I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang (Piper nigrum L.) disebut sabagai raja dalam kelompok rempah (King of Spices), karena merupakan komoditas yang paling banyak diperdagangkan. Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir lada terbesar di dunia dan sekitar ± 90% dari produksinya ditujukan untuk ekspor. Produksi lada Indonesia pada tahun 2009 mencapai 82.834 ton. Diperkirakan Produksi lada Indonesia untuk tahun 2010-2011 akan mencapai ± 84-91.666 ton Daerah yang merupakan sentra produksi lada di Indonesia adalah Bangka dan Lampung dan pada beberapa tahun terakhir ini telah dikembangkan secara intensif di Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara. Bangka menghasilkan lada putih sedangkan Lampung lada hitam. Di tingkat dunia lada dari Provinsi Lampung dikenal dengan nama Lampung Black Pepper sedangkan dari Provinsi Bangka dikenal dengan Muntok White Pepper. Lada hitam diekspor ke negara Amerika dan beberapa negara di Eropa. Pada tahun 2009 total ekspor Indonesia sekitar 11.465 ton dengan nilai ekspor sebesar US$ 47.462. Lada selain untuk rempah juga untuk berbagai keperluan 1
seperti campuran kosmetik dan obat-obatan tradisional. Masalah yang dihadapi lada Indonesia adalah rendahnya mutu, dimana hal ini berpengaruh terhadap harga. Rendahnya mutu diantaranya diakibatkan oleh penanganan panen dan pasca panen yang kurang baik misalnya cara perendaman dengan menggunakan air yang tidak bersih, pengeringan tidak sempurna (kadar air lada yang masih tinggi), seringnya terjadi pencampuran dengan bahan bukan lada atau bahan buangan lada khususnya di tingkat pedagang pengumpul. Kondisi seperti ini mengakibatkan kualitas lada kurang baik yang dapat menurunkan kepercayaan para importir luar negeri terhadap lada Indonesia. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka diperlukan upaya pembinaan kepada petani/kelompok tani oleh petugas/penyuluh/pendamping agar dapat menerapkan teknologi pemanenan dan penanganan pascapanen yang baik dan benar berbasis Good Handling Practices (GHP) dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip Good Agricultural Practices (GAP).
2
2. Sasaran Operasional a. Mendukung Program Peningkatan Produksi melalui gerakan penanganan pasca panen di Provinsi sentra produksi Lada b. Memperpanjang daya simpan produk, menekan tingkat kehilangan hasil, dan meningkatkan mutu serta harga jual hasil perkebunan. c. Terfasilitasinya kebutuhan kelompok tani/gapoktan dalam memperoleh dan memanfaatkan alat mesin pasca panen secara optimal dan meningkatnya pendapatan sekaligus kesejahteraan petani/gapoktan di daerah. 3. Tujuan : a. Meningkatkan produksi melalui penekanan susut, mempertahankan daya simpan, dan mutu hasil serta harga jual produk. b. Menumbuhkembangkan kelembagaan usaha pasca panen. c. Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan harga jual hasil pertanian. d. Meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan petani.
