LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

P E M E RIN T A H K A B U P A T E N K L U N GK U N G

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN KLUNGKUNG 2016

Jalan Untung Surapati Nomor 2  (0366) 21085 – 21054 SEMARAPURA

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Waca, karena atas berkat dan rahmatNya Lapoarn Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai wujud penerapan tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam TAP MPR No. IX Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung atas penggunaan anggaran selama Tahun 2016. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini telah membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2016 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 serta perbandingan lainnya dan melakukan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya. Sangat disadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016 ini masih jauh dari sempurna, sehingga dimohon masukan yang kontruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan. Semarapura, 15 Pebruari 2017 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung

I Gusti Ngurah Bagus Putra, SH NIP. 19580217 198503 1 010 i

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH-DPPKA-2016

DAFTAR ISI KAT PENGANTAR……………………………………………………………... DAFTAR ISI…………………………………………………………………….. DAFTAR TABEL……………………………………………………………….. DAFTAR GRAFIK……………………………………………………………… DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………….. RIGKASAN EKSEKUTIF……………………………………………………….

i Ii iii V Vi Vii

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………. 1.1. Latar Belakang……………………………………………. 1.2. Gambaran Umum…………………………………………. 1.2.1. Tugas dan Fungsi……………………………………… 1.2.2. Struktur Organisasi……………………………………. 1.2.3. Sumber Daya Manusia………………………………... 1.3. Sistimatika.………………………………………………..

1 1 2 4 4 14 15

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA…………………. 2.1 Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 20132018………………………………………………………..

18 18

2.1.1. Visi dan Misi…………………………………………. 2.1.2. Tujuan dan Sasaran…………………………………... 2.1.3. Strategi dan Kebijakan……………………………….. 2.2. Indikator Kinerja Utama 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2016……………………………

19 23 25 27 29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA………………………………………. 3.1 Capaian Kinerja Organisasi………………………………. 3.1.1. Capaian Kinerja Tahun 2016…………………………. 3.1.2. Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir………………... 3.1.3. Capaian Kinerja Target Rencana Strategis……………. 3.2. Analisis Kinerja Organisasi……………………………….. 3.3. Realisasi Anggaran………………………………………..

32 32 34 37 38 38

BAB IV. PENUTUP…………………………………………………………….. 4.1 Simpulan Umum………………………………………….. 4.2. Simpulan Capaian Kinerja………………………………… 4.3. Rencana Tindak…………………………………………...

61 61 62 64

ii


DAFTAR TABEL

JUDUL

HAL

1.1.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Daerah dan Tenaga Kontrak yang Menduduki Jabatan dan Staf pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016

14

1.2

Komposisi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Berdasarkan Pendidikan Tahun 2016

14

2.1

Penjelasan Pokok-pokok Visi dan Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018

22

2.2

Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2018 (Akhir RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018)

24

2.3

Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018

25

2.4

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2014-2018

27

2.5

Perjanjian Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016

30

3.1

Capaian Indikator Sasaran Strategis I Tahun 2016

34

3.2

Capaian Indikator Sasaran Sttrategis II Tahun 2016

34

3.3.

Capaian Indikator Sasaran Strategis III Tahun 2016

34

3.4

Capaian Indikator Kinerja Program

35

3.5

Capaian Indikator Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis I Tahun 2016

35

3.6

Capaian Indikator Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis II Tahun 2016

36

3.7

Capaian Indikator Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis III Tahun 37 2016

NO

iii


3.8

Capaian Kinerja Tiga Tahun terakhir (Tahun 2014-2016) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung

37

3.9

Capaian Kinerja Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung 2014-2018

38

3.10

Capaian Indikator Sasaran Strategis I Tahun 2016

39

3.11

Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 dengan Tahun 2016

40

3.12

Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013 dengan Tahun 2016

40

3.13

Capaian Indikator Sasaran Strategis II Tahun 2016

45

3.14

Capaian Indikator Sasaran Strategis III Tahun 2016

50

3.15

Penilaian Efisiensi pada Kegiatan Tahun 2016

54

3.16

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016

57

3.17

Capaian Input Kegiatan pada Sasaran Strategis I Tahun 2016

58

3.18

Capaian Input Kegiatan pada Sasaran Strategis II Tahun 2016

59

3.19

Capaian Input Kegiatan pada Sasaran Strategis III Tahun 2016

60

iv


DAFTAR GRAFIK

JUDUL

HAL

1.1


15

3.1

Perbandingan Realisasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 dengan Tahun 2016

42

3.2

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2013 dan Tahun 2016

42

3.3.

Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2014 dan Tahun 2015

42

3.4

Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota SeBali Tahun 2014 dan Tahun 2015

42

3.5

Perkembangan Target dan Realisasi Sasaran Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 – 2016

42

3.6

Target dan Realisasi Sasaran Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2014-2016

46

3.7

Target dan Realisasi Sasaran Meningkatkan pemahaman pengelolaan barang milik daerah Tahun 2014-2016

50

3.8

Grafik Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016

57

NO

v


DAFTAR GAMBAR

JUDUL

HAL

1.1

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung

17

2.1

Print Screen Publikasi Rencana Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 20132018

28

2.2

Print Screen Publikasi Kinerja Utama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2014-2018.

28

2.3

Print Screen Perjanjian Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016

30

2.4

Print Screen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016.

30

3.1

SOP Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

33

NO

Aset Kabupaten Klungkung

vi


RINGKASAN EKSEKUTIF Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yang secara nyata dan efektif diimplementasikan sejak Tahun 2001 diharapkan dapat menjadi landasan dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih baik. Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur serta dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang untuk dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pembangunan nasional yang bersifat inklusif telah mengedepankan pembangunan berdimensi kewilayahan dengan daerah sebagai pusat pertumbuhan. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung yang melaksanakan fungsi dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset telah menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja utama serta rencana kerja yang terukur dan selaras dengan organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung serta dilaksanakan setiap tahun. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabil, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016 disusun sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran selama Tahun 2016, dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung untuk meningkatkan kinerja. Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) sesuai metode kerja yang telah ditetapkan, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut : Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang didukung dengan 2 (dua) program teknis dan 15 kegiatan teknis realisasi capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 rata-rata sudah tercapai 140,39%. 5. Indikator Kinerja Utama 6. Indikator Kinerja Utama : Prosentase peningkatan pendapatan asli daerah sebesar seratus persen selama 5 (lima) tahun. Target sasaran strategis I Tahun 2016 adalah peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 45% dari realisasi Tahun 2013. Realisasinya pendapatan asli daerah pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 134.492.305.545,94 atau sudah tercapai 99,53 % dari pendapatan asli daerah pada Tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 67.401.910.318,30. Target peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 yaitu sebesar 45% dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah Tahun 2016 yaitu sebesar 99,53%, maka realisasi pendapatan asli daerah sebesar 221,17% dari Target pendapatan asli daerah Tahun 2016. Kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah pada Tahun 2013 maupun Tahun 2016 masih didominasi oleh dana perimbangan, kemudian disusul oleh lain-lain pendapatan yang sah, dan pendapatan asli daerah. vii


9.

10.

11.

Kecenderungan kontribusi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap pendapatan daerah dari Tahun 2013 dan Tahun 2016 cenderung mengalami penurunan dan pendapatan asli daerah cenderung mengalami peningkatan. Apabila pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 dan Tahun 2015 dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota se-Bali, tampak pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung menempati posisi ke 7 (tujuh) disusul oleh Kabupaten Jembrana dan Bangli Apabila dilihat dari prosentase peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota se-Bali dari Tahun 2014 ke Tahun 2015 tampak bahwa peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung menempati posisi ke 2 (dua) setelah Kabupaten Buleleng yaitu mengalami peningkatan 21,32% 7. Indikator Kinerja Utama prosentase peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah, dari target yang ditetapkan Tahun 2016 sebesar 60% sudah dapat direalisasikan sebesar 60% dengan capaian kinerja 100%. Apabila target dan realisasi Indikator Kinerja Utama dibandingkan selama 3 (tiga) tahun yaitu dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 tampak bahwa setiap tahunnya rencana tersebut sudah dapat direalisasikan sebesar 100%. 8. Indikator Kinerja Utama prosentase peningkatan pemahaman pengelolaan barang milik daerah. Dari target yang ditetapkan Tahun 2016 sebesar 60% sudah dapat direalisasikan sebesar 60% dengan capaian kinerja 100%. Apabila target dan realisasi Indikator Kinerja Utama dibandingkan selama 3 (tiga) tahun yaitu dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 tampak bahwa setiap tahunnya rencana tersebut sudah dapat direalisasikan sebesar 100%. Pada Tahun 2016 dari 29 Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung, terdapat 2 atau 6,90% kegiatan yang tidak efisien yaitu : Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Subyek dan Obyek PBB dengan TE sebesar -0,02 dan Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya dengan TE sebesar – 0,15. Efekitivitas ditentukan dari pencapaian indikator outcome. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa tahun setelahnya. Salah satu cara untuk mengukur efektivitas kegiatan adalah dengan mengadakan survey. Pada Tahun 2016 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung tidak melakukan survey. Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 tampak bahwa semuanya sudah tercapai bahkan melebihi dari rencana yang ditetapkan. Kondisi ini salah satunya juga disebabkan oleh efektifitas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016. Belanja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung pada Tahun 2016 sebesar Rp. 17.273.108.935,00 dengan rincian belanja tidak langsung berupa belanja pegawai sebesar Rp.9.194.700.116 dan Belanja langsung sebesar Rp. 8.078.408.819,-. Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp.8.150.952695,00 atau 88,65% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi belanja langsung sebesar Rp. 6.929.114.396,00 atau 85,77% dari anggaran yang ditetapkan. viii


Untuk tujuan identifikasi peluang perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang, baik capaian kinerja yang memenuhi target maupun yang tidak memenuhi target, dianalisis dan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung teknis maupun bagian tata usaha serta adanya dukungan yang baik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pemerintah daerah. Akhir kata, dengan laporan ini diharapkan pencapaian kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung pada masa mendatang dapat lebih ditingkatkan, baik melalui perbaikan pelaksanaan tugas maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja. Semarapura, 15 Pebruari 2017 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung

I Gusti Ngurah Bagus Putra, SH NIP. 19580217 198503 1 010

ix


BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih

(good governance and clean government) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain transparansi, partisipasi dan akuntabilitas telah mendorong instansi pemerintah untuk mengembangkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat dan teratur yang disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung tercantum dalam pasal 49 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 yang menyatakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk memberikan arah bagi pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran yang diamanahkan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung telah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran program serta rencana kerja yang terukur dan selaras dengan organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung serta dilaksanakan setiap tahun.

