SALINAN
BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang
: bahwa
untuk
melaksanakan
ketentuan
Pasal
4
ayat
(2)
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran
Negara
Tahun
2009
Nomor
144,
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Undang-Undang.... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc
1
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan
Pemerintah
Nomor
18
Tahun
2016
tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016
Nomor
114,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 193); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2016 tentang pedoman teknis pengorganisasian dinas kesehatan
provinsi
dan
kabupaten/kota
(Berita
Negara
Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1502); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun
2016
Nomor
5,
Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten Belitung Nomor 24); 11. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN
BUPATI
TENTANG
KEDUDUKAN,
SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG.
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc
BAB I.... 2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.
Bupati adalah Bupati Belitung.
4.
Sekretaris
Daerah
adalah
Sekretaris
Daerah
Kabupaten
Belitung. 5.
Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung.
6.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung.
7.
Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung.
8.
Bidang adalah Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung.
9.
Sub
Bagian
adalah
Sub
Bagian
pada
Dinas
Kesehatan
Kabupaten Belitung. 10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung. 11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung. 12. Kelompok
Jabatan
Fungsional adalah
Kelompok
Jabatan
Fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung. 13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah. BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2....
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc
3
Pasal 2 Dinas
Kesehatan
merupakan
unsur
pelaksana
urusan
pemerintahan di bidang kesehatan yang dipimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 3 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri atas: 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas: 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi; 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan jiwa. d. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas: 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga. e. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas: 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Tradisional dan Akreditasi; 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan 3. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan. f.
Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas: 1. Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman; 2. Seksi Alat Kesehatan, Data dan Informasi; dan 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 4....
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc
4
Pasal 4 Struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kewenangan Pasal 5 Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan rujukan UKP tingkat daerah; b. pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Rujukan UKM tingkat daerah; c. penerbitan izin Rumah Sakit kelas C dan kelas D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah; d. penerbitan Izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan; e. perencanaan
dan
pengembangan
sumber
daya
manusia
kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan daerah; f.
penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;
g. penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); h. penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan Peralatan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga; i.
penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga;
j.
pengawasan post market produk makanan-minuman industri rumah tangga; dan
k. pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten,
kelompok
masyarakat,
organisasi
swadaya
masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten.
Bagian....
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc
5
Bagian Kedua Dinas Pasal 6 Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi
kewenangan
daerah
dan
tugas
pembantuan
yang
ditugaskan kepada Daerah. Pasal 7 Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan
kebijakan
di
bidang
kesehatan
masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan; b. pelaksanaan
kebijakan
di
bidang
kesehatan
masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan; d. pelaksanaan
administrasi
dinas
sesuai
dengan
lingkup
tugasnya; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 8 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas Kesehatan. Pasal 9 Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai fungsi: C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc
a. pelaksanaan.... 6
a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaporan; b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang kesehatan; c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset; d. pengelolaan umum dan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan urusan Aparatur Sipil Negara; c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 10 Sekretariat terdiri atas: a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. Pasal 11 Sub
Bagian
Perencanaan
dan
Pelaporan
mempunyai
tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan. Pasal 12 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang tugasnya; b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan kegiatan di bidang kesehatan; c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran serta perubahan anggaran di bidang kesehatan; d. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang kesehatan e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan; f.
penyiapan bahan penyusunan pelaporan kinerja di bidang kesehatan;
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc
g. penyusunan.... 7
g.
penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya.
h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 13 Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi keuangan dan aset. Pasal 14 Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan, dan verifikasi keuangan serta aset; b. penyiapan
bahan
penyusunan
pendokumentasian
terhadap
evaluasi,
laporan
dan
pelaksanaan
program
dan
kegiatan; c. pemberian
saran dan pertimbangan kepada atasan terkait
bidang tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 15 Sub
Bagian
melaksanakan
Kepegawaian
dan
Umum
mempunyai
urusan administrasi kepegawaian,
dan
tugas urusan
rumah tangga. Pasal 16 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan; b. penyiapan
bahan
pendokumentasian
penyusunan terhadap
evaluasi,
pelaksanaan
laporan
tugas
di
dan bidang
kepegawaian dan umum; c. pemberian.... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc
8
c. pemberian
saran dan pertimbangan kepada atasan terkait
bidang tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keempat Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pasal 17 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilens dan imunisasi,
pencegahan
pencegahan
dan
dan
pengendalian
pengendalian
penyakit
penyakit tidak
menular,
menular
dan
kesehatan jiwa. Pasal 18 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi; a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya; b. pelaksanaan surveilens
perumusan
dan
kebijakan
imunisasi,
operasional
pencegahan
dan
di
bidang
pengendalian
penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA); c. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilens dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan
dan
pengendalian
penyakit
tidak
menular,
kesehatan jiwa dan NAPZA; d. pelaksanaan surveilens
bimbingan
dan
teknis
imunisasi,
dan
supervisi
pencegahan
dan
di
bidang
pengendalian
penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan NAPZA; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilens dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan
dan
pengendalian
penyakit
tidak
menular,
kesehatan jiwa dan NAPZA; f.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; g. pemberian....
