KATA PENGANTAR. Jakarta, 25 Maret 2014 Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, W i d o d o. LAK Direktorat Jenderal SPK 1

KATA PENGANTAR

Sebagai wujud penerapan tata kepemerintahan yang baik (good governance) sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2013, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (Direktorat Jenderal SPK) menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK). LAK Direktorat Jenderal SPK Tahun 2013 mengacu pada format berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1011/M-DAG/KEP/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan yang terdiri dari 4 (empat) bab. Bab pertama yaitu pendahuluan berisi penjelasan umum organisasi Direktorat Jenderal SPK, struktur organisasi, aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi. Bab kedua perencanaan dan kontrak kinerja yang mencakup perencanaan strategis, rencana kinerja tahunan, kontrak kinerja, dan rencana aksi Direktorat Jenderal SPK. Bab ketiga yaitu akuntabilitas kinerja yang mencakup capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), analisis dan evaluasi capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Direktorat Jenderal SPK. Adapun bab keempat adalah penutup yang merangkum simpulan umum. Pada Bab III Huruf B LAK Direktorat Jenderal SPK Tahun 2013 dipaparkan kinerja dalam mewujudkan 11 (sebelas) target indikator kinerja (IK) pada kontrak kinerja Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Setiap IK dijelaskan informasi dampaknya, disebutkan data realisasi dan capaiannya, dievaluasi keberhasilannya, dan diperbandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Penjelasan capaian kinerja tersebut dilengkapi sajian data, tabel, grafik, dan foto yang relevan selama Tahun 2013. Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2012 yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal, Ditjen SPK mendapatkan nilai 61,66 (1-100), kiranya penyusunan LAK ini dapat berkonstribusi terhadap nilai pelaporan kinerja pada evaluasi AKIP tahun berikutnya. Akhirnya, kami harap informasi dalam LAK Sekretariat Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ini bisa dimanfaatkan sebagai alat evaluasi kinerja pada Tahun 2013 serta masukan pada perencanaan tahun berikutnya.

Jakarta, 25 Maret 2014 Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen,

Widodo

LAK Direktorat Jenderal SPK

1

RINGKASAN EKSEKUTIF Selama Tahun Anggaran 2013, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai kinerja organisasi sesuai dokumen Kontrak Kinerja Tahun 2013 yang diperjanjikan kepada Menteri Perdagangan. Capaian IKU dan kontrak kinerja berikut merupakan hasil dukungan kinerja dan kerja sama seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Akumulasi jumlah rumusan harmonisasi standar barang dan jasa perdagangan sampai Tahun 2013 disusun 8 rumusan. Khusus pada Tahun 2013, disusun 2 rumusan harmonisasi standar barang dan jasa perdagangan, yaitu “Kesiapan Industri Peralatan Listrik dan Elektronika Dalam Menghadapi ASEAN Economic Community” dan “Kesenjangan Standar untuk Bahan Tambahan Pangan (BTP) dalam Produk Jus terhadap Pemenuhan Standar di Tingkat Internasional”. Dengan berhasil disusunnya 2 rumusan tersebut, maka akumulasi jumlah rumusan sampai dengan Tahun 2013 adalah 8 buah dengan capaian 114,28% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 242.473.150,-(92,72%). Jumlah standar ukuran yang tertelusur secara nasional dan internasional berhasil tercapai sebanyak 31 standar, meliputi standar ukuran massa, suhu, kesehatan dan lingkungan hidup, gaya dan tekanan, listrik, dan panjang. Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk 111 unit dimana pada Tahun 2013 telah difasilitasi pembentukan 27 unit BPSK. Akumulasi jumlah SDM Perlindungan Konsumen sebanyak 5.343 orang yang terdiri dari 1.800 orang motivator perlindungan konsumen; 2.252 orang PPNSK-PK dan PPBJ; 277 orang PPNS metrologi legal; 196 orang pengamat tera; dan 818 orang penera. Waktu penyelesaian perizinan/pendaftaran di bidang SPK tercapai 4 hari dari target 5 hari. Angka ini merupakan rata-rata dari waktu yang diperlukan dalam penyelesaian pendaftaran LPK 4 hari, pendaftaran / pembebasan label 3 hari, perizinan bidang metrologi legal 5 hari, dan pengurusan NRP 3-4 hari. Dalam rangka penertiban di bidang metrologi legal, telah dilaksanakan tera dan tera ulang terhadap alat UTTP sebanyak 10.584.464 unit dari target 8.152.000 unit (tercapai 130%). Selain itu jumlah UPTD yang dinilai dan dibina yaitu 51 UPTD. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Persentase tindaklanjut hasil pengawasan barang beredar dan jasa tercapai 79,06% dari target 60%. Tindaklanjut yang dilakukan antara lain berupa 68 teguran, 150 uji laboratorium, 218 peringatan, 7 dalam penyidikan, 1 surat edaran Dirjen SPK, 9 selesei dan 1 proses mediasi. Akumulasi jenis barang beredar ber-SNI Wajib yang diawasi (notifikasi WTO) telah tercapai sebanyak 36 jenis sesuai target yang ditetapkan. Kinerja ini didukung melalui pengawasan berkala, khusus, dan crash programme. Adapun jumlah pertemuan teknis pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajibtelah terlaksana pada 7 daerah yaitu Makassar, Medan, Jawa Barat (3 kali), Semarang dan Pekanbaru. Evaluasi pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib telah dilaksanakan 8 kali sesuai target yaitu di Palembang, Semarang, Surabaya, Makassar, Pekanbaru, Jambi, Pontianak, dan Yogyakarta. Seluruh IKU maupun IK dapat dilaksanakan dengan capaian 100% ke atas. Keberhasilan ini didukung karena perencanaan yang tepat, mempertimbangkan kemampuan organisasi dan SDM, pelaksanaan kegiatan yang terkoordinasi, serta pemantauan yang terkendali.

2

LAK Direktorat Jenderal SPK Tahun 2013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................................1 RINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................................................................2 DAFTAR ISI ...........................................................................................................................................3 DAFTAR TABEL ...................................................................................................................................4 DAFTAR GAMBAR ..............................................................................................................................6 BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................................7 BAB II PERENCANAAN DAN KONTRAK KINERJA ................................................................. 14 A. Perencanaan Strategis ............................................................................................. 14 B. Rencana Kinerja Tahunan ........................................................................................ 21 C. Kontrak Kinerja dan Rencana Aksi ......................................................................... 23 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................................ 30 A. Capaian Indikator Kinerja Utama ............................................................................ 30 B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja ................................................................... 31 C. Akuntabilitas Keuangan ............................................................................................... 56 BAB IV PENUTUP ............................................................................................................................. 60 Lampiran 1 ........................................................................................................................................... 62 Lampiran 2 ........................................................................................................................................... 64 Lampiran 3 ........................................................................................................................................... 67


3

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2013 ....................................................................... 30

Tabel 2

Pencapaian IK Direktorat Jenderal SPK nomor 1 ...................................................... 31

Tabel 3

Target dan capaian indikator “Akumulasi jumlah rumusan harmonisasi standar barang dan jasa perdagangan” dari Tahun 2011-2013 ................................. 32

Tabel 4


Tabel 5

Standar milik Balai Pengelolaan SNSU yang diverifikasi Tahun 2013 ....................... 35

Tabel 6

Target indikator “Jumlah standar ukuran yang tertelusur secara nasional dan Internasional” dari Tahun 2011-2013 ........................................................................ 35

Tabel 7


Tabel 8

Target dan capaian sasaran “Akumulasi Jumlah BPSK yang terbentuk” dari Tahun 2011-2013...................................................................................................... 38

Tabel 9


Tabel 10 Target dan capaian indikator “Akumulasi jumlah SDM perlindungan konsumen” dari Tahun 2011-2013 ............................................................................ 40 Tabel 11 Pencapaian IK Direktorat Jenderal SPK nomor 5 ...................................................... 41 Tabel 12 Target dan capaian indikator “Waktu penyelesaian perizinan/pendaftaran di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen” dari Tahun 2011-2013 ............... 42 Tabel 13 Pencapaian IK Direktorat Jenderal SPK nomor 6 ...................................................... 42 Tabel 14 Target dan capaian indikator “Jumlah UTTP yang ditera-tera ulang” Tahun 2011-2013................................................................................................................. 43 Tabel 15 Rekapitulasi Pelayanan Tera dan Tera Ulang Tahun 2013 per Provinsi .................... 43 Tabel 16 Pencapaian IK Direktorat Jenderal SPK nomor 7 ...................................................... 45 Tabel 17 Target dan capaian indikator “UPT & UPTD yang dibina dan dinilai” Tahun 2011-2013................................................................................................................. 47 Tabel 18 Pencapaian IK Direktorat Jenderal SPK nomor 8 ...................................................... 48 Tabel 19 Tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar dan jasa Tahun 2013 ..................... 49 Tabel 20 Target indikator “Persentase tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar dan jasa” dari Tahun 2011-2013 ............................................................................... 50 Tabel 21 Pencapaian IK Direktorat Jenderal SPK nomor 9 ...................................................... 50 Tabel 22 Target dan capaian indikator “Akumulasi jenis barang beredar ber-SNI Wajib yang diawasi (notifikasi WTO)” dari Tahun 2011-2014 .............................................. 51 Tabel 23 Pencapaian IK Direktorat Jenderal SPK nomor 10 .................................................... 52

4


Tabel 24 Target indikator dan capaian “Jumlah pertemuan teknis pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib” dari Tahun 2011-2013 ................ 53 Tabel 25 Pencapaian IK Direktorat Jenderal SPK nomor 11 .................................................... 54 Tabel 26 Target indikator “Jumlah pertemuan teknis pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib” dari Tahun 2011-2013 ...................................... 55 Tabel 27 Penerbitan SPB, NPB, dan NRP periode Tahun 2010–2013 .................................... 55 Tabel 28 Realisasi Anggaran Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2013.......................................................................................................................... 57


5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1

Keterkaitan sasaran, tujuan, dan misi Direktorat Jenderal SPK dengan tujuan Kementerian Perdagangan ................................................................. 16

Gambar 2

Identifikasi Kesiapan Industri Peralatan Listrik dan Elektronik dan BTP ........ 33

Gambar 3

Kegiatan verifikasi standar ukuran................................................................. 36

Gambar 4

Grafik target dan realisasi pembentukan BPSK dari Tahun 2010 sampai dengan 2013 ................................................................................................. 38

Gambar 5

Pembinaan Motivator PK Angkatan 3 di Denpasar ........................................ 41

Gambar 6

Foto kegiatan surveillance yang dilakukan pada salah satu UPTD metrologi legal Tahun 2013 .......................................................................................... 47

Gambar 7

Diagram rekapitulasi hasil pengawasan barang beredar dan jasa Tahun 2013 .............................................................................................................. 48

Gambar 8

Dirjen SPK Nus Nuzulia Ishak bersama Kepala BPOM Lucky S. Slamet, Kepala Disperindag Provinsi Kepulauan Riau, beserta jajaran Tim Terpadu TPBB melakukan pengawasan terhadap produk pangan dan non pangan di Kota Tanjung Pinang ..................................................................................... 52

Gambar 9

Diagram Penerbitan SPB, NPB, dan NRP periode Tahun 2010 – 2013 ........ 56

Gambar 10

Diagram pagu dan realisasi anggaran pada Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2013 (milyar rupiah) ...... 56

Gambar 11

Grafik penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2013 ........................................................... 57

Gambar 12

Grafik realisasi anggaran per IK Ditjen SPK Tahun 2013 .............................. 59

Gambar 13

Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ............................................................................... 67

6


BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan disajikan penjelasan umum organisasi, struktur organisasi, aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi pada Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Pada dasarnya, pembangunan nasional di Indoesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 sedangkan hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Arah pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi dalam pembangunan nasional adalah tercapainya struktur ekonomi yang seimbang yang di dalamnya terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh, serta merupakan pangkal tolak bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri. Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam pembangunan nasional, perdagangan memegang peranan yang menentukan dan oleh karenanya perlu lebih dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif serta mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, manusia, dan dana yang tersedia. Pengembangan kebijakan di bidang standar produk serta peningkatan dan pengawasan mutu barang sangat penting untuk menunjang keberhasilan kegiatan perdagangan. Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi saat ini diarahkan dan diharuskan dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar. Dalam rangka meningkatkan harkat dan martabatnya, konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Pengembangan kebijakan di bidang perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa, serta pengaturan di bidang kemetrologian harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebagai anggota World Trade Organization (WTO) Indonesia terlibat dalam beberapa perundingan yang menghasilkan perjanjian perdagangan internasional. Perjanjian perdagangan internasional tersebut memiliki dampak pada perdagangan dalam negeri di Indonesia, berupa komitmen bersama untuk menghapuskan berbagai hambatan tarif dan hambatan non tarif (technical barrier to trade), sehingga menyebabkan maraknya barang impor masuk ke dalam wilayah Indonesia. Mengingat banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang merupakan konsumen secara keseluruhan, maka diperlukan peran lebih dari pemerintah di bidang perlindungan konsumen. Hal lain yang perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan perdagangan domestik adalah dampak yang ditimbulkan dari


7

perjanjian perdagangan internasional yang telah disepakati dan diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Liberalisasi perdagangan menjadi sebuah tantangan bagi seluruh elemen bangsa Indonesia. Masuknya barang impor dengan bebas tanpa hambatan ke pasar Indonesia akan menciptakan sebuah pasar persaingan sempurna, dimana produk impor akan bersaing secara terbuka dengan produk domestik. Kondisi ini dikhawatirkan akan merugikan produsen domestik. Ketidakmampuan produsen domestik untuk bersaing dalam sebuah pasar persaingan sempurna akan mematikan produsen domestik tersebut, yang pada akhir akan berdampak pada penambahan angka pengangguran di Indonesia. Penjelasan umum organisasi

Memperhatikan tantangan bidang perdagangan masa kini dan mempertimbangkan beban kerja serta cakupan permasalahan yang dikelola, maka menjadi penting untuk dilakukan penyempurnaan dan pengembangan organisasi pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan menajamkan tugas pokok dan fungsinya. Penyempurnaan organisasi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri juga dilakukan melalui pengelompokan kembali (re-grouping) unit kerja Esselon II yang mempunyai tupoksi pengembangan dan pengamanan domestik yang selama ini tersebar di berbagai Esselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan. Unit kerja dimaksud seperti Pusat Standardisasi dan Pusat Dagang Kecil Menengah di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang ditetapkan pada tanggal 14 April 2010 maka secara resmi terbentuklah Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Keluarnya Perpres dimaksud kemudian ditindaklanjuti Kementerian Perdagangan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/MDAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan tanggal 5 Agustus 2010. Permendag dimaksud mengubah susunan unit kerja pada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Direktorat Perlindungan Konsumen diubah menjadi Direktorat Pemberdayaan Konsumen bersama Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Direktorat Metrologi disatukan dalam koordinasi direktorat jenderal yang baru yaitu Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Pusat Standardisasi diubah menjadi Direktorat Standardisasi juga disatukan dalam Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Sebulan kemudian, organisasi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dikembangkan lagi melalui keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/MDAG/PER/8/2012 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan

8


Tata Kerja Kementerian Perdagangan tanggal 31 Agustus 2012. Permendag ini mengubah unit kerja Pusat Pengawasan Mutu Barang pada Sekretariat Jenderal menjadi Direktorat Pengembangan Mutu Barang pada Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dapat dijelaskan sebagai salah satu unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan. Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen menyelenggarakan beberapa fungsi antara lain: 1. perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen; 3. penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen; 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen; 5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Struktur organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/MDAG/PER/8/2012, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dikemukakan di atas, susunan organisasi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen terdiri dari: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; 2. Direktorat Standardisasi; 3. Direktorat Pemberdayaan Konsumen; 4. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; 5. Direktorat Metrologi; dan 6. Direktorat Pengembangan Mutu Barang. Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Direktorat Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan


9

teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi barang dan jasa sektor perdagangan. Direktorat Pemberdayaan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa. Direktorat Metrologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang metrologi legal. Direktorat Pengembangan Mutu Barang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan mutu barang. Aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issue)

Globalisasi perdagangan dunia yang terjadi saat ini memberikan dampak yang bersifat positif maupun negatif. Di satu sisi, globalisasi merupakan peluang sekaligus tantangan bagi perkembangan perdagangan di pasar dalam negeri maupun industri domestik. Tumbuhnya persaingan usaha yang kian ketat menuntut pelaku usaha untuk selalu meningkatkan daya saing, baik dari segi kualitas maupun harga melalui efisiensi produksi. Di sisi lain, maraknya barang dan jasa yang beredar diduga diikuti dengan banyaknya peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan merugikan konsumen. Globalisasi perdagangan juga dapat membawa dampak bagi perkembangan dan keberlangsungan barang maupun jasa serta industri dalam negeri. Peningkatan kualitas dan daya saing produk dalam negeri menjadi mutlak diperlukan jika tidak ingin kalah bersaing dengan derasnya arus barang impor. Perdagangan bebas dewasa ini juga menuntut kemampuan setiapnegara dalam integrasi pasar dunia. Terbukanya akses ekonomi mengakibatkan persaingan di sektor usaha menjadi semakin tinggi, baik di tingkat nasional maupun regional. Melihat realitas tantangan yang akan dihadapi, Indonesia harus mulai berbenah. Permasalahannya, daya saing produk dalam negeri di Indonesia masih kurang. Sebagian pelaku usaha domestik belum siap bersaing dengan produk luar negeri.