Selanjutnya, sesuai amanat Peraturan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pendapatan 1

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH-DPPKA 2016

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung atas penggunaan anggaran selama Tahun 2016. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan untuk meningkatkan kinerja.

1.2.

Gambaran Umum Dalam menjalankan fungsi pelayanan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Kabupaten Klungkung masih menghadapi beberapa kendala, namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berdasarkan identifikasi permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung dapat diuraikan sebagai berikut: 1.

Identifikasi dan Analisis Kondisi Faktor Internal. a. Kelemahan 1. Kurangnya regenerasi SDM yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset. 2. Reward dan Punishment belum disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan ukuran kinerja. 3. Lambatnya penyesuaian terhadap tuntutan peningkatan pelayanan masyarakat. 4. Kurang mengikuti diklat fungsional pendapatan, pengelolan keuangan dan aset. 5. Sarana dan prasarana tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditentukan. b. Kekuatan 1. Tersedianya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati terkait pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. 2. Pengalaman empirik dari sumber daya manusia dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

2


3. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan fungsi pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset 4. Kesiapan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja. 5. Sikap tenggang rasa dari sesama aparat cukup tinggi. 2.

Identifikasi dan analisis kondisi faktor eksternal. a. Peluang 1. Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka positif dan progresif. 2. Potensi wajib pajak dan retribusi daerah mengalami kenaikan. 3. Pusat pertumbuhan wilayah menjadi daya magnet terhadap hak dan kewajiban daerah. 4. Anggaran Pemerintah Pusat dan Propinsi cukup memadai, namun yang teralokasi ke Kabupaten Klungkung relatif kecil. 5. Minat yang tinggi dari investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Klungkung. b. Tantangan 1. Fluktuasi ekonomi makro berdampak pada ekonomi mikro. 2. Tuntutan masyarakat dalam memperoleh pelayanan prima. 3. Kebebasan mengakses informasi keuangan melalui media sosial. 4. Perubahan aturan yang cepat menyebabkan penatausahan keuangan tidak sesuai dengan kondisi yang ada. 5. Pemeriksaan oleh aparat pemeriksa dalam waktu bersamaan. Adapun solusi terhadap isu-isu strategis tersebut adalah :

1.

Optimalisasi pengawasan, pengendalian internal dan pengkoordinasian pendapatan daerah sesuai regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah;

2.

Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal;

3.

Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah;

4.

Pengkajian RAPBD untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan APBD yang akuntabel; 3


5.

Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan aset daerah sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD;

6.

Peningkatan dan optimalisasi sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan prima.

1.2.1. Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung tercantum dalam pasal 49 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 yang menyatakan : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pasal 50 yang menyatakan bahwa : dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi : a.

perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;

b.

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;

c.

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; dan

d.

pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis.

1.2.2 Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung adalah sebagai Gambar 1.1.

4


Gambar. 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung

Berdasarkan atas Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung, maka lebih lanjut diuraikan tentang uraian tugas masingmasing sampai 1 level di bawah Kepala Dinas, dengan perincian sebagai berikut : 1) Kepala Dinas mempunyai tugas : 

Menyusun rencana kegiatan tahunan dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Membagi tugas kepada sekretaris, para kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala seksi agar tugas-tugas terbagi habis dan berjalan lancar; 5




Merumuskan kebijakan keseimbangan fiscal antar desa;



Merumuskan

kebijakan

pendanaan

urusan

pemerintah

yang

menjadi

tanggungjawab bersama (urusan concurrent) antar desa; 

Merumuskan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten;



Merumuskan kebijakan investasi dan aset daerah kabupaten;



Merumuskan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten;



Merumuskan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten;



Merumuskan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan desa;



Merumuskan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent)



Memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku;



Mengkoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis;



Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;



Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;



Menginventarisasi permasalahan dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset serta mengupayakan alternative pemecahannya;



Mengevaluasi hasil kegiatan secara keseluruhan;



Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuasi dengan perintah atasan;



Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban

2) Sekretaris Dinas mempunyai tugas : 

Menyusun

rencana

kegiatan

tahunan

kesekretariatan

dinas

pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data 6


yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

Menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian;



Melaksanakan penataan orgasnisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kabupaten;



Memimpin para kepala sun bagian agar dapat menyelenggarakan tugasnya masing-masing sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;



Membagi tugas kepada kepala sub bagian agar tugas-tugas terbagi habis dan berjalan lancar;



Memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;









Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;



Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan penilaian terhadap keseluruhan kegiatan kesekretariatan dinas pendapatan, pengelolaan kuangan dan aset agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan;



Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesusai dengan perintah atasan;



Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban

3) Bidang Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya mempunyai tugas : 

Menyusun rencana kegiatan tahunan di bidang pajak daerah dan pendaptan lainnya berdasarakan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Merumuskan program operasional bidang pajak daerah dan pendapatan lainnya;



Merumuskan sasaran kegiatan di bidang pajak daerah dan pendapatan lainnya; 7




Melaksanakan pengelolaan pajak daerah kabupaten;



Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pajak daerah skala kabupaten;



Membagi tugas kepada para kepala seksi sesuai dengan pedoman kerja agar tugastugas terbagi habis;












Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;



Menginventarisasi permasalahan bidang pajak daerah dan pendaptan lainnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;






Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;



Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban

4) Bidang Retribusi Daerah mempunyai tugas : 

Menyusun rencana kegiatan tahunan di retribusi daerah berdasarakan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Merumuskan program operasional bidang retribusi daerah;



Merumuskan sasaran kegiatan di bidang retribusi daerah;



Melaksanakan pengelolaan retribusi daerah kabupaten;



Melaksanakan fasilitas, supervise, monitoring dan evalusi pelaksanaan retribusi desa;



Melaksanakan pembinaan dan pengawasan retribusi daerah skala kabupaten;



Melaksanakan evaluasi reperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya;



Membagi tugas kepada para kepala seksi sesuai dengan pedoman kerja agar tugastugas terbagi habis; 8
















Menginventarisasi permasalahan bidang retribusi daerah serta mengupayakan alternatif pemecahannya;










5) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, Data dan Pelaporan mempunyai tugas : 

Menyusun rencana kegiatan tahunan di bidang pajak bumi dan bangunan, data dan pelaporan berdasarakan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;



Merumuskan program operasional bidang pajak bumi dan bangunan, data dan pelaporan;



Merumuskan sasaran kegiatan di bidang pajak bumi dan bangunan, data dan pelaporan;



Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis intensifikasi dan ektensifikasi bagi hasil pajak bumi dan bangunan;



Membagi tugas kepada kepala seksi sesuai dengan pedoman kerja agar tugas-tugas terbagi habis;






Mengkoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis; 9










Menginventarisasi permasalahan bidang pajak bumi dan bangunan, data dan pelaporan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;









Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

6) Bidang Anggaran mempunyai tugas : 

Menyusun rencana kegiatan tahunan di bidang anggaran berdasarakan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Merumuskan program operasional bidang anggaran;



Merumuskan sasaran kegiatan di bidang anggaran;



Menyusun standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah kabupaten;






Menyusun rencana anggaran penanganan urusan pemerintah kabupaten;



Menyusun perda tentang APBD dan perubahan APBD;



Menyusun pedoman evaluasi anggaran pendapatan dan belanja (APB) desa sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah;



Mengevaluasi rancangan peraturan desa (Raperdes) tentang APB desa;



Memfasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintah desa;









Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 10







Menginventarisasi permasalahan bidang anggaran serta mengupayakan alternatif pemecahannya;










7) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas : 

Menyusun rencana kegiatan tahunan di bidang perbendaharaan berdasarakan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Merumuskan program operasional bidang perbendaharaan;



Merumuskan sasaran kegiatan di bidang perbendaharaan;



Melaksanakan pengelolaan DAU kabupaten;



Melaksanakan pengelolaan DAK;



Melaksanakan pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK;


















Menginventarisasi permasalahan bidang perbendaharaan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;







11




Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

8) Bidang Aset Daerah mempunyai tugas: 

Menyusun rencana kegiatan tahunan di bidang aset daerah berdasarakan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Merumuskan program operasional bidang aset daerah;



Merumuskan sasaran kegiatan di bidang aset daerah;



Melaksanakan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten;



Melaksanakan pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten;



Melaksanakan pengelolaan DAK;



Memfasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala kabupaten;



Melaksanakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten serta pembinaan dan pengawasan badan usaha milik desa;



Melaksanakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU kabupaten;



Melakasnakan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU kabupaten


















Menginventarisasi permasalahan bidang aset daerah serta mengupayakan alternatif pemecahannya;







12





9) Bidang Akuntasi mempunyai tugas : 

Menyusun rencana kegiatan tahunan di bidang akuntansi berdasarakan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Merumuskan program operasional bidang akuntansi;



Merumuskan sasaran kegiatan di bidang akuntansi;



Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten dan APB desa;



Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa;



Memfasilitasi penyusunan laporan keungan dan pelaksanaan APB desa;


















Menginventarisasi permasalahan bidang akuntansi serta mengupayakan alternatif pemecahannya;










13


1.2.3. Sumber Daya Manusia Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung memiliki sumber daya manusia sebanyak 99 orang, rincian selengkapnya pada Tabel 1.1, Tabel 1.2 dan Grafik 1.1. Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Daerah dan Tenaga Kontrak yang Menduduki Jabatan dan Staf pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13

Tabel 1.2.

