I. 1.
PENDAHULUAN
keragaman, kandungan kehalalannya
Latar Belakang
Ketahanan pangan diartikan sebagai terpenuhinya pangan dengan ketersediaan yang cukup, tersedia setiap saat disemua daerah, mudah memperoleh, aman dikonsumsi dan harga yang terjangkau. Hal ini diwujudkan dengan bekerjanya sub system ketersediaan, sub system distribusi dan sub system konsumsi.
1
kemananan
dan
Di era Millenium ini, ketahanan pangan merupakan tantangan yang mendapatkan prioritas untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Apabila dilihat dari penjelasan Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2002 tentang , maka upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumber daya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah. Disamping itu, untuk meningkatkan ketahanan pangan perlu dilakukan diversifikasi pangan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya local melalui peningkatan teknologi pengolahan produk pangan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan gizi seimbang.
Pangan merupakan komoditas yang sangat strategis karena merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat Indonesia.Kecukupan pangan wajib terpenuhi sebagai hak dan kelangsungan hidup bangsa. Hal tersebut seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa pangan harus tersedia secara cukup, merata dan terjangkau oleh semua penduduk dengan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal.
Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Sedangkan subsistem konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu,
gizi,
Program pembangunan ketahanan pangan dimaksudkan untuk mengoperasionalkan pembangunan dalam rangka mengembangkan system ketahanan pangan baik ditingkat nasional, daerah maupun ditingkat masyarakat. 2.
Tujuan Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah Provinsi Sumatera Barat adalah : a. b. c.
Terpenuhinya Ketersediaan dan cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat Penanganan Daerah Rawan Pangan Memantapkan kelancaran Distribusi dan Akses Pangan
2
d. e. f. 3.
Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan konsumsi beras perkapita Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Terkoordinasinya stake holder ketahanan pangan
c.
Sasaran Pembangunan Ketahanan Pangan
d.
Sasaran Pembangunan Ketahanan Pangan Sumatera Barat antara lain : a. Meningkatkan ketersediaan energi dan protein per kapita b. Meningkatkan cadangan pangan pemerintah c. Tertanggulanginya daerah rawan pangan d. Tercapainya peningkatan distribusi pangan yang mampu menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat e. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat yang B2SA (Beragam, Bergizi, seimbang dan aman) berbasis sumberdaya lokal f. Tersedianya pangan segar yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat g. Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan 4.
b.
Strategi Pembangunan Ketahanan Pangan Strategi yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan adalah : a.
Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan, dan keamanan pangan segar;
3
e. f.
5.
Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan segar; Mendorong peran serta swasta, masyarakat sipil, dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan segar; Menyelenggarakan program aksi pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan permasalahan ketahanan pangan masyarakat; Medorong sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBN, APBD dan dana masyarakat; Memecahkan permasalahan strategis ketahanan pangan melalui mekanisme Dewan Ketahanan Pangan.
Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan Arah kebijakan membangun ketahanan pangan yang berbasis nagari melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor dan lintas daerah sebagai berikut :
a. Meningkatkan
ketersediaan kerawanan pangan, melalui;
dan
penanganan
Penyediaan pangan diutamakan dari produksi dalam negeri,
Pengelolaan dan pengembangan cadangan pangan pemerintah, pemda dan masyarakat,
Kemandirian pangan berbasis sumberdaya dan budaya pangan lokal,
4
Pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian pangan masyarakat (Program Aksi Desa Mandiri Pangan)
b. Meningkatkan sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan, melalui ;
Stabilisasi pasokan/penyediaan pangan utama (HPP, OP)
Bantuan pangan (Raskin/Pangkin)
Penguatan Lembaga Masyarakat (P-LDPM))
bagi
dan
rakyat
Distribusi
harga miskin Pangan
II.
PELAKSANAAN PROGRAMPEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2014
1. Dukungan Anggaran Pembangunan ketahanan pangan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 27.755.276.238,- terdiri dari APBN sebesar Rp. 10.754.138.000,- dan APBD sebesar Rp. 17.001.138.238,-.Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut :
c. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan, melalui ;
Peningkatan kualitas konsumsi pangan ke arah 3B (beragam bergizi berimbang)
Diversifikasi pangan berbasis sumberdaya dan budaya lokal Industri olahan pangan berbasis tepungtepungan: kudapan dan “nasi non beras” Penurunan konsumsi beras/kapita
Peningkatan keamanan pangan Pada tahun 2014, alokasi anggaran ketahanan pangan mengalami penurunan sebesar 25,12 % dari tahun 2013. Penurunan alokasi anggaran tersebut terlihat pada dana APBN dimana pada Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian jumlah anggaran Satker Badan
5
6
Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.13.698.100.000,-.Namun seiring berjalannya kegiatan dan penggunaan anggaran, berdasarkan Surat Kepala Badan Ketahanan PAngan Kementerian Pertanian Nomor 249/KU.120/K/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 perihal Pemotongan Anggaran Lingkup BKP Tahun 2014, maka BKP Sumatera Barat mengalami saving anggaransebesar hampir 3 Milyar Rupiah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka anggaran yang dialokasikan pada kegiatan APBN (Dana Dekonsentrasi) sebesar Rp. 8.662.638.000,- dialokasikan untuk provinsi dan 16 kabupaten/kota di Sumatera Barat yang tidak mendapat dana Tugas Pembantuan, sedangkan untuk Dana Tugas Pembantuan (satker mandiri) dialokasikan pada 3 kabupaten yaitu ; (1). Kabupaten Pasaman,(2). Kabupaten Sijunjung, dan (3). Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp.2.091.500.000,-. 2. Pelaksanaan Program
melalui mekanisme pasar di wilayah, stok yang dimiliki oleh pedagang dan cadangan pemerintah, dan bantuan pangan dari pemerintah atau organisasi lainnya.Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya Dilihat dari produksi bahan pangan di Sumatera Barat, Produksi Komoditi Pangan Pokok, Strategis dan Unggulan Lokal di Sumatera Barat selama Tahun 20112013 mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan.Dari 15 kelompok komoditi pangan yang dihasilkan di Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2012 hanya 3 (tiga) komoditi yang belum surplus yaitu kedelai, kacang hijau dan susu, sedangkan pada Tahun 2013 adalah komoditi Kedelai dan Kacang Hijau yang belum surplus.Berikut dapat dipaparkan perkembangan produksi perjenis komoditi pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2014 seperti tabel 2 berikut :
Pembangunan Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub sistem ketahanan pangan, yaitu ; 1). Sub Sistem Ketersediaan Pangan, 2). Sub Sistem Distribusi Pangan, dan 3). Sub Sistem Konsumsi Pangan.Seluruh kegiatan pembangunan ketahanan pangan dimaksudkan untuk melaksanakan ke tiga sub sistem tersebut. Ketersediaan pangan adalahtersedianya pangan secara fisikdi suatu wilayah dari segala sumber, baik itu produksi pangan domestik, perdagangan pangan dan bantuan pangan.Ketersediaan pangan ditentukan oleh produksi pangan di wilayah, perdagangan pangan
7
8
Tabel 2. Perkembangan Produksi Komoditi Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 s/d 2013
a. Ketersediaan Energi dan Protein Ketersediaan energi dan protein di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2010 – 2014telah dapat memenuhi kebutuhan konsumsi bahkan berada diatas angka ketersediaan minimal untuk dikonsumsi masyarakat. Target ketersediaan energi minimal untuk dikonsumsi masyarakat adalah sebesar 2.200 kkal/kap/hari.
U
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2014
n
Khusus peningkatan produksi padi/beras dalam Program Percepatan Pencapaian Surplus 10 juta ton beras, Provinsi Sumatera Barat ditargetkan sebesar 826.000 ton s/d tahun 2014. Alhamdulillah sampai tahun 2013 target tersebut sudah tercapai bahkan surplus sebesar 897.908 ton beras (119,25%).
Untuk melihat tingkat ketersediaan energiuntuk dikonsumsi masyarakat Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.berikut :
9
10
Begitu juga untuk ketersediaan protein untuk dikonsumsi penduduk Sumatera Barat dari tahun 2010 – 2013 terlihat cukup stabil dengan tingkat ketersediaan protein minimal sebesar 57 gram/kap/hari.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4berikut.
Dari tabel di atas terlihat bahwa ketersediaan energi untuk dikonsumsi penduduk Sumatera Barat mengalami peningkatan, namun pada tahun 2011 menurun sebesar 184 kkal/kap/hari dibanding pada tahun 2010, dan setelah itu meningkat kembali.
11
Dari tabel terlihat bahwa ketersediaan protein untuk dikosumsi penduduk Sumatera Barat masih jauh berada diatas angka yang ditetapkan dalam Susenas yaitu sebesar 57 gram/kap/hari. Dengan
12
demikian penduduk Sumatera Barat tidak akan kekurangan dalam rangka konsumsi energi dan protein.