10


Disamping itu persaingan internasional serta laju perkembangan teknologi dan industri menempatkan standar dan penilaian kesesuaian pada peran penting sebagai pelancar arus barang dan jasa, juga sebagai faktor pasar yang mampu memberikan keuntungan ekonomi dan sebagai alat perlindungan konsumen dari produk yang sub standar. Untuk itu Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen perlu melakukan pengembangan standar dan penilaian kesesuaian secara terpadu dan berkelanjutan dalam rangka : - Penguatan dan pengamanan pasar dalam negeri - Meningkatkan dan menjamin mutu barang dan/atau jasa beredar - Memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global, melalui koordinasi dan sinergitas antar lembaga pendukung infrastruktur mutu, baik dalam pemeliharaan maupun pengembangan infrastruktur mutu tersebut, pengembangan sistem informasi mengenai standar dan regulasi teknis yang berlaku di negara tujuan ekspor yang mudah diakses oleh para pelaku usaha Indonesia, melalui perumusan, penerapan dan pemberlakuan standar dan persyaratan teknis serta harmonisasi standar barang dan jasa di tingkat regional, bilateral maupun multilateral - Memantapkan dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri - Memberikan perlindungan dari aspek keselamatan, kesehatan, keamanan dan lingkungan (K3L) kepada konsumen, menghindarkan konsumen dari efek negatif akibat penggunaan/ pemanfaatan dan pemakaian barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta memberlakukan sanksi hukum guna menimbulkan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian peran standardisasi yang didukung Metrologi, Pemberdayaan Konsumen, dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dalam rangka melindungi konsumen dan mengamankan pasar dalam negeri semakin penting. Permasalahan strategis lainnya yaitu berkaitan dengan jaminan kepada konsumen atas ketertelusuran standar ukuran, kepastian alat-alat ukurnya, serta layanan tera-tera ulangnya. Standarstandar seperti massa, panjang, dan suhu serta ukuran yang lainnya harus ketertelusurannya. Dengan sistem ketertelusuran yang jelas dan tidak terputus, dapat memberikan jaminan bahwa hasil pengujian yang dilakukan di Indonesia dapat diakui. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan terhadap produk-produk Alat Ukur, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya (UTTP) yang


11

diuji di Indonesia. Saat ini, rantai ketertelusuran dan sistem penilaian metrologi legal belum sepenuhnya dapat tertata dengan baik. Belum memadainya infrastruktur pengelolaan standar nasional untuk metrologi legal di tingkat pemerintahan pusat mempengaruhi jalur ketertelusuran dan proses verifikasi standar kerja yang dimiliki oleh unit pelaksana teknis baik pusat maupun daerah. Sehingga pelaksanaan verifikasi standar dilakukan tidak teRpusat melainkan tersebar pada beberapa institusi yang memiliki standar dengan level yang lebih tinggi dan memiliki ketertelusuran yang jelas. Jumlah UTTP yang demikian banyak dan penyebarannya yang luas sesuai wilayah Indonesia juga menjadi tantangan berkaitan dengan kegiatan tera dan tera ulang karena produk UTTP dan BDKT harus diawasi. Jumlah konsumen yang harus dilindungi sebanyak jumlah penduduk Indonesia, yaitu berkisar 230 juta jiwa. Sementara, jenis kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di bidang metrologi legal meliputi aspek pelayanan tera dan tera ulang UTTP, pengawasan UTTP, dan penggunaan Satuan SI, penyidikan tindak pidana, sampai kepada penanganan kasus dan pengaduan konsumen. Demikian halnya dengan sistem penilaian terhadap kemampuan pelayanan belum dapat tertata dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kemampuan masing-masing unit pelaksana teknis metrologi legal khususnya UPTD dalam menerapkan pelayanan prima. Aspek penanganan terhadap sengketa konsumen menjadi permasalahan strategis yang lain dari dalam rangka perlindungan konsumen di Indonesia. Sebenarnya, pengadilan sebagai lembaga penegak hukum dapat menjalankan perannya untuk menyelesaikan perkara anatara konsumen dengan pelaku usaha. Akan tetapi, pada pelaksanaannya timbul kendala yang menyebabkan konsumen enggan menempuh jalur hukum di pengadilan, antara lain karena biaya dan waktu. Oleh karena itu dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yaitu badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen dan dibentuk pada kabupaten/kota. Pada Tahun 2010, jumlah BPSK baru sekitar 10% dari jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah pusat supaya dapat ditingkatkan. Permasalahan selanjutnya adalah tentang cakupan perlindungan konsumen. Lingkup kegiatan perlindungan konsumen sangatlah luas. Besarnya lingkup kegiatan perlindungan konsumen terkait dengan jumlah konsumen di Indonesia yang harus dilindungi. Hal ini masih dianggap permasalahan karena upaya perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri belum dilaksanakan secara optimal. Sosialisasi sebagai upaya penyebarluasan pemahaman dan pencerdasan konsumen terkendala SDM dan dana. Harus ada cara yang tepat dan cepat

12


untuk mencerdaskan konsumen secara preventif dan juga untuk memperkuat pengawasan. Pembentukan SDM di bidang perlindungan konsumen dan pengawasannya masih harus ditingkatkan. Permasalahan strategis berikutnya beredarnya barang ber-SNI wajib dan jasa yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Seiring dengan penerapan pasar bebas, peredaran barang juga meningkat pesat. Banyak dijumpai kasus yang membahayakan keselamatan konsumen. Kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa penting dilaksanakan dalam mengawasi penerapan parameter-parameter yang diatur dalam peraturan perlindungan konsumen yang meliputi standar, label, klausula baku, pelayanan purna jual, cara menjual, pengiklanan. Pengawasan terhadap barang beredar dan jasa di Indonesia masih terkendala SDM dan cakupan wilayah yang luas. Lebih jauh lagi dari hal itu adalah tindak lanjut hasil pengawasan yang telah dilakukan, uji laboratorium, penanganan kasus, penyidikan, dan seterusnya. Pengawasan yang tidak kalah penting adalah dari sisi mutu terhadap produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib. Hal ini penting karena untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan kepada konsumen/masyarakat terhadap mutu barang yang digunakan melalui standar berupa SNI. Pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap pemberlakuan SNI wajib terhadap produk-produk tertentu dirasa masih kurang. Pertemuan-pertemuan teknis yang melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan masih perlu ditingkatkan. Selain itu juga evaluasi pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib masih penting dan diperlukan. Hal ini karena kegiatan yang berisi monitoring di pelabuhan bongkar, pabrik dan pasar terhadap pencantuman label NPB untuk produk impor dan NRP untuk produk dalam negeri pada kemasan produk yang akan diedarkan di masyarakat masih kurang dan perlu ditingkatkan.


13

BAB II PERENCANAAN DAN KONTRAK KINERJA Pada bab ini diuraikan penjelasan secara ringkas yang berkaitan dengan dokumen perencanaan strategis, rencana kinerja tahunan, serta kontrak kinerja dan rencana aksi. Dalam rangka menjawab setiap tantangan yang dihadapi dan mengambil kesempatan atas potensi yang dimiliki maka Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen telah melakukan analisis dan evaluasi kondisi umum standardisasi dan perlindungan konsumen dewasa ini, potensi dan permasalahan, serta rencana strategis pembangunan standardisasi dan perlindungan konsumen. A. Perencanaan Strategis Perencanaan strategis Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014 sebagaimana telah diubah pada tanggal 3 Desember 2012. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode 2005−2025 menetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2010−2014 bertujuan untuk lebih memantapkan penataan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Kementerian Perdagangan sebagai salah satu pelaku pembangunan perekonomian akan ikut berperan penting dalam mewujudkan daya saing ekonomi nasional. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan perkembangan, masalah dan berbagai kecenderungan pembangunan perekonomian ke depan, maka visi Kementerian Perdagangan adalah ”Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta Pencipta Kemakmuran Rakyat yang Berkeadilan”. Dari visi tersebut, Kementerian Perdagangan menetapkan dua prioritas pembangunan yakni prioritas bidang perdagangan luar negeri dan prioritas bidang perdagangan dalam negeri. Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen diamanatkan untuk mendukung kedua prioritas tersebut khususnya pada Fokus Prioritas Peningkatan Kualitas dan Keberagaman Produk Ekspor dan Fokus Prioritas Peningkatan Efektivitas Pengawasan dan Iklim Usaha Perdagangan. VISI

Pembangunan standardisasi dan perlindungan konsumen ditujukan untuk mendukung pencapaian terhadap tujuan Kementerian Perdagangan khususnya pada peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitasi ekspor, peningkatan daya saing ekspor, dan peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen. Untuk menjawab kedua prioritas pembangunan dan tujuan tersebut, maka arah pembangunan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen adalah untuk meningkatkan daya saing produk domestik sekaligus mengamankan pasar dalam negeri. Visi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen disatukan pada visi Kementerian Perdagangan yaitu: “Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan”.

14


MISI

Dalam rangka mewujudkan visi “Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan”, diperlukan dua kondisi dasar yang perlu dicapai. Pertama adalah terwujudnya suatu sistem standardisasi dan perlindungan konsumen yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan standardisasi dan perlindungan konsumen khususnya di bidang perdagangan. Kedua adalah terlaksananya aktivitas pengamanan pasar dalam negeri melalui kegiatan-kegiatan pengawasan maupun pemberdayaan konsumen. Misi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yaitu: 1. Pengamanan pasar dalam negeri 2. Peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen

TUJUAN

Untuk dapat mewujudkan visi dan misi, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan yang merupakan penjabaran mengenai bagaimana misi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen tersebut dapat dicapai. Dalam mewujudkan misi pertama “Mengembangan Sistem Standar-disasi dan Perlindungan Konsumen” diperlukan terciptanya 2 kondisi yakni tersedianya kebijakan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen serta tersedianya kelembagaan dan sumber daya manusia yang akan menggerakkan kebijakan tersebut. Adapun dalam mewujudkan misi kedua “Mengamankan Pasar Dalam Negeri” diperlukan tiga kondisi yakni terselenggaranya pengawasan barang beredar dan jasa, tertib ukur, dan pemberdayaan konsumen. Tujuan pembangunan standardisasi dan perlindungan konsumen Tahun 2013 yang ingin dicapai adalah: 1. Pengembangan kebijakan standardisasi dan perlindungan konsumen, 2. Pengembangan kelembagaan standardisasi dan perlindungan konsumen, 3. Pengembangan SDM perlindungan konsumen, 4. Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa, 5. Peningkatan layanan perlindungan konsumen dan kemetrologian, 6. Peningkatan pengawasan di bidang mutu barang.

SASARAN

Sasaran merupakan indikasi yang mengambarkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran tersebut kemudian diukur melalui Indikator Sasaran yang dijadikan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran itu sendiri. Oleh karena itu, sasaran pembangunan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sebagai berikut: 1. Peningkatan standar ukuran yang tertelusur secara nasional dan internasional. 2. Harmonisasi standar barang dan jasa perdagangan.


15

3. 4. 5. 6.

TUJUAN KEMENDAG

KETERKAITAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pembentukan BPSK. Peningkatan UPT dan UPTD yang dinilai d\an dibina. Peningkatan kuantitas SDM Perlindungan Konsumen. Peningkatan kualitas barang dengan standardisasi nasional dan pengawasan mutu barang. 7. Peningkatan tindak Lanjut hasil temuan pengawasan barang beredar dan jasa. 8. Peningkatan UTTP yang ditera dan tera ulang. 9. Peningkatan kualitas layanan pendaftaran/perizinan di bidang SPK. Misi merupakan konsekuensi institusi untuk mewujudkan suatu visi yang telah dirumuskan, dan untuk mewujudkannya perlu adanya penetapan tujuan sasaran yang konkrit sebagai acuan pelaksanaan program yang harus dijalankan. Komponen-komponen misi, tujuan dan sasaran mempunyai keterkaitan. Keterkaitan pola pencapaian visi dari tingkat misi, tujuan, hingga ke sasaran adalah sebagaimana pada gambar berikut:

Peningkatan daya saing ekspor

Peningkatan pengawasan dan perbaikan iklim usaha perdagangan luar

Peningkatan kinerja sektor perdagangan besar dan eceran, serta ekonomi kreatif

Stabilisasi dan penurunan disparitas harga bahan pokok

Peningkatan peran & kemampuan diplomasi perdagangan internasional

Peningkatan akses pasar ekspor & fasilitas ekspor

Peningkatan pengawasan & perlindungan konsumen

Perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri

Penciptaan jaringan distribusi perdagangan yang efisien

Gambar 1 Keterkaitan sasaran, tujuan, dan misi Direktorat Jenderal SPK dengan tujuan Kementerian Perdagangan

KEBIJAKAN

16

Arah pembangunan standardisasi dan perlindungan konsumen ke depan secara konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan perdagangan nasional periode 2010-2014. Arah ini merupakan pedoman dalam menyusun langkah-langkah strategis ke depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Arah pembangunan standardisasi dan perlindungan konsumen dapat dijabarkan men-


jadi 6 kebijakan sebagaimana tercermin pada tujuan, yaitu: 1. Pengembangan standardisasi di bidang perdagangan, 2. Peningkatan kesadaran dan memberdayakan masyarakat konsumen, 3. Penguatan pengawasan barang beredar dan jasa perdagangan dan penegakan hukum, 4. Peningkatan tertib ukur, 5. Optimalisasi pengendalian mutu komoditas ekspor dan impor dilakukan, 6. Peningkatan penyelenggaraan kegiatan standardisasi dan perlindungan konsumen di daerah. STRATEGI

Berdasarkan 6 kebijakan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, ditetapkan beberapa langkah strategis, yaitu: 1. Pengembangan standardisasi di bidang perdagangan melalui : a. Penyusunan kebijakan standardisasi di bidang perlindungan konsumen yang mencakup barang, jasa, sistem, proses, metode uji, personel, dan kelembagaan di bidang perdagangan. b. Peningkatan partisipasi dalam forum nasional, regional dan internasional dalam mengembangkan kebijakan dan diplomasi. c. Peningkatan peran pemangku kepentingan seperti pelaku usaha/asosiasi, akademisi, lembaga penelitian, dan lain-lain dalam pengembangan standardisasi barang (komoditas ekspor dan konsumsi dalam negeri) dan jasa perdagangan. 2. Peningkatan kesadaran dan memberdayakan masyarakat konsumen dilakukan melalui: a. Peningkatan penyelesaian pengaduan konsumen. b. Penguatan lembaga perlindungan konsumen. c. Peningkatan program konsumen cerdas dan edukasi kepada masyarakat. d. Peningkatan pembinaan dan pengembangan motivator perlindungan konsumen. e. Peningkatan pemahaman tentang standardisasi dan perlindungan konsumen bagi masyarakat konsumen dan pelaku usaha. 3. Penguatan pengawasan barang beredar dan jasa perdagangan dan penegakan hukum yang dilakukan melalui: a. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan instasi terkait penyelenggaraan pengawasan dan penegakan hukum. b. Peningkatan kemampuan aparat/SDM pengawas dan penegak hukum. c. Aktivasi penyelenggaraan pengawasan dan penegakan hukum pada instansi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.


17

d. Peningkatan publikasi terhadap hasil temuan pengawasan barang beredar dan jasa yang tidak memenuhi ketentuan. 4. Peningkatan tertib ukur dilakukan melalui: a. Peningkatan pelayanan di bidang metrologi legal mencakup ketertelusuran standar, pembinaan SDM Kemetrologian, pembinaan UPT dan UPTD Metrologi Legal, pelayanan tera dan tera ulang serta perijinan di bidang kemetrologian. b. Peningkatan pengawasan terhadap UTTP, BDKT, dan penggunaan SI. c. Pembentukan Pasar Tertib Ukur dan Daerah Tertib Ukur. 5. Optimalisasi pengendalian mutu komoditas ekspor dan impor dilakukan melalui: a. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan pengawasan pra-pasar. b. Pembinaan terhadap pelaku usaha dalam negeri dalam penerapan standar bagi komoditas ekspor dan konsumsi dalam negeri. c. Peningkatan kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian dan tenaga penguji mutu barang. 6. Peningkatan penyelenggaraan kegiatan standardisasi dan perlindungan konsumen di daerah dilakukan melalui: a. Monitoring implementasi kebijakan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen di daerah. b. Pengembangan sarana dan prasarana standardisasi dan perlindungan konsumen berbasis teknologi informasi. PROGRAM

Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dilaksanakan melalui Program Peningkatan Perlindungan Konsumen yang akan didukung dengan 8 (delapan) kegiatan yaitu: 1.

