,39

17,72

24,35

-

Perguruan Tinggi

1,84

3,28

2,58

80,25

78,77

79,54

100,00

100,00

100,00

3. Tidak Sekolah Lagi Jumlah

Sumber Data : diolah dari Susenas 2013, BPS Kabupaten Bintan



Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B tahun 2013 ditargetkan

93,75 % terealisasi 97,76 % atau 104,27 % sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B tahun 2012 ditargetkan Pemerintah Kabupaten Bintan adalah 94,25 dan terealisasi 94,80 atau 100,58%, Sedangkan Untuk Tahun 2014 sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B terealisasi 96,91. Angka

Partisipasi Kasar (APK)SMP/MTs/Paket B untuk tahun 2015 mengalami kenaikan 3,59% menjadi 100,50% ini menunjukkan bahwa partisipasi usia 13-15 tahun sudah cukup baik. Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A dan Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B sudah memenuhi target yang sudah ditetapkan. Berikut Tabel persentase penduduk 10 Tahun ke atas menurut ijazah tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin diKabupaten Bintan Tahun 2013. Tabel 3.19 Persentase penduduk 10 Tahun ke atas menurut ijazah tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin diKabupaten Bintan Tahun 2013. Uraian Laki-Laki Perempuan Jumlah 1. Tdk/blm pernah sekolah

3.32

2.41

2.88

2. Tdk/ blm tamat SD/MI

13.51

21.30

17.26

3. SD/MI/sederajat

26.92

28.14

27,50

4. SLTP/MTs/Sederajat

2208

16.77

19,53


Bab 3 - 90

90

5. SMU/MA/sederajat

23.28

21.40

22,35

6. SMK

7.55

6.17

6,88

7. DI/II

0.42

0.08

0,26

8. DIII

0.37

1.78

1.05

9. D IV/SI/S2/S3

2.26

1.96

2.11

100.00

100.00

100.00

Jumlah

Sumber Data : diolah dari Susenas 2013, BPS Kabupaten Bintan

Sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan Program Pendidikan Dasar. Capaian Kegiatan beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut: Prosentase Kegiatan

Satuan

Target

Realisasi

Pencapaian Target

1

2

3 4 5

6 7 8 9

Pelaksanaan Lomba Pidato Bahasa Inggris,Karya Ilmiah, Story Telling Tingkat SMP/MTS dan Olimpiade Sain Untuk SD/MI/SMP/MTs, Cerdas Cermat Untuk Tingkat SD/MI/SMP/MTs Bedah SKL ( Standar Kompetensi Lulusan) Mata Pelajaran yang di uji Nasionalkan Tingkat SD/MI dan SMP/MTs Se Kab. Bintan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Nasional SD/MI dan SMP/MTs Persiapan Pelaksanaan Try Out Ujian Nasional ( UN ) Tingkat SMP/MTs T.P 2014/2015 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Try Out Ujian Sekolah Dan Pelaksanaan Ujian Sekolah tingkat SD/MI Se- Kab Bintan Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Swasta Jenjang SD/MI Try Out UN dan Pelaksanaan UN Tingkat SMP/MTs Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Swasta Jenjang SMP/MTs

100 % Siswa

260 Siswa

260 Siswa

Siswa

224 Orang

224 Orang

100 %

orang

1300 Siswa

1300 Siswa

100 %

Siswa

2658 Siswa

2658 Siswa

100 %

Sekolah

92 Sekolah 92 Sekolah SD SD dan 28 dan 28 Sekolah Sekolah SMP SMP

100 %

Siswa

3790 Siswa

3790 Siswa

100 %

Sekolah

12 SD Swasta

12 SD Swasta

100 %

Siswa

2658 Siswa

2658 Siswa

100 %

Sekolah

7 SMP Swasta

7 SMP Swasta

100 %


Bab 3 - 91

91

10 Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP



Rombel

838 Rombel 838 Rombel SD SD / 217 / 217 SMP SMP

100 %

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Aspek pemerataan layanan pendidikan menengah dalam kategori baik, ini

dapat dilihat dari capaian indikator pada Angka partisipasi sekolah (Pendidikan

Menengah) naik 11,22% pada tahun 2014 menjadi 59,03% dibanding pada tahun 2013, pada tahun 2015 menjadi 76,19% naik sebesar 17,16% Angka Partisipasi

Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 88,20% da ri target 80,97% pada tahun 2015 atau turun 6,50% dari tahun 2014 ini menunjukkan semakin banyak minat anak usia 16-18 untuk melanjutkan pendidikan menengah.  Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi/Paket A

Angka Partisipasi Murni (APM)SD/MI/Paket A sudah memenuhi target yang ditetapkan, terjadi kenaikan dari tahun 2014 tetapi masih terdapat usia peserta didik di bawah 7 tahun yang bersekolah di SD/MI. pada tahun 2014 APM SD/MI/Paket A 94,11 % dan Tahun 2015 terealisasi 94,68. Realisasi 2014 94,11%

Realisasi 2015 94,68

Capaian 104,04%

 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Target awal pada tahun 2012 adalah 66,90 Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B dan terealisasi sebesar 88,31 atau 132%. Dibanding tahun 2013, Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B ditetapkan 67,10 dan terealisasi 71,21 atau 106,12%. Sama seperti di SD/MI untuk Angka Partisipasi Murni (APM)

SMP/MTs/Paket B juga mengalami kenaikan, ini dikarenakan banyak peserta didik usia 12 tahun sudah bersekolah di jenjang SMP/MTs. Namun untuk target sebesar 67,50% sudah dipenuhi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten


Bab 3 - 92

92

Bintan sebesar 76,95% untuk Tahun 2015  Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Target awal pada tahun 2014 adalah 60,00 Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C dan terealisasi sebesar 62,20 atau 103,66%. Dibanding tahun 2013, Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C ditetapkan 55,57 dan terealisasi 53,26 atau 95,84%. sedangkan Angka Partisipasi Murni

(APM) SMA/SMK/MA/ Paket C

Tahun 2015 sebesar 70,96% dari target

70,00 atau naik 8,76% dari tahun 2014. Berkaitan dengan upaya peningkatan semua kinerja SMA/SMK/MA ini ditempuhi melalui : 1.

Pelaksanaan lomba Kreatifitas Siswa SMA/MA/SMK

2.

Penguatan kompetensi guru ujian nasional tingkat SMK

3.

Pemantapan kemampuan kompetensi guru mata pelajaran yang diujinasionalkan tingkat SMA/MA/SMK

4.

Pelaksanaan Try Out UN dan Pelaksanaan UN Tingkat SMA/MA/SMK tahun pelajaran 2014/2016

5.

Uji kemampuan siswa tingkat SMA/MA/SMK pra ujian nasional (try out I Kabupaten)

6.

Lomba kompetensi siswa SMK

7.

Bantuan Biaya Operasioanal Pendidikan SMA/SMK/MA



Angka Melek Huruf (AMH)

Upaya pembangunan di bidang pendidikan telah menunjukkan dampak yang baik di masa sekarang dan diprediksi dapat berdampak lebih besar di masa mendatang. Penuntasan buta huruf dan penurunan angka rawan drop out murid sekolah terus digalakkan dan menjadi prioritas utama, dengan tidak mengabaikan upaya lain, seperti melakukan pembangunan dan revitalisasi gedung-gedung sekolah, sebagai upaya meningkatkan partisipasi murid secara berkelanjutan. Dari data BPS Kabupaten Bintan diperoleh gambaran capaian Persentase Melek Huruf (AMH) penduduk 15 tahun ke atas mencapai 95,09 persen tahun 2010 dan meningkat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 93

93

menjadi 96,14 persen di tahun 2011. Tahun 2012 meningkat cukup signifikan menjadi 96,92 persen. Tahun 2013 Angka Melek Huruf mencapai 97,32 persen dan kembali meningkat pada tahun 2014 pada angka 97,68 persen. Sehingga persentase Buta Huruf juga dapat ditekan dari 4,91 persen di tahun 2010 menjadi 2,32 persen ditahun 2014, untuk Tahun 2015 target Angka Melek Huruf ( AMH) 99,50 terealisasi 98,09 persen. Tabel 3.20 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Melek Huruf dan Buta Huruf di Kabupaten Bintan pada Tahun 2010-2015 No.

Tahun

Melek Huruf(%)

Buta Huruf(%)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

95,09 96,14 96,92 97,32 97,68

4,91 3,86 3,08 2,68 2,32 1,91 ( sumber Diknas 2016)

Sumber

98,09

: BPS Kabupaten Bintan, 2015

Grafik 3.10 Angka Melek Huruf Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014

I N D E K S

Sumber :BPS Kabupaten Bintan, 2015

Permasalahan dan Solusi Pendidikan di Kabupaten Bintan memiliki permasalahan yang terkait dengan faktor-faktor di luar sektor pendidikan, factor-faktor tersebut antara lain administrasi pemerintah daerah, demografi, sosial budaya, keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta akses transportasi dan komunikasi.


Bab 3 - 94

94

Dalam pencapaian kinerja tersebut terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam Progam dibidang pendidikan yaitu : A. Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak: 1. Tenaga pendidik PAUD lulusan SLTA sebanyak 99% atau 471 Orang. Solusinya adalah melakukan pelatihan bagi tenaga pendidik. 2. Masih minimnya alat peraga edukatif Out Dor dan Indor bagi PAUD. Solusinya adalah melengkapi alat Peraga. B. Program Pengembangan Pendidikan Menengah: 1. Kebijakan

Pendistribusian

tenaga

pendidik

yang

tidak

merata.Solusi

Kebijakan pendistribusian tenaga pendidik perlu dikaji ulang. 2. Masih kurangnya tenaga untuk sekolah kejuruan baik untuk pelajaran umum maupun mata pelajaran keahlian seperti, akuntansi,teknik komputer jaringan dan lain-lain. Solusi perlu dilakukan kerjasama dengan PEMDA dan Perguruan Tinggi bagi putra –putri Derah berprestasi dalam menghasilkan tenaga pendidik sesuai Kebutuhan yang diperlukan. 3. Kurangnya pengembangan potensi dan kreatifitas dalam bidang sains dan seni. Solusi perlu diadakannya Lomba Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. C. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan: 1. Seluruh guru Non PNS/Guru Tidak Tetap yang bertugas di Sekolah Negeri belum memenuhi persyaratan mengikuti proses serifikasi jabatan.Solusi Peningkatan status

guru dan

dari Guru Tidak Tetap menjadi Guru

Honor Daerah. D. Program Penyediaan dan Pemberdayaan Sekolah dan Prasarana Pendidikan Lain: 1. Masih Kurangnya Sarana Transportasi Darat , yang dibutuhkan 18 unit yang tersedia hanya 17 unit yang digunakan untuk jemput dan antar anak sekolah di 8 Kecamatan. Solusi Penambahan Transportasi Darat berupa 1 unit Bus untuk Kecamatan Seri Kuala Lobam. 2. Masih Kurangnya Sarana Transportasi Laut ,berupa Pompong, yang sudah ada 16

Unit

yang melayani 5 Kecamatan. Solusi Perlu Penambahan

Pompong 1 unit di Desa Mantang, 2 unit Desa Numbing, dan Pangkil 1 Unit.


Bab 3 - 95

95

E. Program

Pembentukan

Sekolah

Menengah

Kejuruan/Pendidikan

Tinggi

Penunjang Sektor-Sektor Unggulan: 1. Kurangnya Pengembangan Life Skill untuk warga belajar agar kualitas lulusan dari paket A,B dan C setara dengan sekolah formal. Solusi perlu diadakannya life skill untuk mendukung kecakapan dan kemampuan individu agar lebih kompetitif. 2. Tidak adanya tutor yang berlatar belakang pendidikan keguruan khususnya mata pelajaran IPA dan Bahasa Inggris. Solusi Peningkatan pelatihan bagi Tutor yang belum mengikuti. 3. Belum tersedianyan Ruang Belajar oleh sebagian besar pusat kegiatan belajar masyarakat. Solusi Perlu penekanan Kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang menerima bantuan dana dari APBN untuk menyediakan ruang belajar yang memadai. 4. Jumlah modul dan bahan ajar yang sangat minim. Solusi perlu penambahan modul dan bahan ajar untuk materi dalam proses belajar. Secara Global dalam pencapaian kinerja tersebut terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dibidang pendidikan yaitu : 1) Penyebaran guru masih belum merata dan kemampuan pengembangan diri masih belum berjalan dengan baik. 2) Angka putus sekolah tingkat SD/MI sebesar 0,10 atau lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu 0,26, Angka putus sekolah tingkat SMP/MTs sebesar 0,15 atau lebih kecil tahun sebelumnya yaitu 0,29, Angka putus sekolah tingkat SMA/MMA/SMK sebesar 0,29 atau lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu 0,59, walaupun masih ada yang putus sekolah namun ada penurunan dari tahun sebelumnya disetiap satuan pendidikan. Adapun faktor yang melatarbelakangi alasan putus sekolah cenderung karena sosial budaya dan ekonomi atau dengan kata lain masih adanya pemikiran yang tradisional terhadap pendidikan dan adanya masyarakat miskin yang kesulitan yang menanggung biaya pendidikan, serta akses layanan pendidikan, terkait terbatasnya fasilitas sarana prasarana. 3) Angka Melek Huruf sebesar 98,98 % atau belum memenuhi target MDGs yakni 100, dan masih kurangnya minat baca masyarakat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 96

96

2. Solusi 1) Menempatkan guru sesuai dengan kebutuhan rasio guru murid serta melaksanakan pembinaan dengan sistem in services trainning dan on services tranning. 2) Peningktan kelembagaan PAUD agar daya serap terhadap anak usia kelompok bermain meningkat dalam rangka mempersiapkan anak ke jenjang pendidikan formal SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. 3) Peningkatan akses layanan pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan seperti penyediaan transportasi darat dan laut anak sekolah, pembangunan sekolah kelas jauh dan sekolah satu atap khususnya diwilayah-wilayah teencil seperti di Kecamatan Mantang, Bintan Pesisir, dan Tambelan. 4) Kebijakan jaminan pendidikan melalui KartuBintan Sejahtera dan SKTM. Penyelenggaraan keaksaraan fungsional, Life Skill, Kelompok Usaha Mandiri bagi warga belajar keaksaraan, Penyelenggaraan gebyar minat baca (GMB) melalui peustakaan keliling ke sekolah, pondok pesantren dan masyarakat. 5) Terus diupayakan koordinasi program dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk memperoleh optimalisasi program pengganggaran yang terintegrasi dan sinergitas. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai seni dan budaya daerah. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Target

Realisasi 2014

Realisasi 2015

%

7 festival

12 festival

10 festival

143,00 %

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya Indikator jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya ini bertujuan untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 97

97

meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bintan Melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

pada tahun 2015 melaksanakan penyelenggaraan festival seni dan

budaya agar masyarakat lebih berpartisipasi dalam pelestarian nilai seni dan budaya dan selain itu bertujuan untuk menarik wisatawan baik yang mancanegara maupun dalam negeri guna meningkatkan Kontribusi Pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk tahun 2014 ada 12 festival dan pentas seni yang diselenggarakan dari 6 yang ditargetkan untuk tahun 2014. Sedangkan untuk Tahun 2015 ada 10 penyelenggaraan festival seni dan budaya Adapun peserta pestival seni dan budaya ini didominasi oleh para pelajar juga masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam melestarikan nilai seni dan budaya dalam rangka melestarikan budaya lokal sekaligus mempromosikan daerah tujuan wisata di Kabupaten Bintan. Adapaun festival dan seni budaya sebagai berikut : 1. Festival tari 2. Pentas Kesenian Rakyat pada Malam Lomba Mancing 3. Pentas Seni dievent Meta Man. 4. Pentas Seni Triatlond 5. Panggung Seni dan Budaya di Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2014 6. Panggung Seni dan Budaya Bintan di malam penganugerahan lomba inovasi teknologi dari Kementrian pendidikan pemuda dan olahraga 7. Pergelaran Seni dan budaya Bintan di Lagoi Bay. 8. Pagelaran Adat Istiadat Bintan. 9. Malam penganugerahan Gelar adat. 10. Pagelaran Seni dan Budaya di Lagoi Bay. SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA DAPAT TERCAPAI DENGAN BANYAKNYA JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI FESTIVAL SENI DAN BUDAYA YANG DAPAT MELESTARIKAN SENI DAN BUDAYA LOKAL.


Bab 3 - 98

98

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB dari 20,19 menjadi 25 %.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Jumlah Kunjungan Wisatawan Lama Wisatawan (hari ) mancanegara dan nusantara Pengeluaran wisatawan (harian ) mancanegara (USD) dan nusantara

Target

Realisasi 2014

Realisasi 2015

%

25,00

20,76%

20,47

86,5%

600.000

502.270

493.495

82,25

4 hari

3 hari

3 hari

75%

USD900/Rp.4 000.000

Rp.8,4 juta

Rp.8,4 juta

210%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, Dari sisi makro ekonomi sektor pariwisata memainkan peranan cukup signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan. Nilai PDRB sektor pariwisata (Pajak Hotel Restoran dan Hiburan) terus mengalami peningkatan, pada tahun 2010 tercatat 63,2 Miliar Rupiah dan terus meningkat sampai pada tahun 2014 mencapai 93,6 Miliar Rupiah dengan rata-rata kontribusi sebesar 54,64% dari total PAD Kabupaten Bintan pada tahun 2010-2014. Sasaran strategis meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB dari 20,19 % menjadi 25 % hampir tercapai diangka 20,47 % . SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA DALAM PDRB DARI 20,19 MENJADI 25 %.UNTUK TAHUN 2015 KONTRIBUSI PARIWISATA TERHADAP PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2000 ADALAH 20,47 % UNTUK TAHUN 2015 HAMPIR TERCAPAI. dalam perkembangan pembangunan yang begitu pesat kabupaten bintan memiliki potensi kekayaan alam yang bisa di kembangkan dan kekayaan budaya yang begitu kuat dengan nilai-nilai tradisi yang telah mengakar, seperti halnya Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bintan yang telah berhasil mengembangkan beberapa Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 99

99

objek wisata seperti pada tabel berikut: Tabel 3.21 Jumlah Obyek Wisata di Kabupaten Bintan Kecamatan Teluk Sebong

Teluk Bintan

Gunung Kijang

Bintan Timur

Tambelan

Bintan Pesisir Toapaya Bintan Utara Mantang Seri Kuala Lobam

Potensi Wisata di Kabupaten Bintan Objek Wisata Kawasan terpadu wisata Lagoi Desa Wisata Sebong Pereh Pantai Sakera Desa Wisata Sri Bintan Desa Wisata Pengudang Desa Wisata Berakit Makam Datok Panaon Tour Mangrove Sei Kecil Gunung Bintan Hutan Mangrove Makam Panjang Pengujan Makam Bukit Batu Tembeling Pantai Trikora Perkampungan Nelayan Kawal Hutan Mangrove Kawal Tanjung Pesona Bukit Kerang Danau Biru Bintan Agro Resort KM.36 Gunung Lengkuas Air Terjun Lengkuas Kota Tua Kijang Mini Zoo Kawasan Tambang Bauksit Kawasan Batu Licin Taman Rekreasi Kota Makam Sultan Muhayat Syah Habitat Penyu Teluk Abik Taman Laut Pulau Bungin Pulau Mapur Pulau Nikoi Pulau Mangkil Perkebunan Buah Naga Perkebunan Nenas Pantai Sakera Pantai Sungai Lepah Makam Hang Nadim Kesenian Makyong Tari Melemang Budidaya Ikan Asin Even Kuliner Kuliner Mangrove Wisata Mangrove Pulau Empat Pulau Lobam Seni Harkad

Jenis Objek Wisata Khusus Budaya Alam – Bahari Pantai Budaya Budaya Budaya Budaya Alam – Hutan Alam – Pegunungan Alam – Hutan Budaya Budaya Alam – Danau Alam – Bahari Pantai Budaya Alam – Hutan Khusus Budaya Alam – Danau Khusus Alam – Pegunungan Alam – Air Terjun Budaya Khusus Khusus Khusus Khusus Budaya Khusus Alam – Bahari Alam – Bahari Alam – Bahari Alam – Bahari Alam – Bahari Alam – Bahari Khusus – Agrowisata Khusus – Agrowisata Alam – Bahari Pantai Alam – Bahari Pantai Budaya Budaya Budaya Khusus Khusus Budaya Alam Alam – Bahari Budaya

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan 2016 Dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan maka berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan tahun 2010-2015 arah kebijakan pengembangan urusan pariwisata adalah: Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 100

100

1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan 2. Meningkatkan daerah tujuan wisata Sementara itu untuk mendukung pencapaian tujuan pariwisata telah dilaksanakan melalui program: 1. Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata 2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  Jumlah Kunjungan Wisatawan Jumlah kunjungan wisatawan untuk Tahun 2015 adalah 493.495 atau 82,25 % jumlah kunjungan ini menurun dibandingkan tahun 2014: 1. Masih banyaknya industri pariwisata yang belum beroperasi 2. Terjadinya krisis ekonomi global baik eropa maupun Asia 3. Ketegangan politik Luar. yaitu Jumlah kunjungan wisatawan, ke Kabupaten Bintan pada tahun 2014 mencapai 502.270 orang, terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 331.209 orang, wisatawan nusantara sebanyak 49.161 orang dan Publik Area sebanyak 121.900 orang. Sedangkan pada tahun 2013 total jumlah wisatawan yang berkunjung sebesar 451.580. sedangkan jumlah kunjungan wisatawan pada event pariwisata dari target 33.700 orang terealisasi 45.063 orang atai 133,71 persen Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian regional dan situasi keamanan daerah yang semakin kondusif Tabel 3.22 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Bintan Tahun 2010– 2015 No

2010 277,929

2011 283,601

Tahun 2012 315,111

Nusantara

23,714

29,190

37,745

48,428

49,161

48,200

Publik Area

85,714

99,395

81,606

78,463

121,900

115,097

387,357

412,186

434,462

451,580

502,270

493.495

Wisatawan

1

Mancanegara

2 3

Total

2013 324,689

2014 331,209

2015 330,198

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan 2016


Bab 3 - 101

101

 Lama Wisatawan (hari ) mancanegara dan nusantara Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Bintan berasal dari berbagai Negara. Negara-negara Asia merupakan pangsa pasar utama pariwisata Kabupaten Bintan seperti Singapura, Malaysia, Jepang Korea, Cina dan negaranegara Timur Tengah. Selain negara-negara asia negara-negara eropa juga merupakan pangsa pasar pariwisata Kabupaten Bintan, pangsa pasar eropa juga cukup besar menyumbang tingkat kunjungan wisatawan di Kabupaten Bintan seperti Inggris, Amerika serikat, Belanda dan juga negara tetangga Australia. Peningkatan tingkat kunjungan wisatawan tidak terlepas dari pelaksanaan eventevent berskala internasional seperti yang disampaikan di atas. Target Tahun 2014 Lama wisawatan (hari ) mancanegara dan nusantara adalah mereka setidaknya mengunjungi daerah wisata di Kabupaten Bintan adalah 4 hari, berdasarkan hasil survey dilapangan wisatawan mancanegara dan nusantara lama mereka tinggal baru mencapai 3 hari. Sedangkan tahun 2013 juga realisasimya 3 hari, untuk Tahun 2015 Juga masih berkisar 3 hari. Dalam pengembangan pariwisata, disamping objek dan daya tarik wisata, industri Kepariwisataan memainkan peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan jumlah dan lama tinggal wisatawan pada Daerah Tujuan Wisata tersebut. Bahkan sesungguhnya industri kepariwisataan inilah yang secara langsung memberikan dampak bagi lajunya pertumbuhan ekonomi pada suatu Negara ataupun daerah.  Pengeluaran wisatawan (hari ) mancanegara (USD) dan nusantara Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada pariwisata

untuk

menggalakkan kegiatan ekonomi, sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat serta

penerimaan

devisa

meningkat

melalui

upaya

pengembangan

dan

pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan. Arus kunjungan wisatawan mancanegara ( wisman ) yang datang ke Kabupaten Bintan masih menunjukkan angka yang berfluktuasi. Dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bintan baik yang Mancanegara maupun Nusantara untuk pengeluaran wisatawan (hari) mancanegara (USD) yaitu sebesar USD900/Rp.4.000.000 untuk realisasi Tahun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 102

102

2014 dari target yang sama, untuk Tahun 2013 pun terealisasi sebesar USD/Rp.4.000.000. untuk Tahun 2015 dari target USD/Rp 4000.000 terealisasi pengeluaran wisatawan (hari ) mancanegara (USD) dan Nusantara adalah Rp.8,4 Juta atau sebesar 210%. Sepanjang tahun perkembangan industri pariwisata cukup berkembang pesat dan juga berpengaruh kepada jumlah angka kunjungan wisatawan yang datang ke kabupaten Bintan terus menunjukkan peningkatan. Peningkatan julmlah Kenaikan wisatawan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain :  Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap sektor pariwisata yaitu dengan tumbuhnya Desa wisata di beberapa kecamatan yang juga merupakan Destinasi baru bagi wisatawan.  Membaiknya perekonomian dunia.  Stabilitas` keamanan di Kabupaten Bintan sangat kondusif dan tidak terpengaruh dengan isu negatif berkait dengan teroris dan wabah.  Event-event yang dilaksanakan bekerjasama dengan pihak swasta (eo, Lembaga-lembaga

pariwisata)

memberikan

dampak

positif

didalam

memberikan dukungan terhadap semua kegiatan sehingga memberikan nuansa positif pada kunjungan wisatawan.  Meningkatnya objek wisata yang dikemas oleh pihak pemerintah bekerja sama dengan swasta sebagai objek wisata seperti mangrove dan pergelaran kesenian dan budaya.  Meningkatnya Akses pendukung pariwisata di Kabupaten Bintan. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan Meskipun jumlah wisatawan yang terus meningkat, masih terdapat berbagai kendala dan hambatan antara lain : 1. Masih kurangnya promosi wisata melalui sarana dan prasarana informasi dan media visual. 2. Masih terbatasnya infrastruktur penunjang pariwisata bagi kenyamanan wisatawan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 103

103

3. Masih terbatasnya destinasi yang terbungkus dalam paket wisata sehingga berdampak pada tidak lamanya kunjungan wisatawan di Bintan. 4. Pembangunan Pariwisata belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata hal ini perlu di tambah dengan pengembangan program kegiatan ekonomi kreatif bagi masyarakat di sekitar objek wisata. 5. Terbatasnya alokasi dana pada sektor pariwisata sehingga belum optimalnya program pariwisata yang telah di rencanakan. 2. Solusi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan terus melakukan upayaupaya antara lain : 1. Melakukan perencanaan-perencanaan yang matang untuk pengembangan objek wisata dan berusaha agar pendanaan untuk melakukan kegiatan Pengembangan Objek wisata dan kegiatan promosi wisata dapat di tingkatkan. 2. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk menambahkan destinasi wisata melalui upaya-upaya promosi dalam dan luar negeri. 3. Berkoordinasi dengan kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata provinsi Kepri dan Dinas Pekerjaan Umum untuk meningkatkan infrastruktur pariwisata. 4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah kawasan wisata melalui program pengembangan desa wisata. 5. Menjalin kerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pihak swasta dalam penyelenggaraan event-event bertaraf internasional seperti event Tour de Bintan, Kite Surfing, Metaman dan Triatlon. 6. Membentuk lembaga-lembaga pariwisata dan budaya untuk mendukung kegiatan kepariwisataan. 7. Mengali potensi pariwisata yang dimiliki dengan menginventarisir dan merevitalisasi benda-benda sejarah, seni dan budaya yang di miliki Kabupaten Bintan


Bab 3 - 104

104

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya persentase koperasi aktif

dari 79,15% menjadi 82,80% serta pertumbuhan rata-rata UMKM sebesar 3,77% pertahun


Target

Persentase koperasi aktif Persentase UMKM Aktif

Realisasi tahun 2014 85,90% 1.675 unit

92,38% 1.577 unit

Realisasi tahun 2015 85,78 1880

% 98,30% 119,2%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase Koperasi Aktif Jumlah koperasi yang aktif dan Persentase koperasi aktif pada tahun 2014, mencapai 85,90% atau sebesar 195 unit Koperasi aktif dibagi

dari 227 unit

koperasi yang ada di kali seratus . untuk Tahun 2015 persentase koperasi aktif sebesar 85,70 yaitu 175 koperasi aktif dibagi 204 dari jumlah total koperasi. Tabel 3.21 Data Keragaan Koperasi di Kabupaten Bintan Tahun 2010 – 2015 NO

JENIS KOP

AKTIF

TIDAK AKTIF

ANGGOTA/ ORANG

MODAL SENDIRI RP.JUTA

MODAL LUAR RP.JUTA

VOLUME USAHA

SHU RP.JUTA

1

KPRI

24

11

4.373

22.313

6.371

21.136

4.140

2

KUD

2

5

852

863

504

98

32

3

KSU

33

2

703

705

177

370

21

4

KOPANTREN

1

0

45

128

3

144

7

5

SEKUNDER

1

0

27

0

0

0

0

6

KOP. LAINNYA

114

11

6.082

15.413

4.446

15.660

1.497

2015

175

29

12.082

39.422

11.501

37.408

5.697

2014

195

32

24,882

39,555

14,084

24,642

6,112

2013

193

94

24,747

25,503

9,875

31,465

6,885

2012

171

104

24,362

21,831

8,875

30,381

5,767

2011

191

75

24,036

16,196

9,801

29,918

4,876

2010

133

98

22,952

11,526

7,049

3,365

3,853

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan Tahun 2016


Bab 3 - 105

105

Persentase koperasi aktif Tahun 2012 terealisasi 83,01% dari 77,67% yang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan atau capaian kinerjanya 107%. Sedangkan tahun 2013, persentase koperasi aktif terealisasi 136,00% dari 80,57% target yang ditetapkan atau 169capaian kinerjanya lebih meningkat dibandingkan dengan tahun 2012. Persentase koperasi aktif bertambah untuk tahun 2013 sedangkan jumlah koperasi tidak aktif menurun 10 koperasi menjadi 94 koperasi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ( 104), Sedangkan untuk tahun 2014 Persentase koperasi aktif target 87,38 % dan terealisasi 85,90 % atau capaiannya 98,30 %. ini dikarenakan usaha Pemerintah Kabupaten Bintan masih berusaha semaksimal dan optimal mungkin untuk menekan jumlah ini denganpembinaan dan pelatihan perkoperasian dengan program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitifnya serta program pemberdayaan koperasi. Untuk Tahun 2015 persentase koperasi aktif 85,70 %. Berarti TARGET SASARAN RPJMD MENINGKATNYA PERSENTASE KOPERASI AKTIF DARI 79,15% MENJADI 85,70% TERCAPAI BAHKAN MELEBIHI TARGET SEBESAR 6,55%. Grafik 3.11. JUMLAH KOPERASI DI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2010 – 2015

Ini dikarenakan usaha Pemerintah Kabupaten Bintan masih berusaha semaksimal dan optimal mungkin untuk menekan jumlah ini dengan pembinaan dan pelatihan perkoperasian dengan program pengembangan kewirausahaan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 106

106

keunggulan kompetitifnya serta program pemberdayaan koperasi. Sesuai dengan mandat yang diterima Pemerintah Kabupaten Bintan di Bidang Koperasi dan UKM yaitu :

Meningkatkan peranan koperasi sebagai pelaku ekonomi kerakyatan yang bertumpu kepada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis sumber daya alam (sda) dan sumber daya manusia (sdm) yang produktif; Menumbuh kembangkan usaha kecil menengah melalui industri kecil dan dagang kecil dalam rangka menciptakan lapangan usaha dan kesempatan kerja sejalan dengan asas ekonomi kerakyatan; Meningkatkan sumber daya manusia (sdm) industri yang merupakan pelaku usaha yang berdaya saing; Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban konsumen/ pelaku usaha; Meningkatkan kinerja aparatur koperasi, ukm, perindustrian dan perdagangan dalam pelayanan kepada masyarakat.  Persentase UMKM Aktif

.