Tabel : 6 Realisasi Konsumsi Pangan dan Skor PPH Penduduk Sumatera Barat Tahun 2010 s/d 2013
No
b. Konsumsi Energi dan Protein Konsumsi bahan pangan yang ideal adalah 2.000 kkal/kap/hari dengan skor pola pangan harapan (PPH) adalah 100, dan pencapaian ini direncanakan pada tahun 2020. Konsumsi bahan pangan ideal yang ingin dicapai di tahun 2020 perjenis komoditi dapat dilihat pada tabel 5berikut :
Kelompok Pangan
Realisasi Konsumsi Energi (Kkal 2010
2011
2012
2013
Realisasi Konsumsi Protein 2010
2013
Padi - Padian
2
Umbi - Umbian
43.0
37.3
39.0
32.0
0.7
3
Pangan Hewani
182.0
174.6
177.0
173.0
18.3
4
Minyak & Lemak
236.0
240.9
261.0
288.0
0.0
0.1
0.0
0.0
5
Buah/ Biji Berminyak
100.0
82.9
90.0
105.0
0.9
0.8
0.8
1.0
6
Kacang - Kacangan
33.0
25.5
32.0
42.0
3.1
3.1
3.1
4.3
7
Gula
77.0
73.6
70.0
93.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8
Sayur dan Buah
97.0
88.0
91.0
115.0
3.5
3.2
3.3
4.1
9
Lain - lain
28.0
25.6
27.0
35.0
1.4
1.4
1.3
1.7
2056.0 2082.0 2023.0 2088.0
63.3
63.1 54.6
56.1
% AKE
102.8
104.1
101.2
% AKP
-
-
-
79.8
77.4
77.5
PPH
104.4
28.8
2012
1
Total
1261.0 1187.7 1237.0 1204.0
2011
-
- 109.4
29.4 28.1 0.6
27.5
0.5
0.5
18.1 17.5
17.0
-
-
109.4 105.1
-
108.0
84.4
Sumber: Susenas 2009, 2010, (2011-2013 triwulan I); BPS diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran, oleh BKP
Sedangkan realisasi pola konsumsi energy dan protein masyarakat Sumatera Barat dari tahun 2010 s/d 2013 beserta PPHnya dapat dilihat pada tabel 6 berikut :
13
Dari tabel 6 tersebut terlihat bahwa realisasi konsumsi energidan protein mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2011 konsumsi energy mengalami peningkatan sebesar 26 Kkal/Kap/Hr, tahun 2012 turun sebanyak 59 Kkal/Kap/Hr dan naik kembali di tahun 2013 sebesar 65 Kkal/Kap/Hr. Begitu juga dengan konsumsi protein dimana tahun 2011 konsumsi protein tidak mengalami perubahan, tahun 2013 turun sebesar 9 gram/kap/hr dan naik lagi sebesar 2 gram/kap/hr di tahun 2014. Grafik perkembangan konsumsi energy dan protein penduduk Sumatera Barat tahun 2010 s/d 2013 sebagai berikut :
14
Grafik1 : Realisasi Konsumsi (Kkal/Kap/Hr) Masyarakat Barat Tahun 2010 – 2013
Adapun kelompok bahan pangan yang perlu diturunkan tingkat konsumsi energinya berdasarkan konsumsi ideal adalah sebagai berikut; padi-padian, minyak dan lemak serta buah biji berminyak.Sedangkan kelompok bahan pangan yang perlu dinaikkan tingkat konsumsinya adalah sebagai berikut; umbi-umbian, pangan hewani dan kacangkacangan.
Energi Sumatera
c.
Grafik 2 : Realisasi Protein (Gram/Kap/Hr) Masyarakat Sumatera Barat Tahun 2010 – 2013
15
Cadangan Pangan Cadangan pangan dimaksudkan untuk penanganan masalah rawan pangan, baik yang disebabkan oleh bencana alam ataupun daerah yang mengalami rawan pangan. Hal ini sesuai dengan Permentan No. 65 tahun 2010, tentang Standar pelayanan minimal (SPM) bidang ketahanan
16
pangan provinsi dan kab/kota, dimana untuk provinsi harus menyediakan cadangan pangan minimal 200 ton beras, dan kab/kota minimal 100 ton beras pada tahun 2015. Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini sampai dengan tahun ke empat penerapan SPM (tahun 2014) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat telah memiliki cadangan pangan sebanyak 222,8 Ton ekuivalen beras atau sebesar 111,4 % dari target SPM tahun 2015 (terdiri dari tahun 2011 sebanyak 54 ton, tahun 2012 sebanyak 20,8 ton, tahun 2013 sebanyak 30 ton dan tahun 2014 sebanyak 118,8 ton).Cadangan pangan tersebut telah dimanfaatkan sebanyak 35 ton, dengan demikian stok cadangan pangan povinsi sebanyak 187,8 ton beras (93,9 % dari target SPM 2015).
17
Selama tahun 2011 s/d tahun 2014, dana cadangan pangan tersebut telah dimanfaatkan pada saat terjadi bencana, yaitu telah direalisasikan pada 3 kabupaten/kota yaitu; Kab. Lima Puluh Kota sebanyak 10 ton (bencana banjir di Payakumbuh tahun 2011), Kab.Pasaman sebanyak 10 ton (bencana banjir Kinali dan Malampah tahun 2012) dan Kota Padang sebanyak 5 ton (banjir bandang di Lubuk Kilangan, Nanggalo serta Limau Manis pada tahun 2012).Dan pada tahun 2013 telah direalisasikan sebanyak 10 ton di Kecamatan Rao, Nagari Mandailing Kabupaten Pasaman. d. Lumbung Pangan Lumbung Pangan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan dengan sistem tunda jual, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikelola secara berkelompok.
18
Strategi pengembangan lumbung pangan masyarakat yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana lumbung yang telah disediakan oleh pemerintah, mengembangkan berbagai cara untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat untuk pengelolaan lumbung yang sesuai dengan kultur budaya masyarakat setempat serta mengembangkan manajemen sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat secara terbuka dan transparan.
sebesar Rp. 20.000.000,- perkelompok dan tahap ketiga adalah tahap mandiri yang merupakan hasil verifikasi terhadap kelompok tahap pengembangan dan diberi bantuan sosial sebesar Rp. 20.000.000,lagi perkelompo. Jadi kelompok lumbung pangan yang sudah melalui tahap mandiri sudah menerima bantuan sosial masing-masing Rp. 40.000.000,perkelompok. Dari tahun 2011 s/d tahun 2014 melalui dana APBN, kelompok Lumbung Pangan yang telah melalui tahap mandiri adalah sebanyak 49 kelompok dengan total dana sebesar Rp.1.960.000.000,yang tersebar di 10 kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Barat.
Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan sosial (bansos) kepada kelompok. Tahun pertama adalah pembangunan gedung yang dibantu melalui dana DAK Kabupaten / Kota, tahap kedua adalah tahap pengembangan melalui pemberian dana bantuan sosial (melalui rekening kelompok) masing-masing
Untuk tahun 2014, lumbung pangan tahap mandiri dialokasikan untuk 7 kelompok tahap mandiri yang tersebar di 4 kabupaten dan 17 kelompok tahap pengembangan yang tersebar di 8 Kabupaten di Sumatera Barat. Kelompok lumbung pangan yang sudah mendapatkan bantuan sosial tahap pengembangan tahun 2012 tetapi tidak lulus verifikasi ke tahap mandiri ada sebanyak 4 kelompok dan tersebar di 4 kabupaten. Untuk lebih jelasnya alokasi dana bantuan sosial kegiatan Lumbung Pangan tahap mandiri tahun 2011 – 2014 dan tahap pengembangan dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini :
19
20
Perkembangan alokasi dana bantuan sosial Lumbung Pangan Tahap Mandiri dapat dilihat pada grafik berikut :
Tabel 7 : Lokasi Penerima Dana Bansos Lumbung Pangan Tahap Mandiri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 - 2014 Jumlah Bansos ( Rp ) No
Kabupaten/ Kota
2011 Jumlah Kelompok
1 Pasaman 2 Padang Pariaman 3 Solok 4 Pesisir Selatan 5 Agam 6 Dharmasraya 7 Sijunjung 8 Pasman Barat 9 Solok Selatan 10 Lima Puluh Kota Jumlah
2012
Dana Bansos
Jumlah Kelompok
2013
Dana Bansos
Jumlah
2014
Dana Bansos
Kelompok
Jumlah Kelompok
Dana Bansos
2 1 3 1 2 3
80,000,000 40,000,000 120,000,000 40,000,000 80,000,000 120,000,000
2 2 2 2 2 2 -
80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 -
3 4 4 5 2 -
120,000,000 160,000,000 160,000,000 200,000,000 80,000,000 -
1 2 3 1
40,000,000 80,000,000 120,000,000 40,000,000
12
480,000,000
12
480,000,000
18
720,000,000
7
280,000,000
Tabel 8 : Lokasi Penerima Dana Bansos Lumbung Pangan Tahap Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Jumlah Bansos ( Rp ) No
Kabupaten/ Kota
Sisa Tahap Pengembangan Tahun 2012 *) Jumlah Kelompok
Tahap Pengembangan Tahun 2014
Dana Bansos
Jumlah Kelompok
Dana Bansos
1 Pasaman
-
-
5
Kelompok
100,000,000
2 Tanah Datar
-
-
2
Kelompok
40,000,000
3 Padang Pariaman
1
Kelompok
20,000,000
4 Solok
1
Kelompok
20,000,000
2
Kelompok
-
40,000,000
5 Pesisir Selatan
1
1
Kelompok
20,000,000
-
Kelompok
20,000,000
6 Agam
-
-
-
-
7 Dharmasraya
-
-
-
-
8 Sijunjung
-
-
-
9 Pasman Barat
-
-
10 Solok Selatan
2
Kelompok
40,000,000
-
-
11 Lima Puluh Kota
1
Kelompok
20,000,000
2
Kelompok
40,000,000
12 Kota Padang
-
-
-
1
Kelompok
20,000,000
13 Kota Pariaman
-
-
-
2
Kelompok
40,000,000
80,000,000
17
Kelompok
300,000,000
Jumlah
4
Kelompok
Grafik 3 : Perkembangan dana bantuan sosial Lumbung Pangan Tahap Mandiri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 – 2014
-
-
*) Merupakan kelompok Lumbung Pangan yang sudah mendapatkan Bansos Lumbung Pangan Tahap Pengembangan Tahun 2012, tetapi tidak lulus verifikasi untuk ke tahap mandiri
21
22
e.
Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) Ketahanan pangan telah menjadi salah satu variabel strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan masih perlu mendapat perhatian.Peng elolaan program ketahanan pangan dan gizi yang efektif memerlukan informasi ketahanan pangan dan gizi yang akurat dan tertata dengan baik, karena melalui informasi itulah berbagai intervensi kebijakan bisa dilakukan untuk penanganan masalah pangan.Menyadari pentingnya informasi yang dapat menggambarkan kondisi ketahanan pangan di daerah, Badan Ketahanan Pangan bersama World Food Programme (WFP) mengembangkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas FSVA).Atlas ini berfungsi untuk menyediakan informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan program, penentuan target serta intervensi kerawanan pangan dan gizi.Dengan adanya atlas ini diharapkan program ketahanan pangan dan gizi bisa efektif sesuai dengan targeting ketahanan pangan dan gizi.
23
Pada tingkat provinsi, analisis dan pemetaan dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai ketahanan dan kerentanan pangan dan gizi. FSVA tingkat provinsi dibuat berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan: (i) ketersediaan pangan; (ii) akses terhadap pangan; dan (iii) pemanfaatan pangan.
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan disusun 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, hal ini disebabkan karena data dalam tiga tahun tersebut tidak berubah secara signifikan.Terakhir Sumatera Barat menyusun peta FSVA pada tahun 2011. Pada tahun 2014 ini Provinsi Sumatera Barat tidak melakukan penyusunan peta FSVA dan direncanakan baru akan disusun kembali pada taun 2015.
24
Berdasarkan peta FSVA yang telah disusun Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011, maka lokasi Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Sumatera Barat di Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut:
Berdasarkan peta FSVA tersebut di atas, dapat dijabarkan lokasi daerah rawan pangan dengan resiko ringan, sedang dan berat (prioritas 1 s/d 3) sebagai berikut : TABEL 9 : LOKASI PENDUDUK DENGAN RESIKO RINGAN, RESIKO SEDANG DAN RESIKO BERAT TERJADINYA RAWAN PANGAN BERDASARKAN PETA FSVA DI PROVINSI SUMATERA BARAT
No
Kabupaten/ Kota Kabupaten 1 Mentawai
2 Pasaman 3 Pesisir Selatan
4 Pasaman Barat
5 Sijunjung
6 Limapuluh Kota 7 Padang Pariaman
Gambar 1 : Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan Provinsi (FSVA) Sumatera Barat
Ket :
Prioritas 1
Kecamatan Prioritas 2
Prioritas 3
Pagai Utara/Selatan Sikakap Pagai Utara Sipora Sipora Utara Sipora Selatan Siberut Barat Daya Siberut Tengah Siberut Utara Siberut Barat Panti Rao Lunang Silaut Basa IV Balai Tapan Pancung Soal Linggo Sari Baganti Ranah Pesisir Lengayang Sutera Batang Kapas IV Jurai Bayang IV Nagari Bayang Koto XI Tarusan Ranah Batahan Lembah Melintang Gunung Tuleh Pasaman Luhak Nan Duo Kinali Kamang Baru Tanjung Gadang Sijunjung Lubuk Tarok IV Nagari Kupitan Koto Tujuh Sumpur Kudus Harau Kapur Sembilan Lubuk Alung 2 x 11 Enam Lingkung 2 x 11 Kayu Tanam VII Koto Sungai Sarik Patamuan Padang Sago V Koto Kampung Dalam V Koto Timur
Batang Anai Sintuk Toboh Gadang Ulakan Tapakis Nan Sabaris VI Lingkung Sungai Limau Batang Gasan Sungai Geringging
Merah prioritas 2 Merah Tua Prioritas 1 Merah Muda Prioritas 3
Sumber : Data FSVA Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat
25
26
Dengan adanya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) maupun SKPG diharapkan dapat meminimalisir kejadian rawan pangan baik rawan pangan kronis yang terjadi sepanjang waktu maupun rawan pangan transien yang terjadi secara mendadak di Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Akan tetapi, penanganan kerawanan pangan kronis dan transien yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena: (1) belum adanya persepsi yang sama tentang kerawanan pangan; (2) sumberdaya dalam penanganan kerawanan pangan masih terbatas, dan (3) koordinasi dan sinkronisasi penanganan rawan pangan kurang optimal.
3.
Meningkatkan kemampuan petugas dan masyarakat dalam mengatasi kejadian kerawanan pangan
Dalam rangka penanggulangan kejadian rawan pangan baik transien (sementara/mendadak) maupun kronis (lama/tetap), Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014 melalui dana APBD Provinsi mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,Pemanfaatan dana PDRP tersebut adalah untuk mengatasi ; kerawanan pangan akibat bencana alam, gagal panen, penduduk yang mengalami gizi buruk, Rumah Tangga Miskin (RTM), serta ibu hamil dan ibu menyusui yang diindikasikan kurang gizi. Seluruh dana tersebut telah disalurkan sesuai dengan peruntukkannya, dan selama tahun 2014 dialokasikan untuk 125 KK di 3 Kabupaten yang mengalami bencana. Bantuan yang diberikan berupa bahan pangan senilai Rp. 400.000,- per Kepala Keluarga. Untuk melihat realisasi pemanfaatan dana PDRP dari tahun 2010 s/d tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :
Salah satu kegiatan stragegis Badan Ketahanan Pangan dalam hal penanggulangan kerawanan pangan yaitu Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP). Sasaran dari kegiatan PDRP ini adalah masyarakat yang mengalami rawan pangan, sedangkan tujuan Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan adalah: 1. Mencegah terjadinya rawan pangan 2. Menanggulangi kejadian rawan pangan transien
27
28
f. Desa Mandiri Pangan (DMP) Kegiatan ini merupakan pengembangan nagari rawan pangan yang mempunyai potensi sumber daya alam berupa penambahan modal untuk pengembangan usaha masyarakat miskin melalui pengembangan Lembaga Keuangan Desa (LKD), sehingga terjadi peningkatan pendapatan yang berdampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut yaitu :
Tahun Tahun Tahun Tahun
I, merupakan Tahap Persiapan II, merupakan Tahap Penumbuhan III, merupakan Tahap Pengembangan IV, merupakan tahap kemandirian
Dengan adanya kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan diharapkan dapat mengatasi permasalahan kejadian rawan pangan kronis maupun transien. Sehingga pencegahan kerawanan dapat dilakukan sedini mungkin dan penanggulangan apabila terjadi rawan pangan dapat segera diatasi.
Kegiatan DMP ini diberikan dalam bentuk dana bantuan sosial/hibah kepada desa mandiri pangan, sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat miskin untuk usaha yang produktif. Dana ini disalurkan langsung dari rekening pemerintah ke dalam rekening kelompok setelah dilaksanakannya survey lokasi, pembentukan kelompok dan penyusunan rencana usaha kelompok (RUK).
