Peluang Jabatan Widyaiswara Utama Berkembang di Lembaga Diklat Pemerintah Daerah Oleh: Irwan Widyaiswara Muda BKPP Aceh
A. Pendahuluan Fungsi dari Jabatan Fungsional Widyaiswara amat erat kaitannya dengan jenis dan jenjang Diklat yang diselenggarakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah. Kegiatan utama Widyaiwara akan terpenuhi bila tersedia sejumlah kegiatan Diklat (struktural, fungsional dan teknis) sesuai tuntutan jenjang jabatannya. Minimnya kegiatan Diklat yang direncanakan oleh penyelenggara, akan mempengaruhi capaian kinerja Widyaiswara. Jabatan Widyaiswara Utama merupakan jenjang jabatan tertinggi bagi Widyaiswara. Ibarat pohon, makin tinggi menjulang makin kuat angin menerpanya. Begitu pula dengan Widyaiswara Utama, lahan kegiatan kediklatan yang cukup terbatas bagi jabatan ini merupakan terpaan tantangan untuk berkarir dalam jabatan tersebut. Dari berbagai jenis dan jenjang Diklat yang telah ditentukan dalam PERMENPAN No.14 Tahun 2009, ranah kegiatan Diklat yang sesuai bagi Widyaiswara Utama adalah Diklat Kepemimpinan Tingkat II dan Tingkat I. Diklat tingkat tinggi ini, masih langka diselenggarakan di Daerah. Kesenjangan antara tuntutan kegiatan yang harus dipenuhi oleh Widyaiswara Utama dengan ketersediaan program Diklat sesuai jabatannya merupakan suatu problema yang penting dikaji. B. Jenjang dan Jenis Pendidikan dan Pelatihan PNS Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, menetapkan ada empat jenjang Pendidikan dan Pelatihan PNS. Pertama Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Tinggi; kedua,
Pendidikan dan Pelatihan
Tingkat Menengah; ketiga, Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Lanjutan; keempat, Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Dasar.
1
Berikut ini disajikan perbedaan keempat jenjang Diklat tersebut di atas:
Tabel 1 No. 1 1.1
1.2
2 2.1
2.2
3 3.1
3.2
4
4.1 4.2
Jenjang Diklat
Kompetensi Jabatan
Diklat Tingkat tinggi Diklat Kepemimpinan Tingkat I dan Tingkat II Diklat Fungsional jenjang Tingkat Utama
Jabatan struktural Eselon I, Eselon II Diklat Teknis lainnya yang setara;
Jabatan fungsional jenjang utama
Diklat Tingkat Menengah Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Diklat Fungsional jenjang Tingkat Madya
Jabatan struktural Eselon III, dan Diklat Teknis lainnya yang setara
Jabatan fungsional jenjang madya,
Diklat Tingkat Lanjutan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Diklat Fungsional jenjang Tingkat Muda
Diklat Teknis lainnya yang setara;
Jabatan struktural Eselon IV Jabatan fungsional jenjang muda
Diklat Tingkat Dasar
Diklat Prajabatan Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional
CPNS Diklat Teknis lainnya yang setara;
Kompetensi Jabatan Fungsional
Table 1 menunjukkan adanya perbedaan pada persyaratan kompetensi jabatan dan jenis Diklat yang diliputi oleh Tingkat Diklatnya. Misalnya Diklat Tingkat Tinggi dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan jabatan Struktural eselon I dan Eselon II, termasuk jabatan fungsional jenjang utama. Begitu juga dengan
2
Tingkatan Diklat lainnya dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan jabatan yang sesuai dengan jenjangnya. C. Jenjang jabatan dan Kegiatan Widyaiswara Jabatan Widyaiswara terdiri atas empat jenjang, yaitu Widyaiswara Pertama, Widyaiswara Muda, Widyaiswara Madya dan Widyaiswara Utama. Secara umum perbedaan antara jejang jabatan Widyaiswara tersebut dapat ditinjau dari dua sisi. Pertama pangkat dan kedua kegiatannya. Dari sisi kegiatan Widyaiswara dapat diketahui nantinya pada jenjang dan jenis Diklat bagi Jabatan Widyaiswara yang bersangkutan bertugas. Berdasarkan Pasal 7 PERMENPAN NO. 14 Tahun 2009, jenjang pangkat dan jenjang jabatan Widyaiswara ditampilkan sebagai berikut:
Tabel 2 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jenjang Pangkat & Golongan Ruang Penata Muda, golongan ruang III/a; Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Penata, golongan ruang III/c; Penata Tingkat I, golongan ruang III/d
Pembina, golongan ruang IV/a Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d Pembina Utama, golongan ruang IV/e
Jabatan Widyaiswara
Widyaiswara Pertama
Widyaiswara Muda
Widyaiswara Madya
Widyaiswara Utama
Kegiatan tatap muka pada Diklat PNS bagi Widyaiswara dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:
3
Tabel 3 No. 1
2
3
4
Jenjang Jabatan
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan PNS Diklat Prajabatan Golongan I&II Diklat Prajabatan Golongan III Widyaiswara Pertama Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar Diklat Teknis Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Widyaiswara Muda Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan Diklat Teknis Diklat Kepemimpinan Tingkat III Widyaiswara Madya Diklat Fungsional Tingkat Menengah Diklat Teknis Diklat Kepemimpinan Tingkat II Diklat Kepemimpinan Tingkat I Widyaiswara Utama Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi Diklat Teknis
Isi Tabel 2 dan Tabel 3 menggambarkan jenjang Jabatan Widyaiswara beserta Kegiatan Diklat PNS sesuai jenjang jabatannya. Kedua hal tersebut merupakan peta tenaga kediklatan bagi Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat PNS. Dengan kata lain, Penyelenggara Diklat dapat menyesuaikan jenis dan jenjang Diklat yang akan dilaksanakannya dengan ketersediaan Widyaiswara. Jenis dan jenjang Diklat yang dapat diselenggarakan oleh suatu Lembaga Diklat Pemerintah Daerah juga terbatas, sesuai predikat akreditasi lembaga Diklat yang ditetapkan oleh Instansi Pembina. Bila Lembaga Diklat hanya mendapat akreditasi bagi penyelenggaraan Diklat PIM Tingkat III, maka tidak mungkin lembaga Diklat tersebut menyelenggarakan Diklat PIM Tingkat II. Predikat
akreditasi yang diberikan oleh Instansi Pembina didasarkan pada
penilaian terhadap unsur tenaga kediklatan, program Diklat dan fasilitas Diklat di lembaga yang bersangkutan. D. Widyaiswara Utama dan Diklat Tingkat Tinggi di Daerah Widyaiswara
sebagai
salah
satu
komponen
tenaga
kediklatan
menyumbangkangkan nilai bagi akreditasi lembaga Diklatnya. Penilaian terhadap Widyaiswara tidak didasarkan pada jumlahnya, tetapi pada aspek
4
pendidikan, kompetensi, pengalaman mengajar dan bidang spesialisasi. Jadi tak selamanya suatu Lembaga Diklat Pemerintah Daerah yang memiliki Widyaiswara dalam jumlah besar, baik pada Jabatan Widyaiswara Utama, Madya, Muda dan Pertama akan serta merta memberikan nilai tambah bagi lembaga. Tersedianya Widyaiswara dalam jumlah banyak dimungkinkan lewat dua jalur, penerimaan CPNS dan perpindahan jabatan. Berdasarkan
pengisian
Jabatan Widyaiswara dan adanya penugasan sebagai tenaga pengajar Diklat sesuai jenjang jabatannya akan menghasilkan perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan Jabatan Widyaiswara. Kenaikan pangkat dan jabatan pada akhirnya akan mengisi jumlah Widyaiwara pada tiap jenjang jabatannya. Ada dua sisi yang berkaitan dengan karir Widyaiswara Utama : •
Kondisi yang mendukung. Selama tersedia kegiatan di Lembaga Diklat Pemerintah yang mendukung pengumpulan angka kredit untuk
kenaikan
pangkat
dan
jabatan,
maka
akan
terus
mengantarkan Widyaiswara ke jenjang jabatan tertinggi, yaitu Jabatan Widyaiswara Utama. •
Kondisi yg tidak mendukung, antara lain: 1) Ketika Lembaga Diklat yang bersangkutan belum memperoleh akreditasi sebagai penyelenggara Diklat Tingkat Tinggi; 2) akreditasinya turun dari akreditasi sebelumnya; 3) sangat terbatasnya penyelenggaraan Diklat
Tingkat
Menengah
(bila
Lembaga
Diklat
telah
terakreditasi), begitu juga dengan Diklat Fungsional dan Diklat Teknis; maka perolehan angka kredit bagi Jabatan Widyaiswara Utama akan mengalami kemacetan. Dampak dari kemacetan tersebut akan menunda kenaikan pangkat dalam Jabatan Widyaiswara Utama yang bisa jadi berujung pada pembebasan sementara, dan bagi Widyaiswara yang tidak mampu memenuhi angka kredit yang
ditentukan
dalam
tenggang
waktu
1
tahun
akan
mengalami
pemberhentian dari Jabatan Fungsional Widyaiswara.
5
E. Penutup Pencapaian kenaikan pangkat dan Jabatan Widyaiswara mulai dari Jabatan Widyaiswara Pertama hingga Widyaiswara Utama dipengaruhi oleh Akreditasi yang diperoleh Lembaga Diklat Pemerintah Daerah dan jumlah program Diklat yang dilaksanakan. Selama Lembaga Diklat belum memiliki sertifikat sebagai penyelenggara Diklat Tingkat Tinggi dan program Diklat yang diselenggarakan sangat terbatas, dapat diprediksi Widyaiswara Utama akan kesulitan mengumpulkan angka kredit untuk usul kenaikan pangkat dalam jabatannya. Oleh sebab itu sebaiknya Lembaga Diklat Pemerintah Daerah terus menerus berupaya meningkatkan kualitas unsur Tenaga Kediklatan, Program Diklat dan Fasilitas Diklat sehingga mendapat akreditasi yang memuaskan sebagai Penyelenggara Program Diklat tertentu bagi PNS.
6
Daftar Pustaka Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 1 dan No. 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 3 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah.
7
