KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL, PEMBERIAN FASILITAS DAN PERIZINAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL BAGI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
: a. bahwa dengan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 2 Tahun 1999 telah diatur ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Penanaman Modal, Pemberian Fasilitas dan Peizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negri di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 52 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPM dan PKUD Propinsi DKI Jakarta, maka keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku sehingga perlu disempurnakan; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan kembali Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Penanaman Modal, pemberian Fasilitas, dan Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagiamana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970; 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970; 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Daerah;
Pemerintahan
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah;
Perimbangan
6. Undang - undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; 10. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang Usaha/Jenis Usaha Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau dengan syarat kemitraan; 11. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999; 12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 13. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 52 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPM dan PKUD Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL, PEMBERIAN FASILITAS, DAN PERIZINAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL BAGI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi; 4. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 6. BPM dan PKUD adalah Badan Penanaman Modal dan Pendayagunaan Kekayaan dan Usaha Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 7. Dinas/Kanwil/Instansi terkait adalah Instansi yang turut dalam proses penyelesaian perizinan Penanaman Modal serta fasilitas dan perizinan pelaksanaan Penanaman Modal yang berada di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 8. Bidang Pendayagunaan, Pelayanan dan Fasilitas adah salah satu Bidang pada BPM dan PKUD Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian, penilaian permohonan dan penyelesaian penebitan persetujuan Penanaman Modal, Persetujuan Fasilitas Pabean serta Melaksanakan Pendayagunaan Kekayaan dan Usaha daerah; 9. Sekretariat adalah Sekretariat BPM dan PKUD Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPM dan PKUD Propinsi DKI Jakarta; 10. Subbag Umum adalah Sebbagian umum BPM dan PKUD Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengetikan, penggandaan, penyiapan program kerja dan penyusunan laporan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengolahan data, dan penyajian informasi serta tugas-tugas lain yang berhubungan dengan administrasi ketatausahaan; 11. Subbidang adalah Subbidang di Bidang Pendayagunaan, Pelayanan dan Fasilitas BPM dan PKUD Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas membantu proses penerbitan Surat Persetujuan Baru, Perluasan, Perubahan, Pabean, APIT, RPTKA, IKTA, Izin Usaha Tetap dan Perizinan lain dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal;
12. SP PMDN adalah surat Persetujuan Penanaman Modal beserta fasilitasnya yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Sementara; 13. SP PMA adalah Surat Persetujuan Penanaman Modal beserta fasilitasnya yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, yan berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Sementara; 14. SP Perluasan adalah Persetujuan Penanaman Modal beserta fasilitasnya untuk menambah kapasitas terpasang yang disetujui dan/atau menambah jenis produksi barang dan jasa; 15. Persetujuan Perubahan adalah Persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan Penanaman Modal tertentu yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Penanaman Modal sebelumnya; 16. Persetujuan Fasilitas Penanaman Modal adalah Persetujuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal berupa fasilitas bea masuk dan fasilitas fiskal lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah; 17. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) adalah angka pengenal yang dipergunakan sebagai izin memasukkan (impor) barang modal dan bahan baku/penolong untuk pemakaian sendiri dalam proses produksi proyek penanaman modal yang telah disetujuai Pemerintah; 18. Persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) adalah Persetujuan rencana jumlah, jabatan, dan lama penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan perusahaan untuk menggunakan tenaga kerja warga negara asing pendatang dan penerbitan Izin Kerja tenaga kerja warga negara asing pendatang; 19. Keputusan tentang Izin Kerja Tenaga Kerja Asing (IKTA) pendatang adalah Izin bagi perusahaan untuk mempekerjakan sejumlah tenaga kerja warga negara asing pendatang dalam jabatan dan periode tertentu; 20. Rekomendasi TA.01 adalah rekomendasi Izin Tinggal Untuk Maksud Kerja bagi pengguna tenaga kerja warga negara asing pendatang khusus bagi PMA/PMDN yang dikeluarkan oleh Kepala BPM dan PKUD Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarat untuk Direktorat Jenderal Imigrasi; 21. Rekomendasi TA.02 adalah rekomendasi Perpanjangan Izin Tinggal Untuk Maksud kerja bagi pengguna tenagak kerja warga negara asing pendatang khusus bagi PMA/PMDN yang dikeluarkan oleh Kepala BPM dan PKUD Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Direktorat Jenderal Imigrasi; 22. Rekomendasi TA.03 adalah rekomendasi Persetujuan Penggantian Sponsor pengguna tenaga kerja warga negara asing pendatang khusus bagi PMA/PMDN yang dikeluarkan oleh epala BPM dan PKUD Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Direktorat Jenderal Imigrasi; 23. Izin Usaha Tetap (IUT) adalah Izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial, baik produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan Surat Persetujuan Penanaman Modal yang sebelumnya diperoleh oleh perusahaan;
24. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham; 25. LKPM adalah Laporan Kegiatan Penanaman Modal; 26. KTP adalah Kartu Tanda Penduduk; 27. NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak; 28. IUT adalah Ixin Usaha Tetap; 29. IKTA adalah Izin Kerja Tenaga Asing; 30. RPTKA adalah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 31. LKPM adalah Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
Pasal 2 Persetujuan Penanaman Modal dalam keputusan ini meliputi : a. b. c. d. e. f.