29
30
Secara umum, dana yang disalurkan kepada kelompok-kelompok afinitas yang tergabung dalam desa mandiri pangan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat miskin untuk berbagai jenis usaha seperti pertanian, peternakan, perikanan, usaha rumah tangga dan lain sebagainya. Kegiatan desa mandiri pangan berupa bansos yang didanai oleh APBN maupun APBD tahun 2010 telah direalisasikan sebesar Rp.2.680.000.000 untuk 26 desa yang tersebar di 16 Kabupaten/Kota. Sedangkan tahun 2011 telah direalisasikan sebesar Rp 1.340.000.000,untuk 15 Desa pada 12 Kabupaten/Kota. Selanjutnya 2012 telah direalisasikan sebesar Rp 1.900.000.000,untuk 19 Desa yang beralokasi pada 15 kabupaten/kota. Untuk lebih jelasnya lokasi dan jumlah dana bantuan sosial untuk kegiatan Desa mandiri pangan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel : 11 Alokasi Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan (DMP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 - 2012 Tahun 2010 No Kabupaten/ Kota Nama Desa Jumlah Dana A Dana APBN 1 Lima Puluh Kota Sungai Naniang 100,000,000
Tahun 2011 Nama Desa Jumlah Dana
3 Solok
Mudiak Jor. Balai Badak Rawang Abu
100,000,000 100,000,000 100,000,000
4 Sijunjung 5 Pesisir Selatan 6 Solok Selatan 7 Pdg Pariaman
Koto Tangah Sei. Bungin Sei. Lambai Gasan Gadang
100,000,000 100,000,000 100,000,000 Pakan Rabaa 100,000,000 Lareh Nan Panjang
8 Dharmasraya
Padang Alai Pulai
100,000,000 100,000,000 Koto Salak
Pangkalan Durian Tinggi Siguhuang Sungai Durian Kubang Nan Duo Padang Lalang Sungai Nyalo 100,000,000 100,000,000 Lubuak Laweh Jajaran Kampuang Baru
Simalidu Koto Rajo Simpang Tonang 10 Tanah Datar Gunuang Rajo Pd. Laweh Malalo 11 Pasaman Barat 12 Ko. Payakumbuh Kel. Balai Nan Tuo Kel. V Kampung 13 Ko. Bukittinggi Kel.Bukit Apit Puhun Kel.Koto Selayan 14 Ko. Padang PanjangKel. Koto Panjang
100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
15 Ko. Padang
100,000,000 Surau Gadang 100,000,000 100,000,000 100,000,000 VI. Suku
2 Agam
9 Pasaman
16 Ko. Solok
Kel. Kuranji Kel. Balai Gadang Ke. Kurao Pagang Kel. Laing
-
-
-
Pdg. Gelugur Balimbing Sasak Koto Panjang Dalam Puhun Pintu Kabun Ganting
Kel. Tanah Garam 100,000,000 17 Ko. Pariaman Tungkal Selatan 100,000,000 Marunggi Jumlah 26 Desa 2,600,000,000 11 Desa B Dana APBD 1 Ko. Padang PanjangKel. Koto Katiak 80,000,000 2 Tanah Datar Labuah 3 Pdg Pariaman 4 Pasaman Barat Jumlah B Jumlah (A + B)
31
Tahun 2012 Nama Desa Jumlah Dana
-
1 Desa
80,000,000
27 Desa 2,680,000,000
Campago Kajai 3 Desa
Musuih
Nagari Supayang Pasa Lamo Kelurahan Pasir Kel. Kampung Manggis 100,000,000 Kel.Padang Sarai 100,000,000 Kel.Tanjung Paku
100,000,000 100,000,000 100,000,000
100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 -
100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
100,000,000 100,000,000 100,000,000
100,000,000 Kel. Cubadak Aia 100,000,000 1,100,000,000 17 Desa 1,700,000,000 80,000,000 Nagari Parambahan 80,000,000 80,000,000 Nagari Parit 240,000,000
14 Desa 1,340,000,000
2 Desa
100,000,000 100,000,000 200,000,000
19 Desa 1,900,000,000
32
Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah agar usaha masyarakat tersebut berkembang sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan pangannya dan pendapatannya juga meningkat. Selanjutnya pada tahun 2013 dan 2014 kegiatan Desa Mandiri Pangan (DMP) secara nasional mengalami moratorium, dengan demikian kegiatan bansos/hibah tidak ada lagi, namun hanya ada kegiatan pembinaan lanjutan terhadap kelompokkelompok afinitas DMP yang telah ditumbuhkan pada tahun-tahun sebelumnya. Direncanakan untuk tahun 2015 akan terdapat lokasi baru Kawasan Mandiri Pangan Reguler di Kabupaten Pasaman Barat, Sijunjung, Pesisir Selatan dan Pasaman. g. Penguatan Lembaga Masyarakat (P-LDPM)
Distribusi
Pangan
Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat adalah bagian kegiatan program peningkatan ketahanan pangan yang bertujuan meningkatkan kemampuan Gapoktan dan unit-unit usaha yang dikelolanya (distribusi/pemas aran dan cadangan pangan) dalam usaha memupuk
33
cadangan pangan dan memupuk modal dari usahanya dan dari anggotanya yang tergabung dalam wadah Gapoktan serta mendukung kapasitas Gapoktan dalam mengelola distribusi hasil produksinya agar anggotanya dapat memperoleh harga yang optimal pada saat musim panen. Kegiatan PLDPM dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu tahap
penumbuhan, tahap pengembangan dan tahap mandiri.Kegiatan
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dimulai pada tahun 2009, sampai dengan tahun 2013 ini telah ditumbuhkan sebanyak 84 LDPM yang tersebar pada 14 kabupaten/kota, baik dari APBN maupun APBD Provinsi. Tahun 2009 telah ditumbuhkan LDPM sebanyak 41 Gapoktan, Tahun 2010 sebanyak 8 Gapoktan, Tahun 2011 sebanyak 15 Gapoktan, Tahun 2012 sebanyak 16 Gapoktan, sedangkan tahun 2013 penumbuhan LDPM mengalami moratorium. Untuk tahun 2014 telah ditumbuhkan lagi sebanyak 4 LDPM. Untuk lebih jelasnya alokasi kegiatan LDPM pada tahun 2010 2014 dapat dilihat pada tabel 12 berikut :
34
Gambaran perkembangan LDPM Provinsi Sumatera Barat Tahap Penumbuhan dapat dilihat pada grafik 4 sebagai berikut :
Tabel : 12 Alokasi Kegiatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 - 2014 Jumlah Gapoktan dan Jumlah Dana Penumbuhan dan Pengembangan LDPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 No
Kabupaten/ Kota
Penumbuhan Tahun Jlh Gapoktan
1 Pesisir Selatan
1
Dana (000,-) 150,000
2 Solok
-
Tahun 2011
Pengembangan Thn Jlh
Penumbuhan Tahun
Dana (000,-)
Gapoktan
Jlh Gapoktan
Dana (000,-)
2
150,000
1
150,000
6
450,000
1
150,000
Tahun 2012
Pengembangan Thn Jlh Gapoktan
Penumbuhan Tahun
Dana (000,-)
1
Jlh Gapoktan
Pengembangan Thn
Dana (000,-)
Jlh Gapoktan
Dana (000,-)
75,000
1
150,000
1
75,000
-
2
300,000
1
75,000
3 Sijunjung
1
150,000
3
225,000
1
150,000
1
75,000
1
150,000
1
75,000
4 Tanah Datar
1
150,000
6
450,000
2
300,000
1
75,000
3
450,000
2
125,000
2
150,000
2
300,000
-
2
300,000
2
150,000
1
150,000
3
225,000
1
150,000
1
75,000
1
75,000
4
300,000
1
150,000
2
300,000
1
50,000
5 Pdg Pariaman 6 Agam
-
7 Lima Puluh Kota
-
8 Pasaman Barat
1
150,000
3
225,000
9 Dharmasray a
1
150,000
3
225,000
-
5
375,000
-
10 Pasaman
-
-
-
1
150,000
1
75,000
2
300,000
1
75,000
1
150,000
-
2
300,000
11 Solok Selatan
1
150,000
1
75,000
1
150,000
1
75,000
12 Ko. Padang
1
150,000
3
1
75,000
-
-
-
225,000
1
150,000
1
50,000
-
-
1
150,000
-
-
1
75,000
14 Ko. Solok
-
-
1
150,000
-
-
1
8
1,200,000
41
3,075,000
15
2,250,000
8
600,000
150,000
75,000
13 Ko. Pay akumbuh Jumlah
1
1
16
2,400,000
75,000 13
900,000
Jumlah Gapoktan dan Jumlah Dana Penumbuhan dan Pengembangan LDPM Provinsi
No
Kabupaten/ Kota
Sumatera Barat Tahun 2013 Tahun 2014 Penumbuhan Tahun Pengembangan Thn Penumbuhan Tahun Pengembangan Thn Jlh Gapoktan
Dana (000,-)
Jlh Gapoktan
Dana (000,-)
1 Pesisir Selatan
-
2 Solok
-
2
150,000
3 Sijunjung
-
1
75,000
4 Tanah Datar
-
1
5 Pdg Pariaman
-
6 Agam
-
7 Lima Puluh Kota
-
8 Pasaman Barat
-
