IV d (Widyaiswara Ahli Utama)

“INTEGRITAS” Lilin Budiati NIP. 1961 0210 198603 2 011 Pembina Utama Madya/ IV d (Widyaiswara Ahli Utama)

Pemerintah Kabupaten Blora Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV 07-08 Maret 2017 1

Body, mind and soul must be aligned for actualizing the integrity (Budiati, 2017)

Say a simple, think in hard and imagination, act like an artist. It is the way to integrity (Budiati, 2017)

OVERVIEW INTEGRITAS

KUALITAS DAN PEMAHAMAN TERHADAP AKUNTABILITAS UNTUK MEMBANGUN INTEGRITAS ORGANISASI

INTEGRITAS ORGANISASI

Io=a {ACE}-c

AKUNTABILITAS

KOMPETENSI

ETIKA

1.Bertindak sesuai kebutuhankepentingan masy 2. Keterbukaan

dlm pembuatan

keputusan Hasil kinerja administratif,efektif-efisien

3.

4.

Dampak sosial kinerja adm

Pengesahan scr demokratis thd kinerja adm

5.

(minus) KORUPSI

c= D + M - A

KOMPETENSI = K + S + A ...... (kognitif, afektif)

Etika Publik (Norma bg ASN dlm jalankan tugas yan-publik)

C= corruptin D=Descretion M= Monopoli A=Accountability

Klitgaard, Abaroa dan Paris, (2002)

WoG Dalam Perspectif Kebijakan Publik

KEMISKINAN APA ???

WHOLE of GOVERNMENT (WoG) MODEL PENDEKATAN INTEGRATIF FUNGSIONAL SATU ATAP

• • • • • • • •

BIROKRASI TDK EFISIEN, TDK EFEKTIF & KORUP

PERUBAHAN IKLIM

KORUPSI

SASARAN????

WICKED PROBLEMS

Tkt PENDIDIKAN RENDAH PELAYANAN KESEHATAN BURUK

Karakteristik Cara pandang holistik thd masalah Koordinasi – kolaborasi vertikal & horisontal Agenda, kepentingan dan tujuan bersama (Common Agenda, Interest & Goal), misalnya: Smart City, Semarang RC, People centered Melintas batas kewenangan & fungsi(Boundary Spanning) Integrasi fungsi-fungsi dlm satu atap Restrukturissasi & reorganisasi Heterarchy bukan hierarchy

PENGANGGURAN

• • • • • • • •

IPM & DAYA SAING RENDAH KERUSAKAN LINGKUNGAN

Karakteristik Sulit didefinisikan dengan jelas Multi sebab yang saling terkait è kompleks/rumit Solusi pd satu sektor bisa menimbulkan masalah di sektor lain (mengandung kontradiksi/paradoks) Multi dimensi, multi perspektif dan multi responsibility Tdk bisa diselesaikan oleh 1 atau 2 instansi Tidak stabil atau selalu berubah Tidak ada solusi yang benar-benar tepat/jelas Selalu menyangkut perubahan perilaku

Sumber: Lilin Budiati, 2017

Bandiklat Prov Jateng

FUNGSI “PEMERINTAH” DALAM PELAYANAN PUBLIK 1. Fungsi Politik

PEMERINTAH ADA 2 FUNGSI

DIKOTOMI, POLITIK & ADM

Berkaitan dgn pembuatan kebijakan (public policy making)

2. Fungsi Administrasi Berkaitan dg pelaksanaan kebijakan (1)

“Apa yang Menjadi Keinginan Negara?” • Kekuasaan membuat kebijakan publik berada pd kekuasaan politik (political master) • Melaksanakan kebijakan politik maupun kekuasaan “Adm. Negara”. • Memiliki kewenangan disebut (“Discretionary power”*) kekuasaan unt menafsirkan su/ kebijakan politik dlm bentuk program +proyek

Apakah ada jaminan dan bgm menjamin bhw kewenangan itu digunakan unt scr baik dan tidak scr buruk yg dpt dipertanggungjwbkan pd publik


TAHAP FORMULASI 1. Apakah kebijakan, rencana dan program yg direncanakan mrp keinginan publik 2. Seberapa besar publik dpt turut m’pengaruhi proses pengambilan keputusan 3. Apakah manfaat kebijakan, rencana dan program tlh bersama2 ditetapkan dgn masy 4. Apakah masy memiliki kesadaran dan melegitimasi bhw kebijakan yg tlh ditetapkn pem unt sebesar2nya kesejahteraan rakyat

www.themegallery.com


TAHAP IMPLEMENTASI : 1.

Apakah pemerintah tlh melaksanakn dgn efektif dan efisien standard operational procedure (SOP) beserta nilai2 yg dpt diterima o/ masy; 2. Apakah masy mematuhi mekanisme dan prosedure yg ditetapkan pem.



TAHAP EVALUASI : 1.

Bgm publik dpt mengakses laporan p’tanggungjwban kebijakan, rencana dan program yg tlh dilaksanakan pem; 2. Apa indikator kinerja yg dpt dikategorikan berhasil/gagal baik berdasrkan pd aturan dan nilai2 yg berkembang di masy; 3. Apakah prinsip good governance jadi landasan dlm proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana dan program



Tantangan Dalam Internalisasi Integritas+Akuntabilitas (1), I Made sedana, 2009





   

Kondisi pelayanan publik yg dilakukan aparat birokrasi sering mengabaikan etika dlm pelayanan, shg menimbulkan praktek maladministrasi Manusia itu pd dasarnya adalah konservatif, shg ada kecenderungan mempertahankan sgl sst yg sdh biasa dilakukan – sekalipun kebiasaan buruk. Tantangan terbesar yg dihadapi : perubahan perilaku (shifting of behaviour) Kebijakan nasional yang kaku terhadap upaya reformasi - "satu ukuran cocok untuk semua”; one size fits all (Dwiyanto,Agus, 2008) Kerangka regulasi nasional dan kebijakan yg usang thd upaya reformasi, (Dwiyanto,Agus, 2008) Kurangnya komitmen pimpinan lembaga unt melaksanakan reformasi (Dwiyanto,Agus, 2008)


Tantangan Dalam Internalisasi Integritas+Akuntabilitas (2)  Transformasi ke arah demokrasi mengandung pergeseran dr sistem nondemokratis (apapun bentuknya) ke arah sistem yg demokratis. Indonesia, transformasi ke arah demokrasi berkaitan dg perubahan dr hub yg memiliki karakter zero-sum artinya negara sangat kuat dan masy sipil sangat lemah, berubah jadi hub yg positive-sum.  Terjadinya distorsi aspirasi yg datang dari masy, serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).  Peran birokrasi diragukan dlm menghidupkan-mendinamisasikan proses demokratisasi, krn sifat birokrasi pasti tdk dinamis (Suseno, 1992). Sutoro Eko (2003) : raksasa birokrasi Indo yg tdk bermutu, justru menjadi beban yg sangat berat bagi negara dan masy



