BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN LAPORAN KEHUMASAN TRIWULAN III TAHUN 2015

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAPORAN KEHUMASAN

TRIWULAN III TAHUN 2015

LHUM - 1852/PW21/1/2015 TANGGAL 08 Oktober 2015

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Laporan Kehumasan Triwulan III 2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...............................................................................................

i

DAFTAR ISI ...........................................................................................................

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................

1

URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN .........................................................................

4

1.

Pemantauan Berita Media Massa (Kliping dan analisis berita) ....................

4

2.

Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik ...........................................

29

3.

Pengelolaan Website BPKP .........................................................................

39

4.

Peliputan Kegiatan Kantor .. .......................................................................

40

5.

Pembinaan Kehumasan ..............................................................................

42

6.

Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Instansi Lain .......................

42

7.

Anggaran dan Realisasi keuangan kegiatan kehumasan Perwakilan BPKP .........................................................................................

43

Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas (Kejadian dan Bentuknya) ...........................................................................

43

8.

LAMPIRAN -

Fotokopi kliping koran berita yang terkait dengan BPKP (65 berita)

-

Berita Bergambar dari hasil peliputan Triwulan III Tahun 2015 (29 dokumentasi)

Laporan Humas Triwulan III Tahun 2015

ii

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar Telp.: (0411) – 590591 Fax : 0411 – 590595 PO BOX 176 email: [email protected]

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan ini disusun sesuai dengan surat Sekretaris Utama BPKP nomor S-61/SU/04/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Penyempurnaan Sistem Pengelolaan Kehumasan yang memuat pedoman penyusunan laporan triwulanan kegiatan kehumasan bagi unit kerja perwakilan tahun 2010. Pedoman tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-277/K/SU/2009 tentang Sistem Pengelolaan Kehumasan di lingkungan BPKP. Dalam rangka meningkatkan citra BPKP, kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan Sekretariat Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan selama periode Triwulan III Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Pemantauan Berita Media Massa (Kliping dan Analisis Berita) Telah dilakukan pemantauan berita media massa dalam bentuk kliping dan analisis berita terhadap pemberitaan yang berhubungan langsung dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Selama periode Triwulan III Tahun 2015 jumlah berita yang dipantau dengan membuat kliping dan analisis berita sebanyak 65 Berita. Media cetak yang menjadi sumber kliping tersebut berjumlah lima buah yang terdiri dari harian Fajar, Tribun Timur,Koran Sindo dan Koran Tempo Makassar. 2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik Penyampaian informasi ke masyarakat/publik yang telah dilaksanakan selama periode Triwulan IiI Tahun 2015 adalah sebanyak 108 kegiatan, yakni dalam bentuk sosialisasi tugas pokok dan fungsi serta produk BPKP dan lain-lain sebanyak 46 kali kegiatan, pemberian keterangan ahli sebanyak 9 kali kegiatan, ekspose kasus 24 kali kegiatan, peliputan kegiatan kantor 29 kali kegiatan.



3. Pengelolaan Website BPKP Dalam rangka meningkatkan citra BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan kegiatan pengelolaan website. Kegiatan yang dilaksanakan pada periode Triwulan III Tahun 2015 terdiri dari upload content 12 kali kegiatan. Saat ini kegiatan pengelolaan website masih terus berlangsung untuk mendapatkan bentuk ideal tampilan sebuah website yang informatif, akomodatif, dinamis, dan bermutu. Update terhadap content website akan selalu dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan informasi yang terjadi sehingga selalu up to date (terkini). 4. Peliputan Kegiatan Kantor Kegiatan-kegiatan kantor yang telah diliput oleh pengelola Humas selama Triwulan III Tahun 2015 sebanyak 29 kegiatan, antara lain buka puasa bersama, halal bihalal, kunjungan kerja, perayaan HUT RI ke-70 dan kegiatan lainnya.

5. Pembinaan Kehumasan Selama Triwulan III Tahun 2015, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan pembinaan kehumasan dalam bentuk rapat staf dan rapat Satgas Kehumasan, serta terlibat dalam FGD Kehumasan.

6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Instansi Lain Guna membangun citra institusi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam Triwulan III Tahun 2015 senantiasa menjalin hubungan baik dengan media massa sebagai salah satu mitra kerjanya. Bentuk hubungan dengan media massa dilaksanakan dengan menghubungi pihak penerbit media serta memberi apresiasi atas beberapa berita terkait BPKP, serta menunjuk contact person yang dapat dihubungi oleh media massa dan meminta media massa menunjuk contact person (wartawan/redaktur/reporter) yang menjadi penghubung antara Sekretariat Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan media massa yang diwakilinya, serta bersedia menemui wartawan yang datang untuk meliput berita di kantor. 7. Anggaran dan Realisasi Keuangan Kegiatan Kehumasan Perwakilan Tidak terdapat anggaran khusus dalam DIPA yang diperuntukkan untuk pengelolaan kehumasan. Laporan Humas Triwulan III Tahun 2015

2


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN

1. Pemantauan Berita Media Massa (Kliping dan Analisis Berita) Dalam rangka pemantauan berita media massa, pengelola kehumasan membuat kliping dan analisis berita terhadap pemberitaan yang berhubungan langsung dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Selama periode Triwulan III Tahun 2015 jumlah berita yang dipantau dengan membuat kliping dan ringkasan berita sebanyak 65 berita. Media cetak yang menjadi sumber kliping adalah: - Harian Fajar; - Harian Tribun Timur; - Harian Seputar Indonesia (Sindo); - Harian Koran Tempo Makassar. Adapun berita yang dipantau adalah sebagai berikut: No.

Tanggal Terbit

Koran / Harian

Judul Berita

Isi Berita

1

2

3

4

5

1

1 Juli 2015

Koran Sindo Makassar

Pemkot Gandeng BPKP

Pemkot Parepare menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk mengincar predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan pemerintahannya. Diketahui tahun ini Parepare mendapatkan dana-dana APBN yang cukup besar mencapai ratusan miliar. Dana tersebut meliputi pembangunan Rumah Sakit tipe B Plus, pelebaran jalan Jenderal Sudirman dan revitalisasi Pasar Sumpang Minangngae dan Labukang.

2

1 Juli 2015

Koran Tempo Makassar

BPKP Hitung Nilai Korupsi Bagan Apung

Penyidik Polres Luwu menunggu hasil audit BPKP Wilayah Sulawesi Selatan guna mengetahui jumlah kerugian Negara dalam korupsi dana pengadaan bagan apung pada 2012. Bagan apung diberikan kepada delapan kelompok nelayan di delapan kecamatan. Setiap bagan apung bernilai Rp 90 juta. Namun,


4



berdasarkan hasil penyelidikan polisi, ditemukan sejumlah penyimpangan. Diantaranya, bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. 3

3 Juli 2015


BPKP Mulai Audit Pengadaan Gerobak

BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mulai melakukan audit terhadap proyek pengadaan gerobak program bantuan Kementerian Perdagangan yang digulirkan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindag UKM) Kota Parepare anggaran tahun 2013 sebesar Rp 740juta. Berdasarkan fakta data yang ditemukan pengadaan gerobak pada anggaran 2013 diduga tidak direalisasikan atau fiktif.

4

10 Juli 2015


Ahli Sebut BPKP Sulawesi Selatan Kerugian Belopa mengungkapkan kerugian Negara Rp 2,1miliar dalam proyek GOR Belopa mencapai Rp 2,1miliar. Menurut auditor BPKP, kerugian tersebut terjadi karena pekerjaan fisik dalam proyek di Kabupaten Luwu itu tidak tuntas dan hanya mencapai 82 persen. Proyek itu mendapat kucuran anggaran Rp 7 miliar dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Anggaran itu dikucurkan pada 2011. Namun pelaksanaan pembangunan baru dimulai pada 2012. Namun, hingga akhir 2012, progress pekerjaan hanya mencapai 17 persen. Proyek itu dilanjutkan pada 2013, namun pekerjaan tidak juga tuntas dan dana proyek tetap dicairkan 100 persen.


5



5

11 Juli 2015


Pengadaan Kapal Nelayan: Penyelidikan Terkendala Bukti

Kejari Bulukumba terkendala pada alat bukti pelanggaran, dalam kasus dugaan korupsi bantuan kapal nelayan milik Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) senilai Rp 2,6 miliar. Awalnya kejaksaan mengusut kapal bantuan itu, karena dugaan pemalsuan dokumen surat izin berlayar yang terbit di Syahbandar Pangkep. Penyidik Kejari sudah menggelar ekspose bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel namun masih diminta melengkapi berkasnya karena masih terdapat kekurangan di dalamnya, khususnya kurangnya alat bukti.

6

16 Juli 2015

Koran Fajar Makassar

Proyek Hanggar Sulhas Tidak Sesuai Perencanaan

Tim Ahli Politeknik Unhas menyimpulkan pembangunan hangar Bandar Udara Sultan Hasanuddin tidak sesuai dengan draft kontrak pengerjaan. Pembangunan hangar menelan anggaran Rp46,2 miliar. Proyek ini harusnya berakhir Desember 2014, namun diperpanjang hingga 18 Februari, dan roboh 9 Maret lalu. Kabid Humas Polda Sulsel mengatakan penyidik masih melakukan pemeriksaan terkait laporan yang diberikan tim saksi ahli. Penyidik juga telah menyiapkan surat permintaan kepada BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian negara.

