LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)
DINAS KEUANGAN ACEH
TAHUN 2014
LAKI'P ::2.01.4 r:>£JIL/ISK.eUllIll1JRIII- AUh
KA TA PENGANTAR
Puji syukur
kita
panjatkan
kehadirat
Allah
SWT yang
telah
melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Keuangan Aceh Tahun 2014 telah selesai disusun. LAKIP ini disusun Republik Indonesia Kinerja
Instansi
dalam upaya memenuhi
Peraturan
Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Pemerintah
serta
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .. Penyusunan tugas
dan
terwujudnya
fungsi
LAKIP ini merupakan wujud akuntabilitas Dinas
Keuangan
tata kelola pemerintahan
Aceh
dalam
rangka
pelaksanaan mendukung
yang baik dan juga merupakan
alat
kendali atau alat pemacu kinerja unit organisasi di lingkungan kerja Dinas Keuangan Aceh. Sebagaimana
telah
ditetapkan
dengan
Peraturan
Gubernur
Aceh
Nomor 62 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku [abatan Struktural pemerintahan
pada
Dinas
Keuangan
Aceh
adalah
di bidang Anggaran, Perbendaharaan,
dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota perundang-undangan
melaksanakan
Akuntansi, Pembinaan
sesuai dengan ketentuan peraturan
yang berlaku. Dalam melaksanakan
Dinas Keuangan Aceh menetapkan
tugas
tugas tersebut
visi yaitu "Terwujudnya
Pengelolaan
Keuangan Secara Tertib, Taat Pada Peraturan Perundang-Undangan,
Efektif,
LAKIP :2.01.-+ Di/ll.lls K-euPlll-fJlIIII- AUh
Efisien, Transparan
Dan Akuntabel
Untuk Kelancaran
Penyelenggaraan
Pemerintah Aceh", Dalam mencapai visi di atas, Dinas Keuangan Aceh menetapkan
5
(lima) misi, yaitu: •
Meningkatkan kualitas pengelolaan system manajemen keuangan daerah.
•
Meningkatkan pelaksanaan system akuntabilitas keuangan daerah.
•
Meningkatkan sarana/prasarana kerja dan kesejahteraan pegawai.
•
Meningkatkan monitoring/pengawasan preventif manajemen keuangan daerah kablkota.
•
Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pengelola keuangan daerah sesuai dengan standar pelayanan. Penyusunan LAKIPTAhun 2014 ini bertujuan memberikan gambaran
yang jelas dan transparan pencapaian keberhasilan
serta sebagai wujud pertanggungjawaban
visi dan misi yang diamanatkan
atas
pada Dinas Keuangan Aceh,
dan kekurangan pada Tahun 2014 akan menjadi tolak ukur
untuk peningkatan kinerja Dinas Keuangan Aceh pada Tahun 2015. Akhir kata kami berharap sebagai
masukan
dan
acuan
keuangan secara menyeluruh
semoga laporan
untuk
peningkatan
ini dapat digunakan kinerja
pengelolaan
dalam rangka mewujudkan tata kelola yang
good governance dan clean goverment. Banda Aceh,
Februari 2015
1KEPALADINASKEUANGANACE~ JAM~U~~i'Ak
ii
LAK.I'P :2.01.-+ r:>iVLaS~Utlllf1}tll1,
AUh
DAFTARISI Halaman
i
KATA PENGANTAR
iii
DAFTAR lSI BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang..................................................................................................... 1 1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi
2
1.3 Aspek Strategis.................................................................................................... 5 1.4 Struktur Organisasi........................................................................................... 6 1.5 Permasalahan yang dihadapi
8
BAB II RENCANA STRATEGIK DAN RENCANA KINERJA 2.1 Renstra Tahun 2012-2017
10
2.2 Visi dan Misi
10
2.2.1 Visi 2.2.2 Misi
10 11
2.3 Tujuan dan Sasaran [angka Menengah DKA
11
2.3.1 Tujuan [angka Menengah DKA 2.3.2. Sasaran [angka Menengah DKA
11 12
2.4 Strategi dan Kebijakan
12
2.4.1 Strategi 2.4.2 Kebijakan
12 13
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2014
14
BAB III AKUNT ABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
15
3.1.1 Pengesahan APBATahun Anggaran 2015 pada tanggal 31 Desember 2015 3.1.2 Penyampaian Pertanggungjawaban
15 Pelaksanaan APBA
Tahun Anggaran 2013 pada 31 Maret 2014
iii
16
LAKI'P :2.01A· !)illLlls K.eUIIV¥JRII1.AUh
3.1.3 Integrasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan dalam satu sistem
17