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Output yang diharapkan dari Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen adalah: (1) terwujudnya tatakelola yang baik dan kualitas layanan serta dukungan yang tinggi terhadap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan (2) tingkat kepercayaan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal yang tinggi.

18


2.

Pengembangan standardisasi bidang perdagangan Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan dan menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Selain itu ditujukan juga untuk memperlancar arus perdagangan, memfasilitasi keberterimaan produk nasional di pasar internasional dan memberikan perlindungan konsumen dari aspek keselamatan, kesehatan, keamanan dan lingkungan K3L. Melalui kegiatan perumusan harmonisasi standar barang dan jasa perdagangan, partisipasi aktif dalam negosiasi pada sidang internasional yang terjadual; penyusunan regulasi teknis standardisasi dalam bidang perdagangan; pembuatan buku contoh karet konvensional; pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) terdaftar serta pelatihan dan pengembangan SDM Standardisasi bidang perdagangan, Direktorat Standardisasi dapat meningkatkan pengembangan standardisasi bidang perdagangan. Output yang diharapkan dari kegiatan pengembangan standardisasi bidang perdagangan adalah meningkatnya daya saing barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global serta melindungi konsumen dari aspek K3L.

3.

Pengembangan kebijakan dan pemberdayaan konsumen Kegiatan ini dalam rangka pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha dilakukan melalui penyusunan dan penyempurnaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen, peningkatan pemberdayaan perlindungan melalui sosialisasi, pelatihan, forum-forum koordinasi, dan klinik konsumen. Output yang diharapkan dari kegiatan pengembangan kebijakan dan pemberdayaan perlindungan konsumen adalah terlaksananya kebijakaan pemberdayaan perlindungan konsumen.

4.

Peningkatan efektivitas pengawasan barang beredar dan jasa Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengawasan dan perlindungan konsumen melalui penyusunan, penyempurnaan kebijakan terkait pengawasan barang dan jasa, peningkatan kualitas SDM pengawasan barang dan jasa, sosialisasi dan publikasi hasil pengawasan, dan peningkatan kegiatan pengawasan. Output yang diharapkan dari kegiatan peningkatan efektivitas pengawasan barang beredar dan jasa adalah meningkatnya efektivitas sistem pengawasan barang dan jasa.


19

5.

Peningkatan tertib ukur Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung pengembangan dan penguatan metrologi legal yang menitikberatkan pada peningkatan tertib ukur melalui penyusunan dan penyempurnaan kebijakan terkait kemetrologian, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kemetrologian, peningkatan jenis dan jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang dapat dilakukan tera dan tera ulang, peningkatan ketertelusuran standar secara nasional terhadap UPT kemetrologian. Output yang diharapkan dari Kegiatan Peningkatan Tertib Ukur adalah meningkatnya efektifitas kebijakan yang menunjang pengembangan dan pembangunan di bidang metrologi legal.

6.

Penguatan lembaga perlindungan konsumen nasional Kegiatan ini dilakukan dalam rangka perlindungan konsumen nasional melalui fasilitasi pembentukan BPSK (Badan Penyelesaian sengketa Konsumen), penguatan LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat), dan fasilitasi BPKN (Badan perlindungan Konsumen Nasional). Output yang diharapkan dari kegiatan penguatan lembaga perlindungan konsumen nasional adalah meningkatnya pelaksanaan perlindungan konsumen dalam hal penyelesaian sengketa, pemberdayaan, pencerdasan, dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia.

7.

Peningkatan perlindungan konsumen daerah Kegiatan dekonsentrasi standardisasi dan perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan tugas Pemerintahan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen di daerah yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Namun mengingat keterbatasan sumber daya dan pertimbangan efisiensi dan efektifitas, kegiatan tersebut dititipkan untuk dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman konsumen dan produsen tentang standardisasi dan perlindungan konsumen sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan perlindungan konsumen daerah.

8.

Peningkatan pengawasan mutu barang Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung pengawasan dan pelayanan di bidang mutu barang yang menitikberatkan pada pengawasan pra pasar mutu barang impor dan barang produksi dalam negeri yang SNI nya diberlakukan secaa wajib, pembinaan, bimbingan dan evaluasi terhadap SDM fungsional

20


Penguji Mutu Barang, bimbingan mutu barang serta peningkatan kerjasama jejaring lembaga penilaian kesesuaian sebagai infrastruktur yang berperan dalam tugas pengawasan mutu. Output yang diharapkan dari Kegiatan Peningkatan Pengawasan Mutu Barang adalah terjaminnya mutu barang, meningkatnya kapasitas pengawasan mutu barang serta meningkatnya kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan. Program peningkatan pengawasan mutu barang dilaksanakan melalui peningkatan pemahaman pelaku usaha dan pengawasan pemenuhan ketentuan SNI Wajib. Hal ini didukung dengan kegiatan-kegiatan antara lain pertemuan teknis pengawasan mutu produk ekspor, pertemuan teknis pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib, evaluasi pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib, pengawasan pra-pasar terhadap mutu barang impor dengan mekanisme pendaftaran Nomor Pendaftaran Barang/Surat Pendaftaran Barang (NPB/SPB), pengawasan mutu barang produk dalam negeri setara dengan mutu produk impor melalui mekanisme pendaftaran Nomor Registrasi Produk (NRP), pengawasan mutu produk ekspor, bimbingan teknis kepada jejaring kerja pengawasan mutu barang, pemantauan kemampuan Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK), serta pembinaan pejabat fungsional penguji mutu barang. B. Rencana Kinerja Tahunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Kegiatan tahunan ini disesuaikan dengan anggaran yang akan diterima dan tugas fungsi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. RKT juga dijadikan sebagai dasar penetapan Kontrak Kinerja Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penyusunan RKT menjadi salah satu langkah perencanaan yang sangat penting untuk mewujudkan capaian kinerja yang terarah dan terukur serta implementatif. Adapun rincian RKT Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2013 mencakup 11 (sebelas) poin di bawah ini. 1.

Tersedianya rumusan harmonisasi standar barang dan jasa perdagangan

Rumusan standar barang dan jasa perdagangan merupakan rencana kinerja dalam rangka pengamanan pasar dalam negeri. Kinerja ini diukur dengan indikator akumulasi jumlah rumusan harmonisasi standar barang dan jasa perdagangan sebagai hasil analisa kegiatan identifikasi kesiapan industri-industri peralatan listrik dan elektronika di Indonesia di bidang harmoinisasi standar dan regulasi teknis dalam menghadapi ASEAN Economic Community dan identifikasi kesenjangan standar industri dalam negeri di Indonesia terhadap standar nasional dan standar Internasional. Target Kinerja yang ditetapkan untuk periode Tahun 2013 sebanyak 7 (tujuh) rumusan.


21

2.

Terjaminnya kepastian standar ukuran dan ketepatan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya

Terjaminnya kepastian standar ukuran dan ketepatan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya adalah kinerja yang direncanakan untuk mewujudkan jaminan dan kepastian terhadap suatu standar ukuran serta alat UTTP yang digunakan dalam transaksi perdagangan. Dampak dari kinerja ini adalah perlindungan kepada konsumen. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja ini ada 2 (dua) yaitu: a. Jumlah standar ukuran yang tertelusur secara nasional maupun internasional, dan b. UTTP yang ditera-tera ulang. Pada Tahun 2013, jumlah tertelusurnya standar ukuran ditargetkan sebanyak 20 standar sedangkan UTTP yang ditera-tera ulang ditargetkkan sebanyak 8.152.000 unit. 3.

Meningkatnya kelembagaan standardisasi dan perlindungan konsumen

Kinerja peningkatan kelembagaan standardisasi dan perlindungan konsumen direncanakan dapat mewujudkan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang lebih efektif. Kinerja ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. a. IK pertama yaitu akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk. Target IK ini adalah 65 unit BPSK pada Tahun 2013. b. IK yang kedua adalah UPTD yang dinilai dan dibina. Pada Tahun 2013 ditargetkan akan selesai pada 49 UPT/UPTD di seluruh Indonesia. 4.

Meningkatnya akumulasi jumlah SDM perlindungan konsumen

Rencana kinerja meningkatnya akumulasi jumlah SDM perlindungan konsumen adalah kinerja Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen untuk menjawab tantangan sekaligus permasalahan yang berkaitan dengan luasnya cakupan sosialisasi kebijakan dan pengawasan barang beredar maupun mutu barang. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja ini yaitu akumulasi jumlah SDM perlindungan konsumen. Target pada Tahun 2013 adalah 3.425 orang SDM perlindungan konsumen. 5.

Meningkatnya layanan perlindungan konsumen, kemetrologian, dan pengujian mutu barang

Kinerja meningkatnya layanan perlindungan konsumen, kemetrologian, dan pengujian mutu barang direncanakan untuk mendukung iklim usaha perdagangan yang kondusif. Indikator untuk mengukur kinerja ini yaitu waktu penyelesaian perizinan/pendaftaran di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen. Pada Tahun 2013, perizinan/pendaftaran di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen ditargetkan dapat selesai dalam 5 hari. 6.

Efektivitas pengawasan barang beredar dan jasa

Kinerja pengawasan barang beredar dan jasa yang efektif ditujukan untuk mendukung perlindungan kepada konsumen dari penggunaan barang dan jasa yang tidak memenuhi ketentuan. Kinerja ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja. a. IK pertama yaitu akumulasi jenis barang beredar ber-SNI Wajib yang diawasi (notifikasi WTO) dengan target sebanyak 36 jenis barang pada Tahun 2013. b. IK kedua adalah persentase tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar dan jasa dengan target pada Tahun 2013 sebesar 60% tertindaklanjuti.

22


7.

Meningkatnya pengawasan di bidang mutu barang

Kinerja meningkatnya pengawasan di bidang mutu barang direncanakan untuk mendukung pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan pada konsumen sekaligus. Kinerja ini juga diukur dengan 2 indikator yaitu: a. Jumlah pertemuan teknis pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib, dan b. Evaluasi pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib. Target pada Tahun 2013 untuk IK pertemuan teknis pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib yaitu 7 daerah sedangkan untuk evaluasi pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib adalah 8 kali. C. Kontrak Kinerja dan Rencana Aksi Kontrak Kinerja atau Penetapan Kinerja adalah bagian dokumen SAKIP yang harus dibuat oleh kementerian, unit Eselon I dan II, unit kerja mandiri, dan perwakilan perdagangan di luar negeri, yang merupakan perwujudan kesepakatan antara atasan dan bawahan dalam menetapkan kinerja sesuai tujuan dan sasaran pada rencana strategis dan mengacu pencapaian tujuan dan sasaran rencana strategis atasannya. Kontrak kinerja ini disusun setelah diterimanya DIPA dan harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang menyepakati. Kontrak Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah atau unit organisasi yang menerima amanah atau tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah atau tanggungjawab, suatu janji kinerja yang wajib diwujudkan oleh penerima amanah kepada atasan langsungnya. Kontrak kinerja suatu instansi pemerintah atau unit kerja akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Adapun rencana aksi merupakan langkah-langkah mewujudkan kontrak kinerja. Kontrak Kinerja

Agar kinerja dapat tercapai secara maksimal untuk mencapai tujuan-tujuan strategis, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen menyusun kontrak kinerja sebagai acuan dalam mengimplemetasikan kegiatan pada Tahun 2013. Rincian kontrak kinerja yang meliputi program, indikator kinerja, serta anggaran selengkapnya pada lampiran 1 dan 2. Adapun penjelasan masing indikator kinerja dapat diuraikan di bawah ini. 1.

Akumulasi jumlah rumusan harmonisasi standar barang dan jasa perdagangan

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tersedianya jumlah rumusan harmonisasi standar barang dan jasa perdaganganl Dilaksanakan melalui kegiatan identifikasi kesiapan industri-industri di Indonesia dalam penerapan harmonisasi standar dan regulasi teknis yang didasarkan pada produk yang diberlakukan wajib dan identifikasi kesenjangan standar industri dalam negeri di Indonesia terhadap standar nasional dan standar internasional. Hasil rumusan yang dapat digunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan bagi para pelaku usaha dan stakeholder terkait di Indonesia. Target yang ditetapkan pada Tahun 2013 adalah 7 rumusan.


23

2.

Jumlah standar ukuran yang tertelusur secara nasional dan internasional

Ketelusuran merupakan sifat dari hasil pengukuran atau nilai dari standar acuan yang dapat dihubungkan ke suatu standar yang sesuai, biasanya berupa standar nasional atau internasional melalui rantai perbandingan yang tidak terputus, yang masing masing rantai mempunyai nilai ketidakpastiannya (The International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology). Adapun standar-standar yang akan ditelusurkan meliputi standar ukuran massa, panjang, dan suhu yang berada dalam penguasaan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Target yang ditetapkan pada Tahun 2013 yaitu 20 standar. 3.

Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, dibentuk di kabupaten/kota. Target yang ditetapkan pada Tahun 2013 adalah terbentuknya 65 unit. 4.

UPTD yang dinilai dan dibina

Indikator yang digunakan dalam mengevaluasi kemampuan pelayanan tera dan tera ulang adalah jumlah UPT dan UPTD yang dinilai dan dibina pada Tahun 2010 hingga Tahun 2014. Target yang ingin dicapai dalam peningkatan kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UPT dan UPTD pada Tahun 2013 adalah 49 unit. 5.

Akumulasi jumlah SDM Perlindungan Konsumen

Indikator yang digunakan untuk melihat akumulasi jumlah SDM perlindungan konsumen adalah tercetaknya SDM di bidang perlindungan konsumen. Target yang ditetapkan pada Tahun 2013 adalah 3.425orang. SDM dimaksud meliputi: 1. Penyidik Pengawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNSPK), 2. Petugas pengawas barang beredar dan jasa (PBBJ), 3. Motivator perlindungan konsumen, 4. Pengamat tera, 5. Penera, 6. Tenaga penguji mutu barang, dan 7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi (PPNS-Met) 6.

Waktu penyelesaian perizinan/pendaftaran standardisasi dan perlindungan konsumen

di

bidang

Membaiknya layanan perizinan/pendaftaran di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen sebagai pengendalian dalam hal minimasi waktu layanan maupun dalam hal transparansi layanan. Indikator yang digunakan untuk waktu penyelesaian pendaftaran/ perizinan di bidang perizinan/pendaftaran di bidang standardisasi

24


dan perlindungan konsumen adalah jumlah waktu penyelesaian perizinan/pendaftaran di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen. Target waktu penyelesaian perizinan/pendaftaran di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen pada Tahun 2013 adalah 5 hari. 7.

Jumlah UTTP yang ditera-tera ulang

Indikator yang digunakan untuk mengukur meningkatnya UTTP yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku adalah Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang. Menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku,atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai. Sedangkan tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera. Target yang ditetapkan pada Tahun 2013 adalah telaksananya tera/tera ulang terhadap kurang lebih 8.152.000 unit UTTP. 8.

Persentase tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar dan jasa

Indikator yang digunakan untuk mengukur meningkatnya tindak lanjut hasil temuan adalah jumlah pelaksanaan kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa yang ditangani dan ditindaklanjuti. Kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa tersebut akan dilaksanakan dalam mengawasi penerapan parameter-parameter yang diatur dalam peraturan perlindungan konsumen yang meliputi standar, label, klausula baku, pelayanan purna jual, cara menjual, pengiklanan. Dengan demikian target tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar dan jasa yang ditetapkan sepanjang Tahun 2013 adalah 60%. 9.

Akumulasi jenis barang beredar ber-SNI Wajib yang diawasi (notifikasi WTO)

Indikator yang digunakan untuk mengukur meningkatnya jenis barang beredar ber-SNI wajib yang diawasi adalah jumlah jenis barang beredar ber-SNI Wajib yang diawasi (notifikasi WTO). Target yang ditetapkan pada Tahun 2013 adalah 36 jenis barang beredar ber-SNI Wajib.