3
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN Pada era industri sekarang ini, upaya peningkatan mutu hasil perkebunan rakyat sudah saatnya diarahkan melalui pendekatan agrobisnis. Dengan pola ini, petani tidak lagi dilihat sebagai individu dengan kemampuan bidang produksi yang terbatas. Untuk itu, upaya yang perlu dilakukan adalah : A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan Prinsip-prinsip pendekatan pelaksanaan kegiatan diarahkan melalui pendekatan agrobisnis yang secara garis besar adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan kegiatan ditempuh melalui pendekatan kelompok pada satu wilayah pertanaman lada dengan harapan para petani mampu melakukan proses pengolahan dengan menghasilkan produk primer yang bermutu. 2. Kelompok tani terpilih adalah kelompok tani yang aktif dan berfungsi serta jelas kepengurusannya dan sudah terbentuk organisasinya yang dilengkapi dengan perangkat-perangkat manajemen proses produksi yang mencakup atas 3 sub sistem pokok yang saling terkait, yaitu ; sub-sistem penanganan pascapanen, sub-sistem pengawasan mutu dan sub4
sistem pemasaran serta sub-sistem penunjang yaitu keuangan dan personalia. 3. Paket bantuan dilaksanakan melalui dana Penguatan Modal Usaha Kelompok dan dialokasikan pada Belanja Sosial lainnya yang dilakukan oleh kelompok tani; 4. Seluruh tahapan kegiatan yang dilakukan oleh petani atau kelembagaannya dilaksanakan dengan bimbingan dan pendampingan oleh petugas daerah yang ditunjuk; 5. Pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan pencatatan secara tertib sebagai bahan penyusunan laporan akhir. B. Spesifikasi Teknis Alat dan mesin yang digunakan untuk penanganan pasca panen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan tujuan penggunaan alat dan mesin; 2. Mudah dalam perawatan dan harga terjangkau (murah/ekonomis) dan mudah dioperasikan; 3. Menghasilkan keseragaman mutunya konsisten dan bersih; 4. Permukaan peralatan yang berhubungan 5
dengan bahan yang diproses sangat harus tidak berkarat dan tidak mudah mengelupas; 5. Mudah dibersihkan dan dikontrol; 6. Tidak mencemari hasil seperti unsur atau fragmen logam yang lepas, minyak pelumas, bahan bakar, tidak bereaksi dengan produk, jasa renik, dan lain-lain; 7. Mudah dikenakan tindakan sanitasi. Pengadaan alat dan mesin pasca panen tanaman lada bertujuan : 1. Untuk menekan kehilangan/kerusakan hasil; 2. Memperpanjang daya simpan; 3. mempertahankan kesegaran; 4. Meningkatkan daya guna; 5. Meningkatkan nilai tambah; 6. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan sarana; 7. Meningkatkan daya saing; 8. Memberikan keuntungan yang optimum dan/atau mengembangkan usaha pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang berkelanjutan.
6
III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan Peningkatan Penanganan Pasca Panen Lada meliputi kegiatan pengadaan alat dan mesin pasca panen untuk wilayah pengembangan sentra komoditas tanaman Lada di 2 (dua) provinsi yaitu Bangka Belitung dan Kalimantan Timur. Adapun jenis belanja untuk pengadaan peralatan pasca panen terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu : 1. Belanja Lembaga Sosial Lainnya (Kode Akun : 573119). 2. Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan (Kode akun : 521411). 3. Belanja non fisik (kode akun 521211). B. Pelaksana Kegiatan Tugas dan fungsi petugas tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai berikut : 1. Kegiatan Tingkat Pusat : a) Menyusun Pedoman Teknis 7
b) Mengadakan Sosialisasi dan Pembinaan c) Melaksanakan Pengawalan dan Pendampingan d) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi e) Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2. Kegiatan Tingkat Provinsi : a) Menetapkan tim pembina b) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) c) Menetapkan Kelompok Sasaran d) Melakukan pengawalan dan monitoring serta evaluasi kegiatan e) Menyusun laporan kegiatan dan mengirim ke Pusat 3. Kegiatan Tingkat Kabupaten/kota : Kegiatan di Dinas Kabupaten yang membidangi Perkebunan : a) Menetapkan KPA/Penanggung Jawab kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen (P2K), Tim Teknis dan Bendahara dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk. b) Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) c) Melakukan sosialisasi program dan kegiatan pasca panen 8
d) Mengadakan koordinasi dengan sektor dan subsektor terkait e) Penyelenggaraan fungsi keuangan dan administrasi f) Mengadakan pengawalan, monitoring serta evaluasi g) Menyusun laporan kegiatan yang dialokasikan dalam DIPA/POK dan mengirim ke Provinsi dengan tembusan Pusat. C. Lokasi, Jenis dan Volume : Lokasi dalam rangka pengadaan alat mesin pascapanen tan.lada dan pembinaan teknis: 1. Pengadaan alat mesin sebayak 2 paket di 2 (dua) Provinsi, yaitu : Kalimantan Timur dan Bangka Belitung, (rincian terlampir). 2. Waktu Pelaksanaan : Triwulan I (Jan-Mart) : Capaian 30% Triwulan II (Aprl-Juni) : Capaian 30% Triwulan III (Jul-Sept) : Capaian 30% Triwulan IV (Okt-Des) : Capaian 10% IV. PROSES PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA PETANI Pos anggaran kegiatan yang menggunakan pola penyaluran Dana Bantuan Sosial ditampung 9