Target Tahun 2015

Uraian

Jumlah UMKM Aktif

Persentase UMKM sebesar 119 % melebihi

Realisasi Tahun 2015

% Pencapaian Kinerja

1.880

113

1.577

aktif

untuk Tahun 2015 adalah 1880 UMKM atau

target UMKM 2015 sebesar 100%. Untuk tahun 2013

target jumlah UMKM aktif target 1.477 unit terealisasi 1.593 unit atau capaian kinerjanya 108% sedangkan Target awal pada tahun 2012 adalah 1.427 unit dan terealisasi sebanyak 1.485 unit UMKM atau 104,06%. Sedangkan untuk tahun 2014 persentase UMKM aktif adalah 109,69 % dari target 1527 unit terealisasi 1675 unit. UNTUK

TARGET

SASARAN

STATEGIS

RPJMD

PERTUMBUHAN

UMKM

PERTAHUN DIPERKIRAKAN 3,77 % PERTAHUN TELAH TERCAPAI SEBESAR 8,71 % angka pertumbuhan UMKM ini diperoleh dengan jumlah UMKM tahun n dikurangi UMKN tahun n-1 dibagi UMKM n-1 dikali seratus kemudian dujumlahkan


Bab 3 - 107

107

untuk setiap tahunnya kemudian dibagi lagi. Grafik 3.12. JUMLAH PELAKU USAHA (UMKM) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2010-2015

Perkembangan jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Bintan menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Seperti pada Tabel

diatas, dari jumlah

pelaku Usaha Mikro tahun 2010 sebanyak 1.327 unit usaha, sampai dengan tahun 2014 berkembang menjadi 1.675 unit usaha yang secara terperinci dapat dikatakan bahwa selama enam tahun periode Tahun 2010-2015 terjadi pertambahan jumlah pelaku usaha sebanyak 553 unit usaha mikro dengan total persentase kenaikan sebesar 41,67 %. Sedangkan kategori Usaha Kecil pada tahun 2010 berjumlah 309 unit usaha berkembang menjadi 469 usaha pada tahun 2015 atau bertambah sebanyak 160 unit usaha atau terjadi peningkatan sebesar 51,78 %. Disisi lain untuk kategori Usaha Menengah juga mengalami pertumbuhan yang cukup berarti, dimana pada tahun 2010 terdapat 115 unit usaha dan pada tahun 2015 bertambah menjadi 189 unit usaha dalam skala menengah atau terjadi pertambahan sebanyak 76 unit usaha dengan persentase pertumbuhan sebesar 64,35 %.


Bab 3 - 108

108

Grafik 3.13. JUMLAH PELAKU USAHA (UMKM) BERDASARKAN JENIS SEKTOR KABUPATEN BINTAN TAHUN 2010-2015

Berdasarkan

pengelompokan

usaha

menurut

sektor

terdapat

lima

sektor/kelompok usaha yaitu : sektor perdagangan, sektor industri, sektor pertanian/perkebunan, sektor perikanan/peternakan dan sektor jasa. Berdasarkan Tabel 10 diatas pelaku UMKM yang terbanyak pada sektor perdagangan dengan jumlah pelaku usaha sebanyak 1.108 pelaku usaha yang terdiri dari 845 pelaku usaha pada usaha mikro, 184 pelaku usaha pada usaha kecil dan 79 pelaku usaha pada usaha menengah. Pada sektor industri terdapat 258 pelaku usaha yang terdiri dari pelaku usaha mikro 169 pelaku usaha, 68 pelaku usaha pada usaha kecil dan 21 pelaku usaha pada usaha menengah. Pada sektor pertanian/perkebunan terdapat 322 pelaku usaha yang terdiri dari 230 pelaku usaha mikro, 67 pelaku usaha kecil dan 25 pelaku usaha menengah. Pada sektor perikanan/peternakan terdapat 497 pelaku usaha yang terdiri dari 413 pelaku usaha mikro, 62 pelaku usaha kecil dan 22 pelaku usaha menegah. Sedangkan pada sektor jasa terdapat 308 pelaku usaha yang terdiri dari 223 pelaku usaha mikro, 63 pelaku usaha kecil dan 22 pelaku usaha menengah.


Bab 3 - 109

109

Grafik 3.14. JUMLAH TENAGA KERJA UMKM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2010-2015

Dalam hal

penyerapan tenaga kerja, usaha mikro, kecil dan menengah

memberikan kontribusi yang cukup besar pada angkatan kerja di Kabupaten Bintan. Pada usaha mikro terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja dari 6.026 tenaga kerja pada tahun 2010 menjadi 7.595 pada tahun 2015, terjadi pertambahan jumlah tenaga kerja sebanyak 1.569 orang atau bertambah sebesar 26,04 %. Untuk usaha kecil pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja sebanyak 1.236 orang dan pada tahun 2015 bertambah menjadi 1.775 orang atau terjadi pertambahan sebesar 314 orang atau bertambah sebesar 43,61 %. Sedangkan untuk usaha menengah pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja sebanyak 1.085 orang, bertambah menjadi 1.436 orang pada tahun 2015 atau terjadi pertambahan tenaga kerja sebanyak 351 orang tenaga kerja atau bertambah sebanyak 32,35 %. Secara total terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah dalam rentang enam tahun dimana pada tahun 2010 berjumlah 8.347 orang meningkat menjadi 10.806 orang pada tahun 2015 artinya terjadi pertambahan tenaga kerja sebanyak 2.495 orang atau pertambahan sebesar 29.46 %. Secara keseluruhan terbentuknya UMKM dan/atau KelompokLaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 110

110

kelompok yang berkembang di wilayah Kabupaten Bintan turut memberikan kontribusi sebesar 7,70 % terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dari jumlah penduduk Kabupaten Bintan serbesar 140.267 jiwa yang terdaftar pada tahun 2014. Tabel.3.22 DATA PENYEBARAN UMKM PER-KECAMATAN TAHUN 2010-2015 NO

KECAMATAN

9.

Bintan Timur Gunung Kijang Toapaya Teluk Bintan Teluk Sebong Bintan Utara Seri Kuala Lobam Bintan Pesisir Mantang

10.

Tambelan

1. 2. 3 4. 5 6. 7. 8.

TAHUN

PERSENTASE

2010

2011

2012

2013

2014

2015

125

175

360

514

571

640

412%

80

108

174

245

325

365

356%

35

48

75

135

135

165

371%

50

80

100

159

173

195

290%

35

45

75

150

165

187

434%

125

175

225

319

331

420

218%

37

42

74

125

125

175

372%

15

22

45

78

78

93

520%

20

35

65

105

105

121

505%

25

65

70

98

110

110

340%

Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan: a. Hampir semua proposal permohonan yang diajukan justru mengabaikan prosedur yang berlaku, diantaranya tidak adanya rekomendasi dari intansi terkait; b. Terjadinya dilapangan adalah perubahan data misalnya adanya kelompok anggota yang telah pindah namun data yang diverifikasi belum begitu maksimal. 2. Solusi: a. Dianjurkan kepada TIM Verifikasi bantuan sosial, harus betul-betul menyeleksi untuk calon penerima bantuan terutama data yang menyangkut tentang identitas koperasi dan kelompok. b. Untuk meningkat akuntabilitas pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 111

111

kelompok yang menerima bantuan sosial perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengembangan usaha koperasi dan kelompok. Permasalahan : a. Kelompok yang sudah terbentuk rata-rata masih kekurangan modal b. Kurangnya pengetahuan kelompok dalam mengelola keuangan, pamasaran maupun kualitas dari produksi yang mereka hasilkan. Solusi : a. Perlu

adanya

dukungan

untuk

mendapatkan

permodalan

serta

akses

pemasaaran. b.

Adanya

pelatihan pembukuan

keuangan/

akuntansi,

pelatihan

tentang

peningkatan mutu dan informasi pasar Permasalahan : a. Dana yang dikucurkan oleh pemerintah digunakan oleh koperasi/UKM untuk kegiatan yang cukup beragam, tidak semuanya Koperasi/UKM menggunakan dana

sesuai

tujuan

program

bantuan

Pemerintah

dan

rencana

awal

Koperasi/UKM bersangkutan. b. Modal bukanlah satu-satunya faktor penghabat berkembangnya Koperasi/UKM, faktor-faktor

lain

yang

juga

menjadi

penghambat

berkembangnya

Koperasi/UKM penerima bantuan adalah kualitas SDM, seleksi, perencanaan, pengawasan serta kebijakan Pemerintah. c.

Semua Koperasi/UKM yang mendapatkan bantuan dana, khususnya pinjaman dari Pemerintah ternyata belum mengembalikan dana tersebut secara total, meski sudah ada yang mencicil, namun cicilan tersebut masih relatif kecil dibandingkan dengan dana yang dipinjamkan

Solusi: a. Pemerintah melakukan pembinaan berkesinambung agar koperasi/ UKM bisa mengembangkan

usahanya

sesuai

dengan

tujuan

Pemerintah.

Bentuk

pembinaan yang dilakuak antara lain melalui pembinaan managemen, adminstrasi, kelembagaan, dan kewirausahaan terutama kepada koperasi/ UKM Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 112

112

yang belum berhasil meningkatkan kinerjannya. b. Perlu memperhatikan kondisi koperasi/UKM yang akan diberikan bantuan dan memilah-milah

jenis

bantuan

sesuai

dengan

kebutuhan

koperasi/UKM

dilapangan. Pola Top Down sudah tidak lagi diterapkan. Tidak Semua Koperasi/UKM membutuhkan bantuan yang sama. Oleh Karena itu, perlu dilakukan iventarisasi kebutuhan koperasi/UKM. Dengan demikian, diharapkan bantuan yang diberikan bisa tepat Sasaran. c.

Diharapkan juga harus memilah koperasi/ UKM yang perlu dibantu, tidak semua koperasi/ UKM harus dibantu. Sebagai contoh, koperasi/ UKM yang sudah maju dan memiliki managemen yang sudah baik lagi Dibantu secara finansial. Koperasi/ UKM seperti ini harus di dorong untuk mentranfer pengetahuan dan pengalamannya kepada koperasi yang belum maju.

SASARAN STRATEGIS . Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja

Target



%

Angka Indeks Kesehatan Angka Usia Harapan Hidup Angka Kelangsungan Hidup Bayi Persentase balita gizi buruk Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan Cakupan Kunjungan bayi Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi yang ditangani Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan Pelayanan Anak Balita ( Minimal 8 ) kali Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani

75.30 70.50 99.60 <10

75.00 69.99 99.30 0.21

102,1 99,40 99,39 100

100

126

76,9 69,00 99,00 0,21 100

116

80.20

75,60

80

100

87,75 100

90

97.86

105,56

100

95.20

95 95,40

90

70

80

100


71 100

100

125

95,40 78,89 125

Bab 3 - 113

113

Berdasarkan tabel diatas, sebagian besar realisasi target Tahun 2015 telah tercapai seperti angka kelangsungan hidup bayi (99,40%), Persentase Balita Gizi Buruk (100%), persentase Pertolongan Persalinan oleh nakes (101.47%), Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (100%), persentase Balita Gizi kurang (100%), persentase anak balita yang pendek(stuning) (100%), cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (100%), cakupan ibu hamil dengan komplikasi ditangani (100%), angka kematian balita (100%), cakupan pelayanan ibu nifas (105.56%), cakupan neonatal dengan komplikasi ditangani (100%), Anak usia 12 – 23 bulan diimunisasi campak (100%) sebelumnya indikator ini dihapus karena tidak dilakukan lagi sejak tahun 2010, tetapi pada tahun 2014 telah digalakkan kembali oleh Kementrian Kesehatan. Ada juga beberapa indikator yang belum tercapai target perdasarkan persentase perhitungan antara lain, angka indeks kesehatan (102,1%) dan angka usia harapan hidup (99,40%), berdasarkan perhitungan terjadi penurunan meskipun hal ini belum dapat dipastikan karena data yang dipakai masih menggunakan data tahun 2014 (data BPS). Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup (88%) terjadi peningkatan dari jumlah sebelumnya tahun 2014 4 kasus dan tahun 2015 menjadi 7 kasus semua kasus yang dijumpai telah dilakukan penanganan dan rujukan ke rumah sakit (kematian terjadi di rumah sakit), Cakupan kunjungan bayi (73,92%) cenderung menurun dari tahun tahun sebelumnya (2014 : 80,20%) hal ini dikarenakan adanya penerapan standar baru mengenai kunjungan bayi, yaitu 4 kali kunjungan. Cakupan ibu hamil K4 (95,40%) belum mencapai target, tetapi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2014: 95,20%) hal ini terjadi peningkatan karna meningkatnya penjaringan ibu hamil dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan. Cakupan pelayanan anak balita (minimal 8 kali) sebesar 78,89% menurun signifikan bila dibandingkan data tahun 2014 (87,50%) dikarenakan belum maksimalnya pelaksanaan program Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) hanya menerapka di puskesmas saja belum melibatkan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan Posyandu. Persentase anak di bawah satu tahun yang diimunisasi campak (97,20%) terjadi peningkatan bila dibandingkan tahun-tahun 2014 (93%). Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 114

114

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Angka Indeks Kesehatan Tabel IV.8

: Perkembangan Angka Harapan Hidup dan Indeks Kesehatan di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015

No

Tahun

Angka Harapan Hidup

Indeks Kesehatan

1.

2010

69,42

76,0

2.

2011

69,62

76,3

3.

2012

69,76

76,6

4.

2013

69,86

76,7

5.

2014

69,91

76,8

6.

2015

69,99

76,9

Sumber: BPS Kabupaten Kabupaten Bintan, Tahun 2016

Pencapaian Indeks Kesehatan (IK) Kabupaten Bintan dari tahun 2010-2015, menunjukkan peningkatan capaian IK yang cendrung meningkat. Dimana pada tahun 2010, capaian IK di Kabupaten Bintan baru sekitar 76,0 poin, terus meningkat menjadi 76,3 poin di tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2012, capaian IK Kabupaten Bintan terus meningkat menjadi sebesar 76,9 poin. Pada tahun 2013 capaian IK sebesar 76,7, sedangkan pada tahun 2014 IK Kabupaten Bintan mencapai 76,8 sedangkan tahun 2015 naik 0,1 point yaitu 76,9 persen. DENGAN TERCAPAINYA 76,9 PERSEN ANGKA INDEKS KESEHATAN PADA TAHUN 2015 MAKA SASARAN STRATEGIS RPJMD TERPENUHINYA PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR TELAH TERCAPAI DARI TARGET 75,30 PERSEN. Tabel. 3.23. Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan No Kecamatan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Teluk Bintan Seri Kuala Lobam Bintan Utara Telok Sebong Bintan Timur Bintan Pesisir

Rumah Sakit

Puskesmas

Puskesmas Pembantu

Puskesmas Keliling

Balai Pengobatan

1

1 1

3 2

-

2

1 -

1 3 1 1

1 7 3 3

1 1

7 3 2 1


Pos Pelayanan Terpadu Ada Aktif 16 16 12 12 17 27 33 7

Bab 3 - 115

115

17 27 33 7

7. 8. 9. 10.

Mantang Gunung Kijang Toapaya Tambelan 2013 2012 2011 2010 2009

2 1 1 1 2

1 1 1 1 12 12 12 12 10

3 2 2 3 29 29 29 29 30

1 2 5 10 10 15 14

15 7 7 13 24

4 13 14 10 153 146 140 140 134

4 13 14 10 153 146 140 140 134

Selain Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bintan Juga memberikan pemenuhan hak –hak dasar terhadap masyarakat miskin yang tertinggal berupa : 1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu 2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak (Bayi ) Keluarga Miskin 3. Perawatan Kasus Gizi Buruk bagi Penduduk Miskin. 4. Pengobatan

Gratis

Bagi

penduduk

Miskin/Desa

yang

Tertinggal

(

JAMKESDA) 5. Pembangunan /Rehabilitasi Pustu  Angka Usia Harapan Hidup Angka Harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang jika daya beli masyarakat meningkat. Jika daya beli masyarakat meningkat

(

status

ekonominya

meningkat

maka

dengan

otomatis

pula

pengalokasian ke bidang kesehatan akan meningkat yang mengakibatkan kesehatan seseorang akan bertambah baik karena lebih mampu memenuhi kebutuhan gizi. Semakin sehat seseorang maka angka harapan hidupnya akan semakin tinggi. Pembangunan kesehatan menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Bila pembangunan

kesehatan

berhasil

dengan

baik

maka

akan

meningkatkan

kesejahteraan rakyat secara langsung. Selain itu pembangunan kesehatan juga memuat mutu dan upaya kesehatan yang sanngat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas kesehatan dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumber daya yang memadai seperti rumahsakit,puskesmas, tenaga kesehatan, dan ketersediaan obat hal ini dapat meningkatkan Pencapaian angka harapan hidup Kabupaten Bintan yang dewasa ini masih belum begitu


Bab 3 - 116

116

menggembirakan, walaupun terdapat peningkatan yang cukup signifikan, tetapi belum mampu mencerminkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Bintan dapat dikatakan cukup baik. Pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bintan dari tahun 2010 sampai tahun 2014 menunjukkan peningkatan. Perkembangan positif ini sangat mempengaruhi angka Indeks Kesehatan (IK) Kabupaten Bintan. Menurut data BPS Kabupaten Bintan capaian AHH Kabupaten Bintan tahun 2010 sebesar 69,42, dengan IK sebesar 76,0. Pada tahun 2011 AHH meningkat hingga 69,76 dengan IK sebesar 74,6. Tahun 2012, AHH telah mencapai 69,62 dengan IK sebesar 76,3. Tren peningkatan terus berlanjut di tahun 2013 dengan AHH mencapai 69,76 dengan IK sebesar 76,6. Tahun 2014 AHH mencapai 69,91 dengan IK mencapai 76,8 untuk Tahun 2015 Angka Harapan Hidup meningkat 69,99 persen dengan Indeks Kesehatan 76,9 point. Pemerintah Kabupaten Bintan terus berupaya secara komprehensif dan berkoordinasi lintas sektoral secara intensif dalam rangka mewujudkan perbaikan bidang kesehatan dengan capaian utama Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indeks Kesehatan (IK). Target tahun 2013 angka usia harapan hidup di Kabupaten Bintan 70,3 % terealisasi 69,85%. Sedangkan Untuk Tahun 2014 Angka Usia Harapan Hidup terealisasi 69,85 yang masih menggunakan Data Lama. Berikut Tabel 3.24.Angka Harapan Hidup No

Tahun

Angka Harapan Hidup

1.

2010

69,42

2.

2011

69,62

3.

2012

69,76

4

2013

69,86

5

2014

69,91

6

2015

69,99

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2016


Bab 3 - 117

117

 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Angka

kelansungan hidup bayi adalah probabilitas bayi

hidup sampai

dengan usia 1 tahun . Tabel 3.25 . Angka Kelangsungan Hidup Bayi No

Tahun

Angka Kelangsungan Hidup Bayi

1

2013

99,25

2

2014

99,30

3

2015

99,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2016

Grafik 3.15 Angka Kelangsungan Hidup Bayi 2010-2014

Sumber: Seksi Kesehatan Ibu dan Anak dan Pelayanan Medik KB

Angka kelangsungan Hidup bayi di Kabupaten Bintan tahun 2014 yaitu 99,3 persen, bila dibanding tahun sebelumnya terjadi peningkatan yaitu : 99,25 persen (2013) namun angka ini masih belum mencapai target 2014 yaitu 99,6 persen. Untuk Tahun 2015 target 99,60 % terealisasi 99,00 % atau persentase 99,40 % Pada tahun 2011 terjadi penurunan angka kelangsungan hidup bayi disebabkan adanya perubahan definisi operasional tentang angka kematian bayi dimana, kematian bayi didalam rahim IUFD termasuk dalam Angka Kematian Bayi (AKB), sejak tahun 2012 IUFD tidak dimasukkan dalam AKB. Belum tercapainya target Angka Kelangsungan Hidup Bayi karena dipengaruhi oleh Angka Kematian Bayi (AKB), makin kecil Angka Kematian Bayi (AKB) semakin tinggi


Bab 3 - 118

118

Angka Kelangsungan Hidup Bayi. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Angka Kelangsungan Hidup Bayi melalui peningkatan kompetensi Bidan dalam memberikan Asuhan Kebidanan mulai dari masa kehamilan sampai masa persalinan melalui pelatihan dan review program serta peningkatan koordinasi dengan program-program terkait dalam pelayanan kesehatan bayi.  Persentase Balita Gizi Buruk Presentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita , keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO. Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2012

dan tahun 2013 telah

menetapkan indikator “persentase balita gizi buruk” dibawah 1% dan realisasi tercapai dibawah 1% yaitu 0,53% untuk tahun 2013 terealisasi 0,44 % berarti adalah 100% capaiannya . Untuk Tahun 2014 terealisasi 0,21 % untuk Tahun 2015 masih 100 % atau 0,21 %. Tabel 3.26. Tabel Persentase Balita Gizi Buruk No 1 2 3 4

Tahun 2012 2013 2014 2015

Persentase Balita Gizi Buruk 0,53 % 0,44% 0,21% 0,21 %

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2016

Sedangkan Balita gizi buruk adalah status gizi balita sangat kurus berdasar standar antropometri Berat badan dibanding tinggi badan atau panjang badan (BB/TB) nilai ambang batas z score <-3 SD. Prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Bintan pada Tahun 2015 dan

tahun

2014

Kalau

sebesar 0,21 persen (26 kasus dari 11.860 Balita yang ditimbang).

dilihat trend prevalensi gizi buruk Kabupaten Bintan lima tahun terakhir terlihat peningkatan di tahun 2013 (57 kasus) dan terjadi penurunan sebesar 0,21 persen


Bab 3 - 119

119

pada tahun 2014 dan terjadi penurunan kasus juga sebesar 0,21% atau 100 persen. Kasus gizi buruk tahun 2015 ditemukan di 7 UPTD Puskesmas. Kasus terbanyak ditemukan di wilayah UPTD Puskesmas Teluk sasah yaitu 12 kasus, UPTD Puskesmas Kelong 4 kasus, UPTD Kuala Sempang 2 kasus, UPTD Tambelan 2 kasus, UPTD Puskesmas Sei Lekop 2 kasus, UPTD Puskesmas Toapaya 2 kasus, UPTD Pusesmas Tanjung Uban 1 kasus, dan UPTD Puskesmas Berakit 1 kasus. Kasus gizi buruk yang ditemukan adalah non klinis dan sebagian besar disebabkan kurangnya asupan gizi karena faktor pola asuh anak dan tradisi budaya setempat yang mempengaruhi persepsi orang tua terhadap pola konsumsi. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan kinerja surveilans gizi balita di masyarakat meningkat, (2) Pelaksanan Bulan Penimbangan Balita yang mentargetkan seluruh balita ditimbang dan diukur tinggi/panjang badan di posyandu pada bulan April dan November, (3) Melakukan sweeping bagi balita yang tidak hadir di posyandu, dan (4) Melaksanakan penyuluhan tentang pola asuh dan manfaat gizi pada balita.  Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Untuk Tahun 2105 Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan

di

Kabupaten Bintan terealisasi 100 % dari Target 100 % untuk Cakupan balita Gizi buruk mendapat perawatan di Kabupaten Bintan Pada Tahun 2014 adalah dari target 100 % terealisasi 100% sedangkan untuk Tahun 2013 terealisasi juga 100%. Masalah gizi di masyarakat masih merupakan masalah yang serius di Indonesia, hal ini terlihat masih tingginya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang. Berdasarkan data SUSENAS tahun 2005 prevalensi gizi kurang mencapai 28 persen (%) dan gizi buruk 8,5 persen (%). Mencuatnya kembali pemberitaan media massa akhir-akhir ini mengenai masalah gizi buruk yang ditemukan menunjukkan sistem surveilans dan penanggulangan masalah gizi balita dari berbagai instansi terkait masih belum optimal. Pemerintah Kabupaten Bintan terus berupaya dari tahun ke tahun untuk memberikan perhatian terhadap penanganan kasus balita gizi buruk, perhatian tersebut baik berupa besarnya anggaran yang dialokasikan untuk


Bab 3 - 120

120

penangganan balita gizi kurang serta memberikan perhatian dengan terus mengintensifkan kinerja petugas kesehatan pada pusat-pusat pelayanan kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan kasus balita gizi buruk dari tahun ke tahun. Ada dua Indikator yang digunakan untuk menilai status gizi balita yaitu : (1) Melakukan penimbangan berat badan kemudian dibandingkan dengan umur Balita (BB/U). (2) Melakukan penimbangan berat badan kemudian dibandingkan dengan tinggi badan Balita (BB/TB). Upaya yang dilakukan dalam penanganan gizi buruk adalah penyuluhan tentang pentingnya gizi seimbang bagi anak balita dan penganekaragaman makanan di tingkat rumah tangga, serta memberikan makanan tambahan selama 90 hari bagi tiap penderita gizi buruk. Seluruh balita yang menderita gizi buruk telah dilakukan penanganan dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) serta pengobatan penyakit pada pusat-pusat pelayanan kesehatan. Pemberian makanan tambahan bagi balita gizi buruk dan gizi kurang penduduk miskin dan desa tertinggal bertujuan untuk : 1. Mengurangi masalah gizi KEP terutama pada bayi, balita dan wanita usia subur. 2. Menurunkan jumlah penderita anemia zat gizi besi pada Ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah. 3. Mencegah kebutaan akibat kekurangan Vitamin A pada Balita. 4. Mencegah terjadinya kekurangan iodium (GAKY) dan mikro lainnya.  Cakupan Kunjungan Bayi

No 1 2 3 4

Tahun 2012 2013 2014 2015

Tabel. 3.27 Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan Kunjungan Bayi 100,00 % 98,30% 80,20% 87,75 %


Grafik 3.16 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 121

121

Cakupan Kunjungan Bayi

Sumber: Seksi Kesehatan Ibu dan Anak dan Pelayanan Medik KB

Cakupan Kunjungan bayi adalah bayi yang mendapat pelayanan kesehatan minimal 4 kali sesuai dengan standar pelayanan kesehatan bayi yaitu 1 kali pada usia 29 hari sampai dengan 2 bulan, 1 kali pada usia 3 bulan, 1 kali pada usia 6 - 8 bulan, dan 1 kali pada usia 9 - 11 bulan. Presentase cakupan kunjungan Bayi di Kabupaten Bintan pada Tahun 2015 sebesar 87,75 % terjadi peningkatan sebesar 7,55 persen tahun 2014 sebesar 80,2 persen, bila dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya terjadi penurunan yaitu : 95,2 persen (2012) dan 96 persen (2013), hal ini disebabkan karena perubahan standar dalam pelayanan kesehatan bayi, awalnya menggunakan cakupan imunisasi campak berubah menjadi pencatatan kohort bayi. Berdasarkan target cakupan kunjungan bayi di RPJMD Kabupaten Bintan 2011-2015 yaitu 112% dan target Nasional sebesar 60% maka terjadi kesenjangan yang cukup besar yaitu sebesar 52%, maka target RPJMD cakupan bayi di revisi menjadi 90%. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kunjungan bayi tersebut antara lain melalui peningkatan cakupan pelayanan di Posyandu dan kelas ibu balita.  Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi yang ditangani Cakupan ibu hamil dengan komplikasiyang tertangani /selamat adalah jumlah ibu yang hamil yang mengalami risiko tinggi komplikasi dan dapat ditangani /dilayani di pelayanan dasar dan rujukan ( Polindes, puskesmas ,Puskesmas PONED,RB,RSIA/RSB,RSU,RSU PONEK) dan selamat. Komplikasi kebidanan dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas dan atau/ bayi Yang termasuk Komplikasi : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 122

122

1. Komplikasi dalam kehamilan a. Abortus b. Hiperemesis graVIDARUM c. Pendarahan pervaginan d. Hipertensi dalam kehamilan ( preklamsia,eklamsia) e. Kehamilan lewat waktu f. Ketuban pecah dini 2. Komplikasi dalam persalinan a. Kelainan letak/presentasi janin b. Portus macet/distosia c. Hipertensi dalam kehamilan d. Pendarahan pasca persalinan e. Infeksi berat/sepsis f. Kontraksi dini/persalinan prematur g. Kehamilan ganda 3. Komplikasi dalam nifas a. Hipertensi dalam kehamilan( preklamsia, eklamsia) b. Infeksi nifas c. Pendarahan nifas. Tabel 3.28 Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi yang di Tangani. No 1 2 3 4

Tahun 2012 2013 2014 2015

Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi yang ditangani 80,56 % 100,00% 100,00% 100,00 %


Dari Tabel diatas dapat dilihat Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi yang ditangani

Dari Tahun 2012 yaitu 80,56% kemudian Tahun 2013 Cakupan Ibu

Hamil dengan Komplikasi yang ditangani 100,00 % dan Tahun 2014 Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi yang ditangani 100, untuk Tahun 2015 tercapai 100 % dari traget yang 80 % atau capaiannya 125 %.


Bab 3 - 123

123

 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tabel. 3.29 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas. No 1 2 3 4

Tahun 2012 2013 2014 2015

Cakupan Pelayanan Ibu Nifas 92,58 % 92,90% 97,86% 95,00 %


Komplikasi dalam ibu nifas 1.