NO 1 2 3 4 5

NAMA JABATAN

JUMLAH

Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala Sub Bagian Kepala Seksi Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Fungsional Staf PNS administrasi dan sopir Staf PNS Petugas Pungut/Sedahan Tenaga harian daerah. Tenaga Kontrak kebersihan Tenaga Kontrak Petugas Pungut/Sedahan Tenaga Kontrak Administrasi Jumlah

1 1 6 3 18 42 13 1 2 9 2 99


JABATAN Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kasubag/Kasi Staf Jumlah Persentase

S2

S1 1

1 2 1 4 4.7

6 19 36 62 72.9

D4 0

JUMLAH Sarmud D3 SLTA SLTP SD 0

6 6 7.1

13 13 15.3

0

0

Jumlah 1 1 6 21 56 85

14


Grafik. 1.1. Komposisi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Berdasarkan Pendidikan Tahun 2016

Dilihat dari pendidikan sumber daya manusia pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung sudah cukup memadai yaitu berpendidikan S1 sebanyak 62 orang (72,9%), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 13 orang (15,3%), Diploma 6 orang (7,1%) dan Strata-2 sebanyak 4 orang (4,7%).

1.3

Sistematika Penyajian. Pada dasarnya laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2016 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja 15


(performance agreement) Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian Kinerja (Tapkin) sendiri merupakan penjabaran Renstra Tahun 2013-2018. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja Tahun 2016 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika

penyajian

Laporan

Kinerja

berpedoman

pada

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas tugas, fungsi dan wewenang organisasi, aspek strategis organisasi, serta struktur organisasi.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Menjelaskan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung periode Tahun 2013-2018 dan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja untuk Tahun 2016. Bab III Akuntabilitas Kinerja Menjelaskan capaian kinerja menyeluruh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016 sebagai hasil

implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam periode tersebut. Bab IV Penutup Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Kabupaten Klungkung Tahun

2016 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

16


Gambar 1.2 Alur Pikir Penyajian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2016 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung

PENDAHULUAN

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA RENTRA 2013-2018

BAB I

BAB II

PERJANJIAN KENERJA 2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PENUTUP

BAB IV

17


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyebutkan bahwa kepala satuan kerja perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan fungsinya untuk periode lima tahun. Menindaklanjuti Undang-undang tersebut, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2013-2018 yang merupakan perencanaan jangka menengah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung periode lima tahun sesuai dengan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 456/04/H2O/2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 dan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 20132018.

2.1.

Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung sebagai

bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah telah menyusun Rencana Strategis yang sinkron dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Tahun 2013-2018, berarti Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungung telah menetapkan perencanaan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset pada periode Tahun 2013-2018 yang berarti visi yaitu keadaan umum yang diinginkan pada akhir Tahun 2018 atau

18


setelahnya, misi atau rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi, strategi atau program-program indikatif untuk mencapai visi dan misi. Perencanaan Strategis berisi visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan melalui pelaksanaan program, secara ringkas diuraikan sebagai berikut : 2.1.1. Visi dan Misi Visi adalah rumusan umum mengenai kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi. Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2013–2018 adalah : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif Dan Efisien Dengan Memperhatikan Prinsip-Prinsip Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipatif Pernyataan visi ini bermakna bahwa yang ingin diwujudkan dalam pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dikelola secara : a. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan membandingkan keluaran dengan hasil. b. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. c. Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang keuangan daerah. d. Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangundangan. e

Partisipatif artinya setiap anggota masyarakat didorong untuk lebih peka sehingga berperan dalam pembangunan. Efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif mengandung arti bahwa

dana yang tersedia harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dan mencukupi bahkan lebih sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. 19


Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung ada 4 (empat) yaitu: 1. Meningkatkan intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan daerah yang terukur dan berkwalitas. 2. Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang profesional. 3. Meningkatkan kwalitas sumber daya manusia dibidang perbendaharaan, akuntansi, aset, anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai standar pelayanan minimal.

Penjelasan masing-masing misi adalah sebagai berikut : MISI PERTAMA Meningkatkan intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan daerah yang terukur dan berkwalitas.

Misi pertama : meningkatkan intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan daerah yang terukur dan berkwalitas bermakna bahwa optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Upaya-upaya yang terus dilakukan adalah intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Intensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan cara-cara antara lain memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Ekstensifikasi dilakukan dengan usahausaha menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran atau menggali pajak baru. Kedua cara-cara tersebut dilakukan dengan perencanaan yang matang dan berkwalitas untuk menjamin penyediaan pendanaan bagi pembangunan daerah.

20


MISI KEDUA Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang profesional.

Misi kedua dimaknai sebagai pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki komitmen dan integritas untuk menjadi lebih baik. Perwujudan pengelolaan keuangan dan aset yang profesional juga merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang

bersih dan

akuntabel. Kondisi ini menuntut bahwa setiap pengelolaan keuangan dan aset daerah harus mampu meningkatkan sumber daya manusia, berikut sarana prasarananya serta sistem yang mendukung pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih transparan dan akuntabel

mulai

dari

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan

penatausahaan,

pertanggungjawaban hingga pengawasan (pengendalian).

MISI KETIGA Meningkatkan kwalitas sumber daya manusia dibidang perbendaharaan, akuntansi, aset, anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai standar pelayanan minimal.

Misi ke tiga : meningkatkan kwalitas sumber daya manusia dibidang perbendaharaan, akuntansi, aset, anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai standar pelayanan minimal dimaknai sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dibidang perbendaharaan, akuntansi, aset, anggaran pendapatan daerah agar memiliki keahlian dan inovasi untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya serta mempunyai inisiatif untuk selalu mengembangkan kemampuan dirinya sesuai dengan standar pelayanan minimal. Lebih lanjut visi dan misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung disajikan dalam Tabel 2.1.

21


Tabel 2.1. Penjelasan Pokok-pokok Visi dan Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 Visi Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif

Pokok-Pokok Visi

Misi

Pernyataan visi ini bermakna 1. bahwa yang ingin diwudkan dalam pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dikelola secara : a. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan membandingkan keluaran dengan hasil. b. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan 2. terendah untuk mencapai keluaran tertentu. c. Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang keuangan daerah. d. Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. e Partisipatif artinya setiap anggota masyarakat didorong untuk lebih peka sehingga berperan dalam pembangunan. Efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif mengandung arti bahwa dana yang tersedia harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dan mencukupi bahkan lebih sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

3.

Penjelasan Misi

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang terukur dan berkualitas.

bermakna bahwa optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Upaya-upaya yang terus dilakukan adalah intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Intensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan cara-cara antara lain memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemunggutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemunggutan, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Ekstensifikasi dilakukan dengan usaha-usaha menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran atau menggali pajak baru. Kedua cara-cara tersebut dilakukan dengan perencanaan yang matang dan berkwalitas untuk menjamin penyediaan pendanaan bagi pembangunan daerah.

Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang professional.

1. Dimaknai sebagai pengelolaan keuangan dan

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dibidang perbendaharaan, akuntansi, aset, anggaran, pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan standar pelayanan minimal

3. Dimaknai

aset daerah yang profesional menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki komitmen dan integritas untuk menjadi lebih baik. Perwujudan pengelolaan keuangan dan aset yang profesional juga merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kondisi ini menuntut bahwa setiap pengelolaan keuangan dan aset daerah harus mampu meningkatkan sumber daya manusia, berikut sarana prasarananya serta sistem yang medukung pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih transparan dan akuntabel mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban hingga pengawasan (pengendalian) sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dibidang perbendaharaan, akuntansi, aset, anggaran pendapatan daerah agar memiliki keahlian dan inovasi untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya serta mempunyai inisiatif untuk selalu mengembangkan kemampuan dirinya sesuai dengan standar pelayanan minimal.

22


2.1.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan untuk melaksanakan misi berdasarkan kriteria dan kewenangan yang dimiliki. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung diuraikan sebagai berikut : Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2013 -2018 adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung. Ukuran keberhasilan tujuan : terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung adalah tercapainya target Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebesar 100% dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 yaitu sebesar Rp 67.401.910.318,30. 2. Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan, keuangan, dan aset daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab serta memiliki wawasan dan keterampilan. Ukuran keberhasilan tujuan : terwujudnya aparatur pengelola pendapatan, keuangan, dan aset daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab serta memiliki wawasan dan keterampilan adalah peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sebesar 90%. 3. Terlaksananya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset yang akuntable dan professional. Ukuran keberhasilan tujuan : terlaksananya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset yang akuntable dan professional adalah

peningkatan pemahaman

pengelolaan barang milik daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sebesar 80%. Lebih lanjut Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung yang ingin dicapai Tahun 2018 (akhir dari RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018) diuraikan dalam Tabel 2.2.

23


Tabel 2.2.

Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2018 (Akhir RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018)

Visi

Misi

Tujuan

Indikator Tujuan

Target Tahun 2018

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien dengan memperhatikan Pripsip-prinsip transparansi,Akuntabelitas dan partisipatif

Meningkatkan instensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang terukur dan berkualitas Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang profesional

Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Peningkatan target pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset Peningkatan kemampuan pengelola keuangan Daerah

100 %

Peningkatan Pemahaman Pengelolaan Barang Milik Daerah

80%

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dibidang perbendaharaan, akuntansi, aset, anggaran, pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan standar pelayan minimal

Terwujudnya aparatur Pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah yang berdedikasi tinggi bertanggungjawab serta memiliki wawasan dan ketrampilan Terlaksananya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan profesional.

