BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Provinsi Kalimatan Tengah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2015 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2015.

A. CAPAIAN KINERJA Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksananaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015. Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Meningkatnya akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET REALISASI % CAPAIAN

1. Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP

80%

100%

125%

2. Opini BPK terhadap LKPD

WDP

WTP

125%

3. Persentase dokumen program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu

80%

100%

125%

1. Persentase SKPD yang telah menerapkan SAKIP

100%

100%

100%

2. Persentase SKPD yang nilai SAKIP kategori Baik - Katagori AA = 0 - Katagori B = 10 - Katagori CC = 21 - Katagori C = 3 Katagori D = 0

65%

40%

60%

LAPKIN Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

14

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya pengawasan yang profesional

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1.

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang ditindaklanjuti

TARGET REALISASI % CAPAIAN 90%

90%

100%

2.

Persentase penyalahgunaan APBD

0%

0,03%

99%

3.

Persentase sisa kerugian Negara/Daerah

40%

58,58%

67,8%

Dari capaian target tersebut diatas, beberapa cara mengukur pencapaian target yang dapat dijelaskan sehingga tercapainya indikator utama adalah : 1. Mengukur laporan keuangan SKPD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dilakukan pada saat reviu laporan keuangan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Mengukur laporan keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintah dan Kepatuhan terhadap peraturan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 3. Mengukur kinerja realisasi pencapaian program dan kegiatan serta penyerapan anggaran. 4. Mengukur akuntabilitas kinerja SKPD. 5. Mengukur kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD. 6. Mengukur tingkat ketaatan dan respon entitas/obyek pemeriksaan terhadap hasil temuan dan saran/rekomendasi temuan yang akan ditindaklanjuti. 7. Mengukur tingkat kepatuhan aparat pemerintah daerah dalam mengelola dana yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015. 8. Mengukur

tingkat

kepatuhan

entitas/obyek

pemeriksaan

untuk

menyelesaikan temuan yang berindikasi kerugian negara/daerah. Penjelasan capaian kinerja untuk masing-masing sasaran dapat dilihat lebih terinci lagi pada matriks pengukuran kinerja sebagai berikut:


15

B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya

kualitas

Pengelolaan

Keuangan

di

Lingkungan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Sasaran strategis pertama ini terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja berikut di bawah ini, yaitu : 1. Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP No 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP

REALISASI 2013

2014

100%

100%

TAHUN 2015 TARGET REALISASI CAPAIAN (%) 80%

100%

125%

Salah satu bentuk akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengelolaan anggaran (dana) adalah penyusunan laporan keuangan SKPD. Laporan keuangan SKPD ini merupakan dasar bagi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini akan dilakukan pengujian terbatas pada laporan keuangan SKPD oleh Inspektorat. o Tahun 2013 Reviu Laporan keuangan SKPD dilaksanakan terhadap 35 SKPD dari 35 total SKPD Provinsi (100%) o Tahun 2014 Reviu Laporan keuangan SKPD dilaksanakan terhadap 35 SKPD dari 35 total SKPD Provinsi (100%) o Tahun 2015 Reviu Laporan keuangan SKPD dilaksanakan terhadap 35 SKPD dari 35 total SKPD Provinsi (100%) 2. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) No

2

INDIKATOR KINERJA UTAMA Opini LKPD

BPK

terhadap

REALISASI 2013

2014

WDP

Disclaimer


TAHUN 2015 TARGET REALISASI CAPAIAN (%) WDP

WTP

125%

16

o Tahun 2013 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012 adalah WDP dari target WDP. (100 %) o Tahun 2014 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013 adalah Disclaimer dari target WTP. (0 %) o Tahun 2015 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 adalah WTP dari target WDP. (125 %) o Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 belum diketahui karena belum direviu oleh BPK. Target yang diupayakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ini sebagai komitmen untuk memperbaiki kualitas opini BPK atas Laporan Keuangan

Pemerintah

Provinsi

Kalimantan

Tengah

dari

tahun

sebelumnya (Disclaimer). Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 oleh BPK Nomor: 372.b/S/XIX.PAL/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Peningkatan kualitas opini tersebut merupakan hasil kerja keras dari seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan diharapkan dapat memacu kinerja Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah lebih baik lagi.

