WARTA
Peng wasan Edisi X/ 2016
Berita Utama
KKP Perkuat Lembaga Pengawasan di Daerah Rawan Illegal Fishing @humaspsdkp
humas psdkp
[email protected]
7 LENSA KEGIATAN 1
2
3
4
65
Keterangan: 1. Partisipasi Direktorat Jenderal PSDKP pada pameran Sail Selat Karimata Tahun 2016 di Kayong Utara, Kalbar, 12-15 Oktober 2016 2. Partisipasi Direktorat Jenderal PSDKP pada pameran Hari Pangan Sedunia Tahun 2016 di Boyolali, Jawa Tengah, 28-30 Oktober 2016 3. Pemulangan nelayan Indonesia yang tertangkap aparat Malaysia, Bandara Kualanamu, Medan (14/10) 4&5 Finalisasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2017, Hotel Alila Jakarta (24/10).
Pengawasan SDKP 2 Warta Edisi X-Tahun 2016
Berita Utama
KKP Perkuat Lembaga Pengawasan Di Daerah Rawan Illegal Fishing
S
etelah berhasil memberantas illegal fishing di perairan Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak berhenti melakukan berbagai upaya untuk menjaga sumber daya kelautan dan perikanan dari ancaman kegiatan ilegal. Selain mendorong percepatan pembangunan industri perikanan, KKP juga memperkuat kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk menjamin kapal-kapal pencuri ikan asing tidak kembali ke perairan Indonesia. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sjarief Widjaja yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal KKP mengungkapan upaya penguatan kelembagaan pengawasan secara resmi telah disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melalui suratnya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) pada akhir tahun 2015. Setelah melalui berbagai proses pengkajian yang mendalam oleh Tim Kementerian PAN dan RB, serta kunjungan lapangan oleh Menteri PAN dan RB Asman Abrur
pada media awal bulan Agustus 2016 di Satuan Kerja PSDKP Batam, akhirnya penguatan kelembagaan pengawasan di daerahpun dapat diwujudkan. Hal ini ditandai melalui sepucuk surat dari Menteri PAN dan RB kepada Menteri Kelautan dan Perikanan tertanggal 9 September 2016 yang menyampaikan persetujuan atas usulan kelembagaan unit pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Melalui suratnya Menteri PAN dan RB menyetujui penambahan Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP menjadi 14 UPT yang semula hanya 5 UPT. Penambahan tersebut menyebabkan perubahan komposisi UPT PSDKP menjadi 6 Pangkalan PSDKP yang berada di Lampulo Banda Aceh, Batam Kepulauan Riau, Jakarta, Benoa Bali, Bitung Sulawesi Utara, dan Tual Maluku. Sementara jumlah Stasiun PSDKP menjadi 8 UPT yang berada di Cilacap Jawa Tengah, Belawan Sumatera Utara, Kupang Nusa Tenggara Timur, Pontianak Kalimantan Barat, Tarakan Kalimantan Utara, Tahuna Sulawesi Utara, Ambon Maluku, dan Biak Papua.
Keberadaan UPT PSDKP tersebut juga ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang ditandatangani pada tanggal 28 September 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 3 Oktober 2016. Penetapan sejumlah Unit Pelaksana Teknis tersebut dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan, yang salah satunya adalah daerah-daerah rawan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara ilegal dan merusak (illegal dan destructive) terutama ancaman masuknya kapalkapal perikanan asing ilegal. Diharapkan melalui penguatan kelembagaan pengawasan di sejumlah daerah, kapal-kapal asing ilegal akan berpikir ulang untuk mencuri ikan di perairan Indonesia. Hal ini tentu akan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi kapal-kapal Indonesia melakukan penangkapan ikan dan pada akhirnya dapat meningkatkan produksi perikanan dan kesejahteraan masyarakat.