9 Dharmasray a
-
10 Pasaman
-
11 Solok Selatan
-
12 Ko. Padang
-
13 Ko. Pay akumbuh
-
14 Ko. Solok
-
Jumlah
-
Jlh Gapoktan
Jlh Gapoktan
Dana (000,-)
1
150,000
-
2
300,000
-
-
-
75,000
-
-
2
150,000
-
-
150,000
-
1
75,000
-
-
-
-
-
1
75,000
-
1
75,000
-
-
-
-
1
75,000
-
-
-
-
-
-
1
-
Dana (000,-)
10
750,000
1
75,000
4
600,000
1
75,000
35
Grafik 4 : Perkembangan LDPM Tahap Penumbuhan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2014
Semenjak Tahun 2011, Gabungan Kelompok tani yang telah maju dan dinilai mampu mengembangkan usaha terutama dalam hal pengembangan Bantuan Sosial Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) inijuga diberikan bantuan alat penggilingan padi atau yang biasa disebut Rice Milling Unit (RMU). RMU ini diberikan kepada Gapoktan karena dinilai produksi gabah sekitar Gapoktan tinggi.Hal ini akan sangat membantu petani yang tergabung dalam Gapoktan karena jikalau menggunakan pemecahan
36
padi secara manual dengan cara ditumbuk menyebabkan harga jual beras petani menjadi sangat murah dibawah standar, sedangkan dengan menggunakan alat penggilingan padi (RMU) petani dapat mempertahankan kualitas beras dan sangat efektif serta efisien karena dapat meningkatkan harga jual beras petani. Bantuan alat penggilingan padi (RMU) ini telah diberikan semenjak tahun 2011, dimana Gapoktan Harapan Tani Kabupaten Agam dinilai mampu mengembangkan usahanya dan memiliki produksi gabah sekitar LDPM yang cukup tinggi. Pada tahun tahun 2012 Gapoktan yang juga dianggap mampu mengembangkan usahanya adalah Gapoktan Sepakat yang berlokasi di Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan tahun 2013, kegiatan ini mengalami moratorium. Pada tahun 2014, terdapat 3 Gapoktan yang juga menerima alat penggilingan padi (RMU) ini. Selengkapnya Gapoktan penerima RMU Provinsi Sumatera Barat ini dapat dilihat pada tabel 13 sebagai berikut :
37
38
h. Informasi Harga dan Pasokan Pangan Kondisi ketersediaan pangan sangat berkaitan dengan harga dan pasokan pangan dan merupakan faktor strategis yang biasa digunakan untuk mengetahui status distribusi pangan.Terjadinya gejolak harga pangan menunjukkan gejala terganggunya distribusi pangan yang mungkin disebabkan karena kurangnya pasokan atau meningkatnya permintaan.Terjadinya gangguan pada pasokan yang dapat mempengaruhi harga pangan perlu segera ditindaklanjuti sehingga tidak menimbulkan keresahan dan gejolak sosialpada masyarakat.
Perkembangan harga rata-rata komoditi pangan tingkat produsen dan tingkat konsumen dapat dilihat pada tabel14 dan 15 berikut :
Pengembangan Jaringan informasi harga pangan sangat diperlukan, sehingga informasi harga pangan cepat dan akurat dapat diakses/diterima oleh yang membutuhkan. Hal ini dimaksud agar dapat mengetahui kondisi harga diberbagai tempat. Situasi harga yang berbeda disetiap tempat akan memungkinkan yang berkepentingan memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Pengambilan data harga pasar dilakukan pada saat pasar/transaksi terjadi, situasi ramai (situasi disesuaikan dengan lokasi masing-masing daerah dengan 3 responden) yang dihimpun setiap minggu oleh petugas dari kabupaten / kota. Data harga ratarata dikirim setiap minggunya ke Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat melalui Short Message System (SMS) ke Nomor 081374488386 atau melalui Faximile ke Nomor (0751) 7054505.
39
40
Persandingan grafik harga rata-rata komoditi pangan tingkat produsen dan konsumen kondisi Januari s/d November 2014 beserta CV (Coefisien Variasinya) dapat dilihat pada grafik berikut :
2. Komoditi Beras Medium
1. Komoditi Beras Premium
Grafik 5 : Perkembangan harga rata-rata komoditi beras premium bulan Januari s/d November 2014 --- Harga tingkat Produsen, CV = 3.51 ---Harga tingkat Konsumen, CV = 3.89
41
Grafik 6 : Perkembangan harga rata-rata komoditi beras medium bulan Januari s/d November 2014 --- Harga tingkat Produsen, CV = 4.03 ---Harga tingkat Konsumen, CV = 3.63
42
3.
Komoditi Cabe Merah
4.
Bawang Merah
Grafik 7 : Perkembangan harga rata-rata komoditi cabe merah bulan Januari s/d November 2014 --- Harga tingkat Produsen, CV = 51.16 ---Harga tingkat Konsumen, CV = 46.18
Grafik 8 : Perkembangan harga rata-rata komoditi bawang merah bulan Januari s/d November 2014 --- Harga tingkat Produsen, CV = 18.15 ---Harga tingkat Konsumen, CV = 15.75
43
44
5.
Daging Sapi
6. Daging Ayam
Grafik 9 : Perkembangan harga rata-rata komoditi daging sapi bulan Januari s/d November 2014 --- Harga tingkat Produsen, CV = 3.60 ---Harga tingkat Konsumen, CV = 3.91
Grafik 10: Perkembangan harga rata-rata komoditi daging ayam bulan Januari s/d November 2014 --- Harga tingkat Produsen, CV = 10.27 ---Harga tingkat Konsumen, CV = 11.72
45
46
7. Telur Ayam Ras
8. Ikan Air Tawar
Grafik 11: Perkembangan harga rata-rata komoditi telur ayam ras bulan Januari s/d November 2014 --- Harga tingkat Produsen, CV =4.08 ---Harga tingkat Konsumen, CV = 6.82
47
Grafik 12: Perkembangan harga rata-rata komoditi ikan air tawar bulan Januari s/d November 2014 --- Harga tingkat Produsen, CV = 4.12 ---Harga tingkat Konsumen, CV = 3.55
48
9. Gula Pasir
10. Minyak Goreng
Grafik 13: Perkembangan harga rata-rata komoditi gula pasir bulan Januari s/d November 2014 --- Harga tingkat Produsen, CV = 1.53 ---Harga tingkat Konsumen, CV = 1.72
49
Grafik14 : Perkembangan harga rata-rata komoditi minyak goreng bulan Januari s/d November 2014 --- Harga tingkat Produsen, CV = 1.84 ---Harga tingkat Konsumen, CV = 1.85
50
Dilihat dari grafik perkembangan harga beberapa komoditi pangan di atas, harga komoditi beras, baik beras premium maupun medium dari bulan Januari hingga November 2014 berada dalam keadaan stabil. Hal itu dapat dilihat dari Coefisien Variasinya (CV) di bawah 5 % yang berarti bahwa harga beras stabil. Sedangkan dilihat dari komoditi hortikultura dan produk pangan lainnya, komoditi pangan dikatakan stabil apabila coefisien variasinya dibawah 25 %. Apabila berada di atas 25 % berarti komoditi tersebut mengalami gejolak. i.
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), merupakan
Gerakan P2KP merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan diversifikasi pangan dan merupakan salah satu kunci sukses pembangunan pertanian di Indonesia. P2KP dilaksanakan dalam tiga bentuk kegiatan utama yaitu: (a) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui
gerakan dalam rangka memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman yang diindikasikan oleh skor PPH pada tahun 2015 sebesar 91,5.
konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari; (b) Pengembangan Pangan Lokal; serta (c) Promosi dan Sosialisasi P2KP. Kegiatan P2KP telah dilaksanakan sejak tahun 2010 hingga saat ini dengan berbagai sasaran dan capaian yang terus berkembang.
51
52
Kegiatan Utama P2KP adalah ; Pemberdayaan Kelompok Wanita melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan, Pengembangan Usaha Pangan Lokal (Bisnis Pangan) berbasis TepungTepungan dan Pengembangan P2KP bagi Siswa SD / MI.
