GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMER 2 TAHUN 1969

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMER 2 TAHUN 1969. DEWAN PERWAKILAN BAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG PBOPINSI JAWA TIMUR MEMBACA

: 1. Pedoman tentang Pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemtehentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa, sebagai yang tersebut dalam instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1968 dan lampiran surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur kepada para Bupati dan Walikota/Kepala Daerah diseluruh Daerah Jawa Timur, tertanggal 17 April 1967 No. Pern. 12/343/A-12 : 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1968 (angka IV) untuk menetapkan larangan perangkapan jabatan bagi Kepala Desa.

MENIMBANG

: Bahwa berhubung dengan ditundanya realisasi pembentukan Desa Praja menurut Undang-Undang No. 19 tahun 1965, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 1966 maka untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang terasa didaerah-daerah berkenaan dengan pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1968, dianggap perlu untuk segera mengatur hal-hal yang berhubungan dengan Desa, khususnya mengenai jabatan Kepala Desa, dengan suatu Peraturan demi kelengkapan Instruk si Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1968 dan untuk keseragaman pelaksanaannya.

MENGINGAT

: 1. 2. 3. 4. 5.

MENDENGAR

: Musyawarah DPRD-GR Propinsi Jawa Timur pada hari ini.

Undang-Undang No. 18 tahun 1965 ; Undang-Undang No. 19 tahun 1965 ; Undang-Undang No. 6 tahun 1969 ; Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 1966 ; Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1968.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN SERTA LARANGAN PERANGKAPAN JABATAN BAGI KEPALA DESA.

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

1

BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal I.

1. 2.

3. 4.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Gubernur Kepala Daerah yalah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur. Bupati/Walikota Kepala Daerah yalah Bupati/Walikota Kepala Daerah di Jawa Timur yang membawahi desa yang bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini. Panitia Pemilihan yalah Panitia Pemilihan Kepala Desa. Desa ialah suatu Kesatuan Masyarakat Hukum (Rechtsgemeenschap), baik genealogis maupun teritorial, yang secara hierarchis Penguasa Pemerintahannya berada langsung dibawah Kecamatan. Pasal 2.

(1) Kepala Desa lowong, karena : a. meninggal dunia, b. diberhentikan. (2) Apabila terdapat lowongan Kepala Desa, maka dalam jangka waktu 45 (empatpuluh lima) hari sejak terjadinya lowongan itu, Bupati/Walikota Kepala Daerah mengadakan pemilihan Kepala Desa. (3) Apabila setelah lewat jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sebagai dimaksud dalam ayat (2) pasal ini menurut pendapat Bupati/Walikota Kepala Daerah keadaan setempat tidak/belum mengizinkan untuk diadakan pemilihan Kepala Desa, maka Bupati/Walikota Kepala Daerah menunda pemilihan tersebut dan segera melaporkan tentang penundaan pemilihan itu kepada Gubernur Kepala Daerah. Pasal

3.

Sebelum Kepala Desa yang dipilih atas dasar ketentuan pasal 2 ayat (2) disahkan, maka untuk melakukan pekerjaan sehari-hari oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah ditunjuk seorang Penjabat Kepala Desa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal 27. BAB III. PANITIA PEMILIHAN. Pasal 4. (1) Panitia Pemilihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah dan terdiri atas : a. Camat sebagai Ketua merangkap anggota. b. Komandan Rayon Militer sebagai anggota. c. Komandan Sektor Angkatan Kepolisian sebagai anggota.


