WARTA
Peng wasan Edisi IX/ 2016
Berita Utama
KKP Pulangkan 228 ABK Asal Vietnam @humaspsdkp
humas psdkp
[email protected]
7 LENSA KEGIATAN 1
2
3
4
5
Keterangan: 1 - Penandatanganan berita acara serah terima ABK non justisia Vietnam antara Plt. Dirjen PSDKP dan Duta Besar Vietnam di Pelabuhan Selat Lampa (13/9) 2&3 - Proses pemindahan ABK Vietnam dari KP Orca ke kapal milik Vietnam Fisheries Resources Surveillance, ZEEI (14/9) 4&5 - Pengembangan kompetensi kepemimpinan bagi Pejabat Eselon IV lingkup Ditjen. PSDKP (1/9) 6. - ABK dari 8 kapal perikanan yang di tangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan di perairan Sulawesi, Bitung (26/9)
6
Pengawasan SDKP 2 Warta Edisi IX- Tahun 2016
Berita Utama
KKP Pulangkan 228 ABK Asal Vietnam
N
ATUNA (13/9). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Kedutaan Besar Vietnam di Jakarta memulangkan 228 Anak Buah Kapal (ABK) yang berstatus bukan tersangka (Non Justisia) berkewarganegaraan Vietnam pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 melalui jalur laut dengan menggunakan Kapal Pengawas Perikanan. Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang juga menjabat Sekretaris Jenderal KKP, Sjarief Widjaja, di Natuna (13/9). Pemulangan nelayan tersebut merupakan hasil koordinasi dan kerjasama yang intensif antara Direktorat Jenderal PSDKP dengan Kedubes Vietnam di Jakarta. “Melalui koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait, sehingga ABK Non Justisia berkewarganegaraan Vietnam dapat dipulangkan”, ungkap Sjarief. Selain itu, pemulangan ABK non justisia ini juga dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri. Nelayan yang dipulangkan tersebut merupakan nelayan yang ditangkap
oleh Kapal Pengawas Perikanan, Direktorat Jenderal PSDKP karena melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Setelah menjalani proses yang berlaku, nelayannelayan tersebut dapat dipulangkan ke negara asalnya. Pemulangan yang dilakukan melalui jalur laut disepakati dengan titik pertemuan antara Kapal Pengawas Perikanan dan Kapal Pemerintah Vietnam di perairan perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan perairan Vietnam dengan koordinat lokasi 04°00.000 N – 107°30.000 E atau sekitar 2 jam 30 menit dari Kabupaten Natuna. Dari sebanyak 228 orang yang dipulangkan tersebut terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) orang yang ditampung di Kantor Satuan Kerja PSDKP Batam, 68 (enam puluh delapan) orang dari kantor Satuan Kerja PSDKP Natuna,
dan 113 (seratus tiga belas) ABK dari Satuan Kerja PSDKP Tarempa. Pemulangan tersebut dilakukan dalam rangka meringankan tugas para petugas Pengawas Perikanan di lapangan. Dengan dipulangkannya ABK non justisia, maka tugas dan tanggungjawab petugas dilapangan akan semakin ringan dan akan lebih terkonsentrasi pada proses hukum kasus yang sedang ditanganani dan ABK yang dijadikan tersangka. Pemulangan tersebut juga telah sesuai dengan Pasal 83A ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan selain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing.
Warta Pengawasan SDKP Edisi IX- Tahun 2016
3
Kapal Perikanan Ilegal Kembali Ditangkap Kapal Pengawas Jakarta
(27/9). Kapal Pengawas Perikanan (KP) di bawah kendali Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap 8 (delapan) kapal ikan yang diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 716 perairan laut Sulawesi. Penangkapan tersebut dilakukan oleh KP. Hiu Macan Tutul 306 dan KP. Hiu Macan 401 pada tanggal 22 dan 23 September 2016. Ungkap Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Sumono Darwinto, (26/9). Dalam penangkapan tersebut juga berhasil diamankan 64 orang, terdiri dari 63 orang diduga Warga Negara Asing (WNA) Filipina dan 1 orang Warganegara Indonesia (WNI). Dugaan pelanggaran antara lain, melakukan penangkapan ikan di WPP-RI tanpa dilengkapi dokumen, mengangkut/membawa ikan ke luar negeri (Filipina), dan menggunakan Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan asing (Filipina); Tujuh kapal dikawal menuju Pangkalan PSDKP Bitung. Sedangkan 1 (satu) kapal (FB/CA. RENZ) tidak dapat di bawa/tarik ke Pangkalan PSDKP Bitung karena Kapal tenggelam akibat terkena badai dan mengalami kerusakan parah (pecah di bagian haluan). ABK berhasil diselamatkan dan dibawa ke Pangkalan PSDKP Bitung; Kapal-kapal tersebut diduga melakukan pelanggaran dengan sangkaan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
Stasiun PSDKP Terima Limpahan Dari Polair Selain tangkapan kapal perikanan ilegal oleh armada Kapal Pengawas Perikanan, pada bulan yang sama Stasiun PSDKP Belawan pada tanggal 05 September 2016 telah menerima limpahan 1 buah Kapal Perikanan Asing (KIA) ilegal yang berhasil ditangkap oleh Kapal Polisi (KP) Perkakak 3017. Penangkapan kapal dengan nama lambung KM. PKFB 939 tersebut dilakukan pada tanggal 04 September
2016 pukul 02.00 WIB dikarenakan melakukan penangkapan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan selat Malaka tepatnya 4 mil masuk wilayah Indonesia. KIA yang memiliki bobot 65.18 GT dengan ABK asing sejumlah 4 orang tersebut setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tidak memiliki SIPI untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan ZEEI, serta didapati barang bukti lain berupa muatan sebanyak kurang lebih 1,5 ton ikan campur.