25

10. Jumlah pertemuan teknis pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib Pengawasan mutu terhadap produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib penting karena untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan kepada konsumen/masyarakat terhadap mutu barang yang digunakan melalui standar berupa SNI. Melalui pertemuan teknis pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib ini diharapkan dapat memberikan penyebaran informasi mengenai jenis produk yang SNI-nya telah diterapkan secara wajib dan sudah dinotifikasi ke WTO baik yang berasal dari produk impor maupun produksi dalam negeri, kebijakan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka penerapan pengawasan mutu barang. Target pada Tahun 2013 yaitu 7 kali pertemuan teknis. 11. Evaluasi pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib Evaluasi pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib merupakan kegiatan yang berisi monitoring di pelabuhan bongkar, pabrik dan pasar terhadap pencantuman label NPB untuk produk impor dan NRP untuk produk dalam negeri pada kemasan produk yang akan diedarkan di masyarakat. Tujuan dari kegiatan tersebut yaitu pemantauan/monitoring terhadap penerapan Permendag Nomor 14/M-DAG/PER/7/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan SNI Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan, sehingga diperoleh data pelaku usaha yang tidak mencantumkan label NPB dan NRP pada barang impor maupun barang produksi dalam negeri. Target indikator “Jumlah pertemuan teknis pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib” pada Tahun 2013 adalah 8 kali. Rencana Aksi

26

Rencana aksi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mengacu pada kontrak kinerja dengan sasaran yang hendak diwujudkan adalah meningkatnya efektifitas kebijakan yang menunjang pengembangan standardisasi dan perlindungan konsumen. Sasaran ini diukur melalui 11 indikator kinerja sebagaimana tertuang pada kontrak kinerja. Adapun kegiatan pendukung dari masing-masing indikator dapat dijelaskan berikut ini. 1. Rumusan harmonisasi standar barang dan jasa perdagangan a. Penyiapan bahan harmonisasi regulasi terkait kerjasama standardisasi. b. Analisa regulasi teknis dalam rangka perumusan harmonisasi standardisasi. Namun dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan pendukung mengalami perubahan menjadi : a. Perumusan standar barang/jasa regional b. Perumusan standar barang/jasa bilateral dan multilateral


c.

Penyiapan bahan harmonisasi regulasi terkait kerjasama di tingkat regional d. Penyiapan bahan harmonisasi regulasi terkait kerjasama di tingkat bilateral dan multilateral 2. Standar ukuran yang tertelusur secara nasional dan internasional a. Verifikasi alat-alat standar ketingkat nasional dan internasional. b. Pemeliharaan dan sertifikasi mass volume comparator, pemeliharaan standar dan perlengkapan laboratorium. c. Diseminasi standar massa K46, pengembangan metoda kalibrasi standar massa dan standar ukuran volume, pemantapan teknis laboratorium, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan manajemen mutu laboratorium SNSU. 3. Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk a. Fasilitasi pembentukan dan penguatan BPSK. b. Fasilitasi koordinasi kelembagaan perlindungan konsumen. c. Musyawarah nasional BPSK. 4. UPT & UPTD yang dibina dan dinilai a. Surveillance UPTD metrologi legal dan 2 fasilitasi penilaian UPTD metrologi legal kabupaten/kota. b. Monitoring dan evaluasi unit kerja metrologi legal tingkat provinsi. c. Bimbingan teknik kaji ulang manajemen UPT dan UPTD metrologi legal. d. Harmonisasi dan sinkronisasi penyelenggaran metrologi legal di wilayah regional BSML. e. Pembinaan pengelolaan cap tanda tera dan bimbingan pengelolaan laboratorium metrologi legal dan monitoring sistem ketertelusuran standar milik UPTD metrologi. 5. Akumulasi jumlah SDM Perlindungan Konsumen a. Fasilitasi motivator mandiri bagi masyarakat . b. Pembinaan motivator perlindungan konsumen untuk komunitas/ormas. c. Gerakan konsumen muda dan para guru. d. Diklat PPNSPK pola kurikulum 200 jam pelajaran. e. Pelatihan PPBJ di daerah. f. Diklat PPNSPK pola kurikulum 400 jam pelajaran. g. Pelatihan PPBJ di pusat. 6. Waktu penyelesaian perizinan/pendaftaran di Bidang SPK a. Tersusunnya program dan rencana kerja/kegiatan 6 sub direktorat. b. Operasional penerbitan SK Pencantuman Label. c. Koordinasi sistem pengendalian internal pemerintah. d. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.


27

e. Rapat rapat koordinasi/lainnya/dinas/pimpinan/kelompok kerja. f. Partisipasi pada sidang/seminar/konfrensi internasional terkait pengawasan barang dan jasa. Dalam pelaksanaan pencapaian target terdapat penambahan kegiatan pendukung, yaitu g. Pengembangan sistem Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) tardaftar 7. UTTP yang ditera tera ulang a. Bimbingan teknis tentang syarat teknis UTTP, pengujian meter gas ultrasonik dan pengujian ATG, pelatihan dan bimbingan teknis SDM kemetrologian di dalam dan luar negeri. b. Pengadaan peralatan standar acuan untuk verifikasi standar uji/kerja dan sarana mobilitas pengawasan dan penyuluhan serta pencetakan cap tanda tera dan label ijin tipe/ ijin tanda pabrik. c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana alokasi khusus (DAK) dan dana dekonsentrasi di bidang metrologi legal. d. Evaluasi kinerja pegawai berhak dalam rangka penetapan pegawai berhak teladan Tahun 2013 dan uji kompetensi, penetapan pegawai berhak, penilaian angka kredit penera, dan kegiatan kemetrologian. e. Peningkatan pemahaman tentang metrologi legal. f. Evaluasi manajemen pelayanan tera/ tera ulang. g. Pemeliharaan instalasi uji dan penyediaan sarana pendukung pelayanan pengujian dan tera/tera ulang. h. Verifikasi total station, theodolite dan standar alat ukur dimensi. 8. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar dan jasa dan akumulasi jenis barang beredar ber-SNI Wajib yang diawasi (notifikasi WTO) a. Pengawasan berkala/khusus produk tamin, tankimhut dan jasa. b. Crash program dalam rangka operasional pengawasan produk tertentu produk tamin, tankimhut dan jasa. c. Pengawasan distribusi produk tertentu. d. Operasional Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar. e. Pengawasan implementasi pencantuman label dan manual kartu garansi. f. Operasional penyidikan dalam rangka penanganan kasus 3 kelompok produk. 9. Jumlah pertemuan teknis pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib melalui kegiatan pertemuan teknis dalam rangka pengawasan mutu barang yang sninya diberlakukan secara wajib untuk produk dalam negeri dan produk impor.

28


10. Evaluasi pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib melalui kegiatan evaluasi pengawasan mutu produk impor dan produk dalam negeri yang sninya diberlakukan secara wajib.


29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pada bab ini diuraikan capaian kinerja organisasi sesuai dokumen Kontrak Kinerja serta capaian kinerja bidang yang lain tapi mendukung kinerja organisasi. Selain itu, juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja dan Rencana Aksi. A. Capaian Indikator Kinerja Utama Berikut adalah capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2013. Informasi Indikator Kinerja Utama mengacu pada form IKU Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Capaian berikut merupakan hasil dukungan kinerja dan kerja sama seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Tabel 1 Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2013 No.

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Capaian Tahun 2012

(1)

(2) Akumulasi jumlah rumusan harmonisasi standar barang dan jasa perdagangan Jumlah standar ukuran yang tertelusur secara nasional dan internasional

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1 2 3 4 5

Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk Akumulasi jumlah SDM Perlindungan Konsumen Waktu penyelesaian perizinan/pendaftaran di bidang SPK

Rumusan

7

8

114%

100%

Standar

20

31

155%

160%

Unit

65

111

171%

140%

Orang

3.425

5.411

158%

126%

Hari

5

4

120%

100%

6

UTTP yang ditera-tera ulang

Unit

8.152.000

10.584.464

130%

152%

7

UPT & UPTD yang dibina dan dinilai

UPTD

49

51

104%

100%

Persen

60

61,42

102%

100%

Jenis

36

36

100%

100%

Daerah

7

7

100%

100%

Kali

8

8

100%

100%

8 9 10

11

Persentase tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar dan jasa Akumulasi jenis barang beredar ber-SNI Wajib yang diawasi (notifikasi WTO) Jumlah pertemuan teknis pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib Evaluasi pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib

Pada Tahun 2013, keseluruhan target IKU Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dapat tercapai dengan rata-rata persentase capaian sebesar 123%. Capaian tertinggi adalah indikator akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk (171%) sedangkan capaian terendah yaitu akumulasi jenis barang beredar ber-SNI Wajib yang diawasi (notifikasi WTO), jumlah pertemuan teknis pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib, serta evaluasi pengawasan mutu produk dalam negeri dan

30


produk impor SNI wajib (100%). Sebagian pencapaian target dimaksud mengalami kenaikan dari capaian tahun sebelumnya. Capaian IKU yang naik dibandingkan Tahun 2012 yaitu akumulasi jumlah rumusan harmonisasi standar barang dan jasa perdagangan, akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk, akumulasi jumlah SDM perlindungan konsumen, waktu penyelesaian perizinan/pendaftaran di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen, UPT dan UPTD yang dibina dan dinilai, serta persentase tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar dan jasa. Kenaikan capaian kinerja karena perencanaan target yang sudah baik, koordinasi yang semakin kuat, dan monitoring yang berkelanjutan. Sebagian indikator yang lain stabil atau sama dengan tahun sebelumnya yaitu akumulasi jenis barang beredar ber-SNI Wajib yang diawasi (notifikasi WTO), jumlah pertemuan teknis pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib, serta evaluasi pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib. Adapun indikator yang mengalami penurunan hanya pada 2 indikator yaitu jumlah standar ukuran yang tertelusur secara nasional dan internasional serta UTTP yang ditera-tera ulang. Penurunan tersebut dikarenakan perencanaan yang kurang matang. Meskipun mengalami penurunan, capaian kinerjanya tetap di atas 100% yang artinya realisasinya melebihi target. B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Berikut adalah analisis dan evaluasi capaian kinerja Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2013. Kinerja tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya efektivitas kebijakan yang menunjang pengembangan standardisasi dan perlindungan konsumen. 1.

Akumulasi jumlah rumusan harmonisasi standar barang dan jasa perdagangan Tabel 2 Pencapaian IK Direktorat Jenderal SPK nomor 1

No. 1

Indikator Kinerja Akumulasi jumlah rumusan harmonisasi standar barang dan jasa perdagangan

Satuan Rumusan

Target Realisasi Capaian 7

8

114%

Dalam rangka pelaksanaan pengintegrasian dan harmonisasi 12 sektor prioritas ASEAN serta mengantisipasi pelaksanaan ASEAN Economic Integration (AEI) menjadi satu masyarakat ekonomi dalam ASEAN Economic Community (AEC) pada Tahun 2015, diperlukan pembenahan infrastruktur standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) dari masing-masing sektor tersebut melalui proses identifikasi. Penerapan AEC akan berdampak pada perekonomian negara-negara di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia. Terbukanya akses ekonomi mengakibatkan persaingan di sektor usaha menjadi semakin tinggi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional. Melihat realitas tantangan yang akan dihadapi, Indonesia harus mulai berbenah. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan daya saing produk dalam negeri sehingga Kementerian Perdagangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melakukan kegiatan identifikasi kesiapan industri Electrical and Electronic (EE) Indonesia dalam menghadapi AEC Tahun 2015 yang dituangkan ke dalam suatu rumusan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui identifikasi kesiapan industri EE di Indonesia dalam penerapan harmonisasi standar dan regulasi teknis di ASEAN. Kegiatan juga dilakukan melalui identifikasi kesenjangan standar industri dalam negeri terhadap standar nasional dan standar internasional. Hasil identifikasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, apakah


31

suatu produk akan diusulkan dalam daftar produk yang akan diharmonisasikan atau tidak. Oleh karena itu, rumusan standar barang dan jasa perdagangan dapat menjadi bahan masukan/ pertimbangan bagi para pelaku usaha dan stakeholder terkait di Indonesia dalam rangka meningkatkan akses pasar produk-produk ekspor Indonesia ke dalam pasar internasional, meningkatkan daya saing produk dan pengamanan pasar dalam negeri. Kegiatan identifikasi telah dilakukan sejak Tahun 2010 dan akan berakhir pada Tahun 2014. Rumusan harmonisasi standar Adapun akumulasi jumlah rumusan standar barang dan jasa perdagangan sampai dengan Tahun 2013 berjumlah 8 (delapan) rumusan yaitu: 1. Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi ASEAN Economic Integration Untuk Sektor Karet (Rubber Based Products)” (Tahun 2010). 2. “Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi ASEAN Economic Integration Untuk Sektor Otomotif (Automotive Component Products)” (Tahun 2010). 3. “Kesenjangan Standar untuk Produk Kelapa Sawit” (Tahun 2011). 4. “Kesiapan Industri Pangan Olahan Dalam Menghadapi ASEAN Economic Integration” (Tahun 2011). 5. “Kesenjangan Standar untuk Produk Dalam Kemasan (Biskuit) Terhadap Pemenuhan Harmonisasi Standar di Tingkat Internasional” (Tahun 2012). 6. “Kesiapan Industri Pangan Olahan (Produk Selai, Saus, dan Jelly) Dalam Menghadapi ASEAN Economic Integration” (Tahun 2012). 7. “Kesenjangan Standar untuk Bahan Tambahan Pangan (BTP) Dalam Produk Jus Terhadap Pemenuhan Harmonisasi Standar di Tingkat Internasional” (Tahun 2013). 8. “Kesiapan Industri Peralatan Listrik dan Elektronika Dalam Menghadapi ASEAN Economic Integration” (Tahun 2013). Dari jumlah target akumulasi jumlah rumusan harmonisasi standar barang dan jasa perdagangan pada Tahun 2013 yaitu sebanyak 7 (tujuh) rumusan, telah tercapai sebanyak 8 (delapan) rumusan sehingga capaian kinerjanya sebesar 114,28 9%. Mengacu pada target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2011-2014, maka realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2013 telah melebihi target yang ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel. Tabel 3 Target dan capaian indikator “Akumulasi jumlah rumusan harmonisasi standar barang dan jasa perdagangan” dari Tahun 2011-2013 Tahun

2010

2011

2012

2013

Target

2

4

6

7

Realisasi

2

4

6

8

Capaian

100%

100%

100%

114%

Sumber: Direktorat Standardisasi

Apabila dibandingkan antara capaian kinerja Tahun 2013 dengan Tahun 2012 100% maka capaian Tahun 2013 mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut: 1. Kemudahan memperoleh informasi ketentuan/peraturan tentang perlindungan konsumen yang berlaku di luar negeri. 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya standardisasi produk serta perlindungan terhadap konsumen. 3. Dukungan instansi terkait dan stakeholder sebagai narasumber dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan, baik di pusat maupun di daerah.

32


4. Meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap pentingnya standardisasi dan perlindungan konsumen. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kontrak kinerja antara lain perumusan standar barang barang/jasa regional yang menghasilkan rumusan “Kesiapan Industri Peralatan Listrik dan Elektronika dalam Menghadapi AEC”. Kegiatan dilakukan melalui identifikasi kesiapan industri peralatan listrik dan elektronika dalam menghadapi ASEAN Economic Community untuk produk peralatan listrik dan elektronika pada industri di wilayah yang menjadi basis produksi produk, yaitu meliputi wilayah Semarang, Medan, Batam Surabaya dan Jabodetabek. Kegiatan dilaksanakan melalui kunjungan ke industri untuk melakukan wawancara dan pengisian kuesioner. Adapun laporan hasil pelaksanaan identifikasi adalah : a. Dari 19 (sembilan belas) industri produk peralatan listrik dan elektronika, semuanya (100%) sudah memenuhi persyaratan standar dan regulasi teknis, baik untuk tingkat nasional maupun di negara tujuan ekspor; 84,21% responden telah melakukan pengujian dan sertifikasi produk oleh laboratorium uji dan lembaga sertifikasi produk di Indonesia dan 15,79% tidak melakukan pengujian dan sertifikasi produk di Indonesia. b. Dalam hal kesiapan industri menghadapi ASEAN Economic Community 2015, 94,74% responden menyatakan siap dan 5,26% menyatakan belum siap yang disebabkan ketidakmampuan industri dalam memenuhi local content sebesar 40 % (minimal) untuk bahan baku. c. Sebanyak 63,16% responden sudah mengetahui adanya kerjasama ASEAN yang akan diimplementasikan Tahun 2015. Sisanya 36,84% menyatakan belum mengetahui adanya kerjasama tersebut. d. Seluruh responden menyatakan mendukung penerapan AEC 2015. Hal ini akan membawa dampak positif bagi industri jika kerjasama tersebut benar-benar diterapkan, karena tidak ada lagi pengujian dan sertifikasi ulang. Sehingga hal ini akan mengurangi biaya pengujian dan sertifikasi. Berikut ini adalah dokumentasi salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan.