dalam Pos Belanja Bantuan Sosial pada DIPA Pusat, DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan DIPA Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun 2012. Proses pengajuan dan penyaluran Dana Bantuan Sosial dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Rencana Usaha kelompok/gapoktan (RUK)/Rencana Usaha Bersama (RUB) disusun oleh kelompok sasaran dan disahkan/ditandatangani ketua kelompok/gapoktan serta dua anggota kelompok (form RUK terlampir). 2. Kelompok/Gapoktan membuka rekening tabungan pada Kantor Cabang/Unit BRI/Bank Pos atau Bank lain terdekat dan memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kabupaten/Kota. 3. Ketua kelompok mengusulkan RUK/RUB kepada PPK Kabupaten/Kota setelah diverifikasi oleh Penyuluh Pertanian/petugas lapang lainnya dan disetujui oleh Ketua Tim Teknis. 4. PPK meneliti rencana usaha kelompok/gabungan kelompok dari masingmasing kelompok yang akan dibiayai dan selanjutnya mengajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Bila menyetujui, KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran 10
Langsung (SPP-LS) dengan lampiran sebagai berikut : a. Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas/Badan lingkup Perkebunan atau yang melaksanakan fungsi perkebunan atau pejabat yang ditunjuk tentang Penetapan Kelompok Sasaran. b. Rekapitulasi RUK/RUB seperti pada format 3 secara umum mencantumkan : Nama kelompok/gabungan kelompok; Nama ketua kelompok/gabungan kelompok; Nama petani anggota kelompok/ gabungan kelompok; Nomor rekening a.n. petani/ketua kelompok/gabungan kelompok; Nama cabang/Unit BRI/Bank Pos atau bank lain terdekat; Jumlah dana dan susunan keanggotaan kelompok/gabungan kelompok. c. Kuitansi harus ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui/disetujui oleh PPK Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan seperti pada format 4. d. Surat perjanjian kerjasama antara pejabat pembuat komitmen dengan 11
kelompok sasaran tentang pemanfaatan dana penguatan modal kelompok/gabungan kelompok seperti pada format 5. e. Atas dasar SPP-LS, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (PPPP) menguji dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), selanjutnya KPA menyampaikan SPM-LS ke KPPN setempat. f. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan yang akan diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Untuk kegiatan Bantuan Sosial yang dananya ditampung pada pos belanja Bantuan Sosial pada DIPA Pusat dan DIPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Provinsi/Kabupaten, maka pengajuan dan penyaluran Dana Bantuan Sosial mengikuti pola tersebut diatas, namun penyebutan nama KPA, PPK dan lainnya disesuaikan dengan keberadaan Satker. Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial Dana yang dikelola oleh kelompok/gabungan kelompok disalurkan melalui mekanisme LS digunakan untuk 12
pembelian alat/mesin untuk kegiatan penanganan pascapanen tanaman rempah dan penyegar maupun kegiatan bimbingan teknis, pendampingan, pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka untuk peningkatan mutu produk primer. Sedangkan anggaran yang kegiatannya dilaksanakan oleh Provinsi/Kabupaten/Kota dimanfaatkan untuk penyusunan Petunjuk Teknis, perencanaan, seleksi calon kelompok sasaran, sosialisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta bimbingan teknis bagi kelompok dan administrasi kegiatan serta lainnya. Pemanfaatan dana kelompok untuk pembelian alat/mesin direncanakan bersama secara transparan oleh kelompok/gapoktan dan difasilitasi oleh pendamping. Pemanfaatan dana bansos oleh Kelompok/Gapoktan untuk pembelian sarana dan prasarana penanganan pascapanen dilaksanakan oleh kelompok, secara langsung tanpa lelang/tender. Pembelian tersebut dilakukan secara transparan dengan jenis dan jumlah unit alat mesin diputuskan berdasarkan musyawarah anggota kelompok. Penyaluran alat/mesin untuk penanganan pascapanen kepada anggota/gabungan kelompok 13
dilegitimasi dengan berita acara serah terima barang. Pengurus kelompok membukukan seluruh aktivitas penarikan dana, pembelanjaan dan penyerahan barang kepada anggota kelompok/gabungan kelompok. V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN Pembinaan kelompok dilakukan secara terorganisir dan berkelanjutan sehingga kelompok mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Untuk itu diperlukan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari APBD, khususnya APBD Kabupaten/Kota. A. Struktur Organisasi Agar pelaksanaan kegiatan bantuan sosial ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan kepemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean governance), maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip: 1. Mentaati ketentuan perundangan.