Warta Pengawasan SDKP Edisi X-Tahun 2016
3
Tujuh Kapal Perikanan Asing Kembali Ditangkap Kapal Pengawas Perikanan Jakarta
(13/10). Setelah berhasil menangkap 8 (delapan) kapal perikanan asing (KIA) ilegal di perairan Sulawesi pada akhir bulan September 2016, Kapal Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali berhasil menangkap 7 (tujuh) KIA ilegal di 2 (dua) lokasi yang berbeda pada tanggal 7-12 Oktober 2016. Demikian diungkapkan Sjarief Widjaja, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), di Jakarta (13/10). Penangkapan kapal ilegal tersebut dilakukan oleh Kapal Pengawas (KP) Hiu 014 terhadap 3 (tiga) KIA berbendera Malaysia dengan 48 Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan Vietnam di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) perairan Kepulauan Riau, pada tanggal 11 Oktober 2016. Ketiga kapal yang ditangkap yaitu KM. Karang (56 GT, 14 ABK), KM. PAV 4543 (GT 50, 10 ABK), dan KM. Murkhan (5 GT, 24 orang). Selanjutnya kapal yang menggunakan alat tangkap pair trawl dan ABK dikawal menuju ke Satuan Kerja PSDKP Batam untuk proses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. Sementara untuk 4 (empat) kapal lainnya ditangkap oleh KP. Orca 03 di WPPNRI sekitar perairan Miangas Sulawesi Utara pada tanggal 7 dan 12 Oktober 2016 dengan jumlah ABK sebanyak 30 orang yang diduga WNA Filipina. Selanjutnya ketiga kapal tersebut di kawal menuju Pangkalan PSDKP Bitung untuk proses hukum oleh PPNS Perikanan. Selain itu, PPNS Perikanan juga akan mendalami adanya kemungkinan ABK yang diduga Filipina namun mengantongi KTP Indonesia sebagaimana ditemukan terhadap
ABK 8 (delapan) kapal ilegal Filipina yang ditangkap pada akhir September lalu.
untuk melakukan pengembangan kasus tersebut dan menangkap siapapun yang terlibat.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah menyampaikan himbauan kepada pemerintah daerah untuk tidak memfasilitasi pemberian KTP Indonesia kepada ABK asing. Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengharapkan pihak kepolisian untuk terus bekerjasama dengan KKP
Kapal-kapal tersebut diduga melakukan pelanggaran dengan sangkaan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
Pengawasan SDKP 6 Warta Edisi X-Tahun 2016
150 Pokmaswas Terima Bantuan Alat Komunikasi
K
yang diduga ilegal di wilayahnya, lanjut Waluyo.
Bantuan diberikan dalam rangka meningkatkan peran serta Pokmaswas dalam mendukung keberhasilan pengawasan. Melalui pemberian alat komunikasi tersebut diharapkan Pokmaswas akan lebih aktif melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila terdapat kegiatan
Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep. 58/Men/2001 tentang Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (Siswasmas), Pokmaswas merupakan pelaksana pengawasan di tingkat
ementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) memberikan bantuan alat komunikasi kepada 150 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) pada tahun 2016. Bantuan alat komunikasi terdiri dari satu unit telepon genggam (handphone) beserta kartu perdana. Ungkap Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Waluyo Sejati Abutohir di Jakarta (1/11)
Bantuan diberikan kepada Pokmaswas di sejumlah provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur 15 Pokmaswas, Provinsi Jawa Barat 15 Pokmaswas, Nusa Tenggara Timur 15 Pokmaswas, Sumatera Selatan 12 Pokmaswas, Sulawesi Utara 13 Pokmaswas, Kepulauan Riau 15 Pokmaswas, Nusa Tenggara Barat 15 Pokmaswas, Jawa Timur 15 Pokmaswas, Sumatera Barat 15 Pokmaswas, Bali 15 Pokmaswas, dan Sulawesi Selatan 15 Pokmaswas.
lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya. Kelompok ini dibentuk atas inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh unsur pemerintah daerah, dan dikoordinir oleh seorang anggota masyarakat dalam Pokmaswas, yang berfungsi sekaligus sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah/petugas.