persetujuan Penanaman Modal Asing; persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri; persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing; persetujuan Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri; persetujuan Perubahan Penanaman Modal Asing; persetujuan Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri.
Pasal 3 Izin Pelaksanaan Penanaman Modal dalam keputusan ini meliputi : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
fasilitas pengimporan barang modal; fasilitas pengimporan bahan baku/penolong; angka pengenal importir terbatas; rencana penggunaan tenaga kerja asing; rekomendasi TA-01; rekomendasi TA-02; rekomendasi TA-03; izin kerja tenaga asing; izin usaha tetap. Pasal 4
Semua permohonan untuk memperoleh surat persetujuan dan izin pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 harus diajukan kepada Gubernur c.q. Kepala BPM dan PKUD.
BAB II PENANAMAN MODAL Bagian Pertama Penanaman Modal Asing Pasal 5 Permohonan untuk memperoleh Persetujuan PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis kepada Gubernur c.q. Kepala BPM dan PKUD dengan mengisi formulir model I/PMA sebagaimana lampiran I dengan melengkapi : 1. Peserta Asing : a. akta perusahaan apabila peserta asing berbentuk badan hukum b. fotokopi paspor apabila peserta asing berbentuk badan hukum 2. Peserta Asing Bebentuk Badan Hukum PMA : a. Akta perusahaan dan perubahan-perubahannya; b. Fotokopi NPWP 3. Peserta Indonesia : a. Fotokopi Akta perusahaan apabila peserta Indonesia berbentuk badan hukum atau KTP untuk perorangan; b. Fotokopi NPWP 4. a. uraian proses produksi/ kegiatan yang dilengklapi dengan alir proses, serta mencantumkan jenis bahan baku/ penolong, bagi industri pengolahan, atau; b. uraian kegiatan usaha, bagi kegiatan di bidang jasa. 5. surat kuasa dari yang berwewenang apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh direksi / pemohon; 6. surat kuasa kontak person Office di Indonesia; 7. bagi bidang usaha yang di persyaratkan kemitraan bersedia bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 6 Permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing diajukan secara tertulis kepada Gubernur c.q Kepala BPM dan PKUD dengan mengisi formulir model II / PMA sebagaimana lampiran II dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut. a. fotokopi IUT, kecuali : 1) proyek perluasan yang dimohonkan berbeda lokasi, atau; 2) proyek perluasan yang dimohonkan berbeda jenis produksi. b. Uraian proses produksi/kegiatan usaha perluasan untuk bidang usaha yang tidak sejenis dengan bidang usaha yang disebut dalam IUT. c. fotokopi LKPM periode terakhir. d. Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan harus melampirkan Surat Perjanjian bermitra.