3.1.4 lumlah Pengesahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 Tepat Waktu 3.1.5 [umlah Kabupateri/Kota yang Mendapat Predikat WTP
19 21
3.1.6 Terintegrasinya Aplikasi PengeloIaan Keuangan Kab/Kota Di Pemerintah Aceh 3.1.7 Terwujudnya arsip elektronikAPBD Kab/Kota 3.2 Realisasi Anggaran
22 22 23
3.2.1 Pengesahan APBATahun Anggaran 2015 Pada Tanggal 31 Desember 2014
23
3.2.2 Penyampaian Pertanggung [awaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2013 Pada 31 Maret 2014
23
3.2.3 Integrasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan Dalam Satu Sistem
24
3.2.4 [umlah Pengesahan APBD Kab/Kota Tahun Anggaran 2015 Tepat Waktu 3.2.5 [umlah Kab/Kota Yang Mendapat Predikat WTP
24 24
3.2.6 Terintegrasinya Aplikasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Di Pemerintah Aceh Dan Terwujudnya Arsip Elektronik APBD Kab/Kota
24
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 4.1 Kesimpulan
25
4.2 Saran
26
LAMPIRAN
iv
LAKI'P ::2.01:+ D£IILI1~~utlKgallt AUh
BABI PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Dinas Keuangan Aceh (DKA) dibentuk dengan Qanun Aceh Nomor 15
Tahun 2012 tentang
Perubahan
atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas tersebut merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Menurut Qanun tersebut,
Dinas Keuangan Aceh merupakan
pendukung Pemerintah Aceh yang melaksanakan urusan pemerintahan pembangunan
unsur dan
di bidang pengelolaan keuangan daerah yang dipimpin oleh
seorang kepala dinas serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Secara umum tugas, fungsi dan kewenangan berhubungan pemerintah
dengan daerah
pengelolaan dalam
keuangan
memberikan
Dinas Keuangan Aceh
daerah
pelayanan
dan yang
organisasi prima
bagi
masyarakat. Karena itu, Dinas Keuangan Aceh mempunyai peranan yang vital dalam mendukung peran strategik Pemerintah Aceh untuk mewujudkan visi dan misinya.
1
LAKIP
Laporan
Akuntabilitas
disusun berdasarkan
Peraturan
Kinerja Instansi Menteri
Pemerintah
Pendayagunaan
~01.-+
K.tutlngtln
])£~S
Auh
(LAKIP) ini
Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi rencana
strategik
program
Pemerintah.
Siklus LAKIP diawali dengan
yang mendefinisikan
visi, misi, tujuan, sasaran
Dinas Keuangan Aceh, yang kemudian
ditetapkan
kegiatan untuk dilaksanakan
penyusunan
pada setiap
tahunnya
dalam rangka mewujudkan
misi, tujuan serta sasaran Dinas yang telah ditetapkan.
serta
visi,
Setelah itu, pada
setiap akhir peri ode pengukuran kinerja dilaksanakan untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) yang dapat digunakan
sebagai alat untuk membuat
kebijakan dan keputusan oleh para stakeholder dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.
1.2
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Kepala Dinas Keuangan Aceh sesuai Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Keuangan
Aceh
selain
kedudukannya
2
sebagai
kepala
SKPA juga
LAKf'P 2D:l-f Dil4lls K.eutllllfJtlllf, Aceh
berkedudukan
selaku pemegang kekuasaan
Pejabat Pengelola Keuangan
Aceh (PPKA). Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Peraturan
Gubernur Aceh Nomor 62 Tahun 2013
tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku [abatan Struktural pada Dinas Keuangan Aceh. Dinas Keuangan Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
dan pembangunan
di bidang pengelolaan keuangan
daerah, yang meliputi: 1.
Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
2.
Penyusunan
program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka
panjang; 3.
Perumusan
kebijakan teknis administrasi
dan teknis pelaksanaan
penyusunan anggaran; 4.
Pelaksanaan asas umum pengelolaan keuangan Aceh;
5.
Penyiapan dan rekomendasi terhadap pejabat-pejabat yang mengelola keuangan Aceh;
6.
Penyusunan dan penyiapan struktur APBA;
7.
Penyusunan dan penyiapan RKPA,KUA,PPAS,dan RKA-SKPA;
8.
Penyusunan, penyiapan dan pengkoordinasian
9.
Pelaksanaan penyusunan dan penyiapan perubahan APBA;
10.
Pelaksanaan penatausahaan
keuangan Aceh;
3
penetapan APBA;
LAKIP2cn..... D~S
Auh
JautlVLgtllll-
11.