7

16 Juli 2015


Polres Lamban Usut Korupsi TIK

Penyidik Polres Bulukumba dituding mengabaikan kasus dugaan korupsi Tkenologi Informasi Komputer (TIK) milik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). Hasil audit BPKP Sulsel yang belum turun seharusnya bukan menjadi penghalang jika penyidik serius memproses. Seharusnya polisi pro aktif mempertanyakan ke BPKP, kenapa hasilnya belum keluar bukan membiarkan dan menjadikan alasan diluar guna menjawab atas desakan


6



penahanan tersangka 8

23 Juli 2015


Jumlah Tersangka Kasus Korupsi di ParePare Bertambah

Jumlah tersangka kasus korupsi yang terjadi di Kota Parepare terus bertambah setelah Kejaksaan Negeri setempat mengebut penyidikannya. Dalam kasus korupsi dana pengadaan lampu penerangan jalan umum yang ditangani Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan, juga bakal ada tersangka baru. Penyidik menjadwalkan untuk meminta keterangan saksi ahli dari Unhas guna menilai kualitas lampu yang menghabiskan dana Rp 1,8 miliar pada 2014. Sebelumnya, penyidik kejaksaan telah menetapkan tiga tersangka.

9

22 Juli 2015


Jaksa Kebut Tuntaskan 6 Kasus Korupsi

Kejari Parepare saat ini sedang mengebut penuntasan penanganan enam kasus korupsi yang terjadi di daerah itu. Kasus-kasus korupsi tersebut mendapat perhatian masyarakat. Penyidik Kejaksaan harus bias mengungkapnya dan jaksa pentuntut mesti membuktikan dakwaannya dalam persidangan.

10

23 Juli 2015


Kejari Rahasiakan Tersangka Alat Peraga

Kejari Pangkep, mengaku telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat peraga pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep. Namun pihak Kejari enggan membeberkan nama ketiga tersangka dengan alasan belum ada hasil audit dari BPKP terkait nilai kerugian Negara dalam kasus ini. Proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2014 senilai Rp 1,2 miliar itu diduga ada penyimpangan lantaran spesifikasi dan jumlah barang tidak sesuai.

11

24 Juli 2015


Jaksa Temukan Indikasi Pencucian Uang

Tim penyidik Kejari Kota Parepare meyakini adanya tindakan pencucian uang dalam kasus dugaan korupsi mega proyek alat kesehatan di RSUD


7



Andi Makassau. Indikasi itu terlihat dari sikap tak koorperatif yang ditunjukkan para saksi. Adapun kerugian Negara ditaksir mencapai 40% dari total anggaran Rp 19,5miliar. Karena itu pihak Kejari sudah menyurati BPKP untuk melakukan audit investigasi. 12

27 Juli 2015


Pejabat Kota Parepare Harus Kembalikan Dana Bensin

Sejumlah perjalanan dinas pejabat Pememerintah Kota Parepare diduga dilakukan tanpa rekomendasi dai atasan atau pimpinan mereka. BPKP menemukan data itu setelah melakukan audit baru-baru ini. Selain perjalanan dinas, BPKP meminta Pemkot mengembalikan uang Negara, seperti nota bensin dan tunjangan kesejahteraan pegawai negeri senilai Rp 2,2miliar.

13

27 Juli 2015


BPKP Audit Anggaran Lift Kemenkeu

Auditor BPKP Sulsel diminta untuk mengaudit kerugian negara atas dugaan korupsi dalam pengadaan dua unit lift di Gedung Keuangan Negara Kementerian Keuangan Wilayah Sulsel. Kasus ini diusut pertengahan tahun lalu. Penyidik menemukan terjadinya penggelembungan harga. Lift dengan merk schindler dan nomor seri 13330309 dengan bobot muat 1.000kg terjadi selisih harga yang signifikan dari kontrak.

14

27 Juli 2015

Koran tempo Makassar

BPKP Diminta Audit Proyek Lift

Kejati Sulawesi Selatan dan Barat menunggu kesiapan BPKP Sulawesi Selatan mengaudit proyek pengadaan lift di Gedung Keuangan Negara, Kementerian Keuangan, Wilayah Sulawesi Selatan. Penyidik telah menetapkan dua tersangka yang diduga telah bekerja sama menyelewengkan uang negara pada proyek senilai Rp 2,2miliar. Potensi kerugian Negara pada proyek itu diperkirakan mencapai Rp 800juta.


8



15

25 Juli 2015


BPKP Temukan Perjalanan Dinas Fiktif

BPKP Sulsel menemukan anggaran perjalanan dinas fiktif pada Sekretaris Kota Parepare tahun 2014-2015 dengan nilai ratusan juta rupiah. Kepala Inspektorat Kota ParePare memaparkan tidak sedikit oknum yang melakukan perjalanan dinas hanya untuk menghamburkan uang rakyat. Bahkan disebutkan, ada pejabat yang melanggar mekanisme dengan melakukan perjalanan dinas tanpa rekomendasi dari atasan.

16

30 Juli 2015


Kasus Korupsi Alat Kesehatan: Kejaksaan Geledah RSUD Batara Guru

Tim penyidik Kejari Belopa menggeledah RSUD Batara Guru di Belopa terkait dengan kasus korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di rumah sakit milik pemerintah daerah itu. Penggeledahan dilakukan guna mengumpulkan bukti dalam kasus korupsi dengan anggaran total Rp 33,2 miliar dan indikasi kerugian Negara mencapai Rp 11 miliar. Ikhwal kerugian Negara yang disebutkan masih bersifat sementara. Penyidik masih menunggu jumlah yang pasti berdasarkan hasil audit BPKP.

17

3 Agustus 2015


PPATK Audit Pencucian Uang Alkes

PPATK turut melakukan audit rekening terkait dugaan tindak pencucian uang pada pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) pada RSUD Andi Makasau Parepare. Penyidik jaksa meminta PPATK dengan dasar alat bukti yang berhasil dipegang oleh penyidik, dari dugaan markup kisaran Rp 8 hingga Rp9 miliar. Selain PPATK, kejaksaan juga berkoordinasi dengan Kejati Sulselbar untuk permintaan audit investigasi BPK atau BPKP Sulsel.

18

4 Agustus 2015


Dana Pengadaan Sapi Dipakai Beli Baju

Dana Bansos pengadaan sapi bunting yang disalurkan Dinas Perikanan, Kelautan, Pertanian dan Kehutanan (PKPK) Parepare, ternhyata hanya digunakan kelompok tani untu kkeperluan rumah tangga. Salah


9



satunya untuk membeli baju baru. Dari hasil audit BPKP Sulsel, diketahui kasus tersebut merugikan Negara Rp300 juta lebih. 19

4 Agustus 2015


Dana Sapi Bunting Digunakan Beli Baju

Penyidik Kejari Kota Parepare menemukan penggunaan dana Bansos pengadaan sapi bunting di Dinas Perikanan Kelautan Pertanian dan Kehutanan (PKPK) tidak sesuai. Ketidaksesuaianitu merupakan bukti baru saat tim adyaksa tersebut melakukan pemeriksaan terhadap puluhan anggota kelompok tani penerima dana insentif tersebut di kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki. Sedangkan menurut hasil audit BPKP, kasus tersebut telah merugikan keuangan negara lebih Rp300 juta.

20

7 Agustus 2015


Korupsi Gerobak: PolisiTunggu Audit BPKP

Tipikor Satreskrim Polresta Parepare, menunggu hasil audit BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan gerobak. Kasus yang dananya bersumber dari APBN 2013 sebesar Rp 750 juta ini sudah mengantongi nama-nama calon tersangkanya. Hasil audit BPKP akan menjadi dasar pihaknya untuk meningkatkan kasus itu ke tahap penyidikan.

21

7 Agustus 2015


Surya Patu Dihukum 1,5 Tahun Penjara

Mantan Kepala SMKN RSBI BPPKT Makassar Andi Surya Fatmawati Patu divonis 1,5 tahun penjara majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar. Surya terbukti mengatur proses pekerjaan dan melakukan penunjukan langsug tanpa melalui tender. Perbuatan Surya itu mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp 402 juta berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Sulsel.

22

14 Agustus 2015


Tersangka Blockgrant Terancam

PNS Lingkup Dinas Pendidikan Parepare terancam dipecat setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus


10

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Dipecat

23

15 Agustus 2015


P

18 Agustus 2015


25

17 Agustus 2015




dugaan korupsi proyek block grant. Selama hampir 1 tahun, tim penyidik Tipikor Polres melakukan pengusutan pelaksanaan blockgrant pada 7 sekolah tingkat dasar. Dari hasil pemeriksaan BPKP yang ikut dilibatkan melakukan perhitungan dugaan kerugian negara pada proyek itu, ditemukan indikasi kerugian negara mencapai Rp1,9 miliar dari total anggaran Rp9 miliar.

Pemerintah Tolak Bayar Utang DPRD ke Bengkel

Pemkot Makassar menolak menjalankan putusan Pengadilan Negeri Makassar mengenai utang dan ganti rugi servis kendaraan anggota DPRD di bengkel Smile. Utang itu merupakan akumulasi sejak 2007 hingga 2008 yang nilainya telah mencapai Rp880 juta. Pemkot Makassar telah meminta Inspektorat serta BPKP untuk turun tangan. Polda Sulsel segera Penyelidikan melakukankoordinasi dengan Badan Hanggar Tunggu Pengawasan Keuangan dan Auditor Pembangunan untuk melakukan audit terhadap penggunaan anggaran pembangunan hanggar kalibrasi Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin. Permintaan itu dikarenakan indikasi korupsi dalam robohnya hanggar bulan maret. Dugaan Korupsi: Pekan Ini Ekspose Gerobak

Penyidik Tipikor Satreskrim Polresta Parepare mengagendakan ekspose kasus dugaan korupsi pengadaan gerobak yang dananya bersumber dari APBN 2013 sebesar Rp750 juta. Penyidik akan melakukan ekspose terkait perkembangan penyelidikan kasus tersebut guna memastikan dilanjutkan atau tidak dugaan korupsiitu termasuk hasil pemeriksaan perhitungan kerugian negara yang telah dilakukan BPKP.