Warta Pengawasan SDKP Edisi X- Tahun 2016
5
Tujuh Nelayan Dipulangkan Dari Negara Tetangga
Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri berhasil memulangkan 7 (tujuh) nelayan pada bulan Oktober 2016. Demikian disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP, KKP, Waluyo Abutohir, di Jakarta (27/10). Ketujuh nelayan yang dipulangkan terdiri dari 3 (tiga) orang dipulangkan dari Malaysia dan 4 (empat) orang dipulangkan dari Australia. Ketiga nelayan yang dipulangkan dari Malaysia tersebut tiba di Bandara Kualanamu, Medan Sumatera Utara, pada tanggal 14 Oktober 2016. Adapun ketiga nelayan tersebut adalah Herman Syahputra (17 Tahun), Syahdan (16 Tahun), dan Jaka Prianto (17 tahun), yang berasal dari Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Ketiga nelayan tersebut ditangkap aparat keamanan laut APMM Pulau Penang, Malaysia, dengan dugaan melakukan
Australia, dengan dugaan melakukan pelanggaran penangkapan ikan di wilayah perairan Australia, ungkap Waluyo.
pelanggaran penangkapan ikan di wilayah perairan Malaysia, ungkap Waluyo. Sementara 4 (empat) orang nelayan asal Indonesia yang ditangkap aparat Australia dipulangkan dengan 2 (dua) jadwal pemulangan yang berbeda. Untuk dua nelayan pertama yang dipulangkan yaitu Herru Prianggono (35 tahun, asal Tugu Utara, Jakarta Utara) dan Deddy Arruan (30 tahun, asal Pineleng, Manado) tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali, pada tanggal 19 Oktober 2016. Selanjutnya Kresmisano Sanggamele (43 tahun, asal Lirang) dan Casrudin (31 tahun, asal Cirebon) tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali pada tanggal 20 Oktober 2016. Keempat nelayan tersebut ditangkap aparat keamanan laut Australian Border Force (ABF),
Selanjutnya,Waluyo mengungkapkan bahwa pemulangan nelayan tersebut merupakan bantuan nyata yang dilakukan oleh KKP terhadap nelayan-nelayan Indonesia yang tertangkap aparat di luar negeri saat melakukan penangkapan ikan. Langkah yang dilakukan oleh KKP, antara lain melakukan koordinasi dengan Konsulat Jenderal RI di negara setempat dan instansi terkait di negara yang bersangkutan, sehingga nelayan Indonesia yang tertangkap di luar negeri dapat segera dipulangkan ke Indonesia. Selama tahun 2016 KKP bersamasama dengan Kementerian Luar Negeri telah berhasil memulangkan nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri sejumlah 133 nelayan, yang terdiri dari 94 orang dipulangkan dari Malaysia, 32 orang dipulangkan dari Australia, dan 7 orang dipulangkan dari Thailand. (FF/SBO)
Sosialisasikan Program dan Kinerja Melalui Pameran
Direktorat
Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) melaksanakan sosialisasi program dan kinerja melalui keikutsertaan dalam pameran berskala nasional. Berbagai pameran tersebut dimanfaatkan sebagai media untuk mengenalkan program pencegahan dan pemberantasan illegal fishing kepada masyarakat luas. Diharapkan para pengujung pameran akan menjadi agen-agen informasi bagi masyarakat lainnya
untuk melakukan kegiatan dibidang kelautan dan perikanan secara tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada bulan Oktober 2016, setidaknya Direktorat Jenderal PSDKP telah berpartisipasi dalam pameran Sail Selat Karimata 2016 yang diselenggarakan di Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 12-15 Oktober 2016. Selain itu, pameran Festival Belitong di Kabupaten Belitung
Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 21-25 Oktober 2016, serta Hari Pangan Sedunia Tahun 2016 di Boyolali Provinsi Jawa Tengah tanggal 28-30 Oktober 2016. Kegiatan pameran merupakan salah media yang cukup penting dalam sosialisasi program dan kinerja serta sebagai upaya preventif dan promotif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara lestari dan berkelanjutan.