90%

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar seratus persen selama lima

tahun Sasaran meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2018 sebesar 100% (Akhir RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018). 2. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah

Sasaran meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah, dengan indikator peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun 2018 sebesar 90% 3. Meningkatkan Pemahaman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

24


Sasaran meningkatkan pemahaman pengelolaan barang milik daerah dengan indikator peningkatan pemahaman pengelolaan barang milik daerah pada akhir Tahun 2018 sebesar 80%. Lebih lanjut sasaran dan indikator kinerja sasaran Dinas Pendapatan Pegelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 diuraikan secara terperinci pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 Sasaran

Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran Tahun ke-

No 2014

2015

2016

2017

2018

1

3

4

5

6

7

8

9

1

Meningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah sebesar seratus persen selama lima tahun

4%

23%

45%

72%

100%

2

Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah

20%

40%

60%

70%

90%

3

Meningkatkan Pemahaman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peningkatan pemahaman pengelolaan barang milik daerah

10%

20%

60%

70%

80%

2.1.3. Strategi dan Kebijakan Strategi merupakan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Sistem dan Prosedur, Sumber Daya Manusia, potensi wajib pajak, pusat kegiatan wilayah dan kemauan politik untuk lebih sehat, lebih cerdas dan lebih sejahtera. Kemudian akan meminimalisir faktor kelemahan internal, keterlambatan penyesuaian terhadap tuntutan 25


masyarakat dalam pelayanan publik dan penerapan reward dan funisment. Dipihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya fluktuasi ekonomi makro dan mikro, ketidaksabaran masyarakat serta intervensi dari pihak-pihak lain. Dari gambaran tersebut disusunlah 6 (enam) strategi yang akan dilaksanakan terdiri dari : 1.

Optimalisasi

pengawasan,

pengendalian

internal,

dan

pengkoordinasian

pendapatan sesuai regulasi dibidang pajak dan retribusi daerah; 2.

Pengkajian rencana anggaran pendapatan, belanja dan aset daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang akuntable;

3.

Pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan administrasi aset daerah sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

4.

Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah;

5.

Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima;

6.

Peningkatan professionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal. Agar strategi dapat diterapkan dengan baik, maka diminta komitmen pimpinan

puncak terutama dalam menentukan kebijakan organisasi sangat diperlukan. Kebijakan dan program organisasi tetap mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Arahan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung adalah: 1.

Sistem pengelolaan pendapatan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang memperhatikan perkembangan dampak ekonomi makro dan mikro;

2.

Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah;

3.

Peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran;

4.

Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan organisasi perangkat daerah yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen;

5.

Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam penunjang pelayanan prima;

26


6.

Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang tanggungjawabnya serta penerapan reward dan funishment terhadap prestasi yang terukur.

2.2.

Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam

mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung dijabarkan dalam Tabel 2.4. Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2014-2018 Sasaran

Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran Tahun ke-

No 2014

2015

2016

2017

2018

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah sebesar seratus persen selama lima tahun

4%

23%

45%

72%

100%

2


Peningkatan pengelolaan daerah

20%

40%

60%

70%

90%

3

Meningkatkan Pemahaman Pengelolaan Barang Milik Daerah


10%

20%

60%

70%

80%

1

kemampuan keuangan

Rencana Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung ditetapkan dengan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 456/04/H2O/2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018, dan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan 27


Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 serta sudah dipublikasi pada webside : dppka.klungkungkab.go.id.

Gambar 2.1.

Print Screen Publikasi Rencana Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2014-2018 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 184) dan sudah dipublikasi pada webside : dppka.klungkungkab.go.id.

Gambar 2.2

Print Screen Publikasi Kinerja Utama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2014-2018.

28


2.3.

Perjanjian Kinerja tahun 2016 Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil telah ditandatangani Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016 yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada Tahun 2016 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja sebagai berikut : 1.

Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung dengan Bupati Klungkung.

2.

Perjanjian Kinerja antara Pejabat Eselon III (Sekretaris, Kepala Bidang dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung) dengan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung.

3.

Perjanjian Kinerja antara Pejabat Eselon IV (Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dilingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung) dengan Pejabat Eselon III (Sekretaris, Kepala Bidang dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung).

Dokumen perjanjian kinerja tersebut selengkapnya tertuang dalam Buku Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung dan Buku Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2016 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung yang tidak terpisahkan dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, dan telah dipublikasi di webside dppka.klungkungkab.go.id. Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung dengan Bupati Klungkung Tahun 2016 disajikan pada Tabel 2.5

29


Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016 No 1 2

3

Sasaran

Indikator Sasaran

Meningkatan Asli Daerah

Pendapatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar seratus persen selama lima tahun Meningkatkan kemampuan Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan daerah daerah Meningkatkan pemahaman Peningkatan pemahaman pengelolaan barang milik pengelolaan barang milik Daerah daerah

Target 45%

60%

60%

Gambar 2.3.

Print Screen Perjanjian Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016

Gambar 2.4.

Print Screen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016. 30


Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018, maka setiap tahun Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung menetapkan Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung telah menetapkan Rencana Kerja (Renja) melalui : 1.

Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung.

2.

Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Nomor 25.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung.

Rencana Kerja (Renja) dimaksud tertuang dalam Buku Rencana Kerja yang tidak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung. Lebih lanjut Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung, dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016. Buku RKA, RKAP, DPA dan DPPA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung.

31


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Setiap entitas akuntabilitas kinerja diwajibkan menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

3.1.

Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran capaian kinerja organisasi Tahun 2016 merupakan bagian dari

penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung. Pengukuran dilakukan terhadap capaian kinerja strategis, capaian kinerja program (outcome) dan capaian kinerja kegiatan (output) dibandingkan dengan target dalam recana strategis dan target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung telah merumuskan sasaran strategis dengan keberhasilan kinerja diukur berdasarkan pemanfaatan atau capaian outcome program yang diselenggarakan. Sasaran program dengan keberhasilan kinerja diukur berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), dan sasaran kegiatan dengan keberhasilan kinerja diukur berdasarkan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Capaian sasaran strategis diindikasikan dengan capaian indikator kinerja outcome. Capaian sasaran program diindikasikan dengan capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran program. Pengukuran capaian kinerja sasaran program meliputi identifikasi atas realisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya. Analisis mendalam dilakukan terhadap perkembangan capaian IKU dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja IKU. Pengukuran capaian kinerja sasaran kegiatan meliputi identifikasi atas realisasi IKK dan membandingkan dengan targetnya. 32


Penilaian capaian kinerja yang dilakukan dengan Pengukuran Kinerja oleh masing-masing Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Bidang dan Sekretaris didasarkan atas Standar Operasional Prosedure (SOP) yang telah ditetapkan sebagai Gambar 3.1. Gambar 3.1. SOP Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung

Pengukuran serta evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berjenjang mulai dari Kepala Seksi, Kasubag, Kepala Bidang dan Sekretaris serta dilaksanakan secara periodik dalam bentuk : 1.

Laporan Capaian Indikator Kinerja Belanja Langsung Tahun 2016.

2.

Laporan Capaian Indikator Kinerja Belanja Langsung Per Bidang Tahun 2016.

3.

Laporan Pengendalian Belanja Langsung Per Triwulan Tahun 2016. Buku laporan 1, 2, dan 3 serta buku pelaksanaan rapat-rapat pembahasahan

capaian kinerja secara periodik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung. Dalam rangka transparansi pengelolaan keuangan daerah juga telah dilakukan pemantauan oleh Bupati Klungkung terhadap realisasi pendapatan dan belaja daerah sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah. dalam pengelolaan keuangan daerah.

33


3.1.1. Capaian Kinerja Tahun 2016 Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis, outcome dan output Tahun 2016 terhadap capaian kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung disajikan dalam tabel 3.1, tabel 3.2,tabel 3.3, tabel 3.4, tabel 3.5, tabel 3.6 dan tabel 3.7. Tabel 3.1. Capaian Indikator Sasaran Strategis I Tahun 2016 No. 1

Sasaran

Indikator Sasaran

Meningkatkan Pendapatan asli daerah

Peningkatan Pendapatan asli daerah sebesar seratus persen selama lima tahun

Satuan

Target

Realisasi

Capaian Kinerja

Persen

45

99,53

221,17

target

Realisasi

Capaian kinerja

60

60

satuan

target

Realisasi

Capaian kinerja

Persen

60%

60%

100%

Tabel 3.2. Capaian Indikator Sasaran Strategis II Tahun 2016 No 1

Sasaran

Indikator sasaran

Satua n



Persen

100

Tabel 3.3. Capaian Indikator Sasaran Strategis III Tahun 2016 No 1

Sasaran

Indikator sasaran

Meningkatkan Pemahaman pengelolaan barang milik daerah


34


Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Program No

Program

Indikator Kinerja

1

Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase rata-rata capaian output kegiatan (100%)

1

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase rata rata output kegiatan

Target

Realisa si

100

100

100

100%

95,01%

95,01%

%

Tabel 3.5. Capaian Indikator Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis I Tahun 2016 No

Kegiatan

Indikator Kinerja

Targe t

Realisasi

%

1

Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Notulen rapat intensifikasi ekstensifikasi PAD

dan

4

4

100

2

Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Subyek dan Obyek PBB

Tersusun dan terkumpulnya data subyek dan obyek PBB (OP)

75.000

55.082

72,44

Rapat Koordinasi/evaluasi/ sosialisasi (Notulen)

4

4

100

Terdatanya piutang riil PBB (bulan)

3

3

100

Rata-rata Capaian Output 3

Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya

91,15

Data wajib pajak daerah dan pendapatan lainnya (dokumen)

8

8

100

37

37

100

Penyampaian SKPD Reklama dan Air Tanah (dokumen)

2

2

100

Terselenggaranya daerah (kali)

pajak

2

0

0

Terselenggaranya rapat koordinasi membahas kendala punggutan pajak daerah (kali)

2

1

50

Softwere Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah dan integrasi pembayaran pajak ke Bank (paket)

1

1

100

Kartu NPWPD (dokumen)

sosialisasi

Rata-rata capaian indikator output 4

Intensifikasi dan Retribusi Daerah

ektensifikasi

75,00

Notulen Rapat (notulen)

25

24

96

Karcis retribusi (paket)

1

1

100

Rata-rata capaian output

98

35


Tabel

No 1

3.6. Capaian Indikator Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis II Tahun 2016 Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

%

Buku Peraturan Daerah tentang APBD 2016 (Jenis Buku)

125

125

100

Buku Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan APBD 2017 (Jenis Buku)

70

70

100

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang APBD Tahun Anggaran 2017

65

65

100

2

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Buku Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun 2016 (jenis buku)

125

125

100

3

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2016 (Jenis Buku)

125

125

100

Tersedianya pedoman pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Klungkung Tahun 2016 (persen)

100

100

100

Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2016 (Jenis Buku)

125

125

100

Buku Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD mendahului Perubahan

40

40

100

Buku Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD mendahului Perubahan

40

40

100

4

Kegiatan Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

5

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Buku Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2015 (jenis buku)

60

60

100

6

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (jenis buku)

60

60

100

100

100

100

13500

19085

140

1

1

100

Buku Peraturan Bupati Kebijakan Akuntansi 7

Kegiatan Penatausahaan Keuangan Daerah

-terbinya SP2D

8

Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kustominasi Sistem manajemen keuangan daerah

Tersedianya update

claud

simda

tentang

keuangan

36


Tabel 3.7. No

Capaian Indikator Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis III Tahun 2016 Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1

Kegiatan Manajemen Daerah

Peningkatan Aset/Barang

Buku daftar aset tetap, B.1, dan aset lain-lain Tahun 2015

15

15

100

2

Aplikasi sistem informasi pengelolaan barang milik daerah

Buku Daftar Aset dan Buku B1 Tahun 2015 melalui SIMDA BMD (Buku)

10

10

100

1

1

100

Tersedianya Cloud SIMDA BMD (Paket)

Sistem

3.1.2 Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir Capaian kinerja sasaran strategis tiga Tahun terakhir yaitu dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 3.8

Tabel 3.8. No

1.