3. Persentase

dokumen program dan anggaran yang diselesaikan tepat

waktu No

3

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase dokumen program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu

REALISASI 2013

2014

100%

80%


100%

125%

Dokumen program dan anggaran tahunan SKPD berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen administrasi yang wajib dibuat oleh semua satuan kerja sebagai dasar pelaksanaan semua kegiatan yang direncanakan. Dokumen itu juga merupakan alat untuk LAPKIN Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

17

melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan serta alat untuk melakukan pengukuran sukses atau tidaknya kegiatan yang telah dilaksanakan. Karena merupakan dokumen wajib yang harus dibuat oleh semua SKPD, maka berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut : - Tahun 2013 ditetapkan tanggal 13 Desember 2012 (tepat waktu) - Tahun 2014 ditetapkan tanggal 02 Januari 2014 (tidak tepat waktu) - Tahun 2015 ditetapkan tanggal 17 Desember 2014 (tepat waktu) Dari

evaluasi

tersebut

diatas,

tahun

2015

semua

SKPD

telah

menyelesaikan dokumen program dan anggaran tepat waktu.

Sasaran Strategis 2 :


Meningkatnya akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Sasaran strategis kedua ini terdiri dari 2 indikator kinerja berikut di bawah ini, yaitu: 1. Persentase SKPD yang telah menerapkan SAKIP No 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase SKPD yang telah menerapkan SAKIP

REALISASI 2013

2014

97,06% 34 SKPD

94,12% 32 SKPD


100% 35 SKPD

100%

Akuntabilitas kinerja yang sejauh ini masih dianggap sebagai pemenuhan pelaporan saja harus secara perlahan-lahan diubah menjadi suatu kebutuhan dimana sebuah laporan yang telah disusun dapat menjawab seluruh pertanyaan dari stakeholder baik dari perspektif keuangan maupun kinerja. Salah satu peran utama Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yakni melakukan fungsi consulting (sesuai PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP) bagi seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang ditargetkan.


18

Kegiatan Evaluasi LAKIP SKPD mulai

dilaksanakan oleh Inspektorat

Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2013 o Tahun 2013 Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah melakukan evaluasi LAKIP Tahun 2012 terhadap 33 SKPD dari 34 total SKPD Provinsi (97,06%)

1

Dinas Pertanian & Peternakan

LAKIP TAHUN 2012 Nilai Angka Kategori 59,63 CC

2

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil & Menengah

55,34

CC

3

Dinas Sosial

32,58

C

4

RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya

64,59

CC

5

Dinas Pendapatan Daerah

55,99

CC

6

Inspektorat

64,96

CC

7

Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

34,07

C

8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

47,26

C

9

Dinas Pekerjaan Umum

50,18

CC

10

Dinas Kelautan & Perikanan

57,9

CC

11

Badan Ketahanan Pangan & Koordinasi Penyuluhan

43,02

C

12

Badan Lingkungan Hidup

52,81

CC

13

Dinas Perindustrian & Perdagangan

55,59

CC

14

Dinas Pendidikan

26,12

D

15

Sekretariat DPRD

42,11

C

16

Dinas Kehutanan

47,58

C

17

Badan Kepegawaian Daerah

59,77

CC

18

Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak & KB

54,59

CC

19

Dinas Kesehatan

62,96

CC

20

Badan Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi

24,13

D

21

Dinas Pertambangan & Energi

35,66

C

22

Satuan Polisi Pamong Praja

55,86

C

23

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

52,37

CC

24

Dinas Perkebunan

67,53

B

25

Dinas Pemuda & Olah Raga

48,86

C

26

Badan Kesatuan Bangsa & Politik

47,49

C

27

Dinas Kebudayaan & Pariwisata

55,73

CC

28

Badan Penanaman Modal & Perijinan

34,55

C

No

SKPD


19

1 29

2 Kantor Perwakilan / Biro Penghubung Pemprov di Jakarta

3 32,74

4 C

30

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

34,17

C

31

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

10,2

D

32

Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa

51,27

CC

33

Sekretariat KORPRI Kalimantan Tengah

22,78

D

o Tahun 2014 Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah melakukan evaluasi LAKIP Tahun 2013 terhadap 32 SKPD dari 34 total SKPD Provinsi (94,12%)