2

d. Seorang tokoh masyarakat tingkat Kecamatan sebagai anggota. e. Seorang Pegawai Kantor Kecamatan sebagai Panitera. (2) Kewajiban Panitia Pemilihan ialah : a. mengadakan pendaftaran pemilih. b. memeriksa dan mengesahkan daftar-daftar pemilih. c. menerima dan meneliti syarat-syarat bakal calon Kepala Desa. d. menyiapkan rencana beaya pemilihan yang harus mendapat persetujuan dan pengesahan dari Bupati/Walikota Kepala Daerah. e. menetapkan calon-calon Kepala Desa. f. menetapkan tempat dan tanggal pemilihan. g. mengadakan persiapan-persiapan untuk menjamin supaya pemilihan berjalan dengan tertib, lancar dan baik. h. mengadakan pengumuman-pengumuman yang berhubungan dengan pemilihan Kepala Desa yang akan datang. i. melaksanakan pemilihan dan j. membuat berita acara. (3) Panitia Pemilihan mempertanggungjawabkan tentang pelaksanaan pemilihan dan penggunaan beaya pemilihan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah. BAB IV. MUSYAWARAH/RAPAT DESA. Pasal 5. (1) Sebelum diadakan pemilihan Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa atau anggota Pamong Desa lainnya yang ditunjuk oleh Camat yang bersangkutan menyelenggarakan rapat desa, yang atas dasar musyawarah mengesahkan mengenai : a. susunan Pamong Desa. b. penghasilan Kepala Desa dan Pamong Desa yang lain, baik yang berupa tanah, jasa-jasa maupun pengahsilan lainnya. (2) Kesempatan tersebut pada ayat (1) pasal ini digunakan oleh Panitia Pemilihan untuk mengumumkan dan memberi penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu mengenai syaratsyarat bagi para pemilih, para Calon Kepala Desa dan lain-lain yang berhubungan dengan pemilihan yang akan diadakan. BAB V. HAK MEMILIH DAN HAK DIPILIH. Pasal 6. Dalam pemilihan Kepala Desa, setiap warga Negara Indonesia penduduk desa yang bersangkutan mempunyai hak' memilih dan hak dipilih.


3

Pasal 7. (1) Syarat-syarat bagi yang berhak memilih Kepala Desa seperti dimaksud dalam pasal 6 yalah : a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus. b. sudah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah pernah kawin. c. tidak kehilangan hak memilih dan dipilih atas dasar keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi. d. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam G. 30. S./P.K.I. (2) Hak memilih dan dipilih seperti tersebut dalam pasal 6 tidak dapat diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun juga. Pasal 8. (1) Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi Kepala Desa seperti dimaksud : a. berjiwa Pancasila dan konsekwen melaksanakan UndangUndang Dasar 1945 b. berkelakuan baik. c. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara Sah sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun dengan tak terputus-putus. d. serendah-rendahnya beramur 21 (dua puluh satu tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun; e. memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 7 ayat (1) huruf c dan d ; f. sehat jasmani dan rokhani ; g. tidak pernah dihukum oleh yang berwajib karena melakukan tindak pidana ; h. berpendidikan sekolah Dasar atau sederajat ; i. cakap membaca dan menulis huruf Latin dan mempunyai pengetahuan umum yang cukup ; j. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Kepala Desa/Pegawai Negeri. (2) Pegawai Negeri atau anggota ABRI yang mencalonkan diri untuk dapat dipilih menjadi Kepala Desa selain harus memenuhi syarat-syarat tsb dalam ayat (1) pasal ini, harus pula memiliki surat idzin dari atasannya yang berwenang.


4

BAB VI PENCALONAN KEPALA DESA Pasal 9. Cara-cara Pencalonan Kepala Desa yalah : a. Pencalonan diajukan tertulis kepada Panitia dan dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang diperlukan. b. Banyaknya calon tidak dibatasi. c. Pegawai Negeri/Daerah dan Anggota ABRI yang mencalonkan diri untuk pemilihan Kepala Desa harus menunjukkan surat keterangan dari atasannya yang berwenang, yang menyatakan bahwa dalam hal ia terpilih diangkat menjadi Kepala Desa, ia dibebaskan (di-non aktipkan) dari jabatannya semula. d.

Daftar calon harus ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang yang terdaftar sebagai pemilih. B A B VII PEMILIHAN KEPALA DESA. Pasal 10.

Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada mereka yang memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman ditempat-tempat umum tentang akan diadakannya pemilihan. Pasal 11. (1) Pemilihan bersifat umum, dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia. (2) Gubernur Kepala Daerah mengadakan pedoman pelaksanaan dari ketentuan ayat (1) pasal ini. (3) Pemilihan dilakukan didalam wilayah desa yang bersangkutan. Pasal 12. (1) Pemilihan adalah sah apabila .iumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sedikit-dikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah terdaftar. (2) Dalam hal jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini, sesudah jangka waktu (3) tiga hari Panitia Pemilihan menga dakan pemilihan ulangan.


