KONSEP TEORETIK TOKO BEBAS BEA (DUTY FREE SHOP) Dan PENGAWASANNYA Oleh : Syaiful Anwar / Widyaiswara Utama Ringkasan Toko Bebas Bea (TBB) atau Duty Free Shop adalah fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak – pajak lainnya yang berazaskan Azas Domisili yaitu yaitu pengenaan pajak berdasarkan tempat tinggal (domisili). Wajib Pajak Konsumsi yang menganut azas domisili dapat warga negara dan bukan warga negara Indonesia. Warga Negara Asing yang mempunyai hak khusus apakah anggota korps deplomatik atau mewakili Lembaga Internasional yang bekerja / beroperasi di Indonesia berhak memperolah pembebasan bea masuk dan pajak – pajak konsumsi lainnya (seperti cukai PPN) dengan alasan bahwa mereka bukan subyek pajak Indonesia dan sopan santun internasional (international fatsoen) mengajarkan adalah tidak ethis memungut pajak atas Warga Negara atau Bangsa Asing yang bukan menjadi subyek dan obyek pajak Indonesia dan oleh sebab itu berlaku pada Warga Negara Indonesia di negara lain berdasarkan azas timbal – balik (reciprocity). Dikenal ada dua jenis TBB yaitu TBB di Kota (down town) dan TBB di Bandara. Toko Bebas Bea di Kota (Down Town) TBB di kota adalah fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak-pajak konsumsi lainnya seperti Cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diberikan kepada Subyek Pajak tertentu yaitu para anggota Corps Deplomatics dan keluarganya, Kepala Perwakilan Lembaga Internasional yang bekerja di Indonesia (seperti United Nations dan Lembaga dibawahnya Unesco,WHO,FAO dan Lembaga Internasional lainnya IBRD, ABD, IMF dll), Tenaga Ahli Asing yang bekerja untuk Pemerintah Indonesia (seperti Penasehat Ekonomi), Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Indonesia, Para Turis Asing. Untuk memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak-pajak lainnya maka mereka diwajibkan membuat pemberitahuan dalam bentuk permohonan hak belanja di TBB ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk memperoleh bukti / identitas bahwa yang bersangkutan berhak memperoleh pembebasan bea masuk dan pajak-pajak lainnya ketika berbelanja di TBB Masing – masing orang asing yang berhak memperoleh pembebasan bea masuk akan diberi Kartu dengan Warna tertentu seperti warna Hijau, Biru, Kuning. Warna – warna kartu tersebut sebagai alat kontrol tentang besar batas maksimal belanja dengan bebas bea masuk dan pajak-pajak lainnya yang dapat dilakukan setiap bulannya dan sekaligus menunjukkan kedudukan orang asing tersebut di Indonesia. Toko Bebas Bea di Bandara (Kawasan Pabean)
1
TBB di Bandara secara konseptual berbeda dengan TBB di Kota, TBB di Kota berlaku untuk Subyek – Subyek tertentu sedangkan TBB Bandara berlaku untuk siapa saja yang sedang melakukan perjalanan internasional. Dengan demikian alasan pembebasan bea masuk dan pajak-pajak lainnya adalah karena TBB berada dalam Kawasan Pabean yaitu suatu kawasan dimana barang-barang yang berada didalamnya belum mempunyai kewajiban perpajakan nasional karena “dianggap” masih dalam kawasan jurisdiksi internasional (belum wajib bayar bea masuk dan pajakpajak lainnya)walaupun secara de facto dalam wilayah negara Indonesia. Sehubungan posisi status hukum Kawasan Pabean yang demikian itu maka lokasi yang kritikal tersebut diawasi oleh Otorita Pabean / Douane / Customs. Apakah para penumpang / siapa saja yang melakukan perjalanan internasional memperoleh pembebasan bea masuk dan pajak-pajak lainnya ? Jawabnya “ya” namun sebatas sebagai “barang penumpang” sebagaimana diatur dalam aturan Barang Penumpang. Kata – Kata Kunci
TBB Down Town
Azas Timbal (Reciprocity)
Balik Dokumen Pelindung (BC 2.3)
TBB Bandara
Penyegelan Tempat Penimbunan
Kawasan Pabean
Rekening Barang Tempat Penimbunan Selari
Subyek Pajak
Pemeriksaan Tempat Penyerahan
International Fatsoen
Pencacahan
A. Pendahuluan Berdasarkan Keputusan Presiden No. 33/1996, dan ketentuan – ketentuan selanjutnya bahwa Toko Bebas Bea adalah : “Bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor atau barang asal daerah pabean kepada orang yang berhak membeli barang dalam batas nilai tertentu dengan mendapatkan pembebasan bea masuk, cukai dan pajak “. Memperhatikan pengertian Toko Bebas Bea dan Cukai (TBB) menunjukkan ciri-ciri :
Bangunan dengan batas-batas tertentu Menjual barang impor Kepada orang yang berhak Dalam jumlah nilai tertentu Memperoleh pembebasan bea masuk, cukai dan pajak
2
Kemudian apabila kita perhatikan fakta tentang TBB menunjukkan bahwa TBB dapat didirikan di Bandara atau Pelabuhan Laut dan Kota. Dengan demikian TBB di bandara atau pelabuhan laut adalah fasilitas pembebasan bea masuk, cukai, pajak lainnya, karena alasan mereka berada dalam Kawasan Pabean. Sehingga semua orang (apapun statusnya) apabila mereka dalam perjalanan Internasional dapat membeli / berbelanja barang – barang di TBB di bandara. Secara konseptual teoretik TBB di Bandara dan TBB di Kota adalah berbeda. TBB di Kota adalah fasilitas pembebasan bea masuk, cukai dan pajak – pajak lainnya hanya untuk orang-orang tertentu sebagai orang yang berhak berbelanja di TBB Kota seperti Corps Deplomatik, Tenaga Ahli Yang Bekerja di Lembaga Internasional yang diakui Pemerintah seperti IMF, Bank Dunia, Unesco, WHO, FAO atau Tenaga Ahli Pemerintah, Tenaga Kerja Asing Lain yang sah, Wisatawan Asing. Walaupun demikian dalam pelaksanaan proses kepabeanannya hampir sama. B. Cara Mendirikan Toko Bebas Bea (TBB). Untuk mendirikan Toko Bebas Bea (TBB) harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Syarat – syarat mendirikan Toko Bebas Bea (TBB) adalah sebagai berikut : Perusahaan tersebut berbadan hukum Indonesia sebagai Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Memiliki Surat Izin Usaha dan izin lain yang diperlukan. Memiliki penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan melampirkan SPT PPh tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT. Peta atau lokasi tempat yang akan dijadikan lokasi TBB dan telah diperiksa oleh Bea Cukai
Gambar : Toko Bebas Bea di Bandara Internasional Soekarno – Hatta dan Petugas Bea Cukai
Kewajiban Toko Bebas Bea (TBB). 3
Kewajiban Toko Bebas Bea adalah sebagai berikut Pengusaha TBB bertanggung jawab atas bea masuk, cukai dan pajak yang terhutang atas barang yang diimpornya. Pengusaha TBB wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan secara sistematis disimpan dengan baik. Pengusaha TBB wajib menyerahkan segala catatan dan pembukuan yang berkaitan dengan impor dilakukan pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bea dan Cukai atau auditor. C. Mereka Yang Berhak Berbelanja di Toko Bebas Bea (TBB). Toko Bebas Bea di Kota Orang – orang yang berhak berbelanja telah ditetapkan yaitu para anggota Korps Diplomatik dan Tenaga Kerja ahli dan turis asing. Oleh sebab itu diperlukan identitas untuk itu dengan berbagai jenis kartu dengan warna-warna yang berbeda sesuai batas nilai yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Khusus untuk turis dapat berbelanja tanpa batasan nilai hanya terlebih dahulu dicatat passport, ticket keberangkatan (flight number, jam keberangkatan) untuk penyerahan barang yang telah dibeli di TBB di tempat penyerahan barang di Bandara.
Secara sytematik mereka yang berhak berbelanja di Toko Bebas Bea di Kota adalah: Para anggota Korps Diplomatik Tenaga ahli asing yang bekerja pada lembaga-lembaga internasional Tenaga ahli asing yang sah (memperoleh izin dari Sekretariat Kabinet) seperti tenaga ahli asing dalam rangka bantuan proyek pemerintah Turis asing yang sedang berkunjung ke Indonesia
Toko Bebas Bea di Bandara / Pelabuhan Laut Subyek – subyek yang dapat berbelanja di Toko Bebas Bea di Bandara adalah, Siapa saja yang sedang dalam perjalanan Internasional di Bandara Keberangkatan maupun Kedatangan. Cara berbelanja di TBB Bandara dan TBB Kota berbeda. Di TBB Bandara / Pelabuhan Laut, siapa saja yang sedang dalam perjalanan Internasional di Kawasan Pabean dapat berbelanja barang – barang yang diinginkan, terkadang ditanyakan passport dan hal ini jarang dilakukan karena pelayan telah yakin pada orang tersebut. C.1 Prosedur Memperoleh Hak Berbelanja di Toko Bebas Bea (TBB) di Kota. Mereka yang berhak berbelanja pada TBB di Kota wajib menunjukkan kartu sebagai tanda bahwa yang bersangkutan / berkepentingan berhak berbelanja pada TBB. Kartu fasilitas belanja pada TBB mempunyai warna-warna seperti kartu hijau, kuning, biru dan warna-warna tersebut menunjukkan status pembeli dan nilai / jumlah pembelian per bulan yang diizinkan dengan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak-pajak lainnya. 4
C.1.1 Hak Berbelanja TBB Kota Untuk Korps Deplomatik (Ex PP No 8 / 1957) Bagi anggota Korps Diplomatik beserta anggota keluarganya yang berdomisili dan bertugas di Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh PP No. 8/1957 berhak berbelanja ke TBB di Kota. Prosedur untuk memperoleh hak berbelanja di TBB adalah sebagai berikut : Kepala / anggota perwakilan asing yang namanya tercantum dalam “diplomatik list” mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Protokoler dan Konsuler c/q Direktorat Fasilitas Diplomatik Departemen Luar Negeri. Permohonan tersebut setelah mendapat surat pengantar dari Direktorat Jenderal Protokoler dan Konsuler c/q Direktorat Fasilitas Diplomatik diajukan ke Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan melampirkan : - Fotocopy tanda pengenal diplomatik yang telah disahkan oleh kedutaan yang bersangkutan. - Fotocopy passport yang telah disahkan oleh kedutaan yang bersangkutan. - Asli kartu warna tertentu yang lama apabila masa berlakunya telah habis atau telah penuh berisi catatan-catatan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c/q Direktorat Fasilitas Kepabeanan atau Direktorat Teknis yang berwenang meneliti permohonan tersebut. Apabila dari penelitian tersebut lengkap dan benar diberikan formulir Kartu dengan warna tertentu. Formulir Kartu dengan warna tertentu berikut kelengkapannya dikirim ke Direktorat Jenderal Protokoler dan Konsuler untuk disahkan. Setelah disahkan formulir kartu warna tertentu dikembalikan ke Direktorat Teknis yang berwenang menangani permohonan tersebut. Direktur Direktorat Teknis c/q Kepala Sub. Direktorat yang berwenang memberi nomor registrasi, menandatangani, memberi cap dinas dan menetapkan jangka waktu berlakunya. Kartu warna tertentu tersebut kemudian diserahkan kepada anggota korps diplomatik dengan tanda terima. C.1.2 Hak Berbelanja Bagi Pejabat Lembaga Internasional dan Tenaga Ahli Asing Yang Sah (Ex PP 19 / 1957) Bagi pejabat Perwakilan Lembaga Internasional dan tenaga ahli asing beserta keluarganya yang berdomisili dan bertugas sementara pada lembaga-lembaga internasional dan organisasi asing lainnya yang telah mengadakan persetujuan kerja sama di bidang ekonomi, bantuan teknik bilateral, kebudayaan maupun sosial dengan pemerintah Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh PP No. 19/1957 berhak memperoleh pembebasan bea masuk dan pajak – pajak konsumsi berazaskan domisili. Prosedur memperoleh pembebasan bea masuk dan pajak – pajak lainnya adalah sebagai berikut : Pejabat atau tenaga ahli yang berdomisili atau bertugas sementara di Indonesia pada lembaga-lembaga internasional, dalam rangka Ex PP No. 19/1957 mengajukan permohonan kepada Sekretariat Negara / Sekretaris Kabinet c/q Kepala Biro Kerja Sama