1 1

Dinas Pertanian & Perternakan

LAKIP TAHUN 2013 Nilai Angka Kategori 3 4 62,29 CC

2


56,96

CC

3

Dinas Sosial

52,92

CC

4


56,29

CC

5


60,17

CC

6

Inspektorat

50,96

CC

7


55,74

CC

8


51,28

CC

9


50,06

CC

10


62,63

CC

11


57,95

CC

12


47,17

C

13


44,36

C

14

Dinas Pendidikan

50,7

CC

15

Sekretariat DPRD

37,52

C

16

Dinas Kehutanan

51,99

CC

17


52,1

CC

18


39,26

C

19

Dinas Kesehatan

51,54

CC

20


50,78

CC

21


44,21

C

22

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

46,95

C

23


46,21

C

No

SKPD 2


20

1 24

2 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

3 46,63

4 C

25

Dinas Perkebunan

43,41

C

26


51,09

CC

27


40,67

C

28


44,95

C

29


51,53

CC

30


43,64

C

31


24,06

D

32


24,88

D

33

Kantor Perwakilan / Biro Penghubung Pemprov di Jakarta

-

-

34


-

-

o Tahun 2015 Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah melakukan evaluasi LAKIP Tahun 2014 terhadap terhadap 35 SKPD dari 35 total SKPD Provinsi (100%) No

2014 Nilai

SKPD

1

Dinas Pertanian & Perternakan

Angka 64,39

2


63,00

CC

3

Dinas Sosial

62,88

CC

4


61,61

CC

5


60,00

CC

6

Inspektorat

59,23

CC

7


58,62

CC

8


57,46

CC

9


56,96

CC

10


56,72

CC

11


56,71

CC

12


56,51

CC

13


55,82

CC

14

Dinas Pendidikan

54,94

CC

15

Sekretariat DPRD

54,84

CC

16

Dinas Kehutanan

54,40

CC


Kategori CC

21


3 53,66

4 CC

18


51,73

CC

19

Dinas Kesehatan

51,24

CC

20


51,11

CC

21


49,64

C

22

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

49,64

C

23


48,15

C

24

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

47,65

C

25

Badan Pendidikan dan Pelatihan

47,49

C

26

Dinas Perkebunan

44,60

C

27


43,94

C

28


40,70

C

29


39,07

C

30


38,84

C

31

Kantor Perwakilan / Biro Penghubung Pemprov di Jakarta

38,15

C

32


34,43

C

33


30,48

C

34


28,70

D

35


22,43

D

1 17

2

Dari hasil Evaluasi LAKIP SKPD yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 sebanyak 35 SKPD dari 35 SKPD Provinsi Kalimantan Tengah, hal ini menunjukkan bahwa semua SKPD Provinsi Kalimantan Tengah telah menerapkan SAKIP akan tetapi dari segi pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) belum ada yang mendapatkan nilai “B” hal ini disebabkan Laporan akuntabilitas kinerja masih dianggap sebagai pemenuhan pelaporan saja karena masih banyak kekurangan terutama dari segi pencatatan dan pelaporan dokumen pencapaian target untuk IKU, sehingga pengukuran IKU belum dapat dilakukan secara akurat.