5

(3) Apabila didalam pemilihan seperti tersebut dalam ayat (2) pasal ini jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya kurang dari ½ (separo) dari jumlah seluruh pemilih, maka berlakulah ketentuan yang tersebut dalam pasal 18. Pasal 13. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih yalah calon yang mendapat suara terbanyak dengan jumlah sedikit-dikitnya 1/5 (satu perlima) dari jumlah seluruh pemilih yang terdaftar. Pasal 14. (1) Apabila tidak seorang calonpun mendapat suara terbanyak seperti dimaksud dalam pasal 13, maka Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulangan. (2) Apabila pemilihan ulangan tersebut dalam ayat (1) pasal ini hasilnya tetap sama, maka berlakulah ketentuan seperti tersebut dalam pasal 18. Pasal 15. (1) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat suara terbanyak yang sama seperti dimaksudkan dalam pasal 13, maka pemilihan diulangi hanya untuk calon-calon yang mendapat suara terbanyak yang sama. (2) Apabila pemilihan ulangan tersebut dalam ayat (1) pasal ini hasilnya tetap sama pula, maka untuk menetapkan siapa diantara calon-calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama itu dinyatakan terpilih, ditentukan dengan cara undian. Pasal 16. (1) Panitia Pemilihan menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pemilihan ulangan tersebut dalam pasal 14 ayat (1) dan pasal 15 ayat (1), selambat-lambatnya (3) hari sesudah pemilihan pertama. (2) Untuk pemilihan ujangan tersebut dalam pasal 14 ayat (1) dan pasal 15 ayat (1) ditetapkan quorum ½ (separoh) dari jumlah pemilih yang terdaftar dan dalam hal ini ketentuan yang tersebut dalam pasal 13 tetap berlaku. Pasal 17. (1) Apabila dalam suatu pemilihan terdapat hanya 1 satu orang calon, maka dalam pemilihan itu disediakan 2 (dua) tempat suara dan pemilihan dijalankan seperti biasa. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

6

(2) Dalam hal seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka suara-suara yang tidak diberikan kepada calon tunggal tersebut dianggap tidak bernilai dan hak pilih dari pemilih yang bersangkutan dianggap tidak digunakan. (3) Bagi pemilihan termaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku juga ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal 13 dan pasal 14.

Pasal 18. Apabila pemilihan/pemilihan ulangan seperti tersebut dalam pasal 12 ayat (2) pasal 14 ayat (2) dan pasal 17 ayat (3) tidak ber hasil, maka jabatan Kepala Desa dilakukan oleh seorang Penja bat Kepala Desa yang ditunjuk oleh Bupati Walikota Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketenuan pasal 27. Pasal 19. (1) Bilamana timbul reaksi terhadap cara jalannya pemilihan, maka Bupati/Walikota Kepala Daerah wajib mengadakan penilaian yang seksama dengan mengikut sertakan musyawarah Pimpinan Daerah. (2) Apabila reaksi-reaksi itu mempunyai dasar yang kuat dan keadaan yang dikemukakan dan atau kejadian dalam pemilihan termaksud mempengaruhi hasil pemilihan, maka Bupati/Walikota Kepala Daerah dapat mengusulkan untuk tidak mengesahkan pemilihan tersebut. (3) Hasil pemilihan dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan disertai pendapat dan usul-usul sehubungan dengan apa yang disebutkan dalam pasal 20 ayat (3). Pasal 20. (1) Panitia Pemilihan membuat berita acara seperti yang tersebut dalam pasal 4 ayat (2) huruf j, tentang jalannya pemilihan yang memuat pula keputusan-keputusan yang diambil dalam musyawarah desa tersebut dalam pasal 5 dengan di sertai pendapat-pendapat dan pertimbangan-pertimbangannya. (2) Berita acara tersebut ditanda-tangani oleh semua anggota Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemilihan dilaksanakan. (3) Bupati/Walikota Kepala Daerah membutuhkan pendapatpendapat serta pertimbangan-pertimbangannya dan meneruskan berita acara tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