Penyelenggaraan pertanggungjawaban
12.
Pelaksanaan pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBA;
13.
Pengelolaan kas umum Aceh;
14.
Pengelolaan piutang, utang dan dana cadangan Aceh;
15.
Pembinaan, pengawasan dan pengaturan pengelolaan keuangan Aceh;
16.
Penyelenggaraan penyelesaian kerugian Aceh;
17.
Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
18.
Penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi APBK; dan
19.
Pelaksanaan
tugas-tugas
kedinasan
pelaksanaan APBA;
lainnya yang diberikan
oleh
Gubernur. Untuk
menyelenggarakan
fungsi
sebagaimana
dimaksud
Dinas
Keuangan Aceh mempunyai kewenangan yaitu: 1.
Melaksanakan urusan ketatausahaan;
2.
Menyusun program
kerja tahunan, jangka menengah
dan jangka
panjang; 3.
Merumuskan
kebijakan teknis administrasi
dan teknis pelaksanaan
penyusunan anggaran; 4.
Melaksanakan asas umum pengelolaan keuangan Aceh;
S.
Menyiapkan dan merekomendasikan
terhadap
pejabat-pejabat
yang
mengelola keuangan Aceh; 6.
Menyusun dan menyiapkan struktur APBA;
7.
Menyusun dan menyiapkan RKPA,KUA,PPAS,dan RKA-SKPA;
8.
Menyusun, menyiapkan dan mengkoordinasikan
4
penetapan APBA;
LAKIP :2_()1_ of D£JI1,/IS K-eUt:lYI{Jt:llIf,Aoeh
9.
Melaksanakan penyusunan dan penyiapan perubahan APBA;
10.
Melaksanakan penatausahaan
11.
Menyelenggarakan pertanggungjawaban
12.
Melaksanakan pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBA;
13.
Mengelola kas umum Aceh;
14.
Mengelola piutang, utang dan dana cadangan Aceh;
15.
Membina, mengawasi dan mengatur pengelolaan keuangan Aceh;
16.
Menyelenggarakan penyelesaian kerugian Aceh;
17.
Mengelola keuangan badan layanan umum daerah; dan
18.
Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi APBK.
1.3
Aspek Strategis Untuk
mencapai
tujuan
menetapkan kebijakan-kebijakan
keuangan Aceh;
dan
pelaksanaan APBA;
sasaran,
Pemerintah
Aceh telah
melalui 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan
Aceh pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 20122017, yaitu: I.
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
2.
Keberlanjutan pedamaian
3.
Dinul islam, adat dan budaya
4.
Ketahanan pangan dan nilai tambah produk
5.
Penanggulangan kemiskinan
6.
Pendidikan
7.
Kesehatan
5
LAKIP :201.-+ J)WS K.tUII~1I1't
8.
Infrastruktur yang terintegrasi
9.
Sumber daya alam yang berkelanjutan
10.
Kualitas lingkungan dan kebencanaan
Auh
Berdasarkan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Aceh di atas, Dinas Keuangan Aceh lebih terfokus pada point 1 (satu) yaitu reformasi birokrasi dan tata
kelola
Pemerintahan.
Prioritas
reformasi
birokrasi
dan
tata
kelola
pemerintahan di arahkan guna menciptakan tata kelola pemerintahan dengan penguatan sistem kelembagaan yang demokratis, transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip
Good Governace, serta
penyelesaian
seluruh
peraturan
pelaksanaan dan turunan Undang-Undang Pemerintah Aceh sesuai dengan visi Dinas Keuangan Aceh yaitu "Pengelolaan Keuangan Aceh yang Tertib, Efisien, Transparan dan Akuntabel pada Tahun 2017".
1.4
Struktur Organisasi Struktur organisasi Dinas Keuangan Aceh terdiri dari:
1.
Kepala Dinas
2.
Sekretariat, terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan c. Sub Bagian Keuangan
3.
Bidang Anggaran Aceh, terdiri dari: a. Seksi Penyusunan Anggaran; b. Seksi Pengendalian Anggaran; dan
6
LAKIT> :2.01.-+ ]:JiKlls IaUIIJtL9l1n
Auh
c. Seksi Anggaran Badan Layanan Umum Daerah. 4.
Bidang Perbendaharaan,
terdiri dari:
a. Seksi Belanja Tidak Langsung; b. Seksi Belanja Langsung; dan c. Seksi Pembinaan Perbendaharaan. 5.