Tabel Capaian Kinerja Tiga Tahun terakhir (Tahun 2014-2016) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung

Sasaran

Indikator Sasaran

2014

2015

2016

Tar get

Realisa si

Capai an

Targ et

Reali sasi

Capa ian

Tar get

Realis asi

Capa ian

23%

78,08

337%

45%

99,53

221%

Meningkatkan pendapatan asli daerah

Peningkatan Pendapatan Asli daerah sebesar seratus persen selama lima tahun

4%

46,63%

1.165%

2



20%

20%

100%

40%

40%

100%

60%

60%

100%

3

Meningkatkan pemahaman pengelolaan barang milik daerah


10%

10%

100%

20%

20%

100%

60%

60%

100%

37


3.1.3. Capaian Kinerja Target Rencana Strategis Capaian kinerja sasaran strategis pada Rencana Strategis Tahun 2013-2018 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kungkung adalah target yang ingin diraih pada akhir RPJMD atau akhir Rencana Strategis yaitu pada Tahun 2018. Capaian kinerja target Rencana Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 3.9

Tabel 3.9. Capaian Kinerja Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung 2014-2018 No

1

2

3

3.2.

Sasaran

Indikator Sasaran

Meningkatkan pendapatan asli daerah




Meningkatkan pemahaman pengelolaan barang milik daerah


Renstra Target Akhir Renstra

Realisasi s.d Tahun 2016

Capaian

100 %

99,53

99.53%

90 %

60 %

66,66 %

80%

60 %

75%

Analisis Kinerja Organisasi Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran

program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indicator masingmasing sasaran strategis dimaksud yaitu : 1. peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar seratus persen dalam lima tahun. 2. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. 3. peningkatan pemahaman pengelolaan barang milik daerah. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi 38


hanya dinilai dari penggunaan input berupa sumber daya keuangan, dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari capaian penggunaan sumber daya. Analisis terhadap tiga sasaran strategis yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung disajikan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS I Meningkatkan pendapatan asli daerah

Capaian sasaran strategis meningkatkan pendapatan asli daerah dengan indikator prosentase peningkatan pendapatan asli daerah sebesar seratus persen selama lima tahun. Target sasaran strategis I Tahun 2016 adalah peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 45% dari realisasi Tahun 2013. Realisasinya pendapatan asli daerah pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 134.492.305.545,94 atau sudah tercapai 99,53 % dari pendapatan asli daerah

pada Tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 67.401.910.318,30. Apabila target

peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 yaitu sebesar 45% dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah Tahun 2016 yaitu sebesar 99,53%, maka realisasi pendapatan asli daerah sebesar 221,17% dari Target pendapatan asli daerah Tahun 2016. Data capaian kinerja sasaran strategis I dapat dilihat pada Tabel 3.10, perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 disajikan pada Tabel 3.11. Perbandingan realisasi pendapatan daerah Tahun 2013 dengan realisasi pendapatan daerah Tahun 2016 disajikan pada Tabel 3.12. Perkembangan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 di Kabupaten Klungkung selalu menunjukkan trand realisasi Pendapatan Asli Daerah lebih tinggi dari target sebagaimana yang digambarkan dalam Grafik 3.5 Tabel 3.10. Capaian Indikator Sasaran Strategis I Tahun 2016 No. 1

Sasaran

Indikator Sasaran

Meningkatkan Pendapatan asli daerah


Satuan

Target

Realisasi

Capaian Kinerja

Persen

45

99,53

221,17

39


Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 dengan Tahun 2016 No

Uraian

APBD 2013

APBD 2016

Bertambah/berkurang

Persen tase

1

2

3

4

5 = (4-3)

6

1.1

Pendapatan Asli Daerah

67.401.910.318,30

134.492.305.545,94

67.090.395.227,64

99,53

1.1.1

Hasil Pajak Daerah

13.234.732.783,76

43.744.803.159,05

30.510.070.375,29

230,53

1.1.2

Hasil Retribusi Daerah

10.597.831.673,00

21.944.829.148,00

11.346.997.475,00

107,06

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekakayaan Daerah yang Dipisahkan

8.595.167.640,84

7.778.147.917,78

-817.019.723,06

9,50

1.1.4

Lain-lain PAD yang Sah

34.974.178.220,70

61.024.525.321,11

26.050.347.100,41

74,48

Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013 dengan Tahun 2016 No

Uraian

APBD 2013

APBD 2016

Bertambah/berkurang

Persen tase

1

2

3

4

5 = (4-3)

6

711.405.235.061,62

1.011.357.710.641,46

299.952.475.475.579,38

42,16

Pendapatan Asli Daerah

67.401.910.318,30

134.492.305.545,94

67.090.395.227,64

99,53

1.1.1

Hasil Pajak Daerah

13.234.732.783,76

43.744.803.159,05

30.510.070.375,29

230,53

1.1.2

Hasil Retribusi Daerah

10.597.831.673,00

21.944.829.148,00

11.346.997.475,00

107,06

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekakayaan Daerah yang Dipisahkan

8.595.167.640,84

7.778.147.917,78

-817.019.723,06

9,50

1.1.4

Lain-lain PAD yang Sah

34.974.178.220,70

61.024.525.321,11

26.050.347.100,41

74,48

496.925.309.617,00

699.514.521.030,00

202.589.211.413,00

40,76

19.967.530.617,00

19.439.467.106,00

-528.063.511,00

-2,64

PENDAPATAN 1.1

1.2

Dana Perimbangan

1.2.1

Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

1.2.2

Dana Alokasi Umum

444.174.019.000,00

539.855.201.000,00

95.681.182.000

21,54

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

32.783.760.000,00

140.219.852.924,00

107.436.092.924,00

327,71

147.078.015.126,32

177.350.884.065,52

30.272.868.939,20

20,58

0,00

7.678.107.900,00

7.678.107.900,00

1.3

Lain-lain Sah

Pendapatan

yang

1.3.1

Pendapatan Hibah

100

1.3.3

DBH Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

75.819.536.126,32

117.416.482.165,52

41.596.946.039,20

54,86

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah

70.411.164.000,00

34.259.137.000,00

(36.152.027.000,00)

(51,34,)

1.3.5

Bantuan Keu dari Prov atau Pemda lainnya

847.315.000,00

17.997.157.000,00

17.149.842.000

2,02

40


Dari Tabel 3.11 dapat disampaikan bahwa realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah menempati posisi tertinggi dari pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 61.024.525.321,11, kemudian diikuti oleh Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 43.744.803.159,05 Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 21.944.829.148,00, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 7.778.147.917,78. Apabila Realisasi masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut dibandingkan dengan kondisi Tahun 2013 maka tampak bahwa realisasi sumber-sumber pendapatan hasil pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah selalu mengalami peningkatan, kecuali pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan sebagaimana digambarkan pada Grafik 3.1. Kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah pada Tahun 2013 maupun Tahun 2016 masih didominasi oleh dana perimbangan, kemudian disusul oleh lain-lain pendapatan yang sah, dan pendapatan asli daerah. Kecenderungan kontribusi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap pendapatan daerah dari Tahun 2013 dan Tahun 2016 cenderung mengalami penurunan dan pendapatan asli daerah cenderung mengalami peningkatan sebagaimana yang digambarkan pada Tabel 3.12 dan Grafik 3.2. Apabila pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 dan Tahun 2015 dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota se-Bali, tampak pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung menempati posisi ke 7 (tujuh) disusul oleh Kabupaten Jembrana dan Bangli (Grafik 3.3). Apabila

dilihat

dari

prosentase

peningkatan

pendapatan

asli

daerah

Kabupaten/Kota se-Bali dari Tahun 2014 ke Tahun 2015 tampak bahwa peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung menempati posisi ke 2 (dua) setelah Kabupaten Buleleng yaitu mengalami peningkatan 21,32% (Grafik 3.4).

41


Grafik 3.1 Perbandingan Realisasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 dengan Tahun 2016

Grafik 3.2 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2013 dan Tahun 2016

Grafik 3.3 Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2014 dan Tahun 2015

Grafik 3.4 Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2014 dan Tahun 2015

Grafik 3.5 Perkembangan Target dan Realisasi Sasaran Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 – 2016

42


Tercapainya sasaran strategis I yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah dengan indikator prosentase peningkatan pendapatan asli daerah sebesar seratus persen selama lima tahun didukung dengan 4 (empat) kegiatan dan capaian indikator kinerja kegiatan yaitu berupa output rata-rata 91,13% yaitu : (1). Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan realisasi capaian kinerja output 100%; (2). Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Subyek dan Obyek PBB dengan realisasi capaian kinerja output 91,15%; (4). Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya dengan realisasi capaian kinerja output 75%, dan (4). Kegiatan Intensifikasi dan ektensifikasi Retribusi Daerah dengan realisasi capaian kinerja output 98%. Tercapainya sasaran strategis I yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah dengan indikator prosentase peningkatan pendapatan asli daerah sebesar seratus persen selama lima tahun didukung dengan upaya-upaya antara lain seperti : 1.