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc
9
g. pemberian
saran dan pertimbangan kepada atasan terkait
bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 19 Bidang
Pencegahan
dan
Pengendalian
Penyakit
terdiri
atas:
a. Seksi Surveilans dan Imunisasi; b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa. Pasal 20 Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi. Pasal 21 Seksi
Surveilans
dan
Imunisasi
dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan
bahan
perencanaan,
pengorganisasian
dan
penyelenggaraan kegiatan surveilans epidemiologi, deteksi dini dan penanggulangan kejadian luar biasa penyakit, pelayanan kesehatan haji dan imunisasi; b. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan, monitoring surveilans epidemiologi dan imunisasi; c. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; c. pemberian
saran dan pertimbangan kepada atasan terkait
bidang tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 22 Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc
Pasal 23.... 10
Pasal 23 Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dan melaksanakan
kegiatan pencegahan dan pengendalian
penyakit menular serta pengendalian vektor penyakit. b. penyiapan
bahan
pengawasan
dan
pengendalian
pencegahan
dan
monitoring
penyakit
kegiatan
menular,
serta
pengendalian vektor penyakit; c. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; d. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; f.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 24
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan
dan
pengendalian
penyakit
tidak
menular
dan
kesehatan jiwa. Pasal 25 Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; b. penyiapan bahan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan masalah kesehatan jiwa dan NAPZA; c. penyiapan bahan pengawasan dan pemantauan kegiatan upaya pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan NAPZA; C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc
d. penyiapan.... 11
d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; e. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; f.
pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Kelima Bidang Kesehatan Masyarakat Pasal 26 Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas
Dinas
Kesehatan
dalam
perumusan
dan
pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. Pasal 27 Bidang
Kesehatan
Masyarakat
dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, menyelenggarakan fungsi; a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya; b. perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; c. pelaksanaan
kebijakan
operasional
di
bidang
kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; d. pelaksanaan kesehatan
bimbingan
keluarga,
gizi
teknis
dan
supervisi
masyarakat,
promosi
di
bidang
kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; e. penguatan kapasitas masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten; f.
pembinaan
pengelolaan
pelayanan
kesehatan kerja dan olahraga;
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc
kesehatan
lingkungan,
g. pemantauan.... 12
g. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga. f.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
g. pemberian
saran dan pertimbangan kepada atasan terkait
bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 28 Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas: a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Olahraga. Pasal 29 Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan
operasional,
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat. Pasal 30 Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan membina,
bahan
perencanaan,
memantau
dan
penyiapan,
mengevaluasi
pelaksanaan,
serta
pelaporan
kegiatan upaya kesehatan keluarga meliputi kesehatan ibu dan anak, balita, anak pra sekolah, usia sekolah, remaja, reproduksi, usia lanjut dan Keluarga Berencana; b. penyiapan bahan perencanaan, penyelenggaraan, membina, memantau
dan
mengevaluasi
serta
pelaporan
kegiatan
peningkatan gizi masyarakat, penanggulangan masalah gizi, kewaspadaan dini masalah gizi, serta pengawasan mutu pangan; c. penyiapan bahan koordinasi
lintas program dan lintas sektor
dalam pelaksanaan upaya kesehatan keluarga dan gizi; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; e. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc
f. pemberian.... 13
f.
pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 31 Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 32 Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan dan pemantauan kegiatan upaya promosi kesehatan seperti penyebarluasan informasi kesehatan, penyuluhan, peningkatan dan pemeliharan kesehatan, pameran, pawai pembangunan dan lain lain; b. penyiapan bahan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan dan
pemantauan
kegiatan
upaya
peningkatan
kesehatan
berbasis masyarakat; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; d. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan f.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 33
Seksi kesehatan
Lingkungan, Kesehatan
Kerja
dan
Olahraga
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi
dan
pelaporan
di
bidang
kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. Pasal....