11



26

17 Agustus 2015


Bupati Selayar Terseret Sejumlah Kasus

Di penghujung periodenya, Bupati Selayar, Syahrir Wahab, terseret sejumlah kasus dugaan korupsi. Bupati dua periode itu telah diperiksa penyidik sebagai saksi. Selain kasus dugaan korupsi DAK Pendidikan tahun 2012, ada tujuh kasus lainnya yang tengah diselidiki penyidik. Hasil audit BPKP dalam kasus dugaan korupsi DAK Pendidikan juga telah rampung.

27

20 Agustus 2015


Auditor Periksa160 Penerima Bansos

Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, memeriksa rekening kelompok tani, bendahara, penyuluh dan kepala desa yang telah menerima bantuan sosial kedelai. Pemeriksaannya dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Investigasi BPKP Sulsel. Kejari Sengkang mengatakan pemeriksaan ini untuk membuktikan apakah ada kerugian negara dan berapa kerugiannya.

28

22 Agustus 2015


Kerugian Negara dalam Korupsi Alkes Luwu Sebesar Rp7 miliar

BPKP Sulsel menyebutkan nilai kerugian Negara dalam proyek alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kab. Luwu pada 2010 dan 2013 mencapai Rp7 miliar. Kerugian itu terjadi akibat ketidakcermatan panitia dalam menyusun HPS.

29

24 Agustus 2015


Empat Tersangka Mulai Diadili Besok

Akibat persengkokolan antara pemohon kredit dan pejabat, bank menimbulkan kerugian Negara Rp 34.690.655.139,00. Permohonan kredit ini disetujui dan dikucurkan pada 2009. Namun kemudian ditemukan sejumlah kejanggalan, antara lain sertifikat tanah yang dijadikan agunan bukan milik tersangka. Akibat pengucuran kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan itu, jaksa penyidik menyatakan Negara merugi sebesar Rp 34.690.655.139,00. Angka kerugian itu telah diperkuat oleh


12


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN hasil audit BPKP. 30

25 Agustus 2015


BPKP Butuh Bukti Tambahan Kasus Pulau Kayangan

BPKP SulSel menggelar ekspose bersama penyidik Kejaksaan Negeri Makassar terkait dengan kasus korupsi pengelolaan Pulau Kayangan Makassar. Hasilnya menurut Kepala BPKP SulSel, BPKP masih memerlukan alat bukti tambahan yang harus melengkapi dalam penguatan kasus tersebut. Hasil audit BPKP SulSel menyebutkan pemerintah merugi akibat kasus ini sebanyak Rp 1,2 miliar.

31

25 Agustus 2015


Jaksa: Kredit Fiktif BNI Rugikan Negara Rp 34 Miliar

Para terdakwa kasus kredit fiktif di BNI Cabang Parepare 2009 menjalani siding perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar. Jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan para terdakwa merugikan Negara sebesar Rp 34,6 miliar. Namun hasil audit BPKP ini masih perlu diklarifikasi lagi mengingat pihak BNI juga melakukan audit internal namun kerugiannya hanya Rp 24 miliar.

32

26 Agustus 2015


Konsultan Proyek GOR Luwu Divonis 1 Tahun Bui

Pengadilan Tipikor Makassar memvonis terdakwa kasus dugaan korupsi proyek GOR Luwu dengan hukuman pidana 1 tahun penjara. Pengerjaan proyek ini melanggar aturan kontrak kerja karena tidak ada perpanjangan kontrak dan penerapan denda terhadap rekanan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Alhasil, berdasarkan audit BPKP Sulsel Negara merugi sebesar Rp 2,1 miliar.


13



33

27 Agustus 2015


Kejari Tunggu Berkas Kasus PNUP

Tim Penyidik Pidsus Kejari Makassar kembali menunggu pelimpahan berkas perkara mantan Direktur PNUP dalam perkara dugaan korupsi pembebasan lahan dan pembangunan gedung kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang pada 2009. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan SulSel, Negara dirugikan Rp 1,6 miliar.

34

27 Agustus 2015


Ilham Fokus Kerugian Negara

Upaya Peninjauan Kembali (PK) atas pra-peradilan kedua dugaan korupsi kerja sama PDAM Kota Makassar dengan PT Tirta traya tahun 20092012 yang menyeret mantan Walikota Makassar memasuki babak baru. Sikap Hakim yang menyebut unsur dugaan kerugian Negara dibuktikan dengan LHP BPK tahun 2012 dalam amar putusannya tidaklah kuat karena LHP 2012 menyebutkan angka Rp 38 miliar sebagai potensi kerugian sedangkan LHP itu juga merekomendasikan penghitungan ulang melibatkan BPKP dan BPSPAM.

35

27 Agustus 2015


Ketika Tersangka Kasus Korupsi ‘Bernyanyi’

Salah satu di antara banyak kasus korupsi di Pare Pare adalah penyalahgunaan dana rehabilitasi 37 gedung sekolah dasar di daerah itu. Proyek yang dikerjakan pada 2012 tersebut menghabiskan biaya Rp 9 miliar yang sumbernya adalah APBN. Setiap sekolah seharusnya mendapat bagian Rp 300400 juta. Namun, jumlahnya tidak utuh akbiat adanya pemotongan. Berdasarkan hasil audit BPKP ditemukan kerugian Negara sebesar Rp 1,9miliar. Polresta Parepare yang menangani kasus tersebut sudah menempatkan empat tersangka.


14

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN 36

37


27 Agustus 2015


Kejaksaan Tarik Dokumen Kasus Gas Wajo

Kejati SulSelBar menarik kembali dokumen perkara dugaan korupsi pembangunan jaringan instalasi pipa gas di Kabupaten Wajo dari BPK. Penarikan ini dilakukan setelah penyidik tidak mendapat tanggapan atas permintaan audit dari lembaga itu. BPKP SulSel, auditor lainnya menyatakan belum ada koordinasi dari tim penyidik Kejati soal permohonan audit. Meski demikian, Kepala Perwakilan BPKP SulSel menyatakan kesiapannya untuk membantu tim penyidik mengusut kasus tersebut.

29 Agustus 2015


Kasus GOR Malili Mandek

29 Agustus 2015


Korupsi Kasus Bidikmisi Unhas dihentikan

Penanganan dugaan korupsi pembangunan gedung olah raga Malili Kabupaten Luwu Timur mandek. Berkas kedua tersangka tidak kunjung dirampungkan. Padahal hasil audit yang dilakukan auditor BPKP SulSel telah rampung. Auditor BPKP SulSel menemukan terjadinya selisih volume pekerjaan Rp 190 Juta, termasuk pemasangan kursi portabel Rp 358 juta, pekerjaan plat beton lantai yang tidak memenuhi syarat Rp 90 juta. Total kerugian Rp 585 juta. Kasi Intel Kejari Malili, Alfian segera merampungkan berkas dugaan kasus korupsi pembangunan GOR. Pihaknya tidak ingin kasus yang ini berlarut-larut. Kejari Makassar akhirnya menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana beasiswa program Bidikmisi Unhas. ”BPKP Sul Sel tidak menemukan kerugian negara,” kata Kejari Makassar, Deddy Suwardy Surachman. Menurut Kajari karena tidak ada kerugian negara, maka otomatis kasus itu tidak bisa dilanjutkan. Kasus itu baru bisa dibuka kembali bila ada bukti baru atau novum yang mengarah pada kerugian. Dari hasil audit auditor BPKP menemukan penggunaan


15



Rp 1.3 miliar, tetapi itu sudah diputihkan Unhas. Kejaksaan Negeri Makassar menghentikan pengusutan kasus dugaan korupsi dana beasiswa program Bidikmisi di Universitas Hasanuddin. BPKP SulSel menyatakan tidak ada kerugian negara dalam pengelolaan beasiswa tersebut. BPKP SulSel menemukan ada penggunaan dana beasiswa yang tidak sesuai sebesar Rp 1,3 miliar namun pihak kampus langsung melakukan pemulihan dengan mengembalikan dana tersebut. Rektor Unhas Makassar, Dwia Aries Tina Pulubuhu, mengatakan sudah tidak ada masalah dalam program beasiswa Bidikmisi, menurut Rektor yang terjadi hanyalah masalah administrasi bukan pidana.

38

29 Agustus 2015


Kejaksaan Hentikan Pengusutan Kasus Beasiswa

39

30 Agustus 2015


BPKP Diminta Audit Rumah Sakit Labuang Baji

40

31 Agustus 2015


Salah satu tersangka kasus korupsi Polisi Ciduk dana rehabilitasi 37 gedung Sekolah Tersangka Buron di Jakarta Dasar di Pare-Pare berinisial DD diciduk aparat Polres Pare-Pare di Jakarta. Proyek rehabilitasi 37 gedung SD di kota Pare-Pare itu dikerjakan pada tahun 2012 lalu. Sumber dana dari block grant, yang dikucurkan melalui APBN 2013. Namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, diantaranya pemotongan dana terhadap setiap sekolah penerima proyek. Setiap sekolah seharusnya mendapat jatah


Kejari Makassar meminta BPKP SulSel melakukan audit pengelolaan keuangan terhadap Badan Layanan Umum daerah di RSUD Labuang Baji, Makassar. Audit perlu dilakukan untuk menguatkan dugaan korupsi penggunaan dana sebesar Rp 38 miliar pada 2014 di rumah sakit itu. Penyidik menduga kuat terdapat dana yang tidak digunakan sesuai dengan alokasinya.