Pasal 7 Perubahan Penanaman Modal Asing dapat diajukan oleh perusahaan PMA untuk melakukan perubahan : a. perubahan nama perusahaan ; b. perubahan bidang usaha dan jenis produksi ; c. perubahan lokasi proyek ; d. perubahan rencana penggunaan tenaga kerja asing ; e. perubahan kapasitas produksi dan pemasaran per tahun ; f. perubahan nilai investasi penanaman modal dan sumber pembiayaan ; g. perubahan kepemilikan saham perusahaan PMA ; h. perubahan status PMA menjadi PMDN ; i. perubahan status PMDN dan Non PMA/PMDN menjadi PMA ; j. perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek ; k. penggabungan perusahaan (merger).
Pasal 8 (1) Permohonan untuk mendapatkan Perubahan pada Pasal 7 huruf a, b, c, d, e, f dan g diajukan secara tertulis kepada Gubernur c.q. Kepala BPM dan PKUD dengan mengisi formulir model III sebagaimana lampiran III Bdengan melampirkan : a. fotokopi SP PMA dan perubahannya ; b. fotokopi LKPM Periode terakhir ; c. uraian proses produksi bagi bidang usaha dan jenis produksi ; d. bagi perubahan penggunaan tenaga kerja asing : 1) perubahan susunan pimpinan perusahaan dilampirkan rekaman akta atau RUPS tentang perubahan susunan pimpinan perusahaan ; 2) perubahan jumlah penggunaan tenaga kerja asing dilampirkan rincian jabatan yang telah disetujui dan yang dimohon ; e. bagi perubahan Nilai Investasi Penanaman Modal dan Sumber Pembiyaan : 1) alasan perubahan investasi ; 2) risalah RUPS yang memuat persetujuan apabila ada perubahan modal perseroan yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya. f. Bagi Perubahan kepemilikan Saham Perusahaan PMA : 1) bagi perusahaan PMA : (a) risalah RUPS yang memuat persetujuan perubahan pemilikan saham, atau ; (b) risalah RUPS tentang persetujuan pengalihan seluruh saham asing kepada peserta Indonesia dan Persetujuan pengalihan status perusahaan menjadi PMDN. 2) bagi Pemegang saham baru; (a) fotokopi akta pendirian dan perubahannya serta Rekaman NPWP badan hukum Indonesia ; (b) fotokopi KTP yang masih berlaku serta NPWP bagi perorangan warga negara Indonesia ; (c) fotokopi paspor yang masih berlaku bagi perorangan warganegara asing ; (d) fotokopi akta pendirian (Article of Association) dan perubahannya serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan bahaas inggris bagi badan hukum asing.
(2) Permohonan untuk mendapatkan Perubahan pada Pasal 7 huruf h diajukan secara retulis kepada Gubernur c.q. Kepala BPM dan PKUD dengan mengisi formulir model III A sebagaimana lampiran IV dengan melampirkan : a. fotokopi Surat Persetujuan PMA ; b. fotokopi Surat Persetujuan tentang Perubahan Kepemilikan Saham ; c. fotokopi Akta atau Bukti Pengalihan seluruh saham Asing kepada peserta Indonesia; d. fotokopi LKPM Periode terakhir. (3) Permohonan untuk mendapatkan Perubahan Penanaman Modal Asing pada Pasal 7 huruf I diajukan secara tertulis kepada Gubernur c.q. Kepala BPM dan PKUD dengan mengisi formulir model III B sebagaimana lampiran V dengan melampirkan : a. Dokumen perusahaan PMDN yang akan menjual saham : 1. fotokopi persetujuan PMDN beserta perubahannya atau Rekaman IUT bagi perusahaan yang sudah berproduksi komersial ; 2. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia dan perubahannya bagi perusahaan yang belum berproduksi komersial ; 3. risalah RUPS yang menyetujui penjualan saham dan perubahan status menjadi PMA ; 4. fotokopi LKPM Periode terakhir. b. Dokumen perusahaan Non PMA/PMDN yang akan menjual saham, meliputi : 1) fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, dan perubahannya ; 2) fotokopi Persetujuan Prinsip dari Departemen Teknis bagi perusahaan yang belum berproduksi komersial atau Izin Usaha bagi perusahaan yang telah berproduksi komersial ; 3) risalah RUPS yang menyetujui penjualan saham dan perubahan status menjadi PMA ; 4) fotokopi NPWP. c. Dokumen Perusahaan PMA yang akan membeli saham, meliputi : 1) fotokopi IUT ; 2) fotokopi LKPM periode terakhir.
