BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG

SALINAN

BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang

: bahwa

untuk

melaksanakan

ketentuan

Pasal

4

ayat

(2)

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi

Kepulauan

Bangka

Belitung

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran

Negara

Tahun

2009

Nomor

144,

Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Undang-Undang.... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc

1

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan

Pemerintah

Nomor

18

Tahun

2016

tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016

Nomor

114,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 193); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2016 tentang pedoman teknis pengorganisasian dinas kesehatan

provinsi

dan

kabupaten/kota

(Berita

Negara

Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1502); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun

2016

Nomor

5,

Tambahan

Lembaran

Daerah

Kabupaten Belitung Nomor 24); 11. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN

BUPATI

TENTANG

KEDUDUKAN,

SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG.

C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc

BAB I.... 2

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.

Daerah adalah Kabupaten Belitung.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.

Bupati adalah Bupati Belitung.

4.

Sekretaris

Daerah

adalah

Sekretaris

Daerah

Kabupaten

Belitung. 5.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung.

6.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung.

7.

Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung.

8.

Bidang adalah Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung.

9.

Sub

Bagian

adalah

Sub

Bagian

pada

Dinas

Kesehatan

Kabupaten Belitung. 10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung. 11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung. 12. Kelompok

Jabatan

Fungsional adalah

Kelompok

Jabatan

Fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung. 13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah. BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2....


3

Pasal 2 Dinas

Kesehatan

merupakan

unsur

pelaksana

urusan

pemerintahan di bidang kesehatan yang dipimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 3 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri atas: 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas: 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi; 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan jiwa. d. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas: 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga. e. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas: 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Tradisional dan Akreditasi; 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan 3. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan. f.

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas: 1. Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman; 2. Seksi Alat Kesehatan, Data dan Informasi; dan 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 4....


4

Pasal 4 Struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kewenangan Pasal 5 Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan rujukan UKP tingkat daerah; b. pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Rujukan UKM tingkat daerah; c. penerbitan izin Rumah Sakit kelas C dan kelas D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah; d. penerbitan Izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan; e. perencanaan

dan

pengembangan

sumber

daya

manusia

kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan daerah; f.

penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;

g. penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); h. penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan Peralatan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga; i.

penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga;

j.

pengawasan post market produk makanan-minuman industri rumah tangga; dan

k. pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten,

kelompok

masyarakat,

organisasi

swadaya

masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten.

Bagian....


5

Bagian Kedua Dinas Pasal 6 Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi

kewenangan

daerah

dan

tugas

pembantuan

yang

ditugaskan kepada Daerah. Pasal 7 Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan

kebijakan

di

bidang

kesehatan

masyarakat,

pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan; b. pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

kesehatan

masyarakat,

pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan; d. pelaksanaan

administrasi

dinas

sesuai

dengan

lingkup

tugasnya; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 8 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas Kesehatan. Pasal 9 Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai fungsi: C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc

a. pelaksanaan.... 6

a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaporan; b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang kesehatan; c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset; d. pengelolaan umum dan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan urusan Aparatur Sipil Negara; c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 10 Sekretariat terdiri atas: a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. Pasal 11 Sub

Bagian

Perencanaan

dan

Pelaporan

mempunyai

tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan. Pasal 12 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang tugasnya; b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan kegiatan di bidang kesehatan; c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran serta perubahan anggaran di bidang kesehatan; d. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang kesehatan e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan; f.

penyiapan bahan penyusunan pelaporan kinerja di bidang kesehatan;


g. penyusunan.... 7

g.

penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya.

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 13 Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi keuangan dan aset. Pasal 14 Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan, dan verifikasi keuangan serta aset; b. penyiapan

bahan

penyusunan

pendokumentasian

terhadap

evaluasi,

laporan

dan

pelaksanaan

program

dan

kegiatan; c. pemberian

saran dan pertimbangan kepada atasan terkait

bidang tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 15 Sub

Bagian

melaksanakan

Kepegawaian

dan

Umum

mempunyai

urusan administrasi kepegawaian,

dan

tugas urusan

rumah tangga. Pasal 16 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan; b. penyiapan

bahan

pendokumentasian

penyusunan terhadap

evaluasi,

pelaksanaan

laporan

tugas

di

dan bidang

kepegawaian dan umum; c. pemberian.... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc

8

c. pemberian


bidang tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keempat Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pasal 17 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilens dan imunisasi,

pencegahan

pencegahan

dan

dan

pengendalian

pengendalian

penyakit

penyakit tidak

menular,

menular

dan

kesehatan jiwa. Pasal 18 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi; a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya; b. pelaksanaan surveilens

perumusan

dan

kebijakan

imunisasi,

operasional

pencegahan

dan

di

bidang

pengendalian

penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA); c. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilens dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan

dan

pengendalian

penyakit

tidak

menular,

kesehatan jiwa dan NAPZA; d. pelaksanaan surveilens

bimbingan

dan

teknis

imunisasi,

dan

supervisi

pencegahan

dan

di

bidang

pengendalian

penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan NAPZA; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilens dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan

dan

pengendalian

penyakit

tidak

menular,

kesehatan jiwa dan NAPZA; f.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; g. pemberian....


