WARTA
Peng wasan Edisi VIII/ 2016
Berita Utama
Ditjen. PSDKP Gelar Operasi Bersama Dengan Australia @humaspsdkp
humas psdkp
[email protected]
7 LENSA KEGIATAN 1
2
3
4
665
Keterangan: 1 - Menteri KP melakukan video conference dalam proses penenggelaman 60 kapal pelaku IUU fishing di 8 lokasi yang berbeda, Natuna (17/8) 2,3 - Uji petik oleh Menteri PAN & RB dalam rangka peningkatan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PSDKP, Batam (13/8). 4 - Pelatihan teknik pengungkapan kasus tindak pidana perikanan, Tegal (21/8) . 5. - Kunjungan AKP Ditjen. PSDKP ke AFMA di Darwin dalam rangka operasi bersama dengan negara Australia, di Darwin (22-24/8).
Pengawasan SDKP 2 Warta Edisi VIII- Tahun 2016
Berita Utama
Ditjen. PSDKP Gelar Operasi Bersama Dengan Australia
J
akarta (20/7). Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menggelar operasi bersama pengawasan kegiatan illegal unreported and unregulated (IUU) dengan Australian Border Force (ABF) di perairan Arafuru perbaasan Indonesia-Australia pada tanggal 22-24 Agustus 2016. Kegiatan operasi bersama yang disebut juga sebagai patroli terkoordinasi melibatkan 2 (dua) Kapal Pengawas Perikanan serta 1 (atu) kapal patroli ABF. Selain itu, patroli bersama tesebut juga didukung oleh 1 (unit) pesawat patroli ABF jenis Dash 8 Aircraft. Selama operasi bersama berlangsung, Kapal Pengawas Perikanan dan Kapal Patroli ABF berhasil memeriksa 3 (tiga) unit Kapal Perikanan Indonesia (KII) yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan tersebut, namun tidak ditemui adanya pelanggaran. Direktur Pengoperasian Kapal Pengawas Ditjen. PSDKP Goenaryo, menyampaikan kegiatan operasi bersama dengan Australian bertujuan untuk mencegah kegiatan illegal fishing di perairan perbatasan serta meningkatkan kerjasama operasi
pengawasan antara Kapal Pengawas Perikanan dengan Kapal Patroli ABF. Selain kagiatan patroli bersama, Awak Kapal Pengawas (AKP) juga berkesempatan untuk melakukan kunjungan ke Darwin, Australia untuk meningkatkan kemampuan melalui pelatihan singkat pemeriksaan di laut dan pengelolaan sumber daya perikanan (fisheries resources management) yang diberikan oleh Australian Fisheries Management Authority (AFMA). Dalam kesempatan tersebut disampaikan materi mengenai kewenangan AFMA dalam memberikan izin bagi kapal ikan, termasuk kewenangan investigasi tindak pidana perikanan yang tejadi
di perairan Australia. Disamping juga disampaikan berbagai kerjasama pemberantasan IUU fishing yang dilaksanakan oleh AFMA bekerjasama dengan beberapa instansi terkait di Australia, termasuk kerjasama dengan negara lain seperti Indonesia dan Perancis. Dalam kesempatan lain, pihak Konsulat RI di Darwin sebagai pihak yang mendampingi Tim Ditjen. PSDKP selama kegiatan berlangsung, memberikan apresiasi atas kerjasama yang terjalin antara KKP, ABF, dan AFMA, terutama terkait dengan penanganan nelayan Indonesia yang dituduh melakukan IUU fishing di perairan Australia sampai dengan proses pemulangannya ke Indonesia. (KP)
Warta Pengawasan SDKP Edisi VIII- Tahun 2016
3
Praktek Lapangan Peserta Diklat PPNS Tahun 2016
J
akarta 8/8, Duapuluh enam orang peserta diklat calon Penyidik Pegawasi Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Angkatan 23 tahun 2016 melaksanakan praktek lapangan melakukan operasi pengawasan di perairan sekitar Jakarta menggunakan Kapal Pengawas (KP) Perikanan Takalamongan dan KP. Todak 01. Kegiatan praktek lapangan tersebut dilakukan untuk mengimplementasikan materi yang didapat selama kegiatan di Pusdikreskrim. Dalam praktek
tersebut, dilakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan Indonesia yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik kapal. Selain itu para peserta juga berkesempatan bertatap muka dengan Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta. Dalam sambutannya, Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta menghimbau agar kegiatan kunjungan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya terutama terkait
dengan kemampuan dalam proses penghentian, pemeriksaan, penahanan kapal terduga melakukan illegal fishing yang akan dihadapi oleh PPNS Perikanan di lapangan.
Menteri PAN & RB Uji Petik Peningkatan Kelembagaan UPT Ditjen.PSDKP
Batam
13/8, Menteri Pendayagaunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) melakukan kunjungan ke Satuan Kerja PSDKP Batam dalam rangka uji petik peningkatan status kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal PSDKP. Kunjungan Menteri PAN dan RB tersebut merupakan tindak lanjut atas surat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melalui suratnya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PAN dan RB) pada akhir tahun 2015 tentang Penataan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis PSDKP. Dalam kunjungan tersebut Menteri PAN dan RB mengungkapkan bahwa kegiatan Direktorat Jenderal PSDKP dalam pemberantasan illegal fishing di perairan laut Indonesia harus didukung dengan fasilitas yang memadai, maka dari itu Tim dari Kementerian PAN dan RB akan menjadikan proses peningkatan status UPT Direktorat Jenderal
PSDKP sebagai prioritas yang akan dibahas oleh Kementerian PAN dan RB. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Waluyo S Abutohir memaparkan rencana peningkatan kelembagaan UPT Direktorat Jenderal PSDKP dengan prioritas pada daerahdaerah rawan pelanggaran illegal fishing, diantaranya perairan Natuna Kepulauan Riau, perairan Tahuna Sulawesi Utara, dan perairan Arafuru. (hms)
Pengawasan SDKP 6 Warta Edisi VIII- Tahun 2016
KKP Kembali Tenggelamkan 60 Kapal IUU Fishing
N
atuna 17/8, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal PSDKP bersama-sama instansi terkait TNI AL, POLRI, Bakamla, dan Kejaksaan Agung menenggelamkan 60 (enam puluh) kapal pelaku penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) yang terdiri dari 58 (lima puluh delapan) Kapal Perikanan Asing (KIA) dan 2 (dua) Kapal Perikanan Indonesia (KII) di 8 (delapan) lokasi yaitu Natuna, Tarakan, Batam, Tarempa, Bitung, Ternate, Morotai dan Sorong. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti sesaat setelah memberikan komando penenggelaman menyampaikan pihaknya bersama instansi terkait telah melaksanakan penenggelaman kepada 60 (enam puluh) kapal pelaku illegal fishing dengan proses penenggelaman menggunakan metode yang berbeda dengan kegiatan penenggelaman sebelumnya dengan cara diledakkan. Penenggelaman dilakukan dengan cara membuka keran laut atau membocorkan dinding kapal sehingga kapal akan tenggelam. Susi menambahkan tetode baru dalam penenggelaman tersebut bertujuan untuk menjadikan kapal-kapal yang ditenggelamkan sebagai terumbu karang buatan (artificial reef) yang akan bermanfaat bagi ekosistem perairan setempat. Selain itu, metode tersebut juga akan menghindari potensi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari proses penenggelaman kapal sedangkan Lokasi penenggelaman ditentukan setelah melalui survei yang melibatkan instansi terkait, untuk memastikan lokasi penenggelaman merupakan lokasi yang aman dari alur pelayaran dan di luar kawasan konservasi perairan, Penenggelaman kapal pelaku illegal fishing dilakukan dengan mengacu pada Pasal 76A UU No. 45/2009
tentang Perubahan Atas UU No 31/2004 tentang Perikanan, yaitu benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana diatur dalam KUHAP.
Sejak bulan Oktober Tahun 2014 sampai dengan saat ini (17 Agustus 2016) jumlah kapal yang ditenggelamkan karena melakukan illegal fishing sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) kapal perikanan ilegal yang terdiri dari 222 (dua ratus dua puluh dua) Kapal Perikanan Asing (KIA) dan 16 (enam belas) Kapal Perikanan Indonesia (KII). (PP)
Warta Pengawasan SDKP Edisi VIII- Tahun 2016
5
Partisipasi Masyarakat Diperlukan Dalam Pemberantasan Illegal Fishing
Kegiatan illegal fishing merupakan
global terutama di bidang kelautan dan perikanan dibutuhkan peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan agar tercapainya sumber daya kelautan dan perikanan yang lestari dan berkelanjutan.