Tabel : 16 Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
No 1
2
3
4
53
Pemanfaatan
Kota Padang Panjang
2
Jumlah Ket Anggaran (Rp) Kelompok 20,000,000 APBD
Pekarangan dalam
Kota Pay akumbuh
2
Kelompok
20,000,000 APBD
Pengembangan
Kota Solok
2
Kelompok
20,000,000 APBD
Pangan
Kota Bukittinggi
2
Kelompok
20,000,000 APBD
Kota Padang
2
Kelompok
20,000,000 APBD
Kota Saw ahlunto
2
Kelompok
20,000,000 APBD
Pengembangan
Pasaman Barat
10
Kelompok
20,000,000 APBN
Pekarangan
Kab. Agam
10
Kelompok
20,000,000 APBN
(Kelompok Wanita
Kab. Padang Pariaman 10
Kelompok
20,000,000 APBN
Tahun 2010)
Kab. Pesisir Selatan
10
Kelompok
20,000,000 APBN
Kab. Sijunjung
10
Kelompok
20,000,000 APBN
Kab. Solok
10
Kelompok
20,000,000 APBN
Kab. Dharmasray a
10
Kelompok
20,000,000 APBN
Kota Bukittinggi
10
Kelompok
20,000,000 APBN
Kota Pay akumbuh
10
Kelompok
20,000,000 APBN
Kota Solok
10
Kelompok
20,000,000 APBN
Pengembangan
Kab. Pasaman
10
Kelompok
160,000,000 APBN
Pekarangan
Kota Saw ahlunto
10
Kelompok
160,000,000 APBN
(Kelompok Wanita
Kab. Lima Puluh Kota
10
Kelompok
160,000,000 APBN
Tahun 2011)
Kab. Agam
10
Kelompok
160,000,000 APBN
Kab. Padang Pariaman 10
Kelompok
160,000,000 APBN
Kab. Pesisir Selatan
10
Kelompok
160,000,000 APBN
Kab. Sijunjung
10
Kelompok
160,000,000 APBN
Kab. Dharmasray a
10
Kelompok
160,000,000 APBN
Kota Pay akumbuh
10
Kelompok
160,000,000 APBN
Pengembangan
Kab. Tanah Datar
10
Kelompok
160,000,000 APBN
Pekarangan
Kota Padang
10
Kelompok
160,000,000 APBN
(Kelompok Wanita
Kota Padang Panjang
10
Kelompok
160,000,000 APBN
Tahun 2012)
Kota Pariaman
10
Kelompok
160,000,000 APBN
Kab. Solok Selatan
10
Kelompok
160,000,000 APBN
Kegiatan
Volume
54
Pada tahun 2013, optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilaksanakan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan target sasaran awal pada 5000 desa baru dan 1280 desa lanjutan tahun 2012; pada 497 kabupaten/kota di 33 propinsi. Untuk Provinsi Sumatera Barat melalui APBN kegiatan KRPL dilaksanakan pada 211 Desa pada 19 kabupaten/kota, dan ditambah dengan 90 Desa pada 18 kabupaten kota melalui dana APBD. Untuk tahun 2014 kegiatan KRPL dilaksanakan di 74 desa di 13 kabupaten / kota melaui dana APBN dan ditambah 76 desa di 14 kabupaten / kota melalui dana APBD.
Untuk lebih jelasnya lokasi KRPL Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 - 2014 dapat dilihat pada tabel 17 berikut :
55
56
j. Penanaman 10.000 batang sukun Sukun merupakan tanaman tahunan yang tumbuh baik pada lahan kering (daratan), dengan tinggi pohon dapat mencapai 10 m atau lebih.Buah muda berkulit kasar dan buah tua berkulit halus.Daging buah berwarna putih agak krem, teksturnya kompak dan berserat halus. Rasanya agak manis dan memiliki aroma yang spesifik. Berat buah sukun dapat mencapat 1 kg per buah.
Model Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari yang dipamerkan pada Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS)
57
Manfaat tanaman sukun sangat banyak, antara lain buahnya dapat digunakan sebagai bahan makanan,bunganya dapat diramu sebagai obat yang dipercaya dapat menyembuhkan sakit gigi, daunnya selain untuk pakan ternak, juga dapat diramu menjadi obat dimana ramuan daunnya dipercaya dapat menurunkan tekanan darah dan meringankan asma, daun yang dihancurkan diletakkan di lidah untuk mengobati
58
sariawan, juice daun digunakan untuk obat tetes telinga,abu daun digunakan untuk infeksi kulit, bubuk dari daun yang dipanggang digunakan untuk mngobati limpa yang membengkak.Disamping itu, getah tanaman sukun digunakan untuk mengobati penyakit kulit.Getah yang ditambah air jika diminum dapat mengobati diare.Kayu sukun tidak terlalu keras tapi kuat, elastis dan tahan rayap, digunakan sebagai bahan bangunan antara lain mebel, partisi interior, papan selancar dan peralatan rumah tangga lainnya.Serat kulit kayu bagian dalam dari tanaman muda dan ranting dapat digunakan sebagai material serat pakaian. Disamping itu kandungan zat gizi buah sukun juga tidak kalah dengan bahan pangan lainnya.Dimana kandungan energy tepung sukun adalah nomor 2 terbesar setelah beras. Hal ini dapat dilihat pada tabel 18 sebagai berikut :
Mengingat manfaat yang sangat besar dari bertanam sukun, maka Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2014 inimelalui kegiatan Pengembangan Komoditas Cadangan Pangan (Non Beras Non Terigu) sebagai bentuk tindak lanjut kerjasama dengan Komando Resor Militer (Korem) 032/Wirabraja melaksanakan penananam 10.000 batang sukun yang berlokasi di 5 kecamatan di Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut : 1. Kodim 0304 / Agam = 1.000 batang 2. Kodim 0305 / Pasaman = 1.500 batang 3. Kodim 0308 / Pariaman = 2.500 batang 4. Kodim 0311 / Pesisir Selatan = 2.500 batang 5. Kodim 0319 / Mentawai = 2.500 batang
Tabel 18: Perbandingan Komposisi kandungan gizi sukun dengan beberapa bahan pangan lainnya dalam 100 gram.
59
60
Diharapkan dengan bertanam sukun ini dapat meningkatkan diversifikasi tanaman pangan lokal dan menjadikan sukun sebagai alternative cadangan makanan di Sumatera Barat serta meningkatkan berbagai produk olahan makanan dari sukun.
k. Pengembangan Kawasan Agrowisata Peluang sektor pariwisata cukup prospektif, karena selain sebagai salah satu penghasil pertumbuhan ekonomi pariwisata sektor pariwisata diharapkan dapat berpeluang untuk dapat menjadi pendorong pertumbuhan sektor pembangunan lainnya, seperti sektor perkebunan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan lain-lain.
61
Salah satu unsur dari sektor pertanian yang saat ini belum tergarap secara optimal adalah agro wisata (agro tourism). Potensi agrowisata tersebut ditunjukan dari keindahan alam pertanian dan produksi di sektor pertanian yang cukup berkembang. Agrowisata merupakan bagian dari objek wisata yang memanfaatkan usaha pertanian (agro) sebagai objek wisata.Tujuannya adalah untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha dibidang pertanian.Melalui pengembangan agrowisata yang menonjolkan budaya lokal dalam memanfaatkan lahan, kita bisa meningkatkan pendapatan petani sambil melestarikan sumber daya lahan, serta memelihara budaya maupun teknologi lokal (indigenous knowledge) yang umumnya telah sesuai dengan kondisi lingkungan alaminya.
62
Disamping itu, agro wisata yang menghadirkan aneka tanaman dapat memberikan manfaat dalam perbaikan kualitas iklim mikro, menjaga siklus hidrologi, mengurangi erosi, melestarikan lingkungan, memberikan desain lingkungan yang estetis bila dikelola dan dirancang dengan baik. Dengan berkembangnya agro wisata di satu daerah tujuan wisata akan memberikan manfaat untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain bahwa fungsi pariwisata dapat dilakukan dengan fungsi budi daya pertanian dan pemukiman pedesaan dan sekaligus fungsi konservasi. Salah satu kawasan yang akan dikembangkan menjadi objek agrowisata di Sumatera Barat tahun 2014 ini adalah kawasan yang berlokasi di Balai Benih Induk Lubuk Minturun, Padang. Selain memiliki lahan terbuka yang sangat cocok untuk pengembangan agrowisata, BBI Lubuk Minturun ini merupakan lahan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan diharapkan kearifan masyarakatnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini yang nantinya juga bermanfaat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.
63
l. Pengawasan Keamanan Pangan Segar Tahun 2006 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan sebagai instansi yang berwenang (otoritas kompentensi) dalam menangani pengawasan keamanan pangan segar dengan SK Gubernur No. 520-329-2006. Selanjutnya sebagai pemegang otoritas pengawasan keamanan pangan segar telah dilakukan kegiatan setiap tahunnya dalam bentuk koordinasi dengan aparat terkait Provinsi, Kabupaten/Kota, peningkatan SDM petugas dan masyarakat tentang keamanan pangan, Identifikasi dan Sosialisasi dalam rangka mempersiapkan bahan pengawasan lebih lanjut oleh Tim Pengawasan Keamanan Pangan Segar Provinsi Sumatera Barat. Tahun 2009 melalui Perda No. 3/2008 yang disempurnakan dengan Perda No. 7/2009 dan ditindaklanjuti dengan Pergub No. 66/2009, dimana menetapkan bahwa pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan dengan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi mutu pangan segar di Sumatera Barat.