7

BAB VIII PENGESAHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN MASA JABATAN KEPALA DESA. Pasal 21. (1) Sah atau tidaknya suatu pemilihan ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah. (2) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang pengesahan pemilihan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini menetapkan pula pengangkatan calon yang terpilih sebagai Kepala Desa yang bersangkutan. (3) Kepada calon terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa di berikan kutipan dari surat keputusan Gubernur Kepala Daerah seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini. Pasal 22. (1) Dalam surat keputusan tentang tidak disahkannya suatu pemilihan, disebutkan sebab-sebabnya dan dimuat pula perintah untuk segera mengadakan pemilihan lagi. (2) Pemilihan yang diadakan menurut ketentuan ayat (1) pasal ini dianggap dan diperlakukan sebagai pemillihan yang pertama diadakan. (3) Panitia Pemilihan memberikan penjelasan-penjelasan kepada para pemilih tentang sebab musabab tidak disahkannya pemilihan yang lalu dan mengusahakan tidak terulangnya kembali hal-hal itu dalam pemilihan berikutnya. Pasal 23. (1) Sebelum mengucapkan sumpah janji dan dilantik, calon yang terpilih seperti dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) tidak diperkenankan melakukan pekerjaan Kepala Desa. (2) Pelantikan dan penyumpahan Kepala Desa dilakukan oleh Bupati Walikota Kepala Daerah atau Pejabat yang dituniuk olehnya dengan pengucapan dan penanda-tanganan naskah sumpah janji. (3) Susunan kata-kata sumpah (janji) termaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagai rumusan yang dicantumkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal 24. Masa jabatan Kepala Daerah adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannnya.


8

BAB IX PEMBERHENTIAN DAN PEMBEBHENTIAN SEMENTARA. Pasal 25. (1) Kepala Desa diberhentikan atas usul Camat, dikuatkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah dengan menyebutkan alasanalasan dan sebab-sebabnya. (2) Kepala Desa diberhentikan karena : a. meninggal dunia. b. atas permohonan sendiri. c. atas keputusan yang berwajib. d. telah berusia 60 (enam puluh) tahun. e. telah habis masa jabatannya. (3) Pemberhentian Kepala Desa dilakukan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah. (4) Camat mengumumkan tentang pemberhentian Kepala Desa didalam desa yang bersangkutan. Pasal 26. (1) Kepala Desa yang dituduh melakukan atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul Camat dapat diberhentikan sementara. (2) Pemberhentian sementara dilakukan dengan surat keputusan Bupati, Walikota Kepala Daerah. (3) Selama seorang Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekejaannya sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Kepala Desa yang ditunjuk oleh Bupati Wall kota dengan memperhatikan ketentuan-kstentuan pasal 27. (4) Tergantung dari keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pada tingkat pertama, atau tingkat banding atau kasasi, atas usul dan pertimbangan Camat yang bersangkutan, Bupati/Walikota Kepala Daerah mencabut keputusan pemberhentian sementara atau mengusulkan pemberhentian sementara atau mengusulkan pemberhentian kepada Gubernur Kepala Daerah. (5) Keputusan pemberhentian sementara dan atau pencabutannya segera disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah.


9

BAB X PENJABAT KEPALA DESA Pasal 27. (1) Penjabat Kepala Desa yang ditunjuk untuk memenuhi ketentuanketentuan pasal 3, pasal 18 dan pasal 26 ayat (3) ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Walikota Kepala Daerah atas usul Camat. (2) Penjabat Kepala Desa ditunjuk diantara anggota-anggota Pamong Desa dari Desa yang bersangkutan. (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan untuk selamalamanya 1 (satu) tahun, (4) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditunjuknya Penjabat Kepala Desa seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Bupati/Walikota Kepala Daerah mengadakan pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan. BAB XI LARANGAN PERANGKAPAN JABATAN Pasal 28. (1) Kepala Desa tidak diperkenankan merangkap suatu jabatan yang menyebabkan ia tidak dapat menjalankan tugas Kepala Desa sepenuhnya. (2) Dalam hal terjadi seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini, pihak yang bersangkutan harus meletakkan jabatannya sebagai Kepala Desa, kecuali apabila dapat dibuktikan secara tertulis, bahwa ia telah melepaskan jabatan rangkapnya . (3) Apabila ketentuan seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ditaati, Bupati/Walikota Kepala Daerah melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah, dengan disertai saran-saran dan pertimbangan-pertimbangannya. (4) Berdasarkan laporan Bupati/Walikota Kepala Daerah seperti tersebut dalam ayat 3 pasal ini, Gubernur Kepala Daerah menentukan keputusan pemberhentiannya. Pasal 29. Kepala Desa tidak diperkenankan melakukan pekerjaan lain yang mendatangkan keuntungan materiil baginya dalam hal-hal yang berhubungan dengan jabatan Kepala Desa.