Gambar 2 Identifikasi Kesiapan Industri Peralatan Listrik dan Elektronik dan BTP

Kegiatan pendukung lainnya yaitu perumusan standar barang/jasa bilateral dan multilateral yang menghasilkan rumusan “Identifikasi Kesenjangan Standar Untuk Bahan Tambahan Pangan (BTP). Dalam Produk Jus Buah Olahan Terhadap Pemenuhan Standar di Tingkat Internasional”. Kegiatan dilaksanakan melalui identifikasi kesenjangan standar untuk Bahan


33

Tambahan Pangan (BTP) dalam produk jus buah olahan terhadap pemenuhan harmonisasi standar di tingkat Internasional yang dilaksanakan di wilayah Jakarta, Bogor, Lampung, Semarang dan Malang. Kegiatan dilaksanakan melalui kunjungan ke industri untuk melakukan wawancara dan pengisian kuesioner. Adapun laporan hasil pelaksanaan identifikasi adalah: a. Responden sebanyak 17 perusahaan. Sebanyak 41.18% responden termasuk pada industri skala besar, 35.29% dengan skala menengah dan 23.53% termasuk pada industri skala kecil. Dan skala usaha sangat empengaruhi penerapan standar penggunaan BTP. b. Semua perusahaan (100%) dengan skala usaha besar telah memenuhi standar persyaratan mutu penggunaan BTP yang berlaku di Indonesia atau pun standar internasional (Codex). Sebanyak 6 dari 8 perusahaan (75%) yang memberikan data penggunaan BTP, masih dalam ambang batas persyaratan mutu penggunaan BTP. c. Skala industri kecil dalam penerapan SNI dan Standar Codex belum cukup tinggi. Sebagian produsen yang merupakan industri kecil belum memandang penting pemenuhan suatu standar dalam produksi dan menganggap pengujian ke laboratorium dirasa belum perlu. 2.

Jumlah standar ukuran yang tertelusur secara nasional dan internasional Tabel 4 Pencapaian IK Direktorat Jenderal SPK nomor 2

No.

Indikator Kinerja

2

Jumlah standar ukuran yang tertelusur secara nasional dan internasional

Satuan

Target

Standar

20

Realisasi Capaian 31

155%

Semakin besarnya jumlah standar ukuran yang tertelusur secara nasional dan internasional, maka dapat mengindikasikan bahwa lingkup rantai ketertelusuran standar ukuran yang digunakan dalam penyelenggaraan metrologi legal semakin besar dan beragam, sehingga kepastian hasil pengukuran dan jaminan keseragaman hasil pengukuran dapat diberikan kepada masyarakat. Ketelusuran merupakan sifat dari hasil pengukuran atau nilai dari standar acuan yang dapat dihubungkan ke suatu standar yang sesuai, biasanya berupa standar nasional atau internasional melalui rantai perbandingan yang tidak terputus, yang masing masing rantai mempunyai nilai ketidakpastiannya (The International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrologi). Sistem ketertelusuran standar ukuran metrologi legal bertujuan untuk memberikan jaminan mampu tertelusurnya hasil pengukuran yang dilakukan dalam kegiatan metrologi legal dengan standar yang berada diatasnya baik didalam negeri ataupun secara intenasional. Jumlah standar ukuran yang tertelusur secara nasional dan internasional selama Tahun 2013 adalah 31 standar yaitu meliputi: 1. Tertelusur secara nasional, terdiri dari: a. b. c. d. e. f.

Standar ukuran massa berjumlah 3 (tiga) unit; Standar ukuran suhu berjumlah 7 (tujuh) unit; Standar ukuran KLH berjumlah 8 (delapan) unit; Standar ukuran gaya dan tekanan berjumlah 4 (empat) unit; Standar ukuran listrik berjumlah 5 (lima) unit; Standar ukuran panjang berjumlah 3 (tiga) unit.

2. Tertelusur secara internasional sebanyak 1 (satu) unit standar ukuran panjang.

34


Tabel 5 Standar milik Balai Pengelolaan SNSU yang diverifikasi Tahun 2013 Jumlah standar No.

Laboratorium

1.

Massa

2.

Suhu

3.

Listrik

4.

Gaya & Tekanan

5.

Kesehatan dan Lingkungan Hidup Panjang

6.

Jenis

Kapasitas

Anak Timbangan Anak Timbangan Anak Timbangan Thermometer gelas Thermometer read out Transmille Portable Working Standard Dual display mulltimeter Decade Resistance Box Digital Manometer Pressure Calibrator Hydrometer

20 kg (E2) 50 kg (E2) 1 kg (E0)

Dial gauge tester Komparator Gauge block

Total

Jml Ketertelusuran 2 1 1 7 1 1 1 1 2 1 2 8

LIPI LIPI Metas – Swiss LIPI LIPI Telkom PLN Telkom Telkom LIPI LIPI LIPI

1 1 1

LIPI LIPI LIPI

31

-

Sumber: Laporan pelayanan Balai Pengelolaan SNSU 2013

Dari target pencapaian yang diharapkan pada Tahun 2013 yaitu sebanyak 20 (dua puluh) alat standar, kinerja jumlah alat standar yang tertelusur secara nasional/internasional yang berhasil dicapai pada Tahun 2013 adalah sebanyak 31 (tiga puluh satu) alat standar atau pencapaian 155%. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini tidak lepas dari tingginya komitmen Direktorat Metrologi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. Hal ini didukung dengan jumlah alat yang harus dilakukan kalibrasi yang pada tahun ini cukup besar. Keberhasilan pencapaian kinerja juga disebabkan oleh kegiatan penelusuran standar ke tingkat nasional melalui verifikasi/rekalibrasi standar kerja ke instansi terkait antara lain KIM LIPI dan Telkom. Penetapan target pada waktu perencanaan telah mempertimbangkan kemampuan organisasi dalam mencapaianya. Anggaran dan pelaksanaan kegiatan juga terlihat sudah dilakukan dengan matang. Pemantauan pencapaian target telah dilakukan secara berkala per tiga bulan sehingga evaluasi dapat dilakukan sedini mungkin untuk mengambil langkah-langkah antisipatif. Tabel 6 Target indikator “Jumlah standar ukuran yang tertelusur secara nasional dan Internasional” dari Tahun 2011-2013 Tahun

2010

2011

2012

2013

Target

20

20

20

20

Realisasi

20

47

32

31

Capaian

100

235%

160%

155%

Sumber: Direktorat Metrologi


35

Capaian pada tahun ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun lalu yaitu dari target 20 tercapai 32 (tiga puluh dua) alat standar (160%). Namun perlu dinformasikan bahwa rendahnya pecapaian tersebut bukan menunjukkan rendahnya kinerja pelaksanaan kegiatan penelusuran standar nasional satuan ukuran secara nasional dan internasional. Hal tersebut terjadi karena jumlah standar yang dikalibrasi ke standar yang memiliki tingkatan lebih tinggi didasarkan pada masa kalibrasi yang berlaku, antara lain 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan 10 tahun. Dengan demikian pencapain kinerja pada Tahun 2013 yaitu sebanyak 31 alat standar yang tertelusur secara nasional/internasional merupakan standar yang habis masa berlakunya pada Tahun 2013. Berikut ini adalah dokumentasi salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan. Di samping itu pula, keberadaan lembaga yang mengelola standar ukuran secara nasional belum terbentuk padahal hal ini merupakan amanat dari UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Untuk mengatasi hal ini, pada tahun yang akan datang perlu peningkatan proses pengelolaan laboratorium yang sesuai dengan ISO 17025 yang secara berkala untuk menjamin keakuratan hasil pengukuran secara nasional. Kegiatan diseminasi dan verifikasi perlu ditunjang dengan sumber daya manusia yang sesuai dan infrastruktur yang menunjang. Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pranata laboratorium secara berkala harus disediakan di dalam negeri sehingga masih mengandalkan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi internasional terkait. Berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 20102014, untuk periode 2010-2013 dari 80 standar yang ditargetkan tercapai selama periode tersebut, realisasi kinerja yang berhasil dicapai adalah sebesar 130 standar. Tepenuhinya target capaian yaitu sebesar 155% pada indikator jumlah alat standar yang tertelusur secara nasional/internasional antara lain dikarenakan dukungan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Metrologi. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain verifikasi alat-alat standar ketingkat nasional/internasional, diseminasi standar massa K46, interkomparasi regional besaran volume, pemeliharaan dan sertifikasi mass-volume comparator dan pengembangan metode kalibrasi standar massa dan standar ukuran volume.

Gambar 3 Kegiatan verifikasi standar ukuran

36


3.

Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk Tabel 7 Pencapaian IK Direktorat Jenderal SPK nomor 3

No. 3

Indikator Kinerja Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Unit

65

111

171%

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan berkedudukan pada tiap Daerah Tingkat II (kabupaten dan kota) di seluruh Indonesia sebagaimana diatur menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BPSK bertugas menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum, BPSK beranggotakan unsur perwakilan aparatur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha atau produsen yang diangkat atau diberhentikan oleh menteri. Berdasarkan peran BPSK sesuai Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah BPSK yang terbentuk maka diharapkan akses masyarakat dalam mengadukan sengketa atas pembelian barang dan/atau pemanfaatan jasa semakin mudah, sehingga hak-hak konsumen semakin terlindungi. Selain itu diharapkan pula dengan semakin meningkatnya upaya perlindungan konsumen di daerah akan tercipta iklim usaha yang lebih baik dan pelaku usaha akan lebih bertanggung jawab dalam memproduksi maupun memperdagangkan barang dan/atau jasa. Pada Tahun 2013, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen memfasilitasi terbentuknya 27 unit BPSK. Akumulasi BPSK yang terbentuk sampai dengan Bulan Desember 2013 adalah 111 unit sehingga capaian kinerjanya sebesar 170,76% dari target 65 unit. Keberhasilan ini tercapai berkat penetapan target yang telah mempertimbangkan kemampuan pencapaiannya. Pengalaman fasilitasi pembentukan BPSK pada tahun-tahun sebelumnya juga mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja. Pengontrolan capaian kinerja secara berkala per triwulan dapat mengawal perkembangan kinerja organisasi. Berikut ini rincian BPSK yang terbentuk selama Tahun 2013 atas fasilitasi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen: a. Berdasarkan Keppres Nomor 3 Tahun 2013 telah dibentuk BPSK pada: 1. Kabupaten Sinjai, 2. Kabupaten Takalar, 3. Kabupaten Kepulauan Selayar, 4. Kabupaten Barito Utara. b. Keppres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan BPSK pada: 5. Kabupaten Bone Bolango, 6. Kabupaten Gorontalo, 7. Kabupaten Gorontalo Utara, 8. Kabupaten Pohuwato, 9. Kabupaten Pemalang, 10. Kabupaten Cianjur, 11. Kabupaten Langkat, 12. Kota Padang Panjang, 13. Kota Bekasi, 14. Kota Pematangsiantar, dan 15. Kota Salatiga


37

c.

Keppres Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan BPSK pada: 16. Kabupaten Sumedang, 17. Kabupaten Kuningan, 18. Kabupaten Wonosobo, 19. Kabupaten Ngawi, 20. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 21. Kabupaten Sarolangun, 22. Kabupaten Donggala, 23. Kabupaten Belitung Timur, 24. Kabupaten Pontianak, 25. Kabupaten Ogan Ilir, 26. Kota Palu, dan 27. Kota Kotamobagu.

Pembentukan BPSK 111

120

100

84

80 60

40

65 54 55

50

60

65

2012

2013

20 0 2010

2011 Target

Realisasi

Gambar 4 Grafik target dan realisasi pembentukan BPSK dari Tahun 2010 sampai dengan 2013 Sumber: Direktorat Pemberdayaan Konsumen

Mengacu pada target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2011-2014, maka realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2013 sudah melebihi target jangka menengah yaitu 70 unit BPSK pada Tahun 2014. Berikut adalah data target dan capaian sasaran “Akumulasi Jumlah BPSK yang terbentuk”: Tabel 8 Target dan capaian sasaran “Akumulasi Jumlah BPSK yang terbentuk” dari Tahun 2011-2013

38

Tahun

2010

2011

2012

2013

Target

50

55

60

65

Realisasi

54

65

84

111

Capaian

108%

118%

140%

171%


Sumber: Direktorat Pemberdayaan Konsumen

Pencapaian Tahun 2013 untuk indikator ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2012, jumlah BPSK yang terbentuk di berbagai kabupaten/kota di Indonesia sebanyak 84 unit dari target 60 unit atau pencapaiannya 140% sehingga pencapaian Tahun ini naik sekitar 30%. Hal ini dapat terwujud karena didukung oleh sosialisasi yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen secara intensif mengenai peran dan fungsi penting BPSK dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan berkelanjutan sehingga menumbuhkan kesadaran pemerintah daerah untuk membentuk BPSK. Program-program yang mendukung pembentukan BPSK antara lain fasilitasi pembentukan dan penguatan BPSK, fasilitasi koordinasi kelembagaan perlindungan konsumen, dan musyawarah nasional BPSK. Pada Tahun 2012 diselenggarakan penilaian terhadap BPSK berkinerja terbaik. Dimana pemenang berkesempatan melakukan kunjungan ke Korea Selatan, India dan Malaysia pada Tahun 2013 untuk mengetahui sejauh mana peran lembaga perlindungan konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen. Beberapa hal yang bisa dijadikan pembanding yaitu Korea Selatan memiliki Consumer Dispute Settlement Commission (CDSC) - Korean Consumer Agency. CDSC merupakan badan independen yang terdiri dari 48 komisi dibawah Korean Consumer Agency (KCA) yang bertugas untuk menyelesaikan keluhan konsumen terkait kerugian dengan cara arbitrase. Apabila dalam arbitrase pelaku usaha tidak memenuhi keputusan, maka dilimpahkan ke pengadilan. CDSC juga memiliki wewenang untuk mengambil keputusan apabila pihak pelaku usaha tidak hadir pada saat arbitrase. Dalam satu minggu CDSC mengadakan sidang 1 atau 2 kali, masingmasing menangani sekitar 20 kasus. Di India, melalui Undang-undang Perlindungan Konsumen yang telah ada sejak tahun 1986 dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa (Consumer Dispute Redressal Agencies) atau dikenal dengan nama Consumer Courts) di 671 distrik dengan nama “Distric Forum”, 28 negara bagian dengan nama “State Commission” dan satu di tingkat nasional dengan nama “National Consumer Disputes Redressal Commission”. Penyelesaian sengketa tidak dikenakan biaya bagi masyarakat yang kurang mampu, sedangkan bagi yang mampu dikenakan biaya antara 100 rupee (sekitar Rp 20.000) hingga 5.000 rupee (sekitar Rp 1.000.000) tergantung besarnya nilai kasus. Pemerintah India juga membentuk lembaga penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase yang berada di tingkat distrik dan negara bagian, misalnya di New Delhi terdapat “Delhi Mediation Centre” dan “Delhi Dispute Setlement Society” yang menyelesaikan sengketa melalui mediasi, “Delhi Local Dialog” melalui konsiliasi/adat dan “Permanent Local Dialog” untuk pelayanan publik seperti listrik melalui konsiliasi dan arbitrase. Malaysia mempunyai redress mechanism yang terdiri dari The Court System, The Tribunal for Consumer Claims, The Tribunal for Homebuyer Claims, dan Alternative Dispute Resolution (ADR’s). Pada intinya setiap negara mempunyai cara yang berbeda-beda dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen namun memiliki satu tujuan yang sama yakni melindungi konsumen dari dampak negatif atas perdagangan barang maupun jasa. Kunci keberhasilan penanganan sengketa konsumen adalah kemampuan lembaga tersebut dalam menyelesaikan pengaduan yang diterima. Karena hal itu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.


39

4.

Akumulasi jumlah SDM perlindungan konsumen Tabel 9 Pencapaian IK Direktorat Jenderal SPK nomor 4

No.

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

3

Akumulasi jumlah SDM Perlindungan Konsumen

Orang

3.425

5.411

158%

Indikator Kinerja “Jumlah SDM perlindungan konsumen” dipilih karena dianggap mencerminkan kondisi pendukung perwujudan perlindungan konsumen, baik SDM yang beperan dalam menyebarluaskan informasi, mendidik masyarakat, melakukan pengawasan, menguji produk, dan sebagainya. Semakin banyak SDM perlindungan konsumen akan berdampak semakin baiknya kualitas perlindungan konsumen di Indonesia. Hal ini akan mendorong terwujudnya kualitas yang baik pada segi pemahaman masyarakat dan pelaksanaan pengawasan serta pengendalian mutu barang. Akumulasi jumlah SDM perlindungan konsumen selama Tahun 2013 yaitu 5.411 orang. Jumlah yang bersifat akumulatif ini dihitung dengan memperhatikan SDM pegawai yang pensiun. Angka hasil penghitungan telah dikurangi jumlah pegawai/petugas yang pensiun. Rincian SDM dimaksud terdiri dari: 1. Motivator perlindungan konsumen berjumlah 1.800 orang; 2. Pengawas barang beredar dan jasa (mencakup PPNSK-PK dan PPBJ) berjumlah 2.201 orang; 3. PPNS metrologi legal berjumlah 277 orang; 4. Pengamat tera berjumlah 196 orang; dan 5. Penera bidang metrologi legal berjumlah 818 orang; 6. Tenaga penguji mutu barang berjumlah 119 orang; dan Dari jumlah target akumulasi SDM perlindungan konsumen pada Tahun 2013 yaitu sebanyak 3.425 orang, telah tercapai sebanyak 5.411 orang sehingga capaian kinerjanya sebesar 158%. Keberhasilan capaian tersebut ditunjang karena perencanaan yang telah mempertimbangkan capaian pada tahun sebelumnya, kemampuan pencapaian, serta kekuatan sumber daya organisasi. Dukungan anggaran dan koordinasi pada saat pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2013 turut mendukung kelancaran kinerja. Tabel 10 Target dan capaian indikator “Akumulasi jumlah SDM perlindungan konsumen” dari Tahun 2011-2013 Tahun

2011

2012

2013

Target

2.800

3.065

3.425

Realisasi

2.964

3.885

5.411

Capaian

106%

127%

158%

Sumber: Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Metrologi, dan Direktorat Pengembangan Mutu Barang

Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu yaitu sebanyak 126% maka capaian pada Tahun 2013 mengalami kenaikan. Penyebab kenaikan telah dijelaskan pada analisis keberhasilan. Mengacu pada target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2011-2014, maka realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2013 telah memenuhi target Tahun 2013 bahkan hingga Tahun 2014.

