WARTA
Peng wasan Edisi III / 2016
Berita Utama
PEMERINTAH RI TANGKAP DAN KANDASKAN FV VIKING BURONAN INTERPOL NORWEGIA @humaspsdkp
humas psdkp
[email protected]
7 LENSA KEGIATAN 1
2
3
4
5
6
Keterangan: 1. Pembukaan Pendidikan Polsus PWP3K tahun anggaran 2016 2. Peninjauan FV Viking Oleh MKP sesaat sebelum di tenggelamkan pada 14 Maret 2016 di Bibir Pantai Pangandaran. 3. Konferensi Pers persiapan penenggelaman FV. Viking buronan Interpol 4. Pemulangan nelayan Indonesia dari negara Australia oleh Ditjen.PSDKP bekerjasama dengan Konjen RI di Australia. 5. Kegiatan peningkatan jiwa korsa melalui fun games 6. Ditjen.PSDKP bersama BKIPM Lepaskan 205 ekor Lobster
Pengawasan SDKP 2 Warta Edisi III- Tahun 2016
PEMERINTAH RI TANGKAP DAN KANDASKAN FV VIKING BURONAN INTERPOL NORWEGIA
K
n 25 Februari FV.Viking di ...Tangkap TNI AL di perairan ...Tanjung Berakit, Prov. Kepri
ementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap dan mengkandaskan Kapal FV Viking di Pangandaran 14/3. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyatakan sebelum pengkandasannya pihak KKP bersama TNI AL melaksanakan penyidikan dan telah memberitahu Norwegia. Anak Buah Kapal (ABK) WNI juga sedang diproses.
n 14 Maret 2016 ....FV.Viking di ....Kandaskan di ....bibir pantai ....Pangandaran ....untuk dijadikan ...."MONUMEN" ....perlawananan ....IUU Fishing
Menteri Susi juga menyatakan bahwa penyelidikan Kapal FV Viking dilakukan tanpa melalui proses pengadilan. Namun, pihaknya tetap melaporkan hal ini pada Interpol Norwegia. Tanpa melalui proses pengadilan, langsung kita tarik. Kapal ini dan kita telah proses, tegasnya. Lebih lanjut Menteri Susi menyatakan bahwa menurut International Maritime Organization (IMO), sebuah kapal yang berbendera tidak jelas merupakan stateless vessel. Stateless vessel bisa ditenggelamkan oleh negara yang dimasuki oleh kapal tersebut. Ia menambahkan, walaupun tidak ditemukan bukti melakukan illegal fishing di perairan Indonesia, menurut IMO kapal itu sudah salah dan bisa ditenggelamkan. “Terlepas ikannya ada atau tidak, dia sudah melanggar. Setiap negara berhak menenggelamkan kapal stateless vessel,” tegas Menteri Susi. Sesuai dengan Purple Notice Kepolisian Norwegia, kapal buronan Interpol Norwegia itu berhasil ditangkap KRI Sultan Thaha Saifudin-376 berkat kerja sama Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) dengan tim Western Fleet Quick Response (WFQR) Lantamal IV/Tanjung Pinang dan
Wing Udara-2. Susi menerangkan bahwa kapal ini sering berganti nama dan bendera, terhitung sebanyak 13 kali ganti nama, 12 kali ganti bendera dan delapan kali ganti call sign. Kapal tersebut melanggar hukum nasional, dan peraturan konvensi internasional, serta terlibat dalam penipuan yang berhubungan dengan kejahatan perikanan. Kapal tersebut merupakan jenis kapal ikan dengan membawa alat tangkap jaring pasif. Kapal ditangkap di perairan utara Tanjung Berakit, Kepulauan Riau, pada pukul 17.26 WIB. Kapal ini ditemukan tidak dalam membawa muatan ikan. "Yang jelas, kapal ini merupakan stateless vessel atau kapal tanpa bendera, setiap negara berhak menenggelamkan kapal seperti ini," tegas Susi. Pengkandasan MV Viking merupakan bukti pemerintah tidak takut menenggelamkan kapal-kapal besar dalam melawan pencurian ikan. Kapal ukuran lebih dari 1000 GT berbendera Nigeria tersebut
