WARTA
Peng wasan Edisi VII/ 2016
Berita Utama
PPNS PERIKANAN LELANG BENDA SITAAN SENILAI 21 MILYAR @humaspsdkp
humas psdkp
[email protected]
7 LENSA KEGIATAN 1
2
3
4
665
Keterangan: 1 & 2 - Pemulangan 6 (enam) nelayan asal Sumatera Utara yang ditangkap aparat Malaysia, Medan (27/6) 3 & 4 - Pelantikan Pejabat Administrator (Eselon 3) dan Pengawas (Eselon 4) lingkup Ditjen. PSDKP, Jakarta (26/6). 5 - Rapat Teknis Perencanaan (RATEKCAN) Ditjen. PSDKP Tahun 2016, Jakarta (25/6).
Pengawasan SDKP 2 Warta Edisi VII- Tahun 2016
Berita Utama
PPNS PERIKANAN LELANG BENDA SITAAN SENILAI 21 MILYAR
J
akarta (20/7). Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan berhasil melelang benda sitaan berupa ikan beku campuran ±1.930.000 kg senilai Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah). Proses lelang yang dipimpin oleh Pejabat Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh diikuti oleh 5 (lima) peserta yang terdiri dari 2 (dua) perusahaan dibidang perikanan dan 3 (tiga) pihak perorangan. Adapun tahapan lelang telah diawali dengan pengumuman pada tanggal 13 Juli 2016 dan penjelasan (aanwijzing) kepada para peserta lelang yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2016. “Dalam lelang terbuka yang dilakukan dengan penawaran lisan dari peserta diperoleh nilai penawaran tertinggi senilai Rp. 21.000.000.000,“ ungkap Kepala Stasiun PSDKP Belawan, Basri.
Ikan yang dilelang tersebut merupakan muatan MV. Silver Sea 2 berbendera Thailand sedang dalam proses penyidikan oleh PPNS Perikanan Belawan. MV. Silver Sea 2 merupakan kapal pengangkut ikan yang ditangkap KRI Teuku Umar 385 di sekitar perairan Sabang, Provinsi Aceh pada tanggal 12 Agustus 2015. Penangkapan tersebut dilatarbelakangi adanya dugaan melakukan kegiatan ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Selanjutnya penyidikan diserahkan kepada PPNS Perikanan. Lelang terhadap benda sitaan tersebut dilakukan sesuai Pasal 45 KUHAP dan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Sabang tentang Persetujuan Pelelangan Benda Sitaan/ Barang Bukti. Hasil pelelangan benda sitaan tersebut yang berupa uang akan dipakai sebagai barang bukti, tutup Basri.
Warta Pengawasan SDKP Edisi VII- Tahun 2016
3
KKP Pulangkan Enam Nelayan Asal Sumatera Utara Yang Ditangkap Aparat Malaysia
K
ementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) bekerjasama dengan Konsulat Jenderal RI di Penang, Malaysia, berhasil memulangkan 6 (empat) orang nelayan asal Batubara, Sumatera Utara yang ditangkap aparat Malaysia. Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal PSDKP, KKP, Sjarief Widjaja, di Jakarta (27/7). Keenam nelayan yang dipulangkan tersebut tiba di Bandara Kualanamu, Medan Sumatera Utara, pada tanggal 27 Juli 2016. Adapun keenam nelayan tersebut adalah Sibas (32 Tahun), Samsul (31 Tahun), Iqbal (27 Tahun), Asandi (29 Tahun), Ismail (34 Tahun) dan Safrizal (30 Tahun), yang berasal dari Kabupaten Batubara dan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Keenam nelayan tersebut ditangkap aparat keamanan laut Malaysia pada bulan Maret dan April 2016, dengan dugaan melakukan pelanggaran penangkapan ikan di wilayah perairan Malaysia, ungkap Sjarief. Selanjutnya, Sjarief mengungkapkan bahwa pemulangan nelayan tersebut
merupakan bantuan nyata yang dilakukan oleh KKP terhadap nelayan-nelayan Indonesia yang tertangkap aparat di luar negeri saat melakukan penangkapan ikan. Langkah yang dilakukan oleh KKP, antara lain melakukan koordinasi dengan Konsulat Jenderal RI di negara setempat dan instansi terkait di negara yang bersangkutan, sehingga nelayan Indonesia yang tertangkap di luar negeri dapat segera dipulangkan ke Indonesia. Selama tahun 2016 KKP bersamasama dengan Kementerian Luar Negeri telah berhasil memulangkan nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri sejumlah 100
nelayan, yang terdiri dari 65 orang dipulangkan dari Malaysia, 28 orang dipulangkan dari Australia, dan 7 orang dipulangkan dari Thailand. Selain melakukan upaya pemulangan melalui program advokasi nelayan, KKP juga mengupayakan tindakan preventif dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi tentang daerah penangkapan di Indonesia. Namun bila ternyata terdapat nelayan yang tertangkap di negara lain, maka KKP secara proaktif bekerjasama dengan pihak Kementerian Luar Negeri, khususnya Perwakilan RI di luar negeri untuk mengupayakan pemulangannya, ujar Sjarief.