40


Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian SDM motivator perlindungan konsumen antara lain forum dialog dengan berbagai perguruan tinggi, klinik konsumen terpadu bagi siswa-siswa SD sampai SMU, fasilitasi motivator mandiri, forum edukasi konsumen cerdas, talkshow perlindungan konsumen di berbagai media publik. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian SDM PPNS-PK dan PBBJ yaitu pendidikan dan pelatihan PPNS-PK dan PBBJ. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian SDM metrologi legal antara lain peningkatan SDM Metrologi legal yang mendukung kompetensi PNS metrologi legal, pengamat tera, dan penera sehingga sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Kementerian Perdagangan secara nasional memiliki pegawai berhak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian.

Gambar 5 Pembinaan Motivator PK Angkatan 3 di Denpasar

5.

Waktu penyelesaian perizinan/pendaftaran di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen Tabel 11 Pencapaian IK Direktorat Jenderal SPK nomor 5

No.

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

5

Waktu penyelesaian perizinan/pendaftaran di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen

Hari

5

4

120%

Waktu penyelesaian perizinan/pendaftaran sangat berpengaruh pada iklim usaha. Pelaku usaha membutuhkan kepastian, jika waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perizinan/ pendaftaran tidak lama maka akan memberi kemudahan bagi pelaku usaha dalam berusaha sehingga aktivitas perdagangan akan semakin lancar. Hal ini diharapkan akan mewujudkan pelayanan yang memuaskan pelaku usaha (cepat, mudah, dan lancar). Kelancaran aktivitas perdagangan dengan sendirinya akan menggerakkan perekonomian bangsa. Waktu penyelesaian perizinan/pendaftaran di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen tercatat 4 hari dari target 5 hari sehingga capaian kinerja untuk IK ini adalah sebesar 120%. Keberhasilan tahun ini karena perencanaan yang telah mempertimbangkan capaian sebelumnya serta dorongan dan arahan dari pimpinan organisasi. Pada pelaksanaannya


41

dilakukan perbaikan prosedur dan reformasi birokrasi. Pemantauan kinerja juga sudah dilakuakn per tiga bulan sehingga dapat diketahui perkembangannya. Tabel 12 Target dan capaian indikator “Waktu penyelesaian perizinan/pendaftaran di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen” dari Tahun 2011-2013 Tahun

2011

2012

2013

Target

5

5

5

Realisasi

5

5

4

Capaian

100%

100%

120%

Sumber: Direktorat Standardisasi, Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Metrologi, dan Direktorat Pengembangan Mutu Barang

Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu yaitu sebanyak 100% maka capaian pada Tahun 2013 mengalami kenaikan. Mengacu pada target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2011-2014, maka realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2013 telah memenuhi dan lebih bagus dari target. Kegiatan yang mendukung antara lain pendaftaran Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) yaitu tercapai 4 hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar, pendaftaran pencantuman/pembebasan label berbahasa indonesia yaitu tercapai 3 hari, perizinan bidang metrologi legal yaitu tercapai 5 hari, dan Pendaftaran NRP yaitu tercapai 3-4 hari kerja dengan batas maksimal 5 hari kerja. 6.

Jumlah alat UTTP yang ditera dan tera ulang Tabel 13 Pencapaian IK Direktorat Jenderal SPK nomor 6

No. 6

Indikator Kinerja UTTP yang ditera-tera ulang

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Unit

8.152.000

10.584.464

130%

UTTP merupakan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang digunakan sebagai alat untuk mengukur, menakar dan menimbang dalam transaksi perdagangan. Menera adalah menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku oleh pegawai yang berhak sedangkan tera ulang adalah menandai secara berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku. Tujuan dari pelaksanaan tera dan tera ulang yaitu melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal untuk melindungi kepentingan umum dengan memberikan jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang dijadikan sebagai indikator kinerja untuk mengukur peningkatan jumlah UTTP yang dapat ditangani oleh UPT dan UPTD metrologi legal sehingga jika indikator ini mengalami peningkatan bisa diartikan bahwa semakin bagus jaminan perlindungan terhadap konsumen dari segi kepastian mendapat ukuran, takaran, dan timbangan yang benar. Dengan demikian, akan tercapai perlindungan

42


terhadap konsumen dari segi kepastian dari berfungsinya alat ukuran, takaran, dan timbangan dengan benar. Jumlah UTTP yang ditera-tera ulang Tahun 2013 oleh UPT dan UPTD metrologi legal yaitu 10.584.464 unit sehingga capaian kinerjanya sebesar 130%. Keberhasilan capaian tersebut karena faktor perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Dilihat dari sisi perencanaan, target telah ditetapkan secara progresif dengan memperhatikan capaian pada tahun sebelumnya. Target tiap tahun dinaikkan secara bertahap sehingga pencapaiannya tidak terlalu sulit. Dari segi pelaksanaan, pengalaman pada tahun sebelumnya dapat dijadikan acuan untuk perbaikan terus menerus. Anggaran juga disediakan dengan memadai. Sistem pemantauan telah dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan capaiannya. Kepedulian sebagian besar Pemerintah Daerah tercermin dari pengalokasian anggaran pada bidang metrologi legal sehingga pelayanan tera-tera ulang dapat berjalan dengan baik. Tabel 14 Target dan capaian indikator “Jumlah UTTP yang ditera-tera ulang” Tahun 20112013 Tahun

2010

2011

2012

2013

Target

6.125.000

6.737.500

7.411.000

8.152.000

Realisasi

5.907.770 11.793.573 11.239.325 10.584.464

Capaian

96%

175%

152%

130%


Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu yaitu sebanyak 152%, maka capaian pada Tahun 2013 mengalami penurunan, namun bila mengacu pada target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2010-2014, maka realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2013 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu mencapai sebanyak 39.525.132 unit UTTP, dari target capaian sebanyak 28.425.500 unit UTTP. Penyebab penurunan kinerja Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen pada Tahun 2013 pada indikator kegiatan ini antara lain disebabkan kurangnya perhatian UPTD metrologi legal dalam menyampaikan laporan bulanan kinerja kemetrologian yang dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal. Tabel 15 Rekapitulasi Pelayanan Tera dan Tera Ulang Tahun 2013 per Provinsi No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Kep. Bangka Belitung Lampung Banten DKI Jakarta

UTTP yang ditera

UTTP yang ditera ulang

Total Tahun 2013

Total Tahun 2012

100

31.432

31.532

30.373

1.296 443 0 2 209 102 14 84

3.888 22.532 1.685 19.496 10.530 5.199 1.713 8.099

5.184 22.974 1.685 19.498 10.739 5.301 1.727 8.183

46.546 24.820 23.540 18.325 15.299 4.263 16.280 8.746

0 304.211 1.662.695

16.162 165.780 3.328.499

0 0 166.937 137.274 1.662.695


43

No 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Provinsi

UTTP yang ditera

Jawa Barat 5.571.500 Jawa Tengah 933.782 DI Yogyakarta 36.937 Jawa Timur 137.539 Bali 7.334 Nusa Tenggara 0 Barat Nusa Tenggara 0 Timur Kalimantan Barat 2.098 Kalimantan Tengah 0 Kalimantan Selatan 0 Kalimantan Timur 776 Sulawesi Barat Sulawesi Selatan 44 Sulawesi Tenggara 10 Sulawesi Tengah 29 Sulawesi Utara 23 Gorontalo 36 Maluku 0 Maluku Utara 0 Papua Barat 0 Papua 0 Kota Surabaya 14.208 Direktorat Metrologi JUMLAH TOTAL

UTTP yang ditera ulang

Total Tahun 2013

Total Tahun 2012

392.795 666.929 119.904 451.962 4.026 12.477

5.964.295 1.600.7111 156.841 589.501 11.360 12.477

4.569.992 2.172.640 187.396 775.853 63.880 43.480

6.588

6.588

14.608

13.227 13.580 0 20.868

15.325 13.580 0 21.644 0 18.793 7.959 5.511 18.192 19.845 127 26 294 12.319 25.994 9.353 10.584.464

0 18.749 7.949 5.482 18.169 19.809 127 26 294 12.319 11.786

22.595 20.814 45.415 19.434 801 92.896 7.096 11.875 13.716 12.052 1.570 868 3.455 7.065 7.439 11.239.325

Sumber: Rekapitulasi Laporan Bulanan UPT dan UPTD Tahun 2013, Direktorat Metrologi

Data jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang diatas berdasarkan pada laporan kinerja kemetrologian yang dilakukan oleh UPT dan UPTD metrologi legal yang masuk ke bagian pelaporan Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, sehingga data tersebut belum dapat menggambarkan seluruh UTTP tera dan tera ulang yang mampu ditangani oleh UPT dan UPT metrologi legal. Alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan yaitu meningkatkan koordinasi dengan UPTD Metrologi legal terkait penyampaian laporan bulanan dan menyediakan sarana pengiriman laporan bulanan melalui surat elektronik atau menggunakan aplikasi berbasis internet sehingga dapat mempersingkat waktu penyampaian dan dapat digunakan langsung dalam pelaporan internal di UPTD. Selain itu, perlu diupayakan pemahaman kepada pemerintah daerah agar dapat meningkatkan perhatian terhadap bidang metrologi legal khususnya di dalam pengalokasian anggaran operasional untuk pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang, sehingga pemberian pelayanan metrologi legal yang dilakukan oleh UPTD dapat memadai (mencakup seluruh wilayah kerja UPTD). Untuk membantu mengatasi hal tersebut maka perlu dilakukan koordinasi antara Pemerintah dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota guna meningkatkan pelayanan di bidang kemetrologian dan saling dukung melalui program kegiatan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/kota sehingga dapa meningkatakan pelayanan kemetrologian di daerahnya. Kinerja Direktorat Jenderal SPK yang mendukung pencapaian indikator tersebut antara lain bimbingan teknis tentang syarat teknis UTTP, sosialisasi DAK bidang perdagangan 2013, bimbingan teknis tentang meter gas ultrasonik, bimbingan teknis moisture analyzer dan gas chromatograph dan beberapa kegiatan pendukung lainnya.

44


Gambar 6 Penyelenggaraan Temu Pelanggan Metrologi di Jakarta

7.

Jumlah UPT dan UPTD yang dibina dan dinilai Tabel 16 Pencapaian IK Direktorat Jenderal SPK nomor 7

No. 7

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

UPTD

49

51

130%

UPT & UPTD yang dibina dan dinilai

UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal, dalam hal ini adalah Balai Pengujian UTTP yang menangani pelayana tera dan tera ulang penanganan khusus sedangkan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi atau kabupaten/kota yang melakukan kegiatan kemetrologian pada wilayah kerjanya. Kegiatan pembinaan dan penilaian pada tahun ini adalah Surveillance yang merupakan kelanjutan dari kegiatan fasilitasi penilaian UPT/UPTD metrologi legal dan kegiatan evaluasi dan pembinaan UPT/UPTD metrologi legal. Tujuan dari kegiatan tersebut yaitu untuk memastikan bahwa UPT/UPTD metrologi legal tetap memelihara kompetensi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika jumlah UPT dan UPTD yang dibina dan dinilai semakin banyak, maka dampak yang diharapkan yaitu infrastruktur dan kelembagaan UPT/UPTD semakin membaik sehingga pelayanan kemetrologian yang diberikan kepada masyakat akan berjalan semakin baik sesuai dengan standar dan prosedur berdasarkan peraturan yang berlaku. Daftar UPT/UPTD Metrologi Legal yang telah dilakukan surveillance pada Tahun 2013 yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Balai Kemetrologian Bandung, Jawa Barat; Balai Kemetrologian Bogor, Jawa Barat; UPTD Jambi, Jambi; UPTD Metrologi Padang, Sumatera Barat; UPTD Gorontalo, Gorontalo; UPTK Pati, Jawa Barat; UPTD Palembang, Sumatera Selatan; Balai Metrologi Kendari, Sulawesi Tenggara;

9. 10. 11. 12. 13. 14.

Balai Pengelola Laboratorium Metrologi Banten, Banten; Balai Metrologi Daerah Istimewa Yogyakarta, D. I. Yogyakarta; Unit Pelayanan Kemetrologian Pontianak, Kalimantan Barat; UPTD Manado, Sulawesi Utara; UPTD Balai Kemetrologi Jayapura, Papua; Balai Metrologi Wilayah Magelang, Jawa Tengah;


45

15. Balai Metrologi Wilayah Tegal, Jateng; 16. Balai Metrologi Wilayah Banyumas, Jawa Tengah; 17. Balai Metrologi Wilayah Surakarta, Jawa Tengah; 18. UPTD Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; 19. Balai Metrologi Wilayah Semarang, Jawa Tengah; 20. UPTD Pamekasan, Jawa Timur; 21. UPTD Jember, Jawa Timur; 22. UPTD Madiun, Jawa Timur; 23. UPTD Surabaya, Jawa Timur; 24. UPTD Malang, Jawa Timur; 25. Unit Pelayanan Kemetrologian Singkawang, Kalimantan Barat; 26. UPTD Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam; 27. UPTD Karawang, Jawa Barat; 28. UPTD Pangkal Pinang, Bangka Belitung; 29. Balai Metrologi Mataram, NTB; 30. UPTD Samarinda, Kalimantan Timur; 31. UPTD Kediri, Jawa Timur; 32. UPTD Bojonegoro, Jawa Timur;

33. UPTD Pematang Siantar, Sumatera Utara; 34. UPTD Medan, Sumatera Utara; 35. UPTD Rantau Prapat, Sumatera Utara; 36. Balai Metrologi Makassar, Sulawesi Selatan; 37. UPTD Sibolga, Sumatera Utara; 38. UPTD Palu, Sulawesi Tengah; 39. UPTD Lampung, Lampung; 40. UPTD Pekanbaru, Riau; 41. UPTD Bengkulu, Bengkulu; 42. UPTD Denpasar, Bali; 43. UPTD Palangkaraya, Kalimantan Tengah; 44. UPTD Kupang, NTT; 45. Balai Kemetrologian Tasikmalaya, Jawa Barat; 46. UPTD Metrologi Sorong, Papua Barat; 47. Balai Kemetrologian, Cirebon; 48. UPTD Ternate, Maluku Utara; 49. Balai Metrologi Jakarta, DKI Jakarta; 50. Balai Metrologi Ambon, Maluku; 51. Balai Pelayanan Kemetrologian Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dibina dan dinilai selama Tahun 2013 tercatat sebanyak 51 UPTD sebagai tindak lanjut pelaksanaan penilaian kemampuan pelayanan tera dan tera ulang tahun 2011 sesuai dengan Permendag No. 51 Tahun 2009 sehingga capaiannya sebesar 104%. Dari segi perencanaan, keberhasilan ini didukung adanya penetapan target yang realistis melihat capaian tahun-tahun sebelumnya sehingga pencapaiannya tidak terlalu sulit. Target juga sudah ditentukan dengan memperhatikan kemampuan sumber daya organisasi yang ada. Pada pelaksanaan, pembinaan terhadap UPT & UPTD telah dilakukan sejak lama sehingga tidak banyak mengalami hambatan. Hal ini didukung pula dengan semakin tingginya antusias dan pemahaman UPTD Metrologi Legal untuk meningkatkan pelayanan kemetrologian kepada masyarakat, dengan cara memperbaiki infrastruktur, prosedur, standar dan kelembagaan. Dukungan anggaran yang memadai serta penjadwalan yang baik juga membantu pencapaian. Dari segi pemantauan, telah dilakukan monitoring setiap tiga bulan melalui laporan triwulanan. Tujuan dari kegiatan UPTD yang dinilai dan dibina adalah semakin kompetennya Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam memberikan pelayanan tera dan tera ulang UTTP melalui sistem penilaian kemampuan pelayanan. Hasil dari kegiatan surveillance Tahun 2013 salah satunya yaitu terbitnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 199/SPK/KEP/08/2013 tentang Penetapan UPTD Metrologi Legal Terbaik Tahun 2013. SK ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada UPTD metrologi legal yang memenuhi kriteria-kriteria UPTD yang baik seperti kondisi kantor, laboratorium, serta sistem

46


dokumen yang diterapkan. Dengan diberikannya penghargaan ini, diharapkan semua UPTD metrologi legal menjadi terpacu untuk meningkatkan kualitas dari UPTDnya. Tabel 17 Target dan capaian indikator “UPT & UPTD yang dibina dan dinilai” Tahun 20112013 Tahun

2011

2012

2013

Target

60%

49 unit

49 unit

Realisasi

60%

49 unit

51 unit

Capaian

100%

100%

104%


Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu yaitu sebanyak 49 UPTD yang dinilai dan dibina, maka capaian pada Tahun 2013 mengalami kenaikan. Faktor yang mendukung kenaikan ini telah dijelaskan pada analisis keberhasilan. Mengacu pada target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2010-2014, maka Jumlah UPTD yang dinilai dan dibina semakin meningkat setiap tahunnya. Kegiatan Direktorat Jenderal SPK yang mendukung pencapaian indikator tersebut antara lain surveillance UPTD metrologi legal dan fasilitasi UPTD kab/kota metrologi legal, monitoring dan evaluasi unit kerja metrologi legal tingkat provinsi, bimbingan teknis kaji ulang manajemen UPT dan UPTD metrologi legal, harmonisasi dan sinkronisasi penyelenggaraan metrologi legal di wilayah regional BSML, serta pembinaan pengelolaan cap tanda tera dan bimbingan pengelolaan laboratorium metrologi legal dan monitoring sistem ketertelusuran standar milik UPTD metrologi legal. Hasil dari kegiatan ini adalah diterbitkannya Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera (SKKPTU) oleh Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Gambar 6 Foto kegiatan surveillance yang dilakukan pada salah satu UPTD metrologi legal Tahun 2013


47

8.