16



300-400 juta, namun kenyataannya tidak utuh. DD yang berperan sebagai calo proyek di Kementerian Pendidikan menjadi DPO sejak di tetapkan sebagai tersangka, Juni 2015 lalu. Hasil Audit BPKP sejumlah penyimpangan itu menimbulkan kerugian negara 1,9 miliar. 41

3 September 2015

Koran Tribun Timur Makassar

Mantan Kadis Perindag Takalar di Tuntut 18 bulan

Pengadilan Tipikor Makassar kembali menggelar sidang dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Sentral Takalar tahun 2012, selasa 1 September. Menurut Pengadilan Tipikor Telah terjadi penyelewengan uang negara pada pembangunan Pasar Setral Takalar. Saat proyek di kerjakan, Muhammad Ridwan menjabat Kadis Perindag Takalar, dituntut 1 tahun 6 bulan (18 bulan). Dinilai telah bersama dengan 3 terdakwa lainnya menyelewengkan uang negara pada proyek terebut. Sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) SulSel, kerugian negara dalam kasus ini Rp 219 juta. Namun kerugian ini tela dikembalikan kekas negara. Hasil pekerjaan dalam proyek itu hanya mencapai 80 persen.

42

3 September 2015


Jaksa Duga Istri Pejabat Parepare Kecipratan Dana Alat Kesehatan

Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Risal Nurul Fitri, mengatakan penyidik menduga salah seorang istri pejabat Pemkot Parepare keciprat dana proyek pengadaan alkes di RSU Andi Makasau. Kajati telah minta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisa Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi perempuan tersebut. Pemberian uang kepada istri pejabat tersebut dikatagorikan sebagai success fee atas pengadaan alkes dengan anggaran sebesar Rp 19, 8 miliar pada tahun 2014 lalu, dimana terdapat bukti dugaan penggelembungan alkes. Dan segera melengkapi dokumen pemeriksaan


17



untuk permintaan audit negara ke BPKP SulSel.

kerugian

43

3 September 2015

Koran Tribun Timur Makassar

BPKP Ngotot Audit Kejati Sulselbar

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan, memilih jalan bersurat ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, setelah rencana melakukan audit barang sitaan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar ditolak oleh instansi penuntut hukum itu. Kepala Perwakilan BPKP SulSel, Deni Suardini mengatakan bahwa barang bukti yang disita Kejati dari sebuah perkara pidana, wajib diaudit untuk mengamankan aset negara hasil sitaan dari pelanggar hukum. Selain mengamankan aset negara, program audit Kejati yang dilakukan BPKP, sekaligus untuk bahan evaluasi perbaikan administrasi barang sitaan. Jangan sampai ada barang bukti yang disalahgunakan, dan diselewengkan, kata Kepala Perwakilan BPKP SulSel Deni Suardini.

44

3 September 2015


BPKP Prioritas Audit Sitaan Kejati

Kepala Perwakilan BPKP SulSel, Deni Suardini Rabu, 2 September mengatakan, pihaknya telah menyurat ke Kejaksaan Agung untuk bisa melakukan audit ke Kejati SulSel. Menurut Deni, permintaan itu merupakan program nasional. Tujuan audit adalah untuk mengamankan aset negara dari hasil sitaan. Melalui proses audit tersebut pemerintah ingin mengetahui secara jelas seperti apa penggunaannya. Jadi jangan sampai ada barang bukti yang disalahgunakan. Selain Kejaksaan, BPKP juga akan mengaudit Polda Sulselbar, dan Kementerian Hukum dan HAM wilayah SulSel. Koordinator Bidang Pidsus Kejati Sulselbar, Noer Adi mengatakan untuk melakukan audit, BPKP harus meminta izin dari Kejagung RI, baru bisa kami izinkan mengaudit.


18



45

3 September 2015


BPKP Audit Barang Sitaan Kejaksaan

BPKP akan mengaudit barang bukti yang disita dari seluruh perkara pidana yang ditangani Kejati Sulslebar. Deni Suardini menuturkan audit barang sitaan itu merupakan program nasional BPKP Pusat. Melalui audit pemerintah ingin tahu apakah aset sudah digunakan atau disimpan, sesuai ketentuan atau tidak. Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Committee SulSel, Abdul Muttalib mendukung langkah BPKP itu “agar publik bisa tahu penggunaannya”. Menutut Muttalib, barang yang disita semestinya menjadi aset negara atau dimusnakan, tapi harus jelas berapa jumlah nilainya. Muttalib berharap BPKP bisa profesional mengaudit barang bukti dan hasilnya diekspose ke publik, barang bukti rawan disalahgunakan oleh oknum penegak hukum karena kurang terpantau publik.

46

4 September 2015


Kasus Dugaan Korupsi Hanggar Roboh Ditengarai Mandek

Pengusutan kasus dugaan korupsi pembangunan Hanggar Balai Besar Kalibrasi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin stagnan. Polda Sulselbar dituding bersikap diskriminatif dalam penanganan kasus pidana umum dibandingkan dengan pidana khusus. Musababnya polisi baru menetapkan tersangka kasus kelalaian, sedangkan dugaan korupsinya jalan di tempat, hal ini terlihat dari belum diajukan audit perhitungan negara ke BPKP SulSel. Demikian anggapan Wakil Ketua Anti Corruption Committee, Kadir Wakonubun.

47

4 September 2015


Barang Sitan Harus diketahui Publik

Anggota badan pekerja Anti Corruption Committe (ACC) Wiwin Suwandi mendukung rencana BPKP SulSel untuk mengaudit yang disita dari seluruh perkara pidana yang


19



ditangani Kejati Sulselbar menurutnya, barang sitaan hasil kejahatan itu adalah hak publik untuk diketahui informasinya. ”Supaya publik punya akses untuk menilai sudah benar atau tidak obyek yang disita. Jangan sampai korupsinya miliaran, tapi yang disita cuman motor bebek, kan tidak rasional. Sebelumnya kapa Kepala Perwakilan BPKP SulSel, Deni Suardini akan melakukan proses audit terhadap barang-barang sitaan seluruh perkara pidana yang ditangani Kejati Sulselbar. Kejati sendiri masih tidak mau jika BPKP melakukan audit tanpa izin dari Kejagung RI. 48

7 September 2015



Kejaksaan Minta BPKP Audit Stadion Malili

Kasi Penyidikan Kejati Sulselbar, Syahrul Juaksha Subakti, mengatakan akan meminta BPKP SulSel mengaudit proyek pemangunan Stadion Malili di Kabupaten Luwu Timur. Tim audit akan memastikan nilai kerugian negara. Koordinator Bidang Tindak Pidana Khusus Noer Adi, menuturkan hasil penyidikan pekerjaan yang diduga diselewengkan meliputi pekerjaan tahap awal berupa penimbunan lapangan dan pemasangan tiang pancang. Kedua pekerjaan tersebut tidak selesai pada tahun pertama dan dialihkan ke tahun kedua, 2011 dan 2012. Penyidik telah menetapakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Handoko Subekti menjadi tersangka. Dalam tiga tahun pekerjaan proyek ini menelan anggaran Rp 44 miliar. Kepala Perwakilan BPKP SulSel, Deni Suardini, kami selalu mendukung penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

20



49

7 September 2015

Koran Tribun Makassar

Kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) Selayar, Polisi Desak Tidak Diskriminastif

Wakil Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Committee Sul Sel, Abdul Kadir Wokanubun, mendesak Polda Sulsebar tidak tebang pilih dalam menyeret tersangka kasus korupsi dana DAK bidang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak boleh ada diskriminasi. Dana DAK tersebut dialokasikan oleh Kementerian Pendidikan utuk rehabilitasi 52 sekolah dasar dan 15 sekolah menengah pertama di 11 kecamatan di Selayar. Ditemukan adanya dugaan pekerjaan beberapa item di sekolah tidak dikerjakan, tetapi tetap dibayarkan sepenuhnya sehingga menyebabkan kerugian negara. Berdasarkan audit BPKP SulSel negara merugi Rp 1,1 miliar.

50

9 September 2015


Suyuti Asbudi Bantah Terlibat Korupsi

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Alkes Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu pada tahun 2010 dan 2013, Kadis Kesehatan Kabupaten Luwu Muhammad Suyuti Asbudi. Suyudi didakwa menyalahgunakan wewenang dalam proyek tersebut. Berdasarkan hasil audit BPKP SulSel, Jumlah kerugian negara akibat proyek pengadaan ini mencapai Rp 7 miliar. Jaksa Suyanto Reksa Sumarta mengatakan pembelaan diri Suyuti, yang membantah adanya korupsi merupakan hak yang bersangkutan. Menurut Suyanto, terdakwa Suyuti tidak melakukan pengawasan secara memadai sehingga terjadi penyimpangan.

51

9 September 2015


Jaksa Teliti Berkas Tersangka Sekretaris Daerah Tana Toraja

Kejati Selselbar meniliti berkas perkara dugaan korupsi pembabasan lahan Bandar Udara Mengkendek di Kabupaten Tanah Toraja pada 2011, dengan tersangka Sekda Kabupaten Tanah Toraja Enos Karoma. Enos selaku ketua panitia tanah tidak menjalankan tugas dan


21



wewenangnya sehingga dinilai terjadi penyimpangan, karna tidak melibatkan Instansi BPN Kabupaten Tanah Toraja. Berdasarkan hasil audit BPKP SulSel, negara merugi Rp 21 miliar dari total anggaran Rp 38 miliar yangbersumber dari APBD Tator dan SulSel. 52

11 September 2015


Jaksa Tolak Berkas Tersangka Bandara Mengkendek

Kejati Sulselbar menolak berkas perkara tersangka kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandar Udara Mengkendek Kab. Tator tahun 2011, Sekda Kab. Tator Enos Karoma, masih ada bukti yang perlu di lengkapi, kata Kasi Penuntutan Muhammad Ahsan Thamrin. Menurut Ahsan, dalam berkas perkara itu, Enos disangkakan telah melanggara pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi. Enos selaku ketua panitia pengadaan tanah, tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga dinilai terjadi penyimpangan. Berdasarkan audit BPKP SulSel, negara merugi Rp 21 miliar.

53

14 September 2015


Kasus Hanggar Masih Penyelidikan

Kasus dugaan korupsi pembangunan Balai Kalibrasi Fasilitas Bandar Udara, di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin hingga saat ini masih jalan di tempat dan belum ada perkembangan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Makassar Kombes Pol Heri Dahana, mengungkapkan hingga saat ini pihaknya sedang memenuhi petunjuk dari Bareskrim Mabes Polri. Kami bakal rampungkan dulu pemeriksaan saksi-saksi dan memenuhi petunjuk yang diberikan oleh pimpinan, baru kita minta audit ke BPKP, jelasnya.


22



54

14 September 2015


Kasus Dugaan Korupsi Hanggar, Penyidik Rampungkan Petunjuk Bareskrim Polri.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Polda Sulselbar, Kombes Heri Dahana, menegaskan kasusnya tetap berjalan, pihanya masih mengumpulkan alat bukti sebelum meningkatkan statusnya dan menetapkan tersangka. Dalam kasus ini penyidik baru menerima hasil analisis dari ahli. Hasil analisis itu belum bisa menjadi patokan adanya tindak pidana korupsi. Kepolisian berusaha merampungkan semua petunjuk Bareskrim terlebih dahulu sebelum mengajukan audit kerugian negara ke BPKP SulSel. Heri Dahana mengatakan hasil audit itulah yang bisa menyimpulkan ada – tidaknya tindak pidana korupsi.

55

16 September 2015


Mantan Pincab BNI, Wisnu Suhendra Jalani Sidang Perdana

Berdasarkan berkas dakwaan yang dibacakan JPU Prima Sophia Usman Di Pengadilan Tipikor, diketahui Wisnu bersama Dede Tasno Direktur CV Surya Alam Damai, dan wakil direkturnya Sugianto telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum, dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu koorporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Dihadapan majelis JPU menguraikan perbuatan yang dilakukan terdakwa sewaktu menjabat pimpinan BNI KCU Bulukumba, melakukan korupsi pada penyaluran fasulitas KMK-KUR kepada 100 petani/debitur budidaya ubi kayu di Kabupaten Bulukumba dan Jeneponto serta 28 petani KUR traktor Kabupaten Bulukumba. Total kredit yang dikucurkan BNI KCU Bulukumba saat itu sebebar Rp 57,5 miliar. Selanjutnya oleh BPKP Sul Sel menetapkan jumlah itu sebagai kerugian negara. Fasilitas kredit itu selanjutnya dipindahbukukan pada rekening CV Setia Kawan Sejati dan CV Surya Alam Damai.


23

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN 56


17 September 2015


Dana Desa Rawan disalahgunakan

Besarnya anggaran pembangunan dana desa dalam APBN dan APBD bulukumba dinilai rawan disalahgunakan. Setiap desa mengelola dana Rp 600 juta sampai Rp 700 juta setiap tahun. Karena jumlah dana cukup besar, masyarakat Bulukumba harus ikut terlibat mengawasi penggunaan anggaran di wilayahnya. Tanpa itu anggaran desa berpeluang besar disalahgunakan. Pemerintah Desa kedepan tidak boleh main-main dalam mengelola anggarannya. Kepala Badan Pemerintah Masyarakat Desa (BMPD) Bulukumba, Andy Kurniady menilai penggunaan dana desa tidak rawan disalahgunakan, karena sudah diatur dalam anggaran pendapat desa, baik dana pengeluaran maupun laporan lain. Bahkan pihaknya telah mendatangkan BPKP SulSel guna melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran. Selain itu banyak melakukan sosialisasi.

17 September 2015


Kasus Dugaan Korupsi Alkes Kabupaten Luwu, Kepala Dinas di Tuntut 6 Tahun

Kadis Kesehatan Kabupaten Luwu, Muhammad Suyuti Asbudi dituntut 6 tahun penjara. Terdakwa kasus dugaan korupsi Alkes dan pemotongan dana jaminan kesehatan itu dinilai telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai pengguna anggaran. Adapun untuk pengadaan alkes terdakwa disebut bekerja sama dengan Anton Obey selaku rekanan. Suyuti diduka merekayasa tender untuk memenangkan dua perusahaan yang dipinjam Anton Obey yakni PT Putra Aji Sejahtera dan PT Nenggala Jaya. Berdasarkan audit BPKP SulSel, kerugian negara dari proyek pengadaan ini mencapai Rp 7 miliar. Anto dalam kasus ini juga dijadika sebagai tersangka. Hanya dalam proses penyidikan, Anton meninggal sehingga kasusnya otomatis ditutup.


24



57

18 September Koran Tempo Kasus Alat 2015 Makassar Kesehatan, Dua Tersangka Dijerat Pidana Pencucian Uang

Kejati Sulselbar jerat dua dari enam tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sulawesi Barat dengan tindak pidana pencucian uang. Kedua tersangka itu adalah ketua panitia lelang Catur Prasetyo, dan seorang perantara proyek bernama Abdul Gafur. Adapun empat tersamgka lain adalah bekas Dirut Rumah Sakit Suparman; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ramadhan; Direktur PT Khitan Fadhillah Pratama selaku rekanan, Misran; dan kuasa Direktur PT Khitan, Suwardy Kusnadin. Keempatnya telah divonis bersalah. Para tersangka dinilai telah bekerja sama mengatur harga peralatan senilai Rp 5,4 miliar tersebut. Modusnya, harga alat kesehatan ini diduga telah digelembungkan sehingga terjadi kemahalan harga. Selain itu, pekerjaan terindikasi tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Hasil audit BPKP SulBar memastikan kerugian negara mencapai Rp 1,95 miliar.

58

21 September 2015

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Deni Suardini, menilai Kejaksaan Negeri Makassar tidak punya bukti yang cukup dalam mengusut kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Labuang Baji Makassar. ”Unsur tindak pidana korupsinya belum jelas,” kata Deni ketika diminta konfirmasi oleh tempo. Minimnya bukti perkara itu mengakibatkan proses audit kerugian negara belum dapat dilakukan. Deni mengatakan pihaknya telah menggelar ekspose dan meminta penyidik melengkapi dokumen permintaan audit. Pada prinsipnya BPKP siap membantu penyidik untuk menuntaskan kasus itu.



Kasus Di Rumah Sakit Labuang Baji, BPKP nilai Kejaksaan Minim Bukti

25



59

21 September 2015


Kasus Di Rumah Sakit Labuang Baji, BPKP nilai Kejaksaan Minim Bukti

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Deni Suardini, menilai Kejaksaan Negeri Makassar tidak punya bukti yang cukup dalam mengusut kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Labuang Baji Makassar. ”Unsur tindak pidana korupsinya belum jelas,” kata Deni ketika diminta konfirmasi oleh tempo. Minimnya bukti perkara itu mengakibatkan proses audit kerugian negara belum dapat dilakukan. Deni mengatakan pihaknya telah menggelar ekspose dan meminta penyidik melengkapi dokumen permintaan audit. Pada prinsipnya BPKP siap membantu penyidik untuk menuntaskan kasus itu.

60

21 September 2015


Korupsi Hanggar Hasanuddin, Polisi Siap Pemeriksa Pejabat Kementerian Perhubungan

61

22 September 2015


Kejaksaan Data Aset Terdakwa Proyek Alat Olahraga

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulselbar, akan memeriksa pejabat Kementerian Perhubungan RI terkait dengan kasus dugaan korupsi hanggar Balai Kalibrasi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Pemeriksaan terhadap pejabat Kementerian Perhubungan cukup penting untuk mengetahui ihwal proses perencanaan dan pembangunan mega proyek itu. Sebelum pemeriksaan saksi rampung Direktur Reskrim Khusus Polda Sulselbar, Heri Dahana, pihaknya belum bisa mengajukan permintaan audit kerugian negara ke BPKP SulSel. Meski demikian pihaknya telah berkoordinasi dengan BPKP. Hasil audit BPKP akan menjadi salah satu dasar untuk meningkatkan status kasus ataupun penetapan tersangka. Asisten Iltelijen Kejati Sulselbar, Marang, menyatakan telah menelusuri aset Lisa Lukitawati Isa, terdakwa korupsi pengadaan alat olah raga di Universitas Negeri Makassar (UNM). Dirut PT Rifa


26



Nuansa Persada, yang menjadi rekanan proyek pengadaan itu telah divonis 4 tahun penjara. Aset terdakwa bisa dipakai untuk mengganti kerugian negara. Lisa terbukti telah memanfaatkan kedudukannya selaku distributor tunggal alat olah raga untuk merekayasa lelang proyek. Beberapa perusahaan yang ikut tender dan termasuk pemenang lelang adalah perusahaan yang dipinjam Lisa. Perusahan tersebut mendapat surat dukungan dari Lisa agar bisa mengikuti tender. Meski pemenang tender itu bukan perusahaan miliknya, pelaksanaan dilapangan sepenuhnya dikerjakan oleh terdakwa. Proyek yang dikerjakan tahun 2012 ini dianggarkan sebesar Rp 40 miliar yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan audit BPKP SulSel, kerugian negara dari proyek tersebut Rp 22, 4 miliar 62