1) Patologi akibat persepsi, perilaku, gaya manajerial menyebabkan lemahnya integritas : penyalahgunaan wewenang, statusquo, menerima sogok, takut perubahan dan inovasi, sombong, menghindari kritik, nopotisme, otoriter, dsb; 2) Patologi akibat pengetahuan dan keterampilan : puas diri,tdk teliti bertindak tanpa berpikir, counter produktif, tidak mau berkembang/belajar, pasif, 3) Patologi karena tindakan melanggar hukum : mark-up, menerima suap, tidak jujur, korupsi, penipuan, kriminal, sabotase, dsb. 4) Patologi akibat perilaku : kesewenangan, pemaksaan, konspirasi, diskriminasi, tidak sopan, indisipliner, kepentingan sendiri, non profesional, vested interest, pemborosan dsb. 5) Patologi akibat situasi internal : tujuan dan sasaran tidak efektif dan efisien, kewajiban sebagai beban, eksploitasi, pengangguran terselubung, kondisi kerja yang tidak nyaman


Patologi Birokrasi di Indonesia (1) organisasi dan kewenangan yang belum tepat fungsi dan sasaran; (2) pelayanan publik belum memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat; (3) pola pikir dan budaya kerja belum mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif, profesional dan melayani; (4) peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih; dan (5) SDM Aparatur Sipil Negara (PNS) yang “tidak kompeten”. 

Sumber : Azwar Abubakar, Menpan RB, (01/03/2012), http://forum.kompas.com/nasional/69520-wah-95persen-pns-indonesia-tak-kompeten.html, diakses tanggal 28 April 2014.


Fakta menunjukkan..........  fakta empiris bahwa 95% PNS Indonesia tidak kompeten,  kompetensi yang dimiliki pegawai ternyata tidak sesuai dengan tupoksi kedinasan, terjadi ketimpangan distribusi, di satu sektor kelebihan pegawai sedangkan di sektor lain justru kekurangan pegawai.  Jokowi-Gubernur DKI, pada Peringatan Hari Korpri, 29 November 2012, http://sosbud.kompasiana.com/2012/11/29/pns-kebanyakan-dan-tidakberkompeten-salah-satu-masalah-di-ibukota-512793.html, diakses tanggal 28 April 2014.


Perubahan paradigma birokrasi Aspek

Old Public Administration (OPA)

New Public Management (NPM)

Dasar Teoritis

Teori Politik

Teori Demokrasi

Clients & Constituent

Customer

Citizen’s

Rowing

Steering

Pelaksana

Badan Pemerintah

Organisasi Privat dan Organisasi Non Profit

Akuntabilitas

Hierarki Administrasi dengan struktur jenjang yg tegas dan kaku

Diferensisasi struktur dan fungsi sejalan dg kebutuhan dan kecenderungan pasar

Diskresi Administrasi

Diskresi terbatas

Diskresi diberikan secara luas

Serving Kolaborasi antar Organisasi Publik, Organisasi Non Profit+Privat Multidimensi: akuntabilitas hukum, nilai2, komunitas, norma politik, standar profesionalisme Diskresi dibutuhkan ttp dibatasi dengan aspek2 akuntabilitas+transparasi Struktur Network yg kolaboratif dg shared ownership scr internal eksternal Pelayanan yg ditunjang dg wawasan,moralitas,etika, sikap + perilaku unt melayani publik

Responsifitas birokrasi publik Peran pemerintah

Struktur Organisasi

Asumsi Thd motivasi pegawai

Birokratik, Sentralistik dan Desentralisasi, kontrol Otoritatif dengan utama pd para Agen via pendekatan Top-Down pendekatan Bottom-Up Gaji, Pangkat, Promosi, Kekuasaan dan Hak Istimewa

Enterpreneurship

New Public Service (NPS) Teori Demokrasi

Sumber: Dielaborasi dari Denhard & Denhardt(2008)


BAGAN INTEGRITAS, MEKANISME KONTROL INTERNAL & EKSTERNAL, PROSES HABITUASI SAMPAI TERBENTUKNYA INTEGRITAS KOGNITIF

AFEKTIF

KONATIF

PSIKOMOTOR

INTEGRITAS Pikiran/Mind

Batin /Jiwa/Soul

MINDSET MPW Pola/skema kognitif MPW yang disadari

SIKAP

Raga/Body

Kebiasaan Predisposisi

PERILAKU KEPEMIMPINAN (MPW)

KONTROL INTERNAL/KONTROL DIRI Moral & Ethic Belief Normative Belief

Kontrol Perilaku Yang dirasakan (Perceived Behavioral Contol)

HABITUS MPW KONTROL PERILAKU AKTUAL

Behavioral Belief

PROSES HABITUASI

• • • •

Kontrol Eksternal UU ASN + UU lain yg terkait KODE ETIK ASN KODE ETIK PROFESI & JABATAN PENERIMAAN MASYARAKAT

LILIN BUDIATI, 2017

Company Logo www.themegallery.com


Bagan Revolusi Mental – Budaya Budiati,2017

REVOLUSI

Keterangan:

TINGKAT INDIVIDU KOGNITIF

AFEKTIF

PSIKOMOTOR

MINDSET

SIKAP

PERILAKU

BATIN/JIWA (SOUL)

TUBUH (BODY)

MENTAL

PIKIRAN (MIND)

BUDAYA 1. Mental terdiri dari pikiran dan batin/jiwa. proses pada pikiran akan membentuk pola pikir/midset dan proses pada batin akan membentuk sikap.Perubahan mental tanpa disertai perubahan perilaku tidak akan efektif. 2. Proses yang sempurna pada diri individu harus meliputi pikiran (kognitif) – batin /sikap (afektif) – perilaku (psikomotor)è Taksonomi Bloom 3. Revolusi Mental hanya terjadi pada tingkat individu. Kurang efektif jika dimaksudkan untuk melakukan perbahan sosial (masyarakat). Dibutuhkan perubahan budaya untuk dapat melaksanakan perubahan sosial. 4. Dibutuhkan instrumen: a. Ideologi: Pancasila b. Nilai moral/etika baru è public values baru, misal: hukum mati koruptor c. Kekuatan daya paksa è norma hukum d. Kekuatan politik è pimpinan nasional/lokal yg kuat

INTEGRITAS (INTEGRITY)

PERUBAHAN INDIVIDU (Kurang Efektif)


PERUBAHAN SOSIAL Company Logo (Masyarakat)


KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN DAERAH

Ranah Berpikir Kritis

Pencapaian Tujuan Pembangunan

Aspek Manajerial Mengelola organisasi & Administrasi

Ranah Berpikir Kreatif Aspek Mengelola Perubahan

KAPASITAS LOKAL

GOOD GOVERNMENTAL GOVERNANCE

CIVIL SOCIETY

Kultur Birokrasi

Kultur Adaptasi & Inovasi

Mobilisasi Sosial

Teknis - Administratif

Fungsional

Transformasi Sosial

Manajemen

Kebijakan

Kewenangan dari UU Atribusi, Delegasi & Mandat

Kewenangan Diskresional

Reformasi Sosial

OTORITAS INFORMAL

OTORITAS FORMAL (Diatur dengan UU)

Lilin Budiati, 2016

KEPEMIMPINAN FORMAL (Kepemimpinan Birokratik)