Pengawasan SDKP 6 Warta Edisi VII- Tahun 2016
Pejabat Bidang Pengawasan Resmi Dilantik
J
akarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja melantik 5 (lima) Pejabat Administrator setingkat Eselon III dan 10 (sepuluh) Pejabat Pengawas setingkat Eselon 4 di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (PSDKP) di kantor KKP pada Senin 26 Juli 2016. Dalam sambutannya Sjarief Widjaja mengungkapan bahwa pergantian jabatan, perpindahan serta promosi adalah sesuatu yang wajar dalam sebuah organisasi dan patut dilakukan untuk menghadapi tantangan jaman yang terus berubah. Sebagai aparatur sipil negara kita harus melihat dinamika publik yang berkembang dan melihat apa yang dibutuhkannya, serta memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. “Seiring perkembangan waktu kualitas kebutuhan layanan masyarakat semakin meningkat, untuk itu sebagai sebuah organisasi penyedia layanan publik kitapun harus meningkatkan kualitasnya”, tegas Sjarief Widjaja. Untuk itu kepada seluruh jajaran pegawai Direktorat Jenderal PSDKP diharapkan dapat meningkatkan kapasitas diri masing masing dalam rangka mempercepat peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Adapun Pejabat Administrator (setingkat Eselon III) yang dilantik yaitu Raden Roro Gunarti, S.Pi, MM sebagai Kabag Kepegawaian, Setditjen PSDKP, Arifin Syam, SE, MSi sebagai Kabag Umum dan Keuangan, Setditjen PSDKP, Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM sebagai Kasubdit Pengawasan Pengolahan Hasil Perikanan, Dit. PPSDP, Teuku Elvitrasyah, SH, MM sebagai Kasubdit Fasilitasi PPNS dan Kerjasama Penegakan Hukum, Dit PP, dan Sumono Darwinto, A.Pi, M.Si sebagai Kepala Pangkalan PSDKP Bitung.
Sementara Pejabat Pengawas (setingkat Eselon IV) yaitu Faizal Mattola Rellang, SE., sebagai Kasubbag Keuangan, Setditjen PSDKP, Basri, A.Pi, M.Si sebagai Kepala Stasiun PSDKP Belawan, Asep Supriyadi, S.St.Pi, M.Si sebagai Kepala Stasiun PSDKP Tual, dan Erik Sostenes, S.St.Pi, M.Si sebagai Kepala Stasiun PSDKP Pontianak, Muhadi, SE., sebagai Kasubbag TU, Pangkalan PSDKP Jakarta, Agus Wijaya Situmorang, SE.,
Kasi Sarpras, Pangkalan PSDKP Jakarta, Sigit Bintoro, S.Pi sebagai Kasi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, Pangkalan PSDKP Jakarta, Subagianto, S.Pi., sebagai Kasubbag TU, Pangkalan PSDKP Bitung, Abdul Quddus, S.St.Pi Kasi Sarpras, Pangkalan PSDKP Bitung, dan Salman Mokoginta, S.St.Pi, M.Si Kasi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, Pangkalan PSDKP Bitung.
Warta Pengawasan SDKP Edisi VII- Tahun 2016
5
Masyarakat Sukarela Serahkan Alat Tangkap Yang Dilarang
Masyarakat nelayan di Kecamatan
Bungko Barat Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat secara sukarela menyerahkan 106 (seratus enam) unit alat tangkap Dogol kepada aparat Pengawas Perikanan, yang diterima langsung oleh Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kejawanan, Unggul Senoadji, di Bungko Barat Cirebon pada tanggal 28 Juli 2016. Penyerahan alat tangkap tersebut dilakukan oleh nelayan secara sukarela setelah aparat Pengawas Perikanan melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada para nelayan pengguna alat tangkap tersebut untuk mematuhi peraturan yang telah diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, ungkap Kepala Satuan Kerja PSDKP Kejawanan Unggul Senoadji. Selanjutnya Unggul mengungkapan penyerahan alat tangkap dogol (danish seines) sejalan dengan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/ Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dimana alat tangkap dogol merupakan salah satu jenis alat tangkap pukat tarik yang dilarang dioperasikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI). “Kami
mengharapkan
agar
masyarakat nelayan di pantai utara Cirebon tidak lagi mengoperasikan alat tangkap yang dilarang. Hal ini akan berdampak positif terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan”, pungkas Unggul. Penyerahan alat tangkap dogol tersebut, disaksikan langsung oleh wakil dari Direktorat Polisi Perairan Polda Jawa Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Pangkalan Angkatan Laut Cirebon, dan tokoh masyarakat setempat.