Persentase tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar dan jasa Tabel 18 Pencapaian IK Direktorat Jenderal SPK nomor 8

No. 8

Indikator Kinerja Persentase tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar dan jasa

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Persen

60

61,42

102%

Pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen menghasilkan temuan barang dan jasa yang diduga tidak memenuhi ketentuan. Semakin besar persentase tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar dan jasa menunjukkan semakin besar pula efektivitas pengawasan tersebut. Jika persentase tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar dan jasa terpenuhi maka dampak yang diharapkan adalah semakin berkurangnya produk barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga hal tersebut akan turut meningkatkan kesehatan, keselamatan dan kenyamanan konsumen dalam menggunakan barang tersebut. Batasan untuk mengukur tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar dan jasa dapat mencakup beberapa jenis yaitu teguran kepada pelaku usaha, penerbitan surat keputusan/edaran, pengujian laboratorium, pemberian sanksi administratif, serta penyidikan. Pengawasan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen terhadap barang beredar dan jasa dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 dilakukan terhadap 614 produk. Dari jumlah tersebut, 36 diantaranya dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga jumlah temuan yang diduga melanggar ketentuan sebanyak 578 produk. Macam ketentuan yang dilanggar adalah sebagai berikut: 1. Dugaan pelanggaran ketentuan SNI secara Wajib berjumlah 218 jenis produk, 2. Dugaan pelanggaran ketentuan manual dan kartu garansi (MKG) berjumlah 145, 3. Dugaan pelanggaran ketentuan label dalam Bahasa Indonesia berjumlah 157, 4. Dugaan pelanggaran peraturan distribusi (bahan berbahaya, minuman beralkohol, gula kristal rafinasi) berjumlah 45 temuan, dan 5. Dugaan pelanggaran ketentuan di bidang jasa berjumlah 13 pelanggaran.

Gambar 7 Diagram rekapitulasi hasil pengawasan barang beredar dan jasa Tahun 2013 Sumber: Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

48


Tabel 19 Tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar dan jasa Tahun 2013 No.

Jenis pelanggaran

Temuan (produk)

Tindak lanjut (produk)

Keterangan

188

38 teguran dan 150 uji laboratorium

162

158 teguran dan 4 dalam penyidikan

1

Peraturan SNI Wajib

218

2

Ketentuan MKG

145

3

Ketentuan label

157

4

Peraturan distribusi

45

1

1 surat edaran Dirjen SPK

5

Ketentuan perdagangan jasa

13

4

4 Teguran

Jumlah

578

355

61,42 %

Sumber: Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Dari 218 temuan pelanggaran SNI Wajib, Direktorat Jenderal SPK telah menindaklanjuti dengan membuat 38 surat peringatan kepada pelaku usaha untuk tidak memperdagangkan produk yang tidak memenuhi parameter SNI (berdasarkan hasil uji laboratorium yang menyatakan tidak lulus). Adapun 150 temuan lainnya yang terkait dugaan tidak memenuhi SNI, sedang dalam tahap uji laboratorium. Sebanyak 302 pelanggaran terkait kelengkapan MKG dan kesesuaian label dalam Bahasa Indonesia, telah diberikan surat teguran terhadap 162 produk. Selain itu, dalam upaya peningkatan penegakan hukum perlindungan konsumen, saat ini terdapat 4 produk sedang dalam proses penyidikan. Terkait pengawasan distribusi, sudah dibuat dan dikirimkan surat edaran Direktur Jenderal SPK kepada para kepala dinas provinsi yang menangani urusan perdagangan di seluruh Indonesia agar memantau dan menyampaikan laporan terkait peredaran gula kristal rafinasi. Dalam hal jasa, 13 pelanggaran telah ditindaklanjuti dengan penerbitan 4 surat teguran kepada pelaku usaha yang melanggar. Dari jumlah target persentase tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar dan jasa pada Tahun 2013 yaitu sebanyak 60%, telah tercapai sebanyak 61,42% sehingga capaian kinerjanya sebesar 102%. Keberhasilan ini karena: 1. Perencanaan dan koordinasi yang baik serta dukungan pimpinan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha akan berusaha untuk menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Dari segi perencanaan, target telah ditetapkan dengan mempertimbangkan capaian pada tahun sebelumnya dengan kenaikan secara bertahap. Target ini juga memperhatikan kemampuan SDM yang tersedia sehingga pencapaiannya memungkinkan bagi organisasi. 3. Dukungan anggaran sangat memadai karena jumlah anggaran pada Tahun 2013 ditingkatkan dari tahun sebelumnya. 4. Pada pelaksanannya telah dilakukan pemantauan secara berkala. Perbaikan dan pendokumentasian juga dilakukan secara berkelanjutan.


49

Tabel 20 Target indikator “Persentase tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar dan jasa” dari Tahun 2011-2013 Tahun

2011

2012

2013

Target

40

50

60

Realisasi

41

50

61

Capaian

103%

100%

102%

Sumber: Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan Tahun 2012 yaitu sebanyak 100% maka capaian pada Tahun 2013 mengalami kenaikan 2%. Hal ini telah dijelaskan pada analisis keberhasilan. Mengacu pada target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2011-2014, maka realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2013 telah memenuhi target sebagaimana tabel. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kontrak kinerja antara lain operasional penyidikan dalam rangka penanganan kasus, penyusunan surat teguran dan pembinaan, pengambilan barang contoh dari pasar, serta uji laboratorium. 9.

Akumulasi jenis barang beredar ber-SNI Wajib yang diawasi (notifikasi WTO) Tabel 21 Pencapaian IK Direktorat Jenderal SPK nomor 9

No. 9

Indikator Kinerja Akumulasi jenis barang beredar ber-SNI Wajib yang diawasi (notifikasi WTO)

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Jenis

36

36

100%

Pengawasan terhadap barang beredar ber-SNI Wajib sangat penting mengingat semakin pesatnya perkembangan peredaran barang di pasar. Adanya pasar bebas turut mendorong arus barang beredar yang berpotensi bahaya bagi konsumen jika tidak memenuhi ketentuan. Pengawasan yang memadai diharapkan mampu mendukung terwujudnya perlindungan yang memadai terhadap konsumen dari barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau dengan kata lain semakin kecil kemungkinan konsumen mendapat produk atau jasa yang tidak sesuai standar atau merugikan. Dari jumlah target akumulasi jenis barang beredar ber-SNI Wajib yang diawasi (notifikasi WTO) pada Tahun 2013 yaitu sebanyak 36 jenis, telah tercapai sebanyak 36 jenis sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Keberhasilan ini karena perencanaan dan koordinasi yang baik serta dukungan pimpinan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha akan berusaha untuk menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari segi perencanaan, target telah ditetapkan dengan mempertimbangkan capaian pada tahun sebelumnya yaitu 20 dan 28 jenis dengan kenaikan secara bertahap menjadi 36 jenis. Target ini juga memperhatikan kemampuan SDM yang tersedia. Dukungan anggaran sudah memadai karena jumlah anggaran pada Tahun 2013. Pada pelaksanannya telah dilakukan pemantauan secara berkala. Berkaitan dengan pemantauan, telah dilaksanakan siaran pers, sosialisasi hasil pengawasan, dan laporan kinerja triwulanan. Perbaikan dan pendokumentasian juga dilakukan secara berkelanjutan.

50


Tabel 22 Target dan capaian indikator “Akumulasi jenis barang beredar ber-SNI Wajib yang diawasi (notifikasi WTO)” dari Tahun 2011-2014 Tahun

2011

2012

2013

Target

20

28

36

Realisasi

20

28

36

Capaian

100%

100%

100%

Sumber: Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu yaitu sebanyak 100% maka capaian pada Tahun 2013 stabil. Mengacu pada target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2011-2014, realisasi sampai Tahun 2013 telah memenuhi target sebagaimana tabel. Adapun rincian produk yang diawasi sampai dengan Tahun 2013 yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Karet Perapat untuk Tabung Gas LPG Pupuk Ban Truk dan Bus Semen Portland Komposit, Korek Api Gas Sepeda Pompa Air Kotak Kontak Ban truk ringan Kipas angin, Baja Tulangan Beton (BJTB), Baja Lembaran Lapis Seng (BJLS), Selang karet kompor gas LPG, Melamin Perlengkapan Makan dan minum, 15. Helm pengendara kendaraan roda dua, 16. Seterika listrik, 17. Mini Circuit Breaker (MCB),

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Kabel Listrik Berinsulasi PVC, Tusuk kontak, Lampu Swaballast, Sakelar, Ban mobil penumpang, Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), Tepung terigu, Ban sepeda motor, Kompor satu tungku Sepatu pengaman Gula kristal rafinasi Pelek kendaraan bermotor Semen Portland Putih Baterai kering Semen Portland Garam konsumsi beryodium Ban dalam kendaraan bermotor Kompor satu tungku Kakao Bubuk

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kontrak kinerja antara lain pengawasan berkala dan pengawasan khusus, crash program dalam rangka operasional pengawasan produk tertentu, pengawasan distribusi produk tertentu, operasional Tim TeRpadu Pengawasan Barang Beredar, dan pengawasan implementasi pencantuman label dan manual kartu garansi. Pengawasan dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Badan POM, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain.


51

Gambar 8 Dirjen SPK Nus Nuzulia Ishak bersama Kepala BPOM Lucky S. Slamet, Kepala Disperindag Provinsi Kepulauan Riau, beserta jajaran Tim Terpadu TPBB melakukan pengawasan terhadap produk pangan dan non pangan di Kota Tanjung Pinang

10. Jumlah pertemuan teknis pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib Tabel 23 Pencapaian IK Direktorat Jenderal SPK nomor 10 No. 10

Indikator Kinerja Jumlah pertemuan teknis pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Daerah

7

7

100%

Pengawasan mutu terhadap produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib penting karena untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan kepada konsumen/masyarakat terhadap mutu barang yang digunakan melalui standar berupa SNI. Melalui pertemuan teknis pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib ini diharapkan dapat memberikan penyebaran informasi mengenai jenis produk yang SNI-nya telah diterapkan secara wajib dan sudah dinotifikasi ke WTO baik yang berasal dari produk impor maupun produksi dalam negeri, kebijakan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka penerapan pengawasan mutu barang. Tujuan dari kegiatan tersebut yaitu untuk menyamakan persepsi tentang kebijakan atau peraturan mengenai pengawasan mutu barang antara pelaku usaha dan instansi terkait agar barang yang dikonsumsi/digunakan masyarakat sudah benar-benar sesuai dengan standar yang diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu jika jumlah pertemuan teknis pengawasan memadai dan terlaksana dengan baik maka dapat mendorong meningkatnya peranan instansi pemerintah dan para stakeholder dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen. Pada Tahun 2013, telah dilaksanakaan petemuan teknis pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor yang SNI nya diberlakukan secara wajib di 7 (tujuh) daerah sesuai target yaitu 7 (tujuh) daerah sehingga capaian kinerjanya 100%. Faktor keberhasilan kinerja capaian ini antara lain dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Perencanaan telah dilakukan dengan baik dimana target selalu tercapai setiap tahun, hanya saja perlu dipertimbangkan untuk membuat target yeng lebih menantang apabila sumber daya yang dimiliki memang memungkinkan. Pada pelaksanaan terselenggara berkat adanya dukungan dan koordinasi yang baik dan intensif antara aparatur pemerintah dan para pelaku usaha. Sedangkan monitoring kinerja juga telah dilaporkan secara rutin. Dengan demikian

52


pelaksanaan Permendag Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/MDAG/PER/7/2007 tentang perubahan atas Permendag Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 serta Peraturan dari Kementerian Teknis Terkait terhadap komoditi yang SNI-nya diberlakukan wajib dapat dilaksanakan dengan baik dan pelaksanaan pengawasan mutu barang dapat dilaksanakan secara maksimal. Koordinasi yang sudah terjalin dengan baik perlu dijaga dan lebih ditingkatkan lagi kerjasama dengan pihak pemerintah daerah serta mendorong pemerintah daerah agar meningkatkan peran BPSMB dalam kegiatan pengawasan dan sertifikasi mutu barang melalui pengembangan kompetensi SDM dan penambahan sarana dan prasarana laboratorium sesuai dengan komoditi unggulan/potensi daerah. Tabel 24 Target indikator dan capaian “Jumlah pertemuan teknis pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib” dari Tahun 2011-2013 Tahun

2011

2012

2013

Target

7

7

7

Realisasi

7

7

7

Capaian

100%

100%

100%

Sumber: Direktorat Pengembangan Mutu Barang

Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu maka capaian pada Tahun 2012 adalah sama. Hal ini karena kegiatan yang dilakukan telah berulang setiap tahun sehingga penyelenggaraannya dapat dilaksanakan sesuai pengalaman. Mengacu pada target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2010-2014, maka realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2013 telah tercapai. Bila melihat strategi pengawasan mutu barang di negara lain misalkan China, cara yang digunakan untuk memastikan dan mengembangkan kualitas/mutu barang dilaksanakan melalui penetapan standar yang berfokus pada peningkatan kemampuan adaptasi dan daya saing dari standar-standar teknis yang telah dimiliki. Pemerintah berperan sebagai pembimbing dan perusahaan menjadi pendukung utama. Akan tetapi, untuk beberapa standar yang bersifat penting, penerapan dan implementasinnya masih perlu ditingkatkan agar kualitas/mutu barang dapat diawasi dengan baik.

Gambar 11 Pertemuan Teknis dalam rangka Pengawasan Mutu Barang SNI nya diberlakukan secara wajib untuk produk dalam negeri dan produk impor


53

Kegiatan Direktorat Jenderal SPK yang mendukung yaitu pertemuan teknis dalam rangka pengawasan mutu produk ber-SNI Wajib untuk produk dalam negeri dan produk impor yang telah di laksanakan di tujuh daerah, dimana kegiatan tersebut membahas mengenai 94 jenis produk yang SNI-nya telah diterapkan secara wajib dan sudah dinotifikasi ke WTO baik yang berasal dari produk impor maupun produksi dalam negeri, kebijakan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka penerapan pengawasan mutu barang, serta permasalahan yang dihadapi oleh stakeholder. Jumlah pertemuan teknis pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib Tahun 2013 berjumlah 7 (tujuh) daerah yaitu terlaksananya kegiatan pertemuan teknis di Makassar, Medan, Jawa Barat (3 kali), Semarang dan Pekanbaru. 11. Evaluasi pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib Tabel 25 Pencapaian IK Direktorat Jenderal SPK nomor 11 No.