peraturan
dan 14
2. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi. 4. Memenuhi asas akuntabilitas. Tanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan ini berada pada dinas/kantor perkebunan atau yang melaksanakan fungsi perkebunan lingkup Kabupaten/Kota. Tanggung jawab koordinasi pembinaan program berada pada Dinas Perkebunan Provinsi atas nama Gubernur. Tanggung jawab atas program dan kegiatan adalah Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian. Kegiatan koordinasi pembinaan lintas Kabupaten/Kota difasilitasi oleh Provinsi, sedangkan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional difasilitasi oleh Kabupaten/Kota. Untuk kelancaran pelaksanaan program pembangunan perkebunan melalui dana Bantuan Sosial, di tingkat Propinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi dan pada tingkat 15
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota.
dibentuk
Tim
Teknis
B. Penanggung jawab Program 1. Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian memfasilitasi koordinasi persiapan, pemantauan dan evaluasi kegiatan-kegiatan, dengan melaksanakan tugas antara lain : a) Menyusun pedoman pelaksanaan Bantuan Sosial, sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. b) Meyusun Pedoman Teknis untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. c) Menggalang kemitraan dengan provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan advokasi, pemantauan/pengendalian dan evaluasi. d) Menyusun laporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagai ujung tombak dari pelaksanaan program dan anggaran.
16
2. Tim Pembina Provinsi Tim Pembina Provinsi terdiri dari unsur dinas/badan lingkup pertanian, instansi terkait, UPT lingkup pertanian, perguruan tinggi, asosiasi profesi, serta organisasi petani dan masyarakat, LSM, dan lain-lain sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Tugas Tim Pembina Propinsi adalah : a) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dengan mengacu kepada Pedoman Umum (Pedum), Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Bidang Perkebunan. b) Melakukan koordinasi lintas sektoral antar instansi di tingkat propinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan fasilitasi penguatan modal usaha. c) Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam pemantauan dan pengendalian, serta membantu mengatasi permasalahan di lapangan. d) Menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan laporan ke tingkat Pusat.
17
e) Memfasilitasi pembentukan dan berfungsinya Unit Pengaduan Masyarakat Tingkat Provinsi. 3. Tim Teknis Kabupaten/Kota Tim Teknis Kabupaten/Kota beranggotakan dinas teknis lingkup perkebunan/pertanian, instansi terkait, lembaga penyuluhan pertanian Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, organisasi perkebunan/petani ahli/asosiasi petani, LSM dan lainnya sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Tugas Tim Teknis Kabupaten/Kota adalah : 1. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) mengacu kepada Pedoman Umum, Pedoman Pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang dikembangkan. 2. Melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran. 3. Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengendalian. 4. Membuat laporan hasil pemantauan dan pengendalian.