22 September 2015



Kasus Dana Pendidikan Selayar, Polisi Sebut Tersangka Berpotensi Bertambah

Direktur Reskrim Khusus Polda Sulselbar, Kombes Heri Dahana, menyatakan tidak tertutup kemungkinan tersangka kasus dana alokasi khusus bidang pendidikan Kabupaten Selayar bertambah. Penyidik baru menetapkan dua tersangka yakni pejabat pelaksana teknis kegiatan Haeruddin dan koksultan perencanaan Syukri Saharuddin. Menurut Heri pihaknya tidak akan ragu menjerat oknumoknum yang diduga turut terlibat. Penyidik segera menjadwalkan pemeriksaan ulang beberapa saksi, diantaranya bekas Kasi Pendidikan Kabupaten Selayar, Patta Bone dan Bupati Kepulauan Selayar Syahrir Wahab. Kasus ini diusut sejak tahu 2012. Dana alokasi khusus untuk pendidikan sebesar Rp 16,5 miliar untuk reah 52 ruang SD, 16 SMP di 11 27



kecamatan. Berdasarkan hasil audit BPKP Sulsel, proyek itu telah merugikan negara senilai Rp 1,1 miliar. 63

23 September Koran Tribun 2015 Timur

Kadis Kesehatan Terdakwa kasus dugaan korupsi Luwu Mengaku dana kesehatan dan pengadaan alat kesehatan Kabupaten Luwu, dr. Muh Tidak Bersalah Suyuti Asbudi, mengajukan nota pembelaan (pledoi) dalam sidang dengan agenda pembelaan di Pengadulan Tipikor Makassar, Selasa 22 September 2015. Terkait dengan pemotongan dana Jamkesmas, Jamkesda, dan dana BOK, Pengajacara Rahman menyebutkan jika kliennya tidak pernah melakukan hal tersebut. Bahkan kliennya tidak pernah melakukan intervensi kepada kepala puskesmas se-Kabupaten Luwu. Khusus untuk pengadaan alat kesehatan, terdakwa diduga telah bekerjasama dengan Anton Obey, untuk menggelembungkab harga alat kesehatan untuk puskesmas. Berdasarkan audit BPKP SulSel, jumlah kerugian negara dari proyek pengadaan ini mencapai Rp 7 miliar. JPU Suyantopun menuntut terdakwa dengan ancaman hukuman 20 tahun.

64

23 September 2015


Lembaga Kasat Reskrim Polres Pare-Pare AKP Hukum Bersedia Nugraha Pamungkas mengatakan Buka Informasi informasi penanganan dugaan kasus korupsi yang diselidiki pihak Kepolisian, baru boleh dipublikasikan secara mendalam setelah pihaknya menerima hasil audit dari BPKP SulSel. Nugraha menambahkan, untuk identitas tersangka yang ditetapkan dalam proses penyelidikan hingga penyidikan, hingga proses pelimpahan tidak akan disebutkan oleh penyidik.

65

23 September 2015


Kasus Alat Kesehatan, Terdakwa Akui


Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten 28


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Pernah Menolak Jadi PPK

Bulukumba, Muhammad Alwi, mengaku pernah menolak menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek itu. Saya Protes saat di tunjuk, kata Alwi di Pengadilan Tipikor Makassar 22 September 2015. Menurut Alwi ada beberapa item alat yang harganya cukup tinggi berdasarkan perbandingan harga dengan perusahaan lain. Namun Alwi tetap menyusun Harga Perolehan Sendiri (HPS) berdasarkan daftar survei harga yang diterima. Menurut JPU Prima Sophia Gusman terjadi kelebihan harga dalam proyek yang dianggarkan Rp 13,8 miliar. Menurut Rahman Palembai Pengacara terdakwa, temuan BPKP SulSel dalam kaitan dengan kerugian negara tidak bisa dijadikan acuan, sebab sudah ada audit dari BPK yang hasilnya tidak Ditemukan penyimpangan. JPU menyatakan pihaknya tetap berkukuh pada materi tuntutan.

2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik Kegiatan penyampaian informasi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPKP kepada publik eksternal BPKP, dilakukan melalui: -

Hak jawab/ klarifikasi tidak ada. Press Release tidak ada. Sosialisasi, tugas, fungsi dan produk BPKP sebanyak 46 kali. Pemberian keterangan ahli sebanyak 9 kali. Ekspose kasus pada Bidang Investigasi sebanyak 24 kali. Uploading content sebanyak 12 kali. Kegiatan peliputan sebanyak 29 kali.

Kategori

Kegiatan

Tanggal Pelaksanaan

Keterangan

-

-

-

-

-

-

a. Penanganan atas media massa: - Hak jawab/klarifika si/pelurusan berita/koreksi - Press Laporan Humas Triwulan III Tahun 2015

29


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Conference - Press Release b. Promosi: - Sosialisasi tugas, fungsi, dan produk BPKP

-

-

-

01. Narasumber dalam Penyusunan RBA dan Penatausahaan Keuangan RSUD Kabupaten Pangkep 02. Narasumber Penyusunan RBA Perubahan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Makassar Tahun Anggaran 2015 03. Reviu terhadap Proposal Konsesi Makassar New Port Tahap I pada PT Pelabuhan Indonesia IV (persero) 04. Reviu Terhadap Dokumen Lelang untuk Pelaksanaan Pekerjaan dari anggaran PMN Tahun 2015 pada PT. Pelindo IV (Persero) 05. Reviu terhadap Proses Pekerjaan Penjaringan Pinjaman Bank PT. Pelindo IV (Persero) Tahun 2015 06. Reviu terhadap Proses Pelaksanaan Pelelangan Umum Pekerjaan Pengadaan Permesinan dan Propulsi untuk 3 (tiga) unit Kapal Tunda 2x1000 HP Jenis Harbour Tug Tipe Fixed Propeller pada PT. Pelindo IV (Persero) 07. Reviu Terhadap Proses Pelelangan Pekerjaan Pengadaan 3 (tiga) unit Kapal Tunda 2x1000 HP Jenis Harbour Tug Tipe Fixed Propeller pada PT. Pelindo IV (Persero) 08. Reviu Terhadap Proses Pelelangan Pekerjaan Pengadaan 3 (tiga) unit Ship to Share/Container Crane untuk Terminal Petikemas pada PT. Pelindo IV

11 Agustus 2015

Pemkab Pangkajene dan Kepulauan

1 Juli 2015 2015

Pemkot Makassar

7 Juli 2015

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

30 September 2015


22 September 2015


11 September 2015


19 Agustus 2015

PT Pelindo IV

30 September 2015

PT Pelindo IV


30


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN (Persero)

09. Reviu terhadap Proses Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Permesinan dan Propulsi untuk 2(Dua) Unit Kapal Tunda 2x1800 HP untuk Cabang Balikpapan pada PT. Pelindo IV (Persero) 10. Reviu terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa Migrasi Aplikasi SIM Terpadu pada PT Pelindo IV (Persero) 11. Pendampingan Pelaporan Keuangan Semester I tahun 2015 dengan menggunakan SIMDA Keuangan berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 12. Pendampingan Penerapan SIMDA BMD pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto 13. Pendampingan SIMDA BMD pada Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan 14. Pendampingan atas Kegiatan Mapping Rekening Akrual SIMDA Keuangan pada pemerintah kabupaten Luwu Utara 15. Pendampingan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto 16. Pendampingan Penerapan Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan Menggunakan Aplikasi SIMDA pada Pemerintah Kabupaten Laporan Humas Triwulan III Tahun 2015

20 Agustus 2015

PT Pelindo IV

22 September 2015

PT Pelindo IV

18 Agustus 2015

Pemkab Luwu Timur

12 Agustus 2015

Pemkab Jeneponto

6 Agustus 2015

Pemkab Pangkajene Kepulauan

24 Agustus 2015

Pemkab Luwu Utara

13 Agustus 2015

Pemkab Jeneponto

7 Juli 2015

Pemkab Jeneponto

31


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Jeneponto 17. Asistensi Peningkatan Kapabilitas APIP pada Pemerintah Kabupaten Pinrang 18. Pendampingan Reviu LAKIP kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 19. Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara 20. Narasumber pada BImtek Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara TA 2015 21. Narasumber Pelatihan PKS tentang Reviu RKA dan Reviu SPIP pada Inspektorat Kabupaten Sinjai 22. Narasumber PKS pada Inspektorat Kabupaten Bantaeng 23. Narasumber Workshop Penyusunan Renstra SKPD di Kabupaten Soppeng 24. Pendampingan Rekonsilisasi Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Luwu 25. Pendampingan Penyusunan Revisi Perkada Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 26. Pendampingan Penyusunan Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Luwu 27. Pendampingan Revisi Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah kabupaten Sidrap 28. Pendampingan Revisi Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Barru Laporan Humas Triwulan III Tahun 2015

2 Juli 2015

Pemkab Pinrang

6 Juli 2015

Pemkab Toraja Utara

6 Juli 2015

Pemkab Toraja Utara

20 Agustus 2015

Pemkab Toraja Utara

29 Juli 2015

Pemkab Sinjai

20 Agustus 2015

Pemkab Bantaeng

19 Agustus 2015

Pemkab Soppeng

13 Agustus 2015

Pemkab Luwu

28 September 2015

Pemkab Pangkajene dan Kepulauan

14 Agustus 2015

Pemkab Luwu

18 Agustus 2015

Pemkab Sidrap

20 Agustus 2015

Pemkab Barru

32


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN 29. Pendampingan Rekonsiliasi Nilai Aset Tetap dan Penyempurnaan Aplikasi BMD dan Kebijakan Akuntansi 2015 pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara 30. Pendampingan Penyusunan Revisi Perkada Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 31. Pendampingan Penyusunan Revisi Perkada Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kota Palopo 32. Pendampingan Penyusunan Revisi Perkada Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba 33. Pendampingan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar 34. Narasumber Bimbingan Teknis Aparatur Desa Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja 35. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba 36. Narasumber Bimtek Pengelolaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Desa bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa se-Kabupaten Sidenreng Rappang 37. Narasumber Sosialisasi Pengelolaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Desa Laporan Humas Triwulan III Tahun 2015