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc
14
Pasal 34 Seksi kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan dan
pemantauan
kegiatan
upaya
penyehatan
lingkungan
meliputi upaya penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi; b. penyiapan bahan pengawasan kualitas air minum pada depot air minum isi ulang, sumber air minum masyarakat dan air minum di
sarana
pengelolaan
air
minum
milik
swasta
maupun
pemerintah; c. penyiapan bahan penerbitan laik higiene Depot air minum isi ulang; d. penyiapan bahan perencanaan, penyelenggaraan, pemantauan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan upaya kesehatan kerja; e. penyiapan bahan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pemantauan
dan
pelaksanaan
koordinasi
kegiatan
upaya
kesehatan olah raga; f.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang bidang tugasnya; h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan i.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keenam Bidang Pelayanan Kesehatan Pasal 35
Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas
Dinas
Kesehatan
dalam
perumusan
dan
pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional, akreditasi dan pelayanan kesehatan rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan.
Pasal 36....
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc
15
Pasal 36 Bidang
Pelayanan
Kesehatan
dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya; b. pelaksanaan
perumusan
kebijakan
operasional
di
bidang
pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional, akreditasi dan pelayanan kesehatan rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan; c. pelaksanaan
kebijakan
operasional
di
bidang
pelayanan
kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional, akreditasi dan pelayanan kesehatan rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan; d. pelaksanaan
bimbingan
teknis
dan
supervisi
di
bidang
pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional, akreditasi dan pelayanan kesehatan rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan; e. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang tugasnya; f.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang bidang tugasnya; h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan i.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 37
Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas: a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional, dan Akreditasi; b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan c. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pasal 38 Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional, dan Akreditasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan,
evaluasi
dan
pelayanan
kesehatan
primer
dan
pelayanan kesehatan tradisional dan akreditasi. Pasal 39.... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc
16
Pasal 39 Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional, dan Akreditasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang tugasnya; b. penyiapan bahan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan dan pemantauan kegiatan pelayanan kesehatan primer dan penyelenggaraan pelayanan P3K; c. penyiapan bahan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan dan pemantauan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional; penyiapan bahan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan dan pemantauan kegiatan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama
yaitu
puskesmas,
puskesmas
pembantu,
poskesdes/polindes, praktek dokter/dokter gigi, RS kelas D Pratama dan klinik pratama/setara; d. penyiapan bahan penerbitan izin fasilitas
kesehatan tingkat
pertama; e. penyiapan
bahan
penerbitan
izin
pelayanan
kesehatan
tradisional; f.
pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang tugasnya;
g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; h. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; i.
pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
j.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 40
Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan
bimbingan
teknis
dan dan
pelaksanaan supervisi,
kebijakan
pemantauan,
operasional, evaluasi
dan
pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan rujukan.
Pasal 41....
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc
17
Pasal 41 Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan serta anggaran di bidang tugasnya; b. penyiapan bahan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan dan pemantauan kegiatan pelayanan kesehatan rujukan baik milik swasta maupun pemerintah; c. penyiapan bahan penerbitan izin dan klasifikasi Rumah Sakit kelas C dan kelas D dan klinik utama/setara; d. penyiapan
bahan
pelaksanaan
kerjasama
antara
fasilitas
kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah dengan fasilitas kesehatan rujukan; e. penyiapan bahan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pemantauan kegiatan pelayanan Jaminan Kesehatan; f.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
g. penyusunan
pelaporan
dan
pendokumentasian
di
bidang
tugasnya; h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan i.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 42
Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan
operasional,
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Pasal 43 Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan serta anggaran di bidang tugasnya; b. penyiapan bahan perencanaan, penyelenggaan, pelaksanaan koordinasi, peningkatan puskesmas
supervisi,
bimbingan
fasilitas,
sarana
pembantu,
Pos
dan
teknis
prasarana
Kesehatan
laboratorium kesehatan dan gudang farmasi; C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc
kegiatan Desa
upaya
puskesmas, (Poskesdes),
c. penyiapan.... 18
c. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; d. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan f.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keenam Bidang Sumber Daya Kesehatan Pasal 44
Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas
pelaksanaan
Dinas
kebijakan
Kesehatan operasional
dalam di
perumusan
bidang
dan
kefarmasian,
makanan, minuman, alat kesehatan, data dan informasi, serta sumber daya manusia kesehatan. Pasal 45 Bidang Sumber
Daya
Kesehatan
dalam melaksanakan
tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, menyelenggarakan fungsi; a. pelaksanaan
perumusan
kebijakan
operasional
di
bidang
kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; c. pelaksanaan
bimbingan
teknis
dan
supervisi
di
bidang
kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; e. pemberian
saran dan pertimbangan kepada atasan terkait
bidang tugasnya; dan f.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 46
Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas: a. Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman;
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc
b. Seksi .... 19
b. Seksi Alat Kesehatan, Data dan Informasi; dan c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Pasal 47 Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan
di
bidang
pelayanan
kefarmasian,
makanan
dan
minuman. Pasal 48 Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan serta anggaran di bidang tugasnya; b. penyiapan
bahan
perencanaan,
pengadaan,
supervisi
dan
pemantauan kegiatan kefarmasian dan perbekalan kesehatan dinas kesehatan. c. penyiapan bahan penerbitan/pencabutan sertifikat laik sehat, rekomendasi/penerbitan izin/pencabutan izin apotek dan toko obat serta UMOT dan tindak lanjut hasil pengawasannya; d. penyiapan pangan
bahan
pembinaan
dan
pengawasan
keamanan
industri rumah tangga, pasar/tempat jual beli dan
keamanan pangan di sekolah; e. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pangan siap saji, uji sampel, izin iklan dan tindak lanjut hasil pengawasan; f.