dikandaskan setengah badan dan menjadi monument perlawanan terhadap IUU Fishing dan sekaligus menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia tidak main-main dalam memberantas pelaku IUU Fishing, tutup susi. Direktur Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP, Fuad Himawan menambahkan, Kapal perikanan FV Viking ini diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah WPPNRI tanpa disertai dokumen resmi dari pemerintah dan melakukan pelanggaran penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, secara berturut turut tertuang pada Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan pasal 93 ayat 4 dan Pasal 85. ke 11 ABK (6 WNI dan 5 WNA). untuk sementara ditampung disebuah tempat detensi dan akan segera dilakukan pendeportasian terhadap ke 4 ABK asing tersebut, sedangkan nakhoda atas nama Juan Domingu Nelson Venegas Gonzales (WNA) akan dilakukan proses hukum, tutup Fuad.(hms)
Warta Pengawasan SDKP Edisi III- Tahun 2016
3
Jaga Kelestarian Sumber Daya KP KKP Sita Alat Tangkap Ikan Terlarang Kementerian
dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan merupakan kesadaran kita bersama bahwa penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di WPPNRI telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat tangkap ikan tersebut.
Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal PSDKP kembali menyita 2 (dua) alat tangkap terlarang berjenis mini Trawl milik nelayan lokal di perairan Belawan. Kepala stasiun PSDKP Belawan Basri A.Pi, M.Si menyampaikan Penyitaan 2 (dua) alat tangkap mini trawl tersebut merupakan hasil dari patroli Speedboat Napoleon Stasiun PSDKP Belawan dalam rangka penegakan peraturan dan pembinaan nelayan tradisional di perairan Belawan. Tindak lanjut dari penyitaan 2 (dua) alat tangkap berjenis mini trawl tersebut telah dilakukan penyitaan untuk dimusnahkan dan bagi pemilik kedua kapal nelayan lokal tersebut diberikan arahan dan pembinaan
dan membuat pernyataan untuk mengganti alat tangkap yang ramah terhadap lingkungan serta diberikan surat teguran agar tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang. Sampai saat ini Stasiun PSDKP Belawan telah menyita 15 pasang alat tangkap terlarang dan siap untuk dimusnahkan tutup Basri.
Penertiban alat penangkapan ikan ini mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (Trawls) dan pukat Tarik (Seine Nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.(hms)
Penertiban alat tangkap ikan (API) ini merupakan keseriusan pemerintah
Ditjen PSDKP bersama BKIPM Lepaskan 205 ekor Lobster Lamongan
(2/3), Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP Brondong bersama petugas karantina ikan bandara Juanda Surabaya, lepaskan lobster hasil sitaan di perairan lamongan. Sebanyak 205 ekor lobster hidup dengan ukuran panjang karapas kurang dari 8 (delapan) cm dilepaskan pada titik koordinat 06o14’40” LS-112o05’15” di perairan kecamatan Paciran kabupaten lamongan Jawa Timur menggunakan speedboat Pengawasan SDKP Dolphin 021. 205 ekor lobster tersebut merupakan
hasil dari pemeriksaan cargo oleh Badan Karantina Ikan di bandara Internasional Juanda. Penyitaan Lobster dengan ukuran dibawah 8 Cm ini merupakan keseriusan pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan merupakan kesadaran kita bersama bahwa keberadaan dan ketersediaan Lobster (Panulirus spp.) telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapan terhadap Lobster (Panulirus spp.). Penyitaan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan nomor 1/PERMENKP/2015 tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.)
Pengawasan SDKP 6 Warta Edisi III- Tahun 2016
Ditjen.PSDKP Tingkatkan Jiwa Korsa Pegawai
BOGOR-
Ditjen PSDKP mengadakan kegiatan outbound di Hotel royal safari garden, Cisarua, Bogor pada tanggal 11-12 maret 2016 dalam rangka pembinaan jiwa korsa yang bertemakan “menuju PSDKP Hebat dengan integritas, etos kerja dan gotong royong. Acara ini secara resmi dibuka oleh Sekjen PSDKP, selaku Plt. Dirjen PSDKP dan dihadiri oleh pejabat dan segenap karyawan di lingkup pusat Ditjen PSDKP. Kegiatan yang bertemakan “Menuju
PSDKP Hebat dengan Integritas, Etos Kerja dan Gotong Royong” ini bertujuan untuk menanamkan jiwa dan semangat juang yang tinggi serta menumbuh kembangkan jiwa korsa sebagai pegawai Ditjen.PSDKP.
ini juga sebagai wahana refreshing bagi karyawan psdkp sehingga dapat melupakan sejenak beban pekerjaan agar nantinya dapat lebih semangat dalam menjalan tugas sehari-hari, tutup Sjarif.
Dalam sambutannya Plt. Dirjen PSDKP, Sjarif Wijaya mengharapkan seluruh karyawan psdkp dapat mengenal satu sama lain sehingga terbentuk satu kesatuan teamwork yang kuat agar kegiatan pengawasan sdkp dapat terlaksana dan terkoodinir dengan baik. Disamping itu kegiatan outbond
Outbound dengan kegiatan lapangan yang bertujuan membangun solidaritas dan membentuk kerjasama tim yang kuat bagi pegawai lingkup PSDKP dan kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan oleh seluruh peserta kegiatan untuk berkomitmen membangun Direktorat Jenderal PSDKP lebih baik.
Pos Ditjen PSDKP Sebatik Gagalkan penyelundupan 1.798 ekor kepiting Pung Nugroho Saksono, dengan muatan berisi 18 kolly Sebatik- Ditjen Sebatik – Hari libur Menurut A.Pi, MM selaku Kepala Pangkalan kepiting betina, dengan berat rataatau tanggal merah bukan berarti pengawasan terhadap tindakan illegal di wilayah kerja Pengawas Perikanan juga libur, para pengawas Perikanan khususnya Pos PSDKP Sebatik memiliki semangat yang tinggi untuk tetap melaksanakan tugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pengawas Perikanan Pos PSDKP Sebatik dibawah Pangkalan Pengawasan PSDKP Bitung bersama instansi terkait berhasil menangkap atau menggagalkan kapal dengan muatan 1.798 ekor kepiting yang akan diselundupkan ke Tawau – Malaysia.
Bitung, pada jam 23.00 WITA (26/3) patroli gabungan melaksanakan giat dengan menggunakan speed boat, kemudian pada jam 05.00 WITA (27/3) terlihat speed boat dengan muatan kepiting melintas dan berhenti di tengah laut untuk proses bongkar muat dengan perahu jongkong asal Malaysia. Kemudian pada saat bongkar muat itulah patroli gabungan melakukan penyergapan. Namun sebelum speed boat patroli mendekat, speed kepiting langsung melarikan diri dan meninggalkan perahu jongkong beserta muatannya. Barang bukti perahu Jongkong
rata 1 kolly 32kg atau isi 91-92 ekor kepiting. Setelah itu perahu jongkong dan muatan kepiting ditarik ke pelabuhan PI Sebatik untuk proses lebih lanjut, kata Ipung. (psdkp_lan2)
Warta Pengawasan SDKP Edisi III- Tahun 2016
5
KKP PERKUAT PENGAWASAN PWP3K Lido- Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia kembali melatih pegawai negeri sipil menjadi Pengawas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil dengan Kewenangan Kepolisian Khusus (Polisi Khusus PWP3K),15/3 Sebagai mana kita ketahui bersama, Negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah kepulauan terbesar dan memiliki sumber daya laut yang berlimpah maka potensi pengrusakan lingkukan serta ekosistem laut juga sangat besar, oleh karena itu pemerintah dan masyarakat wajib menjaga ekosistem dan pengelolaan sumber daya laut secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pembentukan Pulsus PWP3K ini merupakan tindak lanjut atas
permasalahan yang dihadapi terkait pengrusakan dan pengelolaan yang tidak bertanggung jawab serta untuk mengawal Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam sambutannya Kepala Kepolisian SPN Polda Metro jaya, Kombes Ruslan Efendi menyampaiakan dari seluruh pelatihan dan peningkatan kompetensi yang terlaksana di SPN Polda Metro Jaya baik dari Swasta maupun Instansi pemerintah, hanya Kementerian Kelautan dan Perikanan saja yang pelaksanaan pelatihannya lebih lama yaitu 2 bulan. Ini artinya KKP meberikan dukungan penuh dalan pelatihan tersebut, sehingga diharapkan kedepannya menjadi pengawas yang profesional serta dapat dengan baik menjaga ekosistem dan sumberdaya laut di
wilayah pesisir dan pulau-pulai kecil di seluruh nusantara. Tegasnya. Lanjut Ruslan, Pelaksanaan Pelatihan ini digelar selama empat bulan terbagi kedalam dua gelombang dengan jumlah peserta sebanyak 100 personil yang terdiri dari pegawai KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat Provinsi hingga tingkat kabupaten kota. Polsus KKP nantinya diberi tugas dan tanggung jawab mampu menangkal, menangkap, menyelidiki, serta membuat laporan kejadian atas setiap kegiatan yang ditanganinya, yang terpenting harus mempunyai karakter, tutup Ruslan. Seratus personil tersebut akan memperkuat pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. (Hms)
Pemerintah Selamatkan Mamalia Langka "Dugong" di Pulau Kokoya Kementerian
Kelautan dan Perikanan melalui Ditjen PSDKP berhasil melepaskan dua ekor dugong atau duyung di perairan Kokoya, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara pada hari senin 14 Maret 2016. Penyelamatan dua ekor dugong tersebut merupakan hasil dari laporan masyarakat terkait penemuan dua kerangkeng besar berbentuk jaring berisikan 2 (dua) ekor dugong pada tanggal 11 Maret 2016 di pulau Kokoya dalam kondisi terluka. berdasarkan laporan masyarakat tersebut pengawas Ditjen PSDKP beserta stakeholder turun kelapangan untuk melakukan
koordinasi dan negosiasi secara persuasife kepada nelayan yang mengurung hewan laut tersebut agar kedua dugong segera dilepaskan. Kedua ekor dugong tersebut berhasil di selamatkan dan di lepaskan di perairan pulau kokoya pada hari senin 14 maret 2016 dengan disaksikan oleh Bupati Morotai, Pengawas Ditjen. PSDKP, TNI, Polri dan Nelayan yang mengurung kedua mamalia laut itu. Penyelamatan dua ekor dugong ini merupakan keseriusan pemerintah dalam menjaga kelestarian sumberdaya perikanan terutama satwa yang dilindungi. Sebagai informasi mamalia bernama
Dugong atau Duyung ini merupakan mamalia laut dari ordo Sirenia dan masuk dalam famili Dugongidae. Biasanya masyarakat memburu untuk mengambil daging dan minyaknya, dan hingga saat ini jumlah populasi dugong semakin berkurang hingga hampir mendekati kepunahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan satwa, mamalia Dugong atau Duyung di kategorikan sebagai jenis satwa yang dilindungi. (hms_lan2)
Pengawasan SDKP 4 Warta Edisi III- Tahun 2016
Konsisten Perangi ILLEGAL FISHING PSDKP Tangkap 3 Kapal Perikanan Asing ilegal asal Malaysia di perairan teritorial Selat Malaka oleh Kapal Pengawas (KP) Hiu 14 dan Hiu 15 pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016. Berdasarkan informasi yang diterima, kapal yang ditangkap yaitu 1). KM.PKFB 1512 TS (GT 37, ABK 4 org); 2). KM.KHF 1917 TS (GT 47, ABK 4 org) dan 3). KM.SLFA 4625 (GT 37, ABK 5). Ketiga kapal tersebut tertangkap tangan saat sedang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) tanpa dilengkapi dokumen-dokumen perizinan kegiatan penangkapan ikan dari Pemerintah RI dan penggunaan . Kapal-kapal penangkap ikan tersebut sementara diduga melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 (2) UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI terus menunjukkan konsistensinya No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dengan ancaman pidana penjara paling dalam memerangi illegal fishing dalam lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20 milyar. rangka mewujudkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan dan Selanjutnya, terhadap 13 (tiga belas) ABK dan 3 (tiga) KIA Malaysia tersebut perikanan untuk keberlanjutan dan dikawal oleh KP Hiu 15 ke Satuan Kerja PSDKP Batam, untuk menjalani proses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan.(Dit. kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan penangkapan KP) 3 (tiga) kapal perikanan asing (KIA)
Kementerian Kelautan dan Perikanan
DITJEN PSDKP PULANGKAN 7 NELAYAN DARI MALAYSIA (tujuh) nelayan yang dipulangkan Medan- Kementerian Kelautan 7tersebut, yaitu 1). Mohd. Mahiril (25 dan Perikanan (KKP) melalui program Advokasi Nelayan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), bekerjasama dengan Konsulat Jenderal RI di Penang, Malaysia dan DPD Sumatera Utara berhasil memulangkan 7 (tujuh) orang nelayan Indonesia pada senin 28 Maret 2016. Sebelumnya nelayan-nelayan tersebut ditangkap pihak Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) pada tanggal 29 Januari 2016 dan 31 Januari 2016 dengan tuduhan melanggar Akta Perikanan 1985 (1) yaitu penangkapan ikan oleh Vessel penangkapan ikan asing di perairan perikanan Malaysia.
Th, ABK), 2). Paisal (22 Th, ABK), 3). Mohd. Hidayat (25 Th, ABK) dan 4). Salman (23 Thn, ABK) asal Desa Kelantan, Kec. Brandan, Kabupaten Langkat, Sumut ditangkap pada 36,5 mil laut barat Pulau Kendi, Pulau Pinang. Sedangkan atas nama 1.) Syahrul ( 25 Thn, ABK), 2). Idris (30 Thn, ABK), dan 3). Muslim (28 Thn, ABK) asal Desa Palausibiji, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang, Sumut di tangkap pada 39 mil laut barat Pulau Kendi, Pulau Pinang.
Edi melanjutkan, Dalam proses pemulangannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Konsulat Jenderal Kemenlu melaksanakan pendampingan saat persidangan tanggal 19 Februari 2016 Pejabat Konsuler III KJRI Penang hingga proses Pemulangannya pada Edi Kahayanto menyampaikan Ke hari senin, 28 Maret 2016 via Bandara
Internasional Pulau Pinang menuju Kualanamu Medan menggunakan maskapai penerbangan Lion Air pukul 10.30 WIB. KKP melalui program advokasi nelayan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dari tahun 2011 hingga saat ini telah berhasil memulangkan 786 (tujuh ratus delapan puluh enam) nelayan yang ditangkap oleh aparat negara tetangga, seperti Malaysia, Australia, Republik Palau, Papua Nugini, dan Timor Leste”. Kedepan diharapkan jumlah nelayan yang ditangkap oleh aparat negara tetangga dengan tuduhan melakukan illegal fishing atau melanggar batas wilayah dapat terus menurun. Oleh karena itu, KKP dan Pemerintah Daerah secara aktif melaksanakan upaya-upaya pembinaan dan sosialisasi kepada nelayan setempat.(Dit.PP)