10

B A B XII PERATURAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP Pasal 30. (1) Kepala Desa yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini sudah mencapai usia 59 (lima puluh sembilan) tahun atau lebih, tetap menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) tahun terhitung mulai berlakunya Peraturan ini. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini, Kepala Desa yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini sudah memangku jabatannya selama 4 (empat) tahun atau. lebih, diberi kesempatan untuk bekerja terus sampai selamalamanya 4 (empat) tahun berikutnya. (3) Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian untuk Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini. (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah. (5) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Surabaya, 23 September 1969. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Jawa Timuif Wakil Ketua, t.t.d. (Wijono Tjiptosoedirdjo) Pj. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur, t.t.d. (Mochammad Noer) D i s a h k a n : Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 April 1970 No. Pemda. 10/11/20-105 Direktur Pemerintahan Umum t.t.d. (Drs. Machmoeddin Noor ) Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

11

Diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1970 Seri A pada tanggal 9 Juni 1970 No. 2 A. A/n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur Pj. Sekretaris Daerah u.b. Kepala BagHukum/Per-Undang2an DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

t.t.d.

TGL 13-06-1970 No. 02/A

( M.ARIEF MULJADI S.H. )


12

PENJELASAN atas PERATURAN DAERAH 2 tahun 1969 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian serta Larangan Perangkapan Jabatan bagi Kepala Desa. A. PENJELASAN UMUM : Materi dari pada Peraturan ini semula diatur dalam "Reglement op de Verkiezing de Schorsing en net ontslag van de Hopfde.i der Inlandshe Gemeenten op Java en Madoera" (Stbl. 1907 No. 212) yang kemudian dicabut dengan keluarnya Undang-Undang No. 19 tahun 1965 yaitu Undang-Undang tentang Desa Praja "yang diun dangkan pada tanggal 1 September 1965. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 1965 ini (pasal 9 ayat 3) maka Peraturan Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan, Pemecatan Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa (Praja), ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tingkat I atas dasar perimbangan bahwa Undang-Undang No. 19 tahun 1965 itu adalah salah satu produk Legislatief pada masa proloog Gestapu/PKI, dalam mana terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang. Berhubung dengan itu, maka dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 1966, realisasi pembentukan Desa Praja ditunda sampai ada perundangan baru sebagai pengganti Undang-Undang No. 19 tahun 1965 yang hingga sekarang belum berwujud. Untuk mengisi kekosongan hukum pada waktu itu maka Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur dalam suratnya tanggal 17 April 1967 No. Pern. 12/343/A. 12 mengeluarkan pedoman untuk pemilihan, pengesyahan, pengangkatan, pemberhentian untuk sementara dan pemberhentian Kepala Desa, dalam wilayah Propinsi Jawa Timur, yang kemudian disusul dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1968 yang ditetapkan pada tanggal 12 Pebruari 1968. Untuk mengatasi kesulitan yang terasa didaerah berkenaan dengan pelaksanaan Instruksi tsb, dirasa perlu untuk segera mengatur hal-hal yang berhubungan dengan desa, khususnya jabatan Kepala Desa dengan suatu Peraturan Daerah demi kelengkapan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1968 tersebut dan untuk keseragaman pelaksanaannya. Selain untuk menjamin suatu prosedure yang bersifat umum, langsung bebas dan rahasia dalam pemilihannya, maka Peraturan Daerah ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan "capabilitas" dari pada Pejabat Pemerintah Desa, untuk menyesuaikan dan mengimbangi kemajuan dan meletakkan pertanggungan jawab yang lebih berat bagi Kepala Desa. Dalam pada itu harus pula diperhatikan akan tingkat pengetahuan masyarakat desa, sehingga syarat-syarat obyektip yang terlalu berat akan menyebabkan tidak adanya caloncalon Kepala Desa yang memenuhi syarat-syarat pencalonan. Persyaratan tidak tersangkut G. 30. S. PKI bagi para pemilih dan para calon merupakan pula suatu pokok yang harus mendapatkan perhatian khusus dari pada pelaksana didaerah. Demikian pula pembatasan usia sampai 60 tahun bagi seorang Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam pasal 25 Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai usaha "refreshing" jabatan tersebut. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