64
Pangan segar yang beredar di pasar baik yang berasal dari Sumatera Barat maupun dari luar provinsi belum tentu terjamin dari cemaran residu bahan kimia (pestisida, formalin, dll). Guna mendeteksi dan mengendalikan jumlah / tingkat cemaran residu bahan kimia baik cemaran fisik dan biologi lainnya yang beredar di masyarakat perlu dilakukan pengawasan keamanan pangan serta dengan melakukan uji laboratorium terhadap pangan segar tersebut. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kondisi keamanan pangan segar yang beredar di masyarakat akan terawasi, dimana sampel pangan segar yang ada di tengah masyarakat (pasar dan swalayan) diuji di laboratorium sehingga dapat diketahui cemaran yang bisa mempengaruhi bahan pangan tersebut. Dengan demikian terjadi peningkatan ketersediaan pangan segar yang aman dan bermutu yang beredar di tengah masyarakat. Hasil uji laboratorium pengawasan keamanan pangan segar terhadap buah dan sayur yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan melalui koordinasi dengan instansi terkait dapat dilihat pada tabel 19 sebagai berikut :
65
66
67
68
Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 telah diterbitkan Setifikat Prima-3 sebanyak 30 buah, terdiri dari 8 komoditas, yaitu ; jeruk siam 7 sertifikat, wortel 2 sertifikat, buncis 1 setifikat, manggis 11 sertifikat, jeruk 6 sertifikat, dan buah naga, cabe dan salak masing-masing 1 sertifikat. Pada tahun 2013 sudah diterbitkan sebanyak 60 sertifikat untuk komoditi manggis sebanyak 17 sertifikat, komoditi jeruk siam sebanyak 21 sertifikat, komoditi buah naga sebanyak 4 sertifikat, komoditi b.merah 1 sertifikat, komoditi sawo 12 sertifikat dan komoditi pisang jantan 5 sertifikat. Tahun 2014 ini direncanakan menerbitkan sertifikat lagi sebanyak 30 sertifikat.Sertifikat Prima 3 yang diterbitkan pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 19 berikut:
69
70
Dengan diterbitkannya 60 Sertifikat Prima 3 bagi pelaku usaha agribisnis ini maka akan dapat
71
72
meningkatkan keamanan pangan segar (buah dan sayuran). Hal ini akan memberikan manfaat dalam penyediaan produk pangan segar yang aman untuk dikonsumsi sehingga dapat melindungi masyarakat dari bahan pangan yang membahayakan kesehatan. Selain itu juga akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas produk pangan segar yang dihasilkan petani/pelaku usaha dan memiliki daya saing di pasar global.
Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat telah dibentuk sejak tahun 2000 seiring dengan pembentukan Badan Bimas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat. Kemudian dengan keluarnya Perpres Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan Nasional, Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat telah mengalami beberapa kali perubahan / revitalisasi. Guna meningkatkan dan menjalin hubungan kerjasama fungsional secara koordinatif dengan Dinas/ Instansi dan lembaga terkait dalam Pemantapan Ketahanan Pangan di tingkat Propinsi maupun secara fungsional vertikal dengan DKP Pusat dan DKP Kabupaten/Kota, perlu dilakukan rapat koordinasi dengan dinas / instansi terkait.
m. Koodinasi Dewan Ketahanan Pangan
73
74
Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya selalu dipimpin oleh Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan yaitu Rapat Koordinasi dengan Dinas / terkait selaku anggota Dewan ketahanan Tingkat Provinsi dan Rakor DKP Provinsi Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat.
III. KEBERHASILAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN 1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pangan Instansi Pangan dengan
Sebagai salah satu urusan wajib, urusan Ketahanan Pangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 / Permentan / OT.140 / 12 / 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten / Kota.
Tahun 2014 ini kegiatan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dilaksanakan di Hotel Pangeran Beach pada tanggal 5 Agustus 2014 dengan tema “Sinkronisasi Pembangunan Ketahanan Pangan dengan Pengembangan Agrowisata di Sumatera Barat”. Dalam rangka sinkronisasi pembangunan ketahanan pangan dengan pengembangan agrowisata di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pertanian, DInas Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas PSDA, Dinas Prasjal Tarkim, Dinas PAriwisata, BKP dan Bakorluh, diharapkan dapat menyusun program / kegiatan yang menunjang pengembangan kawasan agrowisata Lubuk Minturun
75
76
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari empat indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2014 (tahun pelaksanaan keempat), yang sudah dicapai adalah indikator ketersediaan dan cadangan pangan sebesar 111,4 % (sebesar 185,67 % dari target tahun 2015), indikator penganekaragaman dan keamanan pangan sebesar 81,81 % (102,26 % dari target tahun 2015. Sedangkan indikator distribusi dan akses pangan dan indikator penanganan kerawanan pangan belum mencapai target sasaran tahun 2015. Ditargetkan pada tahun 2015 keseluruhan indikator dapat tercapai sesuai target. 2. Adhikarya Pangan Nusantara Salah satu bentuk apresiasi dan pendorong semangat, kreativitas serta partisipasi masyarakat untuk berperan dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian dan ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat, tahun 2014 ini Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat memberikan penghargaan berupa Adhikarya Pangan Nusantara untuk 5 (lima) kategori ketahanan pangan untuk tingkat provinsi, yaitu Kategori Pembina Ketahanan Pangan, Kategori Pelopor Ketahanan Pangan, Kategori Pemangku Ketahanan Pangan, Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan (Penyuluh Pendamping) dan Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan.
Kategori Pembina Ketahanan Pangan, aparat pemerintah Pembina Ketahanan Pangan terbaik diraih oleh Bupati Agam Ir.H.Indracatri.M,SP. Sedangkan untuk aparat Pembina pemerintah nagari / kelurahan terbaik diperoleh Wali Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Selengkapnya Penerima penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Kategori Pembina Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut: TABEL 22 : PENERIMA PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014 KATEGORI PEMBINA KETAHANAN PANGAN
No
PENERIMA PENGHARGAAN
JABATAN
ALAMAT
BENTUK PENGHARGAAN
1 APARAT PEMBINA PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA 1 Ir.H. INDRA CATRI M,SP.
Bupati Agam
Kabupaten Agam
I
Piagam/Trophy
2 BENNY UTAMA, SH, MM
Bupati Pasaman
Kabupaten Pasaman
II
Piagam/Trophy
Kota Solok
III
Piagam/Trophy
Wali Nagari Aia Manggih
Kec.Lubuk Sikaping Kab.
