POST CLEARANCE AUDIT (PCA) BERDASARKAN PERSPEKTIF WORLD CUSTOMS ORGANIZATION (WCO) Oleh : Syaiful Anwar / Widyaiswara Utama
Abstrak Perdagangan Internasional saat ini meningkat baik dari volume maupun nilai barang yang diperdagangkan. Seiring dengan itu tingkat persaingan yang intensitasnya tinggi maka kecepatan lalu lintas barang dari pemeriksaan pabean menjadi salah satu faktor yang menentukan efisiensi dan kemampuan daya saing suatu negara. Sehubungan dengan kondisi persaingan global menuntut efisiensi yang tinggi maka memerlukan perubahan sistem pemeriksaan pabean yang semula Otoritas Pabean fokus pada pemeriksaan di perbatasan (border control model) bergesar pada model pemeriksaan fokus pada sesudah proses importasi (post importation control atau Post Clearance Audit). Perubahan model pemeriksaan yang semula fokus pemeriksaan pada perbatasan (border control) bergeser pada Post Clearance Audit (PCA) memerlukan berbagai penyesuaian baik bersifat paradigmatik, manajerial, prosedural maupun keterampilan dan alokasi penempatan sumberdaya manusia dan sumberdaya organisasi Otoritas Pabean lainnya. PCA adalah bagian dari sistem pemeriksaan pabean atau bahwa PCA adalah bagian dari sistem teknis pabean lainnya sehingga PCA tidak bisa berdiri dan bekerja sendiri tanpa bekerjasama dengan Unit Teknis Pabean lainnya (Perbendaharaan, PFPD, Pemberantasan Penyelundupan, Pemeriksa Barang dll). Efektifitas PCA bergantung bagaimana sistem informasi pengawasan dan pemeriksaan serta hasil olahan informasi hasil pemeriksaan didistribusikan dalam organisasi (within the organization) Efektifitas PCA juga bergantung pada perilaku bisnes dan budaya organisasi pelaku bisnes di suatu negara. Semakin tinggi budaya perdagangan ilegal, melakukan perdagangan tidak tercatat (unrecorded trade), tidak membuat pembukuan, pelaku usaha menggunakan badan hukum palsu, alamat palsu maka memberlakukan PCA menjadi kurang efektif. Atau dengan perkataan lain keberhasilan PCA memerlukan perilaku Pengusaha yang fair dan jujur pada Otoritas Pabean I.
Pendahuluan
Gambaran umum masyarakat tentang Pabean adalah petugas berseragam yang bertugas di Pos Terdepan perbatasan negara atau Pelabuhan Laut dan Bandara. Secara fisik kehadiran Pabean di pintu masuk suatu negara bertugas untuk memeriksa barang – barang impor / ekspor secara patut dan cepat sebelum mengizinkan keluar dari kawasan pabean (impor) atau dimuat ke kapal pengangkut (ekspor). Dan petugas Pabean juga melakukan pengawasan lalu lintas barang sebagai penegak hukum dengan melakukan tindakan pencegahan atas perbuatan penyelundupan.
Pabean modern masih menganggap bahwa pengawasan perbatasan negara merupakan bagian penting tugas – tugas pabean, betapun pemeriksaan barang yang berlebihan dan menghambat arus barang. Hal itu menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Perdagangan Internasional modern berjalan dalam jangka waktu yang sempit (membutuhkan kecepatan) untuk menjamin keunggulan dan keuntungan perekonomian negara. Lebih jauh menunjukkan bahwa perdagangan internasional melibatkan perusahaan besar dengan jaringan mendunia (global) melalui sistem distribusi yang rumit. Penyederhanaan dokumen pabean dibutuhkan untuk penghematan waktu proses importasi, menyebabkan Otoritas Pabean tidak memperoleh keseluruhan gambaran transaksi Perdagangan Internasional khususnya dalam hal memutuskan kepatutan dan kewajaran dari pemberitahuan nilai pabean, tarif bea masuk dan besarnya pungutan bea masuk dan pajak – pajak lainnya. Tuntutan penyederhanaan dokumen pabean dan pemeriksaan cepat di Kawasan Pabean / Pelabuhan menjadi tidak layak / wajar bagi Otoritas Pabean, untuk memenuhi tuntutan masyarakat usaha agar mengambil keputusan secara cepat berkaitan dengan kewajiban memenuhi pembayaran bea masuk dan pajak – pajak lainnya. Namun juga tidak tepat bila alasan itu menjadi alasan menghambat arus barang impor – ekspor sekalipun mencurigai kemungkinan terjadinya tindak penyelundupan. Kemudian sehubungan dengan tuntutan demikian, banyak Otoritas Pabean di negara – negara lain lebih konsentrasi pada pengawasan sesudah importasi (control on the post importation) walaupun tetap melakukan pemeriksaan secara selektif (random) pada proses pengeluaran barang dari kawasan pelabuhan / kawasan pabean. Dengan menerapkan pemeriksaan sesudah importasi (post clearance) dengan menggunakan pendekatan manajemen risiko (risk management) Otoritas Pabean diharapkan mampu mencapai tujuannya lebih efektif serta lebih mampu bekerjasama dengan para pengusaha khususnya dalam upaya meningkatkan kepatuhan Importir / Eksportir pada ketentuan kepabeanan. The Post Clearance Audit (PCA) dapat didefinisikan sebagai proses pemeriksaan terstruktur pada systems transaksi perdagangan seperti kontrak jual – beli (sales contract), laporan keuangan / non keuangan (financial and non financial report), barang persediaan (physical stock) dan berbagai asset perusahaan untuk mengukur kepatutan dan ketaatan pada aturan kepabeanan (compliance). Mengembangkan Systems PCA yang Efektif. Pergeseran pengawasan pabean dari fokus di garis batas pabean (perbatasan) menjadi fokus pada PCA membutuhkan proses dan memerlukan waktu beberapa tahun karena harus mengembangkan prosedur dan proses pabean yang baru dan memerlukan keterampilan baru juga. Walaupun demikian mengembangkan PCA tidak bisa sendirian, PCA harus menyatu dalam sistem teknis kepabeanan (customs technique) seperti memasukkan konsep audit dalam aturan kepabeanan dan mengatur secara jelas hubungan Otoritas Pabean dengan Obyek Audit (Auditee) II.
Mengembangkan Syatem PCA Pada Systems Kepabeanan
Latar Belakang PCA Tujuan PCA Tujuan PCA adalah - Untuk menjamin bahwa Pemberitahuan Pabean telah lengkap, memenuhi ketentuan pabean melalui sistem pencatatan pengusaha (importir – eksportir) seperti laporan keuangan dan pencatatan pergudangan.
- Untuk memastikan bahwa pembayaran bea masuk dan pajak – pajak lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Mendorong perdagangan internasional - Untuk menjamin kepatutan / kelayakan dokumen pemberitahuan importir / eksportir termasuk ketentuan barang larangan dan pembatasan. - Untuk lebih menjamin ketentuan tertentu telah dipenuhi (seperti rekomendasi dari kementerian atau lembaga tertentu) Catatan PCA berbeda dengan “internal audit” yaitu mekanisme memeriksa ulang yang tersedia dalam system manajemen Otoritas Pabean. Internal Audit berguna untuk mengukur kinerja organisasi (manajemen) dan bagian penting dari mengembangkan integritas capaian kinerja organisasi. Oleh sebab itu konsep PCA berbeda dengan Internal Audit / Satuan Pengawasan Internal. Manfaat PCA Keuntungan PCA adalah : - Pemeriksaan ketaatan importir / eksportir pada perbatasan pabean menurun. - Memungkinkan Otoritas Pabean memperoleh keuntungan melalui pemahaman yang lebih jelas tentang bisnes Obyek Audit. - Pengendalian risiko mudah dilakukan, dengan melakukan pemeriksaan kepada Obyek Audit akan memperoleh peluang mengetahui risiko dan atau kelemahan system yang sedang berjalan. - Memberdayakan Obyek Audit dengan mendidik mereka lebih fokus dan taat aturan kepabeanan. - Otoritas kepabeanan mengajak Obyek Audit untuk berlaku jujur - Melalui proses identifikasi dalam PCA akan memperoleh banyak informasi sehingga dapat melakukan pemberantasan penyelundupan lebih efektif. - Otoritas Pabean mempunyai dasar yang kuat berupa informasi yang relevan dan mutakhir tentang dinamika perdagangan yang melibatkan berbagai pihak pelaku ekonomi (Authorized Economic Operator) Siklus Audit (Audit Cycle) Model Audit / Verifikasi Kepabeanan dapat dilakukan dengan Post Importation Transaction Verification atau Office / Desk Audit / Verification atau Field / On Site Audit Post – Importation Transaction Verification Post – importation transaction verification dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu, Pertama, penyerahan dokumen dan pemeriksaan dilakukan di pelabuhan / perbatasan (border control) ketika Pemeriksa Pabean meragukan pemberitahuan importasi / eksportasi. Jika dianggap bahwa terdapat kekurangan pembayaran bea masuk yang signifikan maka memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Kantor Pabean bahkan memerlukan konsultasi dengan Pemberitahu / Declarance (Importir - Eksportir ) dengan kemungkinan barang diizinkan keluar (released) atau memerlukan penyidikan lebih lanjut sesuai pelanggaran pabean yang terjadi. Kedua, menetapkan target pemeriksaan dokumen pabean yang telah diserahkan ke Otoritas Pabean untuk mengidentifikasi dokumen – dokumen pabean mana yang tidak cermat / patut dicurigai atau diragukan. Kadang – kadang memerlukan konsultasi dengan Pemberitahu / Declarance (Importir –
Eksportir). Berdasarkan analisis risiko dan menemukan kasus yang merugikan negara maka akan diterbitkan rekomendasi untuk melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam melalui sistem audit pabean. Office / Desk Audit / Verification Dalam hal tertentu mungkin audit cukup dilakukan dengan melalui surat atau telpon ketika Otorita Pabean menemukan satu atau dua kesalahan / kekeliruan yang membutuhkan klarifikasi dalam bentuk wawancara. Tindakan ini dilihat dari perspektif Unit Audit sebagai tindakan Pre Audit Survey. Walaupun belum melakukan Audit Lapangan, teknik konfirmasi melalui surat / telepon berguna bagi Otoritas Pabean untuk menunjukkan bahwa mereka (pengusaha) selalu diawasi. Hasil penelitian Office/Desk Audit /Verification tidak menutup kemungkinan (bila diperlukan) ditindaklanjuti dengan Audit Lapangan. Audit Lapangan (Field / On Site Audit) Pemeriksaan lapangan dilakukan ditempat / lokasi Obyek Audit. Sejumlah informasi sebaiknya diteliti sebelumnya oleh Auditor berkaitan dengan perkiraan tentang seberapa dalam audit akan dilakukan dan membutuhkan waktu berapa lama dan untuk itu perlu juga mempelajari hasil audit terdahulu (bila tersedia). Pemeriksaan sebelumnya ini penting bagi Auditor untuk memperoleh informasi dan gambaran situasi Obyek Audit secara lengkap guna mengembangkan teknik dan metode audit yang akan dilaksanakan. Kerangka Hukum PCA Hal – hal penting kerangka hukum PCA Mengembangkan dan melaksanakan audit memerlukan landasan hukum dalam systems kepabeanan termasuk memuat hak dan kewajiban obyek audit. Dalam hal negara – negara bergabung dalam Customs Union kesepakatan ini dapat dikembangkan bersama sesama anggota Union di level regional. Peraturan atau pasal – pasal yang mengatur PCA sebaiknya memuat hal – hal sebagai berikut -
Definisi dan ruang lingkup PCA Kewenangan Petugas Pabean dalam melaksanakan PCA Hak dan kewajiban Obyek Audit Sanksi hukum Keberatan dan Banding
Ruang Lingkup PCA Ruang lingkup PCA harus menentukan siapa – siapa saja yang menjadi Obyek Audit dan harus didefinisikan dengan jelas dalam Undang – Undang. Secara potensial Obyek Audit meliputi pelaku bisnes dan berbagai aktifitas yang berkaitan dengan bisnes seperti -
Importir / Eksportir Pemberitahu / Declarants (Nakhoda, Importir, Eksportir, Pengusaha Jasa Kepabeanan) Consignee / Penerima Barang Impor Pemilik Barang Mereka yang mengakusisi barang impor Perusahaan Jasa Kepelabuhanan
- Pengelola Gudang (Cargo Doring) - Pengangkut (Carrier) - Pribadi / Badan Hukum baik secara langsung dan tidak langsung terlibat dengan bisnes Impor – Ekspor. Kewenangan Kepabeanan Pada PCA UU Tarif (Tariff Law) dan UU Pabean (Customs Law) selayaknya membekali petugas pabean dengan kewenangan melaksanakan audit di tempat obyek audit. Oleh sebab itu memerlukan bekal kewenangan sebagai berikut - Hak memperoleh akses memeriksa lokasi / gudang obyek audit. - Hak melakukan pemeriksaan systems pencatatan perusahaan dalam hubungannya dengan perdagangan yang mereka lakukan dan kaitannya dengan Dokumen Pemberitahuan Pabean. - Hak untuk memeriksa lokasi / gudang obyek audit. - Hak untuk meminta dan menahan dokumen dan buku – buku catatan. - Hak untuk memeriksa dan mengambil contoh barang. Hak dan Kewajiban Obyek Audit UU Tarif dan UU Pabean selayaknya memuat hak dan kewajiban obyek audit berkaitan dengan aktifitas mereka dalam perdagangan internasional. Pasal – pasal UU selayaknya memuat -
Kewajiban untuk menyimpan dokumen, catatan – catatan dan informasi yang berkaitan dengan transaksi perdagangan internasional. Kewajiban menyusun dokumen, catatan – catatan dan informasi secara layak dan terpelihara baik. Hak mengajukan keberatan dan banding Hak meminta penjelasan kepada Otoritas Pabean dasar mereka menetapkan nilai pabean Hak memperoleh perlindungan kerahasiaan. Hak memperoleh klarifikasi kelayakan klasifikasi tarif dan nilai pabean ketika akan mengajukan dokumen impor barang. Jika subyek audit melebar kepada orang / badan hukum sebagai bukan Importir / Pemberitahu, hal itu menimbulkan pertanyaan apakah kewajiban menyimpan dokumen perdagangan juga berlaku bagi mereka yang berperan sebagai pelengkap / kegiatan obyek audit ?. Masalahnya adalah apakah layak memberlakukan aturan pabean (bea masuk, bea keluar) kepada mereka yang tidak berhubungan langsung dengan transaksi perdagangan internasional (masalah nilai pabean, klasifikasi tarif) dalam hal berkaitan dengan proses kepabeanan seperti Perusahaan Pengangkut (Carrier), Pergudangan (Cargo doring) dll. Kelayakan kewenangan Otoritas Pabean berdasarkan UU sebaiknya diperiksa ulang berkaitan komitmen nasional dan internasional, dan bila diperlakukan agar dilakukan modifikasi sehingga sejalan dengan komitmen nasional dan internasional. Beberapa UU non Kepabeanan yang terkait dengan UU Kepabeanan, khususnya berkaitan dengan kewenangan PCA selayaknya diperhatikan seperti - Hukum Perdata, Hukum Dagang, UU tentang Badan Hukum, UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai. - Ketentuan tentang Lisensi Impor – Ekspor - Pengawasan Lalu Lintas Devisa
- Kewajiban berkaitan dengan berlakunya Resolusi Dewan Keamanan Perseikatan Bangsa – Bangsa (UN Security Council Chapter VII UN Charter seperti embargo, pengawasan ekspor) Struktur Organisasi PCA PCA mempunyai keterkaitan dengan berbagai area kewenangan organisasi dalam lingkungan Organisasi Kepabeanan seperti Manajemen Risiko, Unit Intelligence, Penegakan Hukum, Perbendaharaan Penerimaan. Oleh sebab itu Organisasi PCA selayaknya mencerminkan kerjasama yang erat antar Unit Organisasi Kepabeanan. Struktur organisasi PCA mungkin berbeda antara satu negara dengan negara lain, dalam hal kegiatan bisnes terkonsentrasi pada satu tempat saja dalam suatu negara, tentu berbeda dengan kegiatan bisnes yang menyebar diberbagai daerah / negara bagian di negara itu. Dalam hal kegiatan bisnes negara itu terkonsentrasi pada satu tempat maka struktur organisasi PCA cendrung terpusat untuk mengawasi kegiatan bisnes dengan membentuk kelompok / Tim yang diberi kewenangan untuk melakukan PCA. Pola kerja yang dikembangkan cenderung melalui pendekatan sektoral kegiatan bisnes / perdagangan seperti sektor textile, car industry, chemical, elektronika. Dalam hal kegiatan bisnes tersebar diseluruh pelosok negera dan terpisah dalam jarak dan waktu, Otoritas Pabean membentuk struktur organisasi Unit PCA berdasarkan daerah (pendekatan area pengawasan), sedangkan kalau negara itu kecil maka cukup 1 (satu) Unit PCA. Perencanaan Stratejik PCA Ketika struktur organisasi PCA terbentuk maka selanjutnya adalah mengembangkan Rencana Audit (audit plan). Dari Perencanaan Audit akan dapat mengidentifikasi berapa jumlah auditor yang dibutuhkan dan perencanaan berapa kali seorang auditor melaksanakan audit per tahun. Dalam menyusun perencanaan stratejik PCA selayaknya mengkait / terhubung dengan strategi besar kepabeanan meliputi aktifitas pre – arrival control (kedatangan sarana pengangkut), pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik barang agar diperoleh kesatuan integrasi (alignment) antar keseluruhan fungsi pengawasan kepabeanan. Segmenting dan Targeting PCA Segmentasi dan targeting obyek audit biasanya dilakukan oleh Tim Analysis Risiko. Tim menganalisis obyek audit berdasarkan penilaian risiko dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya manusia yang layak sebagai auditor. Hasil analisis Tim dipresentasikan dalam Tim yang nanti akan melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan audit. Frekuensi kegiatan audit bergantung pada tingkat risiko yang terjadi dan besaran risiko yang mungkin timbul. Umpan balik hasil audit penting bagi Tim Analysis untuk menguji ketepatan analisis yang mereka lakukan sekaligus untuk memperbaiki kualitas analisis yang mereka lakukan. Keberhasilan PCA PCA akan berhasil kalau tindakan itu mampu menyemai sikap taat hukum dan tertib hukum pada para pelaku busines sehingga terbangun konsep percaya (trust) dan mampu melaksanakan self assessment.
Untuk mendukung perilaku tertib hukum dan taat hukum Otoritas Pabean memberikan berbagai kemudahan dibidang klasifikasi tarif dan nilai pabean dengan memberi klarifikasi tentang tarif dan nilai pabean (advanced ruling) sebelum importasi untuk kepastian hukum. Keberhasilan menyemaikan konsep self assessment sebagai cermin taat hukum dan tertib hukum obyek audit yaitu ketika Otoritas Pabean secara terbuka menyampaikan kelemahan – kelemaham yang sering ditemukan selama dilakukan audit kepada Subyek Audit termasuk Pengusaha Jasa Kepabeanan (Customs Broker) dan Importer guna perbaikan pengisian dan kecermatan / ketelitian Dokumen Pemberitahuan Pabean dan sekaligus membantu mengurangi kemungkinan kesalahan yang fatal dan lebih besar dimasa depan. Sebelum melakukan penyebaran informasi berbagai temuan audit kepada masyarakat, sebaiknya Otoritas Pabean mendesain program pelatihan untuk melatih para Customs Broker, Importir untuk menjadikan mereka nyaman karena taat hukum dan tertib hukum sekaligus menyampaikan bahwa tujuan utama PCA adalah meningkatkan kesadaran Obyek Audit bahwa antara Otoritas Pabean dan Pengusaha (Economic Operator) memerlukan saling kerjasama dan saling mempercayainya. Membahas PCA agaknya juga membahas peran penting auditor mengajak dan memberi arahan perbaikan pada sistem pengawasan internal obyek audit agar pemberitahuan pabean yang diajukan memenuhi persyaratan yang ditentukan perundang – undangan. Tentu maksud baik proses PCA ini akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh ketentuan / perundangan yang ada. PCA akan menjadi lebih efektif kalau mampu membangun kerjasama dengan pengawasan internal dengan berbagi informasi khususnya area yang secara potensial menjadi sumber terjadinya penyelundupan atau pelanggaran nilai pabean dan klasifikasi tarif pada dokumen kepabeanan. Ketika auditor PCA menilai bahwa Obyek Audit telah taat hukum dan tertib hukum maka potensi kerugian negara akibat pemberitahuan salah (false declaration) menjadi rendah. Manajemen Perubahan Penerapan PCA Pergeseran pengawasan pabean dari pengawasan fisik batas kepabeanan (Kawasan Pabean dan Lintas Batas Negara atau Border Control) menuju pengawasan Post Importation atau Post Clearance Audit (PCA) mempunyai implikasi berupa kebutuhan perubahan sistem administrasi / manajemen pabean. Apabila aktifitas PCA akan meningkat dan dominan dikemudian hari tentu diikuti dengan menurunnya pemeriksaan pada batas kepabeanan (border control), analisis pemeriksaan pabean bergeser pada model analisis manajemen risiko sehingga diperoleh informasi yang memadai dan layak sebagai tindak pencegahan / pemberantasan penyelundupan. Kondisi perubahan fokus pemeriksaan dari pengawasan perbatasan pabean (border control) ke pengawasan post importation akan berdampak pada komposisi jumlah pegawai yang bertugas di Kawasan Pabean dan kebutuhan keterampilan teknis kepabeanan pada sumberdaya manusia kepabeanan. Perubahan komposisi penugasan dan keterampilan sumberdaya manusia kepabeanan memerlukan dukungan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi / komputer. Keterbatasan PCA Secara umum diakui bahwa PCA adalah teknik yang efektif untuk menjamin terwujudnya tertib hukum dan taat hukum kepabeanan khususnya pemeriksaan nilai pabean, dengan PCA auditor memperoleh akses memeriksa sistem pencatatan dan pembukuan Obyek Audit.
Akan tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan PCA tidak bisa berjalan efektif dan tidak berhasil. Ada beberapa negara yang mengalami kenyataan bahwa praktik perdagangan gelap (unrecorded trade) masih dominan, ditambah para Importir / Eksportir pada umumnya mereka tidak mempunyai sistem pencatatan yang baik diiringi model pembayaran berdasarkan “kepercayaan” dan tidak mempunyai alamat yang jelas, maka negara yang mengalami kondisi yang demikian sulit menerapkan pengawasan pabean model PCA. Negara dengan pengalaman dominan dengan perdagangan gelap (unrecorded trade), bertransaksi berdasarkan kepercayaan, mudah berganti badan hukum dan berganti alamat, maka pengawasan pabean berdasarkan pemeriksaan pada Kawasan Pabean atau Lintas Batas (border control) adalah tindakan yang paling realistik. Kebutuhan Keterampilan PCA Ketrampilan PCA bersumber dari penguasaan pengetahuan teknis kepabeanan ditambah audit dan pengalaman merupakan modal dasar tercapainya tujuan PCA yang efektif. Penggunaan Teknologi Informasi / Komputer diiringi dengan globalisasi perilaku persaingan dengan intensitas tinggi (persaingan berbasis teknologi) maka penanganan perdagangan internasional membutuhkan standar keterampilan / kompetensi yang tinggi untuk menjalankan PCA. Otoritas Pabean berkewajiban memberikan pelatihan yang bersifat terus menerus untuk melengkapi kemampuan auditor dalam menghadapi berbagai perubahan yang berlangsung cepat dibidang perdagangan internasional. Pusat Pendidikan Pelatihan Bea dan Cukai mempunyai peran stratejik untuk memformulasikan dan mendesain proses pembelajaran yang relevan bagi kebutuhan PCA. Auditor membutuhkan kompetensi yang tinggi untuk menjalankan misi PCA. Kompetensi itu meliputi - Teknik dan prinsip akuntansi memenuhi prinsip Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). - Pengetahuan prosedur dan standar audit. - Memahami UU Kepabeanan (Customs Law) dan UU Tarif (Tariff Law) berkaitan dengan pemungutan (Bea Masuk, Bea Keluar) - Memahami prosedur dan teknik pemeriksaan nilai pabean, klasifikasi tarif, perpajakan - Mengetahui sistem komputer khususnya sistem akuntansi. - Memahami berbagai kebiasaan dan teknik perdagangan internasional Disamping itu juga direkomendasikan untuk para staf yang bekerja dalam lingkungan PCA memahami konsep -
Nilai Pabean, Rules of Origin, Klasifikasi Tarif Memahami Teknologi Informasi khususnya akuntansi Memahami cara kerja bisnes global dan memehami transfer pricing Memahami seluk beluk praktik bisnes khususnya berkaitan dengan perdagangan internasional
Rekruitmen dan pelatihan PCA harus ditujukan pada pembentukan auditor yang kompeten dibidang teknis kepabeanan serta audit ditambah dengan pengalaman, akan membentuk auditor yang tangguh dalam mengidentifikasi persoalan dibidang audit. Penguasaan tentang transfer pricing akan sangat membantu proses pemeriksaan pajak – pajak tidak langsung seperti bea masuk.
Standar Ethika PCA 1. Integritas. Integritas adalah sikap mental sumberdaya manusia yang yang dalam bersikap / mengambil keputusan selalu berorientasi pada keadilan, kebenaran, kepantasan. WCO telah mengembangkan model kode etik dan perilaku (a Model Code or Ethic and Conduct) yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan PCA lebih efektif. 2. Menjaga Kerahasiaan Obyek Audit. Auditor dituntut untuk menjaga kerahasiaan Obyek Audit, pembocoran data yang bersifat rahasia obyek audit dapat dituntut di pengadilan sebagai kejahatan (crime). 3. Profesional Auditor dituntut menjalankan tugasnya secara profesional yaitu harus berdasarkan bukti (evident), berdasarkan perundang – undangan yang berlaku, menghindari pendapat pribadi (personal opinion) dan bersifat obyektif. 4. Tidak memihak / Independent / Impartial Auditor harus bekerja secara obyektif, berdasarkan bukti – bukti (evident) dan tidak boleh memihak. Manajemen Risiko PCA WCO mendefinisikan manajemen risiko sebagai “coordinated activities undertaken by administration to direct and control risk” atau kegiatan mengkoordinasi kegiatan Unit Kepabeanan yang mengarahkan / menilai dan mengendalikan risiko dibidang kepabeanan. Filosofi mengadopsi manajemen risiko adalah untuk memberi peluang yang lebih besar Otoritas Pabean menggunakan sumberdaya yang dimilikinya dan otoritas yang ada untuk melakukan perbaikan perilaku berbisnes yang mendukung tercapainya misi dan visi Kepabeanan. Pendekatan melalui analisis manajemen risiko adalah kebutuhan, karena Otoritas Pabean selalu dituntut memberikan pelayanan yang baik buat negara dan masyarakat (penerimaan negara dan proteksi industri dalam negeri) dan para pelaku perdagangan internasional (memberi fasilitas fiskal). Outline Proses Manajemen Resiko. Proses Manajemen Risiko adalah sebagai berikut 1. Mengembangkan kontekstual subyek dan obyek analisis risiko. 2. Melakukan penilaian / pengujian tingkat risiko (risk assessment) 2.1 Mengidentifikasi Risiko 2.2 Menganalisis Risiko dan Akibatnya 2.3 Evaluasi dan Prioritas Tindakan / Keputusan 3. Tindakan Mencegah / Mengatasi Risiko 4. Sistem Pencatatan, Komunikasi dan Konsultasi 5. Pengendalian dan Monitor Mengembangkan konteks manajemen risiko selayaknya memperhatikan taktik (u/ target), prosedur (u/ sasaran), kebijakan (u/ tujuan) dan strategi (u/ visi) serta ruang lingkup yang ingin dicapai dan memperkenalkan kreteria capaian kinerja. Semua aktifitas tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mengembangkan manajemn risiko kepabeanan.
Langkah mengembangkan kreteria capaian kinerja meliputi menciptakan solusi mencegah risiko yang akan terjadi seperti mencegah kebocoran penerimaan negara, membangun citra positif kepabeanan. Kreteria ini diharapkan menjadi dasar proses pengambilan keputusan kepabeanan dalam bentuk seberapa besar tingkat toleransi penyimpangan dapat ditoleransi misal berapa persen kebocoran penerimaan negara dapat diterima, dan atau seberapa jauh sikap negatif masyarakat terhadap Otoritas Pabean dapat diterima. Manajemen risiko PCA dapat disusun berdasarkan level organisasi tempat (locus) kegiatan analysis resiko apakah, - Level Stratejik (Satuan Kerja Eselon I, Eselon II, Eselon III) - Level Kebijakan / Policy (Level Staf, Direktur, Bidang, Bagian). - Level Operasional (Pemeriksa, PFPD) Manajemen risiko juga memungkinkan melakukan analisis risiko bersifat lintas fungsi dan lintas level dalam organisasi. Manajemen Risiko Level Stratejik Manajemen Risiko level stratejik adalah kegiatan melakukan penilaian secara menyeluruh atas berbagai aspek dan sektor yang berpengaruh pada capaian kinerja organisasi. Melalui pendekatan segmenting, targeting diharapkan Otoritas Pabean mampu menyusun target obyek audit yang secara potensial mempunyai indikasi risiko tinggi dan memerlukan perhatian tertentu. Melalui Segmentasi dan targeting Otoritas Pabean melakukan seleksi dan mempunyai area menjadi fokus tindakan PCA yang relevan dalam upaya menjamin tercapainya tujuan Otoritas Pabean. Ada berbagai kreteria untuk mengklasifikasikan dan menseleksi apakah suatu sektor industri dan perdagangan termasuk resiko tinggi -
Keterkaitan sektor industri dan perdagangan dengan kepentingan nasional Konvensi Internasional dan berbagai kerjasama internasional dibidang industri dan perdagangan. Perlindungan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup Hak dan Kekayaan Intelektual Pengaruh ekonomis pada ekonomi dalam negeri. Liputan Kajian Sektor Perdagangan Kajian tentang perdagangan barang – barang komersial menuntut petugas / otoritas pabean juga harus memperhatikan konteks barang – barang itu dengan membuat katagorisasi jenis – jenis barang berkaitan dengan sektor perdagangannya dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lengkap tentang jenis barang itu. Kajian tentang kontekstual barang – barang niaga akan mengarahkan petugas pabean pada elemen penting berkaitan perhitungan dan penerimaan bea masuk seperti - Nilai Pabean / Valuation - Transhipment dan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) - Hak atas Kekayaan Intelectual Aspek lain yang harus diperhatikan dalam melakukan kajian barang – barang niaga yang di impor meliputi juga aspek - Perkiraan nilai devisa impor kelompok Nomer Asean Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN).
- Kepekaan kelompok industri dalam negeri atas barang – barang yang masuk secara ilegal Ketika melakukan kajian suatu kelompok barang (mungkin berdasarkan nomer HS / AHTN) maka seluruh aspek dari informasi yang diperoleh dan diproses dianalisis melalui berbagai komponen sudut pandang apakah aspek makro ekonomi dan mikro ekonomi (profil importir, kapasitas teknologi yang tersedia, struktur barang penyelundupan barang sejenis yang pernah terjadi). Kesimpulan hasil analisis didokumentasikan dan disimpan sebagai data untuk bila mungkin didistribusikan keseluruh jaringan sistem informasi pemeriksaan pabean sebagai data profile meliputi Profile Importir, Profil Barang (Commodity), Profil Harga (Valuation), Nature of Business, Pelabuahan Asal Barang (Port of Origin). Manajemen Resiko Level Kebijakan Manajemen risiko level kebijakan / policy adalah analisis yang dilakukan sebagai penjabaran lebih lanjut hasil analisis level stratejik. Analisis level kebijakan berkaitan dengan implementasi dilapangan sehingga pemahaman tentang jenis – jenis barang apa saja yang masuk dan keluar dari suatu lokasi pengawasan Otoritas Pabean (Kantor Bea Cukai). Manajemen risiko level Kebijakan melakukan identifikasi jenis – jenis barang apa saja yang berkualifikasi risiko tinggi melewati Kantor Bea Cukai tertentu dan melakukan identifikasi Importir dan pola transaksi yang mereka lakukan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun manajemen risiko level kebijakan seperti -
Volume importasi yang dilakukan oleh para Importir Nilai devisa impor kelompok barang target / resiko tinggi Siapa pengimpor pertama Importasi dan masalah yang pernah timbul.
Manajemen Risiko Level Operasional Manajemen risiko level operasional adalah proses analisis berdasarkan identifikasi dokumen pemberitahuan importasi (PIB) melalui analisis perbandingan antara jenis barang yang diberitahukan dengan dokumen yang terlampir seperti Invoice (tentang Nilai Pabean), Packing List (tentang Jenis Kemasan, Berat, Kelayakan Kemasan dan Jenis Barang, Ukuran Kemasan dll) sehingga diperoleh informasi yang lengkap dan sahih (valid). Berbagai data dan informasi tersebut dikonfirmasikan dengan data yang terekam dalam systems informasi / komputer (informasi hasil analisis level stratejik dan level kebijakan) yang kemudian menjadi data profile meliputi -
Profil Importir Profil Barang (HS) Profil Harga (Valuation) Nature of Business (Busines Inti Perusahaan Importir) Pelabuhan Pemuatan dan atau negara asal Catatan kemungkinan pelanggaran dimasa lalu (track record Importir dan Jenis Komoditi)
Faktor – faktor lain yang sebaiknya juga diperhatikan adalah - Apakah ada informasi barang sejenis dari Kantor Pabean atau Unit Lain (Nota Intelijen) - Potensi penerimaan negara
-
Potensi kerugian negara. Nota Intelijen dari Instansi terkait (Polisi, Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Reputasi Importir Modus operandi yang mungkin mereka lakukan untuk menyelundup
Evaluasi dan Monitoring Evaluasi dan monitoring diperlukan untuk memastikan bahwa apakah informasi yang diolah oleh Manajemen risiko Level Stratejik / Kebijakan sahih (valid) sebagai bahan informasi pengambilan keputusan pabean dilapangan. Oleh sebab itu umpan balik pada level operasional diperlukan untuk mengetahui -
Apakah informasi yang disampaikan masih relevan dan sahih ? Apakah informasi tersebut bermanfaat dan relevan untuk proses pengambilan keputusan ? Sebagai bahan pemutakhiran data (up dating) Sebagai bahan evaluasi kinerja Unit Organisasi penanggung jawab analisis risiko.
Mengembangkan Jejaring Intelijen. Pengertian Intelijen sebagai produk adalah hasil dari proses mengumpulkan, memproses / mengolah informasi yang dilakukan berdasarkan pertimbangan faktor risiko dalam proses pengambilan keputusan khususnya dibidang PCA. Masing – masing Otoritas Pabean didunia selayaknya membangun jaringan sistem intelijennya sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Jejaring intelijen seharusnya terkait antara intelijen pada level operasional (di Pelabuhan laut, Bandara) dengan intelijen yang berada di Kantor Pusat Otoritas Pabean. Unit intelijen disamping menyebarkan informasi intelijen pada tingkat operasional juga seharusnya mencari informasi dari sumber luar sistem kepabeanan yang terkait dengan kepabeanan. Intelijen dan Risiko Unit intelijen wajib menyebarkan informasi intelijen pada unit operasional, Tugas Unit Intelijen meliputi - Mengidentifikasi, mengelola, mencari dan mengumpulkan informasi - Memberi masukan melalui hasil analisis mereka tentang berbagai risiko yang akan dihadapi oleh organisasi dan pengambi keputusan ditingkat lapangan - Bekerjasama dengan Unit Operasional agar mereka berkemampuan melakukan tindakan pencegahan atau penangkapan secara tepat dan cepat. - Melakukan analisis atas umpan balik yang diberikan pengguna informasi intelijen Hubungan PCA Dengan Pabean Internasional dan Perpajakan Sebagaimana dijelaskan terdahulu bahwa PCA tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi selayaknya PCA mempunyai hubungan / keterkaitan fungsional systemic dengan Unit Organisasi Kepabeanan lainnya. Informasi Penyelundupan Apabila terdapat bukti bahwa Subyek Audit melakukan penyelundupan, maka Tim Audit segera melakukan tindakan audit pada Subyek Audit tanpa konfirmasi atau pemberitahuan pendahuluan dengan kualitas investigative audit.
Aspek Interpretasi Legal dalam PCA Jika ketika audit menemukan bahwa tindakan itu memerlukan interpretasi hukum, maka sebaiknya segera bertanya kepada Unit yang bertanggung jawab tentang hukum di Kantor Pabean. Demikian juga Obyek Audit akan mencari argumentasi yang membenarkan kondisi yang mereka anggap benar. Jika kemudian terjadi perbedaan interpretasi hukum antara Auditor dengan Obyek Audit dan perbedaan itu tidak terselesaikan melalui dialog (closing conference) maka masih dimungkinkan melakukan dialog lanjutan dengan mereview kembali keputusan pejabat publik dengan mengajukan keberatan. Dalam hal keberatan ditolak oleh Otoritas Pabean Subyek Audit berhak mengajukan banding pada Pengadilan Pajak. Hubungan Otoritas Pabean dengan Organisasi Eksternal Otoritas Pabean sebaiknya membangun saluran komunikasi dengan berbagai lembaga pemerintah maupun non pemerintah sehingga memperoleh berbagai informasi yang relevan (share of information) Lembaga terkait bisa lembaga dalam negeri maupun luar negeri Institusi dalam negeri yang terkait erat dengan PCA seperti Pajak (khususnya PPN, Cukai, PPh) selayaknya menjadi mitra berbagi informasi intelijen, sedangkan institusi internasional seperti Drug Enforcement Adminsitration (DEA / USA), Anggota WCO atau hasil kerjasama bilateral maupun multi lateral. III.
Kesimpulan
PCA adalah pengawasan systematis Bea Cukai untuk mengukur / menilai secara meyakinkan tentang ketelitian / kecermatan, keaslian dokumen dari pemberitahuan pabean melalui pengujian pembukuan yang relevan, sistem pencatatan, sistem / manajemen bisnes yang mereka lakukan (data yang tersedia) oleh individu / perusahaan baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan perdagangan internasional. Khususnya PCA adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengukur ketaatan obyek PCA pada UU Kepabeanan, kebijakan dan peraturan pelaksanaan dan berbagai kemudahan yang diberikan melalui pemeriksaan dokumen pabean secara cepat. PCA akan membantu / memungkinkan proses pemeriksaan kepabeanan lebih cepat dan lebih cepat barang – barang keluar dari Kawasan Pabean dengan menerapkan penyederhanaan prosedur, dengan melakukan pemeriksaan lebih dekat pada obyek pemeriksaan pada setiap pemberitahuan pabean dengan berbasis pada pemeriksaan pemberitahuan pabean Interaksi antara Otoritas Pabean (Bea dan Cukai) Pedagang melalui PCA merupakan bagian dari proses yang mendorong proses penilaian risiko yang terkait dengan barang yang dibawa atau diimpor / diekspor oleh pedagang. Hal ini akan memudahkan proses menyusun profil (Importir / Eksportir) melalui manajemen risiko yang akan menguntungkan Otoritas Pabean dan Pengusaha. Dengan demikian PCA dibangun dan dikembangkan berdasarkan pemikiran bahwa mengingat volume perdagangan internasional yang tinggi dan mempengaruhi efesiensi daya saing suatu negara maka membutuhkan sistem pemeriksaan pabean yang berlangsung dengan cepat. Teknik yang dikembangkan adalah menggeser pemeriksaan pabean yang semula fokus pada proses pemeriksaan di pelabuhan / kawasan pabean (the border examination focus) menjadi fokus pemeriksaan sesudah proses importasi (post importation audit focus). Pergerseran cara pandang tersebut membutuhkan pergeseran penggunaan sumberdaya berupa kewenangan, keterampilan teknis kepabeanan dan alokasi sumberdaya manusia. PCA dalam menjalankan misinya tidak bisa berdiri sendiri, Unit PCA adalah sub sistems dari sistem besar
pengawasan kepabeanan konvensional yang melibatkan entry document examination (Pemberitahuan Umum, Pemberitahuan Impor Barang dan Dokumen Pelindung Pabean), analisis risiko dan informasi serta tindakan yang mengikutinya sebagai tindak lanjut analisis risiko kepabeanan. PCA harus memenuhi standar norma audit bahwa auditor harus independent / imparsial, bekerja berdasarkan bukti (evident) dan berdasarkan norma dan aturan yang berlaku. Efektifitas PCA sangat bergantung pada perilaku “economic operator” apakah mereka pengusaha yang baik atau sekedar pemburu rente dan fasilitas yang tersedia dalam sistem kepabeanan dan perdagangan internasional. Apabila mayoritas pengusaha di negara itu lebih sering memanipulasi data, banyak melakukan “unrecorded trade” dan melakukan transaksi berdasarkan kepercayaan (non monetized transaction) maka dapat dipastikan bahwa PCA tidak akan berjalan efektif.
Daftar Pustaka 1. Kantor Pusat DJBC (1996) Article VII GATT Valuation Code 2. World Customs Organization, PCA WCO Guideline 2012