22

2. Persentase SKPD yang nilai SAKIP kategori Baik REALISASI

TAHUN 2015

No


2013

2014

2

Persentase SKPD yang nilai SAKIP kategori Baik

1 SKPD (80%)

0 SKPD (80%)

TARGET REALISASI CAPAIAN (%) 65%

0 SKPD (45%)

0%

Persentase SKPD yang mendapat nilai SAKIP katagori Baik menurut hasil Evaluasi LAKIP SKPD yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sampai tahun 2015 sebagai berikut: KATEGORI Kategori B nilai >65 - 75 Kategori CC nilai >50 - 65 Kategori C nilai >30 - 50 Kategori D nilai 0 - 30 Jumlah SKPD

TARGET B = 10 CC = 21 C =3 D =0

2013

2014

2015

1 SKPD 17 SKPD 12 SKPD 4 SKPD 34 SKPD



CAPAIAN 40%

Kesimpulan dari evaluasi LAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 yaitu tidak ada SKPD yang mendapat nilai baik dari target 60% SKPD yang memperoleh nilai SAKIP “Baik” dari 10 SKPD

dan dianggap hanya terealisasi 40%, sehingga

capaian untuk indikator kinerja ini hanya mencapai 60%. Hal ini disebabkan IKU masih tidak konsisten dan belum dapat diukur, karena masih berorientasi pada output bukan pada outcome (hasil akhir). Hambatan/Masalah : − Hasil evaluasi Laporan Kinerja SKPD belum sepenuhnya digunakan sebagai pertimbangan atau feedback dalam pembuatan Laporan di tahun berikutnya; − Masih terdapat aparatur yang belum memahami akan pentingnya penyusunan pelaporan kinerja sehingga dalam memproses/menginput data tidak sesuai aturan yang berlaku.


23



Meningkatnya pengawasan yang professional Sasaran strategis 3 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RENSTRA 2011-2015 yaitu ”Mewujudkan fungsi

pengawasan

intern

yang

independen,

profesional

dan

berintegritas dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan

di lingkungan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah” Untuk mengukur sasaran ketiga ini terdiri dari 3 indikator kinerja berikut di bawah ini, yaitu

1. Persentase

rekomendasi

hasil

pemeriksaan

Inspektorat

Provinsi

Kalimantan Tengah yang ditindaklanjuti No 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang ditindaklanjuti

REALISASI 2013

2014

87%

91%


90%

100%

Penjelasan: Dari hasil kegiatan Rapat koordinasi tindak lanjut yang dilakukan setiap tahun oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yaitu: - Tingkat penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan tengah tahun 2013 adalah 9.309 rekomendasi dari 10.698 rekomendasi atau 87% telah ditindaklanjuti. - Tingkat penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan tengah tahun 2014 adalah 9.460 rekomendasi dari 10.399 rekomendasi atau 91% telah ditindaklanjuti - Tingkat penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan tengah tahun 2015 adalah 9.407 rekomendasi dari 10.398 rekomendasi atau 90% telah ditindaklanjuti.


24

Hal ini menunjukan tren positif dan kesungguhan dari objek yang diperiksa yaitu SKPD baik itu ditingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun ditingkat pemerintah kabupaten/kota. Juga peran Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka melakukan upayaupaya penagihan penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan tersebut. Peran ini dalam bentuk surat tagihan penyelesaian tindaklanjut kepada objek terperiksa bersangkutan, melakukan upaya jemput bola dengan mendatangi langsung objek terperiksa, melakukan rapat koordinasi tindak lanjut secara rutin per triwulan, dan menuntut komitmen dari kepala SKPD terperiksa pada saat akhir pemeriksaan. Karena hasil pengawasan menjadi tidak ada manfaatnya apabila hasil pengawasan tersebut tidak ditindaklanjuti, harapan pada tahun mendatang penyelesaian

tindak

lanjut hasil pemeriksaan dapat ditingkatkan. 2. Persentase penyalahgunaan APBD Provinsi No

2

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase penyalahgunaan Provinsi

REALISASI

TAHUN 2015

2013

2014

0,04%

0,05%

TARGET REALISASI CAPAIAN (%) 0%

0,03%

99%

APBD

Penjelasan: Dari hasil kegiatan Rapat koordinasi tindak lanjut dan kegiatan Inventarisasi temuan pengawasan yang dilakukan setiap tahun oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah diperoleh data sebagai berikut: - Tingkat penyalahgunaan/kerugian negara selama tahun 2013 adalah Rp1.377.012.346,97 dan telah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp1.287.055.925,00 (93%) Dibanding belanja APBD provinsi tahun 2013 Rp3.236.743.389.435,44 maka tingkat penyalahgunaan selama tahun 2013 sebesar 0,04% - Tingkat

penyalahgunaan/kerugian

negara

tahun

2014

adalah

Rp1.756.705.186,00 dan telah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp1.293.908.224,00 (74%)