Bidang Akuntansi, terdiri dari: a. Seksi Akuntasi Pendapatan; b. Seksi Akuntansi Belanja; dan c. Seksi Penyajian Laporan Keuangan.
6.
Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran KabupatenjKota,
terdiri
dari: a. Seksi Evaluasi Anggaran; b. Seksi Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan
Belanja KabupatenjKota; dan c. Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan. Masing-masing [abatan tersebut dipimpin oleh Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung secara berjenjang. Jumlah pegawai tersebut di atas yang termasuk dalam pemangku jabatan struktural sebanyak 21 posisi, namun yang terisi sebanyak 20 posisi dan yang lowong sebanyak 1 posisi jabatan sementara ini diisi oleh seorang pejabat pelaksana tugas. Untuk klasifikasi pegawai dari aspek kepangkatan dan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:
7
LAKI'P ;}'01.:f DWS ~utlllLfJalll- Auh
Tabell.l Klasifikasi Pegawai Pangkat/Gol. No.
I
1.
Pendldlkan
[abatan II
III
Kepala Dinas
2. Sekretariat
-
3. Bid. Anggaran
-
IV
JLH
5MP
5LTA
03
51
52
JLH
1
1
-
-
-
-
1
1
9
28
3
40
-
10
1
11
4
26
1
14
1
16
-
1
-
25
5
31
12
20
1
33
-
13
4
13
3
33
2
14
1
17
-
2
1
5
7
15
3
12
2
17
-
3
1
8
6
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27
88
9
124
-
29
7
62
Daerah _MM._
-
4. Bid. Perbendaharaan 5.
._- 6.
Bid. Akuntansi
-
Bid. Pembinaan
-
dan Evaluasi Anggaran Daerah KabJKota
--r-" 7. DPB
-
TOTAL
1.5
"
.
26 124
Permasalahan YangDihadapi •
Banyaknya
peraturan
perundang-undangan
yang
dikeluarkan
pemerintah pusat pada setiap tahunnya dan membuat daerah harus merubah arah kebijakan dan teknis pengelolaan keuangan, seperti diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang menyebabkan daerah harus menyesuaikan kembali akun rekening pendapatan, belanja dan juga
8
LAKI'P 201..-t
z:,ws
mewajibkan
daerah
harus
menyesuaikan
K.eutlvtgtl/lf,
bentuklformat
AUh
dalam
menyusun menyajikan laporan keuangan; •
Aplikasi pengelolaan keuangan (SlPKD) sudah terintegrasi secara menyeluruh
dari
proses
penganggaran
sampai
dengan
proses
pertanggungjawaban, namun masih terdapat beberapa masalah teknis pengoperasiannya dan juga belum terintegrasinya SIPKD dengan aplikasi e-rencana yang digunakan oleh BAPPEDA dalam menyusun KUA-PPAS; •
Belum adanya kerja tim yang baik (team work) dalam satu wadah organisasi Dinas Keuangan Aceh, kurangnya transfer informasi dan pekerjaan sesuai 'job description', komunikasi yang kurang lancar antara satu bidang dengan bidang yang lain, dan juga masih kurangnya tenaga ahli/profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.
9
LAKIP:2_01.4
pmns
K.eUllngtl/lJ,
AUh
BAB II RENCANA STRATEGIK DAN RENCANA KINERJA
2.1
Renstra Tahun 2012-2017 Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5
(lima) tahunan.
Renstra
Rencana Pembangunan
Dinas Keuangan Aceh disusun
selaras
dengan
[angka Menengah Aceh dalam rangka pelaksanaan
tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan kepada Dinas Keuangan Aceh. Diharapkan dengan adanya rencana strategik ini, pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Keuangan Aceh dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat diekspresikan
membantu pencapaian visi, misi,
tujuan dan sasaran Pemerintah Aceh sebagai wujud pertanggungjawaban dari komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pengelolaan keuangan yang bersifat tertib, taat peraturan
perundang-undangan,
efektif,
efesien dan transparan.
2.2
Visidan Misi
2.2.1 Visi Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi/instansi. pengertian visi adalah "what be believe we can be" dan visi Dinas Keuangan Aceh yaitu "Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Secara Tertib, Taat
10
LAKI'P 201:1r:>ws ~UilIlLfJt11f1, Acth
Pada Peraturan Perundang-Undangan, Efektif, Efisien, Transparan Dan Akuntabel Untuk Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintah Aceh".
2.2.2 Misi Misi adalah "what be believe we can do" yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan
oleh instansi pemerintah
sebagai penjabaran visi yang telah
ditetapkan. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi agar tujuan instansi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pemyataan misi terse but, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi dan mengetahui peran dan fungsinya untuk mencapai yang ingin dicapai. Untuk itu Dinas Keuangan Aceh telah merumuskan misi sebagai berikut: •
Meningkatkan kualitas pengelolaan system manajemen keuangan daerah.