d. Dokumen warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang akan membeli saham : 1) fotokopi paspor yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing ; 2) fotokopi Akta Pendirian dan Perubahannya serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bagi badan hukum asing. (4) Permohonan untuk mendapatkan Perubahan pada Pasal 7 huruf j diajukan secara tertulis kepada Gubernur c.q Kepala BPM dan PKUD dengan mengisi formulir model III C sebagaimana lampiran VI dengan melampirkan : a. fotokopi Surat Persetujuan Pabean bagi yang sudah memiliki ; b. fotokopi SP. PMA beserta perubahannya ; c. fotokopi LKPM Periode terakhir.
(5) Permohonan untuk mendapatkan Perubahan pada Pasal 7 huruf k diajukan secara tertulis kepada Gubernur c.q Kepala BPM dan PKUD dengan mengisi formulir model III D sebagaimana terdapat pada lampiran VII dengan dilampirkan : a. fotokopi Surat persetujuan dan perubahannya untuk perusahaan PMA dan PMDN yang akan bergabung ; b. fotokopi Akta Pendirian dan perubahan masing-masing perusahaan yang akan bergabung ; c. fotokopi IUT bagi perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usaha, apabila belum memiliki IUT perlu dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dari BPM dan PKUD ; d. risalah RUPS tentang Persetujuan penggabungan dari masing-masing perusahaan yang bergabung ; e. fotokopi LKPM Periode terakhir untuk perusahaan PMA dan Perusahaan PMDN yang akan meneruskan kegiatan usaha.
Bagian Kedua Penanaman Modal Dalam Negeri Pasal 9 Permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, diajukan secara tertulis kepada Gubernur c.q Kepala BPM dan PKUD dengan mengisi formulir model I / PMDN sebagaimana lampiran VIII dengan melampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut. 1. Bukti diri Permohonan : a) fotokopi Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV, Fa, BUMN dan BUMD ;
b) fotokopi Anggran Dasar BAGI BADAN USAHA (Koperasi) ; c) fotokopi KTP perorangan 2. Surat Kuasa dari yang berwenang apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh direksi/pemohon. 3. Fotokopi NPWP 4. a. Uraian Proses Produksi/kegiatan yang dilengkapi dengan alir proses, serta mencantumkan jenis bahan baku/penolong, bagi industri pengolahan, atau ; b. Uraian kegiatan usaha, bagi kegiatan di bidang jasa. 5. Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan bersedia bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 10 Permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri diajukan secara tertulis kepada Gubernur c.q. Kepala BPM dan PKUD dengan mengisi formulir model II/PMDN sebagaomana lampiran IX dengan melampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut. a.
Fotokopi IUT, kecuali : 1)
Proyek perluasan yang dimohonkan berbeda lokasi, atau ;
2)
Proyek perluasan yang dimohonkan berbeda jenis produksi.
b. Uraian proses produksi / kegiatan usaha perluasan untuk bidang usaha yang tidak sejenis dengan bidang usaha yang disebut dalam IUT ; c. Fotokopi LKPM periode terakhir ; d. Surat Kuasa kontrak person lesion offices di Indonesia ; e. Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan bersedia bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 11
Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri dapat diajukan oleh perusahaan PMDN untuk melakukan perubahan : a. Perubahan nama perusahaan ; b. Perubahan Bidang Usaha dan jenis Produksi ; c. Perubahan lokasi proyek ; d. Perubahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ; e. Perubahan kapasitas Produksi dan Pemasaran Per tahun ; f. Perubahan Nilai Investasi Penanaman Modal dan Sumber Pembiayaan ; g. Perubahan kepemilikan Saham Perusahaan PMDN ; h. Perubahan Status PMDN menjadi PMA ; i. Perubahan status PMDN dan Non PMA/PMDN menjadi PMA ; j. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek ; k. Penggabungan perusahaan (merger). Pasal 12 (1) Permohonan untuk mendapatkan Perubahan pada Pasal 11 huruf a, b, c, d, e, f dan g diajukan secara tertulis kepada Gubernur c.q. Kepala BPM dan PKUD dengan mengisi formulir model III sebagaimana lampiran III dengan melampirkan : a.