Pengawasan SDKP 4 Warta Edisi X- Tahun 2016
Penyidikan Kasus Benih Lobster Dinyatakan P-21
Pengawas
Proses penyidikan kasus peredaran 3.000 benih lobster oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan pada Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lombok telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tanggal 4 Oktober 2016. Demikian diinformasikan oleh Kepala Satuan Kerja PSDKP Lombok, Mubarak kepada Humas PSDKP (4/10). Selanjutnya Mubarak menyampaikan, setelah dinyatakan P-21 oleh pihak Kejaksaan, PPNS Perikanan akan segera melaksankan penyerahan
tersangka dan barang bukti (Tahap 2) (BKIPM) Mataram. Selanjutnya kepada penuntut umum. pihak BKIPM Mataram melimpahkan kasus tersebut untuk proses Kasus ini bermula adanya penangkapan penyidikan kepada PPNS Perikanan oleh aparat Kodim Loteng, NTB pada Satker PSDKP Lombok pada tanggal tanggal 06 September 2016 WITA di 7 September 2016, yang langsung daerah Kecamatan Pujut Kabupaten ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh Loteng Nusa Tenggara Barat terhadap PPNS Perikanan. Tidak sampai satu pelaku yang diduga mengedarkan bulan kasus tersebut telah dinyatakan benih lobster yang diduga akan P-21 oleh Kejaksaan Tinggi Nusa diselundupkan melalui Pelabuhan Tenggara Barat. Awang, NTB. Dalam penangkapan tersebut, aparat berhasil menangkap Benih lobster merupakan sala 3 orang pelaku yang menggunakan satu komoditas perikanan yang 2 unit kendaraan sebagai alat angkut mempunyai nilai jual cukup tinggi. benih lobster. Sebelumnya pihak Oleh karena itu, Menteri Kelautan dan Kodim menerima informasi dari Perikanan Susi Pudjiastuti melalui masyarakat mengenai informasi Peraturan Menteri Kelautan dan adanya kegiatan penangkutan benih Perikanan Republik Indonesia Nomor lobster yang diduga akan dikirim ke 1/PERMEN-KP/2015 menetapkan luar negeri melalui Pelabuhan Awang, larangan penangkapan lobster dalam NTB. kondisi bertelur, dan hanya boleh ditangkap atau diambil dari alam Pada hari yang sama pihak Kodim dengan ukuran panjang karapas lebih Loteng menyerahkan kasus tersebut dari 8 cm (di atas delapan sentimeter). kepada Balai Karantina Ikan dan Pengedalian Mutu Hasil Perikanan
Pengawas Perikanan Gagalkan Perdagangan Benih Lobster
P engawas Perikanan pada Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan (Satker PSDKP) Pelabuhan Ratu Sukabumi bersama-sama pihak Polres Sukabumi berhasil menggagalkan perdagangan 3.526 benih lobster pada tanggal 26 Oktober 2016. Selain mengamankan barang bukti Pengawas Perikanan dan Polisi berhasil menangkap 1 orang yang diduga sebagai tersangka dalam peredaran benih lobster tersebut. Ungkap Pangkalan PSDKP Jakarta, Slamet (27/10). Proses penangkapan tersebut berawal
dari adanya informasi yang diperoleh Pengawas Perikanan dari masyarakat adanya indikasi perdagangan benih lobster yang akan di bawa ke Jakarta dan diduga selanjutnya akan dikirim ke Singapura atau Vietnam melalui Bandara Soekarno Hatta. Atas dasar informasi tersebut, pengawas bekerjasama dengan polres bergerak ke lokasi untuk melakukan operasi tangkap tangan. Barang bukti dan tersangka untuk sementara diamankan di Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut, tutur Slamet. Selanjuntya pihak Satker PSDKP Pelabuhan Ratu dan Polres Sukabumi melakukan pelepasliaran terhadap benih lobster di perairan Pelabuhan
Ratu pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016,yang disisihkan sebagian sebagai barang bukti dalam proses persidangan. Sebagaimana diketahui bahwa benih lobster merupakan salah satu komoditas perikanan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Oleh karena itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik IndonesiaNomor 1/PERMEN-KP/2015 menetapkan larangan penangkapan lobster dalam kondisi bertelur, dan hanya boleh ditangkap atau diambil dari alam dengan ukuran panjang karapas lebih dari 8 cm (di atas delapan sentimeter).