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

11

Evaluasi pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib

Kali

8

8

100%

Evaluasi pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib merupakan kegiatan yang berisi monitoring di pelabuhan bongkar, pabrik dan pasar terhadap pencantuman label NPB untuk produk impor dan NRP untuk produk dalam negeri pada kemasan produk yang akan diedarkan di masyarakat. Tujuan dari kegiatan tersebut yaitu pemantauan/monitoring terhadap penerapan Permendag No. 14/M-DAG/PER/7/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan SNI Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan, sehingga diperoleh data pelaku usaha yang tidak mencantumkan label NPB dan NRP pada barang impor maupun barang produksi dalam negeri. Dari data tersebut akan dapat dijadikan referensi untuk kebijakan lebih lanjut. Oleh karena itu jika kegiatan ini telah memadai dan terlaksana dengan baik maka dampak yang diharapkan yaitu terjaminnya mutu barang yang beredar dimasyarakat akan terwujud sehingga konsumen pun akan merasa aman dan terlindungi. Evaluasi pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib selama Tahun 2013 berjumlah 8 kali yaitu terlaksananya monitoring di Palembang, Semarang, Surabaya, Makassar, Pekanbaru, Jambi, Pontianak, dan Yogyakarta. Capaian kinerja Tahun 2013 sebesar 100% karena jumlah realisasi sama dengan target. Evaluasi dilakukan terhadap penerapan Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/3/2007 yang dilakukan kepada para stakeholder melalui metode pengisian kuisioner. Capaian kinerja sampai dengan Tahun 2013 dibandingkan dari target adalah tercapai 100% yang diperoleh dari pelaksanaan evaluasi pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor yang SNI nya diberlakukan secara wajib di 8 (delapan) daerah. Faktor keberhasilan kinerja Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen pada Tahun 2013 antara lain dari segi perencanaan karena target telah disesuaikan dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga pencapaiannya dapat dilaksanakan dengan baik. Dapat dipertimbangkan untuk membuat target yang sedikit lebih menantang pada tahun yang akan datang dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki. Faktor kedua dari segi pelaksanaan keseluruhan kegiatan dapat terselenggara dikarenakan adanya koordinasi yang baik dan intensif antar stakeholder dalam rangka pelaksanaan pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib. Pihak pemerintah daerah telah melaksanakan pengawasan di lapangan dengan turun langsung ke produsen maupun ke pasar-pasar dan toko untuk melakukan evaluasi serta

54


melakukan pembinaan dan pengarahan dengan memanggil para pelaku usaha dan untuk proses klarifikasi serta adanya sinergisitas program kerja di bidang pengawasan mutu barang antara Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah provinsi, serta kementerian teknis terkait. Dari segi pemantauan juga dilakukan dengan menyusun laporan bulanan dan triwulanan. Tabel 26 Target indikator “Jumlah pertemuan teknis pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib” dari Tahun 2011-2013 Tahun

2011

2012

2013

Target

8

8

8

Realisasi

8

8

8

Capaian

100%

100%

100%


Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu yaitu juga 100% maka capaian pada Tahun 2013 stabil. Hal ini karena disebabkan karena angka target juga sama. Selain itu pelaksanaannya telah dilakukan beberapa tahun yang lalu sehingga penyelenggaranya telah berpengalaman. Mengacu pada target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2010-2014, target Tahun 2013 telah dicapai. Kegiatan yang mendukung pencapaian yaitu evaluasi pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/MDAG/PER/7/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan SNI Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan, maka barang impor yang SNInya telah diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis terkait dan telah dinotifikasikan ke WTO yang akan memasuki wilayah pabean Indonesia wajib memiliki Surat Pendaftaran Barang (SPB) yang diterbitkan oleh PPMB berdasarkan SPPT-SNI yang dimiliki. Di dalam SPB terdapat Nomor Pendaftaran Barang (NPB) yang diberikan kepada importir guna ketertelusuran penerapan pengawasan mutu barang impor SNI wajib, serta untuk mengantisipasi komplain terhadap komoditi yang telah diregistrasi dan memberikan jaminan mutu terhadap barang yang SNI nya diberlakukan secara wajib. SPB merupakan dokumen pendaftaran hasil verifikasi kesesuaian mutu yang digunakan sebagai lampiran PIB pada saat pengeluaran barang dari kawasan pabean. Sedangkan untuk produk sejenis yang diproduksi di dalam negeri maka wajib memiliki Nomor Registrasi Produk (NRP). NPB/NRP digunakan sebagai dasar pengawasan barang beredar atau market survailen. Tabel 27 Penerbitan SPB, NPB, dan NRP periode Tahun 2010–2013 No.

Tahun

SNI Wajib

SPB

NPB

NRP

1

2010

54

10.931

985

626

2

2011

83

13.816

1.134

744

3

2012

97

16.506

1.456

680

4

2013

111

21.774

1.947

982



55

Gambar 9 Diagram Penerbitan SPB, NPB, dan NRP periode Tahun 2010 – 2013 Sumber: Direktorat Pengembangan Mutu Barang

C. Akuntabilitas Keuangan Berikut adalah uraian penggunaan anggaran Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2013 untuk mendukung sasaran meningkatnya efektivitas kebijakan yang menunjang pengembangan standardisasi dan perlindungan konsumen. Akuntabilitas Keuangan Unit Organisasi

Jumlah anggaran yang diperoleh Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen pada Tahun 2013 adalah sebesar Rp 224.608.196.000,- yang dialokasikan ke masing-masing unit eselon II, masing-masing: (1) Sekretariat Ditjen SPK Rp 25.273.385.000,- (2) Direktorat Standardisasi Rp 9.535.096.000,- (3) Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Rp 23.001.499.000,- (4) Direktorat Pemberdayaan Konsumen Rp 31.258.037.000,- (5) Direktorat Metrologi dan BSML Rp 76.635.201.000,- dan (6) Direktorat PMB Rp 58.904.978.000,-. Jumlah pagu, realisasi, dan capaian anggaran Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2013 dapat dilihat pada grafik. Adapun perbandingan capaiannya dapat dilihat pada tabel.

Gambar 10 Diagram pagu dan realisasi anggaran pada Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2013 (milyar rupiah) Sumber: Bagian Keuangan Setditjen SPK

Jika dilihat dari grafik, realisasi anggaran Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen pada Tahun 2013 secara

56


umum cukup baik (mendekati 100%). Realisasi pada empat direktorat telah mencapai di atas 80% yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Direktorat Standardisasi, Direktorat Metrologi dan BSML, serta Direktorat Pengembangan Mutu Barang dan Balai. Adapun capaian pada Direktorat Pemberdayaan Konsumen serta Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa perlu ditingkatkan lagi pada tahun berikutnya. Tabel 28 Realisasi Anggaran Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2013 No.

Unit organisasi

Pagu

Realisasi

Capaian 2013

Capaian 2012

1

Sekretariat Ditjen SPK

25.273.385.000

23.421.148.530

92,67%

90,58%

2

Direktorat Standardisasi

9.535.096.000

8.507.252.824

89,22%

92,72%

3

Direktorat PBBJ

23.001.499.000

18.004.247.013

78,27%

83,27%

4

Direktorat PK

31.258.037.000

20.891.545.477

66,84%

63,51%

5

Direktorat Metrologi dan BSML

76.635.201.000

72.942.074.891

95,18%

93,30%

6

Direktorat PMB dan balai

58.904.978.000

47.405.151.720

80,48%

91,56%

Sumber: Bagian Keuangan Setditjen SPK

Rata-rata capaian anggaran sebesar 84%. Realisasi anggaran tertinggi dilaksanakan oleh Direktorat Metrologi (dan BSML) yaitu Rp. 72.942.074.891 atau tercapai 95%. Realisasi anggaran terendah berada pada Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa yaitu Rp 20.891.545.477 atau tercapai 67% dari pagu. Sebagai informasi, data konsistensi realisasi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen terhadap perencanaan sebesar 94,12%. Adapun tingkat efesiensi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen pada Program Peningkatan Pelindungan Konsumen sebesar 4,28% (sumber: Laporan Evaluasi RKAKL 2013). Grafik penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2013 pada program peningkatan perlindungan konsumen sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 11 Grafik penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2013 Sumber: Laporan Evaluasi RKAKL 201 dan Bagian Keuangan Sekretariat Ditjen SPK


57

Akuntabilitas Keuangan Menurut Pencapaian Sasaran

58

Sasaran strategis yang ditetapkan yaitu meningkatnya efektivitas kebijakan yang menunjang pengembangan standardisasi dan perlindungan konsumen. Target anggaran untuk mencapai sasaran Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2013 tersebut berjumlah Rp 51.806.508.000,- sebagaimana telah direvisi menjadi Rp 38.592.484.404,-. Realisasi total anggaran yang digunakan yaitu Rp 26.979.159.642,- sehingga capaiannya sebesar 69,91%. Rincian akuntabilitas keuangan per indikator kinerja sebagai berikut: 1. Akumulasi jumlah rumusan harmonisasi standar barang dan jasa perdagangan ditargetkan Rp 317.900.000,- sebagaimana telah direvisi menjadi Rp 261.500.000,- terealisasi Rp 242.473.150,sehingga capaiannya 92,72%. 2. Jumlah Standar Ukuran yang tertelusur secara nasional dan internasional dengan target Rp 2.732.705.000 ,sebagaimana telah direvisi menjadi Rp 2.607.905.000,- telah terealisasi sebanyak Rp 1.518.789.325 sehingga capaiannya 58,24%. 3. Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk ditargetkan menggunakan anggaran Rp 6.155.837.000 kemudian direvisi menjadi Rp 4.742.517.00,- dan terealisasi Rp 4.073.898.020,sehingga capaiannya 85,90%. 4. UPT & UPTD yang dibina dan dinilai ditargetkan Rp 3.924.258.000 direvisi Rp 1.795.130.000,- dan terealisasi Rp 1.322.420.000,- sehingga capaiannya 73,67%. 5. Akumulasi jumlah SDM Perlindungan Konsumen ditargetkan Rp 6.268.412.000,- sebaiamana direvisi menjadi Rp 6.042.018.000,dan tereralisasi Rp 5.104.850.200 sehingga capaiannya 84,49%. 6. Waktu penyelesaian perizinan/pendaftaran di Bidang SPK dengan target Rp 191.150.000,- direvisi menjadi Rp 1.368.356.000,- dan terealisasi Rp 750.714.900,- sehingga capaiannya 54,86%. 7. UTTP yang ditera-tera ulang dengan target anggaran Rp 14.744.703.000 direvisi menjadi 6.616.116.000 dan terealisasi Rp 6.427.093.600 sehingga capaiannya 97,14% 8. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta akumulasi jenis barang beredar ber-SNI Wajib yang diawasi (notifikasi WTO) ditargetkan Rp 16.384.208.000,- direvisi menjadi Rp 14.071.607.404,- kemudian terealisasi Rp 6.730.402.797,- sehingga capaiannya 47,83%. 9. Jumlah pertemuan teknis pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib ditargetkan menggunakan anggaran Rp 913.395.000,- dapat direalisasikan Rp 656.445.550,sehingga capaiannya 71,87%. 10. Evaluasi pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib ditargetkan 173.940.000,- dapat terealisasi Rp 152.072.100,- sehingga capaiannya 87,43%.


Rata-rata capaian realisasi 75,42%. Realisasi tertinggi pada IK “UTTP yang ditera-tera ulang” sedangkan yang terendah pada IK “Waktu penyelesaian perizinan/pendaftaran di Bidang SPK”.

Gambar 12 Grafik realisasi anggaran per IK Ditjen SPK Tahun 2013


59

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan kinerja Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen periode Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Secara umum, pelaksanaan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi telah terlihat korelasinya dengan tujuan, misi, Kontrak Kinerja Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen serta tujuan Kementerian Perdagangan. Kesimpulan yang dapat diambil pada laporan ini adalah sebagai berikut: 1. Target pada seluruh IK pada Kontrak Kinerja Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2013 dapat tercapai dengan rata-rata persentase pencapaian sebesar 123% sedangkan capaian akuntabilitas keuangan rata-rata sebesar 75,42%. 2. Sasaran Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yaitu “Meningkatnya efektivitas kebijakan yang menunjang pengembangan standardisasi dan perlindungan konsumen” perlu ditinjau ulang karena karakteristik sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan (Kepmendag Nomor 1011/MDAG/KEP/12/2012). Kalimat sasaran tersebut lebih tepat menjadi tujuan organisasi. 3. Beberapa IK pada Kontrak Kinerja Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2013 masih bersifat output, belum mencerminkan pengukuran dampak (outcome) yang hendak diwujudkan, yaitu: Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi merupakan hasil kerja kolektif unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen serta dukungan dari berbagai pihak terkait. Keberhasilan dan permasalahan yang dicapai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2013 akan dijadikan pelajaran yang berharga untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa mendatang. Belajar dari pengalaman pencapaian kinerja tersebut, penerapan manajemen kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yang berbasis pada perencanaan, koordinasi dan kerjasama serta pengendalian pelaksanaan kegiatan harus ditekankan dan dilaksanakan secara kuat dan konsisten sesuai yang ditetapkan. Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen menyadari adanya kendalakendala dalam melaksanakan berbagai kegiatan, namun dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, serta kerja sama dari semua pihak Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mampu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Beberapa hal yang dirasa belum optimal menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan.

60


LAMPIRAN


61

Lampiran 1 Dokumen Kontrak Kinerja

62



63

65

8

31

7

20

65

Akumulasi jumlah rumusan harmonisasi standar barang dan jasa perdagangan

Jumlah Standar Ukuran yang tertelusur secara nasional dan internasional

Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk

Meningkatnya efektivitas kebijakan yang menunjang pengembangan standardisasi dan perlindungan konsumen

111

(4)

(3)

(2)

Realisasi

(1)

Target

Indikator kinerja

171

155

114

(5)

%

Penyiapan Bahan harmonisasi standardisasi di tingkat bilateral dan multilateral Pengumpulan dan analisa regulasi teknis Penyusunan perumusan harmonisasi standardisasi bidang perdagangan

2. 3. 4.

Fasilitasi pembentukan dan penguatan BPSK Fasilitasi koordinasi kelembagaan perlindungan konsumen Musyawarah Nasional BPSK.

1. 2. 3.

6.155.837.000

4.742.517.000

2.607.905.000

261.500.000

317.900.000

2.732.705.000

(8)

Revisi

(7)

Pagu

Anggaran

65

4.073.898.020

1.518.789.325

242.473.150,-

(9)

Realisasi


3. Diseminasi standar mass K46, pengembangan metoda kalibrasi standar massa dan standar ukuran volume, pemantapan teknis laboratorium, peningkatan kompetensi SDM, dan peningkatan manajemen mutu laboratorium SNSU.

2. Pemeliharaan dan sertifikasi mass volume comparator, pemeliharaan standard an perlengkapan laboratorium

1. Verifikasi alat-alat standar ke tingkat nasional dan internasional

Penyiapan bahan harmonisasi regulasi terkait kerjasama standardisasi di tingkat regional

1.

(6)

Program

Lembar Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2013

Sasaran Strategis

Lampiran 2

85,90

58,24

92,72

(10)

%

66

67

Sasaran Strategis Realisasi

61,42

36

7

8

Target

60

36

7

8

Indikator kinerja

Persentase tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar dan jasa

Akumulasi jenis barang beredar berSNI Wajib yang diawasi (notifikasi WTO)

Jumlah pertemuan teknis pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib

Evaluasi pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib

100

100

100

102

%

-

-

173.940.000

14.071.607.404

Revisi

913.395.000

16.384.208.000

Pagu

Anggaran

67

152.072.100

656.445.550

6.730.402.797

Realisasi


Evaluasi pengawasan mutu produk impor dan produk dalam negeri yang SNI nya diberlakukan secara wajib

Pertemuan teknis dalam rangka pengawasan mutu barang yang SNI nya diberlakukan secara wajib untuk produk dalam negeri dan produk impor

5. Operasional penyidikan dalam rangka penanganan kasus 3 kelompok produk

4. Operasional tim teRp adu pengawasan barang beredar Pengawasan implementasi pencantuman label dan manual kartu garansi

3. Pengawasan distribusi produk tertentu

2. Crash program dalam rangka operasional pengawasan produk tertentu

1. Pengawasan berkala/ khusus produk tamin, tankimhut dan jasa

8. Verifikasi total station, theodolite dan standar alat ukur dimensi

7. Pemeliharaan instalasi uji dan penyediaan sarana pendukung pelayanan pengujian dan tera/ tera ulang

6. Evaluasi manajemen pelayanan tera/ tera ulang

5. Peningkatan pemahaman tentang Metrologi Legal

4. Evaluasi kinerja Pegawai Berhak dalam rangka penetapan Pegawai Berhak Teladan 2013 dan uji kompetensi, penetapan Pegawai Berhak, Penilaian Angka Kredit Penera, dan kegiatan kemetrologian

3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK dan dekonsentrasi di bidang metrologi legal

Tipe/ Ijin Tanda Pabrik

Program

87,43

71,87

47,83

%

68

KATA PENGANTAR. Jakarta, 25 Maret 2014 Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, W i d o d o. LAK Direktorat Jenderal SPK 1

Recommend Documents