Tujuh Belas Kapal Asing Ditangkap Selama Juli 2016
Jakarta. Kapal Pegawas Perikanan
dibawah kendali Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP), selama bulan Juli 2016 sudah menangkap 17 kapal perikanan asing (KIA) yang diduga melakukan kegiatan perikanan ilegal (illegal fishing). Kapal-kapal tersebut melakukan kegiatan perikanan (penangkapan dan pengangkutan) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-NRI) tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah
dari pemerintah RI, serta beberapa kapal menggunakan alat tangkap terlarang dan mrusak sumber daya kelautan dan perikanan. Kapal-kapal tersebut diduga melakukan pelanggaran dengan sangkaan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20 milyar.
Tangkapan selama bulan Juli tersebut menambah prestasi kapal pengawas dalam menangkap KIA. Selama tahun 2016, kapal pengawas telah berhasil menangkap 84 (delapan puluh empat) KIA.
Pengawasan SDKP 4 Warta Edisi VII- Tahun 2016
Ditjen. PSDKP Laksanakan Penyusunan Program dan Kegiatan Pengawasan Tahun 2017 ke tingkat Satker Pusat, UPT dan Dekonsentrasi.
Jakarta (25/6). Melalui rapat teknis perencanaan (RATEKCAN) tahun anggaran 2017 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahun 2017 bersama Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen. PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi pada tanggal 25-28 Juli 2016 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta.
Dalam sambutannya Sekretaris Ditjen. PSDKP Waluyo Sejati Abutohir menyampaikan Rapat Teknis Perencanaan ini dilaksanakan untuk mengimplementasikan dan mendetailkan rancangan anggaran
Waluyo menambahkan program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tahun anggaran 2017 harus memprioritaskan kegiatan yang langsung menyentuh ke masyarakat dan sesuai dengan arahan Menteri kelautan dan Perikanan bahwa kegiatan yang direncanakan tidak harus terlalu banyak tetapi tetap fokus untuk pencapaian sasaran program dan alokasi anggaran dilakukan tidak berdasarkan "money follow fuction", tetapi "money follow program". Terdapat beberapa fokus anggaran dan prioritas program kegiatan Ditjen.PSDKP tahun 2017 yaitu meliputi operasi pengawasan dengan kapal pengawas dan pesawat udara sesuai dengan strategi pengawasan SDKP untuk mencegah infiltrasi kapal-kapal ikan asing, kerjasama operasi dengan TNI AL, operasional pemberantasan illegal fishing secara terpadu oleh Satgas 115, penanganan konflik nelayan, penanganan nelayan pelintas batas negara, dan operasi pemberantasan destructive fishing.
Sedangkan anggaran dekonsentrasi untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewajiban pengawasan SDKP sampai dengan 12 mil menjadi tanggung jawab Provinsi, sehingga anggaran dekonsentrasi diperuntukan operasional pengawasan. Dalam kesempatan tersebut Waluyo juga menekankan keberhasilan kegiatan pengawasan SDKP tahun 2017 mendatang sangat ditentukan oleh perencanaan kegiatan dan anggaran yang baik dan matang, sehingga meminimalisir revisi anggaran di tahun 2017. Dalam kesempatan yang sama Ditjen. PSDKP memberikaan apresiasi kepada UPT lingkup Ditjen.PSDKP dan Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi atas kinerjanya dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada tahun 2016. (bag.Program)
PSDKP Turut Sukseskan Bulan Bakti Karantina Ikan
S emangat dan Komitmen Pemerintah dalam menjaga mutu
hasil perikanan diwujudkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam hal ini Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM), melalui penyelenggaran kegiatan Bulan Bakti Karantina Ikan Tahun 2016 dengan tema Gerakan Masyarakat Sadar Mutu dan Karantina (GEMASATUKATA). Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, secara resmi menutup kegiatan tersebut pada acara puncak di Banjarmasin, 19/07/2016. Acara
puncak juga dihadiri oleh Kepala BKIPM, Dr. Rina, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina dan Kapolda Kalsel. Dalam rangkaian acara puncak ini, dilakukan pelepasliaran ikan Arwana Banjar Red 184 ekor, Papuyu 50.000 ekor, Kelabau 2.200 ekor, Gurame 5.000 ekor, 30.000 ekor patin dan Benih Jelawat 500 ekor di Sungai Martapura serta Lomba Masak Serba Ikan dan Usaha Kecil Menengah. Sebagai bagian dari unit kerja KKP, Direktorat Jenderal PSDKP pun tak ketinggalan ikut mensukseskan acara ini dengan berpartisipasi dalam pameran. Pada acara ini Ditjen PSDKP turut serta mempublikasikan
dan menginformasikan program kerja pemerintah khususnya terkait pemberantasan Illegal, Unreported, Unregulated Fishing. (hms)