LAN BANDIKLAT

Memperbesar Otoritas Informal

Diklatpim

KOMPETENSI

Tidak diatur Dengan UU INKLUSI, KOLABORASI & KEMITRAAN

KEPEMIMPINAN INFORMAL

KEPEMIMPINAN LOKAL

KAPABILITAS


Lilin Bee, 23 November 2016 Dengan spirit dan jiwa.. Sesungguhnya sesuatu itu akan mampu kita gapai Walau itu di tempat gelap… Walau tidak nampak dipermukaan bumi.. Walau samar tidak tentu arah.. Namun, kekuatan pikiran dan kesungguhan, mampu mengubah dunia… Sekecil apapun sumber dari kekuatan itu… Jangan pernah ragu.. BUKTIKAN saja… Aku jamin.. Karena Tuhan ADA di setiap nafas kita

19


Mata Diklat INTEGRITAS membekali peserta untuk dapat: menginternalisasi akuntabilitas; menginternalisasi etika;  serta mengaktualisasikan akuntabilitas, etika dan integritas dalam mengelola pelaksanaan program instansi melakukan simulasi  dan menganalisis kasus yang relevan dengan materi pokok

a. Hasil Belajar “....Management

 Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan integritas pribadinya dalam mengelola pelaksanaan program instansi

deals mostly with the status quo, and leadership deals mostly with change...” (J.P.Kotter, 1990);


√ √

MATERI POKOK 1. Akuntabilitas

5. Analisis Kasus

2. Etika

INTEGRITAS 4. Integritas Kelembagaan sebagai Faktor Kunci Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik

3. Aktualisasi etika dan integritas dalam mengelola program instansi


SUB MATERI POKOK (1) MATERI POKOK AKUNTABILITAS A. Teori,Konsep, Prinsip  Definisi akuntabilitas  Pentingnya akuntabilitas  Prinsip-prinsip akuntabilitas  Dimensi Akuntabilitas  Karakteristik akuntabilitas  Akuntabilitas dalam sektor publik B.Implementasi Akuntabilitas Kebijakan  1. Responsivitas  a. Keinginan publik  b.Kepentingan negara  2. Responsibilitas  a. Nilai SOP’s  b Eksekusi SOP’s  3. Akuntabilitas  a. Pertanggung-jawaban  b. Indikator kinerja

"Mediocrity isn't a quest to be pursued." Kita tidak akan "jadi apa-apa" atau menciptakan apaapa, bila selalu "sekadar" pegawai, "sekadar" manajer, atau "sekadar" orang kecil……


SUB MATERI POKOK (2) MATERI POKOK ETIKA A. Teori dan Konsep 1. Pengertian etika 2. Macam-macam Etika 3. Pengertian Moral 4. Pengertian Nilai 5. Tipe Nilai (Value Type) 6. Struktur Hubungan Nilai 7. Fungsi Nilai B. Implementasi Etika Kelembagaan 1. Nilai-nilai Etika Organisasi 2. Etika PNS dalam Kehidupan Sosial 3. Etika PNS dalam Pelayanan Publik 4. Membangun Budaya Kerja dengan nilai-nilai etika

"You can be an excellent manager w/o becoming a good leader, but you can not be an excellent leader w/o becoming a gppd manager. (Champman)


SUB MATERI POKOK (3) MATERI POKOK : AKTUALISASI ETIKA DAN INTEGRITAS DALAM MENGELOLA PROGRAM INSTANSI

A Konsep Integritas 1. Definisi integritas 2. Pilar-pilar Integritas (Kejujuran, Ketegasan, Konsistensi dan Kepatuhan) 3. Kategori Integritas B. Aktualisasi akuntabilitas, etika dan integritas 1. Pengambilan keputusan berdasarkan integritas moral 2. Etika sebagai integritas pribadi dan tanggungjawab sosial. 3. Kepemimpinan Efektif dan Kepemimpinan etis. 4. Akuntabilitas dalam sektor publik



SUB MATERI POKOK (4) MATERI POKOK: SIMULASI “Integritas Kelembagaan sebagai Faktor Kunci Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik”

1. Perampingan kelembagaan dan kewirausahaan Lembaga 2. Desentralisasi 3. Pengukuran Kinerja 4. Siklus Perencanaan dan Pengendalian



SUB MATERI POKOK (5) MATERI POKOK: Analisis Kasus Di Philipina, Indonesia dan Malaysia : “Persepsi Tentang Kejujuran, Ketegasan, Konsistensi dan Kepatuhan Sebagai Pilar Integritas Aparatur Negara” Philipina :  Empat langkah untuk mengembalikan kepercayaan dan membangunan integritas pemerintahan Indonesia :  Hubungan antara Nilai, Integritas dan Persepsi anti Korupsi Malaysia :  Persepsi tentang Integritas Lembaga Publik



Pengalaman Belajar Peserta melalui serangkaian pengalaman belajar, dari membaca materi Diklat sesuai materi pokok, mendengar dan berdiskusi baik dengan tenaga pengajar maupun sesama peserta tentang materi pokok, melakukan simulasi dan membahas kasus yang relevan dengan materi pokok, dan terakhir berkunjung ke tempat yang dapat membantu proses internalisasi hasil belajar. Di penghujung pembelajaran, peserta menghasilkan suatu produk pembelajaran yang menunjukkan kompetensi integritas.

"Mediocrity isn't a quest to be pursued." Kita tidak akan "jadi apa-apa" atau menciptakan apaapa, bila selalu "sekadar" pegawai, "sekadar" manajer, atau "sekadar" orang kecil……


1. MODUL 2. BAHAN BACAAN 3. SLIDES 4. MIND MAPING 5. SIMULASI 6. KASUS


I.AKUNTABILITAS

KONSEP AKUNTABILITAS: Sumber : Riyadi, PKP2A I LAN, 2011

The Oxford Advance Learner’s Dictionary: “required or expected to give an explanation for one’s action” (Sesuatu yang dibutuhkan atau diharapkan untuk memberikan penjelasan/jawaban mengenai suatu tindakan) J.B. Ghartey: “Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana.” Ledvina V. Carino: “Akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas, baik masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah berada jauh di luar tanggung jawab dan kewenangannya.” 32


JENIS-JENIS AKUNTABILTAS Sirajudin H. Salleh dan Aslam Iqbal: 1. Akuntabilitas Intern, ----- Kepada Tuhannya; 2. Akuntabilitas Ekstern, ----- Kepada lingkungannya. Akuntabilitas Eksternal Meliputi: 1. Internal Accountability to the public servant’s own organization. (Akuntabel kepada atasan dan kepada pihak yang mengontrol pekerjaannya). 2. External Accountability to the individuals and organization outside public servant’s own organization. (Akuntabel kepada pihak-pihak di luar organisasi).

33


Empat Dimensi Akuntabilitas:     

1. Siapa yang melaksanakan; 2. Kepada siapa disampaikan/diserahkan; 3. Standar apa yang digunakan untuk penilaiannya; 4. Bagaimana Nilai akuntabilitasnya. Pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dalam akuntabilitas:  1. Publik dan Konsumen;  2. Pemimpin dan Pengawas;  3. Petugas pelaksana Kegiatan Bandiklat Prov Jateng

Samuel Paul (1991): 1. Democratic Accountability (political and administrative) Political : Antar lembaga negara dan publik; Administrative: Internal organisasi. 2. Professional Accountability Para pakar, profesional, teknokrat ------ harus dilandasi oleh norma-norma dan standar profesinya. 3. Legal Accountability Pemenuhan Public goods dan public services harus diimbangi dengan pelaksanaan ketentuan hukum yang adil.

(Modul 1 - LAN-RI)

35


FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT AKUNTABILITAS: 1. Low Literacy Precentage (tingkat kesadaran hukum yg rendah); 2. Poor Standard of Living (standar hidup rendah); 3. General Decline in the moral values (penurunan nilai moral); 4. A policy of live and let live (tidak peduli thd kebjk pem); 5. Cultural faktors (faktor budaya); 6. Government monopoly (sentralisasi pemerintahan); 7. Deficiencies in the accounting system (buruknya sistem akuntabilitas); 8. Lack of will in enforcing accountability (penegakan hk. Lemah); 9. Birocratic secrecy (birokrasi tdk terbuka/ terlalu ketat); 10.Conflict in perspective and inadequate institutional linkage (tidak ada standar kejelasan mengenai program pemerintah); 11.Quality of officers (kualitas pejabat yang rendah); 12.Technological obsolescence and inadequate surveillance system (Tidak ada teknologi yang mendukung); 13.Colonial herritage (akibat peninggalan penjajah); 14.Defects in the laws concerning accountability (Lemahnya sistem hukum/ asas praduga tak bersalah); 15.Crisis environment (lingkungan yang tidak stabil); 36


Akuntabilitas memvisualisasikan: 1. Ketaatan kepada peraturan dan prosedur yang berlaku; 2. Kemampuan untuk melakukan evaluasi kinerja; 3. Keterbukaan dalam pembuatan keputusan; 4. Mengacu pada jadual yang telah ditetapkan; 5. Menerapkan efisiensi dan efektivitas biaya pelaksnaan.

PRINSIP-PRINSIP AKUNTABILITAS 1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai 2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumbersumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku; 3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; 4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; 5. Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen (agent of change) 37


Figure 1. Dimensions of Accountability

+

+

-

-


BENTUK DAN CIRI-CIRI AKUNTABILITAS Akuntabilitas Politis

Akuntabilitas Administrasi

Prinsip dasar operasional Akuntabilitas internal, untuk siapa?

Bertindak mengikuti Bertindak mengikuti aturan ketentuan Pemerintah dan prosedur yang telah ada Otoritas politik yg paling - Otoritas politik yg paling kuat kuat - Otoritas atau lembaga administratif yg paling kuat

Akuntabilitas eksternal, untuk siapa?

Parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat)

Perihal

Hasil kinerja administratif

Kriteria

- Kriteria politis - Kriteria teknis atau objektif

Mekanisme

- Mekanisme pengawasan dan pengendalian internal (tanggungjawab internal) - Mekanisme pengendalian Parlemen - Kritik dan pengakuan politis - Pengunduran diri atau pemecatan

Konsekwensi

- Lembaga pengawas dan pengendali eksternal - Warga Negara - Lembaga Peradilan Bentuk dan prosedur diikuti tindakan administratif

Akuntabilitas Profesi Akuntabilitas Demokrasi Bertindak peraturan dan praktek teknis profesi - Otoritas atau lembaga profesi yg paling kuat (evaluasi teknis) - Otoritas atau lembaga administratif yg paling kuat (evaluasi administratif) Lembaga pengawas dan pengendali eksternal (teknis maupun administratif)

Peraturan dan praktek profesi profesi diikuti tindakan administratif Kriteria formal: memenuhi K riteria profesional: peraturan dan prosedur yg memenuhi peraturan dan sudah ditetapkan praktek profesi yang sudah ditetapkan - Mekanisme pengawasan - Mekanisme pengawasan dan dan pengendalian internal pengendalian internal (teknis - Mekanisme pengawasan maupun administratif) - Mekanisme pengawasan dan dan pengendalian pengendalian eksternal eksternal - Tuntutan administratif (teknis maupun administratif) - Prosedur peradilan - Revisi tindakan administratif (Penguatan, modifikasi pembatalan) - Sanksi atau pengakuan dari dinas terkait - Kompensasi bagi warga negara

Sanksi atau pengakuan dari dinas terkait

Bertindak sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat

Masyarakat (kelompok tertentu maupun keseluruhan) Hasil kinerja administratif Dampak sosial kinerja administratif - Mekanisme partisipasi masy - Media dan sarana untuk mengekspresikan opini public - Teknologi Informasi

- Adopsi tindakan administrative - Revisi keputusan administrative - Pengesahan secara demokratis terhadap kinerja administratif

II. ETIKA

40

KODE ETIK PNS PNS WAJIB Sesama PNS

Wawasan kebangsaan

Bernegara

Berpedoman pd ETIKA

Bermasyarakat,

Diri Sendiri

Berorganisasi


I. ETIKA DAN MORALITAS

The best executive is the one who has sense enough to pick good men to do what he wants done, and selfrestraint enough to keep from meddling with them while they do it.

 ETIKA : Bahasa Yunani ETHOS, artinya kebiasaan/watak, atau cara bergaul, berperilaku baik.  MORALITAS : Bahasa Latin MORES, artinya cara hidup atau kebiasaan.

Theodore Roosevelt

 SECARA HARFIAH SAMA ARTINYA


DALAM PRAKTEK BERBEDA  Etika diartikan sebagai nilai-nilai normatif atau pola perilaku/ kebiasaan yang baik dan dapat diterima oleh lingkungan pergaulan seseorang atau sesuatu organisasi tertentu;  Moralitas diartikan nilai-nilai normatif yang diyakini dan menjadi semangat dalam diri seseorang atau organisasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

43


2. KONSEPSI ETIKA DAN MORALITAS  SECARA KONSEPTUAL, ETIKA MEMILIKI KECENDERUNGAN DIPANDANG SEBAGAI SUATU SISTEM NILAI APA YANG BAIK DAN BURUK BAGI MANUSIA DAN MASYARAKAT.  KONSEP MORALITAS, UNTUK MENENTUKAN SAMPAI SEJAUHMANA SESEORANG MEMILIKI DORONGAN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN SESUAI DENGAN PRINSIP ETIKA MORAL.  TINGKAT MORALITAS DIPENGARUHI : LATAR BELAKANG BUDAYA, PENDIDIKAN, PENGALAMAN, KARAKTER INDIVIDU.

Discipline is the bridge between goals and accomplishment. Jim Rohn


Tantangan Pelaksanaan Reformasi di Indonesia 1. Kebijakan nasional yang kaku terhadap upaya reformasi - "satu ukuran cocok untuk semua”; one size fits all 2. Kerangka regulasi nasional dan kebijakan yang usang terhadap upaya reformasi; 3. Kurangnya komitmen pimpinan lembaga untuk melaksanakan reformasi 4. Rendahnya kapasitas kementerian dan lembaga untuk melaksanakan reformasi 5. Bantuan teknis di lapangan yang terbatas untuk kementerian dan lembaga, dan 6. Anggaran fiskal yang terbatas untuk melaksanakan reformasi secara terus-menerus Bandiklat Prov Jateng

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.  

Adanya Pergeseran Sospol (Peran Swasta, LSM Meningkat) Kondisi Makin Sulit , Kompleks, Dinamis, Keterbatasan Kapasitas Aparatur Pemerintah Globalisasi, Perkemb Iptek, Dan Liberalisasi  Persaingan Bebas Iptek Merubah Manajemen Sektor Publik & Bisnis  Arus Informasi Menembus Batas Ruang & Waktu demokratisasi, HAM, Pelestarian Lingkungan Hidup Krisis Multidimensi (Situasi Politik Tak Stabil, Ancaman Disintegrasi, Kepercayaan Masyarakat Menurun, Penegakan Hukum Lemah, Penanganan KKN Lemah, Pemulihan Ekonomi Lambat, Pengangguran Dan Kemiskinan Meningkat) Menjelang Pemilu 2014 (TAHUN POLITIK) Perlu memahami jenis interaksi sosial-politik; interferences (gangguan/saling pengaruhi); interplays (keterlibatan); intervensions (campur tangan)


1). KEINDAHAN (BEAUTY) : “HIDUP ITU INDAH” Contoh : -Berpakaian yang indah pada waktu yang tepat. -Pengelolaan tata ruang kantor. 2). PERSAMAAN (EQUALITY) : “MANUSIA HIDUP SEDERAJAT Contoh : -Tidak diskriminatif dalam pelayanan masyarakat. -Tidak membedakan pengakuan terhadap pria dan wanita. 47


3). KEBAIKAN (GOODNESS) : ADANYA PUJIAN, KEUNGGULAN, KEKAGUMAN, KETEPATAN. Contoh: -Kebaikan ilmu pengetahuan (obyektivitas dan rationalitas) -Kebaikan tatanan sosial (saling menghormati, berbuat baik untuk sesama) 4). KEADILAN (JUSTICE) : KEMAUAN YANG TETAP DAN KEKAL UNTUK MEMBERIKAN KEPADA SETIAP ORANG SESUAI APA MESTINYA Contoh: -Penilaian kepada staf, pemberian honor staf 48


5).KEBEBASAN (LIBERTY) : LELUASA BERTINDAK ATAU TIDAK BERTINDAK BERDASAR PILIHAN YANG TERSEDIA BAGI SESEORANG. - Kemampuan untuk menentukan diri sendiri - Kesanggupan mempertanggungjawabkan - Tidak ada kebebasan tanpa tanggung jawab, tidak ada tanggung jawab tanpa kebebasan 6).KEBENARAN (TRUTH) : KEBENARAN ILMIAH DAN KEBENARAN MUTLAK. - Kebenaran ilmiah dibuktikan secara ilmiah - Kebenaran mutlak dibuktikan dgn keyakinan

49


1. Etika sosial budaya -Mengembangkan kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi; 2. Etika politik dan pemerintahan -Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan menumbuhkan politik demokratis; 3. Etika ekonomi dan bisnis -Mewujudkan persaingan yang jujur,membangun ethos kerja, mencegah monopoli, KKN, diskriminasi. 50


4. Etika penegakan hukum yang berkeadilan - Ketaatan terhadap hukum - Penegakan hukum secara adil 5. Etika keilmuan - Mengembangkan iptek - Berpihak kebenaran ilmiah 6. Etika lingkungan -Menghargai dan melestarikan lingkungan hidup 51


5. ETIKA DALAM PEMERINTAHAN Hub antar manusia dalam organisasi dan pihak luar organisasi diatur dalam peraturan; Bagi Aparatur etika merupakan hal yang harus dikembangkan di pusat/daerah; Mampu membangkitkan kepekaan birokrasi dalam pelayanan masyarakat.

52


a. Dalam pemerintahan demokratis  Mendahulukan kepentingan rakyat;  Etika kerja aparatur berorientasi kepada kepentingan rakyat;  Aspirasi rakyat adalah sumber kebijakan pemerintah;  Transparansi dan akuntabilitas diwujudkan dalam etika pergaulan pemerintah dengan rakyatnya

“....Management deals mostly with the status quo, and leadership deals mostly with change...” (J.P.Kotter, 1990);


b. Dalam pemerintahan otoriter  Kepentingan kekuasaan menjadi prioritas;  Etika kerja aparatur diarahkan kepada terwujudnya keamanan dan kelangsungan kekuasaan pemerintahan;  Pola kebijakan bersifat rahasia dan represif;

Our meetings are held to discuss many problems which would never arise if we held fewer meetings. Ashleigh Brilliant


Penegakan Etika & Budaya Org/Kerja Mind-set And Cultural-set

Aktualisasi nilai2 Etika & budaya org/ Kerja dlm praktek

INTEGRITAS

Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance

Aktualisasi prinsip2 Good Governance dalam praktek


6. Etika Terhadap Diri Sendiri (Ps 11 PP 42 thn 2004)

Jujur & terbuka serta tdk memberi info yg tdk benar Bertindak penuh kesungguhan & ketulusan Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan

Meliputi

Menjaga keutuhan & keharmonisan Kel Berpenampilan sederhana, rapih dan sopan Berinisiatif utk meningkatkan kualitas KSA Memiliki daya juang yang tinggi

Memelihara kesehatan jasmani & Rohani Bandiklat Prov Jateng

7. FAKTOR DAN PENGARUH HAMBATAN ETIKA BIROKRASI PEMERINTAHAN THD INTEGRITAS INSTITUSI

FAKTOR FISIOLOGIS

FAKTOR SOSIOLOGIS

PENGARUH HAMBATAN ETIKA BIROKRASI  Pesepsi Individu  Sikap Dan Perilaku BIROKRASI PEM Kesadaran moral Prinsip dan nilai moral universal Kemampuan intelektual

FAKTOR LINGKUNGAN

INTEGRITAS

VISI DAN MISI BIROKRASI

SISTEM, STRUKTUR, DAN KULTUR BIROKRASI

FUNGSI BIROKRASI PEMERINTAHAN

MASYARAKAT


ORSI: MOBOKRASI (anarkhis) Mob:tindakan yg tdk suai dg nilai2 demokrasi; Krasi : rakyat

INTEREST BASED APPROACH

RIGHT BASED APPROACH

POWER BASED APPROACH ORLA ORLA

INTEREST BASED APPROACH

RIGHT BASED APPROACH POWER BASED APPROACH

: AUTORITARIANISME : TOTALITARIANISME


1) Patologi akibat persepsi, perilaku, gaya manajerial menyebabkan lemahnya integritas : penyalahgunaan wewenang, statusquo, menerima sogok, takut perubahan dan inovasi, sombong menghindari kritik, nopotisme, otoriter, dsb; 2) Patologi akibat pengetahuan dan keterampilan : puas diri,tdk teliti bertindak tanpa berpikir, counter produktif, tidak mau berkembang/belajar, pasif, 3) Patologi karena tindakan melanggar hukum : mark-up, menerima suap, tidak jujur, korupsi, penipuan, kriminal, sabotase, dsb. 4) Patologi akibat perilaku : kesewenangan, pemaksaan, konspirasi, diskriminasi, tidak sopan, indisipliner, kepentingan sendiri, non profesional, vested interest, pemborosan dsb. 5) Patologi akibat situasi internal : tujuan dan sasaran tidak efektif dan efisien, kewajiban sebagai beban, eksploitasi, pengangguran terselubung, kondisi kerja yang tidak nyaman


9. NILAI-NILAI DASAR BAGI PNS  Ketaqwaan kepada Tuhan YME  Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945  Semangat nasionalisme  Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan  Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan  Penghormatan terhadap hak asasi manusia  Tidak diskriminatif  Profesionalisme  Semangat jiwa korps

60


10. Etika Dalam Bernegara a. b. c. d. e.

melaksanakan sepenuhnya Pancasila & UUD 1945, mengangkat harkat & martabat bangsa & negara, menjadi perekat & pemersatu bangsa dlm NKRI, Mentaati semua peraturan per-UU-an akuntabel dlm melaksanakan tugas penyelenggarn pemerintahan yg bersih & berwibawa, f. tanggap, terbuka, jujur, akurat, & tepat waktu g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara scr efisien & efektif, h. tdk memberikan kesaksian palsu

61


11. Etika Dalam Berorganisasi a. melaksanakan tugas & wewenang sesuai ketentuan ygberlaku, b. menjaga informasi yg bersifat rahasia, c. melaksanakan setiap kebijakan yg ditetapkan d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerjaorganisasi, e. menjalin kerjasama scr kooperatif untuk pencapaian tujuan, f. memiliki kompetensi dlm melaksanakan tugas g. patuh & taat thd standar operasional dan tata kerja, h. mengembangkan pemikiran secara kreatif & inovatif i. berorientasi pd upaya peningkatan kualitas kerja.

62


Integritas Personal  Kualitas kepribadian ssorang sbg su/ entitas/kesatuan yg utuh+seimbang shg orang tsb dpt menyelaraskan isi pikiran, sikap dan perilakunya bdsrkan prinsip-2 moral dan etika serta mewujudkannya secara konsisten ke dalam su/ tindakan nyata tanpa menimbulkan konflik internal pd diri sendiri.  (Alex R., 2009, Integrity and Ordinary Morality)




AFEKTIF

KONATIF

PSIKOMOTOR


Batin /Jiwa/Soul


SIKAP

Raga/Body






Behavioral Belief

PROSES HABITUASI

• • • •


LILIN BUDIATI, 2017


Keterangan: 1. TPB = Theory of Perceived Behavior 2. MPW = Manajemen ASN – Pelayanan Publik Baru – WoG 3. Behavioral Beliefs : Kepercayaan atau keyakinan subjek (peserta) mengenai perilaku tertentu yang benar/baik atau salah/buruk. Perilaku yang benar/baik akan mendapat mendatangkan rasa nyaman, kehormatan dan harga diri, bangga dan terhormat dan perilaku yang salah/buruk akan mendatangkan rasa malu, hina, rendah diri dan tidak nyaman. Kehormatan dan harga diri membentuk sikap subjek untuk mendukung dan cenderung berperilaku benar/baik. Rasa malu atau hina akan mencegah dan mengendalikan subjek untuk tidak berperilaku salah/buruk 4. Normative Beliefs: Kepercayaan atau keyakinan subjek tentang adanya norma sosial maupun norma hukum yang dapat mengontrol perilakunya. Keyakinan normatif ini selanjutnya akan membentuk norma subjektif, yaitu norma perilaku yang dioperasikan oleh subjek dalam perilakunya seharai-hari. Sumber: Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, p. 179-211


Bagan Revolusi Mental – Budaya Budiati,2017

REVOLUSI

Keterangan:

TINGKAT INDIVIDU KOGNITIF

AFEKTIF

PSIKOMOTOR

MINDSET

SIKAP

PERILAKU

BATIN/JIWA (SOUL)

TUBUH (BODY)

MENTAL

PIKIRAN (MIND)

BUDAYA 1. Mental terdiri dari pikiran dan batin/jiwa. proses pada pikiran akan membentuk pola pikir/midset dan proses pada batin akan membentuk sikap.Perubahan mental tanpa disertai perubahan perilaku tidak akan efektif. 2. Proses yang sempurna pada diri individu harus meliputi pikiran (kognitif) – batin /sikap (afektif) – perilaku (psikomotor)è Taksonomi Bloom 3. Revolusi Mental hanya terjadi pada tingkat individu. Kurang efektif jika dimaksudkan untuk melakukan perbahan sosial (masyarakat). Dibutuhkan perubahan budaya untuk dapat melaksanakan perubahan sosial. 4. Dibutuhkan instrumen: a. Ideologi: Pancasila b. Nilai moral/etika baru è public values baru, misal: hukum mati koruptor c. Kekuatan daya paksa è norma hukum d. Kekuatan politik è pimpinan nasional/lokal yg kuat

INTEGRITAS (INTEGRITY)

PERUBAHAN INDIVIDU (Kurang Efektif)


PERUBAHAN SOSIAL Company Logo (Masyarakat)


Dinamika Moral, Etika, Integritas dan Perilaku RANAH KOGNITIF Pengetahuan Norma Etika

Pengetahuan Agama, Adat istiadat,\Budaya

Pengetahuan Nilai Moral

Pengetahuan Lain (Mis. Filsafat)

Internalisasi Nilai dan Norma

Area Sadar

Super-ego (Hati Nurani)/Moralitas Prinsip Kebaikan

Konsep Moral (Moral Concept)

Konsep Diri (Self Concept)

Harga Diri (Self Esteem)

Konsep Etika (Ethics Concept)

Integritas

Ego

Prinsip Keseimbangan

Dorongan (Drives)

Area Pra-sadar (Id) Prinsip Kesenangan

RANAH AFEKTIF

RANAH PSIKOMOTOR

Motivasi

Sifat-sifat (Traits)

Emosi & Temperamen

Kontrol Diri (Self Control)

Sikap Sesuai moral & etika atau sebaliknya Predisposisi (Kecenderungan untuk berperilaku sesuai moral & etika atau sebaliknya) Perilaku sesuai moral & etika atau sebaliknya Lilin Budiati & BS. Toton, 2014


III. Aktualisasi etika dan integritas dalam mengelola program instansi

KESESUAIAN ANTARA HATI, UCAPAN DAN TINDAKAN INTEGRITAS: KEMAMPUAN UNTUK SENANTIASA MEMEGANG TEGUH PRINSIP-PRINSIP MORAL SECARA KONSISTEN

Io = Integritas Organisasi a= alignment/Interaksi A= Accountability C= Competence E= Ethic c= Corruption

• Mematuhi Peraturan dan Etika Organisasi • Jujur • Memegang Teguh Komitmen • Bertanggung Jawab • Konsisten Antara Pikiran, Ucapan dan Tindakan • Kearifan Dalam Membedakan Yg Benar dan Salah NANA RUKMANA D.W.

I. Orientasi thd kepatuhan dan hukuman

ISU MORAL

Pre-conventional

II. Representasi penalaran yg imbang antara kept pribadi+ org sosial

Conventional

III. Pahami secara moral sbg kesesuaian keptusan yg diambil IV. Mengacu pd prinsip dan nilai moral yg obyektif (lepas dr individu,sosial,organisasi

Post-conventional V. Perkembangan kesadaran moral

Sumber: Anggara Wisesa, 2011, modifikasi Budiati, 2014

VI. Prinsip dan nilai moral universal




Integritas berarti konsistensi antara dua hal, yaitu pikiran dan tindakan, unt pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan etis melibatkan proses penalaran etis yg didlmnya mengelaborasi kesadaran moral dan kemampuan moral kognitif seseorang yg pd akhirnya diwujudkan di dlm bentuk pengambilan keputusan.



Integritas meliputi komitmen seseorang t’hdp su/ prinsip yg harus dimaknai sbg loyalitas kpd prinsip dan nilai moral universal, dan bukan kpd prinsip dan nilai moral yg dipegang pd taraf individu, organisasi/ masyarakat



The only thing even in this world is the number of hours in a day. The difference in winning or losing is what you do with those hours. Woody Hayes

Kesadaran moral tdk ditentukan o/ perasaan, melainkan oleh kemampuan intelektual, yi kemampuan unt memahami dan mengerti sst scr rasional (Magnis-Suseno,2000). Kohlberg (1955) tdk b’bicara ttg prinsip moral tertentu, tdk bicara ttg apa yg benar dan tdk scr moral, melainkan meneliti kompetensi unt memberikan penalaran etis



AFEKTIF

KONATIF

PSIKOMOTOR


Batin /Jiwa/Soul


SIKAP

Raga/Body






Behavioral Belief

PROSES HABITUASI

• • • •


LILIN BUDIATI, 2017

Company Logo www.themegallery.com


EMPAT kategori sistem integritas (Alan Lawton)

N o

Lembaga etika dan Integritas Kinerja anti korupsi

Aturan Institusional Formal

Negara Domi nan

Internalisa si nilai (logika etika,nilai kemasy)

Refor Relatif m anti Midd High Low sedikit Banyak Ya Belum korup le / stabil si

1. Finlandia

√

2. Bulgaria

√

√

3. Hongkong

√

√

Inggris, Belanda, 4. Amsterda m, New York

√


√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Catatan - Tidak muncul banyak korupsi - Relatif sedikit aturan formal - Lembaga yang memerangi korupsi - Memiliki angka tinggi dlm korupsi - mulai mereformasi anti korupsi dgn berbagai aturan - Banyak aturan - Mengganti dalil anti korupsi dgn dalil etika - Internalisasi nilai di masy yg utama/ sangat kuat - Logikanya lembaga yg kuat tidak membutuhkan aturan formal


Tantangan Pembangunan - Krisis Mulidimensi - IPM & Daya Saing Rendah - Kesenjangan ekonomi & Sosial Masalah Pembangunan - Infrastruktur minim - Kualitas SDM rendah - Birokrasi Tidak Efisien, Tidak efektif & Korup - SDA kritis & Lingkungan rusak Modal Pembangunan - Modal Ekonomi - Modal SDA - Modal Sosial

Sumber: Harry (1995)

Pembangunan - Pertumbuhan ekonomi - Pemerataan - Pemberantasan Kemiskinan (Todaro, 1994:90) Pergeseran Paradigma - Pr. Pertumbuhan - Pr. Kesejahteraan - Pr. Pembangunan Manusia

Pembangunan Bidang Sosial

Sumber: dielaborasi dari Didiet Widowati, 2009

Pembangunan Sosial Konsentrasi pada Peningkatan kualitas hidup manusia dlm arti luas Sumber : elaborasi oleh Lilin Budiati, 2014

Pembangunan Manusia Konsentrasi pada peningkatan modal manusia yg diukur dg indikator: pendidikan dan kesehatan Kebijakan Publik Bidang Pembangunan Sosial

Pembangunan Kesra Sosial Konsentrasi pada peningkatan modal sosial yg diukur dg indikator keberfungsian sosial yi. Kemampuan utk: memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran sosial & menahan krisis

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 1. Integritas bukan sekadar istilah yg merujuk pd perilaku etis, ttpi lebih jauh dlm lagi, integritas mengandaikan tingkat pemahaman moral yg universal yg scr rasional dpt dipertanggungjawabkan. Hal ini membawa implikasi bhw tidak setiap perilaku etis dpt dinilai sbg tindakan berintegritas dan hanya perilaku etis yg dilakukan atas dasar prinsip dan nilai moral universal yg dpt dikatakn berintegritas moral 2. Kode etik organisasi dpt menjadi koridor perilaku anggota organisasi. Tetapi, penerapan yg disertai dgn mekanisme hukuman dan imbalan memiliki efek negatif. Sistem hukuman dan imbalan sering digunakan unt membangun dan menguatkan budaya organisasi, termasuk menekan perilaku tidak etis yg dilakukan o/ karyawan.


……………SIMPULAN DAN IMPLIKASI 3. Ketergantungan yg besar pd sistem hukuman dan imbalan unt menegakkan kode etik dan aturan justru membawa individu-2 di dlm organisasi kpd konsistensi asosiasi keputusan dan tindakan dgn hukuman atau imbalan tertentu (tahap preconventional dalam teori perkembangan moral Kohlberg) (Baucus & Beck-Dudley, 2005). 4. Kesulitan analisa integritas dgn hanya menekankan perilaku etis adlh krn meski tindakan etis yg dilakukan sama, tindakan etis itu dpt dilandasi o/ motif-2 yg b’beda. Hal ini terkait dgn proses pengambilan keputusan etis yg di dlmnya kemampuan moral kognitif berperan


Konsep Kompetensi  Menurut Spencer and Spencer, (1993 : 9) Kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam pekerjaannya  (an underlying characteristic’s of an individual which is causally related to criterion – referenced effective and or superior performance in a job or situation).  Underlying Characteristics mengandung makna kompetensi adalah bagian dari kepribadian yg m’dalam dan melekat kpd seseorang serta perilaku yg dpt diprediksi pd berbagai keadaan dan tugas pekerjaan.  Causally Related memiliki arti kompetensi adalah sst yg mnyebabkn/memprediksi perilaku dan kinerja.  Criterion Referenced mengandung makna bhw kompetensi sebenarnya memprediksi siapa yg berkinerja baik, diukur dari kriteria/ standar yg digunakan. Bandiklat Prov Jateng

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 Tanggal 21 Nopember 2003

 Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif, dan efisien.



Keputusan Lembaga Administrasi Negara, Nomor: 541/XIII/10/6/2001

 Kompetensi jabatan PNS diartikan sebagai: kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan, dalam pelaksanaan tugas jabatannya.