Pembentukan tim validasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dengan melibatkan perangkat desa. Piutang PBB P2 yang diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai akibat beralihnya kewenangan pemunggutan PBB P2 kepada Pemerintah Daerah perlu dilakukan verifikasi terhadap kebenaran piutang tersebut. Untuk lebih mengefektifkan upaya verifikasi tersebut Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan membentuk Tim Validasi dengan melibatkan perangkat desa, karena perangkat desalah yang lebih memahami kondisi wilayah masing-masing.

2.

Penyebaran spanduk-spanduk pola panutan PBB yang berisi tentang himbauan pembayaran pajak daerah. Permasalahan utama dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah. Berkenaan dengan hal tersebut maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung berupaya mengingatkan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi melalui penyebaran spandukspanduk di tempat-tempat strategis.

43


3.

Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya dengan melibatkan instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan, camat dan instansi lainnya. Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya dengan melibatkan instansi seperti kepolisian, kejaksaan, camat dan instansi lainnya dipandang cukup ampuh dalam rangka membuka kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.

4.

Pembinaan terhadap subyek dan obyek pajak dan retribusi di masing-masing kecamatan dengan mengundang perangkat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Kegiatan ini dilakukan

hampir di semua kecamatan di Kabupaten Klungkung,

bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap kewajiban membayar pajak dan membayar retribusi daerah. 5.

Melakukan peninjauan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Upaya peninjauan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini terus dilakukan dengan syarat Pajak dan Retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-impor. Pungutan seperti Retribusi atas izin masuk kota, Retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain dan pungutan atas kegiatan ekspor-impor tidak dapat dijadikan sebagai objek Pajak atau Retribusi.

6.

Melakukan pemunggutan pajak daerah dan retribusi daerah secara rutin dan langsung dengan melibatkan perangkat desa, pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung serta pihak-pihak lain. Kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi di Kabupaten Klungkung untuk membayar pajak masih rendah, berkenaan dengan hal tersebut maka upaya yang dilakukan adalah melakukan pemunggutan pajak daerah dan retribusi daerah secara rutin dan langsung dengan melibatkan perangkat desa, pegawai di pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung serta pihak lain.

44


7.

Melengkapi sarana-prasarana sistem pemunggutan pajak secara on line serta saranaprasarana penunjang lainnya. Pemerintah Kabupaten Klungkung terus berupaya untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu upaya yang sedang dilakukan adalah melakukan pemunggutan pajak dan retribusi secara on line. Mulai Tahun 2016 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung melengkapi sarana-prasarana untuk pemunggutan pajak dan retribusi secara on line.

SASARAN STRATEGIS II meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah

Sasaran strategis II yaitu meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dengan indikator prosentase peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Dari target yang ditetapkan Tahun 2016 sebesar 60% sudah dapat direalisasikan sebesar 60% dengan capaian kinerja 100%. Data selengkapnya pada Tabel 3.13

Tabel 3.13. Capaian Indikator Sasaran Strategis II Tahun 2016 No 1

Sasaran

Indikator sasaran

Satua n



Persen

target

realisasi

60

60

Capaian kinerja

100

Apabila target dan realisasi sasaran strategis II yaitu meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dengan indikator prosentase peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dibandingkan selama 3 (tiga) tahun yaitu dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 tampak bahwa setiap tahunnya rencana tersebut sudah dapat direalisasikan sebesar 100% sebagaimana yang gambarkan pada Grafik 3.6.

45


Grafik 3.6.

Target dan Realisasi Sasaran Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2014-2016

Tercapainya sasaran strategis II yaitu meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dengan indikator prosentase peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah didukung dengan 8 (delapan) kegiatan dan capaian indikator kinerja kegiatan yaitu berupa output rata-rata 105,00% yaitu : (1). Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dengan realisasi capaian kinerja output 100%; (2). Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dengan realisasi capaian kinerja output 100%; (3). Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan realisasi capaian kinerja output 100%; (4). Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan realisasi capaian kinerja output 100%; (5). Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan realisasi capaian kinerja output 100%; (6) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan realisasi capaian kinerja output 100%; (7). Kegiatan Penatausahaan Keuangan Daerah dengan realisasi capaian kinerja output 100%; dan (8). Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kustominasi Sistem Manajemen Keuangan Daerah dengan realisasi capaian kinerja output 100%.. 46


Tercapainya sasaran strategis II yaitu meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dengan indikator prosentase peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan upaya-upaya : 1.

Melakukan verifikasi terhadap Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Verifikasi RKA dan DPA dilakukan terhadap RKA induk dan perubahan serta DPA induk dan perubahan pada 47 RKA dan 47 DPA kegiatan ini sudah berjalan 100%. Verifikasi ini sangat penting untuk menjamin kesesuaian dokumen dengan peraturan perundang-undangan.

2.

Melakukan verifikasi terhadap rencana revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penyesuaian atau revisi Dokumen Pelaksanaan

Anggaran di masing-masing

SKPD sangat dimungkinkan. Sebelum disahkan oleh PPKD dokumen tersebut perlu dilakukan verifikasi untuk menjamin kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan. 3.

Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun 2016 baik induk dan Perubahan, serta mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan mendukung dalam proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun 2016 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

4.

Mengadakan rekonsiliasi dan verifikasi terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada 47 Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Rekonsiliasi dan verifikasi terkait dengan pertanggungjawaban APBD Tahun 2016 dilakukan secara berkala untuk menjamin laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5.

Mempersiapakan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016, serta mempersiapkan dokumen-dokumen lain sehingga Rancangan Peraturan Daerah dan Rancanagan

47


Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. 6.

Mengadakan pendampingan terkait sistem informasi keuangan daerah. Untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran selalu dilakukan

pendampingan

pengelolaan

keuangan

daerah

yang

meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. 7.

Sosialisasi terkait petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah terus dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran.

8.

Melakukan kerjasama dengan BPKP dalam upaya meningkatkan kwalitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klungkung.

Langkah-langkah dan kegiatan tersebut terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung dan telah membuahkan hasil yaitu : 1.

Opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari Badan Pemeriksanaan Keuangan (BPK) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2015.

2.

Anugrah Dana Rakca Tahun 2016 untuk Kabupaten Klungkung yang berikan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada daerah berkinerja baik dalam aspek pengelolaan keuangan, penyelenggaraan layanan dasar publik dan perekonomian daerah. Kriteria utama berupa Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan penetapan Peraturan Daerah APBD tepat waktu, Kinerja kesehatan fiskal, kinerja layanan dasar publik dan kinerja ekonomi

daerah.

Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

266/PMK.07/2015 tentang Peringkat Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 8 ayat (2) disebutkan indikator kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari 11 variabel yaitu : (1). Realisasi pendapatan asli daerah/realisasi total pendapatan daerah; (2). Growth (realisasi pajak daerah dan retribusi daerah/realisasi total pendapatan daerah); (3). Realisasi 48


ruang fiskal/realisasi total pendapatan APBD; (4). Realisasi pendapatan pajak daerah dan realisasi retribusi daerah/realisasi produk domestik regional bruto non minyak bumi dan gas bumi; (5). Relisasi total pendapatan daerah + realisasi penerimaan pembiayaan/realisasi total belanja daerah + realisasi total pengeluaran pembiayaan; (6). Realisasi belanja modal/realisasi total belanja APBD; (7). Realisasi belanja pegawai/realisasi total belanja APBD; (8). Realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya/realisasi total belanja APBD; (9). Defisit APBD/total pendapatan APBD; (10). Realisasi pendapatan APBD/target pendapatan APBD; dan (11). Realisasi belanja APBD/pagu belanja APBD. Tercapaianya prestasi tersebut telah membuahkan hasil yaitu Kabupaten Klungkung Tahun 2017 dialokasikan Dana Insentif Daerah

sebesar Rp.

51.343.098.000.

49


SASARAN STRATEGIS III meningkatnya pemahaman pengelolaan barang milik daerah

Sasaran strategis III yaitu meningkatnya pemahaman pengelolaan barang milik daerah dengan indikator prosentase peningkatan pemahaman pengelolaan barang milik daerah. Dari target yang ditetapkan Tahun 2016 sebesar 60% sudah dapat direalisasikan sebesar 60% dengan capaian kinerja 100%. Data selengkapnya pada Tabel 3.14 Tabel 3.14. Capaian Indikator Sasaran Strategis III Tahun 2016 No 1

Sasaran

Indikator sasaran

Meningkatkan Pemahaman pengelolaan barang milik daerah

Peningkatan pemamahaman pengelolaan barang milik daerah

satuan

target

Persen

60%

Realisasi

60%

Capaian kinerja

100%

Apabila target dan realisasi sasaran strategis III yaitu meningkatnya pemahaman pengelolaan barang milik daerah dengan indikator prosentase peningkatan pemahaman pengelolaan barang milik daerah dibandingkan selama 3 (tiga) tahun yaitu dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 tampak bahwa setiap tahunnya rencana tersebut sudah dapat direalisasikan sebesar 100% sebagaimana yang digambarkan pada Grafik 3.7. Grafik 3.7.