5
Teknik Luar Negeri melalui pejabat / pimpinan dari lembaga internasional atau organisasi asing lainnya. Permohonan tersebut diajukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c/q Direktorat Teknis yang berwenang dengan melampirkan : - Fotocopy penempatan kerja dari Sekretaris Kabinet RI yang telah dilegalisasi oleh pejabat dari lembaga internasional atau organisasi asing yang bersangkutan. - Fotocopy passport yang telah dilegalisir oleh pejabat lembaga internasional atau organisasi asing. - Fotocopy persetujuan masa tugas pada lembaga internasional / organisasi asing yang dikeluarkan oleh Sekretaris Negara / Sekretaris Kabinet. - Kartu dengan warna tertentu lama yang telah habis masa berlakunya atau telah penuh catatan-catatan. Direktur Jenderal Bea dan Cukai c/q Direktorat Teknis yang berwenang memiliki, memeriksa berkas permohonan. Apabila kedapatan lengkap dan benar kepada pemohon diberikan blanko / formulir kartu kuning. Blanko / formulir kartu kuning diserahkan kepada Sekretaris Kabinet c/q Biro Kerja Sama Teknis untuk diserahkan untuk kemudian dikirim kembali ke Direktorat Jenderal Bea Cukai c/q Direktorat Teknis yang berwenang. Direktorat Teknis yang berwenang pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberi nomer registrasi. Menandatangani, memberi cap dinas dan menetapkan jangka waktu berlakunya. Kartu Kuning diserahkan kepada pemohon dengan tanda terima.
C.1.3 Hak belanja di TBB tenaga kerja asing yang sah bekerja di Indonesia Tenaga ahli asing tertentu yang berdomisili dan bekerja di Indonesia dalam rangka : a. b. c. d.
Penanaman Modal Asing (PMA) sebagaimana diatur dalam UU No.6/1968. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana diatur dalam UU No.6/1968. Bantuan Proyek ( Project Aid ) Penanaman Modal di bidang Pertambangan yang berdasarkan pada suatu kerja sama dengan pemerintah c/q Departemen Pertambangan dan Energi atas dasar kontrak karya, production sharing atau kontrak lainnya sesuai peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
Prosedur memperoleh hak belanja di TBB bagi tenaga kerja asing yang sah adalah sebagai berikut : Pemohon mengajukan permohonan hak belanja Tenaga Kerja Asing yang sah di TBB kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c/q Direktorat Teknis yang berwenang dengan melampirkan : - Asli dan fotocopy passport pemohon, istri, suami dan keluarganya. Pemohon yang berlokasi di luar Jakarta dan sekitarnya harus terlebih dahulu dilegalisir oleh Kantor Bea dan Cukai setempat. - Asli dan fotocopy Kartu Izin Masuk (KIM) pemohon, istri / suami. Apabila pemohon berlokasi di luar Jakarta dan sekitarnya fotocopy harus terlebih dahulu dilegalisir oleh Kantor Bea dan Cukai setempat. - Asli dan fotocopy Surat Izin Tenaga Kerja Asing (IKTA) atau izin penempatan dari Departemen Teknis seperti Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pertambangan, BKPH / BKPMD dan lain-lainnya. - Asli kartu warna tertentu lama yang telah habis masanya. 6