•
Meningkatkan pelaksanaan system akuntabilitas keuangan daerah.
•
Meningkatkan saranaJprasarana kerja dan kesejahteraan pegawai.
•
Meningkatkan monitoring/pengawasan preventif manajemen keuangan daerah kab/kota.
•
Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pengelola keuangan daerah sesuai dengan standar pelayanan.
2.3
Tujuan dan Sasaran [angka Menengah DKA
2.3.1 Tujuan [angka Menengah DKA 1. mewujudkan
sistem pengelolaan keuangan daerah secara tertib
dan taat peraturan perundang-undangan
11
dan berbasis teknologi.
LAKIP zun» Aceh
D£IIf,,/:/S ;aUllvt-ga~
2. Meningkatkan
kinerja aparatur
dalam memberikan
pelayanan
publik 3. Terwujudnya sinergisitas kebijakan pembangunan pemerintah,
provinsi
dengan
pemerintah
daerah antara
kab/kota
dalam
pengelolaan keuangan daerah.
2.3.2 Sasaran Jangka Menengah DKA Sasaran merupakan
suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam
rangka pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut antara lain: 1. Terwujudnya integrasi aplikasi pengelolaan keuangan dalam satu sistem; 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Meningkatnya Persentase realisasi anggaran; 4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota,
2.4
Strategi dan Kebijakan
2.4.1 Strategi Strategi
yang akan dilakukan
adalah
mengoptimalkan
internal yang sudah ada seperti dengan telah tersedianya
kekuatan
qanun tentang
Pengelolaan Keuangan Aceh, kualitas sumber daya aparatur dan komitmen karyawan
yang tinggi. Kemudian akan meminimalisir
12
faktor kelemahan
LAKIP =<'01.-f Auh
D£JI1,I:IS~UIlVIfJIl/lt
internal
seperti halnya kemampuan
belum terstandarisasi.
teknis fungsional, beban kerja yang
Bahkan dipihak lain mencari solusi terhadap ancaman
masa depan seperti halnya pengaruh globalisasi, adanya perbedaan persepsi dalam membaca terbuka
peraturan
serta perubahan
dengan pemeriksa, peraturan.
informasi
Dari gambaran
yang semakin
terse but disusunlah
strategi yang akan dilaksanakan, yaitu: 1. Pengkajian rencana untuk
anggaran
mewujudkan
pendapatan
pelaksanaan
dan belanja daerah
pengelolaan
anggaran
pendapatan dan anggaran belanja daerah yang tepat sasaran; 2. Pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan administrasi perkantoran sebagai penunjang tupoksi SKPA; 3. Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pertanggungjawaban 4. Peningkatan
penatausahaan
dan
pengelolaan keuangan daerah;
dan optimalisasi
sarana
dan prasarana
sebagai
penunjang pelayanan prima; dan 5. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan sumber daya aparatur yang handal.
2.4.2
Kebijakan Arahan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan
program dan
kegiatan adalah: 1. Peningkatan
kualitas
pelayanan
administrasi perkantoran;
13
prima
bidang
pengelolaan
LAKI'P :20;!.4
pws ~~KgtlIll-AUh
2. Pemenuhan
kebutuhan
sarana
prasarana
sebagai
penunjang
pelayanan administrasi perkantoran; 3. Efektifitas
dan
transparan
efisiensi
pelaksanaan
dan akuntabel
manajemen
sebagai
kegiatan
yang tersaji
penunjang
dalam
pelayanan
DKA yang suatu
proses
administrasi
perkantoran; 4. Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang dan tanggung
jawabnya
serta
penerapan
reward dan punishment
terhadap prestasi kerja yang terukur; dan 5. Penggunaan
software
penatausahaan
2.5
aplikasi
dalam
penyusunan
APBA dan
APBAterhadap seluruh SKPA.
Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Dalam rencana kinerja tahunan (RKT) Dinas Keuangan Aceh tahun
2014 telah ditetapkan
beberapa
indikator
kineja dan target yang akan
dicapai. Dengan disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh maka ditetapkanlah
penetapan
kinerja Dinas Keuangan Aceh Tahun Anggaran
2014. Perumusan penetapan kinerja tersebut diikuti dengan program dan kegiatan
serta
anggaran
yang dibutuhkan
untuk mewujudkan
indikator kinerja dan target yang telah ditentukan.
14
sasaran,