Hipertensi dalam kehamilan( preklamsia, eklamsia)

2. Infeksi nifas 3. Pendarahan nifas. Cakupan Pelayanan Ibu nifas untuk Kabupaten Bintan Pada Tahun 2015 adala sebesar 95 % masih melebihi target nasional , Target Nasional cakupan pelayanan ibu nifas adalah 90, sementara pencapain pelayanan ibu nifas di Kabupaten Bintan tahun 2013 diatas standar nasional yakni 92,9.Sedangkan Untuk Tahun 2014 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas 97,86 % masih melebihi Target Nasional juga.  Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan Kunjungan Ibu hamil yang keempat (K4) adalah kontak ibu hamil yang keempat atau lebih dengan petugas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan dan pelayanan kesehatan pada trimester III usia kehamilan > 24 minggu. Pemerintah Kabupaten Bintan memberi sosialisasi kepada ibu hamil bahwa kunjungan antenatal sebaiknya dilakukan paling sedikit 4 kali selama masa kehamilan dengan distribusi kontak sebagai yaitu minimal 1 kali pada trisemester 1 (K1) usia kehamilan 1-2 minggu, minimal 1 kali pada trismester II, usia kehamilan 1324 minggu, dan minimal 2 kali pada trismester III (K3 dan K4) usia kehamilan >24 minggu. Tabel.3.30 Cakuppan Kunjungan Ibu Hamil K4 No 1

Tahun 2012

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 94,63 %


Bab 3 - 124

124

2 3 4

2013 2014 2015


90,90% 95,20% 95,40 %

Cakupan kunjunganIbu Hamil K4 untuk target RPJMD adalah 100% untuk Tahun 2015 tercapai 95,40 % , dan masih melebihi target Nasional. Tabel di atas menunjukkan bahwa 2 (dua) tahun terkahir cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Kabupaten Bintan dibawah target yakni 94,63 (2012) dan 90,90 (2013), sedangkan target K4 95 Untuk Tahun 2014 melebihi target nasioanl yaitu 95,20%  Cakupan Pelayanan Anak Balita ( minimal 8 Kali ) Cakupan pelayanan anak balita yang harus diperhatikan adalah : 1. Pemantauan pertumbuhan Pemantauan pertumbuhan anak balita dilakukan setiap bulan atau minimal 8 kali dalam setahun yang tercatat anak balita dan pra sekolah, buku KIA/KMS atau buku pencatatan dan palopran lainnya. 2. Pemantauan perkembangan Penilaian perkembangan gerak kasar, gerak halus ,bicara dan bahasa, sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya dengar dan daya lihat.bila ditemukan penyimpangan atau gangguan perkembangan harus dilakukan rujukan kepada tenaga kesehatan yang lebih memiliki kompetensi. 3. Pemantauan dan perekembangan selamatkan anak balita indonesia. Ada permasalahan yang dihadapi.  kurangnya

pengetahuan

ibu-ibu

balita

terhadap

pentingnya

memantau pertumbuhan dan perkembangan balita.  Masalah tidak meratanya pelayanan anak balita  Kurang meratanya nakes ahli gizi, ahli perkembangan maupun alat untuk penanganannya. Perkembangan persentase cakupan pelayanan anak balita ( minimal 8 Kali ) di Kabupaten Bintan mengalami kenaikan sebesar 71 , 00 persen untuk Tahun 2015. Hal ini terjadi karena tumbuhnya kesadaran masyarakat khususnya ibu-ibu di


Bab 3 - 125

125

Kabupaten

Bintan

pentingnya

kesehatan

anak

balita.

Dapat

dilihat

perkembangannya dari tabel dibawah ini. Tabel. 3.31 Cakupan Pelayanan Anak Balita No 1 2 3 4

Tahun 2012 2013 2014 2015

Cakupan Pelayanan Anak Balita ( Minimal 8 Kali) 67,95 % 79,00% 70,00% 71,00%


 Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani. Neonatal dengan komplikasi yang ditangani adalah jimlah neonatus dengan komplikasi yang ditolong dan dilayani oleh tenaga kesehatan terlatih ( dokter/bidan ) disarana pelayanan kesehatan dasar maupun fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Sasaran neonatus dengan komplikasi ( 15% dari jumlah bayi baru lahir ). Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Bintan adalah : Tabel. 3.32 Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani No 1 2 3 4

Tahun 2012 2013 2014 2015

Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani 100,00 % 100,00% 100,00% 100,00%


Tabel di atas menunjukkan bahwa 4 (tempat) tahun terkahir cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani adalah 100%. Hal ini dilakukan oleh Kabupaten Bintan sesuai dengan paradigma sehat, harus memberikan pengutamaan pada pelayanan kesehatan masyarakat yang dipadukan secara serasi dan seimbang dengan upaya kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Disamping itu upaya kesehatan bagi penduduk miskin, penanggulangan masalah gizi kurang dan buruk pada balita dan ibu hamil,


Bab 3 - 126

126

pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, promosi kesehatan dan pendayagunaan tenaga kesehatan. Permasalahan; 1.

Masih kurangnya Tenaga Kesehatan dalam melayani kesehatan terutama di Daerah terpencil yang susah dijangkau oleh transportasi.

Solusi; 1. Perlunya meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan profesionalisme Sumber Daya Tenaga Kesehatan yaitu dengan pengembangan dan penambahan tenaga medis, paramedis perawatan dan non perawatan serta tenaga kesehatan masyarakat pada seleksi penerimaan CPNS baru, serta dengan mengikutsertakan dan memberikan kesempatan kepada SDM tenaga kesehatan untuk mengikuti pendidikan baik berupa tugas belajar, pelatihan tehnis fungsional, pelatihan peningkatan kemampuan manajerial dan lain sebagainya. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari 7.21% menjadi 7.70% dan Nilai Tukar Petani dari 105% menjadi 114%.


Persentase Kontribusi sektor pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB Nilai Tukar Petani

Target



%

7,70%

5,78%

5,73%

74,41%

114 %

109 %

98,99 %

86,83%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase Kontribusi sektor pertanian/Perkebunan terhadap PDRB  Nilai Tukar Petani


Bab 3 - 127

127

Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB dan Nilai Tukar Petani (NTP). SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB DARI 7,21 MENJADI 7,70 BELUM TERCAPAI KARENA MASIH DILEVEL ANGKA 5,73 % UNTUK PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN/PERKEBUNAN TERHADAP PDRB DAN 98,99% UNTUK NILAI TUKAR PETANI. Namun hal ini sudah dilakukan yang terbaik dari Pemerintah Kabupaten Bintan, dan perbedaan angka tidak begitu jauh dan dapat diketegorikan berhasil . Untuk melaksanakan sasaran strategis ini, terdapat 3 indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu: (1).Persentase kontribusi pertanian/perkebunan terhadap PDRB (2). Persentase peningkatan produksi perkebunan dan (3). Persentase peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan Hortikultura. Grafik.3.17. Persentase Kontribusi Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Tahun 2011-2015

Pada tahun 2010 atau pada kondisi kinerja awal, Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah sebesar 7,21%, di targetkan pada tahun 2015 adalah sebesar 7,70% dan pencapaian tahun 2015 adalah sebesar 5,73 %. Angka pencapaian tersebut merupakan data yang berasal dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kab. Bintan dan telah dikonfirmasi keakuratannya. Akan tetapi berdasarkan hasil capaian tahun 2014 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 128

128

yakni sebesar 5.70%, maka capaian tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,3%. Akan tetapi secara umum, capaian Kontribusi Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena konstribusi sektor lain (pariwisata) ternyata lebih meningkat dan mampu secara dominan mempengaruhi PDRB kabupaten Bintan. meskipun dilihat dari hasil capaian produksi, sektor pertanian mengalami peningkatan. Adapun target kinerja tahun 2015 adalah sebesar 7,70% dan terealisasi sebesar 5,73% sehingga capaian kinerjanya adalah 74,41%. Indikator

kinerja

lainnya

dalam

meningkatnya

kontribusi

sektor

pertanian/perkebunan terhadap PDRB dan Nilai Tukar Petani (NTP) adalah Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan. Seperti pada grafik berikut ini: Grafik.3.18. Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Tahun 2011-2015

Pada tahun 2010 atau pada kondisi kinerja awal, capaian produksi Komoditi unggulan perkebunan sebesar 24.513,98 Ton, di targetkan pada tahun 2015 sebesar 25.298 Ton dan capaian pada tahun 2015 sebesar 121.647,84 Ton.

Angka ini

merupakan angka akumulasi dari tahun sebelumnya, dimana Tahun 2015 tercatat realisasinya adalah 9.490,34 Ton ditambahkan dengan capaian Tahun 2014 sebesar 112.157,50 Ton sehingga total realisasi pada tahun 2015

121.647,84 Ton atau

sebesar 480,85%. Capaian prestasi yang melampaui target ini disebabkan oleh Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 129

129

beberapa hal, diantaranya adalah investasi dan pembangunan sektor perkebunan berjalan sangat baik dan kondusif. Bahkan beberapa kelompok tani masyarakat dan perusahaan melakukan pembukaan lahan perkebunan baru. Selain itu, pertambahan luas Tanaman Menghasilkan (TM) dari komoditi kelapa sawit, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar Swasta (PT. Tirta Madu) dan perkebunan karet pada PT. Numbing yang melaksanakan kegiatan perkebunannya di pulau tersendiri, yakni Pulau Mapur, Kecamatan Bintan Pesisir dan PT. Pulau Bintan Djaya juga meningkat.

Gambar. Pengembangan Komoditi Perkebunan Karet di Bintan Di samping itu, Dalam upaya optimalisasi pembangunan perkebunan dan untuk

meminimalisir

segala

kelemahan

yang

dimiliki

oleh

petani

dalam

meningkatkan pendapatan petani maka Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan pada Tahun anggaran 2015 telah melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian diantaranya : 1). Perluasan areal dengan menggunakan jenis bibit unggul PB.260. 2). Penyediaan sarana kerja petani dan bantuan penberantasan hama dan penyakit tanaman. 3). Meningkatkan keterampilan petani dalam penyadapan dan perlindungan tanaman, 4). Pengembangan

komoditi alternatif bagi petani

khususnya tanaman kakao dan pemanfaatan alternatif tanaman karet dan 5). Optimalisasi lahan karet dengan melakukan pola Poli Kulktur dengan tanaman lainnya. Selain itu, Jumlah produksi pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura juga mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan. Sebagaimana pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 130

130

grafik berikut ini: Grafik.3.19. Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2011-2015

Pada tahun 2010 atau pada kondisi kinerja awal, Capaian produksi komoditi hortikultura

adalah sebesar 12.811 Ton di targetkan pada tahun 2015 adalah

sebesar 16.349 (100%) dan capaian pada tahun 2015 adalah 37.678 ton. Dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 55.38%, hal ini disebabkan oleh factor cuaca berupa kemarau cukup panjang yang melanda Kabupaten Bintan mulai dari Bulan Februari hingga akhir tahun 2015, yang menyebabkan produksi Hortikultura, khususnya tanaman sayuran dataran rendah mengalami penurunan produksi. Bahkan dibeberapa tempat terjadi kebakaran lahan dan hutan yang menyebabkan turunnya produksi komoditi Hortikultura di Bintan. Namun demikian, jika dibandingkan dengan target tahun 2015, capaian tahun 2015 telah diatas target. Prestasi capaian melebihi target ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut diantaranya adalah: adanya peningkatan produksi hortikultura, terutama komoditi buah-buahan. Pada tahun 2015, terutama komoditi buah-buahan seperti semangka, durian, rambutan dan buah-buahan tahunan lainnya mengalami peningkatan produksi (panen raya).


Bab 3 - 131

131

Gambar.3.1 Pengembangan Komoditi Perkebunan Karet di Bintan

Permasahan dan Solusi Permasalahan 1. Sumber bibit

/benih pertanian /peternakan dan

perkebunan masih

ditingkatkan dari luar pulau Bintan. Solusi 1. Perlu adanya balai benih khusus Bintan yang secara intensif menghasilkan bibit benih di Kabupaten Bintan.


Bab 3 - 132

132

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kontribusi sektor perikanan dalam PDRB sebesar 8%.


Persentase Peningkatan Pendapatan Perkapita Nelayan.

Target



%

4,17

4,15

2,85

68,35%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase Peningkatan Pendapatan Perkapita Nelayan Pemerintah Kabupaten Bintan telah menetapkan target indikator pendapatan

per kapita nelayan pada tahun 2012 sebesar 3,60 juta dengan realisasi 3,75 juta atau 104,17%. Tahun 2013, target pendapatan per kapita nelayan adalah 3,78 juta dan teralisasi 2,82 juta atau 68,35%. Pendapatan perkapita nelayan untuk Tahun 2013 mengalami penurunan dibanding tahun 2012. Hal ini juga dikarenakan secara alamiah laut memang susah diprediksi, gelombang tinggi,angin kencang atau abadai serta rusaknya alam membuat hasil tangkapan semakin sedikit yang mempengaruhi pendapatan nelayan juga. Untuk Tahun 2014 meningkat 105,05% dari target 3,97 dan terealisasi 4,15%. Sedangkan Tahun 2015 hanya tercapai 2,85% . untuk tahun 2014 terjadi Peningkatan Pendapatan perkapita nelayan dipengaruhi Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton) Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Bintan yang besar adalah dari kelompok pelagis besar, kemudian krustase dan pelagis kecil. Secara keseluruhan pemanfaatan ikan tangkapan di Kabupaten Bintan baru mencapai 29,73%, dapat dilihat dari tabel dibawah ini : Tabel 3.33 Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Bintan Tahun No

Kecamatan

1 2

Bintan Utara Teluk Sebong

Hasil produksi Tngkap (Ton) Volume (Ton) Nilai (Rp) 1.574 23.616.000.000 2.137 32.058.000.000


Bab 3 - 133

133

3 4 5 6 7 8 9 10

Teluk Bintan Gunung Kijang Bintan Timur Tambelan Toapaya Bintan Pesisir Mantang Seri Kuala Lobam 2014 2013 2012 Pertumbuhan (%)

6.694 4.031 12.883 4.556 0 11.449 5.639 1.324 50.289 49.339 41.228 16,44 %

100.416.000.000 60.462.000.000 193.248.000.000 68.346.000.000 0 171.738.000.000 84.588.000.000 19.866.000.000 754.338.000.000 740.088.000.000 618.420.000.000 16,44 %

Sumber Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, tahun 2016

Sedangkan persentase pendapatan perkapita nelayan untuk Tahun 2015 dari target 4,17 juta terealisasi 2,85 atau capaian persentasenya 68,35 %, UNTUK MENCAPAI

SASARAN

STRATEGIS

RPJMD

MENINGKATNYA

KONTRIBUSI

SEKTOR PERIKANAN DALAM PDRB SEBESAR 8 % BELUM TERCAPAI MAKSIMAL. Hal ini disebabkan peluang pengembangan sumberdaya perikanan tangkap di perairan Kabupaten Bintan masih belum berkembang . Artinya peningkatan upaya dan armada masih memungkinkan untuk terus dilakukan agar pemanfaatan potensi bisa lebih optimal. Kelompok ikan yang masih berpotensi dikembangkan adalah dari kelompok ikan demersal (ikan-ikan karang) dan pelagis kecil. Lokasi pengembangan perikanan pelagis kecil dan demersal diantaranya adalah di sekitar perairan Tambelan, Pulau Mapur (Bintan Pesisir) dan Mantang.

Pada lokasi ini

sumberdaya masih cukup baik terutama dari kelompok ikan demersal. Walaupun disinyalir

stok

demersal

menurun

karena

aktivitas

penangkapan

dengan

menggunakan alat tangkap yang merusak seperti bom dan racun, trawl dan pencurian ikan oleh kapal asing. Dengan meningkatnya produksi perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Bintan maka pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan di Kabupaten Bintan akan bertambah. Dan Pendapatan nelayan juga bertambah. Untuk meningkatkan pendapatan perkapita nelayan Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Perikanan dan kelautan membuat program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Tujuan program adalah meningkatkan jaminan mutu dan keamanan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 134

134

hasil perikanan, nilai tambah produk perikanan, investasi, serta distribusi dan akses pemasaran hasil perikanan, dengan sasaran peningkatan volume dan nilai ekspor hasil perikanan serta peningkatan volume produk olahan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: a)

Pengembangan usaha industri pengolahan hasil perikanan

b)

Pengembangan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

c)

Penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan

d)

Penguatan dan pengembangan pemasaran luar negeri hasil perikanan

e)

Penguatan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan

f)

Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis bidang pengolahan

g)

Pendamping DAK bidang perikanan pengolahan

h)

Operasional DAK bidang perikanan pengolahan

2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Tujuan program adalah meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dengan sasaran peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya tangkap. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : a)

Pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap

b)

Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan pengawakan kapal perikanan

c)

Pengembangan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan

d)

Pelayanan usaha perikanan tangkap

yang efisien,

tertib

dan

berkelanjutan e)

Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil

f)

Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis bidang tangkap

g)

Pendamping DAK bidang perikanan tangkap Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 135

135

h)

Operasional DAK bidang perikanan tangkap

3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya Tujuan program adalah meningkatnya produksi perikanan budidaya, dengan sasaran program peningkatan produksi perikanan budidaya (volume dan nilai). Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: a)

Pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya

b)

Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan

c)

Pengembangan sistem perbenihan ikan

d)

Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan

e)

Pengembangan sistem usaha pembudidayaan ikan

f)

Pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan

g)

Pengawalan dan penerapan teknologi terapan adaptif perikanan budidaya

h)

Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis bidang budidaya

i)

Pendamping DAK bidang perikanan budidaya

j)

Operasional DAK bidang perikanan budidaya

4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Tujuan program adalah meningkatnya ketaatan dan ketertiban dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sasaran perairan Indonesia bebas Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) fishing serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: a)

Peningkatan operasional pengawasan sumberdaya perikanan

b)

Peningkatan operasional pengawasan sumberdaya kelautan

c)

Peningkatan operasional dan pemeliharaan kapal pengawas

d)

Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan dan pemantauan kapal perikanan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 136

136

e)

Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan

f)

Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis bidang pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan

g)

Pendamping DAK bidang pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan

h)

Operasional DAK bidang pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan

Diharapkan melalui program dan kegiatan diatas dapat meningkatkan pendapatan perkapita nelayan dan meningkatkan kontribusi perikanan terhadap PDRB semakin meningkat. Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan urusan pilihan ini permasalahan yang dihadapi dalam implementasi pembangunan sub sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bintan, yaitu : 

Struktur armada penangkapan yang masih pincang, dimana sekitar 90% masih

merupakan

nelayan

tradisional.

Untuk

itu

perlu

dilakukan

restrukturisasi armada penangkapan; akselerasi pengembangan perikanan tangkap, rasionalisasi usaha perikanan tangkap, pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan. 

Belum adanya dukungan permodalan yang memadai untuk pengembangan subsektor perikanan dan lemahnya penguasaan pasar (market intelligence) hal ini ditandai menurunnya pendapatan masyarakat nelayan.



Adanya ketimpangan pemanfaatan stock ikan antara kawasan Pantai Barat yang sudah “over fishing” dibandingkan dengan Kawasan Pantai Timur dan Utara Bintan yang pemanfaatannya belum optimal, termasuk kawasan ZEE laut Cina Selatan yang masih sedikit disentuh oleh nelayan Bintan. Suhubungan dengan itu dilakukan alih usaha nelayan ke usaha budidaya KJA (Kerapu).



Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penangkapan, seperti: prasarana TPI/PPI dan sarana alat penangkapan ikan. Solusi pemecahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 137

137

masalahnya dilakukan pembangunan PPI/TPI secara bertahap melalui penyempurnaan sarana dan prasarana. Sebagai tahap awal telah dilakukan studi kelayakan pelabuhan dan rencana rinci pembangunan pelabuhan perikanan dan pengembangan alat tangkap. 

Masih rendahnya kualitas SDM pembudidaya maupun petugas/aparat dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup melimpah. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan diklat teknis dan manajerial bagi para pembudidaya serta aparatur perikanan.



Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana usaha budidaya ikan seperti: saluran budidaya air tawar dan budidaya ikan di laut. Solusi pemecahan masalahnya dilakukan pembangunan BBI/UPR melalui tahap awal detil dokumen dan penyempurnaan sarana dan prasarana.



Masih rendahnya kualitas input produksi, seperti: induk dan benih, pakan, maupun peralatan teknis budidaya. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan perbaikan kualitas induk dan benih melalui rekayasa teknologi (pemuliaan) dengan melakukan koodinasi dengan BBI Batam.



Serangan wabah penyakit ikan (seperti KHV, White Spot) yang masih sulit dideteksi

pemunculannya

penanggulangannya. pengembangan

dan

Untuk

serta mengatasi

pengadaan

keterbatasan hal

vaksin,

tersebut

obat-obatan,

dalam maka

upaya dilakukan

pengembangan

Laboratorium Hama Penyakit Ikan 

Usaha kelautan dan perikanan masih dianggap beresiko dan kurang menguntungkan, sehingga kurang mendapatkan dukungan permodalan usaha yang memadai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka telah dicanangkan GERAKAN NELAYAN BINTAN MENABUNG dimana DKP didampingi oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bintan kedepan akan diberikan kredit bunga rendah melalui Kredit Usaha Rakyat Kelautan Perikanan (KUR-KP), Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dan Subsidi Benih.


Bab 3 - 138

138

Sasaran Strategis. Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil dari 64,40% menjadi 85%


Target

Realisasi tahun 2014

Realisasi tahun 2015

%

725

721

757

104,41

Kepemilikan KTP

97%

80.1

93

95,87

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

sudah

sudah

sudah

sudah

70 org

48

33

47,14

6 pasang

5 pasang

2 pasang

33,33

100%

56

56

56

Rasio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah

Rasio bayi berakte kelahiran per 100 Bayi Lahir Rasio pasangan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah Kepemilikan akta kelahiran penduduk

Untuk tercapainya sasaran pembangunan bidang kependudukan dan catatan sipil maka

program dan

kegiatan yang telah ditempuh dalam Pembangunan

Kependudukan yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan. Tujuan program ini untuk menata administrasi kependudukan dalam upaya mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk (untuk memperoleh hak dasar dalam perlindungan hukum dan rasa aman), tertib administrasi penduduk, tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu dengan konsep Relation Data Base Management System (RDBMS), perwujudan bank data kependudukan nasional dan reformasi pelayanan registrasi penduduk dan peran serta masyarakat, dengan memperhatikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, serta mendorong tertib pelayanan publik. Program‐program yang dilaksanakan sejak tahun 2010–2014 terdiri dari : 1. Program Penataan Administrasi Kependudukan 2. Program Penataan Administrasi Catatan Sipil 3. Program Pengawasan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Keberhasilan dalam pelaksanaan program diatas dapat dilihat dari pencapaian


Bab 3 - 139

139

indikator dibawah : 1)

Rasio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah, Dengan memperhatikan

data

pencatatan

yang

dilakukan

oleh

Kantor

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan pada tahun 2014 jumlah penduduk telah menikah sebanyak

64.572 Jiwa, sementara data yang

penduduk ber KTP sebanyak 65.014 Jiwa maka didapat ratio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah sebesar 1.007 jiwa dari target sebesar 700 jiwa. Hal ini mengalami kenaikan yang sangat baik dikarenakan ratio penduduk menikah cenderung memiliki KTP. Sedangkan untuk Tahun 2015 jumlah penduduk yang telah menikah sebanyak 64.961 jiwa , sementara data jumlah penduduk ber KTP adalah 95.199. maka didapat rasio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah sebesar 1465 jiwa dari target sebesar 725 jiwa. 2) Kepemilikan KTP, Dari 95.199 orang wajib KTP, telah mencapai 93,32% untuk Tahun 2015, yang sudah melakukan perekaman KTP baik menggunakan SIAK dan eKTP adalah 88.849 orang, selisih dari penduduk yang belum memiliki KTP-el sebanyak 6.350 jiwa. Dimana penduduk yang belum memiliki KTP-el tersebut adalah penduduk pomohon pemula memasuki usia KTP-el, penduduk pendatang yang belum melakukan perekaman KTP –el penduduk Bintan tidak berkedudukan di Bintan. SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA PENDUDUK YANG

MEMILIKI

DOKUMEN

KEPENDUDUKAN

TERCAPAI

93,32%

MELEBIHI TARGET RPJMD SEBESAR 80 %. 3) Penetapan KTP Nasional Berbasis NIK sudah dilaksanakan dengan baik sejak tahun 2011 sehingga saat ini, dimana tahun 2015 sudah mencapai 88.849 jiwa meningkat dari tahun 2014

yang melakukan perekaman

sudah mencapai

79.418 jiwa dari yang wajib KTP sebanyak 95.186jiwa yaitu 83%. Dan 93,32 % atau 88.849 jiwa dari yang wajib KTP 95.199 jiwa. Hal ini perkembangan perekaman berdasarkan dengan pertumbuhan penduduk yang berkembang sesuai dengan demografis di kabupaten bintan.


Bab 3 - 140

140

Tabel .3.34 RASIO PENDUDUK KABUPATEN BINTAN PER KECAMATAN LAPORAN SEMESTER DUA 2015 (DATA BERSIH PUSAT)

NO.

NAMA KECAMATAN

JUMLAH KK

JUMLAH PENDUDUK

WAJIB KTP

1

GUNUNG KIJANG

3.284

11.829

7.965

2

BINTAN TIMUR

11.619

40.568

27.790

3

BINTAN UTARA

5.826

20.938

14.206

4

TELUK BINTAN

2.995

10.347

7.134

5

TAMBELAN

1.310

4.522

3.042

6

TELUK SEBONG

4.300

15.392

10.310

7

TOAPAYA

2.990

10.585

7.305

8

MANTANG

1.199

4.181

2.752

9

BINTAN PESISIR

2.126

7.612

4.918

10

SERI KUALA LOBAM

4.177

15.441

9.777

TOTAL

39.826

141.415

95.199

Sumber Dinas Kependudukan dan catatan sipil Tahun 2016 4) Rasio bayi berakte kelahiran per 100 Bayi Lahir, Perolehan akte kelahiran adalah bayi yang lahir pada tahun 2015, dan lahir pada bulan november + desember 2014 yang dilaporkan pada bulan Januari dan Februari 2015 (masuk dalam <60 hari), namun tidak termasuk bayi yang lahir pada bulan November dan Desember 2015 namun belum melaporkan dalam (<60 hari) usaha yang dilakukan:  Insentif bagi ibu yang melaporkan kelahiran bayinya dalam <60 hari  Himbauan melalui media elektronik.


Bab 3 - 141

141

Pada periode tahun 2015 data base administrasi pencatatan sipil yaitu penduduk yang memiliki kepemilikan akta kelahiran sebanyak 79.430 jiwa yang belum memiliki akta kelahiran sebanyak 61.985 jiwa, sedangkan tahun 2014 jumlah bayi yang telah memiliki akte kelahiran tercatat sebanyak 3.602 jiwa, sedangkan untuk Tahun 2015 rasio bayi yang telah memiliki akte kelahiran ini untuk Tahun 2015 target 70 orang terealisasi 38 bayi atau 47,14 persen. 5) Rasio pasangan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah, Berdasarkan hasil pencatatan yang dilakukan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan bahwa pada periode tahun 2015 penduduk yang memiliki akta perkawinan sebanyak 53.119 jiwa sedangkan yang belum memiliki akta perkawinan sebanyak 11.842 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 141.415.sedangkan pada tahun 2014 jumlah pasangan nikah non muslim yang berakte nikah tercatat sebanyak 141 pasangan dari jumlah sudah menikah sebanyak 56.245 pasangan. Ini adanya kenaikan pengurusan akta nikah di tahun 2014.

6) Kepemilikan akta kelahiran penduduk, Peningkatan Kepemilikan akta kelahiran untuk tahun 2015 kelahiran di Kabupaten Bintan tercatat sebanyak 3.114 jiwa dan yang meninggal 32 jiwa maka kelahiran yang tercatat sebanyak 3.082 jiwa yang bersumber dari data Dinas kesehatan. Pada periode tahun 2015 jumlah penduduk yang telah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 142

142

memiliki akte kelahiran seluruhnya tercatat sebanyak 79.174 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 141.145 Jiwa (56%), Hal ini perlu adanya kerja keras dinas kependudukan khususnya bidang pencatatan sipil dalam peran untuk membuat terobosan dalam kebijakan kebijakan bagi masyara yang tidak

memiliki

dokumen, sehingga untuk dapat hak haknya dalam kepemilikan dokumen kelahirannya.