Direktorat Teknis yang berwenang pada Direktorat Jenderal Bea Cukai meneliti dan memeriksa apabila kedapatan lengkap dan benar diberikan kartu biru. Kemudian diberi nomor registrasi, menetapkan jangka waktu, menandatangani dan mencap dinas. Permohonan bagi tenaga asing yang bekerja dalam rangka kontrak karya, production sharing dengan Kemeterian / Departemen Pertambangan dan Energi atau Pertamina dan wajib diketahui oleh Pimpinan Perusahaan dengan melampirkan : - Rekomendasi dari Pertamina c/q Badan Pembinaan Pengusahaan Kontraktor Asing (BPPKA ) - Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pertambangan Umum c/q Direktorat Pembinaan Pengusaha Pertambangan. Bagi tenaga ahli asing dalam rangka Bantuan Proyek (Project Aid) disamping syaratsyarat yang telah ditetapkan pada permohonan juga dilampiri rekomendasi dari Kementrian / Departemen Teknis yang bertanggung jawab pada proyek tersebut. Prosedur Berbelanja pada TBB di Kota Para pembeli yang berhak berbelanja pada TBB di kota wajib menunjukkan : Asli Kartu ( warna – warna tertentu ) yang masih berlaku Asli passport atau tanda pengenal yang sah Pemilik Kartu tenaga kerja / ahli asing yang sah pembelian di TBB dibatasi sebanyakbanyaknya US$ 250 / orang / bulan atau US$ 1.000 / keluarga / bulan atau untuk barangbarang yang kena cukai sebanyak-banyaknya : - untuk sigaret 200 batang / bulan, - untuk cerutu 50 batang / bulan, - untuk tembakau iris 100 gram / bulan, - minuman mengandung alcohol tidak melebihi 1 liter bagi setiap orang dewasa. C.1.4 Turis Asing Turis asing berhak memperoleh pembebasan bea masuk dan pajak – pajak konsumsi lainnya karena mereka bukan subyek pajak di Indonesia dan barang – barang yang dibeli oleh turis asing (demikian pula yang dibeli oleh warga asing lainnya yang berhak seperti CD) sama dengan ekspor. Karena statusnya sama dengan ekspor oleh sebab itu berhak memperoleh pembebasan / pengembalian pajak – pajak azas domisli / pajak konsumsi. Turis asing yang berbelanja barang – barang yang dijual di TBB (misal Patung Garuda Yaksa) maka TBB wajib melayani dengan mencatat : Passport Turis yang bersangkutan Tiket Pesawat Tanggal dan Jam Keberangkatan Barang yang dibeli wajib / harus diserahkan ke Turis Asing tersebut ketika menjelang check in melalui pintu “penyerahan barang” di Bandara. D. Konsep Proses Teknis Pabean Memasukkan Barang – Barang ke TBB. Sebelum menjelaskan proses memasukkan barang ke TBB terlebih dahulu perlu diketahui pengertian-pengertian sebagai berikut : 7
Gudang Penimbunan ialah Tempat menimbun barang-barang dari luar daerah pabean sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Bea dan Cukai. Ruang penimbunan di kunci / disegel oleh Kantor Bea dan Cukai sehingga setiap kegiatannya diawasi oleh Bea dan Cukai. Ruang Pemeriksaan ialah Bagian dari ruang penimbunan yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan sebelum dimasukkan dalam ruang sediaan selari (running stock) Ruang Sediaan Selari (running stock) ialah ruang sediaan untuk penjualan sehari-hari. Ruang Penjualan ialah ruang untuk menyimpan, memajang, menjual barang – barang, Ruang Pamer ialah ruang pajang barang yang akan dijual. Ruang Penyerahan Ruang penyerahan ialahtempat menyerahkan barang-barang yang dibeli oleh turis dan TBB khusus pada keberangkatan ke luar negeri di Bandara. D.1.1 Pemasukan Barang dari Luar Daerah Pabean ke TBB Pengusaha TBB sebelum memasukkan barang impor terlebih dahulu mengisi dokumen pelindung pengangkutan didarat (BC.2.3) dilengkapi dengan invoice, packing list dan dokumen lain bila diperlukan. BC.2.3, Invoice, Packing List diketahui Kantor Bea dan Cukai / Kepala Hanggar yang mengawasi TBB tersebut. BC.2.3, Invoice, Packing List kemudian diteruskan ke Kepala Hanggar Bea dan Cukai pelabuhan bongkar untuk diproses secara administratif (dengan menutup PU kapal yang mengangkut barang tersebut di Pelabuhan Bongkar). Kepala Hanggar Bea dan Cukai pelabuhan bongkar memerintahkan pegawai Bea dan Cukai untuk memeriksa