Fotokopi SP PMDN dan perubahannya ;
b.
Fotokopi LKPM Periode terakhir ;
c.
Uraian proses produksi bagi bidang usaha, jenis produksi ;
d.
Bagi perubahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing : 1) Perubahan susunan pimpinan perusahaan dilampirkan fotokopi akta atau risalah RUPS tentang perubahan susunan pimpinan perusahaan ; 2) Perubahan jumlah penggunaan tenaga kerja asing dilampirkan rincian jabatan yang telah disetujui dan yang dimohon.
e.
Bagi Perubahan nilai Investasi Penanaman Modal dan Sumber Pembiayaan : 1) Alasan perubahan investasi ; 2) Risalah RUPS yang memuat persetujuan apabila ada perubahan modal perseroan yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya.
f.
Bagi Perubahan kepemilikan Saham Perusahaan PMDN : 1)
Bagi perusahaan PMDN : a) risalah RUPS yang memuat persetujuan perubahan pemilikan saham, atau ; b) risalah RUPS tentang persetujuan pengalihan seluruh saham asing kepada peserta Indonesia dan Persetujuan pengalihan status perusahaan menjadi PMDN.
2)
Bagi pemegang saham baru : a) fotokopi akta pendirian badan hukum Indonesia;
dan perubahannya serta Rekaman NPWP
b) fotokopi KTP yang masih warga negara Indonesia ;
berlaku serta NPWP bagi perorangan
c) fotokopi paspor yang masih berlaku bagi perorangan warganegara asing ; d) fotokopi akta pendirian (Article of Association) dan perubahannya serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris bagi badan hukum asing. (2) Permohonan untuk mendapatkan Perubahan pada Pasal 11 huruf h diajukan secara tertulis kepada Gubernur c.q. Kepala BPM dan PKUD dengan mengisi formulir model III A sebagaimana lampiran IV dengan melampirkan : a. fotokopi Persetujuan PMDN ; b. fotokopi Surat Persetujuan tentang Perubahan Kepemilikan Saham ; c. fotokopi Akta atau Bukti Pengalihan seluruh saham Dalam Negeri kepada peserta asing. (3) Permohonan untuk mendapatkan Perubahan pada Pasal 1 huruf I diajukan secara tertulis kepada Gubernur c.q. Kepala BPM dan PKUD dengan mengisi formulir model III B sebagaimana lampiran V dengan melampirkan :
a. dokumen perusahaan PMDN yang akan menjual saham : 1) fotokopi persetujuan PMDN beserta perubahannya atau Rekaman IUT bagi perusahaan yang sudah berproduksi komersial ; 2) fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia dan perubahannya bagi perusahaan yang belum berproduksi komersial ; 3) risalah RUPS yang menyetujui penjualan saham dan perubahan status perusahaan menjadi PMA ; 4) fotokopi LKPM Periode terakhir. b. dokumen perusahaan Non PMA/PMDN yang akan menjual saham, meliputi : 1) fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, dan perubahannya ; 2) fotokopi Persetujuan Prinsip dari Departemen Teknis bagi perusahaan yang belum berproduksi komersial atau izin Usaha Tetap bagi perusahaan yang telah berproduksi komersial ; 3) risalah RUPS yang menyetujui penjualan saham dan perubahan status menjadi PMA ; 4) fotokopi NPWP. c. dokumen perusahaan PMA yang akan membeli saham, meliputi : 1) fotokopi IUT ; 2) fotokopi LKPM periode terakhir. d. dokumen warga negara asing dan / atau badan hokum asing yang akan membeli saham : 1) fotokopi paspor yang masih berlaku bagi perorangan warga Negara asing ; 2) fotokopi Akta Pendirian dan Perubahannya serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bagi badan hokum asing. 4) Permohonan untuk mendapatkan Perubahan pada Pasal 11 huruf j diajukan secara tertulis kepada Gubernur c.q. Kepala BPM dan PKUD dengan mengisi formulir model III C sebagaimana lampiran VI dengan melampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :
a. fotokopi Surat Persetujuan Pabean bagi yang sudah memiliki ; b. fotokopi SP. PMA beserta perubahannya ; c. fotokopi LKPM Periode terakhir. 5) Permohonan untuk mendapatkan Perubahan pada Pasal 11 huruf k diajukan secara tertulis kepada Gubernur c.q. Kepala BPM dan PKUD dengan mengisi formulir model III D/PMDN sebagaimana lampiran VII dengan melampirkan : a. fotokopi SP dan perubahannya untuk perusahaan PMA dan PMDN yang akan bergabung ; b. fotokopi Akta Pendirian dan perubahan masing-masing perusahaan yang akan bergabung ; c. fotokopi IUT bagi perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usaha, apabila belum memiliki IUT perlu dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dari BPM dan PKUD ; d. risalah RUPS tentang Persetujuan penggabungan dari masing-masing perusahaan yang bergabung; e. fotokopi LKPM Periode terakhir untuk perusahaan PMA dan Perusahaan PMDN yang akan meneruskan kegiatan usaha.