1. Tdk unt diri sendiri

PILAR INTEGRITAS

Io = a(ACE)-c 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

8)

Prinsip etika Regulasi yg terbuka Mekanisme u/ isu2 etis Perlindungan pelapor Transparansi (keputusan dan proses) Penegakan hukum Lembaga pem yg kuat (pengadilan yg independen,Yan publik tanpa politisasi) Keteladanan pemimpin

2. integritas

3. Obyektifitas

4. Akuntabilitas

PELAYANAN PUBLIK 5. Keterbukaan

6. Kejujuran

7. Komitmen

9) Budaya politik yg dukung integritas


Keterkaitan Etika, Integritas dan Good Governance Good Governance

INTEGRITAS

Synergistic (Win/Win)

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

Respectful (Compromise)

Defensive (Win/Lose or Lose/Win) Low

ETIKA

High


HAKIKAT INTEGRITAS

BERTINDAK KONSISTEN SERTA SESUAI KODE ETIK DENGAN NILAINILAI DAN KEBIJAKAN ORGANISASI

KEKUATAN INTEGRITAS: MELAKUKAN YANG TEPAT, BERTANGGUNGJAWAB, BEKERJASAMA DAN BERINOVASI INDIKATOR INTEGRITAS: APAKAH KODE ETIK TELAH DILAKSANAKAN; BGMN MENGATASI KONFLIK; KOMITMEN ORGANISASIONAL


Etika Organisasi 

Konsep baik-buruk dan benar-salah yang terkait dengan kehidupan organisasi



Nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi modern (efisiensi, efektivitas, keadilan, transparansi, akuntabilitas, demokrasi)



Dapat dirumuskan ke dalam kode etik organisasi yang berlaku secara universal



Dalam praktek penegakan kode etik organisasi dipengaruhi oleh kepentingan sempit organisasi, kepentingan birokrat, atau kepentingan politik dari politisi yang membawahi birokrat



Penegakan etika organisasi melalui sanksi organisasi

85


IV. Integritas Kelembagaan sebagai Faktor Kunci Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik

86

INTEGRITINTEGRITAS & ETIKA SBG INTEGRITAS & ETIKA SBG LANDASAN GOOD GOVERNANCE 

Integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.



Etika didefinisikan sebagai pemahaman tentang hal yang baik dan buruk atau hak dan kewajiban mengenai moral dan ahlak.



Jika keduanya digabung dan ditempatkan dalam sanubari, dapat mencetak perilaku setiap individu untuk beretika baik serta berintegritas tinggi di lingkungan organisasi. Karena itu, organisasi pemerintah harus berani merumuskan integrasi keduanya kedalam sebuah Nilai Etika.

In a crisis, be aware of the danger, but recognize the opportunity. John F. Kennedy


Rekayasa Lingkungan Konteks Kelembagaan: •Kebijakan dan regulasi •Struktur •Peran lembaga-lembaga negara •Kapasitas SDM •Insentif dan gaji •Akuntabilitas dan keterbukaan Konteks Sosiopolitik: •Peran masyarakat sipil •Struktur sosial, nilai •Sumber konflik dan stabilitas •Relasi kekuasaan yang seimbang •Peran gender •Komitmen politik

Enabling Environment dalam membangun “integritas” Pembelajaran Individu

Ke-salingtergantung-an antar Kelompok dan Organisasi

Konteks ekonomi: •Pasar dan sektor privat (formal & nonformal) •Kerangka kerja makro •Kerangka regulasi •Bantuan pengembangan Konteks Lingkungan: •Manajemen SDA •Energi dan air •Kelestarian lingkungan •Biodiversitas

Enabling environment

Syarat utama: •Partisipasi dalam keputusan dan penerapan proses pembelajaran •Pemahaman tentang peran yg jelas •Akses informasi •On-the-Job Training •Pelatihan formal/informal •Insentif dan gaji yang mencukupi •Akuntabilitas dan timbal balik

Organisasi •Misi •Visi •Strategi •Kebijakan dan nilai-nilai integritas •Kompetensi dan struktur •Proses dan sistem •SDM •Sumberdaya fisik •Sumberdaya finansial

Sumber: UNDP, 1997. Capacity Develoment, Technical Advisory Paper 2. New York. Bandiklat Prov Jateng

LANJUTAN INTEGRITAS & ETIKA SBG LANDASAN GOOD GOVERNANCE

Nilai etika harus dituangkan ke dalam berbagai aturan atau standar perilaku agar dapat menjadi kerangka perilaku yang dipedomani seluruh pegawai. Nilai etika bukan sekadar bermanfaat untuk membentuk (memotivasi dan mendorong) perilaku pegawai seharihari, namun juga membimbing mereka ketika melakukan proses pengambilan keputusan. Sehingga jika nilai etika dapat ditegakkan secara konsisten dan konsekuen sebagai fondasi good governance dalam organisasi akan makin kokoh.


Tantangan Reformasi Birokrasi  Kurangnya “KOMITMEN” Pimpinan unt melaksanakan reformasi  Rendahnya kapasitas SDM, lembaga  Kerangka regulasi dan kebijakan yg usang thd upaya reformasi  Kebijakan yg kaku thd upaya reformasi (“satu ukuran cocok unt semua” = one size fits all)  Terbatasnya bantuan teknis

90


KAPASITAS SDM (pemimpin yg tidak kapabel) ???  Tidak memiliki tujuan yg jelas  Rendahnya integritas personal  Tidak pahami timing mengguncang bawahan unt bergerak wujudkan VISI organisasi  Tidak diimbangi ketekunan menginspirasi  Tidak menghayati masalah  Tidak mampu mencari solusi  Berjarak dengan bawahan, tdk peduli membantu  Fungsinya hny meneruskan pesan dari hierarchi yg lbh tinggi  Tidak mampu membangun sinergitas 91


SARAN MENUJU GOOD GOVERNANCE 1. SAMAKAN PLATFORM/PERSEPSI, TUJUAN, SASARAN, RENCANA TINDAK; 2. TERAPKAN 4 C (CONCEPT YG JELAS, PRAGMATIS, KOMPREHENSIF DAN INOVATIF; COMPETENCE, CONNECTIONS, COMMITMENT; 3. LAKSANAKAN 4W (WELL PLANNED, WELL ORGANIZED, WELL ARRANGED, AND WELL CONTROLLED) 4. BERSAMA 4C DAN 4W, TEGAKKAN 2K, YAITU KONSISTEN DAN KESERIUSAN, DAN UBAHLAH MIND-SET DAN CULTURE-SET, MENUJU BUDAYA KERJA PRODUKTIF, INOVATIF, EFISIEN DAN EFEKTIF.


V. Analisis Kasus

93

A Basic Policy Process, 1.Verify, define, detail the problem

C. Patton, D. Savicki, p53

.

2. Establish Evaluation criteria

3. Identify Alternative policy 6. Monitor the Implemented Policy

5. Display and Distinguish among Alternative policies

4. Evaluate alternative policies


1. Verify, define, detail the problem 2. Establish Evaluation criteria 3. Identify Alternative policy 4. Evaluate alternative policies 5. Display and Distinguish among Alternative policies 6. Monitor the Implemented Policy


DAFTAR PUSTAKA  Anggara Wisesa, Integritas Moral Dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis, Jurnal Manajemen Teknologi Vol 10 Number 1, 2011  Lilin Budiati, Evaluasi Persepsi Tentang Kompetensi Dan Pendayagunaan Alumni Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Provinsi Jawa Tengah, 2012



IV d (Widyaiswara Ahli Utama)

Recommend Documents