25

Dibanding belanja APBD provinsi tahun 2014 Rp3.453.343.953.374,02 maka tingkat penyalahgunaan selama tahun 2014 sebesar 0,05% - Tingkat penyalahgunaan/kerugian negara tahun 2015 sementara adalah Rp1.703.561.609,00 dan telah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp705.544.587,61 (41%) Dibanding belanja APBD provinsi tahun 2015 Rp3.543.288.447.305,51 maka tingkat penyalahgunaan selama tahun 2015 sebesar 0,03% Penyalahgunaan disini merupakan hasil temuan yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat provinsi Kalimantan Tengah terhadap pengelolaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun Anggaran 2015. Temuan-temuan ini adalah temuan yang bernilai uang berupa penyimpangan terhadap pedoman pelaksanaan anggaran dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah. Dari target Tahun 2015 berupa 0% atau tidak adanya bentuk penyalahgunaan anggaran APBD, berdasarkan hasil

temuan

pemeriksaan

yang

dilakukan

masih

terdapat

penyalahgunaan anggaran. Hal ini disebabkan kurangnya komitmen dari para pengelola keuangan, sehingga masih terdapatnya penyimpangan. Bilamana

ditemukan

adanya

penyalahgunaan

maka

upaya

yang

dilakukan adalah untuk mengembalikan besaran dana yang telah disalahgunakan atau bila masih dalam masa kontrak disarankan untuk memperbaikinya (adendum). Pada saat dilakukan pemeriksaan atau kegiatan pendukung lainnya, pendekatan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah adalah melakukan pembinaan, sosialisasi, pendampingan atau hal-hal lain yang bersifat pencegahan.

3. Persentase sisa kerugian Negara/ Daerah No

2

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase sisa kerugian Negara/ Daerah

REALISASI 2013

2014

7%

26%



58,58%

67,8%

26

Penjelasan: - Tingkat


negara

tahun

2013

adalah

Rp1.377.012.346,97 telah disetor ke Kas Daerah Rp1.287.055.925,00 sisa Rp89.956.422,00 (7%). - Tingkat


negara

tahun

2014

adalah

Rp1.756.705.186,00 telah disetor ke Kas Daerah Rp1.293.908.224,00 sisa Rp462.796.962,00 (26%). - Tingkat penyalahgunaan/kerugian negara tahun 2015 sementara adalah

Rp1.703.561.609,00

telah

disetor

ke

Kas

Daerah

Rp705.544.587,61 sisa Rp998.017.021,39 (58,58%). Tingkat penyelesaian tunggakan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang berupa kerugian negara/daerah untuk tahun 2015 masih ada bersisa sebesar 58,58%, dari target yang ditetapkan sebesar 40% ini berarti tingkat capaian kinerja terhadap penyelesaian penyalahgunaan/kerugian negara hanya mencapai 67,8%. Keberhasilan capaian sasaran utama yang telah ditetapkan pada tahun 2014 sebagaimana yang tertuang dalam penetapan kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Meningkatnya akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah


TARGET REALISASI % CAPAIAN

1. Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP

80%

100%

125%

2. Opini BPK terhadap LKPD

WDP

WTP

125%

3. Persentase dokumen program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu

80%

100%

125%

3. Persentase SKPD yang telah menerapkan SAKIP

100%

100%

100%

4. Persentase SKPD yang nilai SAKIP kategori Baik - Katagori AA = 0 - Katagori B = 10 - Katagori CC = 21 - Katagori C = 3 Katagori D = 0

65%

40%

60%


27

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya pengawasan yang profesional

INDIKATOR KINERJA UTAMA 4.

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang ditindaklanjuti

TARGET REALISASI % CAPAIAN 90%

90%

100%

5.

Persentase penyalahgunaan APBD

0%

0,03%

99%

6.