BAB III FASILITAS PENANAMAN MODAL DAN PERSYARATAN PERMOHONAN DAFTAR INDUK (MASTER LIST) PERUSAHAAN PMA/PMDN Pasal 13 (1) PMDN dan Pma yang telah mendapatkan Persetujuan dari Pemerintah Pusat dan Kepala BPM dan PKUD diberikan Fasilitas penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Untuk mendapatkan Persetujuan Fasilitas Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan mengajukan permohonan pengimporan barang modal/bahan baku kepada Kepala Kantor Cabang PT. Sucofindo dengan mengisi formulir model IV A dan IV B sebagaimana lampiran X dan XI serta melampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut : a. fotokopi NPWP ; b. Surat Izin Usaha dari instansi teknis ; c. Daftar Induk Barang Modal ; d. Uraian atas proses produksi bagi industri yang menghasilkan barang ;
e. Brosur / spesifikasi teknis mesin-mesin / peralatan ; f. Uraian proses produksi / flowchart ; g. Perhitungan kapasitas mesin-mesin ; h. Rekaman SP PMDN atau SP PMA dan Perubahannya ; i. Nomor pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ; j. Fotokopi LKPM Periode Terakhir.
(3) Setelah dilakukan penelitian administrasi dan teknis oleh Kepala kantor Cabang PT. Sucofindo dan telah memenuhi ketentuan, Kepala kantor Cabang PT. Sucofindo mengirimkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala BPM dan PKUD. (4) Kepala BPM dan PKUD setelah menerima dan meneliti berkas master list/daftar induk barang modal / bahan baku dari Kepala Kantor Cabang PT. Sucofindo, mengeluarkan Surat Persetujuan Pabean Barang Modal dan atau Surat Persetujuan Pabean Bahan Baku kepada Pemohon. (5) Permohonan fasilitas bagi perusahaan perluasan diajukan kepada Kantor Bea dan Cukai.
BAB IV PERSYARATAN PERMOHONAN APIT. RPTK, REKOMENDASI TA-01, TA-02, TA-03, IKTA DAN IUT PERUSAHAAN PMA/PMDN Pasal 14 Permohonan APIT diajukan secara tertulis kepada Gubernur c.q. Kepala BPM dan PKUD dengan mengisi Formulir APIT sebagaimana lampiran XII, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut : a. Akta Pendirian dan Perubahan terakhir susunan pengurus perusahaan ; b. Fotokopi NPWP ; c. Fotokopi IKTA bagi Tenaga Kerja Asing dan KTP bagi warga Negara Indonesia sebagai penandatangan Dokumen Impor ; d. Daftar nama dan penandatangan yang berhak menandatangani dokumen impor dilengkapi dengan pas foto ukuran 3x4 Cm;
e. Fotokopi Surat Persetujuan (SP PMDN atau SP PMA) dan Perubahannya ; f. Kartu APIT yang ditandatangani oleh yang berwenang. Pasal 15 (1) Permohonan untuk mendapatkan RPTKA baru, diajukan secara tertulis kepada Gubernur c.q. Kepala BPM dan PKUD dengan menggunakan formulir RPTKA sebagaimana lampiran XIII dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut : a.