salah satu permasalahan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berdampak negatif terhadap keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan maka partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pemberantasan illegal fishing. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep. 58/Men/2001 tentang Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (Siswasmas). Dalam Keputusan Menteri tersebut masyarakat dapat berpartisipasi dengan membentuk Kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, pembudidaya serta masyarakat maritim lainnya Pokmaswas dibentuk atas inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh unsur pemerintah daerah, dan dikoordinir oleh seorang anggota masyarakat, yang berfungsi sekaligus sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah/ petugas. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, Direktorat Jenderal PSDKP melalui Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan melaksanakan sosialisasi peraturan perundanga-undangan dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kepada Pokmaswas yang tersebar di beberapa lokasi. Kepala Subdit Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan, Turman Hardianto menyampaikan ancaman akibat praktik illegal dan destructive fishing telah berdampak langsung pada terancamnya kelestarian sumber daya ikan, menurunnya produktivitas
Lanjut Turman, Pada tahun ini Ditjen. PSDKP telah melaksanakan sosialisasi di 10 (sepuluh) lokasi yaitu Padang (Sumatera Barat), Palembang (Sumatera Selatan), Karawang (Jawa Barat), Malang (Jawa Timur), Balikpapan (Kalimantan Timur), Denpasar (Bali), Kupang (NTT), Mataram (NTB), Natuna (Kepulauan Riau) dan Bitung (Sulawesi Utara). Pemberian bantuan langsung masyarakat kepada Pokmawas turut dilakukan di sepuluh lokasi tersebut yang masing-masing terdiri dari 15 (lima belas) unit telepon seluler biaya langganan selama 6 (enam) bulan. usaha perikanan, kerusakan lingkungan serta kerugian ekonomi. Selain itu pengelolaan perikanan juga dihadapkan dengan tingginya eskalasi konflik horisontal antar nelayan, yang dipicu oleh maraknya modifikasi alat penangkapan ikan serta kompetisi daerah penangkapan. maka dipandang perlu melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan melibatkan masyarakat dalam bentuk Pokmaswas. Turman menambahkan ke depannya dalam menghadapi persaingan
Puncak rangkaian kegiatan sosialisasi dan pemberian bantuan langsung masyarakat tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 dan 18 Agustus 2016 di Natuna dan pemberian bantuan langsung masyarakat dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kepada perwakilan Pokmawas pada tanggal 18 Agustus 2016. Dengan diberikannya bantuan tersebut diharapkan jaringan informasi dari Pokmaswas dapat dilaporkan dengan lebih cepat dan lebih akurat kepada Pengawas Perikanan atau Petugas berwenang. (Dit.PSDP)
Pengawasan SDKP 4 Warta Edisi VIII- Tahun 2016
Tingkatkan Pemberantasan Illegal Fishing, Pengawas Dibekali Aturan Internasional yang bertanggung jawab serta dapat mengurangi bahkan mengeliminasi kegiatan IUU Fishing di wilayah Indonesia. Port State Measures (PSM) merupakan ketentuan internasional yang mengatur negara pelabuhan untuk memerangi, mencegah, dan memberantas IUU Fishing yang ditandatangani dalam forum Food dan Agriculture Organization (FAO) pada tahun 2009.
Direktorat
Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) selaku Sekretariat Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practice Including Combating Illegal Unreported and Unregulated Fishing in the Southeast Asia Region (RPOA-IUU) bekerjasama dengan National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), United States Agency for International Development (USAID) dan USAID-SEA Project Indonesia menyelenggarkan Workshop and Inspector Training for Implementation of Port State Measures. Kegiatan yang diselenggarakan mulai tanggal
22 sampai dengan 26 Agustus 2016 di Kota Manado, Sulawesi Utara diikuti oleh pihak terkait dalam rangka meningkatkan upaya pemberantasan illegal fishing di Indonesia, diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, POLRI, TNI Angkatan Laut, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Bakamla. Direktur Pengawasan Pengelolaaan Sumber Daya Perikanan, Tyas Budiman dalam sambutan pembukaan menyampaikan kegiatan ini merupakan implementasi Port State Measures Agreement (PSMA) untuk meningkatkan pengelolaan perikanan
Penerapan ketentuan Negara pelabuhan (Port State) kiranya dapat memastikan konservasi jangka panjang serta pemanfaatan sumber daya dan ekosistem kelautan dan perikanan yang berkelanjutan,” ungkap Tyas. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi PSMA melalui Peraturan Presiden Nomor 43/2016 tentang Pengesahan Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported anda Unregulated Fishing (Persetujuan tentang Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur). (FF/SBO)
Ditjen. PSDKP Lakukan Pelatihan Teknik Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Perikanan
T egal 21/8, Direktorat Penanganan Pelanggaran Direktorat Jenderal
PSDKP baru-baru ini melaksanakan kegiatan pelatihan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. Kegiatan yang dikenal dengan pelatihan teknik pengungkapan kasuk tindak pidana perikanan (Secientific Investigation Crime) dilaksanakan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Tegal, Jawa Tengah yang diikuti oleh 30 peserta dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan Unit
Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PSDKP. Pelatihan ini diharapkan akan menciptakan PPNS Perikanan yang handal dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perikanan di lapangan, sesuai dengan dinamikan tindak pidana perikanan yang semakin berkembang. Demikian dikatakan Kasubdit Penyidikan, Arief Indra Kusuma Adhi, di sela-sela penutupan pelatihan. Lebih
lanjut
Arief
mengatakan
untuk meningkatkan pengetahuan penyidikan diperlukan penguasaan pengetahuan mengenai hukum dalam memproses penyidikan tindak pidana perikanan juga memberikan pembekalan pengetahuan bagaimana melakukan proses penyidikan dengan pendekatan scientifi.