Persentase sisa kerugian Negara/Daerah

40%

58,58%

67,8%

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini: - Adanya peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan tugas khususnya dalam hal penyusunan surat dokumen pelaporan daerah; - Komitmen Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah yang mendukung dan mensupotr terlaksananya program kerja pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015, seperti : 1) Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala : - Pemeriksaan DAK Kalteng Harati dan Kalteng Barigas ke 14 Kab/Kota - Pemeriksaan Reguler SKPD Provinsi semester I terhadap 35 SKPD - Evaluasi LAKIP Kabupaten (sebanyak 4 kabupaten) - Pemeriksaan Reguler Kabupaten (rencana 3 (tiga) kabupaten, realisasi 2 (dua) kabupaten) - Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (5 kasus) - Pemeriksaan

Reguler SKPD Provinsi semester II terhadap 35

SKPD 2) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 3) Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya 4) Inventarisasi temuan pengawasan 5) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 6) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 7) Reviu laporan keuangan 8) Evaluasi kinerja (LAKIP) SKPD lingkup Provinsi Kalimantan Tengah - Dukungan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam memberikan data laporan. LAPKIN Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

28

Hambatan/Masalah : - Hasil Reviu Laporan Keuangan SKPD belum sepenuhnya digunakan sebagai pertimbangan atau feedback dalam penyusunan laporan keuangan di tahun berikutnya; - Masih terdapat aparatur yang belum memahami akan pentingnya penyusunan pelaporan keuangan sehingga dalam memproses/menginput data terkadang masih lamban; - Hasil Evaluasi LAKIP tahun sebelumnya belum sepenuhnya digunakan sebagai pertimbangan atau feedback dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD di tahun berikutnya (tidak ada tindak lanjut dari saran dan rekomendasi dari Tim Evaluator); - BPK dalam mengaudit keuangan memerlukan waktu yang cukup lama hingga 4 (empat) bulan setelah tahun anggaran berakhir belum dapat ditentukan hasil opini laporan keuangan.


29

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2015 Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah didukung anggaran sebesar Rp16.878.130.711,00 tediri dari Belanja Tidak Langsung Rp7.643.380.711,00 dan Balanja Langsung sebesar Rp9.234.750.000,00.

Jumlah realisasi keuangan Tahun 2015

sebesar Rp15.999.570.203,00 atau sebesar 94,79% terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp7.413.508.903,00 (96,99) dan Balanja Langsung Rp8.586.061.300,00 (92,98%). Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014 jumlah realisasi anggaran tahun 2015 lebih tinggi dengan rincian sebagai berikut:

% Realisasi

1

Sisa Anggaran (Rp) Tahun 2013 15.027.075.178 12.530.849.909 2.496.225.269

2

Tahun 2014 14.971.236.816 13.513.795.493 1.457.441.323

90.27

3

Tahun 2015 16.878.130.711 15.999.570.203

94,79

No.

Tahun

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

878.560.508

83.39

Rinician realisasi anggaran Belanja Langsung tahun 2015 adalah sebagai berikut: No

PROGRAM

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengen-dalian pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

II III IV V

VI

VII

VIII


REALISASI KEUANGAN (Rp)

%

1.737.888.000,00

1.576.880.790,00

90,74

418.650.000,00

347.544.662,00

83,02

121.920.000,00

119.790.000,00

98,25

555.800.000,00

455.669.873,00

81,98

179.000.000,00

128.477.000,00

71,77

5.757.450.000,00

5.592.660.827,00

97,14

210.900.000,00

198.149.348,00

93,95

226.000.000,00

139.746.800,00

61,83

ANGGARAN

30

No IX

27.142.000,00

REALISASI KEUANGAN (Rp) 27.142.000,00

BELANJA LANGSUNG

9.234.750.000,00

8.586.061.300,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

7.643.380.711,00

7.413.508.903,00

16.878.130.711,00

15.999.570.203,00

PROGRAM Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah

TOTAL ALOKASI BELANJA

ANGGARAN

% 100

92,98 96,99 94,79

Pendanaan untuk seluruh kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah TA 2015 hanya bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah.


31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents