BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KODE SATKER

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KODE SATKER 689231

LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (UNAUDITED)

Nomor : LAP-14/PW29/1/2016 Tanggal : 15 JANUARI 2016

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahim 2003 tentang Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempim lain memoisim dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negar dipimpinnya.

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka BeUtimg adalah salah satu e bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yarig menyelenggarakan akimtansi dan laporan pertanggimgjawaban atas pelak Pendapatan dan Belanja Negara dengan menjoisim laporan keuangan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ek atas Laporan Keuangan. Penyusiman Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang St Pemerintahan, dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan ya pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan deng sehingga menyajikan inf ormasi keuangan yang transparan, akurat dan akun

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berg pemakai laporan khususnya sebagai sarana imtuk meningkatkan pertanggimgjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di samping itu, laporan keuangan ini untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keput untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kata Pmgantar - i -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 (Unaudited)

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Lampiran Pernyataan Tanggung Jawab Ringkasan Laporan Keuangan I. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca III. Laporan Operasional IV. Laporan Perubahan Ekuitas V. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Profil dan Kebijakan Teknis A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.3. Basis Akuntansi A.4. Dasar Pengukuran A.5. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah B.2. Belanja Negara C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Aset Lancar C.2. Aset Tetap C.3. Kewajiban Jangka Pendek C.4. Ekuitas D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas E.1. Ekuitas Awal E.2. Surplus/(Defisit) LO E.3. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan E.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar E.5. Transaksi Antar Entitas E.6. Ekuitas Akhir F. Pengungkapan Penting Lainnya F.1. Tanah F.2. Informasi Dana Penugasan Beban Mitra Kerja

i ii iii iv v 1 3 4 5 6 7 7 7 8 8 9 9 17 17 17 22 22 24 28 29 31 31 34 37 37 37 37 38 38 38 39 39 39

Daftar Isi - ii -


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1

:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP TA 2015

18

Tabel 2

:

Perbandingan Realisasi PNBP TA 2015 dan 2014

19

Tabel 3

:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2015

19

Tabel 4

:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2015

19

Tabel 5

:

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan 2014

20

Tabel 6

:

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014

21

Tabel 7

:

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014

21

Tabel 8

:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014

22

Tabel 9

:

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014

23

Tabel 10

:

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2015

23

Tabel 11

:

Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014

24

Tabel 12

:

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014

25

Tabel 13

:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 2015

28

Tabel 14

:

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 2014

28

Tabel 15

:

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 2014

29

Tabel 16

:

Rincian Beban Operasional Tahun 2015 dan 2014

31

Tabel 17

:

Rincian Beban Pegawai Tahun 2015 dan 2014

32

Tabel 18

:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2015 dan 2014

32

Tabel 19

:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2015 dan 2014

33

Tabel 20

:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014

33

Tabel 21

:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014

34

Tabel 22

:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2015 dan 2014

34

Tabel 23

:

Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2015 dan 2014

35

Tabel 24

:

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2015 dan 2014

36

Daftar Tabel - iii -


DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Keuangan Pokok A. Neraca Percobaan B. Laporan Realisasi Anggaran C. Neraca D. Laporan Operasional E. Laporan Perubahan Ekuitas 2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah 3. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah 4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja 5. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja 6. Laporan Barang Pengguna - SIMAK BMN 7. Daftar Persediaan – SIMAK BMN 8. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 9. Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2015

Daftar Lampiran - iv -

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahu

P E R W A K I L A N BPKP P R O V I N S I K E P U L A U A N B A N G K A B E L I T U N G

P E R N Y A T A A N T A N G G U N G JAWAB

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitxmg Laporan Realisasi Aiiggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perub Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana te merupakan tanggimg jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendal memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran da secara layak sesuai dengan Standar Akimtansi Pemerintahan.

Pemyataan

Tanggung]awab


RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi: 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp346.656,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp0,00. Realisasi

Belanja

Rp16.327.432.234,00

Negara atau

sampai mencapai

dengan 91,06

31

persen

Desember dari

2015

alokasi

adalah

sebesar

anggaran

sebesar

Rp17.930.407.000,00. 2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2015 dan 2014. Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp6.498.656.966,00 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp118.397.450,00, Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp6.380.259.516,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing Rp11.363.817,00 dan Rp6.487.293.149,00. 3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari

kegiatan

operasional,

surplus/defisit

dari

kegiatan

non-operasional,

dan

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar

Rp0,00, sedangkan jumlah

Beban Operasional adalah sebesar Rp13.382.111.115,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai minus Rp13.382.111.115,00. Kegiatan Non Operasional terjadi defisit sebesar minus Rp8.797.844,00, sehingga sampai dengan 31 Desember 2015 Perwakilan

Ringkasan - 1 -


BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami Defisit-LO sebesar minus Rp13.390.908.959,00. 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 adalah sebesar Rp3.552.056.786,00 dikurangi Defisit-LO sebesar minus Rp13.390.908.959,00, kemudian dikurangi dengan P e n y e s u a i a n

Nilai

Tahun

B e r j a l a n senilai

minus Rp940.256,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp16.327.085.578,00 sehingga Ekuitas Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp6.487.293.149,00. 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan L aporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Ringkasan - 2 -


I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(dalam Rupiah) TAHUN ANGGARAN 2015 URAIAN