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia Pendamping termasuk tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan program diklatnya ;
b.
Fotokopi SP PMDN atau SP PMA dan SP Perubahan yang menunjukkan jumlah TKWNAP yang disetujui ;
c.
Fotokopi Akta perusahaan terakhir mengenai susunan Pengurus Perusahaan ;
d.
Fotokopi LKPM periode terakhir ;
e.
Khusus bagi jabatan-jabatan di sektor pertambangan dan energi pada sub sektor minyak dan gas bumi serta disektor jasa pelayanan medik, melampirkan rekomendasi dari Ditjen yang bersangkutan ;
(2) Permohonan untuk mendapatkan perpanjangan RPTKA, diajukan secara tertulis kepada Gubernur c.q. Kepala BPM dan PKUD dengan menggunakan Formulir RPTKA sebagaimana lampiran XIII dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : a. Fotokopi Persetujuan RPTKA sebelumnya ; b. Alasan dan program Diklat Tenaga Kerja Indonesia ; c. Laporan pelaksanaan program Diklat Tenaga Kerja Indonesia ; d. Fotokopi Bukti Lapor Ketenagakerjaan yang telah disahkan ; (3) Permohonan untuk mendapatkan Perubahan RPTKA, diajukan secara tertulis kepada Gubernur c.q. Kepala BPM dan PKUD dengan melampirkan kelangkapan persyaratan sebagau berikut ; a. Fotokopi Persetujuan RPTKA sebelumnya ; b. Alasan dan Laporan pelaksanaan program Diklat Tenaga Kerja Indonesia ; c. Laporan pelaksanaan program Diklat Tenaga Kerja Indonesia ; d. Fotokopi Bukti Lapor Ketenagakerjaan yang telah disahkan.
Pasal 16 Permohonan untuk mendapatkan Rekomendasi TA-01 diajukan secara tertulis kepada Gubernur c.q. Kepala BPM dan PKUD dengan menggunakan formulir Ppt 2 sebagaimana lampiran XIV dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : a. Pas foto ukuran 4 x 6 terbaru, satu lembar ; b. Fotokopi Paspor ; c. Curiculum Vitae yang ditandatangani calon TKA dengan melampirkan : 1)
Fotokopi bukti pendidikan ;
2)
Fotokopi bukti pengalaman kerja.
d. Fotokopi NPWP Perusahaan ; e. Fotokopi RPTKA yang berlaku ; f. Akta Pengangkatan atau RUPS apabila TKA menduduki jabatan sebagai Direksi ; g. Fotokopi Kontrak Kerja bagi yang bukan Direksi ; h. Fotokopi LKPM terakhir.
Pasal 17 Permohonan untuk mendapatkan Rekomendasi TA-02 diajukan secara tertulis kepada Gubernur c.q. Kepala BPM dan PKUD dengan menggunakan formulir Ppt 2 sebagaimana lampiran XIV dengan melampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut : a. Pas foto ukuran 4 x 6, satu lembar ; b. Fotokopi paspor ; c. Fotokopi KITAS ; d. Fotokopi IKTA ; e. Fotokopi RPTKA yang berlaku ; f. Fotokopi Kontrak Kerja ; g. Fotokopi LKPM terakhir.
Pasal 18
Permohonan untuk mendapatkan Rekomendasi TA-03 diajukan secara tertulis kepada Gubernur c.q. Kepala BPM dan PKUD dengan menggunakan formulir Ppt 2 sebagaimana lampiran XIV dengan melampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut : a. Pas foto ukuran 4 x 6, satu lembar ; b. Fotokopi Paspor ; c. Fotokopi KITAS ; d. Fotokopi IKTA yang berlaku ; e. Curiculum Vitae ditandatangani calon TKA dengan melampirkan : a. Fotokopi bukti pendidikan ; b. Fotokopi bukti pengalaman kerja. f. Fotokopi RPTKA yang berlaku ; g. Fotokopi Akta Kedua Perusahaan yang menunjukkan bahwa kedua pemiliknya sama / group ; h. Akta Pengangkatan atau risalah RUPS apabila TKA menduduki jabatan sebagai Direksi ; i.