Tabel. Rincian Kapal Ilegal yang Ditangkap Kapal Pengawas
Pengawasan SDKP 6 Warta Edisi IX- Tahun 2016
Pelatihan Dasar Menyelam Bagi Pengawas Perikanan
A
ceh (5/9), Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan bekerjasama dengan Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) mengadakan kegiatan Pelatihan Dasar Menyelam bagi Pengawas Perikanan di Sabang, Aceh. (5/9/2016) Kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tanggal 5 hingga 9 September 2016 ini ditujukan bagi para pengawas perikanan di bawah wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan. Kepala Stasiun PSDKP Belawan, Basri A.Pi, M.Si dalam sambutannya saat acara pembukaan pelatihan selam menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan ini diadakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas serta pengetahuan bagi para Pengawas Perikanan dalam pendukung pelaksanaan tugas pengawasan.
Selanjutnya, dalam pelatihan ini peserta akan mendapatkan pemahaman prinsip-prinsip dasar pengetahuan yang berkaitan dengan penyelaman secara umum yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang pemula serta teknik-teknik dasar menyelam bagi pemula. Oleh karena itu pelatihan yang ada ini diharapkan para peserta dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya, agar ilmu yang telah diterimanya bisa diterapkan ketika
sedang bertugas di lapangan, ungkap Basri. Pelatihan selam One Star Scuba Diver oleh POSSI ini adalah tingkatan pertama yang akan dilalui oleh peserta ketika akan memulai menjadi seorang scuba diver atau sering juga disebut penyelam. Sedangkan istilah One Star Scuba Diver adalah sebutan setelah peserta selesai mengikuti pelatihan ini.
Ditjen. PSDKP Tingkat Kompetensi Pejabat Pengawas
M
enghadapi tantangan dibidang pengawasan daya kelautan dan perikanan yang terus berkembang, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) meningkatkan kompetensi pejabat Pengawas atau yang juga dikenal dengan Pejabat Struktural Eselon IV. Peningkatan kompetensi para Pejabat Eselon IV yang terdiri dari Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) bertujuan meningkatan pemahaman, pengetahuan, bidang kemampuan manajerial dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan
produktivitas Aparatus Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal PSDKP untuk pencapaian tugas pokok, sasaran dan misi organisasi yang akan berujung terhadap kepuasan masyarakat. Demikian disampaikan Waluyo Abutohir, Sekretaris Ditjen. PSDKP dalam sambutan pembukaannya di Jakarta (1/9). Selanjutnya Waluyo menekankan tantangan pejabat Pengawas sebagai seorang pemimpin semakin hari semakin kompleks, salah satunya bagaimana seorang pemimpin mampu mengembangkan tim dan organisasi yang dia pimpin menuju kinerja optimal yang diharapkan.
Dengan demikian, pemimpin harus mampu membawa tim kerja ataupun organisasi yang dipimpinnya untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam mendukung target kinerja organisasi yang lebih besar, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan yang diikuti oleh sebanyak 66 orang dan dan dilaksanakan di Gedung Mina Bahari 4 lantai 2, Jakarta dibagi menjadi 2 (dua) tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 29-30 Agustus 2016, sedangkan tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 31-1 September 2016.
Warta Pengawasan SDKP Edisi IX- Tahun 2016
5
Sosialiasikan Aturan Untuk Tingkatkan Kepatuhan Nelayan
Direktorat Jenderal PSDKP terus
maksud dan tujuan dierbitkannya peraturan tersebut.
melakukan sosialiasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat nelayan dalam melaksanakan usaha penangkapan. Kegiatan ini diselenggarakan di Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 30 September 2016. Tegal merupakan salah satu sentra perikanan tangkap di wilayah pantai utara Jawa dengan jumlah kapal penangkap yang cukup banyak. Diharapkan melalui sosialisasi tersebut, para nelayan di wilayah Tegal akan semakin sadar untuk mengimplementasikan SPKP atau yang juga dikenal dengan Vessel Monitoring System (VMS). Selain
itu,
kegiatan
sosialisasi
Sebagaimana diketahui VMS merupakan salah satu sistem pemantauan yang diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memantau kepatuhan kapal-kapal penangkap ikan dalam melakukan usahanya di laut. Melalui VMS akan diketahui kegiatan yang dilakukan oleh kapalkapal penangkap ikan selama di laut selama kurun waktu 24 jam.
yang juga berfungsi sebagai wadah atau sarana pemahaman tentang peraturan tentang VMS agar pada pelaksanaanya stakeholder atau pihak yang berkepentingan tidak salah untuk menafsirkan peraturan tersebut serta dapat memahami
Kegiatan dihadiri oleh seluruh stakeholder dibidang kelautan dan perikanan yang meliputi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kota, TNI AL, Polri, Dinas Perhubungan, Pemilik kapal perikanan, pengusaha Penangkapan Ikan, pengusaha pengolahan Ikan, POKMASWAS dan organisasi masyarakat perikanan.