14 Agustus 2015

Pemkab Toraja Utara

28 September 2015

Pemkab Luwu Timur

28 September 2015

Pemkot Palopo

23 September 2015

Pemkab Bulukumba

6 Agustus 2015

Pemkab Selayar

9 September 2015

Pemkab Tana Toraja

9 September 2015

Pemkab Bulukumba

22 September 2015

Pemkab Sidrap

22 September 2015

Pemprov Sulawesi Selatan

33


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN dengan Aplikasi SIMDES pada Kepala BPMD seProvinsi Sulawesi Selatan 38. Bimtek Pengendalian PBJ melalui Pelaksanaan Probity Audit 39. Pendampingan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa APBN-P Tahun Anggaran 2015 pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Awerange Kabupaten Barru 40. Reviu atas Dokumen Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Siwa Tahun Anggaran 2015 41. Reviu Dokumen Perencanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bajoe Tahap II Kab Bone APBN-P T.A 2015 42. Reviu atas Dokumen Pengadaan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Drainase (Tahap I) pada Politeknik Ilmu Pelayaran Tahun Anggaran 2015 43. Pendampingan Dana Siap Pakai (DSP) Penanganan Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Soppeng Tahun 2015 44. Pendampingan Dana Siap Pakai (DSP) Penganan Darurat Bencana Alam Puting Beliung di Kabupaten Wajo Tahun 2015 45. Pendampingan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015 pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep 46. Reviu atas Proses Penyusunan Laporan Laporan Humas Triwulan III Tahun 2015

28 September

Pemkot Palopo

1 Juli 2015

Pemkab Barru

1 Juli 2015

Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Siwa

2 Juli 2015

Pemkab Bone

7 Juli 2015

Politeknik Ilmu Pelayaran

13 Agustus 2015

Pemkab Soppeng

1 Juli 2015

Pemkab Wajo

1 Juli 2015

Politeknik Pertanian Negeri Pangkep

7 Juli 2015

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI 34


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Keuangan pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI Semester I Tahun Anggaran 2015 - Pemberian 01. Pemberian Keterangan Ahli keterangan ahli di Hadapan Penyidik Kepolisian Resort Sinjai atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kapitasi JKN Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2014 02. Pemberian keterangan Ahli sehubungan dgn Dugaan Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Program Block Grant Pemb. Unit Sekolah Baru (USB) SMP 9 Bangkala Barat Kab Jeneponto T.A 2011 dan 2012 03. Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Luwu TA 2011 04. Pemberian Keterangan Ahli dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa Berbasis Komputer Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan TA 2010 05. Pemberian keterangan ahli dalam sidang pengadilan tipikor atas perkara penyalahgunaan Alokasi Dana Desa T.A 2010 s.d T.A 2012 dan tunjangan penghasilan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (TPABPD) T.A 2012 pada Laporan Humas Triwulan III Tahun 2015

14 September 2015

Laporan Kirim

6 Juli 2015

Dalam Proses

6 Juli 2015

Laporan Kirim

24 Juli 2015

Laporan Kirim

8 Juli 2015

Dalam Proses

35



- Ekspose kasus

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu 06. PKA atas Dugaan TPK Pengadaan Meubeler pada Keg.Pengadaan Sapras Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun (DAK) pada Dikpora Kab. Pinrang T.A 2012 sesuai LAPKKN-104/PW.21/5/2015 tgl 17 Maret 2015 07. Pemberian Keterangan Ahli di Bidang Akuntansi dan Auditing dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2010 dan 2013 dengan terdakwa dr. H. Muh. Suyuti Asbudi, M.Kes 08. Pemberian keterangan ahli sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk Pembangunan/ Rehabilitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Kepulauan Selayar 09. Pemberian Keterangan Ahli terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana BPJS Tahun 2014 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barru 01. Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyelewengan Anggaran Pengelolaan Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel TA 2012-2014 02. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan (Pengecoran Rabbat Beton) di BTN Sekkang Mas


27 Juli 2015

Laporan Kirim

13 Agustus 2015

Laporan Kirim

12 Agustus 2015

Laporan Kirim

20 Agustus 2015

Dalam Proses

8 September 2015

Kejaksaan Negeri Makassar

6 Juli 2015

Kejaksaan Negeri Pinrang

36


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Kabupaten Pinrang TA 2011 03. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Stimulan Perumahan Swasaya (BSPS) pada Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa TA 2013 04. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lift pada Gedung Keuangan Negara Makassar Tahun Anggaran 2013 05. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Proyek Pengembangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Kedelai Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Tahun 2013 06. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan pada Dana Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Tanasitolo Kabupaten Wajo Tahun 2014 07. Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Sawerigading Kota Palopo TA 2013 08. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penambahan Dana untuk Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota perioe 2013 -2018 putaran ke-2 Tahun 2013 09. Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Perintisan Ruas Jalan Talaga Bamba pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2014 10. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa Kabupaten Laporan Humas Triwulan III Tahun 2015

6 Juli 2015

Kejaksaan Negeri Sungguminasa

27 Juli 2015

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

30 Juli 2015

Kejaksaan Negeri Sengkang

30 Juli 2015

Kejaksaan Negeri Sengkang

24 Agustus 2015

Kejaksaan Negeri Palopo

24 Agustus 2015

Kejaksaan Negeri Palopo

3 September 2015

Kejaksaan Negeri Enrekang

8 September 2015

Kejaksaan Negeri Belopa

37


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Luwu TA 2012 dan 2013 11. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan dan Kamar Bersalin APBN TA 2014 pada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare 12. Dugaan Penyalahgunaan Dana PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) Anggaran APBD Kab. Gowa 2011-2012 di Gapoktan Hijau Lestari Desa Mandalle Kec. Bajung Barat Kab. Gowa 13. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana ADD Desa Parangloe Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa TA 2010 s.d. 2014 14. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana BPJS Tahun 2014 pada RSUD Lanto Dg. Pasewang 15. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program BSPS TA 2013 Desa Tanah Towa 16. Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Raskin Di Desa Bontomanai Ker. Marbo Kabupaten Takalar TA 2014 17. Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Perumahan Komunitas Adat Terpencil pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014 di Desa Marante Kecamatan Seko Kabupten Luwu Utara 18. Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah) oleh Dinas Kesehatan Kota Laporan Humas Triwulan III Tahun 2015

14 September 2015

Kejaksaan Negeri Parepare

7 Juli 2015

Kepolisian Resort Gowa

7 Juli 2015

Kepolisian Resort Gowa

12 Agustus 2015

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

12 Agustus 2015

Kepolisian Resort Bulukumba

3 Agustus 2015

Kepolisian Resort Takalar

18 Agustus 2015

Kepolisian Resort Luwu Utara

24 Agustus 2015

Kepolisian Resort Pelabuhan Makassar

38


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN MakassarTahun 2014 19. Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penggunaan dana BLUD di RSUD Haji Makassar TA 2014 20. Perkara dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Hangar Balai Kalibrasi, Apron dan Taxiway Tahun Anggaran 2014 21. Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Dana pada KPU Kabupaten Luwu Timur TA 2014 22. Dugan Tipikor Pengadaan Kain Linmas Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pankajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2014 23. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan BLM-PUAP dan Penguatan LDPM Gapoktan Ganra Desa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2010 24. Dugaan Perkara Tindak Korupsi Penyalahgunaan dalam Pengelolaan APBDES Desa Watangpanua Tahun 2013/2014 c. Wawancara d. Penerbitan majalah/tabl Majalah “Paraikatte” oid/buletin internal e. Liputan Televisi -

25 Agustus 2015

Kepolisian Resort Kota Besar Makassar

25 Agustus 2015

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

25 Agustus 2015

Kepolisian Resort Luwu Timur

9 September 2015

Kepolisian Resort Pangkep

15 September 2015

Kepolisian Resort Soppeng

22 September 2015

Kepolisian Resort Luwu Timur

-

-

Triwulan III 2015

-

-

-

3. Pengelolaan Website BPKP No. 1

Hari/Tanggal Publish

Kegiatan Updating Content

9 Juli 2015


Materi Upload Kejar WTP, Parepare Gandeng BPKP

Keterangan Berita

39


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN 10 Juli 2015 2

Updating Content

3

Updating Content

4

Updating Content

5

Updating Content

6

Updating Content

7

Updating Content

8

Updating Content

9

Updating Content

10

Updating Content

11

Updating Content

12

Updating Content

Kaper BPKP Sulawesi Selatan Menghadiri Puncak Acara Hari Jadi Kota Palopo ke-13 Koordinasi dan Sinergi Peningkatan Pengelolaan Aset Yang Lebih Tertib Gubernur Sulawesi Selatan berterima kasih pada BPKP

5 Agustus 2015

5 Agustus 2015 8 Agustus 2015

Pegawai DPKD se-Sulsel ikuti Diklat Simda berbasis Akrual PENANGGULANGAN BENCANA “TANPA BENCANA” Empat Pilar Kebangsaan Bergema di BPKP Sulsel

12 Agustus 2015 18 Agustus 2015 20 Agustus 2015 25 Agustus 2015 1 September 2015 7 September 2015 11 September 2015

Penerapan Akrual Basis di Pemerintah Jeneponto Rapat GNP SDA, Upaya atasi persoalan Pengelolaan SDA Hindari Distrust, APIP Wajib Tingkatkan Kapabilitas Membumikan SPIP di Kabupaten Sinjai. Penyusunan Laporan Keuangan Pemda Berbasis Akrual

Berita

Berita Berita Berita Berita Berita Berita Berita Berita Berita Berita

Dalam rangka meningkatkan citra BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan kegiatan pengelolaan website. Kegiatan yang dilaksanakan pada periode Triwulan III Tahun 2015 terdiri dari upload content 12 kali kegiatan. Saat ini kegiatan pengelolaan website masih terus berlangsung untuk mendapatkan bentuk ideal tampilan sebuah website yang informatif, akomodatif, dinamis, dan bermutu. Update terhadap content website akan selalu dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan informasi yang terjadi sehingga selalu up to date (terkini). 4. Peliputan Kegiatan Kantor Kegiatan peliputan yang dilaksanakan Sekretariat Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam Triwulan III Tahun 2015 meliputi peliputan terhadap kegiatan yang perlu didokumentasikan dan/atau memiliki nilai berita telah dilakukan sebanyak 29 kali. Kegiatan yang berhasil diliput yakni sebagai berikut:

No.