I
Tabanas Rp. 6 juta +
2 A.NASIR HASIBUAN
Lurah Simpang Rumbio
Pasaman. Kec.Lubuk Sikarah Kota Solok
II
piagam/tropy Tabanas Rp. 5 juta +
3 Ir. AGUSSALIM DT. RKY .BASA
Wali Nagari Koto Baru
Kec. Padang Sago Kabupaten
III
piagam/tropy Tabanas Rp. 3 juta +
3 H.IRZAL ILYAS DT.LAWIK BASA, MM Walikota Solok 2 APARAT PEMBINA PEMERINTAH NAGARI/KELURAHAN 1 YOHARMAN
Padang Pariaman
77
PERINGKAT
piagam/tropy
78
Untuk kategori pelopor ketahanan pangan terbaik diperoleh oleh Sdr. Pariz Ade Putra, ST, pemuda yang mempelopori pembuatan kopi kawa daun dalam bentuk kemasan celup. Selengkapnya Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Kategori Pelopor Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel 23berikut :
Kategori Pemangku Ketahanan Pangan diperoleh oleh H. Nursali dari Kota Solok.Peringkat terbaik untuk kategori ini mendapatkan hadiah berupa Piagam, Tropy dan Tabanas senilai Rp. 5 juta. Selengkapnya yang memperoleh penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Kategori Pemangku Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel 24 di bawah ini : TABEL 24 : PENERIMA PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA TINGKAT PROVINSI KATEGORI PEMANGKU KETAHANAN PANGAN
TABEL 23 : PENERIMA PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA TINGKAT PROVINSI KATEGORI PELOPOR KETAHANAN PANGAN
No 1
No
PENERIMA PENGHARGAAN
ALAMAT
PERINGKAT
BENTUK
1 H. NURSALI
Kota Solok
I
PENGHARGAAN Tabanas Rp. 6 juta +
I
PENGHARGAAN Tabanas Rp. 6 juta +
2 SUKIJO
Kab. Sijunjung
II
piagam/tropy Tabanas Rp. 5 juta +
2 ABDURRAHMAN HAMID,SPT Kab. Sijunjung
II
piagam/tropy Tabanas Rp. 5 juta +
3 HELMITRA ANWAR
Kab. Tanah Datar
III
piagam/tropy Tabanas Rp. 3 juta +
3 JAFRIANDI
III
piagam/tropy Tabanas Rp. 3 juta +
PENERIMA PENGHARGAAN 1 PARIZ ADE PUTRA, ST
ALAMAT Kab.Tanah Datar
Kab.Pesisir Selatan
PERINGKAT
1
BENTUK
piagam/tropy
piagam/tropy
79
80
Kategori terakhir yaitu Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan yang terdiri dari Kelompok Pemberdayaan dan Kelompok Pengembangan Industri Pangan Olahan.Untuk kelompok Pemberdayaan peringkat terbaik diperoleh KWT Melinjo Indah Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan untuk kelompok Pengembangan Industri Pangan Olahan peringkat terbaik diperoleh oleh KWT Semanggi Kota Payakumbuh. Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan (Penyuluh Pendamping) peringkat terbaik diperoleh oleh Irya Mustika, SP, penyuluh pendamping Wilayah WKP Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.Selanjutnya, peringkat kedua diperoleh oleh Mardis dari Pesisir Selatan dan Peringkat ketiga diperoleh oleh Edison, SPt dari Kabupaten Solok. Selengkapnya yang memperoleh penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan (Penyuluh Pendamping) dapat dilihat pada tabel 25 di bawah ini :
TABEL 26 : PENERIMA PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA TINGKAT PROVINSI KATEGORI PELAKU PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN (PENYULUH PENDAMPING)
No 1
PENERIMA PENGHARGAAN
ALAMAT
PERINGKAT
BENTUK PENGHARGAAN
KELOMPOK PEMBERDAYAAN 1 KWT. MELINJO INDAH
Nagari Kambang
I
Barat Kec.
Tabanas Rp. 6 juta + piagam/tropy
Lengay ang Kab. 2 INBIS SEJAHTERA
Pesisir Selatan Kel. Gunung Sarik
II
Kec. Kuranji Kota 3 KWT. ELOK BAGANTANG
Padang Desa Kubang Utara
Tabanas Rp. 5 juta + piagam/tropy
III
Sikabu Kec.
Tabanas Rp. 3 juta + piagam/tropy
Lembah Segar Kota Saw ahlunto
TABEL 25 :
KELOMPOK
PENERIMA PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014
PENGEMBANGAN INDUSTRI
KATEGORI PELAYANAN KETAHANAN PANGAN (PENYULUH PENDAMPING)
PANGAN OLAHAN 1 KWT. SEMANGGI
Kel. Pay olansek
I
Kec. Pay akumbuh
No
PENERIMA PENGHARGAAN
1 1 IRYA MUSTIKA, SP 2 MARDIS
3 EDISON, S.Pt
JABATAN
ALAMAT
Penyuluh Pendamping
Kec. Lubuk Sikaping Kab.
Wilayah WKP Jambak Penyuluh Pendamping
Pasaman Kec. Lengayang Kab. Pesisir
Wilayah Binaan Lubuk
Selatan
Sikaping Penyuluh Pendamping
Kec. Lembang Jaya Kab.
PERINGKAT
BENTUK
Tabanas Rp. 6 juta + piagam/tropy
Barat Kota
I
PENGHARGAAN Tabanas Rp. 6 juta +
II
piagam/tropy Tabanas Rp. 5 juta +
Pay akumbuh 2 KWT. SEJAHTERA
Nagari Koto Baru
Tabanas Rp. 5 juta + piagam/tropy
Duo Kab. Pasaman 3 TUNAS MADANI
Barat Nagari Kampung Batu Dalam Kec.
piagam/tropy
II
Kec. Luhak Nan
III
Tabanas Rp. 3 juta + piagam/tropy
Danau Kembar Kab. Solok
Wilayah Binaan Koto Laweh Solok
III
Tabanas Rp. 3 juta + piagam/tropy
81
82
Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Provinsi Sumatera Barat ini diserahkan pada puncak acara Peringatan Hari Pangan Nasional (HPS) ke 34 Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2014.
Peringatan HPS ini merupakan ajang untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat dan para stakeholders terhadap pentingnya penyediaan pangan yang cukup dan bergizi serta meningkatkan kerjasama dan membangun koordinasi fungsional yang efektif dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan nasional. Peringatan HPS tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 ini diisi dengan pameran produk olahan berbasis sumber daya lokal dari
83
kabupaten / kota se Sumatera Barat dimana masingmasing kabupaten / kota mendirikan stand dan memamerkan keunggulan pangan lokal olahan masingmasing daerah.
Peringatan HPS juga diisi dengan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman tingkat provinsi yang pesertanya adalah utusan-utusan dari TP-PKKyang merupakan pemenang Lomba Cipta Menu tingkat kabupaten / kota. Pemenang terbaik lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman tahun 2014 ini berasal dari TP-PKK Kota Payakumbuh.
i h
D
84
arapkan dengan adanya peringatan HPS ini dapat merubah mindset masyarakat akan pentingnya penurunan konsumsi beras dan beralih mengkonsumsi produk olahan pangan lokal yang berasal dari olahan tepung-tepungan dan memanfaatkan lahan pekarangan rumah tempat tinggal, sesempit apapun pekarangan, karena jika didayagunakan dengan baik, maka bisa memperkuat ketahanan pangan berbasis rumah tangga.
3.
Pencapaian Pembangunan Ketahanan Pangan Sumatera Barat Periode 2010 s/d 2014 (Perolehan Penghargaan Tingkat Nasional) a. Tahun2010. Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia kepada Gubernur Sumatera Barat dalam rangka capaian hasil Peningkatan Produksi Padi diatas 5 %.
b. Tahun 2011
Penghargaan Masyarakat Perbenihan dan Pembibitan Indonesia (MPPP) Award kepada Gubernur Sumatera Barat atas prestasi dan partisipasi aktif dalam membangun Perbenihan dan Pembibitan Indonesia
Penghargaan Swiss contact sebagai Lembaga Internasional dari Negara Belanda untuk Gubernur Sumatera Barat yang dinilai berkomitmen dan berkontribusi dalam pengembangan komoditi kakao secara berkelanjutan.
Swasembada Sapi dari Menteri Pertanian Tahun 2011
c. Tahun 2012
85
Penghargaan Peningkatan Produksi Beras Nasional dari Wakil Presiden RI kepada Gubernur Sumatera Barat.
86
Pengembangan Pertanian Organik bagi Pemerintah Sumatera Barat dari Menteri Pertanian RI.
Penghargaan Kategori Pemerintah Provinsi dalam upaya peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat kepada Gubernur Sumatera Barat
Penghargaan Kategori FORIKAN Provinsi dalam Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat kepada Ibu Nevi Irwan Prayitno sebagai Ketua Forikan Provinsi
d. Tahun 2013
Komitmen Pengembangan Sentra Kakao dalam Pemberdayaan petani dari Swiss Contact dan ADM Cocoa Singapura.
Sebagai Provinsi Terbaik Pengelolaan PesisIr dan Pulau Kecil Komitmen Program Sub Sektor Perkebunan dengan Bantuan Innova Tahun 2013
Penghargaan “Adhikarya Pangan Nusantara”
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menerima Penghargaan Ketahanan Pangan Nasional 2010 dari Presiden RI dalam rangka Meningkatkan Produksi Beras > 5% Program P2BN
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menerima Penghargaan Ketahanan Pangan dalam rangka Surplus Beras > 5% dari Wakil Presiden RI. Tahun2012
87
88
IV. RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2015 Rencana program/kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan Tahun 2015 masih tetap melanjutkan kegiatan yang dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya, dengan kegiatan utama sebagai berikut : 1. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), dengn fokus kegiatan : Pemanfaatan pekarangan sebagai lumbung hidup Budaya Konsumsi Beragam, dan Bergizi Seimbang dalam Keluarga Penyerahan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Nasional Tahun 2013 oleh Wakil Presiden RI
2. Pengembangan Desa Mandiri Pangan Pengentasan Rawan Pangan Kronis Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 3. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Peningkatan Harga Gabah/Beras diatas HPP Peningkatan Cadangan Pangan Gapoktan 4. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Antisipasi Masa Paceklik di Daerah Terpencil dan Bukan Sentra Produksi Pangan 5. Analisis dan Perumusan Ketahanan Pangan Dukungan Swasembada Pangan dan Diversifikasi Pangan berupa Kajian Komprehensif 6. Koordinasi Kebijakan Ketahanan Pangan (Operasional Dewan Ketahanan Pangan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan secara vertikal dan Horisontal)
89
90