Pengawas Gagalkan Pemanfaatan Ikan Napoleon Ilegal
Kapal Pengawas (KP) Perikanan
Hiu 05 di bawah kendali Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal pengangkut ikan Napoleon pada hari Kamis 29 September 2016 di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 713, Selat Makassar. Kapal pengangkut ikan hidup dengan nama lambung KM Nagama Biru 01 yang berasal dari Bali ditemukan tanpa memiliki kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan untuk menangkut ikan Napoleon. Kapal
dengan jumlah ikan Napoleon sebanyak 180 ekor atau sekitar 1.000 kg dikawal menuju ke Pos PSDKP Balikpapan. Pemanfaatan spesies Napoleon telah diatur sejak tahun 2013 melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/KEPMEN- KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Ikan Napoleon (Cheilinus undulatus). Permen tersebut menerangkan bahwa dalam rangka menjaga dan menjamin keberadaan dan ketersediaan ikan Napoleon (Cheilinus undulatus) yang telah mengalami penurunan populasi, perlu dilakukan perlindungan
terhadap ikan Napoleon (Cheilinus undulatus). Perlindungan ikan Napoleon (Cheilinus undulatus) dengan status perlindungan terbatas untuk ukuran tertentu yaitu ikan Napoleon (Cheilinus undulatus) berukuran dari 100 (seratus) gram sampai dengan 1000 (seribu) gram; dan lebih dari 3000 (tiga ribu) gram.
Pengawasan SDKP 4 Warta Edisi IX- Tahun 2016
Pelepasliaran 5 Ekor Penyu oleh Pengawas Perikanan merupakan spesies yang hidup di laut serta mampu bermigrasi dalam jarak yang jauh di sepanjang kawasan Samudera Hindia, Samudra Pasi k dan Asia Tenggara. Keberadaannya telah lama terancam, baik oleh faktor alam maupun faktor kegiatan manusia yang membahayakan populasinya secara langsung maupun tidak langsung.
Pengawas Perikanan pada Satuan
Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tahuna, Sulawesi Utara bersamasama pihak terkait melaksanakan pelepasliaran spesies yang dilindungi "Penyu" di sekitar Pantai Tahuna, Sulawesi Utara pada tanggal 5 September 2016. Kegiatan juga dihadiri oleh pihakpihak terkait dari Kejaksaan, Kepolisian, TNI Angkatan Laut, dan unsur Muspida lainnya.
Penyu-penyu yang dilepasliarkan tersebut merupakan penyu yang diamankan dari masyarakat di Tahuna. Masyarakat sebelumnya tidak mengetahui bahwa Penyu merupakan spesies yang dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk dipelihara oleh masyarakat. Setelah dilakukan pendekatan secara persuasif oleh Pengawas Perikanan Satker PSDKP Tahuna, pemilik bersedia untuk melepasliarkan penyu ke alam. Sebagaimana
diketahui
Penyu
Hewan berpunggung keras ini tergolong hewan yang dilindungi dengan katagori Appendix I CITES (Convention on International Trade in Endangered Species), sehingga segala bentuk pemanfaatan dan peredarannya harus mendapat perhatian secara serius. Selain itu karakteristik siklus hidup penyu sangat panjang dan unik, sehingga untuk mencapai kondisi “stabil” (kondisi dimana kelimpahan populasi relatif konstan selama 5 tahun terakhir) dapat memakan waktu cukup lama. Oleh karena itu, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
Dirjen PSDKP Bakar Semangat Awak Kapal Pengawas
B itung 17/9, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP) yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) membakar semangat para Awak Kapal Pengawas (AKP) wilayah timur yang bertempat di Pangkalan PSDKP Bitung.
pemberantasan illegal fishing oleh kapal-kapal perikanan asing.
Kegiatan dilakukan untuk meningkatkan semangat kepada para AKP dalam melaksanakan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya operasi
Selain itu, melalui pertemuan tersebut diharapkan kapal pengawas perikanan akan semakin meningkatkan kinerja yang dibuktikan dengan peningkatan hasil operasi pengawasan.
Sebagaimana diketahui wilayah perairan Sulawesi merupakan perairan yang berbatasan langsung dengan negara lain, dan juga memiliki potensi yang tinggi atas masuknya kapal-kapal perikanan asing. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan operasi. Kegiatan pertemuan juga dihadiri oleh Direktur Pengoperasian Kapal Pengawas, Direktorat Jenderal PSDKP, Kepala Pangkalan PSDKP Bitung, serta diikuti oleh tidak kurang dari 100 orang AKP wilayah timur yang berpangkalan di Bitung.