dan mencocokkan BC.2.3 dengan nomer, jenis, jumlah kontainer atau nomor, jenis, jumlah koli. Apabila kedapatan sesuai party barang tersebut disegel dan nomor segel dicantumkan pada BC.2.3. Party barang tersebut diangkut dan dikirim ke TBB dengan dilindungi BC.2.3 dan disegel. Setelah party barang sampai di Gudang Penimbunan TBB oleh Petugas Bea dan Cukai party barang dicocokkan nomor, jenis, jumlah kontainer atau nomor, jenis, jumlah koli dan segel harus dalam keadaan utuh. Gudang Penimbunan dibuka oleh Petugas Bea dan Cukai untuk menimbun party barang yang tiba dari pelabuhan bongkar untuk kemudian ditutup dan dikunci / disegel kembali oleh petugas Bea dan Cukai. D.1.2 Proses mengeluarkan barang impor dari Gudang Penimbunan TBB ke ruang persediaan selari (running stock) Prosedur mengeluarkan barang dari Gudang Penimbunan TBB ke Tempat Pajang Barang / Tempat Penjualan TBB, terlabih dahulu harus memberitahukan ke Kantor Bea Cukai yang mengawasi TBB untuk kemudian ditimbun di Gudang Persediaan Selari (Running Stock), dengan demikian pemasukan barang ke TBB seharusnya melewati Gudang Persediaan Selari (Running Stock). 8
Pengusaha TBB mengajukan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai c.q Perbendaharaan Penerimaan tentang rencana mengeluarkan barang dari Gudang Penimbunan TBB dengan membuat dokumen pabean (dahulu dikenal Model M) dengan dilampiri daftar barang yang akan dikeluarkan. Segel Gudang Penimbunan dibuka oleh Petugas Bea dan Cukai dan kemudian dilakukan pemeriksaan fisik barang dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan. Barang – barang kemudian dikeluarkan untuk ditimbun di Gudang Persediaan Selari (Running Stock) TBB. Berita Acara Pemeriksaan dilaporkan kepada Kantor Bea dan Cukai. Berita Acara Pemeriksaan barang tersebut untuk kemudian dibukukan disebelah debet pada “buku persediaan selari” secara teratur, “buku persediaan selari” diperiksa oleh Bea dan Cukai. Dari “buku persediaan selari” dicocokkan jumlah sisa (saldo) barang yang seharusnya ada, kemudian dibandingkan dengan kenyataannya di ruang persediaan selari. Dalam hal kedapatan sesuai buku persediaan ditutup dan ditandatangani oleh Petugas Bea dan Cukai. Dalam hal kedapatan selisih kurang diteliti mengapa terjadi demikian. Dalam hal selisih kurang disebabkan hal-hal alamiah (seperti minuman keras botolnya pecah dan buktinya ada), tidak dipungut bea masuk sesuai ketentuan pabean pasal 26(h) UU No.10/1995 jo UU No 17 / 2006 tentang Kepabeanan. Dalam hal selisih kurang yang tidak dapat dibuktikan harus dilunasi pembayaran bea masuk, cukai dan pajak-pajak lainnya dengan membuat PIB dengan kemungkinan dikenakan denda. D.1.3 Memasukkan barang – barang yang berasal dari dalam daerah pabean Indonesia ke Gudang Persediaan Selari (Running Stock) TBB Barang-barang produk dalam daerah pabean Indonesia dapat dijual di TBB dengan memperoleh pengembalian bea masuk, PPN, PPn BM, PPh, Cukai. Prosedur memasukkan barang-barang produk dalam daerah pabean Indonesia ke TBB adalah sebagai berikut : Pengusaha TBB membuat pemberitahuan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai akan memasukkan barang-barang yang berasal dari dalam daerah pabean Indonesia dengan Pemberitahuan Pemasukan Barang untuk TBB. Barang-barang tersebut dilakukan pemeriksaan fisik dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan Pemberitahuan Pemasukan Barang ke TBB (PPTBB / BC.4.0 ) dikirim ke : Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Pajak Supllier pada TBB Pengusaha TBB Berita Acara Pemeriksaan Bea dan Cukai dan dokumen PPTBB / BC.4.0 dapat digunakan untuk meminta restitusi atau kompensasi pembayaran pajak pada SPT pajak yang dibuatnya setiap tahun.
