BERITA UTAMA REGENERASI WIDYAISWARA DI PUSDIKLAT MINERBA

MAJALAH TRI WULAN

BERITA UTAMA

REGENERASI WIDYAISWARA DI PUSDIKLAT MINERBA

TOKOH Dra Retno Setyaningrum, MM PENGEMBANGAN WIDYAISWARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

LIPUTAN KHUSUS FORUM KOMUNIKASI WIDYAISWARA

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MINERAL DAN BATUBARA Jl. Jend Sudirman No. 623 Bandung 40211 Telp. : 022 ‐ 607.6756 Ext. 147 ‐ 129 Fax. : 022.604.6384, 022.603.5506 E‐mail : info@pusdiklat‐minerba.esdm.go.id Website : www.pusdiklat‐minerba.esdm.go.id

EDISI VII | SEPTEMBER 2014

EDITORIAL Daftar isi

Berita Utama Regenerasi Widyaiswara di Pusdiklat Minerba

Penanggung Jawab Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan Batubara

2

Liputan Khusus Forum Komunikasi Widyaiswara

4

Pemimpin Redaksi: Kepala Bidang Program dan Kerjasama

Editor: Rachmat Saleh

Foto Cover:

Tokoh Dra Retno Setyaningrum, MM Pengembangan Widyaiswara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

8

www.eurocontrol.int

Tim Redaksi Wien Evayanti Ibrahim Priyana Hardjawidjaksana Sutrisna Makmun Abdullah Yudiana Hadiyat Ludya Harmayanti Nursafrida Tri Handajani Irma Yanti

Sarana & Prasarana Aplikasi Sipeg Permudah Akses Informasi Pegawai

13

Jejaring Kerjasama The 6th Indonesia-Japan Coal Policy Dialogue (IJCPD) 2014

14

Distribusi Pusdiklat Minerba

Produksi Kreasinergi

Sudut Peluang Bisnis & Investasi di Aitis

20

Alamat Redaksi Telp : 022‐6076756 Fax : 022‐6035506 Pusdiklat Mineral dan Batubara Jl. Jendral Sudirman No 623 Bandung, Indonesia info@pusdiklat‐minerba.esdm.go.id

Forum

23

Galeri

24

Keberhasilan suatu penyelenggaraan diklat ditentukan empat pilar kediklatan. Yaitu keberadaan widyaiswara, program diklat, penyelenggara diklat yang melayani para peserta, dan sarana prasarana kegiatan diklat.

K

eempat pilar ini merupakan kesatuan tak terpisahkan. Namun lebih dari itu, widyaiswara memiliki peran sangat strategis, karena bertugas mendidik, mengajar dan melatih PNS. Artinya, kualitas PNS akan sangat tergantung pada kemampuan widyaiswara dalam merancang dan menyajikan pembelajarannya. Karenanya, widyaiswara memiliki tanggung jawab besar untuk selalu mengembangkan kompetensinya. Peran widyaiswara tidak hanya terbatas pada kemampuan kompetensi yang diajarkan, tapi harus pula berperan sebagai konsultan dalam bentuk implementasi pembelajaran dan program‐program kediklatan. Secara garis besar, profesionalisme widyaiswara tercermin dalam empat aspek

kompetensi, yaitu kompetensi pengelolaan pembelajaran, kompetensi sikap dan perilaku, kompetensi sosial dan kompetensi bidang/substansi. Selain itu, aspek yang tidak kalah pentingnya adalah etika profesi yang menyangkut nilai‐nilai moral atau tatanan kepatutan yang melandasi cara pandang widyaiswara dalam melaksanakan profesionalismenya. Nilai‐nilai moral yang bersifat universal maupun lokal tersebut akan mendorong perilaku seorang widyaiswara untuk selalu menjaga martabat profesi sekaligus kehormatan diri dan lembaganya. Sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya disebutkan bahwa jenjang jabatan widyaiswara terdiri dari Widyaiswara Pertama, Widyaiswara Muda, Widyaiswara Madya dan Widyaiswara Utama. Untuk masing‐masing jenjang tersebut telah ditentukan kompetensi yang dipersyaratkan guna menunjang tugas dan fungsi widyaiswara. Widyaiswara sebagai pelayan dan ujung tombak lembaga diklat harus betul‐betul menguasai materi pembelajaran. Bahkan widyaiswara saat ini dituntut melakukan perubahan dalam pola mengajar dengan cara memanfaatkan teknologi informasi yang maju pesat. Itu sebabnya, lembaga perlu memikirkan tenaga widyaiswara baru dan melakukan regenerasi widyaiswara yang dirasakan masih kurang. Sudah saatnya lembaga mempertimbangkan regenerasi widyaiswara, yang diambil dari staf dan pegawai lain yang potensial.

BERITA UTAMA

edisi ke VII | 2014

S

REGENERASI WIDYAISWARA DI PUSDIKLAT MINERBA Setiap Lembaga Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS (Diklat) tentu menginginkan tersedianya Widyaiswara yang cukup untuk mendukung pelaksanaan Program Diklat di lembaganya. Widyaiswara juga merupakan salah satu unsur dari tenaga kediklatan yang dinilai bagi sertifikasi Lembaga Diklat. Mengingat pengadaan Widyaiswara harus melalui tahapan tertentu, maka kebutuhan tenaga pengajar tersebut idealnya direncanakan secara seksama. 2

Info Pusdiklat Minerba

esuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, disebutkan bahwa jenjang jabatan widyaiswara terdiri dari widyaiswara pertama, widyaiswara muda, widyaiswara madya dan widyaiswara utama. Untuk masing‐masing jenjang tersebut telah ditentukan kompetensi yang dipersyaratkan guna menunjang tugas dan fungsi widyaiswara. Sesuai Peraturan kepala LAN Nomor 9 tahun 2008 tentang Pendoman Penyelenggaraan Diklat Kewidyaswaraan Berjenjang, Widyaiswara Pertama harus memiliki kompetensi dalam rancang bangun kegiatan pembelajaran mulai dari penyusunan GBPP, SAP, bahan diklat sampai teknik evaluasi pembelajaran, menguasai analisis kebutuhan diklat, mampu memberikan pelayanan prima dalam bidang pembelajaran sesuai dengan proses pembelajaran orang dewasa, membuat karya tulis ilmiah dan menguasai teknik evaluasi diklat. Adapun untuk Widyaiswara Muda kompetensi yang dipersyaratkan adalah mampu dalam rancang bangun kegiatan pembelajaran yang diterapkan secara konvensional maupun diklat jarak jauh sesuai dengan prinsip pembelajaran orang dewasa, mampu mengobservasi proses pembelajaran, membuat karya tulis dan mengelola forum ilmiah, serta mampu membimbing praktek kerja lapangan dan penulisan kertas kerja. Sedangkan Widyaiswara Madya harus memiliki kompetensi dalam rancang bangun kurikulum diklat sesuai dengan prinsip andragogis yang diterapkan konvensional maupun diklat jarak jauh, mampu membuat karya tulis dan mengelola forum ilmiah, mampu menilai angka kredit jabatan fungsional widyaiswara, serta

Nilai‐nilai moral yang bersifat universal maupun lokal tersebut akan mendorong perilaku seorang widyaiswara untuk selalu menjaga martabat profesi sekaligus kehormatan diri dan lembaganya dapat membimbing praktek kerja lapangan dan penulisan kertas kerja. Dan untuk Widyaiswara Utama, harus memiliki kompetensi dalam rancang bangun kurikulum melalui analisis mikro kebutuhan diklat sesuai dengan filsafat belajar andragogi yang diterapkan secara konvensional, maupun diklat secara jarak jauh, menerapkan teknik komunikasi interpersonal, merancang penelitian kualitatif, dan perkonsultasian penyelenggaraan diklat dan diharapkan dapat membimbing praktek kerja lapangan dalam segala jenis diklat serta menerapkan teknik observasi dan evaluasi portofolio diklat. Di samping itu, salah satu aspek yang tidak kalah penting adalah etika profesi yang merupakan nilai‐nilai moral atau tatanan kepatutan yang melandasi cara pandang widyaiswara dalam melaksanakan tugas profesionalismenya. Nilai‐ nilai moral yang bersifat universal maupun lokal

tersebut akan mendorong perilaku seorang widyaiswara untuk selalu menjaga martabat profesi sekaligus kehormatan diri dan lembaganya. Kompetensi yang dipersyaratkan tersebut diperoleh melalui diklat widyaiswara berjenjang. Sehingga diklat tersebut menjadi hal yang sangat penting diikuti dalam rangka peningkatan kompetensi menuju widyaiswara profesional. Ada beberapa tahap dalam pengadaan WI. Pertama, Formasi pengadaan Widyaiswara ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Tahap selanjutnya diikutsertakan pada Diklat Cawid, bila lulus kemudian diangkat dalam jabatan WI. Selanjutnya diupayakan peningkatan kompetensi melalui berbagai TOT yang sesuai s p e s i a l i s a s i n y a . Ta h a p s e l a n j u t n y a mensertifikasi Wi sesuai spesialisasinya. Terkait dengan hal ini maka diklat widyaiswara berjenjang dilaksanakan dalam rangka membentuk kompetensi widyaiswara dari aspek metodologi pembelajaran secara komperehensif. Diklat kewidyaiswaraan berjenjang bukan hanya sebagai persyaratan ke n a i ka n j a b ata n , n a m u n d i k l at i n i dilaksanakan unutuk membekali pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang dibutuhkan dalam jabatan widyaiswara. Dengan demikian regenerasi Widyaiswara sesuai kebutuhan di masing‐masing Pusdiklat di lingkungan Badiklat ESDM, khususnya Pusdiklat Mineral dan Batubara, perlu segera direalisasikan, mengingat program – program diklat ke depan memerlukan Widyaiswara yang andal untuk setiap jenjangnya.


3

LIPUTAN KHUSUS

edisi ke VII | 2014

FORUM KOMUNIKASI

WIDYAISWARA Jabatan fungsional widyaiswara semakin berkembang. Widyaiswara juga kian berperan di lingkungan kediklatan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. 4


T

erutama dalam mengantisipasi paradigma baru yang akan menentukan kualitas, wawasan dan profesionalisme widyaiswara untuk menjamin terselenggaranya pelatihan secara proporsional. Mengingat pentingnya kualitas dan profesionalisme Widyaiswara di masa depan, perlu adanya forum komunikasi antara widyaiswara, para pembina dan pejabat struktural serta para penyelenggara Diklat di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber daya Mineral.

Dalam memantapkan jejaring kerja (Networking) antara widyaiswara dengan para pejabat struktural penyelenggara diklat di masing-masing Pusdiklat, perlu dilakukan kajian bersama dalam suatu forum komunikasi, sehingga dapat mempererat kerja sama saling menguntungkan. Untuk mewujudkan jejaring kerja dan komunikasi yang saling memberi dan menerima perkembangan informasi kewidyaiswaraan melalui Presentasi Pembinaan Widyaiswara, maka Badan Diklat ESDM menyelenggarakan “Forum Komunikasi Wid yaiswara Dalam M e n g h a d a p i Ta n t a n g a n U n t u k

Mewujudkan Reformasi Birokrasi ”. Forum Komunikasi Widyaiswara dan Presentasi ini adalah agenda yang disepakati dan dilaksanakan, serta dipimpin langsung Kepala Badan (Kaban) Diklat ESDM, Djadjang Sukarna, pada Juni 2014, bertempat di salah satu hotel di Kota Baru Parahyangan, Padalarang. Tujuan Forum Komunikasi Widyaiswara dan Presentasi Pembinaan Widyaiswara sebagai berikut: • Menyusun dan Menyepakati profil Widyaiswara Badan Diklat ESDM. • Tukar menukar informasi kediklatan melalui pembahasan materi pembinaan dan pengembangan widyaiswara. • Meningkatkan profesionalisme widyaiswara • Mewujudkan jejaring kerja antar widyaiswara

Sasaran Forum Komunikasi Widyaiswara dan Pembinaan Widyaiswara adalah tersusunnya Program Pembinaan dan Pengembangan Widyaiswara Tahun 2014, terwujudnya jejaring kerja dan mempererat kerjasama widyaiswara di lingkungan Badan Diklat Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Forum ini diikuti 50 peserta, yang merupakan pejabat struktural maupun fungsional widyaiswara di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Forum Komunikasi ini dilaksanakan dengan metoda Paparan Materi Bahasan, Diskusi, dan Penutupan. Pelaksanaan forkom ini dipimpin Kaban Diklat secara langsung baik tanya jawab maupun pemecahan masalah. Salah satu contoh materi bahasan yang dipresentasikan adalah Pembinaan dan

Pengembangan Widyaiswara dalam m e n g a h a d a p i Ta n t a n g a n U n t u k mewujudkan Reformasi Birokrasi (pertambangan), Profil Widyaiswara Badan Diklat ESDM, dan langsung pembentukan Tim. Hasil perumusan hasil diskusi antara lain: - Penetapan jam pelajaran (JP) untuk Widyaiswara minimal/bulan. - Penetapan profil widyaiswara Badan Diklat ESDM. - Beberapa tanggapan/masukan dan saran-saran peserta. Forum ditutup oleh Kepala Badan Diklat ESDM dengan didahului pengarahan. “Forkom Widyaiswara diharapkan tidak hanya membahas perolehan angka kredit, tetapi pembinaan dan pengembangan widyaiswara perlu ditingkatkan,” tegasnya.


5

LIPUTAN KHUSUS

edisi ke VII | 2014

DIKLAT PRAJABATAN

GOLONGAN III – KESDM

P

endidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Diklat PNS) merupakan proses “Transformasi kualitas sumber daya manusia aparatur negara” yang menyentuh tiga dimensi utama yaitu spiritual, mental dan fisik. Transformasi diarahkan pada perubahan mutu dari ketiga dimensi tersebut dan ditujukan untuk mencetak sosok aparatur negara yang memiliki jati diri sebagai Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat. Para PNS ini diharapkan memiliki komitmen, integritas dan kemampuan profesional tinggi dalam mengemban tugas dinas kepemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan peran kelembagaan Pegawai Negeri Sipil dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) dalam rangka mewujudkan cita‐cita dan tujuan bernegara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara berperan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk menjalankan peran itu, diperlukan sosok PNS kompeten yang tergambar dari sikap dan perilakunya yang setia dan taat pada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang mengarah kepada upaya peningkatan: 1. Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air. 2. Kompetensi teknis, manajerial, dan /atau kepemimpinannya. 3. Efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggungjawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.

6


Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, antara lain ditetapkan jenis‐ jenis Diklat PNS. Salah satunya Diklat Prajabatan Golongan III yang merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk menjadi PNS Golongan III. Diklat Prajabatan Golongan III dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, di samping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2000, Diklat Prajabatan Golongan III bertujuan: a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi. b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. c. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat. d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik. Sasaran Diklat Prajabatan Golongan III adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi sesuai persyaratan pengangkatan untuk menjadi PNS Golongan III. Kompetensi jabatan PNS adalah kemampuan yang harus dimiliki PNS

berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Sesuai tugas, wewenang dan tanggung jawab PNS dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, standar kompetensi yang perlu dimiliki PNS Golongan III yang merupakan kader pimpinan dalam kepemerintahan yang baik, adalah kemampuan dalam: 1. Menunjukkan komitmen dan integritas moral serta tanggung jawab profesi sebagai PNS. 2. Mewujudkan disiplin dan etos kerja. 3. Menjelaskan pokok‐pokok sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia. 4. Menjelaskan posisi, peran, tugas, fungsi dan kewenangan instansi asal peserta dan organisasi publik pada umumnya. 5. Menganalisis masalah penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia. 6. Menjelaskan ketentuan‐ketentuan kepegawaian berkaitan dengan hak dan kewajiban PNS. 7. Menganalisis masalah wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Mengaplikasikan prinsip‐prinsip budaya organisasi pemerintah. 9. Mengaplikasikan teknik manajemen perkantoran modern di unit kerjanya. 10. Mengaplikasikan prinsip‐prinsip pelayanan prima sesuai dengan bidang tugasnya. 11. Bekerjasama dalam kelompok melalui komunikasi yang saling menghargai.

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14.

Mata Diklat Dinamika Kelompok Pola Pikir (Mind Setting) Pegawai Negeri Sipil Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kepemerintahan yang Baik Manajemen Kepegawaian Negara Etika Organisasi Pemerintah Pelayanan Prima Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Percepatan Pemberantasan Korupsi Manajemen Perkantoran Modern Membangun Kerjasama Tim (Team Building) Komunikasi Yang Efektif Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Program Ko‐Kurikuler: a. Latihan kesegaran jasmani dalam bentuk senam kesegaran jasmani, permainan, olah raga, lari/jogging; b. Baris berbaris; c. Tata Upacara Sipil; d. Pengarahan Program; e. Ceramah Umum/Muatan Teknis Substantif Lembaga; f. Ceramah tentang Kesehatan Mental. JUMLAH

Sesuai standar kompetensi yang diperlukan PNS Golongan III sebagai kader pimpinan dan dengan memperhatikan keragaman instansi asal peserta, maka kurikulum Diklat Prajabatan Golongan III disusun sebagai berikut:

Sesi 4 8 4

Jam Pel. 12 24 12

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

7

21

2 2 2 2 1

6 6 6 6 3

72

216

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Angkatan I sampai Angkatan VI Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diselenggarakan 28 April‐18 Juni 2014.


7

TOKOH

Dra Retno Setyaningrum, MM

edisi ke VII | 2014

Dra. Retno Setyaningrum, MM, aktif membantu kegiatan di Sekretariat dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, hingga masa purna bhakti. Kini beliau memimpin Bidang Organisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di suatu perhimpunan Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI), serta menjadi Sekretaris Dewan Pengarah di Lembaga Sertifikasi Profesi Geologi, Pertambangan dan Panas Bumi (LSP GPPB) yang berkantor di Bandung. Ibu dari Reza Adiprana, ST.MT dan Angga Wicaksono, SE, dan nenek dari 2 cucu Ini masih senang menulis. Berikut wawancara majalah Info Pusdiklat Minerba dengan Ibu Retno.

PENGEMBANGAN WIDYAISWARA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

P

endapat Anda mengenai pengembangan pejabat fungsional Perlu komitmen tinggi untuk membangun birokrasi yang profesional yang menerapkan prinsip‐prinsip tata pemerintahan yang baik. Profesionalisme Widyaiswara? birokrasi jangan hanya dilihat dari segi pengetahuan, juga keterampilan dan sikap Mencermati jalannya pembangunan bangsa dan negara Indonesia dewasa ini, perilaku dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, dibarengi minimal ada empat tantangan besar yang dihadapi yaitu demokratisasi, sifat dan sikap rasional, interaktif, komunikatif, responsif dan transparan serta pelaksanaan otonomi, globalisasi dan krisis multidimensi dengan berbagai keberpihakan terhadap masyarakat. dampak yang sangat komplek. Tantangan itu harus dihadapi secara bersamaan oleh Di samping itu, profesionalisme birokrasi sangat diperlukan untuk meningkatkan citra dan kinerja birokrasi yang hingga kini masih dinilai buruk oleh masyarakat. bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, menurut hemat saya, peran aparatur negara serta warga negara Birokrasi sebaiknya diarahkan untuk memiliki sikap dan perilaku yang berintikan Indonesia, khususnya aparatur pemerintahan, masing‐masing atau secara pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin dan kewibawaan sehinggga bersama‐sama, harus berupaya untuk dapat memberikan kontribusi optimal agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat. dapat segera membawa keluar dari krisis multidimensi. Juga memulihkan Selain komitmen, untuk menuju profesionalisme birokrasi diperlukan transformasi perekonomian dan dapat melaksanakan pembangunan nasional secara arif, pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh tenaga pendidik dan pelatihan profesional. Bukan yang bersifat demokratis, efektif maupun berkeadilan.

8


statis tetapi yang terus menerus dikembangkan, mengingat siklus ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berubah cepat sekali, sehingga penguasaan, penerapan dan pengembangan pengetahuan dan teknologi juga harus terus menerus disesuaikan. Bentuk dan jenis pekerjaan juga kian menuntut standar tinggi sesuai kemajuan pengetahuan dan teknologi, tuntutan kebutuhan masyarakat maupun mutu produk yang dihasilkan baik oleh pemerintah maupun industri. Menurut saya, pengembangan standar baik untuk mutu, produk maupun personel dan berbagai kepentingan sudah banyak dilakukan, namun kesadaran akan pentingnya fungsi standar dan bagaimana memberlakukan secara nasional, masih jauh tertinggal dari standar internasional. Bicara tenaga kependidikan dan pelatihan yang profesional khususnya yang disebut “Widyaiswara”, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor 14 Tahun 2004 “Widyaiswara adalah jabatan fungsional yang mempunyai lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah. Sementara pendidikan dan pelatihan merupakan proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah adalah satuan unit organisasi pada Kementerian, Nonkementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara dan Perangkat Daerah yang bertugas melakukan pengelolaan pendidikan dan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Apabila dikaitkan dengan arah dan tujuan professionalisme birokrasi, maka sudah sewajarnya tenaga kependidikan dan pelatihan “Widyaiswara” selalu dikembangkan agar mampu memenuhi tuntutan pengembangan pendidikan dan pelatihan yang menjadi media transformasi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku. Disadari atau tidak mengembangkan “Widyaiswara” sama dengan meningkatkan partisipasi bahkan sama dengan memberdayakan 'Widyaiswara” yang tentunya memerlukan beberapa prasyarat/ kondisi yang kondusif. Apabila ditanya prasyarat/kondisi yang kondusif yang bagaimana, menurut hemat saya perlu adanya kondisi untuk mengembangkan, pemberian kesempatan untuk semakin berkembang, pemberian perlindungan agar hasil pengembangan semakin meningkat, peningkatan kemampuan untuk semakin berkembang dan perlunya fungsi pimpinan yang optimal. Pendapat Anda mengenai pengembangan Widyaiswara di Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral? Untuk menjelaskan bagaimana pengembangan “Widyaiswara” pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, saya mencoba mencermati hal‐hal terkait dengan kesiapan atau ketidaksiapan pemenuhan prasyarat/kondisi yang kondusif dimaksud. Mengingat bahwa instansi pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah Lembaga Administrasi Negara, maka Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan institusi pengguna Jabatan Fungsional Widyaiswara. Dalam hal ini tidak berarti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hanya menggunakan saja jabatan fungsional Widyaiswara tersebut, tetapi secara internal tetap memiliki kewajiban membina dan mengembangkan baik secara

administratif maupun teknis lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang Widyaiswara sesuai dengan kebutuhan institusi bahkan pengembangan Widyaiswara secara individual atau sebagai pelaku organisasi. Widyaiswara dari jenjang pertama, muda, madya dan utama merupakan jabatan karier Pegawai Negeri Sipil, maka kondisi yang dipersiapkan untuk mengembangkan telah dimulai dari pengadaan dan pengangkatannya yang disesuaikan dengan perencanaan kebutuhan formasi jumlah, kualifikasi pendidikan, jenjang /profesi/kompetensi jabatan dan melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau mutasi diagonal/alih jabatan (dari jabatan struktural ke jabatan fungsional atau antar jabatan fungsional) serta ditempatkan pada Satuan Unit Organisasi yang melaksanakan tugas pendidikan dan pelatihan bidang energi dan sumber daya mineral yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya kepada Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral ditugaskan untuk memenuhi dan mempersiapkan prasyarat/kondisi untuk memberikan kesempatan bagi Widyaiswara semakin berkembang, antara lain melalui penyusunan dan penyelenggaraan program dan kegiatan pendidikan dan dan pelatihan pra jabatan dan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota. Widyaiswara juga berkewajiban mendidik dan melatih tenaga teknik sektor energi dan sumber daya mineral pada Industri, namun hal ini seolah‐olah menjadi keluar dari ketentuan Lembaga Administrasi Negara. Untuk memberikan kesempatan pengembangannya, Widyaiswara diberikan peluang pemagangan di industri yang mengelola sektor energi dan sumber daya mineral. Kesempatan utama diberikan melalui penyelenggaraan menyeluruh tentang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang Widyaiswara, forum komunikasi/seminar baik antar Widyaiswara atau dengan Stakeholders atau menyertakan ke Lembaga Administrasi Negara dan forum kerjasama yang dibangun, misalnya dengan institusi pemerintah seperti Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri maupun dengan lembaga independen seperti Lembaga Sertifikasi Profesi yang dapat memberikan lisensi suatu Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan menjadi Tempat Uji Kompetensi. Sedangkan upaya untuk memberikan perlindungan agar hasil pengembangan Widyaiswara semakin meningkat, antara lain upaya mengurangi tantangan pada kondisi yang dipersiapkan untuk mengembangkan, misalnya di internal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sulit untuk mendapatkan formasi Widyaiswara, belum adanya jaminan bahwa Widyaiswara merupakan karier definitif dengan mobilitas jabatan yang terencana sesuai kebutuhan, bukan sekadar jabatan alternatif serta belum ada otoritas wewenang penuh kepada Badan Pendidikan dan pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pelaksana dan penyelenggara pendidikan dan pelatihan ataupun bimbingan teknis baik untuk pengembangan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Daerah/Tenaga Teknik sektor energi dan sumber daya mineral. Selama ini pendidikan dan pelatihan teknis untuk pengembangan sumber daya manusia tenaga teknik dilaksanakan dan dipayungi kerjasama dengan industri


9

TOKOH

edisi ke VII | 2014

serta menggunakan skema pendanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak tetapi menjadi hambatan tersendiri untuk peningkatan pengembangan kualitas Widyaiswara di Lembaga Administrasi Negara. Bagaimana meningkatkan kemampuan serta kualitas Widyaiswara untuk semakin berkembang, dilakukan dengan memberikan peluang bagi Widyaiswara secara perorangan dan juga sebagai pelaku organisasi secara berkelompok serta kepada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkaatkan kemampuan dan mengembangkan kualitasnya melalui program dan kegiatan pendidikan formal dengan skema tugas belajar dalam/luar negeri, belajar mandiri, maupun pemenuhan sertifikasi kompetensi. Sepengetahuan saya, tidak hanya melalui pendidikan formal saja tetapi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan berusaha menyesuaikan dengan tuntutan lingkungan strategis eksternal yang berkembang disesuaikan dengan kebutuhan “stakeholders” juga kebutuhan pasar, seperti menyelenggarakan pedidikan dan pelatihan teknis yang berbasis kompetensi jabatan menggunakan pola link dan match maupun tailor made bahkan pendidikan dan pelatihan yang mampu menciptakan daya saing dan kemandirian bangsa. Fungsi pimpinan yang optimal diwujudkan dalam bentuk kebijakan/regulasi, standardisasi, pengawasan, bimbingan teknis/konsultatif. Saya mencermati bahwa kualitas dan keberhasilan pendidikan dan pelatihan didukung oleh prosesnya itu sendiri yang dimulai dari sebelum, saat pelaksanaan dan setelah pendidikan dan pelatihan, sehinggga tidak dapat sepenuhnya diserahkan hanya kepada Widyaiswara tetapi harus didukung dari fungsi pimpinan yang diharapkan optimal maupun dari peserta. Optimalisasi fungsi pimpinan, dibutuhkan sebagai dukungan awal dengan cara bertemu peserta untuk menginformasikan tujuan dan apa yang diharapkan dari peserta setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Fungsi pimpinan yang berupa dukungan dan pemberian motivasi dibutuhkan pada saat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta setelah selesai melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibutuhkan dukungan fungsi pimpinan guna memperoleh tanggapan, apa yang dapat diimplementasikan di tempat bekerja dan dukungan apa dari pimpinan yang diharapkan oleh peserta pendidikan dan pelatiahan. Berbicara pengertian Stakeholders pada dasarnya tidak hanya Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral saja, tetapi juga terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, juga untuk sumber daya manusia aparatur perekonomian di Industri serta Asosiasi, Akademisi atau bahkan Masyarakat Bagaimana mengembangkan kualitas widyaiswara dan apa alasannya? Untuk menjawab pengembangan Widyaiswara dari sisi kualitas dan alasannya, saya perlu menyandingkan antara penyiapan pemenuhan prasyarat/kondisi yang kondusif dan tantangan yang ada dalam pengembangan Widyaiswara dengan penerapan 6 (enam) pilar kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan sektor energi

10 Info Pusdiklat Minerba

dan sumber daya mineral yang diajarkan oleh Prof, DR, Surna Tjahya Djayadiningrat (almarhum) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral yang pertama. Mengapa demikian? Karena kebijakan teknis tersebut sangat luwes dan dapat dijabarkan lebih lanjut guna menentukan program dan kegiatan yang antara lain untuk mengembangkan kualitas Widyaiswara. Pilar Pertama, kebijakan penguatan kelembagaan pendidikan dan pelatihan dengan arah terwujudnya Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang terakreditasi. Untuk mendapatkan akreditasi, terhadap Lembaga Pendidikan dan Pelatihan perlu dilakukan kegiatan penilaian kelayakan yang salah satu unsurnya adalah penilaian tentang kualitas dan jumlah penyelenggaraan jenis, jenjang dan lulusan serta kualitas Widyaiswara yang menangani pendidikan dan pelatihan. Pilar Kedua, kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara maupun Widyaiswara yang berbasis kompetensi. Bagi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang terakreditasi sudah pasti memerlukan sumber daya manusia penyelenggara dan khususnya Widyaiswara yang memiliki kualitas yang ditandai dengan pendidikan formal, jumlah dan kualitas Widyaiswara yang memadai dilengkapi pendidikan dan pelatihan, sertifikasi maupun pengalaman serta adanya dokumen tentang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang Widyaiswara yang sesuai atau seimbang dengan jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan. Pilar Ketiga, kebijakan teknis yang berupa legislasi /regulasi pendidikan dan pelatihan dan perangkat pendidikan dan pelatiahan yang berupa standar kurikulum, Garis‐Garis besar Program Pembelajaran, Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat, Satuan Acara Pembelajaran, Rencana Pembelajaran, Bahan Ajar, Modul, Metoda dan/atau Pedoman Pelaksanaan yang disesuaikan dengan standar kompetensi maupun dengan tujuan pendidikan dan pelatihan itu sendiri. Hal ini sudah pasti merupakan tuntutan dan sekaligus alat untuk mengembangkan kualitas Widyaiswara. Pilar Keempat, kebijakan memenuhi sarana dan prasarana penunjang pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Untuk mewujudkan sarana dan prasarana pendukung pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dibutuhkan sumber

daya manusia pengelola dan kualitas Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada pilar kedua bahkan yang memiliki visi dan mampu mengembangkan misi ke depan dari sisi kualitas pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan sarana dan prasana untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas Widyaiswara serta eksistensi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan. Pilar Kelima, kebijakan meningkatkan jejaring, kerjasama dan promosi pendidikan dan pelatihan dengan stakeholders dalam/luar negeri menjadi wahana yang diharapkan efektif dan efisien untuk mengembangkan wawasan, komunikasi sosial, potensi diri sebagai bekal kepercayaan diri masing‐masing Widyaiswara, menambah ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada akhirnya akan tercipta sosok Widyaiswara yang berkualitas. Pilar Keenam, kebijakan pengelolaan sistem informasi pendidikan dan pelatihan berbasis elektronik, merupakan bentuk kemudahan, kecepatan dan kualitas pelayanan kepada stakeholders, yang diharapkan setiap Widyaiswara mampu secara mandiri menguasai hal tersebut. Sangat dimengerti pada era globalisasi saai ini, arus informasi sangat cepat dan tidak berbatas sehinggga penguasaan informasi elektronik sangat membantu perolehan informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dari sumber manapun. Dengan demikian, memanfaatkan informasi elektronik tersebut, sebenarnya sama dengan mengembangkan kualitas Widyaiswara yang dilakukan secara mandiri. Unsur‐unsur apa saja yang perlu pengembangan kualitas? Untuk menjawab unsur yang perlu dikembangkan kualitasnya saya konsisten menyandingkan antara prasyarat/kondisi yang kondusif dengan 6 (enam) pilar kebijakan pendidikan dan pelatihan, di mana pada akhirnya prasyarat/kondisi yang kondusif juga harus berada di dalam 6 (enam) pilar kebijakan pendidikan dan pelatihan dimaksud. Namun demikian, perlu dicari kesenjangan pada unsur yang ada yang sangat signifikan menjadi penghambat pengembangan Widyaiswara apabila unsur itu sendiri tidak dikembangkan kualitasnya. Pada organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, menganut model struktur gabungan dalam arti di bawah kendali pimpinan, terdapat struktur lini yang melaksanakan tugas fungsi struktural dengan menerapkan kaidah manajemen dan struktur staf yang melaksanakan tugas dan fungsi membantu pimpinan dan juga terdapat struktur sarang tawon yang menjadi wadah “Kelompok Pejabat Fungsional” yang secara profesional melaksanakan tugas dan fungsi fungsional organisasi/lembaga. Dalam model struktur demikian, unsur prosedur kerja dan tata hubungan kerja perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban program dan kegiatan serta koordinasi vertikal, horizontal dan diagonal apabila tidak dilaksanakan secara harmonis akan berakibat pada ketidaklancaran pelaksanaan tugas dan fungsi antar pelaku organisasi. bahkan sering muncul persepsi adanya perbedaan kelas antara pejabat struktural dan fungsional. Hal yang sering terlupakan juga karena permasalahan yang harus diurus oleh organisasi/lembaga sangat banyak, maka unsur prioritas dan prosentase program dan kegiatan yang menjamin keberlangsungan pengembangan Widyaiswara terkadang tidak proporsional.

Pengembangan unsur potensi diri yang merupakan bagian dari pengembangan kualitas Widyaiswara hampir tidak terpikirkan oleh diri Widyaiswara sebagai pribadi, karena beban tertumpu pada harus memperoleh angka kredit dari pelaksanaan kegiatannya. Di samping itu, pengaruh yang mendesak dari lingkungan strategis eksternal kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, membawa dampak yang signifikan kepada organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral dengan seluruh jajaran di bawahnya, antara lain sejak ditetapkan kebijakan zero/minus growth secara nasional, hampir sampai dengan tahun 2013, perolehan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil sangat sedikit sehingga terjadi kesenjangan unsur komposisi jumlah dan kualitas Widyaiswara yang tidak memadai. Berkaitan dengan implementasi Undang‐Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebenarnya pendidikan dan pelatihan tenaga teknik sektor energi dan sumber daya mineral termasuk yang diwajibkan untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai yang bertanggung jawab secara teknis di sektornya, tetapi sampai dengan saat ini implementasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional belum dapat terwujud, sehingga unsur pengembangan tenaga teknik sektor energi dan sumber daya mineral belum dapat optimal. Reformasi birokrasi menuntut Widyaiswara meningkatkan kualitas dan profesionalisme antara lain unsur pemenuhan jam pelajaran minimal yang menjadi ukuran dari capaian kinerja dan profesionalisme, unsur sertifikasi yang sudah tentu memuat pemenuhan standar kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku) dan sekaligus uji kompetensi bagi seorang Widyaiswara. Perkembangan lingkungan strategis internal seperti kebijakan pelaksanaan sektor energi dan sumber daya mineral yang dituangkan dalam Undang ‐Undang dan peraturan turunannya (minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, energi, panas bumi, mineral dan batu bara, sumber daya air) menjadi tuntutan tersendiri untuk mengembangkan unsur kemampuan dan pemahaman tentang kebijakan dan pengelolaarinya bagi Widyaiswara. Saya selalu berpikir bahwa organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral tidak akan eksis, apabila hanya mengerjakan hal yang sifatnya rutinitas pendidikan dan pelatihan saja. Untuk itu, unsur penyiapan perangkat kebijakan/regulasi pendidikan dan pelatihan internal sektor energi dan sumber daya mineral juga harus ada dan dikembangkan kualitasnya dan tentunya harus tetap mengacu kepada ketentuan kebijakan/regulasi nasional yang berlaku. Artinya tidak boleh bertentangan atau bahkan menyimpang. Kebijakan/regulasi pendidikan dan pelatihan minimal memuat tata hubungan kerja lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang pendidikan dan pelatihan antarunit organisasi/lembaga di lingkungan internal dan /atau eksternal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan sektor energi dan sumber daya mineral. Unsur pengembangan jejaring, kerjasama dan promosi pendidikan dan pelatihan perlu juga dikembangkan kualitasnya baik dengan stakeholders dalam maupun luar negeri, karena dengan kerjasama dapat menjadi wahana untuk megembangkan kualitas Widyaswara minimal untuk potensi dirinya maupun


11

SARANA DAN PRASARANA

sebagai pelaku organisasi. Sepanjang komitmen kita untuk mendukung pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, maka pengembangan kualitas unsur sarana dan prasarana harus dilakukan dengan menerapkan sistem manajemen mutu dalam pengelolaannya. Unsur sistem informasi pendidikan dan pelatihan juga perlu dikembangkan kualitas pengelolaannya sebagai bagian dari pelayanan pendidikan dan pelatihan kepada stakeholders maupun publik. Bagaimana cara mengembangkan kualitas Widyaiswara? • Mengusulkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memberikan otoritas wewenang penuh kepada Badan Pendidikan dan pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pelaksana dan penyelenggara pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan Jabatan (Pimpinan III dan IV) sesuai akreditasi Lembaga Administrasi Negara, pendidikan dan pelatihan Teknis, Fungsional Tertentu dibawah binaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kader Pimpinan, baik untuk pengembangan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan Tenaga Teknik pengelola sektor energi dan sumber daya mineral serta Masyarakat. • Memberikan pemahaman internal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Lembaga Administrasi Negara bahwa pengembangan sumber daya manusia tenaga teknik sektor energi dan sumber daya mineral melalui pendidikan dan pelatihan menjadi tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, berdasar Undang‐Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. • Menjadikan jabatan fungsional termasuk Widyaiswara agar menjadi karier definitif bukan lagi jabatan pilihan, pengadaan dan pengangkatannya di samping dari formasi Calon Pegawai negeri Sipil diusulkan dibahas pada Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat) Tingkat Kemententerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tingkat Unit Organisasi Eselon I sesuai jenjang jabatannya. • Melaksanakan perangkat kebijakan/regulasi pendidikan dan pelatihan yang sudah ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (BB. Nomor 5 Sub Bidang Diklat/10 Kewenangan Bidang Diklat), Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral juga Nota Kesepahaman Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Kementerian Dalam Negeri Nomor 4848/05/MEM.S/2011 dan Nomor 540624 Tahun 2011. Ditindaklanjuti Perjanjian Kerjasama Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian


•

•

•

•

•

•

•

Energi dan Sumber Daya dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Pj/05.01/BDL/2011 dan Nomor 119/5.600/Diklat. Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral menyusun Pedoman Tata Hubungan Kerja dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Wewenang Struktural dan Fungsional dengan batasan yang jelas. Penyusunan Rencana Kegiatan Pelatihan Tahunan yang memuat Jumlah dan Pendidikan Formal Widyaiswara sesuai dengan Kelompok Keahlian, Jenis, Jenjang dan Jampel Pendidikan dan Pelatihan minimal mengacu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur.dan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/74.04/BDL/2014 tentang Jam Pelajaran Minimal Bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara Di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral. Widyaiswara diwajibkan memiliki sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan standar kompetensi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara, Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Widyaiswara. Berpedoman Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara dimaksud, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral perlu menyusun “Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis” yang dapat diberlakukan standar pada Pusat dan Balai Pendidikan dan Pelatihan di bawahnya. Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan Forum Komunikasi / Bimbingan Teknis untuk Pengembangan Potensi Diri Widyaiswara. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis untuk Widyaiswara dengan materi substansi khusus Kebijakan/regulasi sektor energi dan sumber daya mineral. Mengoptimalisasikan pembinaan dan pengembangan administrasi dan teknis sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, pemberian peluang lain seperti Tugas Belajar maupun melalui efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kerjasama dalam/luar negeri. serta penyiapan perangkat pendidikan dan pelatihan khususnya mendorong untuk melakukan penulisan hasil penelitian bidang pendidikan dan pelatihan.

Modul diklat memiliki peranan penting bagi peserta diklat dalam membantu mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan materi pembelajaran yang disampaikan oleh tenaga pengajar. Penerbitan dan penyempurnaan modul harus terus dilakukan dengan mengakomodasi kebutuhan untuk melahirkan sumber daya yang profesional dan kompeten di bidangnya.

P

entingnya sebuah modul diklat sebagai salah satu alat bantu dalam proses belajar mengajar disadari oleh pihak‐pihak terkait penyelenggaraan diklat. Modul diklat memiliki karakteristik yang khas yang membuatnya berbeda dengan buku‐buku teks bagi para mahasiswa di perguruan tinggi. Sebuah modul harus mampu “berdialog” dengan pembacanya. Idealnya, modul diklat harus dapat menggantikan peran fasilitator dalam menyampaikan substansi materi diklat. Karenanya, modul diklat selalu identik dengan penyelenggaraan diklat. Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap (KSA) bagi aparatur maupun tenaga industri di sub sektor pertambangan mineral dan batubara, pemerintah melaksanakan program pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk semua bidang pekerjaan di sub sektor pertambangan mineral dan batubara. Pelaksanaan program diklat tersebut perlu didukung dengan ketersediaan materi ajar yang berupa modul diklat. Sejalan dengan upaya mewujudkan Inspektur Tambang yang profesional melalui jalur pendidikan dan pelatihan, maka pengembangan diklat teknis khususnya diklat Inspektur Tambang Pertama terus dilakukan ke arah diklat berbasis kompetensi. Salah satu upaya pembinaan yang telah ditempuh adalah melalui penerbitan dan penyempurnaan modul yang sesuai dengan standar kompetensi Inspektur Tambang Pertama. Keberadaan modul diklat Inspektur Tambang Pertama ini memiliki nilai strategis karena menjadi acuan dalam proses pembelajaran, sehingga standarisasi penyelenggaraan diklat dapat diwujudkan. Oleh karena itu, modul ini dapat membantu widyaiswara

edisi ke VII | 2014

PENTINGNYA PENYEMPURNAAN MODUL DIKLAT atau fasilitator dalam mendesain pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta diklat, membantu pengelola dan penyelenggara dalam penyelenggaraan diklat, dan membantu peserta dalam mengikuti proses pembelajaran. Disadari bahwa perkembangan lingkungan strategis berlangsung lebih cepat khususnya terhadap dinamika peraturan perundangan yang diterbitkan dalam rangka pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, maka kualitas modul terutama kesesuaian isi dengan kebijakan yang berkembang perlu terus dipantau dan disesuaikan manakala terdapat hal‐hal yang sudah tidak relevan lagi. Sehubungan dengan hal ini, modul ini dapat pula dipandang sebagai materi minimal diklat yang harus dikuasai peserta diklat, dalam artian bahwa modul ini masih dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan/kondisi yang ada. Dalam rangka menjaga kualitas modul ini, peranan widyaiswara atau fasilitator termasuk peserta diklat sangat kami harapkan. Widyaiswara atau fasilitator dapat melakukan penyesuaian dan pengembangan terhadap isi modul, sedangkan peserta diklat dapat memperluas bacaan yang relevan dengan modul ini dan kondisi aktual yang ditemukan di lapangan, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dinamis, interaktif dan aktual. Keseluruhan modul diklat berisi 5 bab, dengan masing‐ masing bab dilengkapi dengan pertanyaan untuk peserta, sehingga mengharuskan peserta untuk benar‐ bener membaca setiap bab modulnya. Bab I dimulai dengan pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang mengenai kegiatan inspeksi tambang secara umum. Modul ini disusun sebagai bahan pendidikan dan pelatihan calon inspektur tambang pertama dan referensi bagi peserta pendidikan dan pelatihan dalam kegiatan inspeksi tambang nantinya. Tujuan pembelajaran dengan modul ini diharapkan peserta dapat memahami tujuan persiapan dan peralatan inspeksi tambang mineral dan batubara, selain itu peserta diharapkan mampu menerapkan teknis persiapan dan peralatan inspeksi tambang mineral dan batubara sesuai dinamika situasi dan kondisi yang akan dihadapi di lapangan, juga dapat

meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan kegiatan inspeksi tambang mineral dan batubara. Materi pokok yang akan membahas mengenai persiapan dan peralatan inspeksi tambang dan batubara dan sub materi pokok akan membahas mengenai keseluruhan materi seperti dasar hukum, tahapan kegiatan usaha pertambangan, tujuan inspeksi, hingga koordinasi dan persiapan peralatan. Bab kedua modul akan membahas dasar hukum dari p e l a ks a n a a n p e n ga wa s a n ke g i ata n u s a h a pertambangan mineral dan batubara, di bab ini peserta diharapkan dapat mengetahui dan menjelaskan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Di bab ini juga dilengkapi dengan latihan pertanyaan, sehingga peserta harus bisa menjawab 2 pertanyaan yang ada, tidak hanya secara perorangan tetapi juga secara kelompok dengan melakukan diskusi kelompok. Bab ketiga membahas semua aspek pengawasan dan pelaksanaan pengawasan usaha pertambangan. Peserta diharapkan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, aspek pengawasan dan pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan oleh inspektur tambang. disini juga akan dijelaskan pengertian/definisi dari usaha pertambangan itu apa, penyelidikan umum itu apa, eksplorasi itu apa, hingga akhirnya kegiatan pasca tambang yang seharusnya dilakukan seperti apa. Bab keempat lebih mengenai inspeksi tambangnya itu sendiri. Peserta harus dapat menjelaskan tujuan inspeksi tambang, tahapan‐tahapan inspeksi tambang, dan penyiapan peralatan dan peralatan inspeksi tambang. Tujuan pelaksanaan inspeksi tambang akan dijelaskan di bab ini juga, Bab terakhir berisi kesimpulan dari keseluruhan modul, serta adanya tindak lanjut yang merupakan tahap akhir dari keseluruhan kegiatan inspeksi tambang. dengan membaca modul persiapan peralatan inspeksi ini peserta diklat dapat memahami persiapan apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan inspeksi. Sehingga kegiatan inspeksi dapat berjalan dengan baik dan lancar.


13

JEJARING KERJASAMA

edisi ke VII | 2014

THE 6th INDONESIA-JAPAN COAL POLICY DIALOGUE

(IJCPD) 2014 Kerjasama Jepang‐Indonesia di bidang batubara telah dilakukan selama bertahun‐tahun. Secara khusus, Dialog Kebijakan Batubara Indonesia‐Jepang (IJCPD) telah terselenggara sejak 2009. Tujuannya, memperkuat dan mengembangkan hubungan antara Jepang‐Indonesia di bidang batubara. Tahun ini, IJCPD diselenggarakan di Jakarta pada 18 Juni 2014.

I

ndonesia memiliki peran strategis bagi Jepang. Sebagai pemasok batubara kedua terbesar Jepang, Indonesia bertindak sebagai 'power utilities' bagi Jepang yang merupakan importir batubara terbesar kedua di dunia dengan jumlah impor sekitar 20% dari total impor batubara dunia. Selama lebih dari satu dekade, terdapat peningkatan dramatis dalam ekspor batu bara dari Indonesia ke Jepang. Hal ini menunjukkan pentingnya kemitraan strategis antara kedua negara untuk memastikan pasokan batubara yang stabil. Untuk memperkuat hubungan kerjasama antara kedua negara di bidang batubara, IJCP kembali digelar. Kali ini, delegasi Indonesia dipimpin Edi Prasodjo, Direktur Pengusahaan Batu Bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan


berbagai lembaga; Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ESDM, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Badan Geologi ESDM, Badan Diklat ESDM, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Indonesia Asosiasi Pertambangan Batubara, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan PT Bukit Asam (PTBA). Delegasi Jepang dipimpin Katsuhisa Shimakura, Direktur Kebijakan Batubara, Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri (METI). Delegasi Jepang juga terdiri dari perwakilan berbagai lembaga; Divisi Batubara METI, Jepang Minyak, Gas dan Logam National Corporation (JOGMEC), Energi Baru dan Teknologi Industri Development Organization (NEDO), Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), dan Jepang Coal Energy Center (JCOAL). Sekitar 43 perwakilan dari kedua negara menghadiri dialog yang dibuka oleh R. Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM. Peserta membahas kerjasama ke depan antara kedua negara di bidang batubara dan melaporkan kebijakan batubara terbaru untuk mengamankan pasokan dan permintaan batubara. Berikut, sejumlah poin penting hasil pembahasan dalam IJCPD. Kebijakan Batubara Kebijakan batubara termasuk produksi batubara dan ekspor serta arah kebijakan di Indonesia dan kebijakan masa depan untuk Mine Mouth Development, Coal Main Port for Export, Role of Surveyor Witness, Coal Production Control, kebutuhan prioritas batubara untuk dalam negeri, dan royalti untuk IUP. Jepang melaporkan rencana energi strategis baru dan

kerjasama strategis kebijakan batubara dan menyatakan keprihatinan untuk mengamankan pasokan batubara dari Indonesia. Kedua negara menegaskan kembali pentingnya hubungan perdagangan dan investasi untuk batubara. Jepang menyatakan keprihatinan tentang situasi saat ini sekitar pembangkit berbahan bakar batubara‐ kekuatan baru (tindakan worldwide untuk menahan pembiayaan publik pembangkit listrik baru berbahan bakar batubara yang disebabkan oleh AS). Indonesia berbagi kepedulian dan menyatakan dukungan bagi sikap Jepang terhadap aksi ini. Kedua negara berbagi kebutuhan kerjasama tentang masalah ini dalam forum internasional seperti ASEAN, G20. Indonesia mengungkapkan keinginan untuk mengembangkan infrastruktur batu bara, tetapi menghadapi beberapa kesulitan dalam pendanaan. Pengembangan Sumber Daya Batu Bara Mayoritas sumber daya batubara dan cadangan di Indonesia berada di hutan. Sekitar 92% dari produksi batubara di Indonesia berasal dari Kalimantan. Sementara itu potensi batubara di Sumatera dan daerah lain di Indonesia tetap asri. Badan Geologi Indonesia telah melakukan studi tentang cadangan batubara di Sumatera dan mengusulkan beberapa kesempatan studi bersama dengan Jepang terkait deep seated coal reserve. Diharapkan ketika proyek te rs e b u t d i re a l i s a s i ka n , a ka n m e n d u ku n g pembangunan batu bara nasional. Jepang melaporkan kemajuan proyek Clean‐Coal Town yang bertujuan untuk membuat masterplan untuk

mewujudkan low carbon dan resource recycling coal mining district. Jepang dan Indonesia menegaskan kembali pentingnya perdagangan dan kemitraan investasi. Selain itu, untuk menjaga hubungan baik, Jepang menyatakan keprihatinannya tentang pengaruh pengendalian produksi batubara pada ekspor ke Jepang dan meminta perbaikan infrastruktur mengenai pengembangan tambang batubara dan perbaikan lingkungan investasi batubara. Kedua negara sepakat untuk melanjutkan dengan penandatanganan Arrangement tentang Pembangunan Clean Coal Town (CCT)di Sumatera Selatan. Namun Jepang saat ini tidak memiliki niat untuk deep seated coal exploration sebagai feed stock untuk CCT yang telah dipenuhi oleh tambang batu bara (tambang terbuka) yang ada. Pengembangan Teknologi Kebijakan penelitian dan pengembangan batubara dan proyek yang sedang dilakukan serta mengusulkan kerjasama penelitian di bawah MOU untuk pengembangan batubara peringkat rendah di Indonesia. Pertukaran pengetahuan dan praktik antara kedua negara juga diharapkan pada bidang ini untuk mengamankan pasokan batubara dalam jangka panjang. Indonesia telah mengembangkan UBC dan CWM demo plant dan mencoba untuk komersialisasi. Koordinasi dengan instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Minyak dan Gas diperlukan untuk lebih mengembangkan demo plant. Jepang melaporkan kemajuan proyek bersama pada "High Water Mengobati Coal Slurry (bubur)", "Coke‐

Making", "Steam Tabung Dryer (STD)", hasil studi kelayakan tentang "circulation fluidized power plant (CFB)" , High‐efisiensi dan Envionmentally‐compliant USC Coal‐fired Power Plant melalui Penggantian di area kota dan Pengembangan Solusi Bisnis berdasarkan peningkatan Lignit dan pemanfaatan Fly ash dan Biomassa sebagai proyek kerja sama untuk pemanfaatan batubara peringkat rendah. Kedua negara menegaskan komitmen untuk kerjasama di bidang multipurpose utilization batubara peringkat rendah "Upgrade Brown Coal (UBC)", "Slurry", "Tigar", "CFB", "STD" dan "Coke‐Making". Jepang meminta Indonesia untuk mempertimbangkan pengenalan insentif untuk memfasilitasi pemanfaatan batubara peringkat rendah di Indonesia termasuk pengurangan/pembebasan pajak. Kedua negara menegaskan untuk mempertimbangkan promosi penyebaran teknologi batubara peringkat rendah dan untuk menindaklanjuti kemajuannya. Pengembangan Sumber Daya Manusia Beberapa materi pelatihan belum bisa diberlakukan di Indonesia untuk saat ini karena kondisi pertambangan batubara yang berbeda tetapi diyakini berguna di masa depan. Indonesia mengharapkan pelatihan yang akan dilakukan di masa depan dengan Jepang harus sejalan dengan isu dan kebijakan arah strategis mineral dan batubara. Jepang mengevaluasi proyek kerjasama, "Project for Overseas Transfer of Coal Mining Technology". Indonesia meminta Jepang untuk fokus pada kerjasama terkait dengan kegiatan nilai tambah seperti Clean Coal Technology (gasification, liquefaction) dan pemanfaatan batubara peringkat rendah. Program pelatihan di masa depan yang diusulkan menekankan di bidang pemanfaatan batubara peringkat rendah dan kokas untuk mendukung kebijakan nilai tambah di Indonesia. Kedua negara mengakui pentingnya melanjutkan kerjasama di bidang pengembangan sumber daya manusia untuk pertambangan dan pengolahan batubara di Indonesia. High Efficiency Coal Fired Power Plants Kebijakan dan kondisi listrik di Indonesia, permintaan listrik di Indonesia tumbuh setiap tahun. Batubara akan memainkan bagian yang lebih besar dalam energi listrik

di Indonesia 2022 sebesar 66%. Dengan meningkatnya permintaan pada listrik dan pertumbuhan industri peleburan, Indonesia mengundang Jepang untuk berinvestasi dalam pengembangan pembangkit listrik. Jepang menjelaskan pentingnya melakukan “low hurdle projects” sebagai proyek prioritas serta mempromosikan promp implementation of laying power grid bersama‐sama dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara baru terhadap pelaksanaan proyek pembangkit listrik berdasarkan kepentingan, kelanjutan dalam skala besar sekarang direncanakan untuk IPP listrik tenaga batu bara mempersiapkan pasokan dan permintaan yang ketat untuk Indonesia di masa depan. Berkenaan dengan proses penawaran untuk advanced coal fired power plants, Jepang mendorong Indonesia untuk mengadopsi persyaratan penawaran yang akan menggabungkan tidak hanya efisiensi tetapi juga kredibilitas, melakukan evaluasi menyeluruh termasuk track record bidder dari jadwal, konstruksi dan operasi, pemeliharaan know‐how, pelatihan operasi dan pemeliharaan. Kedua negara menegaskan pentingnya melanjutkan kerjasama untuk pengembangan high efficiency coal fired power plants menanggapi peningkatan kebutuhan listrik Indonesia di masa depan. Lainnya (Sektor Bussiness) Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) melaporkan peluang batubara peringkat rendah untuk listrik tetapi tantangan yang dihadapi Indonesia terutama terkait dengan infrastruktur perlu ditangani. ICMA menyatakan bahwa pengendalian produksi yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia akan menyeimbangkan pasokan dan permintaan batubara. Jepang melaporkan kerjasama Low Rank Coal di Indonesia. JCOAL telah mempromosikan LRC melalui berbagai forum seperti ASEAN Forum on Coal (AFOC) dan telah melakukan beberapa lokakarya dan seminar di lapangan. Komunikasi yang lebih aktif diperlukan untuk menjembatani komunikasi sektor swasta Indonesia dan Jepang. Kedua negara menegaskan bahwa kerjasama pembangunan low Rank Coal di Indonesia masih perlu pembahasan lebih lanjut .


15

JEJARING KERJASAMA

edisi ke VII | 2014

TH

TH

LIPUTAN 8 APEC MTF DAN MRM 5 APEC MRM Sejumlah isu penting dibahas dalam 8th Asia Pacific Economic Cooperation Mining Task Force Meeting (APEC MTF) yang berlangsung 23‐25 Juni 2014. Serta 5th Asia Pacific Economic Cooperation Minister Responsible for Mining Meeting (APEC MRM), 26‐28 Juni 2014. Pertemuan dilaksanakan di Beijing Conference Center, Beijing, Republik Rakyat Tiongkok.

A

cara diikuti oleh delegasi dari Ekonomi APEC, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia,


Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, Amerika Serikat, Republik Tiongkok, Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok, Meksiko, Papua New Guinea, Chili, Peru, Rusia, Vietnam dan Mongolia. Serta perwakilan dari APEC Secretariat, ABAC, dan Asesor Independen untuk kegiatan MTF dan OECD. Toto Ridwan, Wawan Supriatna, Wien Evayanti Redina dan Ibrahim Priyana Hardjawidjaksana, hadir sebagai perwakilan dari Pusdiklat Mineral dan Batubara, Badan Diklat Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) untuk menjadi pelapor, pengamat dan perumus kegiatan Capacity Building terkait sektor mineral dan batubara di APEC economies. Delegasi Indonesia untuk APEC MTF diketuai oleh direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara R. Edi Prasodjo, Sedangkan delegasi untuk APEC MRM dipimpin langsung oleh Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik.

Topik utama yang menjadi bahasan dalam pertemuan APEC Mining Task Force ke delapan mencakup: 1. Rencana Strategis dan Rencana Kerja MTF 2. Sustainable Development in The Mining Industry 3. Current Trends in Mining and Metallurgy Sector 4. Analysis of Project Underway and Possible Future Proposals 5. APEC MRM ke 5 dan joint statement. Pembahasan rencana strategis dan rencana kerja MTF berlangsung alot terutama terkait perubahan status MTF dari bentuk Task Force menjadi Working Group. Perubahan ini dianggap bisa menjamin stabilitas kepentingan yang diusung MTF karena bentuk Working Group memiliki AD ART solid dan tidak berubah setiap tahun/setiap penyelenggaraan, tak seperti dalam bentuk Task Force. Indonesia bersama Rusia dan Vietnam mendukung perubahan bentuk. Sementara USA, Jepang dan Australia menyatakan pro status quo terhadap

bentuk task force, salah satunya sebagai upaya mengendalikan kebijakan sektor pertambangan di kawasan Asia Pasifik sehingga dapat lebih fleksibel sesuai kebutuhan masing‐masing ekonomi. Dalam sesi Sustainable Development in The Mining Industry, Current Trends in Mining and Metallurgy Sector dan Analysis of Project Underway and Possible Future Proposals, masing‐masing perwakilan menyampaikan paparan Proposal Project serta perkembangan terbaru sektor pertambangan di negaranya. Project terkait Human Resources Capacity Building yang menarik untuk ditindaklanjuti dari hasil forum ini di antaranya: 1. Kerjasama Capacity Building of Government Official in Dealing with Artisanal Mining and Due‐Diligence Concept. Usulan program ini adalah salah satu opportunity yang diidentifikasi dari presentasi The OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict‐Affected and High Risk Areas yang disampaikan oleh

Shivani Kannabhiran (OECD). 2. Kerjasama studi mengenai kebutuhan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mendukung berdirinya pabrik pengolahan mineral terutama untuk instalasi pengolahan di mulut tambang. Usulan program ini merupakan salah satu peluang yang diidentifikasi dari presentasi Increasing the Added Value in Production and Trade of Mineral Raw Materials in APEC Region yang disampaikan oleh Russia. 3. Mendukung program Capacity Building bertema CSR yang disepakati oleh Ministerial Joint Statement. Selain itu, salah satu agenda utama dalam pertemuan MTF ini adalah pembahasan draft joint statement yang akan di tandatangani para menteri terkait Pertambangan Ekonomi APEC pada MRM5. Sementara, APEC Ministers Responsible for Mining ke 5 dilaksanakan dengan semangat untuk mendorong industri pertambangan yang berkelanjutan sehingga pasokan metal dan

mineral dapat terus terjaga untuk perkembangan Asia Pasifik. Pada pembukaan MRM Jiang Daming, Menteri Sumber daya alam dan bumi menyatakan pentingnya untuk menguatkan investasi pertambangan dan kerjasama perdagangan, meningkatkan perkembangan teknologi dan inovasi berbasis sains, dan mendorong perusahaan untuk memenuhi tanggungjawab social (CSR) serta menerapkan pengembangan industri pertambangan yang aman, efisien, berwawasan lingkungan dan terintegrasi. Dalam kegiatan ini para menteri berdiskusi mengenai kebijakan, strategi dan berbagi pengalaman dalam menjawab isu‐isu terkait dan memformulasikan langkah selanjutnya dalam kerangka kerjasama regional sektor pertambangan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Jero Wacik, menyampaikan paparannya terkait perkembangan terbaru kebijakan sektor mineral dan batubara di Indonesia. Di akhir pertemuan delegasi Filipina


17

JEJARING KERJASAMA

edisi ke VII | 2014

IM4DC ALUMNI FORUM Tema 'Leadership. Collaboration. Governance' menjadi pokok bahasan dalam IM4DC Alumni Forum 2014. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi diskusi interaktif, bertukar informasi dan pengalaman dalam kegiatan development bidang pertambangan.

I

M4DC Alumni Forum merupakan forum komunikasi berskala internasional bagi alumnus kegiatan training, workshop, seminar maupun project yang diselenggarakan oleh International Mining for Development Center (IM4DC). Forum ini d i h a d i r i p a ra a l u m n i d a n p e s e r t a training /workshop, yang terdiri dari profesional dan akademisi di bidang pertambangan dari seluruh dunia. Dalam kegiatan ini IM4DC mengundang dan mensponsori beberapa alumni untuk menjadi


fasilitator dan pembicara pada forum tersebut. Pemilihan didasarkan pada partisipasi aktif dalam jaringan IM4DC, dampak yang ditunjukkan dari pekerjaan, dan ko n t r i b u s i d a l a m p e r w u j u d a n v i s i pembangunan pertambangan yang berkelanjutan. Ibrahim Priyana Hardjawidjaksana terpilih mewakili Pusdiklat Mineral dan Batubara, Badan Diklat Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Seluruh rangkaian kegiatan sepenuhnya ditanggung oleh IM4DC, dan tidak dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara. IM4DC Alumni Forum ini terdiri dari tiga event:

1. IM4DC Alumni Forum 14‐15 Juli 2014 yang diselenggarakan di New Advanced Engineering Building, The University of Queensland, St Lucia Campus, Brisbane Australia. Kegiatan ini didahului briefing bagi fasilitator dan pembicara yang dilaksanakan pada 13 Juli 2014. 2. Life of Mine Seminar 16 Juli 2014 yang diselenggarakan di hotel Pullman Brisbane, Australia. 3. Resource Governance Master Class 17‐18 Juli 2014 yang diselenggarakan di Sir James Foot Building, The University of Queensland, St Lucia Campus, Brisbane Australia. Partisipan dalam rangkaian kegiatan ini melakukan kajian dan diskusi mengenai

program‐program yang telah dilaksanakan IM4DC, permasalahan yang terjadi di negara masing‐masing, mengidentifikasi prioritas perbaikan, gap, tantangan dan peluang, pendekatan baru dalam pemecahan masalah, hal‐hal yang diharapkan dan dapat dikembangkan dalam program pengembangan kapasitas sumber daya manusia, apa yang perlu dilakukan, bagaimana cara untuk mencapai tujuan dan effort apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dampak dari inisiasi yang dilakukan. Program kegiatan dalam alumni forum m e l i p u t i s e s i p re s e nta s i m e n ge n a i pencapaian prestasi alumni, pelajaran, presentasi teknis dan akademis, sesi ko n s u l t a s i d a n ke s e m p a t a n u n t u k memperluas jejaring kerja. Selain menjadi fasilitator diskusi dan motivator pada kegiatan workshop, pada kesempatan forum ini Ibrahim menjadi narasumber dan diberikan kesempatan untuk memberikan presentasi terkait pelaksanaan project Review of

Indonesia Mine Inspector Training, yang merupakan kerjasama antara Pusdiklat Minerba dan IM4DC. Kegiatan IM4DC Alumni Forum sukses terselenggara. Presentasi mengenai project Review of Indonesia Mine Inspector Training telah menarik minat banyak pihak terutama rekan dari Negara benua Afrika. Mereka antusias menyatakan ketertarikan terhadap model pembelajaran jarak jauh yang akan diterapkan oleh Indonesia, dan berharap Indonesia dapat membantu pengembangan model serupa di negara mereka. Keuntungan lain yang didapat dalam forum ini adalah perluasan jejaring kerja terutama dengan negara‐negara Afrika seperti Kenya, Ghana, Nigeria, Mozambik, Zambia, Zimbabwe, Sierra Leone, Malawi, Liberia, Tanzania dan Republik Congo. Serta negara‐negara Asia Pasifik seperti Filipina, Mongolia, Papua Nugini, Fiji serta Peru dari Amerika Selatan.


19

SUDUT

edisi ke VII | 2014

PENANDATANGANAN IMPLEMENTATION PLAN TPOC TAHUN 2014

B

andung – Penandatanganan Implementation Plan Fiscal Year 2014 on T P O C f o r Tr a i n i n g i n I n d o n e s i a diselenggarakan pada 16 Juli 2014, bertempat di Gedung Pusdiklat Minerba lantai 4 ruang 2. Training Program on Coal Mining Technology (TPOC) sudah berlangsung sejak tahun 2002, Program kerjasama dengan pemerintah Jepang yang terfokus pada kegiatan tambang bawah tanah ini sudah berlangsung sejak tahun 2002. Kemudian diperpanjang hingga tahun 2014. Program ini dipersiapkan untuk mengantisipasi tambang open feet (tambang terbuka) ke tambang bawah tanah (underground mining). Acara penandatangan kerjasama resmi dibuka oleh Kepala Bidang Program dan Kerjasama, Ade Hidayat, dan Deputy Director JOGMEC, Kenji

HALAL BIHALAL PUSDIKLAT MINERBA

Ishiguro. Juga merangkap sebagai moderator selama diskusi berlangsung. Hadir pula Noboru SATO selaku General Manager, Indonesian Dispatch Training Division MMR yang menjelaskan mengenai beberapa perubahan pada isi implementation plan. Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara MMR dengan Pusdiklat Minerba, dan kedua lokasi pertambangan yaitu PT. Gerbang Daya Mandiri (PT. GDM) dan PT. Allied Indo Coal Jaya (PT. AICJ). Salah satu kegiatan yang mengiringi kerjasama ini dan dilaksanakan di beberapa lokasi yaitu Team For Dissemination of Coal Processing Environment and Safety Technology. Acara ini lebih

TRAINING OF TRAINERS BAGI INSPEKTUR TAMBANG

B

memfokuskan peningkatan kompetensi untuk perguruan tinggi dan dinas‐dinas pertambangan daerah. Tujuan program kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja di Indonesia pada tambang batubara bawah tanah.

andung – Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Juru Ledak Penambangan Bahan Galian (Kelas II) angkatan III, IV, dan V, resmi dibuka Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat, Maman Suparman. Acara berlangsung di Gedung Pusdiklat Minerba lantai 4 ruang 2, Selasa lalu (5/8). Dalam kesempatan tersebut, Maman didampingi Charles Tambunan selaku Widyaiswara, dan Awang Suwandhi sebagai Instruktur. Diklat diikuti 60 peserta, masing‐masing angkatan terdiri atas 20 peserta dari perusahaan tambang di seluruh Indonesia. Materi penting yang diketengahkan pada diklat yang berlangsung pada 5‐9 Agustus 2014 ini antara lain Pengetahuan Dasar Handak, Perlengkapan Peledakan, Persiapan Peledakan, Keselamatan Penanganan Handak, Teknik


Inspektur Tambang. Dengan demikian, jelaslah bahwa seorang harus memiliki keterampilan dan pengetahuan khusus agar menjadi juru ledak yang terampil dan profesional. Hal ini juga terkait dengan faktor keselamatan dan keamanan dalam pengoperasian tambang.

DIKLAT JURU LEDAK PENAMBANGAN BAHAN GALIAN (KELAS II)

B

andung – Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan Batubara (Pusdiklat Minerba) menggelar halal bihalal, Senin lalu (4/8) di Cafetaria Gedung Pusdiklat Minerba. Acara halal bihalal ini menjadi penanda hari pertama kembali bekerja, pasca libur Idul Fitri 1435 H. Seluruh pejabat dan karyawan hadir dengan semangat baru dan penuh rasa sukacita. Para pejabat senior juga tampak hadir. Kegiatan Halal bihalal di Pusdiklat Minerba rutin dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan mempererat tali silaturahmi. Selain itu acara ini juga dijadikan ajang perkenalan Kepala Pusdiklat Minerba baru, Hedi Hidayat yang didampingi sang istri, menceritakan perjalanan hidup dan pengalaman‐pengalaman kerja sebelum di Pusdiklat Minerba.

Peledakan, dan Praktik Peledakan. Selanjutnya, dilakukan ujian secara lisan, t u l i s a n , wawa n ca ra , d a n pelaporan. Tujuan penyelenggaraan diklat agar para juru ledak ke depannya memiliki kompetensi dalam melaksanakan peledakan dengan aman, selamat, dan terkendali. Hal ini mengacu pada Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/MPE/1995 yang menyatakan bahwa seorang juru ledak harus memiliki Kartu Izin Meledakkan (KIM) yang diperoleh setelah dinyatakan lulus uji dan mendapat sertifikat kompetensi juru ledak yang diakui Kepala

B

andung – Training of Trainers bagi Inspektur Tambang berlangsung pada 5‐16 Agustus di Pusdiklat Minerba. Diklat ini diselenggarakan untuk melahirkan instruktur yang kompeten dalam bidangnya dan menguasai

substansi dari metodologi pembelajaran. Pembukaan Diklat dilakukan oleh Kepala Pusdiklat Minerba, Hedi Hidayat, Selasa lalu (5/8), berlokasi di lantai 3, ruang 3 Gedung Pusdiklat Minerba. Sebanyak 15 peserta dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, juga Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi, Kabupaten/Kota mengikuti Diklat ini. Sejumlah materi yang diberikan dalam Diklat di antaranya: Pendekatan Belajar Orang Dewasa dalam Diklat, Manajemen Pembelajaran, Etika Mengajar, Teknik Komunikasi Efektif dalam Pembelajaran, Metode dan Media Pembelajaran,

Penyusunan Silabus dan Rencana Pembelajaran. Selain itu, diajarkan pula Penyusunan Bahan Ajar, Evaluasi Hasil Belajar, Penentuan Tindak Lanjut dan Umpan Balik, Praktik Mengajar, dan Evaluasi Penyelenggaraan. Penyelenggaraan diklat sejalan dengan target pemerintah untuk mendidik 1.000 Inspektur Tambang hingga akhir 2014. Untuk mendukung pencapaian target tersebut dibutuhkan instruktur yang cukup banyak dan kompeten dalam mencetak Inspektur Tambang tersebut. Saat ini, jumlah instruktur masih terbilang minim. Selain menguasai materi inspektur tambang, instruktur juga diharapkan menguasai substansi dari metodologi pembelajaran.


21

SUDUT

FORUM

edisi ke VII | 2014

DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV POLA BARU

B

andung –Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Angkatan I Pola Baru, resmi dibuka oleh Kepala Pusdiklat Minerba, Hedi Hidayat. Berlangsung di Gedung Pusdiklat Minerba lantai 4, ruang 6, Selasa (5/8). Saat pembukaan, kepala Pusdiklat didampingi Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi KESDM, Indriyati, dan Kepala Bidang Diklat Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I‐LAN, Riyadi. Diklat diikuti 20 peserta, berasal dari Sekretariat Jenderal (Setjen) KESDM, Setjen Dewan Energi Nasional, Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi, Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen Mineral dan Batubara. Juga Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Inspektorat Jenderal KESDM, Badan Geologi, Badan Litbang Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Diklat Energi dan Sumber Daya Mineral, dan

Badan Pengatur Hilir Migas. Dedi Rustandi selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Diklat, menyampaikan tujuan penyelenggaraan diklat, yaitu membentuk kompetensi kepemimpinan operasional pejabat struktural eselon IV yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing‐masing. Pelaksanaan Dikpim tingkat IV ini mengacu kepada Peraturan Kepala LAN No. 13 Tahun 2013 tentang pola baru Dikpim tersebut. Perubahan pola penyelenggaraan Dikpim tingkat IV dilakukan untuk lebih meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan diklat.Perubahan tersebut dilakukan karena kurikulum pola lama dianggap kurang menonjolkan sisi pembentukan karakter dan integritas, memiliki kelemahan kurikulum, dan metode pembelajaran tidak

Tanya jawab mengenai informasi seputar Pusdiklat Minerba yang dikelola oleh tim redaksi Pusdiklat Minerba

berbasis pengalaman. Diklat berlangsung 97 hari, terdiri atas beberapa pembelajaran yaitu pembelajaran klasikal (di kelas) 282 jam pertemuan (JP) atau 32 hari kerja, dan 585 JP atau 65 hari di tempat kerja masing‐masing.

Serah Terima Jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan Mineral dan Batubara

B

andung – Jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan Pusdiklat Mineral dan Batubara men galami p ergantian , menyu s u l dilantiknya Hedi Hidayat sebagai Kepala Pusdiklat


Mineral dan Batubara pada 18 Juli 2014. Serah terima jabatan diadakan pada Jumat, 29 Agustus 2014, di Gedung Sunu Sumosusastro, Pusdiklat Minerba, Bandung.Selain unit kerja Pusdiklat Minerba, unit kerja Badan Diklat, Pusdiklat Geologi, dan Pusdiklat KEBTKE pun ikut mengikuti pergantian. Jabatan ketua Dharma Wanita Persatuan Mineral dan Batubara yang sebelumnya dipegang oleh Ibu Tini Toto Ridwan kini dijabat oleh Ibu Lia Hedi Hidayat. Sedangkan Ibu Ninuk Bambang yang sebelumnya menjabat ketua Dharma Wanita Persatuan Geologi digantikan oleh Ibu Menuk Hidayat. Acara dihadiri oleh Kepala Pusdiklat Minerba, Hedi Hidayat serta

pejabat eselon III dan IV. Juga hadir ketua Dharwa Wanita persatuan Badan Diklat ESDM, Ibu Hertin Djajang, seluruh unit pelaksana Dharma Wanita di lingkungan Badan Diklat ESDM, dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian ESDM.Dalam sambutannya, Ibu Hertin Djajang mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada ibu Ketua Dharma Wanita lama dan ibu Ketua Dharma Wanita baru. Selain itu beliau menyampaikan bahwa kepengurusan akan dibentuk secepatnya. Pada kesempatan ini, dikumandangkan lagu Indonesia Raya dan mars Dharma Wanita, dan ditutup dengan acara ramah tamah.

Apakah biaya training yang disebutkan pada brosur sudah termasuk akomodasi (penginapan dan meals) ataukah terpisah? Yusuf Widarto – PT. Vale Indonesia Biaya diklat / training yang tertera di brosur sudah termasuk semua fasilitas, yaitu: tas (alat‐alat tulis dan materi diklat), konsumsi (3 kali makan dan 2 kali snack) selama diklat berlangsung, dan akomodasi di wisma Pusdiklat Mineral dan Batubara. Ingin bertanya, untuk prosedur pendaftaran kerja praktik seperti apa? Arif Rochman – Teknik Geologi Universitas Diponegoro Untuk prosedur pendaftaran Kerja Praktik sebaiknya Anda mengajukan surat melalui e‐mail atau datang langsung. Tetapi untuk jurusan Anda (Teknik Geologi) sepertinya lebih bersinergi dengan Pusdiklat Geologi. Coba menghubungi Pusdiklat Geologi di Jl. Cisitu Lama No. 37 Bandung. Mohon info mengenai tata cara pendaftaran pelatihan POP. Nurfalah – PT. Indodrill Indonesia Tata cara pendaftaran diklat ada 2, yaitu: 1) Pendaftaran melalui e‐mail (info@pusdiklat‐ minerba.esdm.go.id) dengan melampirkan biodata calon peserta dan surat pengantar dari instansi tempat Anda bekerja. 2) Pendaftaran melalui website, dengan alamat www.pusdiklat‐ Minerba.esdm.go.id dengan mengklik menu SI Kediklatan.

Kirimkan pertanyaan anda seputar Pusdiklat Mineral dan Batubara ke alamat redaksi : Pusdiklat Mineral dan Batubara Jl. Jendral Sudirman No 623Bandung, Indonesia atau email : info@pusdiklat‐minerba.esdm.go.id


23

GALERI

DAFTAR RENCANA DIKLAT BERDASAKAN KORIDOR EKONOMI TAHUN 2014 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MINERAL DAN BATUTABARA

Diklat Teknologi Batubara Bersih di Palangkaraya

Field Trip APEC Mining Task Force di Beijing, China

Diklat Manajemen Lingkungan Pertambangan di Manokwari

NO

JUDUL DIKLAT

A. 1 2 3 4 5 B. 1 2 3

KORIDOR JAWA Diklat Teknologi Batubara Bersih Diklat Reklamasi Lahan Bekas Tambang Diklat Reklamasi Lahan Bekas Tambang Diklat Evaluasi Dokumen Amdal Pertambangan Diklat Sistem Informasi Geografi (SIG) Pertambangan KORIDOR JAWA Juru Ledak Kelas II Angkatan VI Diklat Teknis Lanjutan I Bidang ESDM Diklat Pemenuhan dan Uji Kompetensi Bagi Pengawas Operasional Pertama pada Pertambangan Angkatan VIII Diklat Pemenuhan dan Uji Kompetensi Bagi Pengawas Operasional Pertama pada Pertambangan Angkatan IX Diklat Pemenuhan dan Uji Kompetensi Bagi Pengawas Operasional Pertama pada Pertambangan Angkatan IX Diklat Pemenuhan dan Uji Kompetensi Bagi Pengawas Operasional Pertama pada Pertambangan Angkatan X Diklat Pemenuhan dan Uji Kompetensi Bagi Pengawas Operasional Pertama pada Pertambangan Angkatan XI Diklat Kader Pimpinan Bidang Pertambangan Umum Bagi Aparatur Dinas Tipe B Diklat Penyusunan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001/2008 Diklat Teknis Penyusunan Anggaran Sektor ESDM / Motivasi Kerja Angkatan I Diklat Teknis Penilaian Resiko Sektor ESDM / Pengenalan Neuro Language Program (NLP) Diklat Pengambilan Keputusan dengan Analytical Hierarchy Process KORIDOR SULAWESI ‐ MALUKU UTARA Diklat Evaluasi RKAB Perusahaan Pertambangan Diklat Pengelolaan PNBP SDA Pertambangan Umum Diklat Manajemen Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Diklat Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara KORIDOR BALI NUSA TENGGARA Diklat Pengawasan Eksplorasi Pertambangan Mineral dan Batubara Diklat Proses Peningkatan Nilai Tambah Bijih Mangan Diklat Manajemen Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Diklat Analisis Potensi Sumber Daya Mineral dan Kendala Kewilayahan

4 5 6 7 8

IM4DC Alumni Forum di Brisbane Pembukaan Diklat Juru Ukur Tambang Angkatan III dan IV di Bandung

Halal Bihalal dan Ramah Tamah di Lingkungan Pusdiklat Minerba

9 10 11

Pengarahan Diklat POP Angkatan VI dan VII di Bandung Pengarahan Diklat Pimpinan Tingkat III dan IV oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi KESDM


Upacara HUT RI ke‐69 di Lingkungan Pusdiklat Minerba

12 C. 1 2 3 4 D. 1 2 3 4

PESERTA TEMPAT PELAKSANAAN JUMLAH PERUNTUKAN

JADWAL PELAKSANAAN

Bandung Bandung Bandung

80 15 15 15 20 15 235 25 15 20

Bandung

20

Industri

13 ‐ 18 Oktober 2014

Bandung

20

Industri

13 ‐ 18 Oktober 2014

Bandung

20

Industri

13 ‐ 18 Oktober 2014

Bandung

20

Industri

13 ‐ 18 Oktober 2014

Bandung

20

Aparatur

13 ‐ 24 Oktober 2014

Bandung

20

Aparatur

4 ‐ 7 November 2014

Bandung

20

Bandung

15

Aparatur Aparatur Aparatur

10 ‐ 14 November 2014 10 ‐ 14 November 2014 18 ‐ 19 November 2014

Bandung

20 65 15 20 15 15 65 15 20 15 15

Aparatur

28 Oktober ‐ 1 November 2014

Aparatur Aparatur Aparatur

28 ‐ 31 Oktober 2014 3 ‐ 7 November 2014 4 ‐ 8 November 2014

Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur

6 ‐ 11 Oktober 2014 6 ‐ 8 Oktober 2014 14 ‐ 18 Oktober 2014 20 ‐ 24 Oktober 2014

Lampung Lampung Batam Batam Medan

Kendari Kendari Palu Makassar Kupang Kupang Kupang Denpasar

Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur

7 ‐ 9 Oktober 2014 7 ‐ 11 Oktober 2014 14 ‐ 18 Oktober 2014 14 ‐ 17 Oktober 2014 28 Oktober ‐ 8 November 2014

Industri Industri Industri

6 ‐ 13 Oktober 2014 6 ‐ 17 Oktober 2014 13 ‐ 18 Oktober 2014

BERITA UTAMA REGENERASI WIDYAISWARA DI PUSDIKLAT MINERBA

Recommend Documents