Tabel. 3.35 Kepemilikan akta Kelahiran Tahun 2015 di Kabupaten Bintan TOTAL / AKTA KECAMATAN GUNUNG KIJANG BINTAN TIMUR BINTAN UTARA TELUK BINTAN TAMBELAN TELUK SEBONG TOAPAYA MANTANG BINTAN PESISIR SERI KUALA LOBAM TOTAL

141415 AKTA LAHIR TDK ADA 4.888 17.462 7.237 4.482 3.133 6.799 4.233 2.004 3.806 7.941 61.985

ADA 6.941 23.102 13.697 5.865 1.145 8.592 6.351 2.177 3.805 7.499 79.174

TK JLS 0 4 4 0 244 1 1 0 1 1 256

Sumber Dinas Kependudukan dan catatan sipil Tahun 2016

Permasalahan dan Solusi Adapun permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penanganan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 143

143

administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi adalah : 

Permasalahan 1. Belum berfungsi maksimalnya Sistem Infrmasi Administrasi Kependudukan ( SIAK) seperti proses

pelayanan pencatatan sipil belum sepenuhnya

menggunakan program tersebut. 2. Faktor masih rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kepeendudukan. 3. Masih kurang aparatur dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 4. Penduduk pendatang dari luar Kabupaten /Kota masih tidak memiliki akta . Masih ada sebanyak 15.000.000 orang lebih penduduk Kabupaten Bintan belum merekam maupun memiliki KTP; 

Solusi 1. Mengingat pentingnya dokumen kependudukan bagi masyarakat dalam pengurusan administrasi maka perlu dilakukan himbauan secara terkoordinasi dengan intansi terkait melalui informasi elektronik dan sosialisasi yang menekankan pentingnya memiliki dokumen kepeendudukan bagi masyarakat Kabupaten Bintan. 2. Peningkatan anggaran program kegiatan, baik itu sarana dan prasarana pendukung dalam penerbitan Administrasi kependudukan dan pencacatan sipil yang berbasis teknologi sesuai dengan persaingan global yang berkembang. 3. Perlu upaya meningkatkan koordinasi dan persepsi terhadap penanganan kependudukan dan pencatata sipil bagi aparatur pemerintah baik pusat ,propinsi Kabupaten/Kota lainnya, masyarakat,tokoh dan kepemudaan. 4. Tersedianya aparatur SDM pemerintah yang mempunyai kualitas dan inovatif dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sehingga dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya. 5. Mengingat pentingnya dokumen kependudukan, perlu adanya informasi berbasis teknologi maupun media public, himbauan, sosialisasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 144

144

koordinasi melalui instansi pemerintah yang terkait di Kabupaten Bintan. 6. Pentingnya pengawasan melalui kegiatan yustisi yang mampu dalam memotivasi

mempercepat

kepemilikan

dokumen

kependudukan

dan

pencatatan sipil, sehingga masyarakat Kabupaten Bintan benar-benar sadar akan arti pentingnya dokumen dalam hak-haknya sebagai warga Negara Indonesia yang baik. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan awal bencana


Cakupan Pelayanan bencana Kebakaran Kabupaten Persentase Kejadian Bencana Sosial Yang diTangani

Target

100%

Realisasi Tahun 2014 100%

Realisasi Tahun 2015 100%

%

100%

100%

100%

100%

100%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Bintan dapat ditangani capaiannya 100 % untuk Tahun 2015 hal ini dapat dicapai dengan Kesiap siagaan gaan Pemerintah dan Masyarakat didalam menangani awal Bencana, Untuk Kesiap siagaan Pemerintah Kabupaten Bintan dapat terlihat dengan adanya Sarana berupa mobil kebakaran dan tenaga profesional dalam penanggulangan Bencana Kebakaran. Untuk Tahun 2014 Jumlah Kasus Bencana Kebakaran yang masuk 181 kasus dan dapat di tangani sebanyak 181 kasus hal ini menunjukkan kesiap-siagaan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam Menangani Bencana, khususnya Bencana Kebakaran di Kabupaten Bintan dan merupakan kesiapsiagaan masyarakat Kabupaten Bintan dengan bertindak cepat melaporkan kejadian bencana kebakaran dengan cepat dan sigap sehingga kejadian bencana kebakaran dapat ditangani. Hal didalam menangani bencana kebakaran memang harus ada kerjasama antara


Bab 3 - 145

145

masyarakat dan Pemerintah. Kita patut bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa bahwa daerah Kabupaten Bintan tidak termasuk wilayah yang berpotensi mengalami bencana-bencana besar dan masif, seperti Gempa Bumi, Tsunami, Kekeringan, atau Air Bah. Namun kita sebaiknya harus tetap memiliki kewaspadaan tinggi terhadap potensi bencana yang timbul. Berdasarkan kejadian maupun sejarah di Kabupaten Bintan, beberapa potensi bencana yang ada seperti Angin Puting Beliung, Kebakaran Hutan/Belukar/Lahan Perkebunan dan Kekeringan akibat kemarau, masih dalam batas status regional artinya tidak berdampak luas dan masih bisa diatasi ataupun ditanggulangi oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi serta mengantisipasi segala potensi bencana yang ada. Secara umum dapat dilaporkan bahwa jumlah bencana yang terjadi selama tahun 2014 tercatat sebanyak 188 kejadian bencana yaitu Kebakaran 181 kasus, puting beliung 7 kasus dan angin kencang 1 kasus. Sedangkan tahun 2015 tercatat sebanyak 133 yaitu kebakaran 127 kasus, angin puting beliung 5 kasus, angin ribut petir 1 kasus. kejadian yang menyolok adalah kebakaran semak belukar dengan frekwensi yang cukup tinggi terjadi pada bulan Januari dan Pebruari. Hal ini terjadi karena musim panas yang membuat kebun ataupun semak belukar kering sehingga mudah terbakar apabila orang melakukan pembukaan lahan untuk kebun. Tabel 3.36 Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Bintan Tahun 2015 NO

TANGGAL/JAM

NAMA KECAMATAN

NAMA KELURAHAN/ DESA

1

05 Januari 2015

Pkl.20.15

Bintan Utara

Tg.Uban

2

08 Januari 2015

Pkl.11.00

Sri Kuala Lobam

Desa Busung

3

12 Januari 2015

Pkl.10.00

Sri Kuala Lobam

4

14 Januari 2015

Pkl.13.00

Bintan Utara

Desa Kuala Simpang Kel. Kijang Kota

5

16 Januari 2015

Pkl.14.50

Bintan Utara

Kel.Kijang Kota

6

17 Januari 2015

Pkl.13.10

Bintan Utara

Kel.Gunung Lengkuas


JENIS BENCANA Kebakaran Hutan Semak Belukar Angin Puting Beliung Kebakaran Hutan Kebakaran Hutan Semak Belukar Kebakaran Hutan Semak Belukar Kebakaran Hutan Semak Belukar

Bab 3 - 146

146

7

18 Januari 2015

Pkl.19.00

Bintan Timur

Kel.Kijang Kota

8

19 Januari 2015

Pkl.07.00

Bintan Utara

9

22 Januari 2015

Pkl.15.15

Bintan Timur

Kel.Tg.Uban Utara Kel.Kijang Kota

10

28 Januari 2015

Pkl.13.30

Bintan Timur

Kel.Sei Lekop

11

30 Januari 2015

Pkl.18.20

Bintan Timur

Kel.Kijang Kota

12

31 Januari 2015

Pkl.14.00

Bintan Utara

13

31 Januari 2015

Pkl. 18.00

Bintan Utara

14

01 Februari 2015

Pkl.12.00

Gunungn Kijang

Kel.Tg.Uban Utara Kel.Tg.Uban Utara Gunung Kijang

15

01 Februari 2015

Pkl.10.20

Bintan Timur

Kel.Sei Lekop

16

01 Februari 2015

Pkl.14.30

Gunung Kijang

Kawal

17

01 Februari 2015

Pkl.14.00

Bintan Utara

18 19

01 Februari 2015 01 Februari 2015

Pkl.12.00 Pkl.18.30

Bintan Timur Bintan Timur

Tanjung Uban Timur Sei Lekop Kel.Kijang Kota

20

05 Februari 2015

Pkl.18.30

Bintan Utara

21

06 Februari 2015

Pkl.13.30

Gunung Kijang

Tanjung Uban Utara Teluk Bakau

22

10 Februari 2015

Pkl.11.30

Toapaya

Jl.Raya Tg.Uban

23

11 Februari 2015

Pkl.13.30

Teluk Sebong

24

11 Februari 2015

Pkl.17.20

Teluk Bintan

25

12 Februari 2015

Pkl.00.45

Bintan Timur

Desa Sebong Perih Jl.Ceruk Ijuk Perbatasan Kp.Lengkusa

26

12 Februari 2015

Pkl.10.50

Bintan Utara

27

12 Februari 2015

Pkl.13.00

Bintan Utara

28

12 Februari 2015

Pkl.14.00

Toapaya

29

13 Februari 2015

Pkl.15.50

Gunung Kijang

30

14 Februari 2015

Pkl.15.00

Sri Koala Lobam

31

15 Februari 2015

Pkl.16.00

Bintan Utara

32

15 Februari 2015

Pkl.14.45

33

15 Februari 2015

Pkl.15.40

Gunungn Kijang

34

15 Februari 2015

Pkl.16.10

Bintan Utara

35

15 Februari 2015

Pkl.20.30

Bintan Utara

Tanjung Uban Selatan Tanjung Uban Selatan Km.23 Cikolek Km.29 Gunung Kijang Busung Tanjung Uban Timur Jl.Raya Tg.Ubang Tpi Gunung Kijang Jl.Industri Tg.Uban Tanjung Uban Selatan


Kebakaran Hutan Semak Belukar Kebakaran Rumah Type 36 Kebakaran Hutan Semak Belukar Kebakaran Hutan Semak Belukar Kebakaran Hutan Semak Belukar Kebakaran Hutan Semak Belukar Kebakaran Hutan Semak Belukar Kebakaran Kebakaran Hutan Semak Belukar Kebakaran Hutan Semak Belukar Kebakaran Hutan Semak Belukar Angin Ribut Petir Kebakaran Hutan Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar

Bab 3 - 147

147

36

16 Februari 2015

Pkl.14.30

Bintan Timur

Kijang Kota

37

17 Februari 2015

Pkl.09.30

Bintan Timur

38

17 Februari 2015

Pkl.11.30

Bintan Timur

39

18 Februari 2015

Pkl.13.35

Sri Koala Lobam

Kel.Gunung Lengkuas Kel.Gunung Lengkuas Sri Kuala Lobam

40

18 Februari 2015

Pkl.15.00

Bintan Timur

Jl. Kalang Batang

41

22 Februari 2015

Pkl.11.30

Toapaya

42

22 Februari 2015

Pkl.13.00

Bintan Utara

43

22 Februari 2015

Pkl.13.00

Gunung Kijang

Jl.Km.30 Toapaya Desa Lancang Kuning Km.30 Kawal

44

22 Februari 2015

Pkl.15.00

Bintan Utara

Tg.Uban Timur

45

22 Februari 2015

Pkl.19.20

Bintan Utara

Tg. Uban Selatan

46

23 Februari 2015

Pkl.15.10

Gunung Kijang

47

24 Februari 2015

Pkl.15.30

Toapaya

48

24 Februari 2015

Pkl.14.05

Toapaya

49

27 Februari 2015

Pkl.14.00

Teluk Bintan

50

27 Februari 2015

Pkl.21.30

Toapaya

Kel Gunung Kijang Jl. Lintas Barat Stai Km.26 Kec. Toapaya Kantor Satpol Bintan Km.20 Toapaya

51

02 Maret 2015

Pkl.13.40

Teluk Bintan

52

02 Maret2015

Pkl.1430

Bintan Utara

53

03 Maret2015

Pkl.14.10

Toapaya

54

03 Maret2015

Pkl.15.00

Bintan Utara

Kantor Camat Toapaya Tg.Uban Selatan

55

04 Maret2015

Pkl.09.00

Bintan Utara

Tg.Uban Selatan

56

04 Maret 2015

Pkl.11.30

Gunung Kijang

Km.25 Kawal

57

05 Maret2015

Pkl.16.30

Seri Kuala Lobam

Desa Teluk Sasah

58

05 Maret 2015

Pkl.17.30

Gunung Kijang

Km.23 Kawal

59

06 Maret 2015

Pkl.13.00

Teluk Sebong

60

06 Maret 2015

Pkl.14.00

Toapaya

Kp.Harapan Sei Kecil Km.20 Toapaya

61

09 Maret 2015

Pkl.15.50

Teluk Bintan

62

10 Maret 2015

Pkl.14.45

Seri Kuala Lobam

Km. 42 Bintan Buyu Desa Busung

63

11 Maret 2015

Pkl.12.00

Bintan Utara

Tg.Uban Selatan

Satpol Pp Bintan Buyu Tg.Uban Selatan


Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Tangki Minyak Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar

Bab 3 - 148

148

64

14 Maret 2015

Pkl.15.40

Gunung Kijang

65

16 Maret 2015

Pkl.15.00

Seri Kuala Lobam

Km.31 Gunung Kijang Kel.Tg.Permai

66

17 Maret 2015

Pkl.15.10

Toapaya

Km.31 Toapaya

67

17 Maret 2015

Pkl.16.00

Bintan Utara

Tg.Uban Selatan

68

18 Maret 2015

Pkl.13.00

Teluk Sebong

Desa Sri Bintan

69

19 Maret 2015

Pkl.14.00

Teluk Sebong

Desa Sri Bintan

70

20 Maret 2015

Pkl.18.00

Teluk Sebong

71

23 Maret 2015

Pkl.10.30

Seri Kuala Lobam

Jl.Manggis Sei Kecil Kel.Tg Permai

72

24 Maret 2015

Pkl.11.00

Bintan Utara

Tg. Uban Utara

73

26 Maret 2015

Pkl.11.30

Gunung Kijang

74

27 Maret 2015

Pkl.08.10

Toapaya

Ktr.Polsek Gn.Kijang Km.16 Toapaya

75

30 Maret 2015

Pkl.15.30

Gunung Kijang

Jl. Kalang Batang

76

08 April 2015

Pkl.11.30

Toapaya

Km.19 Gesek

77

12 April 2015

Pkl.16.10

Gunung Kijang

Km.32 Kawal

78

13 April 2015

Pkl.22.00

Gunung Kijang

Km. 32 Kawal

79

13 April 2015

Pkl.13.00

Bintan Utara

80

16 April 2015

Pkl.11.30

Bintan Utara

81

16 April 2015

Pkl.11.30

Teluk Bintan

Desa Lancang Kuning Kel.Tg.Uban Utara Km.42 Sri Bintan

82

29 Juni 2015

Pkl.11.45

Gunung Kijang

83

07 Juli 2015

Pkl.17.35

Bintan Utara

84

18 Juli 2015

Pkl.14.00

Bintan Utara

85

20 Juli 2015

Pkl.18.00

Bintan Utara

86

22 Juli 2015

Pkl.19.00

Teluk Sebong

Ktr. Camat Gn. Kijang Kel.Tg.Uban Selatan Kel.Tg.Uban Utara Jl.Mekar Sari Tg. Uban Desa Sri Bintan

87

22 Juli 2015

Pkl.13.35

Bintan Timur

Kp.Kelong Enam

88

23 Juli 2015

Pkl.11.00

Bintan Utara

89

24 Juli 2015

Pkl.14.50

Bintan Timur

Kl.Tg. Uban Selatan Kel. Sei Enam

90

31 Juli 2015

Pkl.06.50

Bintan Utara

Kel.Tg.Uban Kota

91

02 Agustus 2015

Pkl.11.00

Bintan Utara

Kel.Tg.Uban Utara


Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Hutan Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Rumah Tinggal Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Ruko 2 Lantai Kebakaran Semak Belukar

Bab 3 - 149

149

92

03 Agustus 2015

Pkl.08.00

Bintan Utara

93

12 Agustus 2015

Pkl.02.15

Bintan Utara

Desa Lancang Kuning Kel.Tg.Uban

94

16 Agustus 2015

Pkl.01.00

Bintan Timur

Kel.Sei Enam

95

17 Agustus 2015

Pkl.14.00

Teluk Sebong

Kel.Kota Baru

96

17 Agustus 2015

Pkl.14.30

Bintan Timur

97

23 Agustus 2015

Pkl.13.45

Toapaya

98

23 Agustus 2015

Pkl.16.30

Bintan Utara

99

29 Agustus 2015

Pkl.13.00

Bintan Timur

Kel.Gunung Lengkuas Km.23 Jl.Uban Lama Kel.Tg.Uban Selatan Kl.Sei Lekop

100

29 Agustus 2015

Pkl.18.45

Seri Koala Lobam

101

30 Agustus 2015

Pkl.11.00

Seri Kuala Lobam

102

30 Agustus 2015

Pkl.16.00

Seri Kuala Lobam

103

03 Sept 2015

Pkl.11.00

Bintan Utara

104

06 Sept 2015

Pkl.10.00

Bintan Utara

105

07 Sept 2015

Pkl.13.00

Bintan Timur

106

07 Sept 2015

Pkl.15.00

Gunung Kijang

107

08 Sept 2015

Pkl.13.00

Teluk Bintan

108

08 Sept 2015

Pkl.11,00

Bintan Timur

109

08 Sept 2015

Pkl.14.30

Gunung Kijang

110

08 Sept 2015

Pkl.16.00

Gunung Kijang

111

09 Sept 2015

Pkl.15.00

Seri Kuala Lobam

112

11 Sept 2015

Pkl.11.00

Bintan Timur

113

11 Sept 2015

Pkl.14.00

Bintan Timur

114

13 Sept 2015

Pkl.11.30

Toapaya

115

14 Sept 2015

Pkl.13.15

Toapaya

116

19 Sept 2015

Pkl.18.00

Bintan Timur

117

20 Sept 2015

Pkl.11.00

Bintan Timur

118

21 Sept 2015

Pkl.10.00

Bintan Timur

119

23 Sept 2015

Pkl.14.30

Bintan Timur

Perum Lobam Bestari Kp.Teluk Sasah Desa Kuala Sempang Kel.Tg.Uban Selatan Tanjung Uban Timur Kel.Sei Lekop Jl.Wisata Bahari Km.23 Bintan Buyu Kel Gunung Lengkuas Jl.Wisata Bahari Km. 28 Jl.Wisata Bahari Km.20 Desa Teluk Sasah Kel.Gunung Lengkuas Kel.Sei Lekop Simpang Pasar Tani Lintas Barat Km. 16 Kel Gunung Lengkuas Kel. Kijang Kota Kel.Gunung Lengkuas Kel. Kijang Kota


Angin Puting Beliung Angin Puting Beliung Angin Puting Beliung Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Kebun Karet Kebakaran 1 Unit Mobil Dinas Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Angin Puting Beliung Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Hutan Kebakaran Belukar Kebakaran Belukar Kebakaran Lindung Kebakaran Belukar

Semak Semak Hutan Semak

Bab 3 - 150

150

120

24 Sept 2015

Pkl.14.30

Bintan Timur

Kel.Kijang Kota

121

25 Sept 2015

Pkl.14.34

Bintan Timur

122

25 Sept 2015

Pkl.18.45

Gunung Kijang

Kel.Gunung Lengkuas Km.56 Berakit

123 124

26 Sept 2015 27 Sept 2015

Pkl.12.50 Pkl.15.00

Toapaya Bintan Utara

125

27 Sept 2015

Pkl.17.30

Bintan Utara

126

02 Oktober 2015

Pkl.14.45

Bintan Timur

127

15 Oktober 2015

Pkl.15.00

Bintan Timur

128

15 Oktober 2015

Pkl.12.30

Seri Kuala Lobam

129

16 Oktober 2015

Pkl.15.10

Gunung Kijang

130

17 Oktober 2015

Pkl.20.00

Teluk Sebong

131

17 Oktober 2015

Pkl.08.00

Bintan Timur

132

21 Oktober 2015

Pkl.01.10

Gunung Kijang

133

22 Oktober 2015

Pkl.11.00

Bintan Utara

Jl.Ceruk Ijuk Tanjung Uban Selatan Tanjung Uban Selatan Kel.Kijang Kota Kel.Gunung Lengkuas Belakang Rsud Busung Belakang Hotel Nikoi Kp.Bangun Mulyo Kel. Gunung Lengkuas Jl.Wisata Bahari Kel.Tg. Uban Timur

Sumber Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016

Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Hutan Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Seped Bout Patroli Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Blukar Kebakaran Semak Belukar

Secara teknis, Kabupaten Bintan termasuk wilayah yang relatif aman terhadap bencana besar seperti gempa, tsunami, dan letusan gunung berapi karena berdasarkan SNI 03-1726-2002, tentang Wilayah Gempa Indonesia, Kabupaten Bintan termasuk dalam Wilayah Gempa I dengan kemungkinan potensi gempa paling rendah. Sedangkan wilayah gempa yang paling berpotensial berada pada Wilayah Gempa VI. Meskipun demikian, bencana yang mungkin terjadi di Kabupaten Bintan adalah rawan gelombang pasang, banjir, longsor, angin puting beliung, dan abrasi pantai, dan bencana kebakaran . Kawasan rawan bencana ini tersebar di beberapa lokasi di Kabupaten Bintan, yaitu : a. Kawasan Rawan Gelombang Pasang Kawasan yang berada di sekitar pantai sangat rawan terhadap gelombang pasang dan angin kencang. Kawasan ini umumnya terletak di pulau-pulau kecil dan daerah pesisir, seperti di Kecamatan Gunung Kijang, Bintan Utara, Sri Kuala Lobam, dan pulau-pulau kecil di Kecamatan Bintan Pesisir, Mantang, Tambelan dan Pulau Mapur. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 151

151

b. Kawasan Rawan Banjir dan Longsor Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasikan sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Bintan terdapat di Kecamatan Bintan Utara, Bintan Timur, Seri Kuala Lobam dan Gunung Kijang memiliki kondisi geologi yang mendukung terjadinya banjir serta kontur wilayah yang cenderung rata. c. Kawasan Rawan Bencana Angin Puting Beliung Kawasan rawan bencana angin puting beliung terdapat di Pulau Bintan bagian utara. d. Kawasan Rawan Abrasi Kawasan yang rawan terhadap abrasi diantaranya adalah Pantai Trikora sepanjang ± 10 Km, Pantai Tanjung Uban sepanjang ± 5 Km, Pantai Sei Kecil – Sakera sepanjang ± 10 Km, dan Pantai Lobam sepanjang ± 4 Km. Untuk Tahun 2014 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran terealisasi 100 % dan Untuk Tahun 2013 juga terealisasi 100 % .  Persentase Kejadian Bencana Sosial yang Ditangani Tabel 3.37 Persentase Kejadian Bencana Sosial yang Ditangani NO

Tahun

Capaian

1

2013

100%

2

2014

100%

3

2015

100%

Tabel diatas memperlihatkan kesiapan Pemerintah Kabupaten Bintan didalam menangani kejadian bencana sosial yang terjadi di Kabupaten Bintan . Untuk itu Pemerintah Kabupaten juga meningkatkan keterampilan bidang kebencanaan agar kemampuan aparatur dalam penanganan bencana di Kabupaten Bintan dapat lebih ditingkatkan lagi. Untuk penanggulangan bencana keselamatan Prpgram /kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Badan Penanggulangan bencana yaitu :


Bab 3 - 152

152

a. Dilaut /pantai oleh tim reaksi cepat ( TRC) menargetkan tersedianya 20 orangTim reaksi Cepat (TRC) yaitu petugas yang terlatih dalam penanggulangan bencana keselamatan di laut/pantai yang kondusif bagi pengunjung/masyarakat. b. Pelatihan penanganan kedaruratan bencana agar terlatihnya masyarakat ( relawan ) terhadap kedaruratan bencana, yang menargetkan tersedianya 40 orang relawan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Bintan . c. Forum koordinasi kesiapsiagaan dan Kedaruratan bencana , kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk koordinasi atau sosialisasi ke masyarakat di Kecamatan, agar tanggap dalam setiap bencana di Kecamatan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan lancarnya pembangunan serta arus orang dan barang sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, disamping itu masyarakat juga tidak mengalami banjir sehingga dapat mengurangi resiko kerugian masyarakat dan meningkatkan kesehatan masyarakat karena daerahnya tidak lagi tergenang air atau banjir. Dengan adanya penanggulangan Bencana dan Kebakaran yang langsung ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Badan Penanggulangan bencana

MAKA

SASARAN

STRATEGIS

MENINGKATNYA

KESIAPSIAGAAN

PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN AWAL BENCANA DAPAT TERCAPAI UNTUK TAHUN 2015, DARI 133 KASUS BENCANA DAPAT TERTANGANI 100 % Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan 1. Belum adanya perencanaa bersama yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan penanggulangan bencana antar lembaga –lembaga terkait. Dalam menyusun perencanaa penanggulangan bencana belum dilaksanakan terintegrasi satu dengan yang lainnya ,masing-masing lembaga menyusun sendiri-sendiri sehingga seringkali tumpang tindih dan tidak efektif dalam penanganan bencana dan penggarannya masih tersebar di SKPD. 2. Belum memadainya peraturan kebencanaan sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana, sebagai SKPD yang baru terbentuk pada Tahun 2012,


Bab 3 - 153

153

maka peraturan teknis dan operasional kebencanaan untuk implementasi di lapangan belum tersedia sehingga masih menggunakan peraturan umum yang belum tentu sesuai dengan kondisi di Kabupaten Bintan. 3. Belum Optimalnya koordinasi antar lembaga terkait dalam penanggulangan bencana di daerah, BPBD yang berfungsi sebagai koordinator dalam penanganan penanggulangan bencana belum berperan secara optimal mengingat keterbatasan yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. 2 Solusi 1.

Perlu adanya perencanaan bersama yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan penanggulangan bencana antar lembaga-lembaga terkait. Dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana hendaknya dilaksanakan secara terintegrasi satu dengan yang lain ( tidak tumpang tindih ) sehingga efektif dalam penaganan bencana dan penganggarannya.

2. Perlu peraturan teknis dan operasional kebencanaan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penanganan kebencanaan yang sesuai dengan kondisi di Kabupaten Bintan. 3. Mengingat BPBD berfungsi sebagai koordinator, maka perlu optimalisasi koordinasi antar lembaga terkait dan peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana agar dapat berperan secara optimal. Penaganan bencana mesti ditujukan pada aspek manajemen bencana secara keseluruhan.

SASARAN STRATEGIS . Meningkatnya Penerimaan Daerah sebesar 60,4% yaitu dari 429,63 miliar menjadi 711,25 miliar Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase Peningkatan Pendapatan asli daerah

Target



%

200,72 M

191,07 M

177,675 M

88,52%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :


Bab 3 - 154

154

 Jumlah Pendapatan asli daerah Sebagaimana yang tertera dalam Kebijakan Umum Anggaran tahun 2015 terdapat peningkatan pendapatan daerah sebesar 1,17% dari tahun anggaran yang lalu. Peningkatan tersebut terdiri dari gabungan atas peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 6,32%, dana perimbangan mengalami penurunan sebesar -10,46% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan sebesar 53,35% dibandingkan target penerimaan tahun 2014. Adapun target penerimaan daerah tahun 2014 dan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.38 : Target Penerimaan Daerah Tahun 2014 dan 2015 NO 1

2

3

KOMPONEN Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Jumlah

TARGET 2014 166.125.051.486,00

%

2015 176.628.479.855,00

123.972.215.479,00 11.683.000.000,00

135.368.000.000,00 9.442.000.000,00

10.888.801.932,00

10.888.801.932,00

106,32 109,19 80,82

100,00 19.581.034.075,00 590.383.075.781,00 268.114.834.781,00

20.929.677.923,00 106,89 528.653.805.619,00 173.897.638.619,00

89,54

304.974.241.000,00 17.294.000.000,00

290.035.577.000,00 64.720.590.000,00

64,86 95,10 374,24

115.192.206.171,00

176.651.988.662,00

153,35

871.700.333.438,00

881.934.274.136,00

101,17

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2016 Dalam hal realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 dan 2015, jika dibandingkan maka realisasi pendapatan daerah tahun 2015 mengalami Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 155

155

penurunan sebesar -11.69%. Realisasi tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) mengalami penurunan sebesar -2,91%, dana perimbangan mengalami penurunan sebesar -16,53%, akan tetapi lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan sebesar 0,79%. Penurunan realisasi penerimaan dari dana perimbangan terutama disebabkan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang hanya mencapai 52,16% dari tahun sebelumnya dan Dana Alokasi Khusus yang hanya mencapai 95,10% dari tahun sebelumnya. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan sebesar 0,79% terutama disebabkan oleh realisasi Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun 2015 sebesar Rp.10.806.783.000,00 yang tahun sebelumnya belum pernah ada. Adapun Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.39 :Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 dan 2015 (dalam rupiah) NO 1

2

3

KOMPONEN Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Jumlah

Sumber :

REALISASI 2014

%

2015

191.074.783.205,25

185.523.317.169,12

97,09

146.315.996.740,77 12.980.176.973,09

137.520.270.491,77 9.081.792.543,00

93,99 69,97

11.240.195.772,00

13.411.204.438,00 119,31

20.538.413.719,39

25.510.049.696,35

124,21

596.250.029.822

497.680.184.131,00

83,47

273.981.788.822,00

142.922.557.131,00

304.974.241.000,00 17.294.000.000,00

290.035.577.000,00 64.722.050.000,00

52,16 95,10 374,25

96.696.624.974,12

97.455.866.381,00

100,79

884.021.438.001,37

780.659.367.681,12

88,31

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2016

Untuk mengetahui penerimaan pendapatan asli daerah yang diperoleh


Bab 3 - 156

156

melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.40 .Realisasi pendapatan asli daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2015 (dalam rupiah) yang masuk ke rekening Kas Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH NO

SKPD

1

DPPKD

2

DINAS KESEHATAN

3

TARGET

BPMPD DINAS PERHUBUNG AN DINAS PEKERJAAN UMUM

4 5

Total

Sumber

:

SELISIH LEBIH/(KURAN G)

REALISASI

159.362.901.932,00

168.638.217.479,12

9.275.315.547,1 2

250.000.000,00

170.036.000,00

(79.964.000,00)

3.950.000.000,00

4.596.067.276,00

646.067.276,00

4.992.000.000,00

4.126.149.187,00

(865.850.813,00 )

100.000.000,00

145.020.000,00

45.020.000,00

176.628.479.855,00

177.675.489.942,12

9.020.588.010,1 2


Disamping Pendapatan Asli Daerah pada tabel diatas Pemerintah Kabupaten Bintan juga menetapkan target pendapatan operasi dan pendapatan dari Dana Kapitasi JKN yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga realisasinya tidak masuk melalui mekanisme disetorkan ke Kas Daerah. Tabel 3.41: Realisasi pendapatan asli daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2015 (dalam rupiah) yang tidak masuk ke rekening Kas Daerah (Pola Pengelolaan Keuangan BLUD) No

PENDAPATAN ASLI DAERAH SKPD

BLUD DANA BERGULIR (DPPKD)

1. 2. 3. a

BLUD RSUD BINTAN DINAS KESEHATAN BLUD PUSKESMAS TELUK SEBONG

TARGET

REALISASI

SELISIH LEBIH/(KURAN G

74.634.796,00

712.728.786,00

638.093.990,00

3.034.098.100,00

2.931.958.263,0 0

(102.139.837,00 )

663.820.000,00

644.947.969,00


(18.872.031,00)

Bab 3 - 157

157

b

BLUD PUSKESMAS TELUK SASAH BLUD PUSKESMAS KIJANG

405.302.798,00

320.757.685,00

969.036.982,00

535.296.085,00

(433.740.897,0 0)

859.890.000,00

628.598.449,00

(231.291.551,00 )

362.058.194,00

294.379.001,00

GABUNGAN 10 PUSKESMAS NON BLUD (Pendapatan Kapitasi JKN)

1.679.371.849,00

1.765.995.553,0 0

86.623.704,00

Total

8.048.212.719,00

7.834.661.791,00

(213.550.928)

c d

BLUD PUSKESMAS TANJUNG UBAN BLUD PUSKESMAS KAWAL

e f.

(84.545.113,00)

(67.679.193,00)

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2016 Dengan melihat tabel di atas dapat diketahui bahwa perolehan paling tinggi baik jumlah rupiah maupun prosentase pencapaian target adalah perolehan dari pendapatan yang dikelola oleh DPPKD, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA PENERIMAAN DAERAH SEBESAR 60,4% YAITU DARI 429,63 MILIAR MENJADI 711,25 MILIAR DI RPJMD BELUM TERCAPAI UNTUK TAHUN 2015 , KARENA DI TAHUN 2015 HANYA TERCAPAI 177,675 M. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : 1.

Belum tersedianya secara keseluruhan prosedur hukum yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Terdapat beberapa jenis pungutan pada sektor retribusi daerah yang belum dapat diberdayakan, hal ini disebabkan tidak tersediaanya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat. 3. Tidak terkosentrasinya wajib pajak dan wajib retribusi yang disebabkan karena letak geografis Kabupaten Bintan yang cukup luas, sehingga terdapat hambatan dalam mensosialisasikan Perda-Perda pungutan oleh dinas dan instansi tekait, sehingga berakibat pada kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi


Bab 3 - 158

158

untuk melaksanakan kewajibannya. Solusi : 1.

Menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan dinas dan instansi terkait dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah. 3. Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara terus menerus dalam meningkatkan kualitas pelayanan. 4. Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara intensif. SASARAN STRATEGIS Menurunnya indeks kriminalitas dari 112 menjadi 105 Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja

Target


%

5,00 %

Realisasi Tahun 2014 16,33%

Angka kriminalitas yang tertangani Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat linmas di Kabupaten /kota

15,98 %

296%

149 %

661%

725

486,37%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Angka Kriminalitas yang tertangani Angka kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Bintan secara time series menunjukkan trend yang menurun hingga Tahun 2013, yang menunjukan bahwa terjadi penurunan tindak kriminalitas. Namun terjadi peningkatan yang cukup besar pada Tahun 2014 dan Tahun 2015, hal ini terjadi karena ragam/jenis kriminalitas yang makin banyak serta jumlah kasus kriminalitas yang juga bertambah banyak. Target dan capaian selama 5 tahun berjalan antara lain:


Bab 3 - 159

159

No

Tahun

Target

Capaian

%

1

2011

7,0

7,62

108,8 %

2

2012

6,5

5,6

86,1 %

3

2013

6,0

5,6

93,3 %

4

2014

5,5

16,33

296,91 %

5

2015

5,0

15,98

296 %

Pada Tahun 2015

Kabupaten Bintan angka kriminalitasnya sebesar 15,98

sedangkan target yang harus dicapai sebesar 5,00. Pencapaian angka ini menunjukan bahwa tindak kriminalitas semakin meningkat dari tahun sebelumnya terutama pada jenis tindak kriminalitas yang semakin banyak ragamnya serta volume kasus tindak kriminal yang makin banyak jumlahnya. Data Kepolisan Resort Bintan menunjukkan terdapat 41 jenis peristiwa gangguan keamanan dengan jumlah kasus sebanyak 226 kasus Capaian tahun 2015 kemungkinan masih banyak ragam/jenis tindak kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Bintan mengingat makin berkembangnya wilayah perkotaan dan permasalahan penduduk. NAMUN SASARAN STRATEGIS MENURUNNYA INDEKS KRIMINALITAS DARI 112 % MENJADI 105 DAPAT TEREALISASI DENGAN DAPAT DI TANGANINYA ANGKA KRIMINALITAS SAMPAI 296,00 %. Bahwa dalam upaya penyelesaian perkara menyangkut keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, tugas Satpol PP adalah dalam rangka antisipasi kemungkinan terjadinya gangguan tersebut. Sementara proses penyelidikan, penyidikan hingga pemutusan perkara tetap menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum  Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bintan Keamanan dan ketertiban umum merupakan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bintan dan ini adalah salah satu tanggung jawab Satpol PP Kabupaten Bintan untuk menjamin terkendalinya suasana yang kondusif dalam kehidupan masyarakat secara merata dan menjangkau seluruh wilayah kabupaten, berkaitan hal tersebut tentunya melalui pemberdayaan personil Satpol PP dalam upaya


Bab 3 - 160

160

penegakan dan pengawasan implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Bintan, yang mencakup fasilitas umum/sosial, gedung milik pemerintah daerah, lokasi kegiatan pejabat, acara-acara penting, sumber PAD dan aset daerah lainnya, termasuk kawasan objek vital. Jumlah petugas Linmas secara time series cukup fluktuatif, namun pada tahun 2014 jumlah tersebut sama dengan tahun sebelumnya namun belum mencapai target yang direncanakan. Untuk Tahun 2015 Petugas Linmas yang bertugas dalam penanganan bencana

dan

ikut memelihara

keamanan,

ketentaraman dan

ketertiban masyarakat serta kegiatan social kemasyarakatan idealnya mencakup di seluruh TPS dan RT, Tahun 2014 jumlah TPS sebanyak 289 dan petugas jaga idealnya 2 orang /TPS sedangkan jumlah RT sebanyak 609 RT. Tahun 2014 dan Tahun 2015 jumlah anggota Linmas meningkat tajam dengan adanya perbaikan data Kabupaten Bintan. Target dan pencapaian jumlah petugas Linmas dalam tahun terakhir adalah sbb : No

Tahun

Target

Capaian

%

1

2011

909

768

84,48%

2

2012

909

750

82,508%

3

2013

909

950

104,51%

4

2014

1000

4.192

419,2%

5

2015

1000

4.188

418,8%

Cakupan Petugas Perlindungan masyarakat (Linmas) di Kab. Bintan untuk Tahun 2015 telah mencapai angka persentase tersebut dapat dicapai dengan perbandingan jumlah anggota linmas di tahun 2015 (4.188 orang) dengan jumlah ideal penugasan anggota linmas di TPS sebanyak 578 orang, dimana jumlah ideal penugasan anggota linmas dimasing–masing TPS adalah 2 orang (Jumlah TPS sebanyak 289 unit). Target yang telah direncanakan pada indikator ini adalah 149%, sehingga angka pencapaian tersebut diatas berarti telah mencapai target atau 100 %. Tahun 2015 Satpol PP fokus dengan melakukan pembinaan petugas yang berorientasi pada peningkatan kompetensi petugas dalam menjalankan fungsinya dan penyusunan database untuk mempermudah dalam pengelolaan administrasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 161

161

dan operasional serta penanganan bidang ketentraman dan ketertiban pada pelaksanaan Pemilukada. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Masih adanya peristiwa ganguan keamanan ketentraman dan ketertiban, terkadang masih bersifat SARA, anarkis dan separatis, gangguan dimaksud lebih dominan yang bersifat demonstrasi/ unjuk rasa atau penyampaian aspirasi. Solusi 1.

Satpol

PP

berperan

mendukung

tugas

Polri

dengan

mengedepankan

pendekatan persuasif sehingga demonstrasi/unjuk rasa berjalan damai dan tidak ada kendala dalam penanggulangannya.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya persentase kearsipan daerah dari 5 % menjadi 80% dan berkembangnya minat baca masyarakat. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Target



%

24,000

16,987

23.051

96,51%

80%

50 %

80%

100%

4

3

4

100%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun Bangsa yang maju adalah bangsa yang menghargai perpustakaan, karena perpustakaan merupakan salah satu pusat informasi, ilmu pengetahuan, penelitian bagi masyarakat dan sebagai sumber belajar untuk memperoleh dan meningkatkan


Bab 3 - 162

162

ilmu pengetahuan bagi semua lapisan masyarakat dimana posisi perpustakaan dalam upaya menunjang kecerdasan kehidupan masyarakat yang sangat strategis, mengingat fungsinya melayani masyarakat untuk memperoleh meningkatkan ilmu pengetahuan dengan mudah dan sesederhana. Untuk menunjang kegiatan dan pelayanan di Kantor Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Kabupaten Bintan membuat pengadaan sarana dan prasarana khususnya bidang daya tarik masyarakat untuk membaca serta sarana penunjang lainnya, antara lain pengadaan buku-buku perpustakaan untuk menambah koleksi bahan-bahan pustaka dan diimplementasikan diwilayah Kecamatan, Kelurahan/Desa perlu adanya Perpustakaan Keliling dan Perpustakaan Apung. Untuk menunjang minat baca kepada anak-anak, perlu didirikan ruang baca khusus anak-anak semaksimal mungkin untuk mencapai daya tarik dalam usaha gemar membaca. Adapun jumlah taman bacaan /perpustakaan di Kabupaten Bintan dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 3.42. Perkembangan Jumlah Taman Bacaan/Perpustakaan Kelurahan dan Desa dari Tahun 2010 s.d. 2015 :

No. 1 2 3 4 5 6

Tahun 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Indeks 35 35 35 36 31 25


Bab 3 - 163

163

Grafik.3.21 40 35 30 25 20

East

15 10 5 0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Dengan adanya taman bacaan dan perpustakaan di Kabupaten Bintan maka dapat meningkatkan minat baca masyarakat yang dari tahun ke tahun taman bacaan dan perpustakaan di Kabupaten Bintan semakin meningkat. Jumlah perkembangan pengunjung perpustakaan pada Tahun 2015 meningkat sebanyak 6.064 orang . yaitu Tahun 2015 sebanyak 23.051, sedangkan Tahun 2014 sebanyak 16.987 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.43. Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan dari Tahun 2010 s.d. 2015 : No. 1 2 3 4 5 6

Tahun 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Indeks 23.051 16.987 14,300 6,250 3,425 3,410


Bab 3 - 164

164

Grafik.3.22 25000 20000 15000 East

10000 5000 0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

 Pengelolaan Arsip Secara Baku Pengelolaan arsip statis dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan, terdiri dari Arsip Nasional R.I, Lembaga Kearsipan Propinsi dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota. Pengelolaan Arsip Statis oleh Lembaga Kearsipan meliputi pengumpulan, penyimpanan, perawatan, penyelamatan, penggunaan dan pembinaan atas pelaksanaan serah arsip statis. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bintan Nomor 04 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan disebutkan bahwa tugas pokok Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah Melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang perpustakaan dan arsip. Dalam menjalankan tugas tersebut Kantor Perpustakaan dan Arsip menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang Perpustakaan dan Arsip. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang Perpustakan dan Arsip. 3. Pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan tentang kegiatan dibidang Perpustakan dan Arsip. 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Kegiatan Penelusuran pendataan dan penataan arsip statis Pemerintah Kabupaten Bintan . Dilakukan dalam Memenuhi amanat undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 90 ayat (1) Pengelolaan arsip Statis wajib Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 165

165

dilakukan Lembaga kearsipan Kabupaten/Kota, Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bintan melaksanakan kegiatan Penelusuran pendataan dan penataan arsip statis Pemerintah Kabupaten Bintan sebagai upaya penyelamatan arsip statis ( bernilai kesejarahan dan pertanggungjawaban) untuk kepentingan perencanaan pembangunan, evaluasi, pendidikan, penelitian dan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kepada generasi yang akan datang. Kegiatan ini dilakukan dengan menjemput langsung ke SKPD selaku pencipta arsip yang sebelumnya sudah disampaikan daftar pencarian arsip statis yang sudah diverifikasi oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bintan. Selanjutnya arsip statis yang didapat dari SKPD dilakukan pengolahan dengan mendiskripsikan, mengklasifikasi, dibuatkan daftar arsip, dimasukan dalam boks arsip dan di simpan Depo arsip Kantor Perpustakaan dan arsip Kabupaten Bintan. Kegiatan ini sudah di lakukan sejak 2012 sampai dengan tahun 2015. Untuk Tahun 2015 pengelolaan Arsip secara baku sudah dilaksanakan 80 % realisasinya dari target 80 % atau capaiannya 100 %, jika dibandingkan dengan Tahun 2014 yaitu realisasinya hanya 50 %. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Kantor perpustakaan Arsip telah melakukan sosialisasi dan pembenahan terhadap tata kearsipan di Lingkungan SKPD di Kabupaten Bintan. Sehingga Arsip diwilayah kabupaten Bintan tertata secara baku. Sehingga realisasinya 80 %. SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA PERSENTASE KEARSIPAN DAERAH DARI 5 % MENJADI 80% DAN BERKEMBANGNYA MINAT BACA MASYARAKAT DI RPJMD DAPAT TERCAPAI PADA TAHUN 2015 DENGAN MENINGKATNYA KEARSIPAN

DAERAH

MASYARAKAT

SAMAPI

UNTUK

80

MEMBACA

%

DAN

DENGAN

BERKEMBANGNYA BERTAMBAHNYA

MINAT JUMLAH

PENGUNJUNG KE TAMAN BACAAN DAN PERPUSTAKAAN SAMPAI DENGAN 23.051 ORANG. Dengan meningkatnya tata kearsipan dan minat baca masyarakat di Kabupaten Bintan hal ini tidak terlepas dari upaya Kabupaten Bintan untuk menyediakan Perpustakaan daerah sebagai Tempat Arsip Dokumen yang bersejarah atau yang penting juga mempunyai koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Bintan.


Bab 3 - 166

166

Tabel. 3.44. Perkembangan Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah dari Tahun 2010 s.d. 2015 : No. 1 2 3 4 5 6

Tahun 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Indeks 16,386 16,386 15,511 15,511 11,608 8,405

Grafik.3.23 20000 15000 10000

East

5000 0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

 Peningkatan SDM pengelola kearsipan Dalam rangka pengelolaan kearsipan yang baik perlu dukungan pengelola kearsipan yang handal terdukung dengan

pengetahuan dan ketrampilan yang

disyaratkan peraturan. Kantor perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bintan melakukan Bimtek pada tahun 2015 dengan peserta 102 orang Sekdes/Seklur dan Pengelola arsip Desa/Kelurahan bertempat di Aula Kecamatan Sri Kuala Lobam pada tanggal 08 April 2015 dan 09 Mei 2015 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Bintan Timur dengan nara sumber dari internal Kantor Perpustakaan dan Arsip kabupaten Bintan.dengan adanya pelatihan kearsipan maka peningkatan SDM pengelola kearsipan dapat ditingkatkan. Melalui :

1. Meningkatkan pembinaan, 2. pengembangan kualitas dan kuantitas pelayanan perpustakaan dan arsip dengan memperdayakan sumber daya manusia;


Bab 3 - 167

167

Permasalahan dan Solusi Perpustakaan dan Arsip adalah salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh

Pemerintah

daerah

sebagaimana

amanat

peraturan

perundangan.

Perpustakaan dalam ruang lingkup turut mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu pilar pendidikan yang membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berkarakter dan berakhlakul kharimah. Kearsipan merupakan urusan wajib pemerintahan yang mempunyai lingkup tugas menyediakan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban pemerintahan secara cepat tepat dan akurat . Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan masih terdapat beberapa kendala/permasalahan : 1. Program Penyelenggaraan Kearsipan : -

Belum mempunyai depo arsip yang representatif sebagai tempat penyimpanan arsip statis Pemerintah Kabupaten Bintan.

-

Belum bertambahnya SDM kearsipan di satuan kerja.

-

Belum masuknya program kearsipan dalam anggaran satuan kerja

-

Belum adanya reward dan punishment terhadap penyelenggara kerasipan di lingkungan satuan kerja. Solusi :

-

Mengusulkan kepada Tim TPAD untuk membuat pengadaan bangunan Depo Arsip kabupaten maupun di setiap SKPD.

-

Perlu secara intens sosialisasi dan meningkatkan koordinasi dengan SKPD tentang pentingnya peran arsip baik berupa BIMTEK ataupun Rapat koordinasi.

-

Pengusulan kepada BKD membuat analis kebutuhan Arsiparis di setiap SKPD dan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten Bintan.

-

Mengusulkan dan Menyarankan kepada TPAD dan SKPD untuk menambah anggaran peralatan kearsipan.

-

Perlu adanya bentuk penghargaan kepada pengelola arsip yang sudah melaksanakan pengelolaan arsip dengan baik.

2. Program Pengembangan Perpustakaan -

Belum mempunyai Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten yang Representatif. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 168

168

-

Belum adanya SDM Perpustakaan yang handal.

-

Belum adanya dukungan pendanaan yang memadai perpustakaan di sekolah dan perpustakaan Desa/Kelurahan. Solusi

-

MengusulkanKepada

Tim

TPAD

pengadaan

Gedung

pelayanan

perpustakaan daerah yang representatif. -

Mengusulkan kepada BKD pengadaan tenaga pustaka/pustakawan .

-

Mengusulkan kepada Tim TPAD untuk memberi tambahan anggaran kepada sekolah dan pemerintah desa/kelurahan untuk pengelolaan perpustakaan.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, dan drainase Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja

Persentase tingkat kemantapan jalan ( persentase jalan dalam kondisi baik ( tidak berlubang/rusak )

Target



95%

95%

95%

%

100,00 %

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase tingkat kemantapan jalan( persentase jalan dalam kondisi baik( tidak berlubang/rusak ) Persentase Tingkat Kemantapan Jalan, Persentase tingkat kemantapan jalan pada kondisi kinerja awal pada tahun 2010 yaitu sebesar 80% dengan target kinerja pada tahun 2011 sebesar 85%. Pada tahun 2011 capaian kinerja mencapai sebesar 85% sehingga telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2011 yaitu sebesar 85%. Pada tahun 2012 capaian kinerja mencapai sebesar 89%


Bab 3 - 169

169

sehingga telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2012 yaitu sebesar 89%. Pada tahun 2013 capaian kinerja mencapai sebesar 93% sehingga telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2013 yaitu sebesar 92%. Pada tahun 2014 capaian kinerja mencapai sebesar 95% sehingga telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2014 yaitu sebesar 95%. Pada tahun 2015 target kinerja akhir untuk tingkat kemantapan jalan sebesar 95%. Dan terealisasi untuk Tahun 2015 sebesar 95 %. Dengan begitu SASARAN STRATEGIS RPJMD MENINGKATNYA KUANTITAS DAN KUALITAS JALAN JARINGAN JEMBATAN DAN DRAINASE TELAH TERCAPAI. Pemerintah

Kabupaten Bintan terus berupaya melakukan peningkatan

Kuantitas Dan Kualitas Jaringan Jalan, Jembatan, Dan Drainase, dengan menetapkan beberapa program untuk memudahkan dalam mencapai Sasaran Strategis yang telah di tetapkan. Program pembangunan disesuaikan dengan program yang ada pada RPJM Daerah Kabupaten Bintan

tahun 2011 – 2015.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut: Berdasarkan hasil analisis terhadap program-program yang telah ditetapkan diatas, ada beberapa program yang harus di sesuaikan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Bintan 2011-2015 untuk tercapainya sasaran strategis yang telah di tetapkan.Program-program tersebut adalah sebagai berikut 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase jalan tanah yang dibangun (Lintas Timur dan jalan strategis

-

lainnya) yang pada tahun 2015 di targetkan atau direncanakan terbangun 100% Atau 26,5 Kilometer, terealisasi 66,79% atau 17,7 Kilometer , ini lebih disebabkan karna pengalokasian anggaran yang tidak mencukupi, masalah pembebasan lahan, rencana realisasi penggunaan jalan lintas timur. -

Persentase jalan aspal yang dibangun dan ditingkatkan pada tahun 2015 ditargetkan atau direncanakan

100% atau 63,05 Kilometer,

terealisasi pada tahun 2015 sebesar 157% atau 98,84 Kilometer melalui kegiatan pembangunan jalan dan jembatan tahun 2012 dengan volume 62,35 Kilometer, tahun 2013 dengan volume 12,85 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 170

170

Kilometer, pada tahun 2014 dengan volume 12,51 Kolometer dan pada tahun 2015 volume penanganan 10,73 Kilometer melalui kegiatan pembangunan jalan (DAK) dengan volume 8,3 Kilometer dan melalui Kegiatan Pembangunan jalan dan Jembatan dengan volume 2,430 Kilometer.Target tercapai. Persentase jembatan yang dibangun pada tahun anggaran 2015 Dinas

-

Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan merencanakan pembangunan 4 unit jembatan, namun yang dapat di relisasikan pada tahun 2015 adalah 1 unit jembatan, ini disebabkan karna kebutuhan anggaran terhadapa volume jembatan yang akan dibangun tidak dapat dianggarkan melalui APBD. -

Panjang jalan di Kabupaten Bintan dalam kondisi baik ( >40 Km/jam jalan aspal) tahun 2011 adalah 230 Km, pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 0,90% atau 2,071 Km, pada tahun 2013 meningkat sebesar 1,078% atau 16 Km, pada tahun 2014 bertambah 12,51 Km atau 5,212% pada tahun 2015 bertambah 10,73 Kilometer sehingga Persentase panjang jalan Kabupaten Bintan dalam kondisi baik sebesar 113,05% ( 271,33 Km).

2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan -

Target persentase jalan aspal yang di pelihara, tahun 2013 adalah 76,62% atau 193,4 Km, realisasi pemeliharaan 48,56% atau 122,56 Km, dari target pemeliharaan jaringan jalan yang dipelihara tahun 2014 sepanjang 224,4 Km (88,91%) dan target pemeliharaan jaringan jalan yang dipelihara tahun 2015 sepanjang 252,4 Kilometer, realisasi pemeliharaan pada tahun 2015 sepanjang 222,93 (88,32%). tidak tercapainya target 2015 di karenakan pemerintah Kabupaten Bintan mengalami defisit anggaran belanja sehingga mengharuskan SKPD melakukan rasionalisasi terhadap anggaran yang telah disusun.

-

Persentase

jembatan

yang

dipelihara,

tidak

ada

melakukan

pemeliharaan jembatan pada tahun 2015 dari 14 buah (100%) jembatan yang ditargetkan untuk dipelihara di tahun 2015 ini dikarena Team menilai kondisi jembatan masih dalam kondisi baik Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 171

171

dan belum memerlukan pemeliharaan. -

Persentase pembangunan drainase jalan, di kabupaten yang di rencanakan sampai tahun 2015 adalah 12,5% atau 25,22 Km dan persentase kenaikan pembangunan drainase jalan direncanakan 0,5% per tahun atau 5,044 Km pembangunan drainase ini disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan pembangunan drainase jalan ini juga di sesuaikan dengan kebutuhan dilapangan kegiatan peningkatan jalan tiap tahunnya dapat terpenuhi.

Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Masalah Pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan 2. Kurangnya Anggaran untuk Pembangunan Jalan 3. Kondisi cuaca yang menyebabkan target fisik dilapangan mengalami keterlambatan. Solusi 1. Meningkatkan

koordinasi

dengan

instansi

terkait

(

Bagian

Agraria,

Kecamatan ) 2. Usulan Penambahan Anggaran pada APBD, APBD Provinsi dan APBN SASARAN STRATEGIS Tersedianya prasarana dan sarana perhubungan yang memenuhi standar Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja

Target



%

Rasio izin trayek per 1000 Penduduk

4%

3,6%

0,4%

10%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Rasio izin trayek per 1000 penduduk Rasio izin trayek per 1000 penduduk pada tahun 2015 hanya 3 trayek penduduk

belum dapat mencapai target sesuai yang telah direncanakan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 172

172

RPJMD ini disebabkan antara lain : a. Kemajuan Prekonomian dibeberapa Kecamatan belum dapat menciptakan peluangan

bagi

industri-industri,

usaha-usaha

kecil/menengah,

pengembangan perumahan dan lain-lain sehingga tidak tersedianya peluang bagi tenaga kerja. b. Adanya

kemudahan

untuk

memiliki

kendaraan

pribadi,

sehingga

masyarakat lebih memiliki menggunakan kendaran pribadi dari pada angkutan umum. c. Dengan kondisi tersebut diatas pengusaha angkutan umum belum bisa mengembangkan

usahanya

(membuka

trayek-trayek

baru)

karena

minimnya penumpang. Bahkan ada indikasi perusahaan oto bus akan bangkrut Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri atas: a. Jaringan trayek lintas batas negara; b. Jaringan trayek antarkota antar provinsi; c. Jaringan trayek antarkota dalam provinsi; d. Jaringan trayek perkotaan; dan e. Jaringan trayek perdesaan. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.. Indicator ini tercapai karena tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan dalam melakukan tugasnya berfungsi dengan baik adapun tugas Dinas perhubungan untuk bidang perhubungan darat untuk angkutan adalah : 1. Pelaksanaan penyiapan penyusunan jaringan angkutan pedesaan /kota. 2. Pelaksanaan penyiapan pemberian izin trayek angkutan pedesaan kota. 3. Pelaksanaan penyiapan pemberian izin usaha angkutan barang. 4. Pelaksanaan penyiapan pemberian izin usaha angkutan sewa, angkutan antar Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 173

173

jemput, angkutan karyawan, angkutan pemandu moda dan angkutan lingkungan, 5. Pelaksanaan penyiapan pemberian izin operasi taksi yang melayanai wilayah Bintan. 6. Pelaksanaan Penyiapan Izin operasi mobil barang yang melayani wilayah Bintan. 7. Pelaksanaan penyiapan pemberian izin kartu pengawasan untuk mobil barang, mobil penumpang dan mobil bus. 8. Penyiapan penyusunan dan penetapan tariff angkutan umum di wilayah Kabupaten Bintan. 9. Pelaksanaan penyiapan pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang. 10. Pelaksanaan penyiapan dan survey standar batas maksimum berat kendaraan pengankutan barang. 11. Pelaksanaan penyiapan pemberian izin angkut orang dengan mobil barang setelah mendapat persetujuan dari Kepala UPT pengujian kendaraan bermotor. 12. Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengankutan orang barang dan angkutan khusus di daerah Kabupaten. SASARAN

STRATEGIS

TERSEDIANYA

PRASARANA

PERHUBUNGAN YANG MEMENUHI STANDAR

DAN

SARANA

DI RPJMD UNTUK TAHUN

2015 SUDAH TERCAPAI . Pemerintah Kabupaten Bintan selalu berusaha dan berupaya agar prasarana dan sarana perhubungan di Kabupaten Bintan Semakin meningkat. Ukuran tersedianya Prasarana dan sarana perhubungan yang memenuhi standar tidak saja diukur dengan rasio izin Trayek per 1000 penduduk tetapi juga diukur dengan ; 1. Jumlah APPIL ( Traficc light ) yang terpasang : Capaian target kinerja pengadaan Traficc Light pada saat ini baru mencapai 9 lokasi (50%) dari target yang direncanakan yaitu 18 lokasi (100%) 2. Capaian target kinerja pengadaan Traficc Light pada saat ini baru mencapai 9 lokasi (50%) dari target yang direncanakan yaitu 18 lokasi (100%) 3. Jumlah target warning light pada tahun 2015 sebanyak 30 lokasi dan capaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 174

174

pada tahun 2015 sebanyak 30 lokasi. ( 100 % ) 4. Jumlah target dermaga/pelabuhan rakyar dan ruang tunggu yang dibangun sebanyak 47 unit, dan capaian pada tahun 2015 mencapai 53 unit 5. Jumlah terminal angkutan darat yang terbangun Jumlah target yang terbangun pada tahun 2015 sebanyak 5 unit, namun capaian kinerja sampai dengan tahun 2015 hanya 1 unit ( 25 % ). 6. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis : Jumlah pelabuhan saat ini berjumlah 18 unit, terminal bis 1 unit, sedangkan bandar udara dalam pelaksanaan yaitu Bandara Busung, dan Bandara Tambelan dalam proses pembangunan, target yang ditetapkan pada tahun 2015 sebanyak 10 unit, sedangkan realisasi pada tahun 2015 mencapai 19 unit. 7. Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan : Target yang ditetap pada tahun 2015 yaitu 0,08, dan capaian tahun 2015 1,7 Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum :Target capaian kinerja adalah 106.000 orang dan capaian pada tahun 2015 sebanyak 134.320 orang. 8. Jumlah penumpang yang masuk pelabuhan telah mencapai target yaitu sebanyak 697.921 orang dari target yang direncanakan yaitu 664.687 orang 9. Jumlah penumpang yang keluar pelabuhan telah mencapai target sebanyak 709.732 orang dari target yang direncanakan yaitu 675.935 orang 10. Jumlah penumpang yang masuk terminal angkutan darat sudah mencapai target yaitu 730 orang dari target yang direncanakan yaitu 450 orang 11. Jumlah penumpang yang keluar terminal angkutan darat telah mencapai target yaitu sebanyak 2190 orang dari target yang direncanakan yaitu 1880 orang 12. Jumlah pengujian kendaraan bermotor (uji kir angkutan umum) target capaian tahun 2015 yaitu 1465 kendaraan, dan mencapai target tahun 2015 yaitu 1952 kendaraan 13. Kepemilikan kir angkutan umum 100% telah mencapai target Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 175

175

14. Lama pengujian kelayakan angkutan umum telah mencapai target yaitu 45 menit, dari target yang ditetapkan yaitu 2 jam ( 120 menit ) 15. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum telah mencapai target yaitu Rp 38-77, dari target yang ditetapkan yaitu Rp. 38-45 16. Jumlah jaringan komunikasi sudah mencapai target yaitu 6 provider ( Telkom sel, Indosat, XL, Tri, Axis dan Protelindo ) 17. Persentase pengendalian perijinan bidang postel sudah mencapai target yaitu 100 % 18. Persentase wilayah yang tercakupi jaringan operator seluler sudah mencapai target yaitu 95 % 19. Jumlah jaringan komunikasi telah mencapai target yaitu 1,35 ( Angka Koofisien Menara berjumlah 107 Menara, perhitungan target tahun 2014 adalah 122/107 sama dengan 1.14, sedangkan realisasi atau capaian tahun 2014 adalah 144/107 sama dengan 1,35 20. Rasio warnet/wartel terhadap 10.000 penduduk belum tercapai yaitu 1,1, ( jumlah penduduk kabupaten Bintan diperkirakan 150.000 orang di bagi 10.000 = 15, jumlah warnet dan wartel di Kabupaten Bintan sebanyak 16, Rasio warnet/wartel adalah 16/15 = 1,1 ) dikarenakan masyarakat sudah banyak yang menggunakan telepon seluler serta berlangganan wifi ( internet), sehingga cenderung usaha warnet / wartel berkurang. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Kemajuan Prekonomian dibeberapa Kecamatan belum dapat menciptakan peluangan

bagi

industri-industri,

usaha-usaha

kecil/menengah,

pengembangan perumahan dan lain-lain sehingga tidak tersedianya peluang bagi tenaga kerja. 2. Adanya kemudahan untuk memiliki kendaraan pribadi, sehingga masyarakat lebih memiliki menggunakan kendaran pribadi dari pada angkutan umum, 3. Dengan kondisi tersebut diatas pengusaha angkutan umum belum bisa mengembangkan usahanya (membuka trayek-trayek baru) karena minimnya penumpang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 176

176

Solusi 1. Pemerintah dan Perusahaan Daerah atau badan usaha lainnya bekerja sama untuk membuka pusat-pusat keramaian seperti pusat kota, perumahan perdagangan, tempat-tempat rekreasi, begitu juga dengan trayek-trayek baru serta menyediakan angkutan umum. (Subsidi pemerintah sebagai perintis pengembangan usaha angkutan umum serta pengembangan usaha lainnya bagi masyarakat). Contoh Trayek baru : - Tanjungpinang – Trikora (daerah wisata) - Tanjung Uban - Trikora (daerah wisata) - Kijang - Trikora (daerah wisata) - Kijang – Tanjung Uban - Dan lain-lain SASARAN STRATEGIS. Menurunnya persentase penduduk miskin dari 11% menjadi 8% Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Target



%

94%

93,68%

94 %

100%

36%

43%

68,96%

191,55%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Persentase penduduk di atas garis kemiskinan, Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu


Bab 3 - 177

177

sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan

atau

bisa

dikurangi

dengan

mengabaikan

faktor-faktor

yang

menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain “seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin”. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh masyarakat mampu menikmati kehidupan yang layak dan bermartabat. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bintan terus berupaya untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat agar keluar dari garis kemiskinan. Berdasarkan data statistik, tahun 2014 persentase Penduduk di atas garis kemiskinan Kabupaten Bintan sebesar 93,68 persen, terjadi kenaikan sebesar 0,95 persen dari kondisi awal tahun 2010 yaitu 92,73. Tabel.3.45. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan N0

Tahun

Target

Capaian

1

2011

93,00

93,96

2

2012

93,50

93,96

3

2013

94,00

93,80

4

2014

94,50

93,68

5

2015

94,00

94,00

Sumber Dinas sosial Kabupaten Bintan

Berdasarkan Tabel diatas Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dapat dilihat ditabel atas untuk Tahun 2014 dari target 94,50 tercapai 93,68% atau capaiannya 99,13 %, tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk yang diatas garis kemiskinan meningkat hal ini disebabkan karena penduduk yang miskin di Kabupaten Bintan menjadi 6,32 % . Untuk Tahun 2015 Persentase penduduk diatas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 178

178

garis kemiskinan meningkat menjadi 94 %, dan ini menunjukkan bahwa penduduk diatas garis kemiskinan meningkat dan penduduk yang miskin hanya tinggal 6 % SASARAN STRATEGIS MENURUNNYA PENDUDUK DIATAS GARIS KEMISKINAN DARI 11 % MENJADI 8 % TELAH MELEBIHI TARGET YAITU 6,00 % ( 100% 94,00 %)Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Sosial Kabupaten Bintan melaksanakan misi untuk Penduduk di Kabupaten Bintan Hal ini menunjukkan bahwa

program-program penanggulangan kemiskinan

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dinilai mampu meningkatkan persentase Penduduk di atas garis kemiskinan. Untuk Tahun 2015 Program yang dilaksanakan Kabupaten Bintan melalui Dinas Sosial yaitu : 1. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan melalui Kegiatan :  Pemberdayaan keluarga  Penanggulangan kemiskinan ( pemberdayaan sosial dan fakir miskin )  Pemberdayaan Kelembagaan soaial Masyarakat.  Bimbingan Teknis Bagi pendamping RTLH.  Administrasi Kegiatan Kelembagaan Sosial  Penanggulangan kemiskinan ( administrasi kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya ).  Penanggulangan kemiskinan ( administrasi kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni ) Adapun realisasi dari program dan kegiatan nya adalah : 1) Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan a) Pelaksanaan Program (1) Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.106.973.700,- realisasi sebesar Rp. 96.547.450,- atau (90,61%). Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial di wilayahnya masing-masing, melalui Bimbingan Teknis Jejaring TKSK dan PSM sebanyak 50 orang peserta.


Bab 3 - 179

179

Jenis dan jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di kabupaten Bintan Tahun 2015 seperti table di bawah ini :

Tabel 3.46 : Jenis dan jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bintan Tahun 2015 N o I

Jenis PSKS

Jumlah

PSKS Perseorangan 1. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK)

I I

K e t

28 10

PSKS Keluarga 1. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 2. Family Care Unit (FCU)

I I I

1 1

PSKS Kelembagaan 1. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 2. Karang Taruna 3. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM 4. Forum CSR Kesejahteraan Sosial

15 51 9 0

Sumber Dinas Sosial Kab. Bintan Tahun 2016

(2)

Kegiatan Pemberdayaan Keluarga, dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi

anggaran

Rp.227.049.500,-

sebesar atau

Rp.228.620.000,-

(99,31%).