penyiapan bahan persiapan
kebutuhan untuk penerbitan/
pencabutan sertifikat produksi makanan dan minuman industri rumah tangga; g. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; h. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan; i.
pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
j.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 49....
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc
20
Pasal 49 Seksi Alat Kesehatan, Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang alat kesehatan, data dan informasi. Pasal 50 Seksi Alat Kesehatan, Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan serta anggaran di bidang tugasnya; b. penyiapan
bahan
perencanaan,
pemantauan, evaluasi dan Puskesmas
dan
pengadaan,
supervisi,
pelaporan alat kesehatan untuk
jaringannya,
laboratorium
kesehatan
dan
sertifikat
alat
gudang farmasi; c. penyiapan
bahan
penerbitan/pencabutan
kesehatan kelas 1 dan PKRT kelas 1; d. penyiapan bahan rekomendasi/ penerbitan izin/pencabutan izin toko alat kesehatan dan optikal serta tindak lanjut hasil pengawasannya; e. penyiapan bahan pengembangan sistem informasi komunikasi kesehatan; f.
penyiapan bahan koordinasi pengembangan sistem informasi kesehatan antar jajaran kesehatan dan Local Areal Network (LAN) dan internet di jajaran Dinas Kesehatan;.
g. penyiapan bahan penghimpunan dan pelaporan data capaian indikator program; h. penyiapan bahan penyusunan profil kesehatan kabupaten; i.
penyiapan
bahan penyusunan laporan program kesehatan
tahunan; j.
penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
k. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; l.
pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan m. pelaksanaan....
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc
21
m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 51 Seksi
Sumber
menyiapkan
Daya
bahan
Manusia
Kesehatan
perumusan
dan
mempunyai
pelaksanaan
tugas
kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi daan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan. Pasal 52 Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang tugasnya; b. penyiapan bahan perencanaan, pengumpulan bahan, analisa dan menyusun kebutuhan sumber daya manusia kesehatan; c. penyiapan
bahan
pelaksanaan
koordinasi
dalam
upaya
peningkatan mutu, kompetensi, dan pendidikan sumber daya manusia kesehatan; d. penyiapan
bahan
pelaksanaan
analisa
kompetensi
dan
kebutuhan pelatihan sumber daya manusia kesehatan baik formal maupun informal; e. penyiapan bahan penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan SDMK sesuai kewenangan dan kebutuhan; f.
penyiapan bahan penerbitan/rekomendasi penerbitan surat izin praktek tenaga kesehatan;
g. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; h. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; i.
pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
j.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasal 53
(1) Pada Organisasi Dinas Kehatan dapat dibentuk UPT sesuai kebutuhan.
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc
(2) Struktur.... 22
(2) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta
tata
kerja UPT sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 54 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 55 (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas Kehatan. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan. BAB IV TATA KERJA Pasal 56 Dalam
melaksanakan
tugasnya,
setiap
pimpinan
dari
unit
organisasi, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi,
integrasi,
dan
sinkronisasi
baik
dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 57....
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc
23
Pasal 57 Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Kehatan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah
yang
diperlukan
sesuai
dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 58 (1) Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Kehatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masingmasing
dan
memberikan
bimbingan
serta
petunjuk
bagi
pelaksanaan tugas bawahan. (2) Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Kehatan wajib mengikuti dan
mematuhi
petunjuk-petunjuk
dan
bertanggung jawab
kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 59 (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 60 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi di bantu kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 61....
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc
24
Pasal 61 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 38 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Kabupaten
Belitung
Tahun
2008
Nomor 26),
(Berita Daerah dicabut
dan
dinyatakan tidak berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 62 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 BUPATI BELITUNG, ttd. SAHANI SALEH Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. KARYADI SAHMINAN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 45 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc
25
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG.
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
BUPATI BELITUNG,
ttd. IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc
ttd. SAHANI SALEH 26
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc
27