1

Sistematik penyusunan peraturan. Peraturan ini dibagi dalam bab-bab, sesuai dengan urut-urutan dalam pelaksanaannya, untuk mempermudah penggunaannya, yaitu: Bab

I. tentang Ketentuan Umum.

Bab

II. tentang Lowongan Kepala Desa.

Bab

III. tentang Panitia Pemilihan.

Bab

IV. tentang Musyawarah/rapat Desa.

Bab

V. tentang Hak memilih dan hak dipilih.

Bab

VI. tentang Pencalonan Kepala Desa.

Bab

VII.tentang Pemilihan Kepala Desa.

Bab VIII.tentang Pengesahan, Pengangkutan, Pelantikan dan masa jabatan Kepala Desa. Bab

IX. tentang Pamberhentian dan Pemberhentian Sementara.

Bab

X. tentang Pejabat Kepala Desa.

Bab

XI. tentang Larangan Perangkapan Jabatan. XII.tentang Peraturan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL : Pasal 1. cukup jelas. Pasal 2. Lowongan Kepala Desa yang terlalu lama tidak dapat dibenarkan, karena selain berpengaruh terhadap kelancaran jalannya, pemerintahan Desa, juga akan mempunyai akibat yang tidak menguntungkan bagi Ketenangan dan Ketertiban masyarakat. Berhubung dengan itu dirasa perlu menetapkan supaya dalam batas waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak terjadinya lowongan sudah diadakan pemilihan Kepala Desa menurut prosedure yang berlaku sehingga lowongan tersebut dapat segera diisi. Pengecualian terhadap ketentuan itu dimungkinkan, apabila menurut pendapat Bupati Walikota Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Musyawarah Pimpinan Daerah, keadaan, suasana setempat, baik ditilik dari segi politis, maupun dari segi ketertiban umum, tidak belum mengizinkan untuk mengadakan pemilihan. Pada prinsipnya penundaan pemilihan ditetapkan selama-lamanya satu tahun sesuai dengan ketentuan tersebut dalam pasal 27 ayat (3) dan (4).


2

Pasal 3. cukup jelas. Pasal 4. Kewajiban Panitia. Bilamana dipandang perlu oleh Bupati Walikota Kepala Daerah dapat ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang tokoh masyarakat di tingkat Kecamatan. Untuk memenuhi ketentuan ayat (2) huruf d, beaya guna penyelenggaraan pemilihan sedapat mungkin dibebankan kepada para calon dengan pengertian tidak boleh memberatkan rakyat. Ketentuan bahwa rencana beaya untuk pemilihan itu harus disetujui dan disyahkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah dimaksud agar instansi ini menekan beaya tersebut sampai serendah mungkin. Pasal 5. cukup jelas. Pasal 6. cukup jelas. Pasal 7. Persyaratan bagi pemilih tersebut dalam ayat (1) d, yaitu tindak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam G. 30. S. / P.K.I, hendaknya mengikuti ketentuan2-/instruksi2 dari Pejabat yang berwenang. Sementara belum ada ketentuan lain, maka masalah tersebut diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 35 tahun 1966. yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Tidak pernah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam G. 30. S..P.K.I, sebagaimana dimaksud dalam klasifikasi A Instruksi Presiden No. Instr. 09, Kogam, 5 66. 2. Oknum2 yang dimaksud dalam klasifikasi B dan C yang masih ditahan, tidak diperkenankan ikut memilih Kepala Desa. 3. Bagi mereka dari klasifikasi B dan C yang sudah dikembalikan kemasyarakat supaya mengikuti petunjuk Team Screening Daerah setempat mengingat bahwa mereka pada umumnya masih wajib lapor, karantina politik dan lain-lain ketentuan. Walaupun Inspres No. 09/Kogam/5/66 sudah dicabut dengan . Pres. No. 295 1968 dan sebagai gantinya ditetapkan keputusan Pangkopkamtib No. 028/Kepkam/10/1968, tetapi sebelum ada ketentuan Instruksi baru Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 35 tahun 1966 masih tetap berlaku dan harus diperhatikan dalam melaksanakan ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) d peraturan ini.