Hari/Tanggal Peliputan

Bidang

1

Kamis, 2 Juli 2015

Perwakilan

2 3

Senin, 6 Juli 2015 Rabu, 29 Juli 2015

Perwakilan Perwakilan


Kegiatan Judul Kegiatan Kepala Perwakilan Menghadiri HUT Kota Palopo Buka Puasa Bersama KCAY Halal Bihalal Perwakilan BPKP

Keterangan

40


4

Minggu, 2 Agustus 2015

Perwakilan

5

Senin, 3 Agustus 2015

Perwakilan

6

Selasa, 4 Agustus 2015

Perwakilan

7 8

Rabu, 5 Agustus 2015 Kamis, 6 Agustus 2015

Perwakilan Perwakilan

9

Sabtu, 8 Agustus 2015

Perwakilan

10


Perwakilan

11

Rabu, 12 Agustus 2015

Perwakilan

12

Jumat, 14 Agustus 2015

Perwakilan

13


Perwakilan

14

Selasa, 18 Agustus 2015

Perwakilan

15

Kamis, 20 Agustus 2015

Perwakilan

16


Perwakilan

17

Selasa, 25 Agsutus 2015

Perwakilan

18

Rabu, 26 Agustus 2015

Perwakilan

19

Selasa, 01 September 2015

Perwakilan

20

Jumat, 4 September 2015

Perwakilan

21 22 23 24 25

Kamis, 10 September 2015 Jumat, 11 September 2015 Jumat, 11 September 2015 Jumat, 18 September 2015 Senin, 21 September 2015

Perwakilan Perwakilan Perwakilan Perwakilan Perwakilan



Provinsi Sulawesi Selatan Briefing dengan Deputi Investigasi Kepala BPKP, Ardan Adi Perdana Transit di Makassar

Rapat Koordinasi Dengan Kepala BPKP Acara Pelantikan Tim TPTGR Pelaksanaan Ujian JFA Reuni Mantan Peserta Diklat PM I Angkatan 33 Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Aplikasi SIMDA berbasis Akrual Rakorwas BNPB dan BPBD se Indonesia Timur Penutupan Diklat Aplikasi SIMDA Berbasis Akrual Upacara HUT RI ke-70 Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Jeneponto Ujian Psikotest Monitoring dan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia Sektor Kelautan Monitoring dan Evaluasi GNP SDA Sektor Kehutanan dan Perkebunan Pembukaan Diklat Peningkatan Kapabilitas APIP bagi Inspektorat se-Indonesia Timur Penutupan Diklat Peningkatan Kapabilitas APIP bagi Inspektorat se Sulawesi, Maluka dan Papua Wisuda Pertama Mahasiswa Program Star Unhas Penutupan Diklat Penyusunan LKPD lingkup Inspektorat Bimbingan Teknis Penyusunan Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Ujian Penyaringan Programmer dan Security Paparan Proyek Kepala Bagian Tata Usaha Gandamana 41


Senin, 21 September 2015 Jumat, 25 September 2015 Selasa, 29 September 2015 Rabu, 30 September 2015

26 27 28 29

Perwakilan Perwakilan Perwakilan Perwakilan


Rantjalobo Mengunjungi Pak Ismail di RS Wahidin Perpisahan Pak Basri dan Ibu Irdanalya Iskandar Gelar Pengawasan Pemerintah kabupaten Pinrang Rakoorwas Pemerintah Kabupaten Enrekang

5. Pembinaan Kehumasan Selama Triwulan III Tahun 2015, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan pembinaan kehumasan dalam bentuk rapat staf, rapat Satgas Kehumasan dan mengikuti Forum Kehumasan. 6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Masyarakat Guna membangun citra institusi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam Triwulan III Tahun 2015 senantiasa menjalin hubungan baik dengan media massa sebagai salah satu mitra kerjanya. Bentuk hubungan dengan media massa: a.

Hubungan dengan instansi pers 1) Menghubungi kantor redaksi media massa lokal serta apresiasi atas berita terkait BPKP yang dimuat di media cetak tersebut. 2) Mengadakan kontak dengan pemimpin redaksi surat kabar secara aktif. 3) Menunjuk contact person yang dapat dihubungi oleh media massa dan meminta media massa menunjuk contact person (wartawan/redaktur/reporter) yang menjadi penghubung antara Sekretaris Humas BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan media massa yang diwakilinya. 4) Mengajukan permintaan peliputan kegiatan kantor.

b. Hubungan dengan wartawan 1) Menjalin hubungan dengan wartawan dari media massa yang berpengaruh melalui komunikasi aktif. 2) Membuat contact person dengan wartawan. 3) Menerima wartawan sehubungan dengan pemberitaan yang akan ditulisnya dan tidak melakukan diskriminasi terhadap wartawan. 4) Memfasilitasi, mengundang wartawan dalam klarifikasi berita. Laporan Humas Triwulan III Tahun 2015

42



5) Memberikan press release sehubungan dengan suatu kegiatan yang perlu diberitakan. 6) Menjadi fasilitator/mediator/penghubung antara wartawan dan pejabat yang akan ditemui. 7) Mendampingi pejabat saat diwawancarai wartawan media cetak maupun elektronik.

7. Anggaran dan Realisasi Keuangan Kegiatan Kehumasan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tidak terdapat anggaran khusus dalam DIPA yang diperuntukkan untuk pengelolaan kehumasan. 8. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas (Kejadian dan Bentuknya) Menyampaikan laporan triwulanan dengan akurat dan tepat

waktu serta

meningkatkan koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas terus dilakukan untuk lebih mengefektifkan pengelola kegiatan di perwakilan. Koordinasi umumnya dilaksanakan dalam bentuk pengeditan dan pengiriman berita yang akan di-upload di content BPKP pusat.


43

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN


1. Kepala Perwakilan Menghadiri HUT Kota Palopo ( Kamis, 2 Juli 2015)

2. Buka Puasa Bersama KCAY ( Senin, 6 Juli 2015)

3. Halal Bihalal Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan ( Rabu, 29 Juli 2015)

44



4. Briefing dengan Deputi Investigasi ( Minggu, 2 Agustus 2015)

5. Kepala BPKP, Ardan Adi Perdana Transit di Makassar ( Senin, 3 Agustus 2015)

6. Rapat Koordinasi Dengan Kepala BPKP (Selasa, 4 Agustus 2015)

45



7. Acara Pelantikan Tim TPTGR (Rabu, 5 Agustus 2015)

8. Pelaksanaan Ujian JFA (Kamis, 6 Agustus 2015)

9. Reuni Mantan Peserta Diklat PM I Angkatan 33 ( Sabtu, 8 Agustus 2015)

46



10. Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Aplikasi SIMDA berbasis Akrual (Senin, 10 Agustus 2015)

11. Rakorwas BNPB dan BPBD se Indonesia Timur (Rabu, 12 Agustus 2015)

12. Penutupan Diklat Aplikasi SIMDA Berbasis Akrual (Jumat, 14 Agustus 2015)

47



13. Upacara HUT RI ke-70 (Senin, 17 Agustus 2015)

14. Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan (Selasa, 18 Agustus 2015)

15. Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Jeneponto ( Kamis, 20 Agustus 2015)

48



16. Ujian Psikotest (Senin, 24 Agustus 2015)

17. Monitoring dan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia Sektor Kelautan (Selasa, 25 Agsutus 2015)

18. Monitoring dan Evaluasi GNP SDA Sektor Kehutanan dan Perkebunan (Rabu, 26 Agustus 2015)

49



19. Pembukaan Diklat Peningkatan Kapabilitas APIP bagi Inspektorat se-Indonesia Timur (Selasa, 01 September 2015)

20. Penutupan Diklat Peningkatan Kapabilitas APIP bagi Inspektorat se Sulawesi, Maluka dan Papua (Jumat, 4 September 2015)

21. Wisuda Pertama Mahasiswa Program Star Unhas (Kamis, 10 September 2015)

50



22. Penutupan Diklat Penyusunan LKPD lingkup Inspektorat (Jumat, 11 September 2015)

23. Bimbingan Teknis Penyusunan Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Jumat, 11 September 2015)

24. Ujian Penyaringan Programmer dan Security (Jumat, 18 September 2015)

51



25. Paparan Proyek Kepala Bagian Tata Usaha Gandamana Rantjalobo (Senin 21 September 2015)

26. Mengunjungi Pak Ismail di RS Wahidin (Senin, 21 September 2015)

27. Perpisahan Pak Basri dan Ibu Irdanalya Iskandar (Jumat, 25 September 2015)

52



28. Gelar Pengawasan Pemerintah kabupaten Pinrang ( Selasa, 29 September 2015)

29. Rakorwas Pemkab. Enrekang ( Rabu, 30 September 2015)

53

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN LAPORAN KEHUMASAN TRIWULAN III TAHUN 2015

Recommend Documents