Konsep Teknis Pabean Memasukkan Barang – Barang Dari Luar dan Dalam Daerah Pabean ke TBB
9
Kawasan Pabean
BC 2.3 Barang Dari Dalam Daerah Pabean ke TBB
+ Segel Gudang Penimbunan dikunci / disegel oleh Otoritas Pabean
BC 4.0 + Pemeriksaan Pabean
Permohonan Pengeluaran dari Gudang Penimbunan (dahulu Md E) dan diperiksa Pemeriksa Pabean
Toko Bebas Bea / Tempat Penjualan, Ruang Pamer
Gudang Persediaan Selari + Rekening Barang Persediaan
Obyek Pengawasan / Pencacahan Kantor Bea Cukai
E. Pengawasan TBB. TBB dalam proses menjalankan operasional sehari-hari diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui buku persediaan selari (running stock) dengan cara melakukan pencacahan buku persediaan secara periodik. Izin TBB dapat dicabut dalam hal : Melanggar ketentuan pabean yang berlaku Selama 6 bulan tidak melakukan kegiatan TBB Dalam hal izin dicabut Kepala Kantor Bea dan Cukai segera melakukan pemeriksaan barangbarang persediaan yang tersisa pada TBB. Barang-barang yang tersisa dapat dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut : Diimpor untuk dipakai dengan membayar bea masuk, cukai dan pajak-pajak lainnya. Dipindahtangankan ke TBB lainnya Direekspor 10
Dimusnahkan dengan membuat Berita Acara Pemusnahan F. Penutup. Toko Bebas Bea (TBB) adalah Fasilitas Kelembagaan yang unik, dikatakan unik karena dengan nama yang sama Toko Bebas Bea (TBB) mempunyai alasan teknis pabean yang secara substansial berbeda. TBB di Kota (Down Town) adalah fasilitas yang diberikan kepada Subyek tertentu, yaitu berkaitan dengan Status Subyek yang berbelanja di TBB, sehingga yang berbelanja di TBB di Kota hanya orang – orang tertentu (Corps Deplomatik, Tenaga Ahli Asing, Expatriate yang sah, Turis Asing). TBB di Bandara adalah fasilitas yang terjadi karena posisi TBB di Kawasan Pabean (Daerah dimana berlaku UU Pabean / Customs Law, tetapi belum berlaku pungutan Pajak / Bea Masuk / Tariff Law) sehingga siapa saja yang sedang dalam perjalanan internasional berhak berbelanja tanpa dikenakan bea masuk. Mengingat bahwa barang – barang yang dijual di TBB ada 2 (dua) kemungkinan berasal dari luar daerah pabean Indonesia dan berasal dari dalam daerah pabean Indonesia sehingga memerlukan model pengawasan yang spesifik mengingat bahwa barang – barang tersebut memperoleh pembebasan bea masuk dan pajak – pajak azas domisili, bahkan untuk barang – barang yang berasal dari dalam daerah pabean dianggap sebagai ekspor. Karena dianggap ekspor maka berhak restitusi pajak seperti PPh, PPN dan pajak – pajak lainnya Restitusi pajak – pajak azas domisili dan pajak – pajak lainnya memerlukan justifikasi hukum dalam bentuk nota pemeriksaan otoritas pabean yang di informasikan kepada Kantor Pajak sebagai bukti hak restitusi bagi pemasok / supplier barang – barang berasal dari dalam daerah pabean dan menjadi kelengkapan bukti perhitungan pajak akhir tahun atau Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dari Pemasok / Supplier. Memahami systems dan perbedaan alasan, mengapa berlaku fasilitas pembebasan bea masuk TBB di Kota dan TBB Bandara penting bagi pembuat Kebijakan Pabean untuk mengetahui dan mampu memilih Instrumen Teknis Pabean yang tepat untuk pengawasan fasilitas TBB. Daftar Pustaka Kantor Pusat DJBC (1997) UU No 17 / 2006 tentang Kepabeanan Kantor Pusat DJBC (1975) PP 8 / 1957 dan PP 19 / 1957 Oerip Soewarso (1973) Toko Bebas Bea Syaiful Anwar (2006, Pusdiklat Bea Cukai) Fasilitas Kepabeanan Ullyan Siregar (1975) UU Tarif, Ordonansi Bea, Reglemen A dan Reglemen B
11