Hasil

dari

realisasi

kegiatan

ini

sebesar adalah,

meningkatnya pengetahuan baik secara teori maupun praktek/implementasi para Pengelola Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan Tim Profesi dalam menangani permasalahan sosial khususnya permasalahan psikososial

keluarga

melalui

bimbingan

teknis

penanganan

masalah

psikososial bagi pekerja social LK3 sebanyak 20 orang peserta. Melalui kegiatan ini juga telah disalurkan bantuan paket sembako bagi 400 keluarga kurang mampu, yang dilaksanakan bekerja sama dengan Persatuan Istri


Bab 3 - 180

180

Dewan (PISWAN) Kabupaten Bintan untuk mengurangi beban keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. (3)

Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin) dilaksanakan

oleh

Dinas

Sosial

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.650.000.000,- realisasi sebesar Rp.647.022.534,- atau (99,54%). Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya penghasilan keluarga melalui pemberian bantuan dana permodalan bagi masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 30 KUBE Perdesaan dengan jumlah bantuan masing-masing Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 50 KUBE Perkotaan dengan junlah bantuan Rp. 20.000.000,- per KUBE yang bersumber dari Kementerian Sosial RI. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.47 : Data KUBE yang Mendapat Bantuan Tahun 2015

N

Kecamatan

o

KUBE

KUBE

Perdesaan

Perkotaan

1

Bintan Utara

5

2

Seri Kuala

10

Lobam 3 Teluk Sebong

2

4

Teluk Bintan

5

Bintan Timur

15

6

Gunung

7

Kijang 7

Toapaya

8

Tambelan

TOTAL

8 30

30 KUBE

50 KUBE

Untuk meningkatkan motivasi anggota KUBE dalam mengelola KUBE maka diadakan penilaian terhadap KUBE dan Pendamping KUBE. Berdasarkan penilaian yang dilakukan maka ditetapkan

3 KUBE Berprestasi dan 5

Pendamping Berprestasi, yaitu :


Bab 3 - 181

181

Tabel 3.48. : Penilaian KUBE Perdesaan Berprestasi NO

NAMA KUBE

ALAMAT

PERINGKAT

JUMLAH HADIAH

1

SRI KERAPU

Ds Pengujan Kec. Teluk Bintan

JUARA I

Rp. 3.000.000,-

2

RISKY

Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam

JUARA II

Rp. 2.500.000,-

3

TERATAI

Desa Mapur Kec. Bintan Pesisir

JUARA III

Rp. 1.500.000,-

Tabel 3.49. : Penilaian KUBE Perkotaan Berprestasi NO

NAMA KUBE

ALAMAT

PERINGKAT

JUMLAH HADIAH

1

MAJU MAPAN

Kelh Kota Baru Kec. Teluk Sebong

JUARA I

Rp. 3.000.000,-

2

KENCANA

Kelh Sei Lekop Kec. Bintan Timur

JUARA II

Rp. 2.500.000,-

3

MAJU JAYA

Kelh. Toapaya Asri Kec. Toapaya

JUARA III

Rp. 1.500.000,-

Untuk penilaian Pendamping diberikan kepada 5 (lima) orang dengan peringkat sebagai berikut : Tabel 3.50. : Penilaian Pendamping Berprestasi

NO

NAMA

JABATAN

PERINGKAT

KET.

PENDAMPING 1

ABDUL HAMID

Pendamping KUBE

JUARA I

Kec. Teluk Bintan 2

EKA MANDA SARI

Pendamping KUBE

JUARA II

Kec. Teluk Sebong 3

RUDI OPTIADI

Pendamping KUBE

JUARA III

Kec. Bintan Utara


Bab 3 - 182

182

4

YUPRIADI

Pendamping KUBE

JUARA IV

Kec. Seri Kuala Lobam 5

RUDI PRIHANDOKO

Pendamping KUBE

JUARA V

Kec. Bintan Timur

(4)

Kegiatan Peningkatan SDM Pendamping RTLH dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.79.720.000,- realisasi sebesar Rp.79.477.548,-

atau

(99,60%).

Hasil

dari

kegiatan

ini

adalah

meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pendamping RTLH dalam mendampingi penerima sasaran RS RTLH sehingga bantuan yang diterima dipergunakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Bimbingan teknis dilakukan selama 3 hari dan diikuti oleh 24 orang peserta calon pendamping RS RTLH dari Kecamatan se Kabupaten Bintan (5)

Kegiatan

Administrasi

dilaksanakan

oleh

Kegiatan

Dinas

Sosial

Kelembagaan dengan

Sosial

alokasi

Kabupaten

anggaran

sebesar

Rp.57.120.000,- realisasi sebesar Rp 56.224.479,- atau (99,94%). Hasil dari kegiatan ini tersedianya program kerja Karang Taruna Kabupaten Bintan untuk Tahun 2015-2019 melalui penyelenggaran

Rapat Kerja Karang

Taruna yang melibatkan pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan se Kabupaten Bintan sebanyak 40 orang peserta. (6)

Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Administrasi Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi

anggaran

226.126.000,-

atau

sebesar

Rp.226.520.000,-

(99,87%).

Hasil

dari

realisasi kegiatan

sebesar ini

Rp.

adalah

terselenggaranya administrasi kegiatan bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan kegiatan pendampingan untuk bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang disediakan untuk verifikasi, sosialisasi, bantuan upah tukang dan monitoring kegiatan. Jumlah rumah yang direhab adalah 239 unit rumah yang semuanya berada di Kecamatan Teluk Bintan. (7)

Penanggulangan Kemiskinan (Administrasi Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)) dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 183

183

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

252.934.300,-

realisasi

sebesar

Rp.

216.628.400,- atau (%).Hasil dari kegiatan ini adalah terselenggaranya administrasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)) bagi 140 sasaran bersumber dari dana APBD kabupaten Bintan sebesar Rp. 3.500.000.000,-. Daftar alokasi dan sasaran Bantuan RS RTLH di Kabupaten Bintan Tahun 2015 seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.51 Daftar Alokasi dan Sasaran Bantuan RS RTLH di Kabupaten Bintan Tahun 2015 No

1

2

3

Kecamatan/ Desa/ Kelh.

Jlh sasaran

Jumlah Anggaran

(unit)

(Rp.)

Sumber Dana

GUNUNG KIJANG -

Desa Malang Rapat

-

Desa Teluk bakau

25

500.000.000,-

4

80.000.000,-

APBD Bintan

TAMBELAN -

Desa Mentebung

11

308.000.000,-

-

Desa Kukup

13

338.000.000,-

-

Kelh Teluk Sekuni

5

130.000.000,-

-

Ds Kampung Melayu

5

130.000.000,-

-

Ds Batu Lepuk

-

Ds Kampung Hilir

5

130.000.000,-

5

130.000.000,-

MANTANG -

Ds Mantang Besar

-

Desa Dendun

APBD Bintan

APBD Bintan 30

769.000.000,-

37

932.000.000,-

-


Bab 3 - 184

184

4

TELUK BINTAN

APBN

melalui

-

Ds Bintan Buyu

30

405.000.000,-

Kementerian

-

Ds Tembeling

32

415.000.000,-

PU

-

Ds Pengujan

32

450.000.000,-

Perumahan

-

Kelh

72

935.000.000,-

Rakyat

73

990.000.000,-

Tembeling

dan

Tanjung -

(8)

Ds Penaga

Kegiatan Pelestarian, Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, perintisan dan Kestiakawanan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.52.740.000,- realisasi sebesar Rp. 52.615.200,- atau (99,76%). Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya generasi muda untuk menghormati dan menghargai jasa-jasa pahlawannya serta menanamkan dan mengembangkan jiwa, semangat serta cita-cita patriotisme bagi generasi muda melalui kegiatan Olimpiade Kepahlawanan, yang diikuti oleh pelajar SMU yang ada di Kabupaten Bintan sebanyak 50 orang peserta.

(9)

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Manusia

Koordinator

Kegiatan

Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.261.199.000,- realisasi sebesar Rp. 261.125.850,atau (99,97%). Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya peranan serta partisipasi dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di wilayahnya masing-masing melalui pelaksanaan Hari Lansia, pemberian bantuan sembako bagi keluarga miskin sebanyak 100 paket, dan pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi 100 anak disabilitas. (10) Pembinaan Bagi Lanjut Usia Luar Panti dilaksanakan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan Komisi Daerah (KOMDA) Lanjut Lansia dengan alokasi anggaran sebesar Rp.80.925.000,- realisasi sebesar Rp.77.367.200,- atau (95,60%). Bentuk kegiatannya adalah pemberian bantuan sembako bagi 200 orang lanjut usia dan pemberian alat bantu kursi roda sebanyak 2 unit untuk lanjut usia yang mengalami kecacatan. Sasarannya adalah lanjut usia yang


Bab 3 - 185

185

berada dalam pengasuhan keluarga. (11) Pelaksanaan Lomba Pidato dan Kepahlawanan

dilaksanakan oleh Dinas

Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.80.000.000,- realisasi sebesar Rp.77.077.700,- atau (96,35%).Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya

generasi muda untuk menghormati dan

menghargai jasa-jasa pahlawannya serta menanamkan dan mengembangkan jiwa, semangat serta cita-cita patriotisme bagi generasi muda

melalui

kegiatan Lomba Pidato Kepahlawanan , yang diikuti oleh pelajar SMU yang ada di Kabupaten Bintan sebanyak 50 orang peserta.  Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) merupakan orang-orang yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya baik untuk dirinya sendiri, keluarga maupun untuk masyarakat , menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 ada 22 jenis PMKS yang harus dilayani, tetapi ada yang di Kabupaten Bintan hanya sebagian kecil saja, seperti tertera dalam tabel ini : Tabel. 3.52. Daftar Jumlah dan Jenis PMKS di Kabupaten Bintan Tahun 2015

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kecamatan Teluk Bintan Bintan Pesisir Teluk Sebong Bintan Timur Bintan Utara Toapaya Seri Kuala Lobam Mantang Gunung Kijang Tambelan Jumlah

Penyandang Disabilitas (org) 52 49 59 65 43 38 39

Jenis PMKS Tuna Lanjut BeKas Rumah Susila Usia napi Tangga ( Org) ( Orga) (org) Miskin (org) 94 458 32 442 39 744 76 3 1050 54 20 764 69 56 1 349 30 530

RTLH (org) 128 103 75 84 29 28 152

17 47

21 17

286 506

28 140

62

39

602

98

5.731

865

481

123

424

4

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bintan Tahun 2016


Bab 3 - 186

186

Jumlah PMKS di Kabupaten Bintan pada Tahun 2015 adalah 7.347 orang . dari keseluruhan jumlah PMKS tersebut tidak semuanya dapat ditangani melalui pemberi bantuan, tetapi ada yang melalui rehabilitasi, perlindungan atau jaminan sosial. Jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial adalah sebanyak 5.067 orang. Target yang dicapai sangat tergantung pada jumlah PMKS secara keseluruhan karena merupakan faktor pembagi pada realisasi pencapaian target kinerja. Target pada indikator kinerja Jumlah PMKS yang mendapat bantuan tercapai 141,61 % tetapi pada indikator persentase penanganan PMKS pada Tahun 2015 mencapai 191,55 % , hal ini disebabkan karena : 2. Tahun 2015 jumlah PMKS Tuna susila berkurang sebanyak 43 orang pada saat pendataan dilakukan. Pendataan dilakukan menggunaka rata-ratajumlah PSK yang ada setiap bulannya . 3. Keseriusan dari Kabupaten Bintan dan unsur Organisasi masyarakat untuk menangani permasalahan social terutama pengentasan kemiskinan. 4. Pemerintah pusatmelalui kementrian Sosial RI bekerjasama dengan BAPPENAS dan TNP2k dengan kegiatan pengembangan penghidupan berkelanjutan (P2B) yang ditujukan khusus untuk daerah perbatasan dan terpencil. Tahun 2015 Kabupaten Bintan mendapat alokasi kegiatan ini yaitu : diKecamatan Tambelan sebanyak 24 KUBE dan Bantuan untuk KUBE perkotaan sebanyak 30 KUBE . Untuk Tahun 2015 jumlah keluarga miskin yang diberi bantuan untuk rehabilitasi rumah adalah sebanyak 379 unit rumah yang berasal dari dana APBD Bintan sebanyak 140 unit rumah dan dari Pemerintah Pusat melalui Kementrian umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 239 unit rumah, sedangkan bantuan pengentasan kemiskinan dari APBD Provinsi Kepulauan Riau tidak terealisasi sehingga target untuk merehab 480 rumah tidak tercapai. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) yang tidak lengkap dan akurat sehingga menyulitkan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 187

187

2. Pemuktahiran data PMKS khususnya RTSM dilaksanakan oleh BPS dalam rentang waktu yang lama sehingga kondisi awal pendataan dengan saat penyerahan bantuan sudah tidak sinkron lagi, khususnya pada data RTSM yang menjadi sasaran kegiatanProgram Keluarga Harapan. Hal ini menjadi salah satu penyebab banyaknya RTSM yang memenuhi syarat untuk menjadi peserta PKH di Kabupaten Bintan. 3. Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan social baik kualitas maupun kuantitas sehingga menyulitkan dalam penangannya karena petunjuk teknis belum ada, seperti penanganan orang yang mengalami gangguan jiwa/mental penertiban lokalisasi WTS dan juga untuk pengelolaan bantuan hibah yang diterima oleh masyarakat baik melalui KUBE maupun langsung. 4. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan yang diterima dari pemerintah membuat masyarakat cenderung menjadi manja dan malas sehingga setiap bantuan yang diterima tidak dimanfaatkan secara maksimal. 5. Kurang maksimalnya pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping sehingga sangat mempengaruhi persepsi dan pengelolaan dana bantuan yang diterima. 6. Pembangunan kesejahteraan social masih dititik beratkan pada penanganan masyarakat miskin , sehingga alokasi dana untuk penyandang masalah kesejahteraan social yang lain sangat kecil dan pemanfaatan potensi sumber kesejahteraan sosial belum optimal. 7. Anggaran yang terbatas menyulitkan untuk melaksanakan pembinaan secara kontiniu karena kondisi geografis daerah pada umumnya terpencar dan harus ditempuh dengan menggunakan transportasi laut dengan biaya relatif tinggi. Solusi 1. Melakukan

pemuktahiran

data

dengan

melibatkan

potensi

sumber

kesejahteraan sosial yang ada dan menyusun Rencana Kegiatan untuk pemuktahiran data secara keseluruhan pada Tahun 2015. 2. Memberdayakan potensi dan sumber kesejahteraan yang ada dimasyarakat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 188

188

untuk ikut berperan serta dalam menangani permasalahan sosial yang ada dilingkungannya dengan melibatkan mereka dalam berbagai aktivitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan maupun Lembaga pelayanan sosial yang ada di Kabupaten Bintan. 3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia potensi dan sumber kesejahteraan sosial melalui pemberian bimbingan teknis dan pelatihan sehingga mampu menjadi mitra Dinas Sosial di wilayahnya masing-masing. 4. Mengembalikan fungsi pelayanan sosial kepada hakikatnya semula bahwa yaitu “ Help People To Help Them Self” sehingga masyarakat sasaran kegiatan tidak tergantung kepada bantuan yang diberikan oleh Pemerintah. 5. Menyusun rencana kegiatan yang sasarannya adalah potensi dan sumber kesejahteraan sosial sehingga PSKS yang ada di Kabupaten Bintan bisa optimal dalam menjalankan tugas dan perannannya SASARAN STRATEGIS Menurunnya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I dari 23,64% menjadi 22,49%

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Rata-rata jumlah anak per keluarga

Target



%

1,45

2,45 orang

2,45 orang

168%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Rata-rata jumlah anak per keluarga Target rata-rata jumlah anak per keluarga tahun 2012 yaitu 1,45%, terealisasi ratarata jumlah anak per keluarga yang ada di kabupaten bintan 1,16% atau 80%. Tahun 2013 target jumlah anak per keluarga sebesar 1,45% dan terealisasi 1,45%. Atau capainnya 100% Sedangkan untuk Tahun 2014 capaiannya juga 168 dari target 1,45 terealisasi 2,45% % untuk Tahun 2015 , 168 % dengan rata rata jumlah anak perkeluarga 2,45 capaiannya artinya rata-rata setiap keluarga di Kabupaten


Bab 3 - 189

189

Bintan memiliki anak 1 ( satu ) sampai 2 ( dua orang . SASARAN STRATEGIS MENURUNNYA JUMLAH KELUARGA PRASEJAHTERA DAN SEJAHTERA DARI 23,64 % MENJADI 22,49 % TERCAPAI dengan adanya indikator target rata rata jumlah anak perkeluarga yang rata rata memiliki 1 (satu)sampai

(2)anak dapat

dipenuhi , dengan begitu kebutuhan keluarga lebih sejahtera cukup sandang, pangan dan papan. Dalam hal ini pencapaian indikator rata –rata jumlah anak perkeluarga menjadi target

Pemerintah

Kabupaten

Bintan

melalui

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Berencana dengan menetapkan (5 )lima tujuan : 1. Meningkatkan kemampuan keluarga melalui program keluarga berencana menuju terwujudnya keluarga berkualitas, sejahtera dan mandiri. 2. Meningkatnya

pembangunan

infrastuktur

berbasis

pemberdayaan

masyarakat. 3. Meningkatkan usaha ekonomis produktif perorangan maupun kelompok. 4. Meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan. 5. Meningkatkan kerjasama lintas sektor terkait dalam menunjang program pemberdayaan masyarakat, perempuan dan KB. Program Pemerintah adalah Keluarga Berencana , untuk menunjang percepatan partisipasi masyarakat menjadi akseptor KB, ketersediaan alat kontrasepsi sangat dibutuhkan , sehingga kebutuhan masyarakat akan alat kontrasepsi senantiasa terpenuhi,

untuk

itu

Pemerintah

Kabupaten

Bintan

melalui

BPMPKB

mengalokasikan anggaran untuk pengadaan alat kontrasepsi sebanyak empat jenis yaitu : 1. IUD 2. IMPLANT 3. Suntik KB 4. Pil KB Yang semunya didistribusikan ke Puskesmas yang ada di Kabupaten Bintan. Untuk partisipasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemakaian alat kontrasepsi kondom pencapaiannya 1,2 dari target sebesar 2,8 melihat kondisi tersebut ternyata angka partisipasi pria dalam program KB khususnya dalam pemakaian kondom masih Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 190

190

belum mencapai target yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan itu perlu adanya peningkatan advokasi komunikasi dan Edukasi (KIE) tentang tingkat partisipasi pemakaian alat kontrasepsi kondom. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Kurangnya Tenaga Penyuluh KB di Desa /Kelurahan di Kabupaten Bintan. 2. Tenaga Penyuluh KB yang ada masih berstatus honorer. Solusi 1. Mengusulkan Tenaga penyuluh KB dari Formasi Jabatan CPNS. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dari 51,65% menjadi 59,79% Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja

Target



%

Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL

100%

100%

100%

100%

Sasaran yang hendak dicapai dalam upaya pengendalian lingkungan hidup adalah : 1. Melaksanakan standar Pelayanan minimal Lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah pencemaran lingkungan hidup baik air,udara dan tanah sehingga masyarakat menperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. 2. Melindungi sumber daya alam dari kerusakan dan mengelola kawasan konservasi yang sudah ada. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal, untuk Tahun 2014 tercapai 100% sedangkan untuk Tahun 2013 cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal juga 100 % .untuk Tahun 2015 cakupan pengawasan terhadap AMDAL juga 100 %. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal ini dicapai melalui : 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 191

191

2. Program Pengawasan Pemanfaatan SDA dengan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA. Pengawasan yang dilakukan atas 62 perusahaan dengan kategori pengawasan pada perusahaan yang melakukan pengelolaan limbah B3 yang telah menerapkan AMDAL. Hal ini dilakukan untuk pemenuhan misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan adalah : 1. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan , dengan menekankan pada ekonomi hijau. 2. Melakukan

koordinasi

dan

kemitraan

dalam

rantai

nilai

proses

pembangunan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan. 3. Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaransumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. 4. Melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik serta mengembangkan sumber daya dan lingkungan hidup. Kualitas Lingkungan hidup saat ini dimulai secara kuantitatif menggunakan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)

tiga indikator

yang menjadi dasar

penilaian IKLH adalah mencapai aspek udara, air sungai dan tutupan hutan. SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DARI 51,65% MENJADI 59,79% SUDAH TERCAPAI pencapaian sasaran ini melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan hasil capaian indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup adalah indikator : NO 1 2

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Jumlah Status Lingkungan Hidup Daerah ( SLDH) Pesentase penduduk berakses air minum

7

14

200

96%

93,74%

98.67%


Bab 3 - 192

192

3

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menanti persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menanti persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran udara Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahandan atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan. Jumlah Kelompok masyarakat dan lembaga kemasyarakatan perlu lingkungan hidup Jumlah Kelompok masyarakat bersama Pemda yang terlibat dalam 3R ( Radvce,Revce, Recyce) Jumlah Perusahaan yang dapat pengawasan kinerja penataan pengelolaan B3 kegiatan minyak dan gas Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

4

5

6

7

8

9

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6

6

100

6

20

333

62

62

100

90%

90%

100

Permasalahan dan Solusi  Permasalahan 1.

Minimnya SDM sebagai analis laboratorium lingkungan maupun peralatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 193

193

untuk pengujian pencemaran untuk mendukung kegiatan pengendalian kualitas lingkungan hidup dan pengaduan masyarakat; 2. Belum tersedianya laboratorium lingkungan yang memadai; 3. Masih rendahnya kesadaran pengusaha industri/pemrakarsa kegiatan/badan usaha dalam mengelola lingkungan dan penyampaian pelaporan; 4. Kurangnya sosialisasi tentang Lingkungan Hidup dimasyarakat. 5. Keberhasilan

pengelolaan

lingkungan

hidup

sangat

ditentukan

oleh

komitmen bersama dan sinergisitas dalam pelaksanaan program pengelolaan lingkungan dari seluruh pemangku kepentingan. Dalam kenyataan yang ada, hal ini masih sangat kurang sehingga pengelolaan lingkungan masih berjalan secara parsial dan kurang sinergi; 6. Pelanggaran terhadap tata ruang dan tata guna lahan yang merupakan pemicu awal timbulnya pencemaran/kerusakan lingkungan; 7. Pemahaman yang keliru tentang produksi ramah lingkungan. Bagi sebagian besar para pelaku usaha, masyarakat dan para pengambil kebijakan masih beranggapan bahwa melakukan proses produksi yang ramah lingkungan memerlukan biaya yang mahal dan memperbesar ongkos produksi sehingga memperkecil keuntungan atau menghambat investasi. Pemahaman yang seperti ini merupakan tantangan dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan; 8. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap fungsi dan keberadaan Bank Sampah di Kabupaten Bintan sehingga banyak masyarakat yang belum mengerti tentang arti pentingnya 3R didalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar. 9. Kurangnya dukungan anggaran karena adanya keterbatasan kemampuan anggaran daerah Kabupaten Bintan dalam mendukung operasional Bank Sampah. 10. Kurangnya armada pengangkutan sampah sehingga terdapat

wilayah –

wilayah kecamatan di Kabupaten Bintan yang masih belum terlayani dalam hal pengangkutan sampahnya. 11. Belum adanya TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) sampah di Kabupaten Bintan wilayah utara yang meliputi Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Seri Kuala Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 194

194

Lobam dan Kecamatan Bintan Utara. 12. Dan beberapa potensi lain yang dapat di eksplor melalui utilitas sampah seperti telah terbangun gudang pemilah sampah dan adanya mesin pencacah sampah yang dapat digunakan untuk pengelolaan sampah tersebut. 

Solusi 1.

Melaksanakan koordinasi, konsolidasi dan kerjasama yang terus menerus dengan seluruh pemangku kepentingan baik dengan melakukan pertemuan koordinasi, melakukan pendekatan yang bersifat persuasif, memberikan bantuan stimulan dan

menciptakan

kerjasama

sesuai kapasitas dan

kewenangannya; 2. Melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi terkait baik di Provinsi maupun Kabupaten/kota dalam rangka pengawasan pelaksanaan peraturan terkait dengan tata ruang; 3. Melakukan pendekatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan menggunakan paradigma baru bahwa sampah dan limbah adalah merupakan sumberdaya yang masih potensial untuk dimanfaatkan dan mempunyai nilai ekonomis serta penekanan pendekatan nilai manfaat ekonomis dan sosial yang akan diperoleh bagi berbagai pihak baik jangka pendek, menengah dan panjang; 4. Perlunya penambahan SDM bidang analis laboratorium lingkungan untuk mendukung kegiatan pokok yang ada di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan; 5. Perlunya laboratorium lingkungan yang memadai untuk menunjang kegiatan pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup; 6. Memperkuat penegakan hukum bidang lingkungan hidup; 7. Perlu sosialisasi dan publikasi yang intensif kesemua Kecamatan di Kabupaten Bintan mengenai pentingnya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup di masyarakat. 8. Perlunya sosialisasi 3R yang lebih intensif kepada masyarakat dan keberadaan Bank Sampah. 9. Adanya TPA yang berbasis lingkungan dikelola dengan sistem Sanitary


Bab 3 - 195

195

Landfill. 10. Sudah terbentuk dan beroperasinya bank sampah di Kecamatan oleh BLH Kabupaten Bintan (potensi sampah terkelola). Sasaran Strategis Meningkatnya persentase sampah yang ditangani dari 83,33% menjadi 88%


Persentase penanganan sampah Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau

Target



%

88%

86,8%

88 %

100%

144.000 M2

191.351 M2

192.801 m2

132,88 %

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase penanganan sampah Rencana

pengembangan sistem persampahan

di Kabupaten Bintan

diarahkan dikelola secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat terutama diarahkan untuk membuat bak-bak sampah baik yang dilakukan secara individual maupun secara kelompok, dan pengangkutan sampah dari bak-bak sampah melalui gerobak sampah yang disediakan ke lokasi tempat pembuangan sementara (TPS). Dalam hal ini pengadaan bak amrol dan penempatannya juga dapat diperhitungkan sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Rencana pelayanan pengelolaan sampah tersebut untuk melayani sampahsampah dari rumah tangga, kawasan komersil seperti pasar dan pertokoan, perkantoran, serta pusat pemerintahan. Sedangkan sistem pengolahan persampahan untuk daerah-daerah yang belum terjangkau oleh sistem pelayanan ini, diarahkan penanganannya dilakukan melalui pengolahan secara individu atau secara komunal setempat, melalui cara pengomposan

maupun

melakukan

3R

(reduce,

reuse, recycle) dengan

menggunakan sistem Bank Sampah. Dengan sistem pengelolaan persampahan seperti ini diharapkan dapat dihindari terjadinya masalah-masalah lingkungan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 196

196

seperti pencemaran lingkungan, timbulnya genangan, gangguan estetika dan penyebaran penyakit. Beberapa program yang akan dikembangkan dalam pengembangan sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Bintan, yaitu:  Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bintan.  Pendataan Bank Sampah yang telah dikembangkan oleh

instansi

terkait.  Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingksungan secara aman bagi manusia dan lingkungan, dan telah dioperasikan seluas 5 hektar di Kecamatan Bintan Timur sedangkan 5 Hektar untuk wilayah Kecamatan Bagian Utara. Tabel 3.53 Persentase penanganan sampah No.

Tahun

Indeks

1

2015

88 %

2

2014

86,8 %

3

2013

86,2 %

4

2012

4,3 %

5

2011

4,3 %

Penanganan sampah di Kabupaten Bintan ditandai dengan pelayanan pengangkutan sampah dari seluruh TPS di Kabupaten Bintan untuk dibawa ke TPA Sei Enam untuk Kecamatan Bintan Timur dan TPA/lahan pertanian milik warga yang terdekat untuk Kabupaten Bintan wilayah utara. Penanganan sampah di Kabupaten Bintan masih belum mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2014 ke tahun 2015 yaitu sekitar 88 % dari jumlah timbulan sampah masyarakat di Kabupaten Bintan. STRATEGIS

Namun untuk SASARAN

RPJMD MENINGKATNYA PERSENTASE SAMPAH YANG

DITANGANI DARI 83,33% MENJADI 88% DAPAT TERCAPAI DI TAHUN 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 197

197

Tabel 3.54 Persentase sampah yang dikelola No.

Tahun

Indeks

1

2015

50 %

2

2014

45 %

3

2013

36,14 %

4

2012

21 %

5

2011

-

Persentase sampah yang dikelola oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan ditandai dengan jumlah sampah yang masuk ke TPA sebagai sarana prasarana pengelolaan persampahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dibandingkan sampah yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh masyarakat di Kabupaten Bintan. Dengan demikian sampah yang dapat dikelola oleh DKPP Kabupaten Bintan pada tahun 2015 belum berbeda jauh terhadap pengelolaan sampah di tahun 2014 yaitu hanya sebesar 50 %. Kendala yang dialami dalam pengelolaan sampah, antara lain: 1.

Kurangnya

armada

pengangkutan

sampah

sehingga

terdapat

wilayah – wilayah kecamatan di Kabupaten Bintan yang masih belum terlayani dalam hal pengangkutan sampahnya. 2. Belum adanya TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) sampah di Kabupaten Bintan wilayah utara yang meliputi Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Seri Kuala Lobam dan Kecamatan Bintan Utara. Tabel 3.55. Persentase volume pengurangan sampah melalui 3R No.

Tahun

Indeks

1

2015

14 %

2

2014

12 %

3

2013

4%

4

2012

4%

5

2011

-


Bab 3 - 198

198

Persentase volume pengurangan sampah melalui 3R ditandai dengan banyaknya jumlah sampah yang sudah dikelola oleh masyarakat melalui

pemberdayaan

masyarakat

dan

pembentukan

kelompok

masyarakat yang peduli terhadap lingkungan khususnya terhadap sampah. Pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang peduli lingkungan tersebut dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan. Oleh karena itu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan hanya melakukan pendataan sekunder terhadap data yang dihasilkan dari hasil pembinaan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan tersebut. Adapun kelompok masyarakat yang peduli lingkungan hidup di Kabupaten Bintan telah dibentuk sebanyak 6 kelompok yaitu Kecamatan Bintan

Timur,

Kecamatan

Toapaya,

Kecamatan

Gunung

Kijang,

Kecamatan Mantang, Kecamatan Tambelan dan Kecamatan Bintan Utara. Dan dimasing-masing Kelompok Masyarakat terdapat bagian khusus yang menangani persampahan melalui sistem 3R yang dikenal dengan Bank Sampah. Bank Sampah yang telah aktif melakukan aktifitas pengelolaan sampah yaitu di Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Bintan Timur sebanyak

±14 unit. Dari keseluruhan Bank Sampah yang ada di

Kabupaten Bintan diperoleh data sekunder jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat adalah sebanyak sekitar

20.000 Kg (20 ton) selama

setahun. Bila dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah, maka diperoleh persentase volume pengurangan sampah melalui 3R di Kabupaten Bintan sekitar 15 %. Adapun yang menjadi kendala terhadap proses 3R di Kabupaten Bintan, antara lain: 1.

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap fungsi dan keberadaan Bank Sampah di Kabupaten Bintan sehingga banyak masyarakat yang belum mengerti tentang arti pentingnya 3R didalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar.