CATATAN

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

B.1

■ Penerimaan Negara Bukan Pajak

ANGGARAN

% REALISASI TERHADAP ANGGARAN

REALISASI

TA 2014 REALISASI

-

346.656

0,00

7.127.138

-

346.656

0,00

7.127.138

■ Belanja Pegawai

9.473.114.000

9.081.490.285

95,87

6.304.897.572

■ Belanja Barang

4.716.607.000

3.935.399.367

83,44

3.057.192.880

■ Belanja Modal

3.740.686.000

3.310.542.582

88,50

383.603.950

■ Belanja Pegawai

-

-

-

-

■ Belanja Barang

-

-

-

-

■ Belanja Modal

-

-

-

-

17.930.407.000

16.327.432.234

91,06

9.745.694.402

Jumlah Pendapatan BELANJA

B.2

Rupiah Murni

Pinjaman Luar Negeri

Jumlah Belanja ■ Belanja Pegawai

B.2.1

9.473.114.000

9.081.490.285

95,87

6.304.897.572

■ Belanja Barang

B.2.2

4.716.607.000

3.935.399.367

83,44

3.057.192.880

■ Belanja Modal

B.2.3

3.740.686.000

3.310.542.582

88,50

383.603.950

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Laporan Realisasi Anggaran - 3 -


II. N E R A C A

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NERACA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (dalam Rupiah) NAMA PERKIRAAN

CATATAN

31 DES 2015

31 DES 2014

ASET ASET LANCAR

C.1

■ Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

C.1.1

65.062.500

83.070.827

■ Persediaan

C.1.2

53.334.950

32.475.233

118.397.450

115.546.060

JUMLAH ASET LANCAR ASET TETAP

C.2

■ Peralatan dan Mesin

C.2.1

1.698.216.380

1.074.046.798

■ Gedung dan Bangunan

C.2.2

3.028.184.200

2.978.284.200

■ Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.3

2.609.686.000

-

■ Akumulasi Penyusutan

C.2.4

(955.827.064)

(610.337.058)

JUMLAH ASET TETAP

6.380.259.516

3.441.993.940

JUMLAH ASET

6.498.656.966

3.557.540.000

11.363.817

5.483.214

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

11.363.817

5.483.214

JUMLAH KEWAJIBAN

11.363.817

5.483.214

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK ■ Utang kepada Pihak Ketiga

EKUITAS

C.3 C.3.1

C.4

■ Ekuitas Dana Lancar

C.4.1

-

110.062.846

■ Ekuitas Dana Investasi

C.4.2

-

3.441.993.940

■ Ekuitas

C.4.3

6.487.293.149

-

JUMLAH EKUITAS

6.487.293.149

3.552.056.786

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

6.498.656.966

3.557.540.000


Neraca - 4 -


III. LAPORAN OPERASIONAL PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (dalam Rupiah) NAMA PERKIRAAN

CATATAN

KEGIATAN OPERASIONAL

D.1

JUMLAH

PENDAPATAN OPERASIONAL

D.1.1

■ Pendapatan Negara Bukan Pajak

D.1.1.1

-

D.1.1

-

Jumlah Pendapatan Operasional (D.1.1.1) BEBAN OPERASIONAL

D.1.2

■ Beban Pegawai

D.1.2.1

9.085.682.461

■ Beban Persediaan

D.1.2.2

125.620.127

■ Beban Barang dan Jasa

D.1.2.3

801.669.530

■ Beban Pemeliharaan

D.1.2.4

179.301.691

■ Beban Perjalanan Dinas

D.1.2.5

2.826.704.800

■ Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.1.2.6

363.132.506

Jumlah Beban Operasional (D.1.2.1 s.d. D.1.2.6)

D.1.2

Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional (D.1.1–D.1.2)

D.1

KEGIATAN NON OPERASIONAL

D.2

SURPLUS / (DEFISIT) DARI PELEPASAN ASET NON LANCAR

13.382.111.115 (13.382.111.115)

D.2.1

■ Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

D.2.1.1

320.000

■ Beban Pelepasan Aset Non Lancar

D.2.1.2

9.144.500

Jumlah Surplus / (Defisit) dari Pelapsan Aset Non Lancar (D.2.1.1–D.2.1.2)

D.2.1

SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

D.2.2.

■ Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

D.2.2.1

26.656

Jumlah Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (D.2.2.1)

D.2.2

26.656

Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (D.2.1+D.2.2)

D.2

(8.797.844)

SURPLUS / (DEFISIT) – LO (D.1+D.2)

(8.824.500)

(13.390.908.959)


Laporan Operasional - 5 -


IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (dalam Rupiah) NAMA PERKIRAAN

CATATAN

JUMLAH

EKUITAS AWAL

E.1

3.552.056.786

SURPLUS/(DEFISIT) – LO

E.2

(13.390.908.959)

PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN

E.3

■ Penyesuaian Nilai Aset

E.3.1

Jumlah Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

(940.256) E.4

KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS (E.2+E.3+E.4) EKUITAS AKHIR (E.1+E.2+E.3+E.4)

(940.256)

16.327.085.578 2.935.236.363

E.5

6.487.293.149


Laporan Perubahan Ekuitas - 6 -


V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Profil dan Kebijakan Teknis

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa

kali

diubah

terakhir

dengan

Peraturan

Presiden

Nomor 192 Tahun 2014. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada stakeholder dan shareholder. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses governance, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

menyatakan

BPKP

berperan

dalam

mendukung

akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan

negara

dan

pembinaan

penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Catatan atas Laporan Keuangan - 7 -


Organisasi dan Tata Kerja BPKP diatur dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tanggal 20 Februari 2001. BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan kembali tanggal 23 September 2014 dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2014. Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015

Kepala Perwakilan

: Ramli Midian Sihombing

Kepala Bagian Tata Usaha

: Angka Subaran Wiradisastra

Kepala Subbagian Keuangan

: Yessi Febrianti

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum

: Marwanta Purba

A.2. IMPLEMENTASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL TAHUN 2015 BPKP

mulai

tahun

anggaran

2015

untuk

pertama

kali

mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam

implementasi pertama ini, perlakuan akuntansi atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan adalah sebagai berikut:  Sesuai

dengan

Interpretasi

Pernyataan

Standar

Akuntansi

Pemerintahan (IPSAP) Nomor 4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi, Estimasi Akuntansi, dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan, BPKP tidak melakukan penyajian kembali atas Laporan Keuangan Tahun 2014.  BPKP menyandingkan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 berbasis akrual dengan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 berbasis kas menuju akrual.



 Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 tersanding adalah bukan laporan keuangan komparatif. Pembaca laporan keuangan diharapkan memahami penyandingan tersebut bukan perbandingan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar analisis laporan keuangan lintas tahun. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Tahun 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPKP. Laporan Keuangan ini dihasilkan

melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu

serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Basis Akuntansi

A.4. BASIS AKUNTANSI BPKP menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan

penyajian

Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan



Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dasar Pengukuran

A.5. DASAR PENGUKURAN Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPKP dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan

penyajian

laporan

keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPKP adalah sebagai berikut: Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA  Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan



yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.  Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).  Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  Pendapatan-LRA

disajikan

menurut

klasifikasi

sumber

pendapatan. Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO  Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.  Pendapatan-LO pendapatan aliran

diakui pada saat

timbulnya

hak

atas

dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya

masuk

sumber

daya

ekonomi.

pengakuan pendapatan-LO pada

Secara

khusus

BPKP adalah sebagai

berikut:  Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.  Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.  Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakui pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.  Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.



Belanja

(3) Belanja  Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.  Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.  Khusus

pengeluaran

melalui

bendahara

pengeluaran,

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut

disahkan

oleh

Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN).  Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beban

(4) Beban  Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.  Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.  Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan .

Aset

(5) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar  Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.  Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:  Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung



dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.  Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur secara handal.  Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan

membentuk

penyisihan

piutang

tak

tertagih.

Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut: Kualitas

Uraian

Piutang Lancar

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo

Kurang

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

Lancar

Pertama tidak dilakukan pelunasan

Diragukan

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

Tarif Penyisihan 0,5% 10% 50%

1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Macet

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia

100%

Urusan Piutang Negara/DJKN

 Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.  Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.



Aset Tetap

b. Aset Tetap  Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.  Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:  Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);  Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);  Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai

biaya

kecuali

pengeluaran

untuk

tanah,

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.  Aset

Tetap

yang

tidak

digunakan

dalam

kegiatan

operasional pemerintah yang clisebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai clengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.  Aset

tetap

yang

secara

permanen

dihentikan

penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundangundangan di bidang BMN/BMD.  Pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu dicatat

sebagai

bersangkutan

koreksi

pada

saat

terhadap

nilai

pengembalian

aset

yang

tersebut

telah

disetorkan ke Kas Negara.



Piutang Jangka Panjang

c. Penyusutan Aset Tetap  Penyusutan

aset

tetap

adalah

penyesuaian

nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.  Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan

kepada Pengelola

Barang

untuk

dilakukan

penghapusan.  Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan

setiap akhir semester tanpa memperhitungkan

adanya nilai residu.  Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.  Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut: Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi

5 s.d 40 tahun

Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)

4 tahun



d. Piutang Jangka Panjang  Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.  TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.  TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Aset Lainnya

e. Aset Lainnya  Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.  Aset

Tak

Berwujud

merupakan

aset

yang

dapat

diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.  Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Kewajiban

(6) Kewajiban  Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.



 Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban

diklasifikasikan

sebagai

kewajiban

jangka

panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan.  Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Ekuitas

(7) Ekuitas Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Selama periode berjalan, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut: Jenis Belanja Kode

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp346.656

Uraian

Anggaran Awal

Anggaran Revisi

51

Belanja Pegawai

6.720.129.000

9.473.114.000

52

Belanja Barang

4.546.425.000

4.716.607.000

53

Belanja Modal

187.500.000

3.740.686.000

Jumlah

11.454.054.000

17.930.407.000

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2015 adalah sebesar Rp346.656,00 atau 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Keseluruhan Pendapatan Negara di BPKP merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian Estimasi dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya TA 2015 disajikan pada Tabel 1 berikut ini: Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP TA 2015 Uraian Jenis Pendapatan

Estimasi (Rp)

Realisasi (Rp)

% Realisasi

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

-

320.000

0,00

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

-

26.656

0,00

Jumlah

-

346.656

0,00

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya senilai Rp320.000,00 adalah nilai lelang 1 (satu) paket barang inventaris, peralatan kantor, dan peralatan teknik dalam kondisi rusak berat. Sedangkan Penerimaan

Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp26.656,00 berasal dari pembayaran atas kekurangan tunjangan



beras dari bulan Januari 2014 sampai dengan Maret 2015. Dibandingkan dengan TA 2014, terdapat penurunan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar minus Rp6.780.482,00 atau minus 95,14 persen yang disebabkan berkurangnya Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu. Perbandingan realisasi PNBP TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 2 berikut ini: Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2015 dan 2014 Uraian Jenis PNBP

Realisasi PNBP TA 2015 (Rp)

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

Realisasi Belanja Negara Rp16.327.432.234

TA 2014 (Rp)

Rp

%

320.000

-

320.000

0,00

26.656

7.127.138

(6.780.482)

(99,63)

346.656

7.127.138

(6.460.482)

(95,14)

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Jumlah Netto

Naik / (Turun)

B.2. Belanja Negara Realisasi belanja BPKP pada TA 2015 setelah dikurangi pengembalian belanja adalah sebesar Rp16.327.432.234,00 atau 91,06

persen dari

anggaran sebesar Rp17.930.407.000,00. Anggaran dan realisasi Belanja menurut program TA 2015 disajikan pada Tabel 3 berikut ini: Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2015 Program Kode

Uraian

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP

14.885.225.000

13.792.769.386

92,66

06

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

3.045.182.000

2.534.662.848

83,24

17.930.407.000

16.327.432.234

91,06

Jumlah

Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya disajikan pada Tabel 4 berikut ini:



Tabel 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2015 Jenis Belanja Kode

Anggaran

Uraian

Realisasi

% Realisasi

51

Belanja Pegawai

9.473.114.000

9.081.490.285

95,87

52

Belanja Barang

4.716.607.000

3.935.399.367

83,44

53

Belanja Modal

3.740.686.000

3.310.542.582

88,50

Jumlah

17.930.407.000

16.327.432.234

91,06

Komposisi anggaran dan realisasi belanja TA 2015 disajikan pada Grafik 1 berikut ini:

Grafik 1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2015

Realisasi belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp6.581.737.832,00 dibandingkan TA 2014 disebabkan adanya kenaikan Belanja Pegawai dan Belanja Modal. Perbandingan realisasi belanja TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 5 berikut ini: Tabel 5 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan 2014 Jenis Belanja Kode

Uraian

Realisasi Belanja TA 2015 (Rp)

Naik / (Turun)

TA 2014 (Rp)

Rp

%

51

Belanja Pegawai

9.081.490.285

6.304.897.572

2.776.592.713

30,57

52

Belanja Barang

3.935.399.367

3.057.192.880

878.206.487

22,32

53

Belanja Modal

3.310.542.582

383.603.950

2.926.938.632

88,41

16.327.432.234

9.745.694.402

6.581.737.832

40,31

Jumlah



B.2.1. Belanja Pegawai Belanja Pegawai Rp9.081.490.285

Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp9.081.490.285,00

dan

Rp6.304.897.572,00.

Kenaikan

realisasi

Belanja Pegawai sebesar Rp2.776.592.713,00 atau 30,57 persen antara lain disebabkan adanya penambahan jumlah pegawai dan kenaikan tunjangan kinerja. Rincian realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014 Uraian


Belanja Gaji dan Tunj. PNS

TA 2014 (Rp)

Rp

%

4.015.685.087

3.103.360.766

912.324.321

22,72

90.487.000

118.721.000

(28.234.000)

(31,20)

Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito

4.981.358.581

3.104.766.127

1.876.592.454

37,27

Realisasi Belanja Bruto

9.087.530.668

6.326.847.893

2.760.682.775

30,38

(6.040.383)

(21.950.321)

15.909.938

263,39

9.081.490.285

6.304.897.572

2.776.592.713

30,57

Belanja Lembur

Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto Belanja Barang Rp3.935.399.367

Naik / (Turun)

B.2.2. Belanja Barang Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp3.935.399.367,00

dan

Rp3.057.192.880,00.

Kenaikan

realisasi

Belanja Barang sebesar Rp878.206.487,00 atau 22,32 persen antara lain disebabkan meningkatnya kegiatan dengan menggunakan belanja barang. Rincian realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 7 berikut ini: Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 Uraian Belanja Barang Operasional


Naik / (Turun)

TA 2014 (Rp)

Rp

%

494.659.040

381.936.565

112.722.475

22,79

73.890.500

190.767.000

(116.876.500)

(158,18)

Belanja Barang Persediaan

147.420.100

-

147.420.100

-

Belanja Jasa

213.423.236

217.051.096

(3.627.860)

(1,70)

Belanja Barang Non Operasional



Belanja Pemeliharaan

179.301.691

188.417.619

(9.115.928)

(5,08)

Belanja Perjalanan Dalam Negeri

2.851.601.876

2.086.028.700

765.573.176

26,85

Realisasi Belanja Bruto

3.960.296.443

3.064.200.980

896.095.463

22,63

(24.897.076)

(7.008.100)

(17.888.976)

(71,85)

3.935.399.367

3.057.192.880

878.206.487

22,32

Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto Belanja Modal Rp3.310.542.582

B.2.3. Belanja Modal Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp3.310.542.582,00 dan Rp383.603.950,00. Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp2.926.938.632,00 atau 88,41 persen antara lain disebabkan adanya penambahan kegiatan untuk belanja modal. Rincian realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 8 berikut ini: Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 Realisasi Belanja

Uraian

TA 2015 (Rp)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Naik / (Turun)

TA 2014 (Rp)

Rp

%

650.956.582

49.932.750

601.023.832

92,33

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

2.659.586.000

333.671.200

2.325.914.800

87,45

Realiasi Belanja Bruto

3.310.542.582

383.603.950

2.926.938.632

88,41

-

-

-

-

3.310.542.582

383.603.950

2.926.938.632

88,41

Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto

Realisasi

Belanja

Modal

Peralatan

dan

Mesin

sebesar

Rp650.956.582,00 telah dicatat di Neraca sebagai perolehan Peralatan dan Mesin sebesar Rp650.956.582,00. Realisasi

Belanja

Modal

Gedung

dan

Bangunan

sebesar

Rp2.659.586.000,00 telah dicatat di Neraca sebagai perolehan Modal Gedung dan Bangunan Rp49.900.000,00 dan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.609.686.000,00.



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA Aset Lancar Rp118.397.450

C.1. Aset Lancar Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masingmasing sebesar Rp118.397.450,00 dan Rp115.546.060,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 9 berikut ini: Tabel 9 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 No.

31 Desember 2015 (Rp)

Aset Lancar

1

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

65.062.500

83.070.827

2

Persediaan

53.334.950

32.475.233

118.397.450

115.546.060

Jumlah

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Rp65.062.500


C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2015 dan 2014

masing-masing

sebesar

Rp65.062.500,00

dan

Rp83.070.827,00. Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak sewa yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun berjalan namun barang atau jasa belum diterima. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2015 disajikan pada Tabel 10 berikut ini: Tabel 10 Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2015 No

Obyek Sewa

Jangka Waktu (Periode)

Nilai Sewa (Rp)

Beban Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Des 2015 (Rp)

1

Sewa rumah dinas Kepala Perwakilan

1 tahun (1/11/2015 s.d 1/11/2016)

19.500.000

16.250.000

2

Sewa rumah dinas Korwas JFA bidang P3APIP

1 tahun (1/12/2015 s.d 30/11/2016)

13.350.000

12.237.500



No

Obyek Sewa

3

Sewa rumah dinas Korwas JFA bidang Akuntabilitas Pemda

1 tahun (18/3/2015 s.d 18/03/2016)

15.500.000

3.875.003

1 tahun (24/3/2015 s.d 24/03/2016)

9.400.000

2.350.000

1 tahun (18/3/2015 s.d 18/03/2016)

8.700.000

2.175.000

4

5

Sewa rumah dinas Korwas JFA bidang Instasi Pemerintah Pusat Sewa rumah dinas Korwas JFA bidang Investigasi

Nilai Sewa (Rp)

6

Sewa rumah dinas Korwas JFA bidang Akuntan Negara

1 tahun (18/3/2015 s.d 18/03/2016)

8.700.000

2.174.997

7

Sewa rumah dinas Kepala Bagian Tata Usaha

1 tahun (1/9/2015 s.d 31/8/2016)

19.500.000

13.000.000

8

Sewa rumah dinas Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum

1 tahun (1/9/2015 s.d 31/8/2016)

19.500.000

13.000.000

114.150.000

65.062.500

Jumlah Persediaan Rp53.334.950

Beban Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Des 2015 (Rp)

Jangka Waktu (Periode)

C.1.2. Persediaan Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar

Rp53.334.950,00

dan

Rp32.475.233,00.

Persediaan

merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan tidak untuk dijual dan/atau

diserahkan

dalam

rangka

pelayanan

kepada

masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 11 berikut ini: Tabel 11 Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 Kode

Jenis Persediaan

117111

Barang Konsumsi

117131



53.334.950

19.960.733

Bahan Baku

-

12.514.500

Jumlah

53.334.950

32.475.233

Semua jenis persediaan dengan nilai sebesar Rp53.334.950,00 berada dalam kondisi baik.



Aset Tetap Rp6.380.259.516

C.2. Aset Tetap Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp6.380.259.516,00 dan Rp3.441.993.940,00, yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas (12) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 12 berikut ini: Tabel 12 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 No.

Peralatan dan Mesin Rp1.698.216.380

31 Desember 2015

Uraian

(Rp)


1

Peralatan dan Mesin

1.698.216.380

1.074.046.798

2

Gedung dan Bangunan

3.028.184.200

2.978.284.200

3

Konstruksi Dalam Pengerjaan

2.609.686.000

-

Nilai Perolehan

7.336.086.580

4.052.330.998

Akumulasi Penyusutan

(955.827.064)

(610.337.058)

Nilai Buku

6.380.259.516

3.441.993.940

C.2.1. Peralatan dan Mesin Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 dan

2014

masing-masing

sebesar

Rp1.698.216.380,00

dan

Rp1.074.046.798,00. Sedangkan nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp1.135.685.574,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian

Jumlah (Rp)

Nilai Perolehan per 31 Desember 2014

1.074.046.798

Mutasi Tambah: - Pembelian

639.956.582

- Pengembangan Nilai Aset

11.000.000

Jumlah Mutasi Tambah

650.956.582

Mutasi Kurang: - Penghentian Aset dari Penggunaan

(26.787.000)