3

Pasal 8. Ditetapkannya syarat-syarat yang lebih berat bagi Calon Kepala Desa dari pada syarat-syarat bagi pemilih dimaksud agar jabatan diduduki oleh penduduk desa yang benarbenar mempunyai daya kemampuan untuk menunjukkan prestasinya sesuai dengan tuntutan jaman. Ketentuan berjiwa PancaSila pada ayat (1), huruf a, pasal 8 ini, telah mencakup pengertian bertaqwa kepada TUHAN J. M. E., karena antara Sila pertama dari PANCASILA dan Sila-sila lainnya terdapat hubungan erat satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Syarat-syarat yang ditentukan dalam ayat (1) huruf b, c dan d cukup jelas. Untuk syarat tersebut dalam huruf e, yaitu tidak teriibat dalam G-30-S / P.K.I, sesuai dengan penjelasan pasal 6 harus mengikuti Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 35/1966. Untuk membuktikan bahwa fihak yang bersangkutan tidak teriibat dalam peristiwa G-30S/P.K.I, dalam pengertian Instruksi Presiden No. Inbtr/09/Kogam/5/66, harus dilampirkan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang. Pengertian tentang syarat g adalah bahwa calon yang bersangkutan selama 5 tahun terakhir tidak pernah dihukum oleh yang berwajib karena melakukan tindak pidana kejahatan. Ditentukannya syarat ,,berpendidikan S.D. atau yang sederajat" seperti tercantum dalam ketentuan huruf h, tidak berarti bahwa calon harus berijazah S.D tetapi terutama ia harus memiliki pengetahuan yang setaraf dengan lulusan S.D. Untuk memenuhi syarat i oleh Panitia Pemilihan dapat diminta kepada calon supaya membuat riwayat hidup yang ditulis oleh calon sendiri dengan huruf Latin selain mengharuskan calon supaya mengisi daftar pertanyaan yang disusun oleh Panitia. Pasal 9. Ketentuan tentang keharusan seorang calon mendapat dukungan dari 30 (tiga puluh) orang pemilih yang terdaftar mengandung arti pula, bahwa 1 {satu) orang pemilih yang terdaftar hanya diperbolehkan menyatakan dukungannya untuk 1 (satu) orang calon. Pasal 10. Cukup jelas. Pasal 11. (1) Pemilihan bersifat : Umum

Apabila seluruh penduduk desa yang berhak memilih turut dalam pemilihan Kepala Desa.

Langsung

Apabila pemilih memilih calon yang dikehendaki tanpa sistim tingkatan.

Bebas

Apabila pemilih dapat menggunakan haknya dengan dijamin keamanannya, tanpa ada pengaruh, tekanan dan paksaan dari siapapun.

Rahasia

Apabila pemilih dalam melaksanakan kehendaknya tidak akan diketahui oleh siapapun siapa yang dipilihnya.

Terjaminnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara umum, langsung, bebas dan rahasia, terletak pada persiapan dan tata laksana pemilihan. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

4

(2) Dengan mengikuti kemajuan dan perkembangan didaerahnya masing-masing, maka berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah, para Bupati/ Walikota Kepala Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan tentang cara penyelenggaraan pemilihan untuk dijadikan pegangan bagi Panitia Pemilihan. (3) Dalam keadaan memaksa Panitia Pemilihan dapat menentukan tempat pemillihan diluar wilayah desa yang bersangkutan. Pasal

12.