2. Kurangnya

dukungan

anggaran

karena

adanya

keterbatasan

kemampuan anggaran daerah Kabupaten Bintan dalam mendukung Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 199

199

operasional Bank Sampah. Tabel 3.56 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Persatuan Penduduk No.

Tahun

Indeks

1

2015

117

2

2014

62

3

2013

57

4

2012

57

5

2011

53

Kabupaten Bintan memiliki luas areal daratan 1.319,51 km2 dengan sepuluh kecamatan. Persampahan manjadi salah satu masalah utama dikarenakan belum adanya suatu sistem pengelolaan yang terpadu. Adapun sarana dan prasarana persampahan yang telah disediakan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan, antara lain : TPS (Tempat Pembuangan Sementara) sejumlah 62 unit ( 35 unit berada di Kijang Kec. Bintan Timur, 5 unit berada di Kawal Kec. Gunung Kijang, 10 unit berada di Tanjung Uban Kec. Bintan Utara, 2 unit berada di Kec. Teluk Bintan, 2 unit berada di Kec. Teluk Sebong, dan 3 unit berada di Kec. Seri Kuala Lobam, 3 unit di Kel. Sei. Lekop dan 2 unit di Kelurahan Kijang Kota di Kecamatan Bintan Timur). Truk pengangkut sampah (terdiri atas Dump truck sampah sejumlah 15 unit, Motor kaisar sampah sejumlah 12 unit, sampan sampah sejumlah 1 unit), Gerobak sampah, dan sarana pendukung lain untuk pengelolaan sampah. Menurut hasil perhitungan terhadap jumlah timbulan sampah maka diperoleh jumlah TPS yang dibutuhkan di Kabupaten Bintan adalah sebanyak 115 unit, namun sampai dengan tahun 2015 hanya terdapat 62 unit TPS (termasuk amrol) di Kabupaten Bintan. Bila dibandingkan dengan jumlah TPS pada tahun 2014 terjadi peningkatan beberapa unit dikarenakan adanya penambahan pengadaan TPS permanen dan bak amrol di Kabupaten Bintan. Kendala yang dialami dalam pengadaan TPS di Kabupaten Bintan, antara Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 200

200

lain: 1.

Adanya keterbatasan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Bintan dalam penganggaran TPS.

2. Adanya penolakan masyarakat terhadap lokasi penempatan TPS maupun

amrol

yang

direncanakan

oleh

Pemerintah

Daerah

Kabupaten Bintan sehingga sangat sulit bagi pemerintah daerah untuk mencari lokasi penempatan TPS tersebut.  Persentase Luas RTH yang di kelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian penting dari ekosistem perkotaan. RTH adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam pengggunaannya lebih bersifat terbuka. RTH meliputi taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan pemukiman, taman gedung perkantoran dan gedung komersial, lapangan olah raga, pemakaman umum, sepadan sungai, pantai dan kawasan jalur hijau. Untuk sarana ruang terbuka hijau di Kabupaten Bintan yang dikelola oleh pemerintah daerah terdiri dari 3 (tiga) Taman umum besar yang berada di Kijang Kota seluas 7, 4 ha, Taman Sakera seluas 2 ha dan Taman Seri Kuala Lobam seluas 3 ha. Serta beberapa taman kecil berupa pulau-pulau jalan yang tersebar di kecamatan Kabupaten Bintan, Ruang Terbuka Hijau juga berada di fasilitas sosial dan fasilitas umum diantaranya taman dan parkir gedung olah raga, taman mesjid raya dan lapangan olah raga. Agregat / hasil yang telah dicapai pada TA 2015 dan 5 (lima) tahun terakhir adalah: Tabel 3.57 Luas ruang terbuka hijau yang dikelola No.

Tahun

Indeks

1

2015

192.801 m2

2

2014

191.351 m2

3

2013

186.126 m2

4

2012

129.865 m2

5

2011

-


Bab 3 - 201

201

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dari tabel diatas jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang luas ruang terbuka hijau nya dikelola 191.801 M2 meningkat menjadi 192.801 M2 . adapun Ruang terbuka hijau yang dikelola di Kabupaten Bintan sampai dengan tahun 2015 adalah: 1.

Taman Kota Sakera (Kp. Bugis)

Kec. Bintan Utara

: 20.000 M2

2. Taman Kota Sekilo Kecamatan Seri Kuala Lobam : 30.000 M2 3. Taman Kota Kijang Kota Kec. Bintan Timur

: 74.000 M2

4. Pulau-pulau jalan

: 21.890 M2

di Kabupaten Bintan

5. Taman Lain-lain

: 46.911 M2

Sehingga total luas RTH yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan adalah sebesar 192.801 M2. Dengan demikian persentase luas RTH yang dikelola terhadap luas yang ditargetkan di renstra SKPD tahun 2015 (144.000 M2) yaitu sebesar 133,89 persen. Terjadi peningkatan dari luas RTH di tahun 2014 disebabkan oleh adanya penambahan pembangunan pulau-pulau jalan di beberapa lokasi di Kabupaten Bintan. Tabel 3.58 Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk No.

Tahun

Indeks

1

2015

115

2

2014

115

3

2013

120

4

2012

70,32

5

2011

-

Sementara ini pemakaman umum yang ada di Kabupaten Bintan ada beberapa pemakaman yang berada di 7 Kecamatan, namun sampai saat ini belum dikelola oleh pemerintah daerah dengan total luas makam 996.823 M2. Telah terjadi penurunan daya dukung lahan pemakaman TPU karena adanya

pertumbuhan

jumlah

penduduk

dan

meningkatnya

jumlah

penggunaaan lahan pemakaman di setiap tahunnya, sedangkan lahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 202

202

pemakaman tetap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sangat dibutuhkan adanya penambahan lahan pemakaman di Kabupaten Bintan. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Adapun masalah yang masih dihadapi dalam pencapaian sasaran dengan

performance gap sebesar 0,72 %, antara lain: 1.

Adanya penolakan masyarakat di lingkungan sekitar pembangunan lantai amrol di Kecamatan Bintan Utara terhadap adanya pekerjaan tersebut, sehingga sangat beresiko terhadap proses pembangunan dan pengelolaan fasilitas tersebut di masa yang akan datang;

2.

Adanya rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan yang berisikan bahwa pekerjaan pembuatan dokumen Lingkungan TPA dan IPLT yang telah disusun belum dapat diterima karena belum sesuai dengan Permen LH No. 05 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL;

3.

Kurangnya SDM Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan

Solusi 1.

Adanya kepastian secara tertulis pada saat perencanaan penempatan TPS dilakukan bahwa masyarakat di lingkungan sekitar lokasi TPS akan menerima dan menyetujui adanya proses pembangunan tersebut.

2.

Bahwa

sebaiknya

untuk

penganggaran

dokumen

lingkungan

untuk

pembangunan di Kabupaten Bintan terpusat kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan dikarenakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi nya terkait dokumen pengadaan dokumen lingkungan di lingkungan pemerintah daerah. 3.

Dengan semakin meningkatnya beban kerja SKPD dan kebutuhan yang tinggi terhadap peningkatan kinerja SKPD, maka dianggap perlu untuk dilakukan penambahan staf di Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 203

203

Sasaran Strategis Menurunnya Kerusakan Hutan Lindung dari 1658,8 ha menjadi 9 ha.


Persentase rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat. Kerusakan Kawasan Hutan

Target



%

74,00%

80,40%

63,62%

85,97%

48,11

26,26%

57,09%

46%

 Persentase rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan reboisasi atau hutan rakyat. Tahun 2015 Persentase rasio kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat terealisasi 63,62 % sedangkan Tahun 2014 80,40 %. Meningkatnya Luas Hutan yang ditanami Kembali (Reboisasi), Terlaksananya Pengendalian Kebakaran Hutan Lindung, Meningkatnya Jumlah Tanaman Mangrove yang ditanam dan Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan yang dilakukan Reboisasi. Pada tahun 2010 atau pada kondisi kinerja awal, luas hutan yang ditanam kembali 0 ha, dan ditargetkan pada tahun 2015 sebesar 200 Ha, realisasi luas hutan yang ditanam tahun 2015 melebihi target, yakni sebesar 750.27 Ha. Peningkatan realisasi target tersebut dengan uraian penanaman hutan sebagai berikut: Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan / Luas Lahan yang telah direboisasi : 3.868,90 ha Gerhan (Gerakan Hari Menanam Nasional) Tahun 2007 s/d 2009

=

900.00 ha


Bab 3 - 204

204

RHL (Rehabilitasi Hulan dan Lahan)

=

150.00 ha

=

487.21 ha

KBR Tahun 2011

=

510.00 ha

KBR Tahun 2012

=

633.92 ha

KBR Tahun 2013

=

437.50 ha

KBR Tahun 2013 Tahap II

=

151.50 ha

KBR Tahun 2014

=

99.25 ha

RHL (APBD 2014)

=

6.29 ha

RHL (APBN 2014)

=

205.00 ha

=

3.75 ha

RHL (APBD 2015)

=

50. 00 ha

RHL (APBN 2015)

=

150.00 ha

KBR Tahun 2015

=

58.00 ha

=

2.54 ha

=

3.94 ha

=

20.00 ha

Tahun 2010 KBR (Kebun Bibit Rakyat) Tahun 2010

Penanaman Oleh Pihak Swasta Tahun 2014

Gerakan Hari Menanam Nasional (APBN 2015) Penghijauan Lingkungan (APBD 2015) Pengembangan Hutan Rakyat (APBD 2015)

Selain itu, pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan lindung menjadi bagian yang cukup penting untuk dilaksanakan. Pada tahun 2010 atau pada kondisi kinerja awal, jumlah pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan lindung adalah sebanyak 0 kali, dan ditargetkan pada tahun 2015 sebesar 6 Kali, realisasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan lindung tahun 2015 pada 6 Hutan Lindung sebanyak 6 kali. Dengan semakin cepatnya penanganan dan pengendalian kebakaran hutan, maka potensi kerusakan hutan dapat diminimalkan. Disamping itu, penanaman Mangrove sebagai upaya mewujudkan peningkatan program Konservasi juga telah dilaksanakan. Pada tahun 2010 atau pada kondisi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 205

205

kinerja awal, luas tanaman mangrove yang ditanam kembali 470 Ha/ 1.938.600 batang, dan ditargetkan pada tahun 2015 sebesar 1.070 Ha/ 4.083.600 batang. Realisasi sampai dengan tahun 2015 adalah 994,19 Ha/3.671.100 batang. Realisasi tahun 2015 ini kurang dari target yang diharapkan. Hal ini dikarenakan adanya efisensi anggaran. Upaya pelestarian hutan yang dilaksanakan melalui penanaman pohon dan mangrove

merupakan

langkah-langkah

strategis

yang

dilaksanakan

untuk

mengurangi dampak kerusakan hutan. Kabupaten Bintan melalui BPDAS Kepri melaksanakan kegiatan KBR dan RHL yang semuanya bertujuan untuk menekan dan mengurangi kerusakan hutan. Di samping itu, Pada tahun 2015 realisasi reboisasi pada kawasan hutan lindung seluas 750.27 Ha. Sedangkan luas Hutan Lindung di Kabupaten Bintan adalah 4.490,6 Ha. Persentase kegiatan penanaman dibanding dengan luas Hutan Lindung adalah 16.71 % . Pada tahun 2010 atau pada kondisi kinerja awal Persentase Rasio Luas Kawasan Tertutup pepohonan yang dilakukan reboisasi adalah 71,53%. Sedangkan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 74% dan realisasinya adalah sebesar 63.62%. Untuk mendapatkan persentase ini adalah dengan cara Luas lahan hutan yang dilakukan Reboisasi (750.27 ha) dibagi dengan Luas kerusakan hutan akumulatif tahun 2015 sebanyak 600 Ha ditambah kerusakan hutan tahun sebelumnya sebesar 579,27 Ha yakni sebesar 1179.27 ha dikali seratus.  Meningkatnya Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS sangat dipengaruhi oleh kondisi tanaman dan vegetasi yang ada di DAS. Oleh sebab itu, Rehabilitasi kawasan DAS dan inventarisasi kerusakan DAS sangat penting dilaksanakan. Pada tahun 2010 atau pada kondisi kinerja awal luas kawasan DAS yang mengalami kerusakan adalah sebesar 74.722,17 Ha. Pada tahun 2015, ditargetkan lahan kawasan DAS yang mengalami kerusakan adalah 74.122 ha, realisasi pada tahun 2015 adalah sebesar 72.728,74 Ha. Penurunan angka kerusakan lahan kawasan DAS berkenaan dengan meningkatnya luas kawasan DAS yang dilakukan rehabilitasi. Di samping itu, Pada tahun 2010 atau pada kondisi kinerja awal luas kawasan DAS yang direhabilitasi adalah 0 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 206

206

Ha / 0 batang, ditargetkan pada tahun 2015 sebesar 600 ha/2.145.000 batang, dan tahun 2015 realisasinya adalah sebesar 1.594,27 ha/3.006.155 batang. Berdasarkan hal ini, Persentase fungsi dan daya dukung DAS pada tahun 2015 mencapai 265,71%.  Kerusakan Kawasan Hutan Kerusakan Kawasan Hutan diwilayah Kabupaten Bintan dari tahun ketahun masih bisa dikendalikan hal ini terlihat prosentase kerusakan hutan yang dapat ditekan pada tahun 2014 hingga 48,11% sedangkan pada tahun 2010 mencapai 57%. Untuk Tahun 2015 kerusakan kawasan hutan hanya 26,26 %. SASARAN STRATEGIS MENURUNNYA KERUSAKAN HUTAN LINDUNG DARI 1658,8 HA MENJADI 9 HA BELUM SEPENUHNYA TERCAPAI. DARI TARGET 1658,8 HA SAMPAI DENGAN TAHUN 2015 TEREALISASI MENURUNNYA KAWASAN HUTAN SELUAS 1058,8 HA BERARTI KERUSAKAN HUTAN DAN LAHAN KRITIS MASIH 600 HA. ATAU CAPAIANNYA 63,81 %. Pemerintah Kabupaten Bintan selalu berupaya dan melakukan penekanan terhadap kerusakan kawasan hutan. Secara umum kondisi hutan di Kabupaten Bintan masih terus mengalami tekanan tekanan dan gangguan, deforestasi terus terjadi sementara kemampuan untuk merehabilitasi hutan masih belum maksimal. Gangguan keamanan hutan di Kabupaten Bintan setiap saat terus terjadi dengan berbagai modus operandi. Menurunnya Luas Hutan Lindung yang dirambah, Menurunnya Jumlah Penebangan Liar Hutan Lindung, Menurunnya jumlah kebakaran hutan, Luas Hutan yang dilakukan Tata Batas dan Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan. Pada tahun 2010 atau pada kondisi kinerja awal jumlah hutan lindung (HL) yang dikelola berjumlah 6 Hutan Lindung, kondisi ini harus terus dipertahankan mengingat pentingnya keberadaan hutan lindung. Pada tahun 2015, ditargetkan pengelolaan hutan lindung sebanyak 6 HL dan realisasinya adalah 6 HL. Secara umum berikut adalah nama hutan lindung dan luas lahan hutan lindung di Kabupaten Bintan sebagai berikut:


Bab 3 - 207

207

Tabel.3.59 Luas Hutan Lindung di Kabupaten Bintan Tahun 2015 No.

Hutan Lindung

1

Sei Pulai

2 3 4

Gunung Lengkuas Gunung Kijang Sei Jago

5 6 7

Gunung Bintan Besar Gunung Bintan Kecil Hutan Lindung

Luas ( Ha )

Lokasi ( Kecamatan )

Keterangan

441,20 Bintan Timur

Jumlah

1.071,80 760 1.629,60 280 308 15.271,24

No. 424/Kpts-II/87 Tanggal 28 Desember 1987 Bintan Timur sda Gunung Kijang sda Bintan Utara No. 426/Kpts-II/87 Tanggal 28 Desember 1987 Teluk Bintan sda Teluk Sebong sda Bintan Utara, No. 76/MenLHKTeluk Sebong, II/2015 Tanggal 6 Teluk Bintan, Maret 2015 Toapaya

19.762

Disamping itu, Pada tahun 2010 atau pada kondisi kinerja awal, luas kawasan hutan yang dilakukan tata batas adalah sebesar 82.781,41 Ha. Ditargetkan pada tahun 2015 adalah seluas 11.292 Ha. Pelaksanaan capaian kinerja belum terlaksana, hal ini disebabkan karena, tugas pokok dan fungsi pemantapan kawasan hutan telah melekat pada BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah XII yang beralamat di Kota Tanjungpinang. Pada TA.2014, melalui dana APBD Kabupaten Bintan tersedia dana untuk kegiatan Tata Batas, namun kegiatan Tata Batas ini tidak dapat dilaksanakan disebabkan tenaga teknis di BPKH terbatas karena harus melaksanakan kegiatan yang sama di Kecamatan Mantang, Bintan Pesisir dan Bintan Timur dengan luas 20.000 ha (200 Km²) Berdasarkan KepmenLHK No.76/MenLHK-II/2015 jumlah luasan hutan (termasuk didalamnya KSA/KPA, HL, HPT, HP, HPK dan APL) dikabupaten Bintan seluas 115.869 Ha, adapun luas Hutan Lindungnya adalah sebesar 19.762 Ha. Secara umum kondisi hutan di Kabupaten Bintan masih terus mengalami tekanan tekanan

dan gangguan, deforestasi terus terjadi sementara kemampuan untuk

merehabilitasi hutan masih belum maksimal. Gangguan keamanan hutan di Kabupaten Bintan setiap saat terus terjadi dengan berbagai modus operandi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 208

208

.Terdapat beberapa gangguan keamanan hutan yang

menonjol di Kabupaten

Bintan, antara lain :

1) Penjarahan dan perambahan hutan Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum bidang kehutanan berdampak pada semakin beraninya masyarakat untuk menduduki kawasan hutan. Penjarahan dan perambahan sudah sangat mengkhawatirkan

di seluruh

Hutan Lindung yang ada di Kabupaten Bintan. perambahan kawasan hutan diantaranya adalah pendudukan kawasan hutan untuk pemukiman dan pembangunan illegal lainnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan untuk mencegah upaya perambahan hutan. Diperkirakan pada tahun 2015 penjarahan dan perambahan hutan lindung, termasuk didalamnya penebangan liar adalah sebesar 450 Ha, target 350 Ha.

2) Illegal Logging Penebangan kayu liar atau lebih dikenal dengan illegal logging masih terjadi, illegal logging terjadi karena adanya permintaan kayu cukup tinggi sedangkan disisi lain tidak terdapat produksi kayu legal di Kabupaten Bintan. Upaya patroli kehutanan telah dilaksanakan, baik secara terpadu (melibatkan berbagai unsur) maupun patroli rutin yang dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan.

3) Kebakaran hutan Kebakaran merupakan gangguan keamanan hutan yang hebat dan cepat daya rusaknya. Jika api sudah membakar hutan, maka sulit untuk dapat dipadamkan. Diperkirakan kebakaran hutan lindung di Kabupaten Bintan tahun 2015 sebesar 150 Ha (3,34%). Jumlah hutan yang terbakar tahun 2015 lebih besar dari tahun – tahun sebelumnya, karena kondisi cuaca kemarau panjang. Upaya pengendalian secepat mungkin (early responsive) menjadi factor

penting

dalam

penanganan

kebakaran

hutan.


Pelaksanaan

Bab 3 - 209

209

pengendalian kebakaran hutan telah dilaksanakan, baik melalui media massa seperti RRI (Radio Republik Indonesia) berupa himbauan agar tidak membakar hutan atau membuang punting rokok sembarangan, juga melalui spanduk dan papan peringatan yang dipasang disetiap hutan lindung di Kabupaten Bintan. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Belum dilakukannya inventarisasi menyeluruh terhadap status hak lahan masyarakat yang dilaksanakan melalui Instansi Vertikal (BPKH) /Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII. Solusi 1. Meningkatkan Koordinasi dengan instansi vertikal Kementrian Kehutanan dan melaksanakan inventarisasi dan pemetaan status lahan masyarakat. Sasaran Strategis Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan dokumen lingkungan hidup.


Target

Reklamasi Lahan Pasca 10.639 ha Tambang Perusahaan Pertambangan Yang Diaudit 9 perusahaan



%

3.242 ha

3.412ha

32,07%

0 15 Perusahaa perusahaan n

0%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Reklamasi Lahan Pasca Tambang Tabel. 3.60. Tabel Reklamasi Lahan Pasca Tambang No

Tahun

Capaian

1

2011

734 ha

2

2012

426 ha


Bab 3 - 210

210

3

2013

3.242 ha

4

2014

3.242 ha

5

2015

3.412,612 ha

Berdasarkan Tabel Diatas Pada Tahun 2013 Reklamasi Lahan Pasca Tambang sebanyak 3.242 ha dari target 6.000 ha, sedangkan Tahun 2014 Reklamsi Lahan Pasca Tambang adalah adalah 3,242 ha dari target 9.000 ha. Capaian yang sama pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 di karenakan Lahan yang sudah direklamasi dipergunakan lagi untuk pertambangan. Untuk Tahun 2015 reklamasi lahan pasca tambang hanya 3,412,612 ha atau hanya 32,07 persen . SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG SESUAI DENGAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP KHUSUSNYA LAHAN PERTAMBANGAN BELUM TERCAPAI SECARA MAKSIMAL a. karena penata lahan dan pengelolaan lingkungan hanya yaitu : 1. Persentase Reklamasi untuk bahan galian bauksit 3.114,93 ha 2. Persentase Reklamasi Untuk Bahan Galian Granit 104,182 ha 3. Persentase Reklamasi Untuk Bahan Galian pasir 193,5 ha Total luas yang direklamasi 3,412,612 ha b. Dengan terbitnya UU nomor 23 Tahun 2104 tentang Pemerintah daerah yang menetapkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang ESDM menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat dan daerah Provinsi ( pasal 14). Hal tersebutmenyebabkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan urusan pemerintah

di

bidang

pertambangan,khususnya

pelaksanaan

reklamasi

pemegang IUP. Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persusahaan Pertambangan yang diaudit Pada tahun 2014 perusahaan yang ber produksi 9 perusahaan dan pada tahun 2015 yang beroperasi 0 Perusahaan dan oleh karena itu perusahaan yang diaudit pada tahun 2015 tidak ada karena ditahun 2015 dimana perusahaan Tambang khususnya bauksit untuk penjualannya atau produksinya disetop Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 211

211

dikarenakan penjualan harus dalam bentuk alumina dan bukan barang mentah lagi sesuai dengan permen ESDM No.7 Tahun 2012 dan direvisi lagi dengan permen ESDM No. 20 Tahun 2012. Tabel 3.61. Perkembangan Perusahaan pertambangan yang diaudit.

Indikator Pencapaian

No. 1. 2. 3. 4.

Perusahaan Pertambangan yang diaudit

5.

Tahun

Target

Capaian

Ket

2011

15

15

Perusahaan

2012

15

9

Perusahaan

2013

15

9

Perusahaan

2014

15

6

Perusahaan

2015

15

0

Perusahaan

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan tahun 2016

Dari Tabel diatas untuk Tahun 2015 perusahaan Pertambangan yang di audit adalah nol perusahaan atau tidak ada perusahaan yang diaudit hal ini disebabkan : 1. Terbit UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menetapkan penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang ESDM menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi (pasal 14). Oleh karena itu sejak berlakunya kewenangan

UU

nomor

untuk

23

Tahun

melakukan

2014

kegiatan

tentang verifikasi

Pemerintah dan

audit

daerah, usaha

perkembangan Umum di Kabupaten Bintan , petunjuk teknis yang dapat dijadikan acuan setelah terbitnya UU tersebut diatas yang menyebabkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan reklamasi tidak dapat dilakukan sepenuhnya. 2. Pada Tahun 2015 seksi penataan dan konservasi pertambangan yang melaksanakan kegiatan evaluasi reklamasi pada tahun 2015 hanya sebatas melakukan inventarisasi. 3. Inventarisasi lahan bekas tambang pemegang IUP yang ada di Kabupaten Bintan untuk Tahun 2015 terdapat pemegang IUP bahan galian logam (bauksit)dan batuan (granit dan pasir). 4. Untuk Lahan pemegang IUP yang sudah dilakukan reklamasi masih perlu dilakukan perawatan dengan pemeliharaan secara rutin dan berkesinambungan


Bab 3 - 212

212

dengan tidak hanya mengharapkan air hujan saja sebagai media penyuburan tanaman tapi juga pemupukan dan penyulaman tanaman karena dilapangan masih terlihat tanaman yang pertumbuhannya masih kecil dan kurang subur, kurang cover crop sebagai tanaman penutup disekitar tanaman induknya. Hal ini mempengaruhi persentase capaian keberhasilan reklamasi pemegang IUP, namum sebagaimana diseutkan banyak IUP yang telah berakhir masa berlakunya sehingga perawatan dan pemeliharaan tidak dapat diawasi. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : 1. Terbit UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menetapkan penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang ESDM menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi menyebabkan ketidak pastian dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang pertambangan. 2. Belum

diaturnya

peraturan

yang

mengatur

tentang

ruang

lingkup

pengawasan disetiap daerah. 3. Pertambangan Tanpa izin kerap kali terkendali oleh kepeentingan pihak tertentu. Solusi : 1. Diperlukan Komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan

pengawasan sehingga tidak hanya menjadi wacana dan

pergulatan pemikiran semata-mata, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik.

B.REALISASI ANGGARAN Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2015, disesuaikan dengan Arah Kebijakan Umum Kabupaten Bintan yaitu meningkatkan efektifitas dan optimalitas pengelolaan keuangan daerah. Realisasi kebijakan tersebut dilakukan melalui program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah,

program

intensifikasi

dan

ekstensifikasi


sumber-sumber Bab 3 - 213

213

pendapatan asli daerah, program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pemerintah daerah, program peningkatan pengembangan sistem perencanaan, pelaporan dan capaian kinerja, dan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Dalam hal penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 senantiasa dianut sistem kehati-hatian dalam mengalokasikan dana. Kehati-hatian ini senantiasa dijaga agar program-program yang telah direncanakan tetap terpadu. APBD Perubahan Kabupaten Bintan Tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Pendapatan 2. Belanja Defisit 3. Pembiayaan a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan A.

Rp. 881.934.274.136.00 Rp.1.003.700.132.140, 04 Rp(121.765.858.004,04) Rp. 121.765.858.004,04 Rp. 0,00 Rp. 121.765.858.004,04

Pengelolaan Pendapatan Daerah Intenfikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Guna memenuhi pencapaian target penerimaan pendapatan daerah, tidak terlepas dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015, baik itu menyangkut upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi dan beberapa kegiatan lainnya, diantaranya: 1. Melaksanakan penataan pengelolaan maupun potensi komponen pendapatan; 2. Pendataan pada tempat-tempat usaha wajib pajak untuk meyakini omset penjualan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak; 3. Melaksanakan pendataaan administrasi pajak dan retribusi daerah; 4. Pembinaan wajib pajak yang meliputi cara pengisisan SPTPD yang baik dan benar, kewajiban membayar pajak secara periodik, perhitungan omset yang kena pajak; 5. Pemeriksaan wajib pajak pada wajib pajak yang menghitung pajak sendiri (MPS) dan dilakukan secara rutin; 6. Sosialisasi peraturan perpajakan dan retribusi daerah;


Bab 3 - 214

214

7. Melakukan

monitoring

dan

evaluasi

terhadap

administrasi

pengelolaan pungutan PBB sektor pedesaan dan perkotaan; 8. Melakukan monitoring atas pendapatan daerah secara periodik untuk dilakukan evaluasi dan merumuskan rencana tindaknya; 9. Melaksanakan

koordinasi

dengan

Pemerintah

Pusat

maupun

Propinsi dalam rangka perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU); 10. Melaksanakan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat maupun Propinsi tentang penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak; 11. Melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait agar kegiatan operasional dapat berlangsung dengan efektif baik secara horisontal maupun vertikal antar level pemerintahan serta kalangan profesi yang memiliki pengaruh terhadap upaya peningkatan penerimaan daerah; Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Sebagaimana yang tertera dalam Kebijakan Umum Anggaran tahun 2015 terdapat peningkatan pendapatan daerah sebesar 1,17% dari tahun anggaran yang lalu. Peningkatan tersebut terdiri dari gabungan atas peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 6,32%, dana perimbangan mengalami penurunan sebesar -10,46% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan sebesar 53,35% dibandingkan target penerimaan tahun 2014. Adapun target penerimaan daerah tahun 2014 dan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.62 : Target Penerimaan Daerah Tahun 2014 dan 2015 NO 1

KOMPONEN Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah

TARGET 2014 166.125.051.486,00 123.972.215.479,00 11.683.000.000,00

%

2015 176.628.479.855,00 135.368.000.000,00 9.442.000.000,00


106,32 109,19 80,82

Bab 3 - 215

215

Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah 2

3

Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Jumlah

10.888.801.932,00

10.888.801.932,00 100,00

19.581.034.075,00 590.383.075.781,00 268.114.834.781,00

20.929.677.923,00

106,89

528.653.805.619,00 173.897.638.619,00

89,54

304.974.241.000,00 17.294.000.000,00

290.035.577.000,00 64.720.590.000,00

64,86 95,10 374,24

115.192.206.171,00

176.651.988.662,00

153,35

881.934.274.136,00

101,17

871.700.333.438,00

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2015 Dalam hal realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 dan 2015, jika dibandingkan maka realisasi pendapatan daerah tahun 2015 mengalami penurunan sebesar -11.69%. Realisasi tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) mengalami penurunan sebesar -2,91%, dana perimbangan mengalami penurunan sebesar -16,53%, akan tetapi lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan sebesar 0,79%. Penurunan realisasi penerimaan dari dana perimbangan terutama disebabkan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang hanya mencapai 52,16% dari tahun sebelumnya dan Dana Alokasi Khusus yang hanya mencapai 95,10% dari tahun sebelumnya. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan sebesar 0,79% terutama disebabkan oleh realisasi Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun 2015 sebesar Rp.10.806.783.000,00 yang tahun sebelumnya belum pernah ada. Adapun Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.63 : Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 dan 2015 (dalam rupiah) NO

KOMPONEN

REALISASI


% Bab 3 - 216

216

2014 1

2

3

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Jumlah

Sumber :

2015

191.074.783.205,25

185.523.317.169,12

97,09

146.315.996.740,77 12.980.176.973,09

137.520.270.491,77 9.081.792.543,00

93,99 69,97

11.240.195.772,00

13.411.204.438,00 119,31

20.538.413.719,39

25.510.049.696,35

124,21

596.250.029.822

497.680.184.131,00

83,47

273.981.788.822,00

142.922.557.131,00

304.974.241.000,00 17.294.000.000,00

290.035.577.000,00 64.722.050.000,00

52,16 95,10 374,25

96.696.624.974,12

97.455.866.381,00

100,79

884.021.438.001,37

780.659.367.681,12

88,31


Untuk mengetahui penerimaan pendapatan asli daerah yang diperoleh melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.64: Realisasi pendapatan asli daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2015 (dalam rupiah) yang masuk ke rekening Kas Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH NO

SKPD

1

DPPKD

2

DINAS KESEHATAN

3 4 5

BPMPD DINAS PERHUBUN GAN DINAS PEKERJAAN UMUM Total

SELISIH LEBIH/(KURAN G)

TARGET

REALISASI

159.362.901.932,00

168.638.217.479,1 2

250.000.000,00

170.036.000,00

(79.964.000,00)

3.950.000.000,00

4.596.067.276,00

646.067.276,00

4.992.000.000,00

4.126.149.187,00

(865.850.813,00)

100.000.000,00

145.020.000,00

45.020.000,00

177.675.489.942, 12

9.020.588.010,12

176.628.479.855,0 0


9.275.315.547,12

Bab 3 - 217

217

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2015 Disamping Pendapatan Asli Daerah pada tabel diatas Pemerintah Kabupaten Bintan juga menetapkan target pendapatan operasi dan pendapatan dari Dana Kapitasi JKN yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga realisasinya tidak masuk melalui mekanisme disetorkan ke Kas Daerah. Tabel 3.65. Realisasi pendapatan asli daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2015 (dalam rupiah) yang tidak masuk ke rekening Kas Daerah (Pola Pengelolaan Keuangan BLUD)

No

SKPD

PENDAPATAN ASLI DAERAH REALISASI

LEBIH/(KURA NG

74.634.796,00

712.728.786,00

638.093.990,00

3.034.098.100, 00

2.931.958.263,0 0

(102.139.837,00 )

663.820.000,00

644.947.969,00

405.302.798,00

320.757.685,00

969.036.982,00

535.296.085,00

(433.740.897,0 0)

859.890.000,00

628.598.449,00

(231.291.551,00 )

362.058.194,00

294.379.001,00

1.679.371.849,0 0

1.765.995.553,0 0

86.623.704,00

8.048.212.719,0 0

7.834.661.791,0 0

(213.550.928)

TARGET BLUD DANA BERGULIR (DPPKD)

1. 2. 3. a b

BLUD RSUD BINTAN DINAS KESEHATAN BLUD PUSKESMAS TELUK SEBONG BLUD PUSKESMAS TELUK SASAH BLUD PUSKESMAS KIJANG

c BLUD PUSKESMAS TANJUNG UBAN d BLUD PUSKESMAS KAWAL e f.