Fotokopi Kontrak Kerja ;
j.
Fotokopi LKPM terakhir.
Pasal 19 Permohonan untuk mendapatkan Rekomendasi TA-02 diajukan secara tertulis kepada Gubernur c.q. Kepala BPM dan PKUD dengan menggunakan formulir Ppt 2 sebagaimana lampiran XIV dengan melampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut : a. Pas foto ukuran 4 x 6 terbaru 3 lembar ; b. Fotokopi buku Paspor ; c. Fotokopi KITAS ; d. Fotokopi RPTKA yang masih berlaku ; e. Fotokopi Kontrak Kerja ; f. Fotokopi LKPM ;
g. Bukti Pembayaran Dana Pengembangan Keahlian Keterampilan ; h. Fotokopi TA.01.
Pasal 20 Permohonan untuk mendapatkan perpanjangan IKTA diajukan secara tertulis kepada Gubernur c.q. Kepala BPM dan PKUD dengan menggunakan formulir Ppt 2 sebagaimana lampiran XIV dengan melampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut : a. Pas foto ukuran 4 x 6 terbaru 2 lembar ; b. Fotokopi buku Paspor ; c. Fotokopi RPTKA yang masih berlaku ; d. Fotokopi Kontrak Kerja ; e. Fotokopi LKPM terakhir ; f. Bukti pembayaran Dana Pengembangan Keahlian Keterampilan ; g. Fotokopi TA. 02.
Pasal 21 (1) Permohonan untuk mendapatkan IUT diajukan secara tertulis kepada Gubernur c.q. Kepala BPM dan PKUD menggunakan formulir IUT sebagaimana lampiran XV dengan melampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut : a. Fotokopi Hak Atas Tanah/Surat Jual Beli atau Sewa Menyewa (apabila menyewa ) ; b. Fotokopi IMB atas nama bangunan ; c. Fotokopi Izin Undang-undang Gangguan atas nama perusahaan dengan bidang usaha yang sesuai ; d. Melampirkan persetujuan AMDAL, RKL/RPL dari Komisi AMDAL Daerah bagi yang wajib AMDAL ; e. UKL/UPL bagi yang wajib UKL/UPL ; f. Surat Pernyataan pengelolaan lingkungan bagi yang tidak wajib AMDAL, UKL/UPL ; g. Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM ;
h. Fotokopi LKPM terakhir ; i. Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP) ; j. Surat pernyataan mulai produksi di atas kertas bermaterai . (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan tambahan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB V BAGAN PENYELESAIAN SURAT PERSETUJUAN BARU, PERLUASAN, PERUBAHAN, PABEAN/MASTER LIST, APIT, RPTK, REKOMENDASI TA-01, TA-02, TA-03, IKTA DAN IUT PERUSAHAAN PMA DAN PMDN Pasal 22 (1) Pemohon menyerahkan permohonan SP Baru, SP Perluasan, SP Perubahan, SP Pabean / Master List, APIT, RPTKA, Rekomendasi TA-01, TA-02, TA-03, IKTA dan IUT kepada Kepala BPM dan PKUD Propinsi DKI Jakarta melalui subbagian Umum setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dilengkapi. (2) Proses penyelesaian selanjutnya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXNIII, XXIX dan XXX keputusan ini.
BAB VI WAKTU PENYELESAIAN Pasal 23 Berkas permohonan yang persyaratannya lengkap dan disetujui, proses penyelesaian untuk Surat Persetujuan 8 hari kerja, Surat Persetujuan Perluasan 8 hari kerja, Surat Persetujuan Perubahan 5 hari kerja, Surat Persetujuan Pabean, Masterlist/Daftar Induk, APIT 5 hari kerja, RPTK, Rekomendasi TA-01, Rekomendasi TA-02, Rekomendasi TA-03, IKTA masing-masing 4 hari kerja, dan Izin Usaha Tetap 5 hari kerja.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 (1) Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Penanaman Modal, Pemberian Fasilitas, dan Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi ; (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
ini
dengan
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 April 2003 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SUTIYOSO
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 14 April 2003 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
H. RITOLA TASMAYA NIP. 1400 1657
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2003 NOMOR 22