18
VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian nomor 31/Permentan/OT.140/3/2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang Sistem Monev dan Pelaporan yang pada intinya mengatur mengenai hal-hal: A. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi tingkat Pusat dan Provinsi serta Tim Teknis Kabupaten/Kota secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tingkatan mulai dari Pusat hingga ke desa supaya pemanfaatan dana bantuan sarana alat mesin pasca panen tepat sasaran, efektif dan efisien melalui 2 (dua) cara yaitu : 1. Memonitor dan mengevaluasi berdasarkan laporan dan 2. Mengadakan kunjungan lapangan. Indikator keberhasilan atau kegagalan kegiatan ini adalah realisasi pengadaan sarana alat mesin pasca panen sesuai standar dan kebutuhan (jenis, jumlah dan mutu). 19
B. Pelaporan Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tim Pembina Provinsi wajib membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari : a) Laporan Perkembangan, berisi realisasi kegiatan yang sedang berjalan dan permasalahan yang dihadapi serta usulan pemecahannya., dengan periode triwulanan. b) Laporan Akhir, berisi realisasi kegiatan yang berhasil dilaksanakan hingga akhir tahun anggaran, permasalahan yang dihadapi dan usulan tindak lanjut yang perlu dilakukan, yang dibuat setelah program berakhir. Baik laporan triwulan maupun laporan akhir dibuat oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota untuk dikirim kepada Dinas yang menangani perkebunan tingkat Provinsi dengan tembusan Direktur Pasca Panen dan Pembinaan Usaha. Laporan pelaksanaan kegiatan Dana Tugas Pembantuan per bulan sebagaimana diatur dalam Sistem SIMONEV tersebut di atas agar dikirim setiap tanggal 10 bulan pelaporan kepada Direktur Jenderal Perkebunan c.q. Sekretaris Ditjen Perkebunan dengan 20
tembusan Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan. VII. PEMBIAYAAN Kegiatan Dana Bantuan Sosial dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Sosial pada DIPA Pusat, DIPA Provinsi dan DIPA Tugas Pembantuan Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2012.
VIII. PENUTUP Kegiatan pembangunan perkebunan oleh Pemerintah dilakukan antara lain melalui fasilitasi pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas kelompok dan partisipasi masyarakat. Fasilitasi sarana alat mesin kelompok tani melalui dana Bantuan Sosial merupakan salah satu cara untuk memfasilitasi kelompok-kelompok petani yang bergerak dalam bidang perkebunan agar mandiri dalam menjalankan usahataninya yang pada akhirnya kelompok-kelompok tersebut berkembang dan menjadi kekuatan ekonomi di pedesaan, yang tidak saja dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan, tetapi juga dapat meningkatkan ekonomi secara nasional. 21
Lampiran 1
REKAPITULASI ALAT PASCAPANEN TANAMAN LADA TAHUN 2012
-Alat pengolah lada -Alat pengolah lada
1
Sat. Ukur pkt
1
pkt
TOTAL ALAT PASCAPANEN LADA
2
pkt
No
Provinsi
1
Bangka Belitung (Kab.Bangka Barat) Kalimantan Timur (Kab.Kutai Kartanegara)
2
Jenis Alat
Vol
22
Lampiran 2 Format – 3 Rekapitulasi RUK/ RUB Kelompok Desa/ Kelurahan Kecamatan Kabupaten/ Kota Provinsi
: : : : :
……………………………. ….………………………… ……………………………. ……………………………. …………………………….
REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK/ RENCANA USAHA …………..,……………………….. Kepada Yth. Kuasa Pengguna Anggaran …………. Kab/ Kota ………………………………….. Sesuai dengan Surat Keputusan *) …. No ….. Tanggal …. Tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan …., dengan ini kami mengajukan permohonan dana Bantuan Sosial untuk Pertanian sebesar Rp ….. (terbilang ….....) Sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK)/Rencana Usaha Bersama (RUB) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut : No. 1 1 2 Dst
Kegiatan 2
Jumlah Anggaran (Rp) 3
Jumlah 23
Selanjutnya kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama nomor : ….. Tanggal ….., Dana Bantan Sosial Kelompok tersebut agar dipindah-bukukan ke rekening petani/Kelompok ……. No. Rekening ….. Pada cabang/ Unit Bank …. Di …..
MENYETUJUI Ketua Tim Teknis,
………………………………. Nip.
Ketua Kelompok
……………………………..
MENGETAHUI/ MENYETUJUI Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten/ Kota …………
…………………………………. Nip
*) Bupati/ Walikota atau Kepala Dinas Lingkup Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk **) Format ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Pusat dan DIPA Provinsi 24
Lampiran 3 Format – 4 Kuitansi Dana Bantuan Sosial NPWP : ………………………………………… MAK : ……………………………………….. TA : ……………………………………….. KUITANSI No. …………………… Sudah dari
Terima : Kuasa Pengguna Anggaran ….. Kabupaten/Kota ………………….