9

g. pemberian


bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 19 Bidang

Pencegahan

dan

Pengendalian

Penyakit

terdiri

atas:

a. Seksi Surveilans dan Imunisasi; b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa. Pasal 20 Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi. Pasal 21 Seksi

Surveilans

dan

Imunisasi

dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan

bahan

perencanaan,

pengorganisasian

dan

penyelenggaraan kegiatan surveilans epidemiologi, deteksi dini dan penanggulangan kejadian luar biasa penyakit, pelayanan kesehatan haji dan imunisasi; b. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan, monitoring surveilans epidemiologi dan imunisasi; c. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; c. pemberian


bidang tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 22 Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc

Pasal 23.... 10

Pasal 23 Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dan melaksanakan

kegiatan pencegahan dan pengendalian

penyakit menular serta pengendalian vektor penyakit. b. penyiapan

bahan

pengawasan

dan

pengendalian

pencegahan

dan

monitoring

penyakit

kegiatan

menular,

serta

pengendalian vektor penyakit; c. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; d. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; f.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 24

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan

dan

pengendalian

penyakit

tidak

menular

dan

kesehatan jiwa. Pasal 25 Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; b. penyiapan bahan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan masalah kesehatan jiwa dan NAPZA; c. penyiapan bahan pengawasan dan pemantauan kegiatan upaya pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan NAPZA; C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc

d. penyiapan.... 11

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; e. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; f.

pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima Bidang Kesehatan Masyarakat Pasal 26 Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas

Dinas

Kesehatan

dalam

perumusan

dan

pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. Pasal 27 Bidang

Kesehatan

Masyarakat

dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, menyelenggarakan fungsi; a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya; b. perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; c. pelaksanaan

kebijakan

operasional

di

bidang

kesehatan

keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; d. pelaksanaan kesehatan

bimbingan

keluarga,

gizi

teknis

dan

supervisi

masyarakat,

promosi

di

bidang

kesehatan,

pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; e. penguatan kapasitas masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten; f.

pembinaan

pengelolaan

pelayanan

kesehatan kerja dan olahraga;


kesehatan

lingkungan,

g. pemantauan.... 12

g. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga. f.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;

g. pemberian


bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 28 Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas: a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Olahraga. Pasal 29 Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan

operasional,

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat. Pasal 30 Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan membina,

bahan

perencanaan,

memantau

dan

penyiapan,

mengevaluasi

pelaksanaan,

serta

pelaporan

kegiatan upaya kesehatan keluarga meliputi kesehatan ibu dan anak, balita, anak pra sekolah, usia sekolah, remaja, reproduksi, usia lanjut dan Keluarga Berencana; b. penyiapan bahan perencanaan, penyelenggaraan, membina, memantau

dan

mengevaluasi

serta

pelaporan

kegiatan

peningkatan gizi masyarakat, penanggulangan masalah gizi, kewaspadaan dini masalah gizi, serta pengawasan mutu pangan; c. penyiapan bahan koordinasi

lintas program dan lintas sektor

dalam pelaksanaan upaya kesehatan keluarga dan gizi; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; e. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc

f. pemberian.... 13

f.


g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 31 Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan

bahan

perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan

operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 32 Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan dan pemantauan kegiatan upaya promosi kesehatan seperti penyebarluasan informasi kesehatan, penyuluhan, peningkatan dan pemeliharan kesehatan, pameran, pawai pembangunan dan lain lain; b. penyiapan bahan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan dan

pemantauan

kegiatan

upaya

peningkatan

kesehatan

berbasis masyarakat; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; d. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan f.


Seksi kesehatan

Lingkungan, Kesehatan

Kerja

dan

Olahraga

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi

dan

pelaporan

di

bidang

kesehatan

lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. Pasal....


14

Pasal 34 Seksi kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan dan

pemantauan

kegiatan

upaya

penyehatan

lingkungan

meliputi upaya penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi; b. penyiapan bahan pengawasan kualitas air minum pada depot air minum isi ulang, sumber air minum masyarakat dan air minum di

sarana

pengelolaan

air

minum

milik

swasta

maupun

pemerintah; c. penyiapan bahan penerbitan laik higiene Depot air minum isi ulang; d. penyiapan bahan perencanaan, penyelenggaraan, pemantauan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan upaya kesehatan kerja; e. penyiapan bahan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pemantauan

dan

pelaksanaan

koordinasi

kegiatan

upaya

kesehatan olah raga; f.


g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang bidang tugasnya; h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan i.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keenam Bidang Pelayanan Kesehatan Pasal 35

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas

Dinas

Kesehatan

dalam

perumusan

dan

pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional, akreditasi dan pelayanan kesehatan rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 36....


15

Pasal 36 Bidang

Pelayanan

Kesehatan

dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya; b. pelaksanaan

perumusan

kebijakan

operasional

di

bidang

pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional, akreditasi dan pelayanan kesehatan rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan; c. pelaksanaan

kebijakan

operasional

di

bidang

pelayanan

kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional, akreditasi dan pelayanan kesehatan rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan; d. pelaksanaan

bimbingan

teknis

dan

supervisi

di

bidang

pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan tradisional, akreditasi dan pelayanan kesehatan rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan; e. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang tugasnya; f.


g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang bidang tugasnya; h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan i.


Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas: a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional, dan Akreditasi; b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan c. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pasal 38 Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional, dan Akreditasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan,

evaluasi

dan

pelayanan

kesehatan

primer

dan

pelayanan kesehatan tradisional dan akreditasi. Pasal 39.... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc

16

Pasal 39 Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional, dan Akreditasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang tugasnya; b. penyiapan bahan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan dan pemantauan kegiatan pelayanan kesehatan primer dan penyelenggaraan pelayanan P3K; c. penyiapan bahan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan dan pemantauan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional; penyiapan bahan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan dan pemantauan kegiatan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama

yaitu

puskesmas,

puskesmas

pembantu,

poskesdes/polindes, praktek dokter/dokter gigi, RS kelas D Pratama dan klinik pratama/setara; d. penyiapan bahan penerbitan izin fasilitas

kesehatan tingkat

pertama; e. penyiapan

bahan

penerbitan

izin

pelayanan

kesehatan

tradisional; f.

pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang tugasnya;

g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; h. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; i.


j.


Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan

bimbingan

teknis

dan dan

pelaksanaan supervisi,

kebijakan

pemantauan,

operasional, evaluasi

dan

pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan rujukan.

Pasal 41....


17

Pasal 41 Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan serta anggaran di bidang tugasnya; b. penyiapan bahan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan dan pemantauan kegiatan pelayanan kesehatan rujukan baik milik swasta maupun pemerintah; c. penyiapan bahan penerbitan izin dan klasifikasi Rumah Sakit kelas C dan kelas D dan klinik utama/setara; d. penyiapan

bahan

pelaksanaan

kerjasama

antara

fasilitas

kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah dengan fasilitas kesehatan rujukan; e. penyiapan bahan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pemantauan kegiatan pelayanan Jaminan Kesehatan; f.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;

g. penyusunan

pelaporan

dan

pendokumentasian

di

bidang

tugasnya; h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan i.


Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan

operasional,

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Pasal 43 Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan serta anggaran di bidang tugasnya; b. penyiapan bahan perencanaan, penyelenggaan, pelaksanaan koordinasi, peningkatan puskesmas

supervisi,

bimbingan

fasilitas,

sarana

pembantu,

Pos

dan

teknis

prasarana

Kesehatan

laboratorium kesehatan dan gudang farmasi; C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc

kegiatan Desa

upaya

puskesmas, (Poskesdes),

c. penyiapan.... 18

c. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; d. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan f.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keenam Bidang Sumber Daya Kesehatan Pasal 44

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas

pelaksanaan

Dinas

kebijakan

Kesehatan operasional

dalam di

perumusan

bidang

dan

kefarmasian,

makanan, minuman, alat kesehatan, data dan informasi, serta sumber daya manusia kesehatan. Pasal 45 Bidang Sumber

Daya

Kesehatan

dalam melaksanakan

tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, menyelenggarakan fungsi; a. pelaksanaan

perumusan

kebijakan

operasional

di

bidang

kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; c. pelaksanaan

bimbingan

teknis

dan

supervisi

di

bidang

kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; e. pemberian


bidang tugasnya; dan f.


Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas: a. Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman;


b. Seksi .... 19

b. Seksi Alat Kesehatan, Data dan Informasi; dan c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Pasal 47 Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan

di

bidang

pelayanan

kefarmasian,

makanan

dan

minuman. Pasal 48 Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan serta anggaran di bidang tugasnya; b. penyiapan

bahan

perencanaan,

pengadaan,

supervisi

dan

pemantauan kegiatan kefarmasian dan perbekalan kesehatan dinas kesehatan. c. penyiapan bahan penerbitan/pencabutan sertifikat laik sehat, rekomendasi/penerbitan izin/pencabutan izin apotek dan toko obat serta UMOT dan tindak lanjut hasil pengawasannya; d. penyiapan pangan

bahan

pembinaan

dan

pengawasan

keamanan

industri rumah tangga, pasar/tempat jual beli dan

keamanan pangan di sekolah; e. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pangan siap saji, uji sampel, izin iklan dan tindak lanjut hasil pengawasan; f.

penyiapan bahan persiapan

kebutuhan untuk penerbitan/

pencabutan sertifikat produksi makanan dan minuman industri rumah tangga; g. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; h. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan; i.


j.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 49....


20

Pasal 49 Seksi Alat Kesehatan, Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan

bahan

perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan

operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang alat kesehatan, data dan informasi. Pasal 50 Seksi Alat Kesehatan, Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan serta anggaran di bidang tugasnya; b. penyiapan

bahan

perencanaan,

pemantauan, evaluasi dan Puskesmas

dan

pengadaan,

supervisi,

pelaporan alat kesehatan untuk

jaringannya,

laboratorium

kesehatan

dan

sertifikat

alat

gudang farmasi; c. penyiapan

bahan

penerbitan/pencabutan

kesehatan kelas 1 dan PKRT kelas 1; d. penyiapan bahan rekomendasi/ penerbitan izin/pencabutan izin toko alat kesehatan dan optikal serta tindak lanjut hasil pengawasannya; e. penyiapan bahan pengembangan sistem informasi komunikasi kesehatan; f.

penyiapan bahan koordinasi pengembangan sistem informasi kesehatan antar jajaran kesehatan dan Local Areal Network (LAN) dan internet di jajaran Dinas Kesehatan;.

g. penyiapan bahan penghimpunan dan pelaporan data capaian indikator program; h. penyiapan bahan penyusunan profil kesehatan kabupaten; i.

penyiapan

bahan penyusunan laporan program kesehatan

tahunan; j.

penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;

k. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; l.

pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan m. pelaksanaan....


21

m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 51 Seksi

Sumber

menyiapkan

Daya

bahan

Manusia

Kesehatan

perumusan

dan

mempunyai

pelaksanaan

tugas

kebijakan

operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi daan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan. Pasal 52 Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang tugasnya; b. penyiapan bahan perencanaan, pengumpulan bahan, analisa dan menyusun kebutuhan sumber daya manusia kesehatan; c. penyiapan

bahan

pelaksanaan

koordinasi

dalam

upaya

peningkatan mutu, kompetensi, dan pendidikan sumber daya manusia kesehatan; d. penyiapan

bahan

pelaksanaan

analisa

kompetensi

dan

kebutuhan pelatihan sumber daya manusia kesehatan baik formal maupun informal; e. penyiapan bahan penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan SDMK sesuai kewenangan dan kebutuhan; f.

penyiapan bahan penerbitan/rekomendasi penerbitan surat izin praktek tenaga kesehatan;

g. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; h. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; i.


j.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasal 53

(1) Pada Organisasi Dinas Kehatan dapat dibentuk UPT sesuai kebutuhan.


(2) Struktur.... 22

(2) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta

tata

kerja UPT sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 54 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 55 (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas Kehatan. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan. BAB IV TATA KERJA Pasal 56 Dalam

melaksanakan

tugasnya,

setiap

pimpinan

dari

unit

organisasi, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip

koordinasi,

integrasi,

dan

sinkronisasi

baik

dalam

lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 57....


23

Pasal 57 Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Kehatan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil

langkah-langkah

yang

diperlukan

sesuai

dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 58 (1) Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Kehatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masingmasing

dan

memberikan

bimbingan

serta

petunjuk

bagi

pelaksanaan tugas bawahan. (2) Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Kehatan wajib mengikuti dan

mematuhi

petunjuk-petunjuk

dan

bertanggung jawab

kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 59 (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 60 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi di bantu kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 61....


24

Pasal 61 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 38 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Kabupaten

Belitung

Tahun

2008

Nomor 26),

(Berita Daerah dicabut

dan

dinyatakan tidak berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 62 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 BUPATI BELITUNG, ttd. SAHANI SALEH Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. KARYADI SAHMINAN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 45 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc

25

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,

SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI BELITUNG,

ttd. IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\45-PERBUP TUPOKSI DINKES.doc

ttd. SAHANI SALEH 26


27

BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG

Recommend Documents