GABUNGAN 10 PUSKESMAS NON BLUD (Pendapatan Kapitasi JKN) Total

SELISIH

(18.872.031,00) (84.545.113,00)

(67.679.193,00)

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2015 Dengan melihat tabel di atas dapat diketahui bahwa perolehan paling tinggi baik jumlah rupiah maupun prosentase pencapaian target adalah perolehan dari


Bab 3 - 218

218

pendapatan yang dikelola oleh DPPKD, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pemasalahan dan Solusi Permasalahan permasalahan pendapatan daerah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bintan pada saat ini antara lain sebagai berikut: 1. Belum tersedianya secara keseluruhan peraturan dan prosedur yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Terdapat beberapa jenis pungutan pada sektor retribusi daerah yang belum dapat diberdayakan, hal ini disebabkan tidak tersediaanya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat. 3. Tidak terkosentrasinya wajib pajak dan wajib retribusi yang disebabkan karena letak geografis Kabupaten Bintan yang cukup luas, sehingga terdapat hambatan dalam mensosialisasikan Perda-Perda pungutan oleh dinas dan instansi tekait, sehingga berakibat pada kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi untuk melaksanakan kewajibannya.

solusi Solusi untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut: 1. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan dinas dan instansi terkait dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah. 3. Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara terus menerus dalam meningkatkan kualitas pelayanan. 4. Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara intensif. B.

Pengelolaan Belanja Daerah 1.

Kebijakan Umum Pengelolaan Belanja Daerah Kebijakan Umum Belanja Daerah diprioritaskan untuk menunjang Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 219

219

efektivas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Dengan mempertimbangkan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya serta permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi, maka pada tahun 2014 kebijakan yang

dilaksanakan

melalui peningkatan belanja prioritas untuk: 1. peningkatkan aksesabilitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpendapatan rendah; 2. pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat usaha ekonomi lemah seperti pedagang, usaha kecil dan menengah, petani, serta nelayan; 3. pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sanitasi, air bersih, serta listrik di wilayah kantong-kantong kemiskinan, desa-desa dan pulau terpencil; 4. peningkatan kapasitas, kompetensi, dan kinerja aparatur pemerintah daerah khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; Keempat prioritas di atas menjadi sasaran utama dalam pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2014. Disamping prioritas tersebut pemerintah daerah juga memperhatikan beberapa prioritas yang perlu

menjadi

perhatian daerah sejalan dengan prioritas nasional, prioritas dimaksud adalah: a. penanggulangan kemiskinan; b. Peningkatan ketahanan pangan; c.

perbaikan iklim investasi dan iklim usaha;

d. peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana; e. pembangunan daerah tertinggal, terluar, terdepan dan pasca konflik; f.

Pengembangan kebudayaan, kualitas dan inovasi teknologi; Berbagai prioritas tersebut merupakan upaya untuk mengarahkan

program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 220

220

anggaran 2014 dalam rangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RPJMD tahun 2011-2015 serta RKPD tahun 2014 yang selanjutnya diformulasikan kedalam Kebijakan Umum APBD. Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien serta harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan secara profesional, partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah telah ditetapkan arah dan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah. Arah dan kebijakan umum belanja daerah adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dari sisi perencanaan belanja, ditunjukan dari alokasi belanja berdasarkan bidang urusan pemerintahan maupun kelompok belanja. Tabel 3.66 : Alokasi anggaran belanja berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2015 URAIAN URUSAN WAJIB PENDIDIKAN Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pekerjaan Umum KESEHATAN Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pekerjaan Umum PEKERJAAN UMUM Dinas Pekerjaan Umum PERUMAHAN RAKYAT Dinas Pekerjaan Umum PERENCANAAN PEMBANGUNAN

TAHUN 2015 ANGGARAN (Rp) 954.554.604.709,04 264.893.290.659,04 261.018.990.659,04 3.874.300.000,00 128.392.843.447,00 90.845.252.108,00 23.834.058.339,00 13.713.533.000,00 90.287.139.420,00 90.287.139.420,00 13.794.197.500,00 13.794.197.500,00 18.256.470.790,00


% 95,10 26,39

12,79

9,00 1,37

1,82

Bab 3 - 221

221

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan LINGKUNGAN HIDUP Badan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil SOSIAL Dinas Sosial PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana KETENAGAKERJAAN Dinas Tenaga Kerja KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan PENANAMAN MODAL Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah KEBUDAYAAN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan PEMUDA DAN OLAH RAGA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN DPRD Kepala Daerah dan Wakil Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Kepegawaian Daerah Inspektorat Daerah Kecamatan Bintan Timur Kecamatan Gunung Kijang Kecamatan Teluk Bintan Kecamatan Bintan Utara Kecamatan Teluk Sebong Kecamatan Tambelan Kecamatan Seri Kuala Lobam Kecamatan Toapaya Kecamatan Bintan Pesisir Kecamatan Mantang KETAHANAN PANGAN

18.256.470.790,00 15.737.113.550,00 15.737.113.550,00 28.067.045.333,00 7.182.715.532,00 20.884.329.801,00 5.570.543.062,00 5.570.543.062,00 6.534.257.815,00 6.534.257.815,00 1.836.034.810,00

1,57 2,80

0,56 0,65 0,18

1.836.034.810,00 7.698.364.500,00 7.698.364.500,00 7.986.228.974,00

0,77 0,80

7.986.228.974,00 7.259.083.932,00 7.259.083.932,00 8.737.897.220,00 8.737.897.220,00 2.618.120.000,00 2.618.120.000,00 30.103.245.608,00

0,72

3,00

6.944.685.960,00 15.945.467.609,00 7.213.092.039,00 296.396.260.710,00

29,53

0,87 0,26

7.590.404.000,00 784.226.000,00 22.409.125.980,00 56.586.569.760,00 144.037.134.313,00 13.755.123.136,00 6.259.916.841,00 7.711.772.880,00 4.748.770.320,00 4.288.631.160,00 6.687.345.720,00 4.079.955.320,00 3.470.002.520,00 3.989.750.120,00 4.225.625.320,00 2.722.730.800,00 3.049.176.520,00 7.873.374.436,00


0,78

Bab 3 - 222

222

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana KEARSIPAN Kantor Perpustakaan dan Arsip

URUSAN PILIHAN

PERTANIAN Dinas Pertanian dan Kehutanan KEHUTANAN Dinas Pertanian dan Kehutanan ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Dinas Pertambangan dan Energi PARIWISATA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KELAUTAN DAN PERIKANAN Dinas Kelautan dan Perikanan PERDAGANGAN Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan JUMLAH

7.873.374.436,00 10.079.105.195,00 10.079.105.195,00

1,00

2.433.987.748,00 2.433.987.748,00 49.145.527.431,00 10.132.746.371,00 10.132.746.371,00 2.115.443.975,00 2.115.443.975,00 7.948.317.805,00 7.948.317.805,00 4.627.567.200,00 4.627.567.200,00 23.629.112.080,00 23.629.112.080,00 692.340.000,00 692.340.000,00

0,24

1.003.700.132.140,04

4,90 1,01 0,21 0,79 0,46 2,35 0,07

100,00

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2015 Pengalokasian Belanja Daerah Tahun 2015 terdiri atas: a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk membiayai belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Pengalokasian belanja pegawai mengalami peningkatan, kebijakan ini lebih disebabkan karena penambahan jumlah pegawai dan perhatian pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kinerja pegawai dengan memberikan insentif ataupun tambahan penghasilan atas beban kerjanya. Terhadap komponen belanja bunga tidak dialokasikan anggaran tersebut pada tahun 2015, sedangkan untuk bantuan sosial dan hibah pemerintah daerah mengambil kebijakan tetap mengalokasikan anggarannya hal ini diupayakan guna memberikan perhatian kepada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 223

223

masyarakat kurang mampu atas beban ekonomi yang terus bertambah akibat kenaikan harga-harga serta perbaikan strata sosial dalam masyarakat. Untuk belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan hal ini diupayakan guna membantu proses demokratisasi dan otonomi pemerintahan desa yang mana pada tahun yang bersangkutan sebagian desa mengalami pergantian kepemimpinannya dan telah mulai dilaksanakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Sedangkan pada belanja tidak terduga pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran sesuai dengan

kondisi

dan

pengembalian

pendapatan

tahun-tahun

sebelumnya. b. Kebijakan Belanja Langsung Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dianggarkan untuk belanja pegawai dalam bentuk honoraium/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Tabel 3.67: Prosentase Alokasi Anggaran Belanja berdasarkan bagian belanja APBD tahun 2015 URAIAN

Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Kependudukan dan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial Ketenagakerjaan

PERSENTASE TERHADAP TOTAL Belanja Tidak Belanja Langsung Langsung

%

19,28 4,44 0,55 0,46 0,49 0,55 0,33 -

7,11 8,35 8,44 1,37 1,36 1,08 2,24 0,23 0,18

26,39 12,79 9,00 1,37 1,82 1,57 2,80 0,56 0,18

0,21 0,31

0,44 0,45

0,65 0,77


Bab 3 - 224

224

URAIAN Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Umum Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kearsipan Pertanian Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Pariwisata Kelautan dan Perikanan Perdagangan

PERSENTASE TERHADAP TOTAL

%

0,38

0,41

0,80

0,32 0,33 1,92

0,40 0,54 0,26 1,08

0,72 0,87 0,26 3,00

17,72 0,39 0,27

11,81 0,39 0,73

29,53 0,78 1,00

0,11 0,48 0,30 0,50 49,37

0,13 0,53 0,21 0,49 0,46 1,85 0,07 50,63

0,24 1,01 0,21 0,79 0,46 2,35 0,07 100,00

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2015 Alokasi tersebut di atas dapat dilihat dari kebijakan belanja dari urusan pemerintahan daerah dan satuan kerja perangkat daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan. Tabel 3.5: Kebijakan program dan kegiatan belanja APBD tahun 2015 berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan

KODE 1 1,1 1.1.1 1.1.1.01 1.1.1.02 1.1.1.03 1.1.1.05 1.1.1.06 1.1.1.15 1.1.1.16 1.1.1.17 1.1.1.18

URAIAN Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal


Bab 3 - 225

225

1.1.1.20 1.1.1.20 1.1.1.22 1.1.1.23 1.1.1.24 1.1.1.25 1,2 1.2.1 1.2.1.01 1.2.1.02 1.2.1.03 1.2.1.05 1.2.1.06 1.2.1.16 1.2.1.19 1.2.1.20 1.2.1.33 1.2.1.34 1.2.1.35 1.2.1.36 1.2.1.37 1.2.1.38 1.2.1.39 1.2.1.40 1.2.2 1.2.2.01 1.2.2.02 1.2.2.05 1.2.2.06 1.2.2.16 1.2.2.35 1.2.2.37 1.2.2.40 1,3 1.3.1 1.3.1.01 1.3.1.02 1.3.1.03

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pelayanan Kepemudaan Program Penyediaan dan Pemberdayaan Sekolah dan Prasarana Pendidikan Lain Program Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan/Pendidikan Tinggi Penunjang Sektor - sektor Unggulan Program Kejar Paket Kesehatan Dinas Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Gizi dan Kesehatan Keluarga Program Pengendalian Penyakit Program Penyehatan Lingkungan Program Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi Masyarakat Miskin Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Program Pengawasan dan Pembinaan Peredaran sediaan Farmasi dan Makanan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Manajemen Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Program Manajemen Kesehatan Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur


Bab 3 - 226

226

1.3.1.05 1.3.1.06 1.3.1.15 1.3.1.18 1.3.1.21 1.3.1.22 1.3.1.23 1.3.1.27 1.3.1.28 1.3.1.32 1.3.1.33 1.3.1.34 1.3.1.35 1.3.1.35 1.3.1.36 1.3.1.37 1,6 1.6.1 1.6.1.01 1.6.1.02 1.6.1.03 1.6.1.05 1.6.1.06 1.6.1.15 1.6.1.20 1.6.1.21 1.6.1.22 1.6.1.23 1.6.1.28 1.6.1.30 1.6.1.31 1.6.1.32 1.6.1.35 1.6.1.36 1,7 1.7.1 1.7.1.01

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pembangunan jalan dan jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program Penyehatan Lingkungan Permukiman Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman Program Penyediaan dan Pemberdayaan Sekolah dan Prasarana Pendidikan Lain Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengendalian Banjir Program Pembangunan Drainase dan Gorong - gorong Jalan Program Peningkatan Kapasitas Bidang Kepekerjaan Umum Program Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Umum/Sosial Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Program Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Program Pembangunan Sarana Kantor Pemerintahan Ibukota Program Peningkatan Perencanaan Teknis Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pengembangan data/informasi Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial dan budaya Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sumber Daya Alam Program Inventarisasi Sumber Daya Alam Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Perhubungan Dinas Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Bab 3 - 227

227

1.7.1.02 1.7.1.03 1.7.1.05 1.7.1.06 1.7.1.17 1.7.1.18 1.7.1.21 1.7.1.23 1.7.1.25 1.7.1.26 1,8 1.8.1 1.8.1.01 1.8.1.02 1.8.1.03 1.8.1.05 1.8.1.06 1.8.1.15 1.8.1.16 1.8.1.19 1.8.1.26 1.8.1.27 1.8.4 1.8.4.01 1.8.4.02 1.8.4.03 1.8.4.05 1.8.4.06 1.8.4.15 1.8.4.25 1.8.4.31 1.10. 1.10.1 1.10.1.01 1.10.1.02 1.10.1.03 1.10.1.05

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pogram peningkatan pelayanan angkutan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program Peningkatan Perencanaan Teknis dan Kebijakan Bidang Perhubungan Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kebandarudaraan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Peningkatan Prasarana Penerangan Jalan Umum Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Bab 3 - 228

228

1.10.1.06 1.10.1.15 1.10.1.16 1.10.1.17 1,13 1.13.1 1.13.1.01 1.13.1.02 1.13.1.03 1.13.1.05 1.13.1.06 1.13.1.16 1.13.1.22 1.13.1.23 1.13.1.24 1,14 1.14.1 1.14.1.01 1.14.1.02 1.14.1.03 1.14.1.05 1.14.1.06 1.14.1.16 1.14.1.17 1.14.1.18 1.14.1.19 1.14.1.23 1,15 1.15.1 1.15.1.01 1.15.1.02 1.15.1.03 1.15.1.05 1.15.1.06 1.15.1.16

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil Program Pengawasan Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil Sosial Dinas Sosial Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Program Pendidikan Pelatihan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Lapangan Pekerjaan Sesuai Kapasitas Lokal Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUKM


Bab 3 - 229

229

1.15.1.20 1.15.1.20 1.15.1.21 1.15.1.22 1.15.1.23 1,16 1.16.1 1.16.1.01 1.16.1.02 1.16.1.03 1.16.1.05 1.16.1.06 1.16.1.15 1.16.1.16 1.16.1.19 1.16.1.20 1.16.1.21 1,17 1.17.1 1.17.1.01 1.17.1.02 1.17.1.03 1.17.1.05 1.17.1.06 1.17.1.15 1.17.1.16 1.17.1.19 1.17.1.20 1.17.1.21 1,19 1.19.1 1.19.1.01 1.19.1.02 1.19.1.03 1.19.1.05 1.19.1.06 1.19.1.17 1.19.1.26

Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Program Peningkatan Wirausaha dan Usaha Mikro Kecil Menengah Program Pengembangan Sarana Distribusi Pengelola Pasar Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Pengawasan dan Pengendalian Insvestasi Peningkatan Pelayanan Non Perizinan Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pengembangan pemasaran pariwisata Program pengembangan destinasi pariwisata Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya,Seni dan Perfilman Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Program Kesejahteraan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pengembangan wawasan kebangsaan Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik


Bab 3 - 230

230

1.19.1.27 1.19.3 1.19.3.01 1.19.3.02 1.19.3.03 1.19.3.05 1.19.3.06 1.19.3.16 1.19.3.24 1.19.3.25 1.19.4 1.19.4.01 1.19.4.02 1.19.4.03 1.19.4.05 1.19.4.06 1.19.4.32 1.19.4.33 1,2 1.20.3 1.20.3.01 1.20.3.02 1.20.3.03 1.20.3.05 1.20.3.06 1.20.3.15 1.20.3.26 1.20.4 1.20.4.01 1.20.4.02 1.20.4.03 1.20.4.05 1.20.4.06 1.20.4.18 1.20.4.26

Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama Satuan Polisi Pamong Praja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program Penegakan Peraturan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Polisi Pamong Praja Program Pembinaan Potensi Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Penanggulangan Bencana Program Mitigasi Bencana Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Sekretariat DPRD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan


Bab 3 - 231

231

1.20.4.52 1.20.4.62 1.20.4.63 1.20.4.69 1.20.4.70 1.20.4.76 1.20.4.77 1.20.4.78 1.20.4.80 1.20.4.81 1.20.5 1.20.5.01 1.20.5.02 1.20.5.03 1.20.5.05 1.20.5.06 1.20.5.17 1.20.5.18 1.20.5.39 1.20.5.57 1.20.6 1.20.6.01 1.20.6.02 1.20.6.05 1.20.6.06 1.20.6.28 1.20.6.30 1.20.6.50 1.20.7 1.20.7.01 1.20.7.02 1.20.7.03 1.20.7.05 1.20.7.06

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Program Peningkatan Kualitas Masyarakat Program Peningaktan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan Keprotokolan Program Peningkatan Pengetahuan Keagamaan Program Penataan , Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Daerah Bawahan Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekomian Program Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah Program Manajemen Aset Daerah Badan Kepegawaian Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pendidikan Kedinasan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Administrasi dan Mutasi Kepegawaian Daerah Inspektorat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


Bab 3 - 232

232

1.20.7.20 1.20.7.51 1.20.7.52 1.20.9 1.20.9.01 1.20.9.02 1.20.9.03 1.20.9.05 1.20.9.06 1.20.9.53 1.20.9.54 1.20.10 1.20.10.01 1.20.10.02 1.20.10.03 1.20.10.05 1.20.10.06 1.20.10.53 1.20.10.54 1.20.11 1.20.11.01 1.20.11.02 1.20.11.05 1.20.11.06 1.20.11.53 1.20.11.54 1.20.12 1.20.12.01 1.20.12.02 1.20.12.03 1.20.12.05 1.20.12.06 1.20.12.53 1.20.12.54 1.20.13 1.20.13.01 1.20.13.02 1.20.13.03 1.20.13.05

Program Pengawasan dan Pengendalian Internal dan Eksternal Program Pembinaan dan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Pembangunan Daerah Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kecamatan Bintan Timur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Gunung Kijang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Teluk Bintan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Bintan Utara Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Teluk Sebong Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Bab 3 - 233

233

1.20.13.06 1.20.13.53 1.20.13.54 1.20.14 1.20.14.01 1.20.14.02 1.20.14.03 1.20.14.05 1.20.14.06 1.20.14.53 1.20.14.54 1.20.15 1.20.15.01 1.20.15.02 1.20.15.03 1.20.15.05 1.20.15.06 1.20.15.53 1.20.15.54 1.20.16 1.20.16.01 1.20.16.02 1.20.16.03 1.20.16.05 1.20.16.06 1.20.16.53 1.20.16.54 1.20.17 1.20.17.01 1.20.17.02 1.20.17.03 1.20.17.05 1.20.17.06 1.20.17.53 1.20.17.54 1.20.18 1.20.18.01 1.20.18.02 1.20.18.03 1.20.18.05

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Tambelan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Seri Kuala Lobam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Toapaya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Bintan Pesisir Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Mantang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Bab 3 - 234

234

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20.18.53 Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan 1.20.18.54 Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan 1,21 Ketahanan Pangan 1.21.1 Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 1.21.1.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.21.1.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.21.1.03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.21.1.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 1.21.1.06 capaian kinerja dan keuangan 1.21.1.08 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan 1.21.1.09 Petani Program Pengembangan dan Penyuluhan Petani dan 1.21.1.10 Nelayan Program Peningkatan Penerapan Teknologi, Pertanian, 1.21.1.11 Perikanan dan Kehutanan 1,22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga 1.22.1 Berencana 1.22.1.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.22.1.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 1.22.1.06 capaian kinerja dan keuangan 1.22.1.15 Program Keluarga Berencana Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 1.22.1.17 membangun desa 1.22.1.25 Program Ketahanan Pemberdayaan Keluarga 1.22.1.27 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 1,24 Kearsipan 1.24.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 1.24.1.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.24.1.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.24.1.03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.24.1.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 1.24.1.06 capaian kinerja dan keuangan 1.24.1.20 Program Penyelenggaraan Kearsipan Daerah 1.24.1.21 Program Pengembangan Perpustakaan 2 Urusan Pilihan 2,1 Pertanian 2.1.1 Dinas Pertanian dan Kehutanan 2.1.1.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.1.1.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.18.06


Bab 3 - 235

235

2.1.1.03 2.1.1.05 2.1.1.06 2.1.1.21 2.1.1.21 2.1.1.22 2.1.1.22 2.1.1.25 2.1.1.26 2.1.1.27 2.1.1.28 2.1.1.32 2,3 2.3.1 2.3.1.01 2.3.1.02 2.3.1.03 2.3.1.05 2.3.1.06 2.3.1.17 2.3.1.18 2.3.1.19 2,5 2.5.1 2.5.1.01 2.5.1.02 2.5.1.03 2.5.1.05 2.5.1.06 2.5.1.15 2.5.1.21 2.5.1.29 2.5.1.31

Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Konservasi, Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program Inventarisasi dan Pemetaan Sumber Daya Hutan Program peningkatan produksi hasil peternakan Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan Program Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Program Pembinaan Usaha Pertambangan Umum dan Sumber Daya Mineral Program Pembinaan dan Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Program pengembangan dan pengelolaan Perikanan Tangkap Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil


Bab 3 - 236

236

2.5.1.32 2.5.1.33 2.5.1.34

Sumber

Program Penataan Ruang Laut,Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2015

Tabel 3.68 : Anggaran belanja pelayanan dasar tahun 2015 URAIAN

TAHUN 2015

%

Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pekerjaan Umum Kesehatan Dinas Kesehatan RSUD Dinas Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Sosial Dinas Sosial Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perlindungan Masyarakat Kantor Satpol PP Badan Penanggulangan Bencana Daerah

264.893.290.659,04 261.018.990.659,04 3.874.300.000,00 128.392.843.447,00 90.845.252.108,00 23.834.058.339,00 13.713.533.000,00 90.287.139.420,00 90.287.139.420,00 13.794.197.500,00 13.794.197.500,00 28.067.045.333,00 7.182.715.532,00 20.884.329.801,00

26,39

12,79

5.570.543.062,00 5.570.543.062,00 1.836.034.810,00

9,00 1,37 2,80

0,56 0,18

1.836.034.810,00 6.534.257.815,00 6.534.257.815,00 7.698.364.500,00 7.698.364.500,00 7.986.228.974,00 7.986.228.974,00 2.618.120.000,00 2.618.120.000,00 30.103.245.608,00 6.944.685.960,00 15.945.467.609,00 7.213.092.039,00


Bab 3 - 237

237

0,65 0,77 0,80 0,26 3,00

587.781.311.128,04

58,56

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2015 Dari program kegiatan tersebut diketahui bahwa program yang termasuk pelayanan dasar Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2015 penganggarannya telah mencapai 58,56% dari total anggaran. 3. Target dan Realisasi Belanja Daerah Target anggaran belanja daerah tahun anggaran 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, bahwa belanja daerah sebesar Rp.1.003.700.132.140.04 mengalami penurunan sebesar 13,43% dari tahun sebelumnya. Sedangkan dari sisi realisasi belanja berdasarkan laporan realisasi anggaran 2015 (unaudited) adalah sebesar Rp.880.964.497.441,00. Dengan demikian perbandingan antara target anggaran belanja dan realisasi belanja menunjukkan penyerapan APBD tahun anggaran 2015 sebesar 87,77%. Tabel 3.7 : Anggaran dan Realisasi belanja APBD tahun 2015 (dalam rupiah) Anggaran Setelah No Uraian Realisasi % Perubahan 5

BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung

5.1 5.1.1

Belanja Pegawai

5.1.3 5.1.4 5.1.5

Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa Belanja tidak terduga Belanja Langsung

5.1.7

5.1.8 5.2 5.2.1

Belanja Pegawai

495.514.896.020,04

420.820.950.786,00

84,93

407.475.541.897,04

357.716.683.312,00

87,79

500.000.000,00 25.280.145.680,00 7.859.900.000,00

425.208.862,00 24.375.645.680,00 3.021.804.375,00

85,04 96,42 38,45

52.399.308.443,00

35.264.046.373,00

67,30

2.000.000.000,00

17.562.184,00

0,88

508.185.236.120,00 85.596.178.865,00

460.143.546.655,00 76.086.244.842,00

90,55 88,89


Bab 3 - 238

238

5.2.2

Belanja Barang dan Jasa

249.634.412.347,00

221.930.173.265,00

88,90

5.2.3

Belanja Modal

172.954.644.908,00

162.127.128.548,00

93,74

1.003.700.132.140,04

880.964.497.441,00

87,77

Jumlah Belanja

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2015 Pemasalahan dan Solusi Kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam kebijakan umum APBD diharapkan tetap konsisten dengan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang ada dan senantiasa dinamis dalam rangka mengakomodir dinamika masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaanya. Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah tahun anggaran 2015 adalah: 1.

Dengan diberlakukannya pengelolaan keuangan yang terdesentralisasi di setiap SKPD maka dituntut kesiapan sumber daya manusia untuk melaksanakan anggaran pada setiap SKPD.

2. Regulasi atau peraturan dari pusat yang satu sama lainnya saling tidak sinkron akan dapat menimbulkan pemahaman yang multitafsir terutama dengan aparat pemeriksa. Solusi yang ditempuh adalah dengan senantiasa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan dilakukannya pendampingan oleh pihak berkompeten. 3. Sistem dan prosedur yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Bintan masih perlu perbaikan-perbaikan untuk masa yang akan datang terhadap

pengelolaan

keuangan

baik

dari

segi

perencanaan,

penatausahaan maupun pelaporan. Kondisi ini mengingat masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam hal pengelolaan keuangan daerah.


Bab 3 - 239

239

Dari permasalahan yang dikemukakan di atas, solusinya yang dapat diberikan adalah: 1.

Penatausahaan

penyediaan

informasi

sebagai

bahan

dasar

perencanaan anggaran belanja dengan meningkatkan pendataan dan kemampuan penyusunan database. 2. Peningkatan

kemampuan

sumber

daya

manusia

dalam

hal

pengelolaan keuangan daerah berbasis aplikasi komputer dengan pelaksanaan asistensi, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, workshop dan sosialisasi berkaitan dengan penganggaran. 3. Meningkatkan koordinasi dalam bentuk forum diskusi dan studi banding dengan daerah lain untuk berbagi pengalaman dalam hal pengelolaan keuangan daerah. 4. Penyempurnaan

peraturan

dan

regulasi

daerah

tentang

tata

pengelolaan keuangan daerah. C.

Pengelolaan Pembiayaan Daerah 1.

Kebijakan Umum Pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Anggaran pembiayaan neto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, dimaksud untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah. Arah kebijakan umum pembiayaan daerah tahun 2015 dimaksudkan untuk menutupi defisit angggaran dan membiayai program yang direncanakan

pada

tahun

2015

melalui

peningkatan

manajemen

pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas, serta digunakan untuk penyertaan modal dalam usaha-usaha produktif yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha sehingga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.


Bab 3 - 240

240

2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Realisasi SILPA merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran

yang

lalu

sebesar

Rp.

121.765.858.004,04.

Sedangkan

pengeluaran pembiayaan tahun 2015 tidak dianggarkan. Tabel 3.69: Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2015 (dalam rupiah) NO

URAIAN

6

PEMBIAYAAN DAERAH

6.1

Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan

6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6

6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.2 6.2.3 6.2.4

Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Neto

ANGGARAN

REALISASI

121.765.858.004,04

121.765.858.004,04

-

-

-

-

-

-

-

-

121.765.858.004,04

121.765.858.004,04

-

-

-

-

-

-

-

-

121.765.858.004,04

121.765.858.004,04

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2015


Bab 3 - 241

241

3. Permasalahan dan Solusi Dibandingkan dengan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2014 sebesar Rp.121.765.858.004,04 maka SILPA tahun 2015 mengalami penurunan menjadi hanya sebesar Rp.16.828.437.463,99 (unaudited). Penurunan jumlah SILPA tersebut disebabkan oleh penggunaan SILPA seluruhnya untuk menutup defisit belanja atas pendapatan pada APBD Perubahan tahun anggaran 2015 yang mencapai Rp.121.765.858.004,04 dan karena target penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak tercapai. Solusi atas permasalahan pembiayaan tersebut akan dilakukan optimalisasi penggunaan dana dan sebagai bahan pengkajian yang lebih lanjut berkaitan dengan penggunaan SILPA yang tidak hanya untuk menutupi defisit anggaran namun juga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan manajamen kas/investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang bagi kepentingan pembangunan Kabupaten Bintan. Optimalisasi penggunaan dana SILPA berupa Manajemen Kas yaitu menempatkan sebagian dana Kas Daerah yang belum segera dicairkan untuk mendanai kegiatan ke beberapa Bank dalam simpanan deposito bulanan. Pada tahun 2015 hasil manajemen kas berupa pendapatan bunga deposito sebesar Rp.13.188.677.809,61 atau mencapai 125,37% dari targetnya sebesar Rp.10.520.000.000,00 yang merupakan bagian dari PAD.


Bab 3 - 242

242

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014 Bab

Recommend Documents