Target dan Realisasi Sasaran Meningkatkan pemahaman pengelolaan barang milik daerah Tahun 2014-2016

50


Tercapainya sasaran strategis sasaran strategis III yaitu meningkatnya pemahaman pengelolaan barang milik daerah dengan indikator prosentase peningkatan pemahaman pengelolaan barang milik daerah didukung dengan 2 (dua) kegiatan dan capaian indikator kinerja kegiatan yaitu berupa output rata-rata 100,00% yaitu : (1). Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah dengan realisasi capaian kinerja output 100%; (2) Aplikasi sistem informasi pengelolaan barang milik daerah dengan realisasi capaian kinerja output 100%. Realisasi meningkatnya pemahaman pengelolaan barang milik daerah dengan indikator prosentase peningkatan pemahaman pengelolaan barang milik daerah juga sangat berpengaruh terhadap diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari Badan Pemeriksanaan Keuangan (BPK) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2015 serta Anugrah Dana Rakca Tahun 2016 untuk Kabupaten Klungkung. Untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan barang milik daerah dilakukan upaya-upaya: 1. Mengadakan rekonsiliasi/verifikasi terkait aset daerah pada masing-masing SKPD. Rekonsiliasi/verifikasi terkait dengan aset daerah secara rutin dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung dalam upaya mendata dan memastikan aset-aset Pemerintah Kabupaten Klungkung dan memastikan SKPD memiliki kemampuan pengelolaan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Melaksanakan pendampingan kepada masing-masing SKPD termasuk UPT seperti Puskesmas dan Sekolah sehingga apabila ada permasalahan segera dapat ditangani, serta melakukan pendampingan pada saat penyusunan laporan aset. 3. Sosialisasi dan pendampingan kepada SKPD dalam penggunaan SIMDA BMD. Dalam upaya meningkatkan kwalitas laporan, maka Pemerintah Kabupaten Klungkung telah menerapkan penggunaan SIMDA BMD. Mengingat penggunaan SIMDA BMD ini baru dimulai maka sosialisasi dan pendampingan kepada SKPD sangat penting dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Klungkung khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung terus berupaya meningkatkan kwalitas 51


pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah melalui penggunaan SIMDA on line, dengan harapan efisiensi waktu dalam proses penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban dapat dilakukan lebih cepat. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian output sama tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi persentase capaian output terhadap prosentase capaian input, sesuai dengan rumus berikut :

IE

% Capaian Output = _________________ % Capaian Input

Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi, dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus : SE

% Rencana Capaian Output = _________________ % Rencana Capaian Input 100 = _____ 100 =1

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE mengikuti formula logika sebagai berikut Jika IE > SE , maka kegiatan dianggap efisien Jika IE < SE, maka kagiatan diangap tidak efisien

52


Terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur Tingkat Efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan dengan menggunakan rumus berikut :

TE

IE - SE = ___________ SE

Pada Tahun 2016 dari 29 Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung, terdapat 2 atau 6,90% (Tabel 3.15) kegiatan yang tidak efisien yaitu : 1.

Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Subyek dan Obyek PBB dengan TE sebesar -0,02

2.

Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya dengan TE sebesar – 0,15 Dalam hal ini semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang

terjadi. Perlu dipahami bahwa perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input yang hanya berupa dana. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu dilakukan juga mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Penyebab ketidakefisienan dari kegiatan tersebut adalah : 1.

Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Subyek dan Obyek PBB dengan TE -0,02 adalah : indikator output tersusun dan terkumpulnya data subyek dan obyek PBB dari rencana yang ditetapkan sebanyak 75.000 OP yang terealisasi hanya 55.082 OP atau 73,44%. Hal ini disebabkan karena terkait dengan distribusi SPPT ke Desa dari penetapan awal cetak masal SPPT tersebut yang disebarkan oleh petugas terkait di desa seperti Kepala Lingkungan, Kelian Dusun, Kelian Subak ada yang tidak memisahkan dan tidak mengembalikan sobekan SPPT sebagai bukti sudah sampainya SPPT tersebut di Wajib Pajak. Tidak tercapainya target tersebut diperkirakan SPPT tersebut tidak disobek dan SPPT begitu saja diserahkan oleh petugas di desa. Ada juga mungkin SPPT yang Wajib Pajaknya tidak ditemukan/tidak berada di wilayah Kabupaten Klungkung. 53


2.

Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya dengan TE – 0,15 adalah karena kegiatan sosialisasi tentang pajak on line belum bisa dilaksanakan karena pemasangan softwere sistem informasi manajemen pajak daerah dan integrasi pembayaran ke bank baru selesai dipasang akhir bulan Desember 2016, sehingga sosialisasi tidak dapat dilakukan.

Tabel 3.15. Penilaian Efisiensi pada Kegiatan Tahun 2016 NO

1 2 3 4

5

6 7 8 9

10 11 12

13

14

15

16

17

18

URAIAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

ANGGARAN

REALISASI

(%)

REALI SASI OUTPU T (%)

TE IE

SE

KET

1.55

1.00

Efisien

1.00

0.55 117,000,000.00

69,033,599.00

59.00

1,605,002,600.00

1,475,245,760.00

91.92

100

1.09

115,794,400.00

90,709,250.00

78.34

100

1.28

47,858,129.00

30,970,625.00

64.71

100

1.55

91.67

1.00 1.00

2,290,000.00

2,230,000.00

97.38

100

1.03

1.00

Penyediaan Peralatan dan Perlengakapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

293,000,000.00

235,488,038.00

80.37

90.91

1.13

1.00

23,100,000.00

17,650,000.00

76.41

100

1.31

1.00

9,600,000.00

9,312,000.00

97.00

100

1.03

1.00

170,644,000.00

151,141,146.00

88.57

98.95

1.12

1.00

67,192,689.00

63,744,384.00

94.87

100

1.05

1.00

Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

194,400,000.00

157,700,600.00

81.12

100

1.23

1.00

148,560,579.00

118,879,300.00

80.02

98.33

1.23

1.00

521,094,000.00

379,856,653.00

72.90

100

1.37

1.00

104,500,000.00

95,846,100.00

91.72

96

1.05

1.00

20,000,000.00

14,566,716.00

72.83

100

1.37

1.00

577,597,615.00

507,152,813.00

87.80

100

1.14

1.00

35,125,000.00

34,366,700.00

97.84

100

1.02

1.00

140,583,700.00

110,995,053.00

78.95

100

1.27

1.00

Efisien

0.09

Efisien

0.28

Efisien

0.55

Efisien

0.03

Efisien

0.13

Efisien

0.31

Efisien

0.03

Efisien

0.12

Efisien

0.05

Efisien

0.23

Efisien

0.23

Efisien

0.37

Efisien

0.05

Efisien

0.37

Efisien

0.14

Efisien

0.02

Efisien

0.27

54


Tabel 3.15 (Lanjutan) NO

19

20

21

22 23

24

25

26 27

28

29

URAIAN Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumbersumber Pendapatan Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data Subyek dan Obyek PBB Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Pendaptan Lainnya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Peningkatan Kapasitas dan Kustominasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

ANGGARAN

REALISASI

(%)

REALI SASI OUTPU T (%)

TE IE

SE

66,135,000.00

52,202,700.00

78.93

100

1.27

1.00

211,402,000.00

155,736,418.00

73.67

100

1.36

1.00

KET Efisien

0.27

Efisien

0.36

Efisien

0.13

Efisien

0.27

Efisien

0.10

120,325,000.00

106,579,399.00

88.58

100

1.13

1.00

258,061,000.00

203,359,286.00

78.80

100

1.27

1.00

104,600,000.00

94,850,000.00

90.68

100

1.10

1.00

1,126,874,661.00

1,050,381,725.00

93.21

91.15

0.98

1.00

Tidak Efisien

0.02

555,274,500.00

491,350,450.00

88.49

75

0.85

1.00

Tidak Efisien

0,15

Efisien

0.15

524,154,500.00

445,340,000.00

84.96

98

1.15

1.00

412,251,446.00

363,751,646.00

88.24

140.78

1.60

1.00

Efisien

0.60

Efisien

0.43

Efisien

0.13

260,320,000.00

182,624,231.00

70.15

100

1.43

1.00

245,668,000.00

218,049,804.00

88.76

100

1.13

1.00

Efektifitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, efekitivitas ditentukan dari pencapaian indikator outcome. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa tahun setelahnya. Salah satu cara untuk mengukur efektivitas kegiatan adalah dengan mengadakan survey. Pada Tahun 2016 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung tidak melakukan. Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 tampak bahwa semuanya sudah tercapai bahkan melebihi dari rencana yang ditetapkan. Kondisi ini salah satunya juga disebabkan oleh efektifitas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016.

55


Pemetaan Desa Sakti dan Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida.

Sosialisasi PBB P2

Rapat Penyusunan Perda APBD Tahun 2016

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolan PBB-P2 di 4 Kecamatan Kabupaten Klungkung.

Verifikasi RKA

Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Nusa Penida

56


3.3.

Realisasi Anggaran Akuntabilitas keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Klungkung dilaporkan melalui laporan keuangan, berupa Laporan Realisasi Keuangan (LRA), Neraca dan Capaian atas Laporan Keuangan. Belanja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung pada Tahun 2016 sebesar Rp. 17.273.108.935,00 dengan rincian belanja tidak langsung berupa belanja pegawai sebesar Rp.9.194.700.116 dan Belanja langsung sebesar Rp. 8.078.408.819,-. Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp.8.150.952695,00 atau 88,65% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi belanja langsung sebesar Rp.. 6.929.114.396,00 atau 85,77% dari anggaran yang ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2016 selengkapnya pada Tabel 3.16 dan Grafik 3.8. Tabel 3.16

No

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Uraian

Anggaran

Realisasi

%

1

Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai)

9,194,700,116.00

8,150,952,659.00

88.65

2

Belanja Langsung

8,078,408,819.00

6,929,114,396.00

85.77

1. Belanja Pegawai

2,401,566,516.00

2,221,613,896.00

92.51

2. Belanja Barang dan Jasa

4,857,351,357.00

3,983,732,316.00

82.01

819,490,946.00

723,768,184.00

88.32

17,273,108,935.00

15,080,067,055.00

87.30

3. Belanja Modal Jumlah Belanja

Grafik 3.8.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016

57


Realisasi anggaran kegiatan untuk mendukung masing-masing kegiatan strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis I : Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan indikator peningkatan pendapatan asli daerah sebesar seratus persen selama lima tahun, didukung anggaran sebesar

Rp. 2.310.903.661,- dan realisasi

keuangan sebesar Rp.2.081.922.175,- atau 90,09% dengan rincian sebagai berikut Tabel 3.17

Tabel 3.17. Capaian Input Kegiatan pada Sasaran Strategis I Tahun 2016 No 1.