Uang Sebanyak
:
Untuk Pembayaran
: Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian ……. Desa/Kelurahan ………….. Kecamatan ………………….. Kab./Kota ………………….. Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor …. Tanggal ………
Terbilang
:
25
Mengetahui/ Menyetujui, Pejabat Pembuat Komitmen Kab./ Kota …………………
………..,………………… 2012 Yang Menerima, Petani/ Ketua Kelompok Materai Rp. 6.000
……………………………………….. Nip.
…………………………………….
Setuju dibayar, Kuasa Pengguna Anggaran
Tgl ……………………… Bendaharawan,
………………………………………. Nip
……………………………… Nip.
*) Format Kuitansi ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Pusat dan DIPA Provinsi
26
Lampiran 4 Format – 5 Surat Perjanjian Kerjasama SURAT PERJANJIAN KERJASAMA No. ………………………………………… ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ……………………. KABUPATEN/KOTA …………………………….. Dengan KELOMPOK ………………………………… Tentang PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PERTANIAN Pada hari ini, … tanggal … bulan … tahun dua ribu …. Bertempat di kantor … Jalan …. , kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. ….. (nama)
2. ….. (nama)
: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) …., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) … DIPA Tahun Anggaran 2012 No … Tanggal … yang berkedudukan di Jalan …. Yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA : Ketua Kelompok …. , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelompok …. Yang berkedudukan di Desa/ 27
Kelurahan ……. Kecamatan……. kabupaten/ Kota ….… yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hokum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian, dengan ketentuan sebagai berikut :
1.
2.
3. 4.
5.
6.
Pasal 1 Dasar Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor … Tahun … Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Pedoman/Petunjuk Teknis tentang Kegiatan … Tahun Anggaran … yang diterbitkan oleh Dirjen/ Kepala Badan …, Kementerian Pertanian DIPA … Nomor … tanggal … Peraturan Menteri Pertanian Nomor : … tanggal … tentang Penyaluran Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran … Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : SE … tanggal … tentang Penyediaan dan Pencairan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011; Surat Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk …, Nomor … tanggal … tentang Penetapan Kelompok Sasaran. 28
Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Dana bantuan SosialPertanian tersebut sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok Pasal 3 SUMBER DAN JUMLAH DANA Sumber dan jumlah Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah : 1. Sumber Dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) … Nomor : … tanggal … 2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp. … (dengan huruf) Pasal 4 PEMBAYARAN Pembayaran Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian dimaksud pada pasal 3 (tiga) ayat 2 (dua) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjoan kerjasama ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara …, dengan cara pembayaran langsung ke rekening kelompok petani ….
29
Desa/Kelurahan …. Kecamatan …. Kabupaten/Kota …. Pada Bank ….. dengan Nomor Rekening : ……. Pasal 5 SANKSI Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan Dana Bantuan Sosial kepada petani sesuai dengan pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan Surat Perjanjian Kerjasama batal Pasal 6 PERSELISIHAN 1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat; 2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ini kepada pengadilan Negeri …, sesuai peraturan perundang– undangan yang berlaku; 3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak
30
Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE) 1. Jika timbul keadaan memaksa yaitu hal hal yang di luar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PPK/KPA dengan tembusan kepada Tim Teknis dalam waktu 4 x 24 jam kepada PIHAK PERTAMA; Keadaan memaksa yang dimaksud pasal 7 ayat (1) adalah a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA b. Peperangan; c. Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 8 LAIN LAIN 1. Bea materai yang timbul akibat pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA; 2. Segala lampiran yang melengkapi Surat Perjanjian Kerjasama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama; 3. Perubahan atas Surat Perjanjian Kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak. 31
Pasal 9 PENUTUP Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA Ketua Kelompok …
Materai Rp. 6.000 ………………………………..
PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen Kab./ Kota …….
…………………………………………. Nip
MENGETAHUI/ MENYETUJUI Kuasa Pengguna Anggaran Kabupaten/ Kota ………
………………………………………….. Nip ………………………….. *) Format Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Pusat dan Provinsi 32
