Depo Petikemas Pengawasan Pabean (DP3) (Oleh : Syaiful Anwar / Widyaiswara Utama) Ringkasan Depo Peti Kemas Pengawasan Pabean (DP3) adalah salah satu bentuk Fasilitas Lembaga Kepabeanan yang berfungsi sebagai Kepanjangan Kawasan Pabean (Pelabuhan) dan secara umum dikenal sebagai Dry Port. Fungsi DP3 atau Dry Port adalah sebagai kepanjangan Gudang Lini 1 Pelabuhan (TPS pada Kawasan Pabean) dan adalah penting sebagai sarana penunjang dan pendukung kegiatan utama Kepelabuhanan di Kawasan Pabean terutama pelabuhan sibuk seperti Tanjung Priok. Dilihat dari perspektif memasukkan barang ke dalam daerah pabean (Impor), fungsi DP3 memberi dukungan dalam bentuk menampung luberan kontainer akibat penuhnya (over capacity) lapangan penimbunan Pelabuhan / Gudang Lini 1 sehingga terhindar dari stagnasi / kemacetan lalu lintas barang dari dan ke pelabuhan. Disamping itu memberi kemudahan bagi perdagangan dengan “konsinyasi” sehingga terhindar dari sewa gudang progresif di Gudang Pelabuhan. Dengan cara demikian maka pengawasan lalu lintas barang akan lancar, tertib dan aman sehingga hak – hak negara dapat dipungut dengan benar. Dilihat dari pespektif ekspor maka DP3 dapat menyediakan kontainer yang dibutuhkan oleh Eksportir dan menjadi tempat untuk melakukan pengiriman barang ekspor secara terkonsolidasi (consolidated) dalam satu Kontainer sehingga biayanya akan lebih murah dibandingkan bila dilakukan di Kawasan Pabean (Pelabuhan) Dengan demikian sebagai Lembaga Kepabeanan didalamnya terdapat berbagai kemudahan maka DP3 sebagai satuan lembaga ekonomi setiap saat dapat digunakan sebagai solusi atas berbagai persoalan dibidang lalu lintas barang dan alat angkut di pelabuhan dilihat sehingga dapat memecahkan masalah terutama tentang isue kemacetan bongkar muat di Pelabuhan khususnya Tanjung Priok. Pendahuluan. Depo Peti Kemas Pengawasan Pabean (DP3) secara normatif adalah : “Suatu lokasi diluar daerah kerja penyelenggara pelabuhan yang memenuhi persyaratan tertentu dan merupakan perpanjangan wilayah Lini I yang berfungsi sebagai : Tempat menimbun sementara barang impor yang menggunakan peti kemas yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya. Tempat Penimbunan Sementara dan konsilidasi barang atau peti kemas untuk tujuan ekspor. Tempat penanganan kegiatan peti kemas kosong untuk tujuan ekspor.
Gambar : Kegiatan pada Depo Petikemas Pengawasan Pabean ( DP3 )
Dilihat dari pengertian secara normatif DP3 atau Dry Port adalah lokasi diluar daerah kerja penyelenggara “pelabuhan” dan “merupakan perpanjangan wilayah Pelabuhan Lini I / Customs Jurisdiction” menunjukkan DP3 adalah perpanjangan “Kawasan Pabean”. Kawasan Pabean dalam Undang-Undang No. 10/1995 jo UU No 17 / 2006 didefinisikan sebagai kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Memperhatikan pengertian tersebut diatas maka DP3 adalah fasilitas kepabeanan yaitu semua barang-barang impor yang ditimbun di DP3 belum dipungut bea masuk karena dianggap secara yuridis masih diluar daerah pabean. Sebaliknya dalam hal ekspor PEB / PEBT(K) diselesaikan oleh Pimpinan Bea dan Cukai (Kepala Hanggar / Koordinator Pelaksana) di DP3 bukan diselesaikan oleh Bea dan Cukai di pelabuhan muat. Namun pernyataan “selesai muat” oleh Penjaga Pintu sisi sebelah laut dari Kawasan Pabean adalah syarat apakah secara de jure barang sudah di ekspor atau belum Manfaat Depo Petikemas Pengawasan Pabean (DP3). DP3 mempunyai manfaat bagi Importir maupun Eksportir. Manfaat bagi Importir : -
-
-
Untuk menghindari pembatasan waktu timbun di kawasan pabean oleh penyelenggara pelabuhan Untuk kepastian proses penyerahan (delivery) barang sesuai syarat – syarat penjualan kepada pembeli Untuk mengurangi kemacetan lalu lintas barang di kawasan pabean.
Manfaat bagi Eksportir : -
-
Untuk memudahkan koordinasi realisasi ekspor agar tepat waktu dengan waktu kapal atau alat angkut tiba di pelabuhan atau kawasan pabean sehingga ekspor dapat dilakukan dengan efisien. Untuk menekan biaya angkut dengan cara melakukan konsolidasi ekspor di DP3
-
Untuk lebih memberikan kepastian realisasi ekspor, terutama eksportir yang berdomisili diluar kota Jakarta, Surabaya dan lain-lainnya.
Fungsi dan Lingkup Kegiatan Depo Petikemas Pengawasan Pabean (DP3) Fungsi kegiatan DP3 Memberikan dukungan pelayanan kepada masyarakat (pemilik barang) dalam menyelenggarakan angkutan peti kemas dan pendistribusian barang Meringankan beban bongkar muat peti kemas di pelabuhan kawasan Pabean Memberikan dukungan penyediaan (stock) peti kemas barang bagi kegiatan ekspor Ruang lingkup kegiatan DP3.
Menerima peti kemas ( Receiving ) Menumpuk peti kemas ( Stacking ) Mengangkat dan memindah peti kemas ( lift on – lift off ) Pengeluaran Barang dari dalam peti kemas ( Stripping / Unstuffing ) Pemasukan kembali barang ke dalam peti kemas (Re Stuffing) untuk peti kemas ekspor Menimbun barang impor / ekspor di gudang Memasukkan barang ekspor ke dalam peti kemas (Stuffing) Melayani pemeriksaan barang impor / ekspor oleh Bea dan Cukai Menangani peti kemas kosong
Prosedur Mendirikan Depo Petikemas Pengawasan Pabean (DP3) Persyaratan Administrasi
Perusahaan berbadan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Memenuhi HO (UUG) dari pemerintah daerah Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan Memiliki dokumen kepemilikan / Pemakaian Lokasi Memiliki dokumen Peralatan Kerja Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
Persyaratan Fisik Memiliki tempat penimbunan peti kemas yang layak (Container Yard) Memiliki Tempat Penyimpanan / Storage atau Container Freight Station (CFS) Memiliki Generator Pembangkit Listrik sebagai sumber energi pendukung operasional DP3 Mempunyai fasilitas telekomunikasi Mempunyai alat timbang, alat ukur, dan alat-alat lainnya pada proses pemeriksaan Memiliki sarana dan personel untuk pengamanan DP 3 Mempunyai pintu keluar masuk yang mudah diawasi oleh Bea dan Cukai Menyiapkan pagar keliling vertikal minimal 2,5 meter dan pagar pembatas untuk kegiatan ekspor / impor 1,5 meter transparan dan dapat dipindahkan
Lokasi dapat dicapai dari jalan umum dan tidak berhubungan secara langsung dengan tempat tinggal dan industri Sebaiknya mempunyai system informasi komputer yang berhubungan langsung dengan kepelabuhanan Tata Cara mengajukan permohonan Depo Petikemas Pengawasan Pabean (DP3) untuk dapat mendirikan DP3 harus memperoleh ijin dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan prosedur sebagai berikut : Mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan formulir yang telah ditetapkan Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan rekomendasi dari Perum Kepelabuhanan sebagai penyelenggara Kepelabuhanan Salinan akta pendirian perusahaan berbentuk badan hukum dan salinan syarat-syarat administrasi yang ditetapkan Prosedur Memasukkan Barang Impor dan Ekspor ke dan dari DP3 Sebelum menjelaskan prosedure memasukkan barang impor ke DP3 dan ekspor melewati DP3 terlebih dahulu perlu diketahui beberapa dokumen sebagai berikut :
SP3I : Surat Permohonan Pemindahan Peti Kemas Barang Impor SP2I : Surat Pelindung Pengangkutan Peti Kemas Impor SP2E : Surat Pelindung Pengangkutan Peti Kemas Ekspor MdKE : Konsolidasi Ekspor di DP3 PIB : Pemberitahuan Impor Barang PEB / PEBT (K) : Pemberitahuan Ekspor Barang / Tertentu (Khusus)
Prosedur memasukkan barang impor ke Depo Petikemas Pengawasan Pabean (DP3) Penyelenggara Pelabuhan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai dengan menggunakan SP3I. Dalam SP3I juga terlampir daftar nomor-nomor kontainer dan jumlah kontainer barang impor yang akan dimasukkan ke DP3. Permohonan itu telah diketahui oleh DP3 tujuan kontainer akan ditimbun. SP3I diperiksa oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai dan mencocokkan dengan manifest dari kapal-kapal yang memuat kontainer yang akan dipindahkan ke DP3. SP3I yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai didistribusikan ke Kepala Hanggar Bea dan Cukai. SP3I dan daftar kontainer dicocokkan oleh Kepala Hanggar dengan kenyataan di lapangan. Dalam hal kedapatan sesuai diijinkan untuk dipindahkan ke DP3 Pelaksanaan Pengeluaran dari Kawasan Pabean ke DP3 dilakukan pemeriksaan dengan mencocokkan nomor kontainer dan kemudian disegel. Pengangkutan dari Kawasan Paben DP3 dilindungi dengan SP2I. Perlakuan Kepala Hanggar DP3 adalah sebagai berikut : Petugas Bea dan Cukai mencocokkan nomor kontainer dan memeriksa segel Bea dan Cukai harus dalam keadaan utuh.
Apabila nomor kontainer dan jumlah kontainer sesuai dengan segel Bea dan Cukai dalam keadaan utuh SP3I dibukukan dalam Buku Situasi Penimbunan Barang / Peti Kemas Impor (BSP2I). BSP2I berfungsi sebagai Pemberitahuan Umum (PU) di DP3. Pengeluaran Barang Impor dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut Impor untuk dipakai dengan menggunakan PIB / PIBT (PIBK). Impor dengan menggunakan fasilitas kepabeanan misalnya : Impor Sementara, memasukkan ke Kawasan Berikat, ke Gudang Berikat, ke Toko Bebas bea dll-nya. Dikirim kembali keluar daerah Pabean ( Re-ekspor ). Dikirim kedaerah pabean Indonesia lainnya. Dikirim ke Tempat Penimbunan Pabean untuk dilelang. Prosedur Memasukkan Barang Ekspor ke DP3 Ekspor melalui DP3 dapat dilakukan oleh eksportir tetapi perlakuan Bea dan Cukai terhadap barang ekspor berbeda-beda tergantung dari asal ekspor dan cara pengemasan barang tersebut maksudnya dengan kontainer atau melakukan konsolidasi ekspor di DP3. Barang ekspor melalui DP3 kemungkinan berasal dari : Eksportir dengan fasilitas Bapeksta / Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Eksportir dengan fasilitas Kawasan Berikat Eksportir dari pasaran bebas (tanpa fasilitas kepabeanan) Ekspor dapat dilaksanakan dengan kontainer atau konsolidasi ekspor di DP3. Ekspor dengan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) atau Draw Back Systems Dahulu dokumen ekspor dengan fasilitas Bapeksta adalah PEB / PEBT (PEBK) dengan terlebih dahulu dilengkapi Laporan Pemeriksaan Surveyor, sekarang Laporan Pemeriksaan Bea Cukai Ekspor (LPSE atau LPEBC) dan Catatan Tentang Penyegelan Surveyor (dahulu), sekarang penyegelan dilakukan Bea Cukai (CTPBC). Dalam hal ekspor dengan kontainer maka PEB / PEBT (PEBK) ex Draw Back Systems, oleh Petugas Bea dan Cukai akan dicocokkan antara Catatan Tentang Penyegelan (CTPS / CTPBC) dengan segel kontainer serta LPSE / LPE BC dengan nomor kontainer. Segel kontainer harus dalam keadaan utuh dan nomor kontainer harus kedapatan sesuai dengan dokumen pabean. Hasil pemeriksaan petugas Bea dan Cukai dilaporkan ke Kepala Hanggar / Koordinator Pelaksana Bea dan Cukai. Realisasi pemuatan kontainer barang ekspor dilakukan dengan cara mengirim kontainer tersebut ke pelabuhan muat dengan menggunakan Surat Pelindung Petikemas Ekspor (SP2E) dan PEB / PEBT (PEBK) ditandatangai oleh Kepala Hanggar Bea dan Cukai di DP3. Dalam hal ekspor konsolidasi di DP3 dan dikemas dalam peti – peti atau bal atau kemasan tradisional lainnya maka pada waktu masuk ke DP3 dicocokkan: Merk dan Nomer Koli jenis koli
jumlah koli segel surveyor / Bea Cukai (CTPS / CTPBC) dan LPSE / LPE BC Hasil pemeriksaan petugas Bea dan Cukai kedapatan bila sesuai dilaporkan ke Kepala Hanggar Bea dan Cukai. Barang ekspor dengan kemasan tradisional pada waktu memasukkan ke kontainer sebagai realisasi konsolidasi ekspor diperiksa sekali lagi oleh Bea dan Cukai tentang :
merk koli jenis koli jumlah koli segel surveyor / Bea Cukai (CTPS / CTP BC )
Hasil pemeriksaan ini disampaikan kepada Kepala Hanggar Bea dan Cukai, apabila kedapatan sesuai PEB / PEBT (PEBK) ditandatangai oleh Kepala Hanggar Bea dan Cukai. Proses pemuatan barang ekspor tersebut dilakukan dengan mengirim kontainer hasil konsolidasi ke pelabuhan muat dengan menggunakan SP2E. Satu kopi SP2E dikirim kembali ke DP3 sebagai bukti realisasi pemuatan barang untuk tujuan ekspor. Ekspor dengan Fasilitas Kawasan Berikat Ekspor dari Kawasan Berikat dapat dilakukan melalui DP3, proses ekspor dari Kawasan Berikat dapat dilakukan dengan kontainer atau peti – peti tradisional untuk tujuan konsolidasi ekspor. Ekspor dari Kawasan Berikat dilaksanakan dengan menggunakan PEB / PEBT(K) dengan dilindungi dokumen dahulu KB5 (sekarang BC.2.3) ditambah dokumen Model Konsolidasi Ekspor (Md KE) dan disegel. Dalam hal ekspor dari Kawasan Berikat dengan menggunakan kontainer dilakukan pemeriksaan oleh Bea dan Cukai dengan mencocokkan jumlah dan nomor kontainer dengan model dahulu KB5 (sekarang BC.2.3) dan segel harus dalam keadaan utuh. PEB / PEBT (PEBK) telah ditandatangani oleh Kepala Hanggar Bea dan Cukai di Kawasan Berikat oleh sebab itu dokumen yang dibutuhkan adalah dahulu KB5 (sekarang BC.2.3), MdKE, segel, Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Kepala Hanggar Bea dan Cukai DP3, KB5 ( sekarang BC 2.3 ), MdKE disimpan pada staff Hanggar DP3. Kontainer yang berisi barang ekspor dari Kawasan Berikat dimuat dengan cara mengirim kontainer tersebut ke pelabuhan muat dengan menggunakan SP2E sebagai dokumen pelindung dan disegel. Setelah dimuat copy SP2E dari Hangar Bea dan Cukai pelabuhan muat dikirim ke Kepala Hanggar Bea dan Cukai DP3 sebagai bukti realisasi ekspor. Berdasarkan copy SP2E tersebut Kepala Hanggar Bea dan Cukai mengembalikan Md KB5 (sekarang BC.2.3) ke Kawasan Berikat asal barang tersebut sebagai bukti realisasi ekspor. Pengembalian model KB5 (sekarang BC.2.3) sangat penting karena berdasarkan Md KB5 (BC.2.3) pengusaha di Kawasan Berikat dapat mengkredit rekening barang dan juga sebagai bukti realisasi ekspor untuk keperluan audit oleh Bea dan Cukai. Dalam hal ekspor dengan menggunakan peti – peti tradisional untuk konsolidasi ekspor di DP3 maka pada waktu memasukkan peti – peti tersebut dilakukan pemeriksaan : merk koli
jenis koli jumlah koli segel dicocokkan dengan Md KB5 (sekarang BC.2.3)
Kemudian pada waktu konsolidasi ekspor ke dalam kontainer dilakukan pemeriksaan sekali lagi. Kontainer yang berisi barang ekspor untuk kemudian dikirim ke pelabuhan muat untuk diekspor dengan SP2E. Copy SP2E dikirim kembali ke Kepala Hanggar DP3 oleh Kepala Hanggar Bea dan Cukai Pelabuhan Muat sebagai bukti realisasi ekspor. Berdasarkan SP2E tersebut Md KB5 (BC.2.3) dikirim kembali kepada eksportir di Kawasan Berikat, untuk keperluan pembuktian realisasi ekspor dan audit barang persediaan pada pengusaha di Kawasan Berikat. Ekspor dari Peredaran Bebas atau Ekspor Tanpa Fasilitas Kepabeanan Melalui DP. Ekspor tanpa Fasilitas Kepabeanan atau ekspor barang-barang dari peredaran bebas dilakukan dengan beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, adalah ekspor barang-barang wajib Pajak Ekspor / Pajak Ekspor Tambahan (sekarang Bea Keluar) dalam hal ini dokumen yang harus digunakan adalah PEB / PEBT (PEBK) dahulu dilampiri dengan Laporan Pemeriksaan Surveyor Ekspor (LPSE) dan Catatan Tentang Penyegelan Surveyor (CTPS), sekarang diperiksa oleh Bea Cukai dan disegel berdasarkan Catatan Penyegelan Bea Cukai (CTBC). Contoh barang ekspor yang wajib Pajak Ekspor / Bea Keluar adalah : Kayu dan Produk Kayu Rotan Kulit Kemungkinan kedua, adalah ekspor barang-barang yang tidak wajib bayar Pajak Ekspor atau Pajak Ekspor Tambahan (sekarang Bea Keluar) dengan menggunakan PEB / PEBT(K). Ekspor tersebut dapat dilakukan melalui DP3. Ekspor melalui DP3 dalam hal wajib Pajak Ekspor / Pajak Ekspor Tambahan (sekarang Bea Keluar) pada waktu masuk ke DP3 oleh Bea dan Cukai dicocokkan : -
Nomor kontainer dan nomor segel dengan LPSE / LPBC dan CTPS / CTBC Dalam hal melakukan konsolidasi ekspor dicocokkan merk koli, jenis koli, jumlah koli, dan segel dengan LPSE dan CTPBC-nya.
Dalam hal melakukan konsolidasi Ekspor oleh Pegawai Bea dan Cukai sekali lagi dicocokkan merk koli, jenis koli, jumlah koli, dan nomor segel. Hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan ke Kepala Hanggar untuk kemudian PEB / PEBT (PEBK) ditandatangani oleh Kepala Hanggar Bea dan Cukai. Ekspor tidak wajib membayar Pajak Ekspor / Pajak Ekspor Tambahan (sekarang Bea Keluar) dapat dilakukan dengan kontainer atau tanpa kontainer (peti kemas tradisional).
Ekspor tersebut dilengkapi dengan dokumen PEB / PEBT (PEBK) oleh Petugas Bea dan Cukai dilakukan pemeriksaan dengan mencocokkan Nomor kontainer atau merk koli, jumlah koli dan jenis koli dan hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan kepada Kepala Hanggar Bea dan Cukai untuk kemudian PEB / PEBT ditandatangani oleh Kepala Hanggar Bea dan Cukai. Bila kedapatan sesuai semua barang-barang ekspor tersebut dikirim ke pelabuhan muat dengan menggunakan Surat Pelindung Pengangkutan Petikemas Ekspor (SP2E). Copy SP2E dikirim kembali ke Kepala Hanggar Bea dan Cukai DP3 oleh Kepala Hanggar Bea dan Cukai Pelabuhan muat sebagai bukti realisasi ekspornya. Refleksi DP3 adalah Fasilitas Lembaga Kepabeanan. Merupakan perpanjangan Kawasan Pabean oleh sebab itu belum dipungut bea masuk dan pajak-pajak lainnya. DP3 adalah fasilitas untuk memudahkan system distribusi barang-barang impor dan penyediaan kontainer kosong. DP3 adalah fasilitas yang didalamnya dimungkinkan untuk mengemas ulang dan melakukan konsolidasi untuk ekspor. DP3 fasilitas kepabeanan yang dapat digunakan untuk melakukan ekspor dengan lebih efisien bagi kepentingan eksportir. Dengan demikian DP 3 adalah Lembaga Kepabeanan yang dapat digunakan untuk mengatasi stagnasi / kemacetan lalu lintas barang dan container yang dialami pelabuhan terutama ketika terjadi Oenumpukan Kontainer yang melewati batas kemampuan Lapangan Kontainer Pelabuhan (Terutama ketika Libur Panjang Menjelang dan sesudah Hari Raya Idul Fitri) dll.
Daftar Pustaka 1. Syaiful Anwar, Systems Kepabeanan Indonesia (BPPK, 2004) 2. Depo Petikemas Pengawasan Pabean (DP3), Kantor Pusat DJBC (1998)