Mengingat akan kedudukan Kepala Desa sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa, maka jumlah pemilih yang ikut dalam pemilihan ditetapkan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih. Apabila jumlah ini tidak tercapai, maka rapat pemilihan ditunda. Dalam pemilihan yang kedua, quorum diperingan menjadi ½ (separoh) dari jumlah seluruh pemilih. Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17. Ketentuan untuk menyediakan 2 (dua) tempat suara untuk 1 (satu) orang calon tunggal dimaksud agar di daerah-daerah atau desa-desa yang masih, tetap menggunakan cara pemilihan yang tradisionil, yaitu dengan menggunakan bumbung dan lidi, suara-suara yang tidak diberikan kepada calon tunggal tersebut dipat ditampung dalam tempat tersendiri. Dalam hal digunakan cara pemilihan yang lebih maju dari pada cara tradisionil, maka untuk pengamanan suara-suara tersebut dapat ditempuh cara-cara yang lain menurut kebijaksanaan Panitia. Pasal 18 sampai dengan Pasal 22. Cukup jelas. Pasal 23. Penyumpahan dan pelantikan merupakan syarat formil yang harus dilaksanakan sebelum calon yang terpilih secara resmi dapat menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa. Dalam upacara tersebut sedapat mungkin diikuti dengan serah terima jabatan dari pejabat yang lama kepada yang baru. Berita acara serah terima jabatan dilengkapi dengan daftar inventaris milik desa. Pasal 24. Cukup jelas.


5

Pasal

25.

Dasar-dasar pemberhentian sebagai tersebut dalam ayat (2) d, dimaksudkan sebagai usaha peremajaan Pemerintah Desa untuk memperoleh tenaga-tenaga Pimpinan yang diharapkan akan dapat memikul tanggung jawab dan melaksanakan tugas Kepala Desa yang bartambah luas/berat. Ketentuan ayat (3) mengandung pengertian bahwa meskipun pada umumnya didalam surat-surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah tentang pemberhentian Kepala Desa senantiasa disebutkan predikat ,,dengan hormat", tidaklah tertutup kemungkinan baginya (Gubernur, Kepala Daerah) untuk tidak melekatkan sesuatu predikat pada sesuatu pemberihentian. Pasal

26.

Mengingat bahwa didalam praktek proses didalam pengadilan-pengadilan tingkat banding dan kasasi sering-sering memerlukan waktu lama (2-3 tahun), maka dalam hal yang demikian, tergantung dari pertimbangan-pertimbangan Kepala Daerah deagan mengingat segi-segi politis serta ketertiban hukum bagi yang bersangkutan, apakah schorsing yang sudah melampaui waktu satu tahun itu akan dicabut, atau dirobah menjadi pemberhentian tetap. Didalam mengambil kebijaksanaan tersebut harus pula diperhatikan fakta-fakta dibidang administrasi mengenai kesetiaan, rasa tanggung jawab perjuangan dan lain sebagainya dari Kepala Desa yang bersangkutan. Pasal 27. Mengenai ketentuan dalam ayat (2) perlu dijelaskan, bahwa apabila situasi dan kondisi didesa yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk menunjuk salah seorang diantara anggauta-anggauta Pamong desa, maka Bupati/Walikota Kepala Daerah dapat menunjuk fihak lain diluar Pamong Desa untuk ditugaskan ssbagai Penjabat Kepala Desa. Pasal 28 sampai dengan Pasal 30. Cukup jelas.


6

L A M P I R A N. SUSUNAN KATA-KATA SUMPAH ATAU JANJI KEPALA DESA. ,,Demi Allah" (untuk yang beragama Islam). ,,Kiranya Tuhan menolong saya" (untuk yang beragama Kristen/Katolik). ,,Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk dipilih dan diangkat menjadi Kepala Desa langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah (berjanji), bahwa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Desa dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara Undang-Undang Dasar 1945 dan segala peraturan perundangan yang berlaku bagi Republik Indonesia. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara, Daerah dan Desa dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan dan akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Daerah, Desa, Pemerintah dan Petugas Negara. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga membantu memajukan kesejahteraan rakyat dalam daerah Desa pada khususnya dan akan setia kopada Negara, Bangsa dan Republik Indonesia". (Rumusan sumpah/janji bagi penganut agama/kepercayaan lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku).


7

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMER 2 TAHUN 1969

Recommend Documents