Jumlah Mutasi Kurang

(26.787.000)


1.698.216.380

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015

(732.949.104)

Nilai Buku per 31 Desember 2015

965.267.276



Transaksi penambahan dan pengurangan nilai Peralatan dan Mesin tahun 2015 adalah sebagai berikut:  Mutasi Tambah melalui Pembelian Rp639.956.582,00 yang seluruhnya berasal dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp639.956.582,00.  Mutasi

Tambah

melalui

Pengembangan

Nilai

Aset

Rp11.000.000,00 yang seluruhnya berasal dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp11.000.000,00.  Mutasi Kurang melalui Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp26.787.000,00 merupakan reklasifikasi ke Aset LainLain melalui transaksi “penghentian aset dari penggunaan” yang disebabkan BMN kondisinya Rusak Berat sesuai dengan hasil inventarisasi. Kemudian dilakukan Penghapusan sebesar Rp26.787.000,00 sesuai dengan Persetujuan Penghapusan dari Sekretaris Utama Nomor KEP-309/K.SU/05/2015 tanggal 8 Juni 2015. Gedung dan Bangunan Rp3.028.184.200

C.2.2. Gedung dan Bangunan Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 dan 2014, masing-masing sebesar Rp3.028.184.200,00 dan Rp2.978.284.200,00.

Sedangkan

nilai

buku

Gedung

dan

Bangunan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp2.805.306.240,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian

Jumlah (Rp)


2.978.284.200

Mutasi Tambah:

49.900.000 -

Mutasi Kurang: Nilai Perolehan per 31 Desember 2015

3.028.184.200

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015

(222.877.960)

Nilai Buku per 31 Desember 2015

2.805.306.240

Transaksi penambahan dan pengurangan nilai Gedung dan Bangunan tahun 2015 adalah sebagai berikut:



 Mutasi

Tambah

melalui

Rehabilitasi

Gedung

Kantor

Rp49.900.000,00 yang seluruhnya berasal dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp49.900.000,00. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp2.609.686.000

C.2.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp2.609.686.000,00 dan Rp0,00. Mutasi nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian

Jumlah (Rp)


-

Mutasi Tambah: Perencanaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan

2.609.686.000


2.609.686.000

Nilai

Konstruksi

Dalam

Pengerjaan

Rp2.609.686.000,00

merupakan realisasi dari kegiatan jasa perencanaan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp955.827.064)

C.2.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan

2014

masing-masing

sebesar

(Rp955.827.064,00)

dan

(Rp610.337.058,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 disajikan pada Tabel 13, sedangkan rincian lebih lanjut akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran 9.



Tabel 13 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 No

Uraian

Nilai Perolehan (Rp)

Nilai Buku (Rp)

1

Peralatan dan Mesin

1.698.216.380

732.949.104

965.267.276

2

Gedung dan Bangunan

3.028.184.200

222.877.960

2.805.306.240

3

Konstruksi Dalam Pengerjaan

2.609.686.000

-

2.609.686.000

7.336.086.580

955.827.064

6.380.259.516

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Rp11.363.817

Akumulasi Penyusutan (Rp)

C.3. Kewajiban Jangka Pendek Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp11.363.817,00 dan Rp5.483.214,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 14 berikut ini: Tabel 14 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 2014 No. 1

Uraian


Utang Kepada Pihak Ketiga Jumlah

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp11.363.817


11.363.817

5.483.214

11.363.817

5.483.214

C.3.1. Utang Kepada Pihak Ketiga Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp11.363.817,00 dan Rp5.483.214,00. Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar per tanggal pelaporan, dengan rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 15 berikut ini:



Tabel 15 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 2014 No.


Uraian

1

Belanja Pegawai Yang Masih Harus dibayar

4.192.176

-

2

Tagihan Listrik Yang Masih Harus dibayar

6.294.628

4.538.148

3

Tagihan Telepon Yang Masih Harus dibayar

877.013

945.066

11.363.817

5.483.214

Jumlah

Ekuitas Rp6.487.293.149


C.4. Ekuitas Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban.

Ekuitas Dana Lancar Rp0

C.4.1 Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp0,00 dan Rp110.062.846,00. Jumlah per 31 Desember 2014 tersebut merupakan ekuitas yang diinvestasikan untuk memperoleh aset lancar, dengan rincian sebagai berikut: Jenis Akun

Nilai (Rp)

 Cadangan Persediaan

32.475.233

 Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

(5.483.214)

 Barang/Jasa yang Harus Diterima

83.070.827

Jumlah Ekuitas Dana Investasi Rp0

110.062.846

C.4.2 Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp0,00 dan Rp3.441.993.940,00. Jumlah per 31

Desember

2014

tersebut

merupakan

ekuitas

yang

diinvestasikan untuk memperoleh aset tetap, dengan rincian sebagai berikut: Jenis Akun  Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Jumlah

Nilai (Rp) 3.441.993.940 3.441.993.940


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 (Unaudited) Ekuitas Rp6.487.293.149

C.4.3 Ekuitas Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp6.487.293.149,00

dan

Rp3.552.056.786,00. Ekuitas

adalah

kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional (Rp13.382.111.115)

D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar minus Rp13.382.111.115,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp0,00

dikurangi

dengan

Beban

Operasional

sebesar

Rp13.382.111.115,00 . Pendapatan Operasional Rp0

D.1.1. Pendapatan Operasional Pendapatan Operasional pada Tahun 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut seluruhnya merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Rp0