Sasaran Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Anggaran

Realisasi

(Rp)

(Rp)

Kegiatan Pendukung

Capaian (%)

1. Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

104.600.000,0 0

94.850.000,-

90.68

2. Penyusunan Dan Pengumpulan Data Subyek Dan Obyek PBB

1.126..874.66 1,-

1.050.381.725,-

93.21

3. Instensifikasi Dan Ekstensifiksi Pajak Daerah Dan Pendapatan Lainnya

555.274.500,-

491.350.450,-

88.49

4. Instensifikasi Dan Retribusi Daerah

524.154.500,-

445.340.000,-

84.96

2.310.903.661

2.081.922.175

90.09

Jumlah

Ekstensifikasi

Sasaran strategi II : Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dengan indikator peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah didukung dengan anggaran sebesar Rp.1.823.739.761,- dan terealisasi sebesar Rp.1.513.408.960,- (82,87) dengan rincian sebagai Tabel 3.18

58


Tabel 3.18. Capaian Input Kegiatan pada Sasaran Strategis II Tahun 2016

No

1.

Sasaran

Meningkatkan Pengelolaan Daerah

Kemampan Keuangan

Program dan Kegiatan Pendukung

Anggaran

Realisasi

Capaian

(Rp)

(Rp)

(%)

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah

20.000.000

14.566.416

72,83

2. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

577.597.615,-

507.152.813,-

87,80

3. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

35.125.000,-

34.366.700,-

97,84

4. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

140.583.000,-

110.995.053,-

78,95

5. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD

66.135.000,00

52.202.700,-

78,93

6. Kegiatan penyusunanrancangan peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

211.402.000,-

155.736.418,-

73,67

7. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

120.325.000,-

106.579.399,-

88,58

8. Kegiatan pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

412.251.446,-

363.751.646,-

88,24

9. Kegiatan peningkatan Kapasitas dan Kustominasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah

260.320.000,-

182.624.231

70,15

Jumlah

1.843.739.761

1.527.975.376

82.87

Secara umum realisasi keuangan kegiatan–kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis II sudah mencapai 82,87%, namun dari 9 (Sembilan) kegiatan tersebut terdapat 3 (tiga) kegiatan yang memiliki capaian realisasi keuangan dibawah 75% dan hal ini lebih disebabkan kepada efisiensi penggunaan anggaran. Rincian kegiatan dimaksud adalah: 1.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah

dengan

anggaran

sebesar

Rp.

20.000.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.14.566.716,- (72,83%) hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran terkait dengan biaya perjalanan dinas luar daerah Bali. 59


2.

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

dengan anggaran sebesar Rp. 211.402.000,00 terealisasi

sebesar Rp. 155.736.418,00 (73,67%). Hal ini adanya efisiensi anggaran khususnya pada perjalanan dinas keluar daerah. 3.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kustominasi Sistem Manajemen Keuangan Daerah

dengan

anggaran

sebesar

Rp.

260.320.000,-

terealiasi

sebesar

Rp.182.624.231,- (70,15%) hal ini disebabkan biaya transportasi dan akomodasi yang dipasang untuk pendampingan BPKP lebih banyak menggunakan dana dari BPKP sendiri.

Sasaran strategis III : meningkatkan pemahaman pengelolaan barang milik daerah dengan indikator sasaran peningkatan pemahaman pengelolaan barang milik daerah, didukung dengan input anggaran sebesar Rp.503.729.000,- dengan realisasi sebesar Rp.421.409.090,- atau 83,65%, selengkapnya disajikan pada Tabel 3.19. Tabel 3.19. Capaian Input Kegiatan pada Sasaran Strategis III Tahun 2016

Program dan Kegiatan Pendukung No

Anggaran

Realisasi

Target

(Rp)

(Rp)

(%)

Sasaran Meningkatkan Pemahaman Pengelolaan Barang Milik Daerah

1.

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

258.061.000

203.359.286

78,80

2.

Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

245.668.000

218.049.804

88,76

503.729.000

421.409.090

83,65

JUMLAH

60


BAB IV PENUTUP Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung menyusun dan menyajikan laporan kinerja laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran selama Tahun 2016. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung untuk meningkatkan kinerja.

4.1.

Simpulan Umum Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan

bahwa : 1.

Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 memiliki sasaran program beserta IKU dengan maksud agar dapat dilakukan penilaian terhadap pencapaian sasaran program. Untuk mencapai sasaran program tersebut, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung melaksanakan 2 (dua) program teknis, yaitu Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah.

2.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung telah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu : 1). Prosentase peningkatan pendapatan asli daerah sebesar seratus persen selama 5 (lima) tahun). 61


2). Prosentase peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. 4). Prosentase peningkatan pemahaman pengelolaan barang milik daerah. 4.2.

Simpulan Capaian Kinerja Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang didukung dengan 2 (dua)

program teknis dan 15 kegiatan teknis, maka realisasi capaian kinerja Tahun 2016 sudah tercapai 100%. 1.

Indikator Kinerja Utama 1.

Indikator Kinerja Utama : Prosentase peningkatan pendapatan asli daerah sebesar seratus persen selama 5 (lima) tahun. Target sasaran strategis I Tahun 2016 adalah peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 45% dari realisasi Tahun 2013. Realisasinya pendapatan asli daerah pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 134.492.305.545,94 atau sudah tercapai 99,53 % dari pendapatan asli daerah pada Tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 67.401.910.318,30. Target peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 yaitu sebesar 45% dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah Tahun 2016 yaitu sebesar 99,53%, maka realisasi pendapatan asli daerah sebesar 221,17% dari Target pendapatan asli daerah Tahun 2016. Kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah pada Tahun 2013 maupun Tahun 2016 masih didominasi oleh dana perimbangan, kemudian disusul oleh lain-lain pendapatan yang sah, dan pendapatan asli daerah. Kecenderungan kontribusi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap pendapatan daerah dari Tahun 2013 dan Tahun 2016 cenderung mengalami penurunan dan pendapatan asli daerah cenderung mengalami peningkatan. Apabila pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 dan Tahun 2015 dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota se-Bali, tampak pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung menempati posisi ke 7 (tujuh) disusul oleh Kabupaten Jembrana dan Bangli

62


Apabila dilihat dari prosentase peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota se-Bali dari Tahun 2014 ke Tahun 2015 tampak bahwa peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung menempati posisi ke 2 (dua) setelah Kabupaten Buleleng yaitu mengalami peningkatan 21,32% 2.

Indikator Kinerja Utama prosentase peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah, dari target yang ditetapkan Tahun 2016 sebesar 60% sudah dapat direalisasikan sebesar 60% dengan capaian kinerja 100%. Apabila target dan realisasi Indikator Kinerja Utama dibandingkan selama 3 (tiga) tahun yaitu dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 tampak bahwa setiap tahunnya rencana tersebut sudah dapat direalisasikan sebesar 100%.

3.

Indikator Kinerja Utama prosentase peningkatan pemahaman pengelolaan barang milik daerah. Dari target yang ditetapkan Tahun 2016 sebesar 60% sudah dapat direalisasikan sebesar 60% dengan capaian kinerja 100%. Apabila target dan realisasi Indikator Kinerja Utama dibandingkan selama 3 (tiga) tahun yaitu dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 tampak bahwa setiap tahunnya rencana tersebut sudah dapat direalisasikan sebesar 100%.

2.

Pada Tahun 2016 dari 29 Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung, terdapat 2 atau 6,90% kegiatan yang tidak efisien yaitu : Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Subyek dan Obyek PBB dengan TE sebesar -0,02 dan Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya dengan TE sebesar – 0,15.

3.

Efekitivitas ditentukan dari pencapaian indikator outcome. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa tahun setelahnya. Salah satu cara untuk mengukur efektivitas kegiatan adalah dengan mengadakan survey. Pada Tahun 2016 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung tidak melakukan survey. Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 tampak bahwa semuanya sudah tercapai bahkan melebihi dari rencana yang 63


ditetapkan. Kondisi ini salah satunya juga disebabkan oleh efektifitas kegiatankegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016. 4.

Belanja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung pada Tahun 2016 sebesar Rp. 17.273.108.935,00 dengan rincian belanja tidak langsung berupa belanja pegawai sebesar Rp.9.194.700.116 dan Belanja langsung sebesar

Rp.

8.078.408.819,-.

Realisasi

belanja

tidak

langsung

sebesar

Rp.8.150.952695,00 atau 88,65% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi belanja langsung sebesar Rp. 6.929.114.396,00 atau 85,77% dari anggaran yang ditetapkan.

4.3.

Rencana Tindak Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Klungkung yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung, maka dirumuskanlah strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung sebagai langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung. Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifkasi sebagai berikut : 1.

Potensinya pengembangan sumber-sumber pendapatan asli daerah di Klungkung daratan relatif kecil, kecuali di Nusa Penida yang memiliki potensi besar dibidang kepariwisataan. Sampai saat ini potensi pariwisata tersebut masih dalam tahapan pengembangan.

2.

Pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara dan wajib pajak serta wajib retribusi masih perlu ditingkatkan.

3.

Belum optimalnya pemanfaatan aset Pemerintah Daerah dan Perusahaan Daerah Kabupaten Klungkung sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. 64


4.

Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan pajak dan retribusi daerah, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi.

5.

Terbatasnya jumlah dan kemampuan/keterampilan sumber daya manusia (SDM) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung utamanya unsur stap dan rata-rata 1 Bidang 1 stap.

6.

Keterbatasan nomenklatur program teknis pada RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 dan Rentra Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 sehingga beberapa bidang memperjanjikan kinerja program yang hampir mirip.

Langkah-langkah yang harus dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja antara lain : 1.

Melakukan pembinaan secara terus-menerus terhadap Wajib pajak dan Wajib Retribusi Daerah, menggali potensi yang ada, menyiapkan regulasi yang diperlukan dan merubah regulasi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi lingkungan saat ini.

2.

Mengoptimalkan sarana yang ada dalam mengatasi kekurangan sarana dan kekurangan sumber daya manusia. (stap)

3.

Melakukan revisi terhadap Rencana Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 Semarapura, 15 Pebruari 2017 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung

I Gusti Ngurah Bagus Putra, SH NIP. 19580217 198503 1 010

65


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Recommend Documents