D.1.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Beban Operasional Rp13.382.111.115

D.1.2. Beban Operasional Jumlah Beban Operasional pada Tahun 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp13.382.111.115,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan

realisasi

beban

yang

terjadi

dalam

rangka

pelaksanaan kegiatan operasional selama Tahun 2015. Rincian Beban Operasional disajikan pada Tabel 15 berikut ini: Tabel 16 Rincian Beban Operasional Tahun 2015 dan 2014 Uraian Beban Pegawai

Realisasi Tahun 2015

Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

9.085.682.461

-

-

-

Beban Persediaan

125.620.127

-

-

-

Beban Barang dan Jasa

801.669.530

-

-

-

Beban Pemeliharaan

179.301.691

-

-

-

Beban Perjalanan Dinas

2.826.704.800

-

-

-

Beban Penyusutan dan Amortisasi

363.132.506

-

-

-

13.382.111.115

-

-

-

Jumlah



Beban Pegawai Rp9.085.682.461

D.1.2.1 Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp9.085.682.461,00 dan Rp0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS),

dan

pegawai

yang

dipekerjakan

oleh

pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas

pekerjaan

yang

telah

dilaksanakan

kecuali

pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai disajikan pada Tabel 16 berikut ini: Tabel 17 Rincian Beban Pegawai Tahun 2015 dan 2014 Uraian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS


Jumlah

Beban Persediaan Rp125.620.127

Tahun 2014

Jumlah

%

4.018.463.368

-

-

-

90.487.000

-

-

-

4.976.732.093

-

-

-

9.085.682.461

-

-

-

Belanja Lembur Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito

Naik / (Turun)

D.1.2.2. Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing Rp125.620.127,00 dan Rp0,00. Beban Persediaan

merupakan

beban

untuk

mencatat

konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan disajikan pada Tabel 17 berikut ini: Tabel 18 Rincian Beban Persediaan Tahun 2015 dan 2014 Uraian Beban Persediaan Konsumsi Beban Persediaan Bahan Baku Jumlah


Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

113.105.627

-

-

-

12.514.500

-

-

-

125.620.127

-

-

-



Beban Barang dan Jasa Rp801.669.530

D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing Rp801.669.530,00 dan Rp0,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan pada Tabel 18 berikut ini: Tabel 19 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2015 dan 2014 Uraian Beban Barang Operasional Beban Barang Non Operasional Beban Jasa Jumlah

Beban Pemeliharaaan Rp179.301.691


Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

494.659.040

-

-

-

73.890.500

-

-

-

233.119.990

-

-

-

801.669.530

-

-

-

D.1.2.4. Beban Pemeliharaan Jumlah Beban Pemeliharaan pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing Rp179.301.691,00 dan Rp0,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan disajikan pada Tabel 19 berikut ini: Tabel 20 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014 Uraian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah

Beban Perjalanan Dinas Rp2.826.704.800


Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

126.117.640

-

-

-

53.184.051

-

-

-

179.301.691

-

-

-

D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas Jumlah Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing Rp2.826.704.800,00 dan Rp0,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk



perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian

Beban

Perjalanan

Dinas

disajikan

pada

Tabel 20 berikut ini: Tabel 21 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014 Uraian Beban Perjalanan Biasa Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp363.132.506


Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

2.602.190.900

-

-

-

216.590.000

-

-

-

-

-

-

7.923.900 2.826.704.800

D.1.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing Rp363.132.506,00 dan Rp0,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi disajikan pada Tabel 21 berikut ini: Tabel 22 Rincian Beban Penyusutan dan AmortisasiTahun 2015 dan 2014 Uraian

Tahun 2015

Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

303.007.131

-

-

-

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

60.125.375

-

-

-

363.132.506

-

-

-

Jumlah

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (Rp8.797.844)

Realisasi

D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar minus Rp8.797.844,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar sebesar



minus Rp8.824.500,00 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp26.656,00. Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar (Rp8.824.500)

D.2.1. Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar Jumlah Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar pada Tahun

2015

dan

2014

masing-masing

sebesar

minus

Rp8.824.500,00, dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp320.000,00 dikurangi Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar minus Rp9.144.500,00.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Rp320.000

D.2.1.1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp320.000,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan penerimaan atas penjualan aset yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional. Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar disajikan pada Tabel 22 berikut ini: Tabel 23 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2015 dan 2014 Uraian


Pendapatan dari Pemindahtangan BMN Lainnya Jumlah

Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp9.144.500

Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

320.000

-

-

-

320.000

-

-

-

D.2.1.2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar Beban Pelepasan Aset Non Lancar pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp9.144.500,00. dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan selisih antara nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan atas aset yang telah dihapus dan dikeluarkan dari Neraca pada tanggal pelaporan.



Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp26.656

D.2.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp26.656,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut seluruhnya merupakan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp26.656

D.2.2.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp26.656,00 dan Rp0,00. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disajikan pada Tabel 23 berikut ini: Tabel 24 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2015 dan 2014 Uraian Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Jumlah


Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

26.656

-

-

-

26.656

-

-

-



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Ekuitas Awal Rp3.552.056.786

E.1. Ekuitas Awal Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masingmasing sebesar Rp3.552.056.786,00 dan Rp0,00. Dalam implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang dimulai tahun 2015, nilai ekuitas per 1 Januari 2015 tersebut merupakan reklasifikasi dari akunakun Neraca per 31 Desember 2014, sebagai berikut: Jenis Akun

Nilai (Rp)

EKUITAS DANA LANCAR  Cadangan Persediaan

32.475.233

 Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

(5.483.214)

 Barang/Jasa yang Harus Diterima

83.070.827

EKUITAS DANA INVESTASI  Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

3.441.993.940

Jumlah

Surplus/(Defisit) LO (Rp13.390.908.959)

3.552.056.786

E.2. Surplus/(Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar minus Rp13.390.908.959,00 dan Rp0,00. Defisit LO merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban operasional atau defisit yang berasal dari kegiatan operasional sebesar minus Rp13.382.111.115,00, dan defisit dari kegiatan non operasional sebesar minus Rp8.797.844,00 sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional. E.3. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan

Penyesuaian Nilai Aset (Rp940.256)

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset Penyesuaian Nilai Aset merupakan penyesuaian nilai perolehan persediaan karena nilai persediaan yang dilaporkan pada tanggal neraca menggunakan harga pembelian terakhir, sementara persediaan tersebut dibeli dengan harga satuan yang berbeda. Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp940.256,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:



Jenis Persediaan

Nilai Penyesuaian (Rp)

Barang Konsumsi

940.256

Jumlah

940.256

E.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Tidak terdapat dampak kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi pada Satker Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Transaksi Antar Entitas Rp16.327.085.578

E.5. Transaksi Antar Entitas Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp16.327.085.578,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut terdiri atas: Uraian

Jumlah (Rp)

Ditagihkan ke Entitas Lain

16.327.432.234

Diterima dari Entitas Lain

(346.656)

Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain Rp16.327.432.234

16.327.085.578

E.5.1. Ditagihkan ke Entitas Lain Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp16.327.432.234,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara pada tanggal neraca.

Diterima dari Entitas Lain Rp346.656

E.5.2. Diterima dari Entitas Lain Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp346.656,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan negara yang telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal neraca.

Ekuitas Akhir Rp6.487.293.149

E.6. Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas per tanggal 31 Desember 2015 dan 2104 adalah masingmasing

sebesar

Rp6.487.293.149,00

dan

Rp0,00.

Nilai

tersebut

merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp6.498.656.966,00 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp11.363.817,00.



Pengungkapan Penting Lainnya

F. Pengungkapan penting lainnya F.1. Tanah Tanah untuk bangunan kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang semula seluas 4.000 meter persegi bertambah menjadi 8.000 meter persegi berdasarkan surat rekomendasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 065/040-01/BAPPEDA/2014 tanggal 19 November 2014. Tanah tersebut hingga saat ini masih dalam proses pengajuan hibah sesuai surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor S-1117/PW29/1/2015 tanggal 20 April 2015

tentang pengajuan hibah tanah. Dokumen hibah tanah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih dalam proses. F.2. Informasi Dana Penugasan Beban Mitra Kerja Selama

tahun

2015

kegiatan

pengawasan

di

lingkungan

kedeputian selain didanai dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, juga didanai dari mitra kerja berupa dana bantuan kedinasan. Kegiatan tersebut berupa monitoring, pendampingan, bimbingan teknis dan sosialisasi berdasarkan permintaan dari kementerian/lembaga, dan BUMN/BUMD/BLU yang

menjadi

mitra

kerja

masing-masing

kedeputian

di

lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 jumlah penugasan yang dibiayai dari dana mitra kerja sebanyak 69 PP dan telah menghasilkan 69 LHP, dan realisasi dana bantuan kedinasan dari mitra kerja sebesar Rp392.493.331,00, dengan rincian sebagai berikut:



No

Jumlah Jumlah Honorarium PP Laporan

Nama Bidang

Biaya Perjalanan Dinas

Total

PKP2T: 1 IPP-Perekonomian

4

4

-

22.940.000,00

22.940.000

2 Keuangan Daerah

6

6

-

84.468.500

84.468.500

10

10

-

1 IPP-Perekonomian

6

6

-

20.213.200

20.213.200

2 IPP-Polhukam

14

14

-

41.214.360

41.214.360

3 Keuangan Daerah

36

36

-

223.657.271

223.657.271

4 Akuntan Negara

3

3

-

-

-

Jumlah Non PKP2T

59

59

-

285.084.831

285.084.831

Total

69

69

-

392.493.331

392.493.331

Jumlah PKP2T

107.408.500

107.408.500

NON PKP2T:

Jumlah

dana

tersebut

seluruhnya

dikelola

dan

dipertanggungjawabkan oleh pihak mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja. Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diberi tugas oleh pimpinan unit masing-masing diterbitkan Surat Perintah Dinas (SPD) Nihil dengan beban anggaran mitra kerja, dan pada akhir kegiatan/penugasan pegawai dimaksud menerima dan menandatangani kuitansi penggantian biaya perjalanan

dinas/transport

lokal,

dan

selanjutnya

dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja.


BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Gubernur Air Itam, Pangkalpinang 33419 Telepon (0717) 432817, Faksimili (0717) 431006 Surel: [email protected]

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KODE SATKER

Recommend Documents