BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), fungsi perencanaan (Planning) yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis (renstra) yang mengacu pada RPJMD, RKPD maupun Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja
dan
Anggaran
(RKA),
Penetapan
Kinerja
hingga
pelaksanaan
pembangunan kesehatan itu sendiri sebagai fungsi actuating dan kemudian pertanggungJawaban
atas
pelaksanaan
pembangunan
sebagai
fungsi
controlling. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya.
Didalam
prosesnya
pengukuran
dilakukan
pada
aspek
kegiatan, program dan sasaran. Pada prinsipnya pengukuran dilakukan untuk melihat/mengevaluasi
sejauh
mana
kegiatan,
program,
dan
sasaran
dilaksanakan sesuai dengan arah yang diinginkan; dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Piranti pengukurannya berupa Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) untuk mengukur sasaran.
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013. Adapun membandingkan
pengukuran target
setiap
Kinerja Indokator
dilakukan Kinerja
dengan Sasaran
cara dengan
realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
30
peningkatan
Kinerja
dimasa
yang
akan
datang
(performance
improvement). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagai berikut : TABEL : 3.0.
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2013
Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran : a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut : Skor
Rentang Capaian
Kategori Capaian
4
Lebih dari 100 %
Sangat baik
3
75 % sampai 100 %
Baik
2
55 % sampai 75 %
Cukup
1
Kurang dari 55 %
Kurang
b. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut : Skor
Rentang Capaian
Kategori Capaian
1
Lebih dari 100 %
Kurang
2
75 % sampai 100 %
Cukup
3
55 % sampai 75 %
Baik
4
Kurang dari 55 %
Sangat Baik
Persentase dari hasil bagi antara capaian dengan target yang dimasukkan ke dalam skala penilaian tersebut menghasilkan besaran Skor Indikator.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
31
Penjumlahan beberapa besaran Skor Indikator dan dibagi dengan jumlah Indikator dalam satu Sasaran, menghasilkan besaran Skor Sasaran ; seterusnya penjumlahan beberapa besaran Skor Sasaran dan dibagi dengan jumlah Sasaran dalam satu Tujuan, menghasilkan besaran Skor Tujuan.
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2013 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2013 disajikan sebagai berikut :
B.1. TUJUAN 1: Terwujudnya Mutu Lingkungan yang Lebih Sehat, berkembangnya Sistem Kesehatan Lingkungan Kewilayahan, serta menggerakkan Pembangunan Berwawasan Kesehatan Tujuan : Terwujudnya Mutu Lingkungan yang Lebih Sehat ,dan berkembangnya Sistem Kesehatan Lingkungan Kewilayahan , serta menggerakkan Pembangunan Berwawasan Kesehatan dijabarkan ke dalam Sasaran yaitu : Meningkatnya akses terhadap Kualitas air bersih, Sanitasi Dasar , Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman, serta Kualitas Kesehatan Lingkungan Sasaran: Meningkatnya Akses terhadap Kualitas Air Bersih, serta Sanitasi Dasar, Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman, serta Kualitas
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
32
Kesehatan Lingkungan, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut : a. Persentase Akses Sanitasi dasar yang memenuhi standar b. Persentase Akses terhadap
kualitas Air Bersih yang memenuhi
standar
Tabel 3.1. TUJUAN 1 dan SASARAN 1.1. TUJUAN 1 Terwujudnya Mutu Lingkungan yang Lebih Sehat , berkembangnya Sistem Kesehatan Lingkungan Kewilayahan , serta menggerakkan Pembangunan Berwawasan Kesehatan
SASARAN 1.1. Meningkatnya Kualitas Air Bersih, serta Sanitasi Dasar, Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman, serta Kualitas Kesehatan Lingkungan
Indikator kinerja, target dan reaslisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.2. sebagai berikut : TABEL : 3.2.
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Air Bersih, serta Sanitasi Dasar, Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman, serta Kualitas Kesehatan Lingkungan
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
33
NO 1
2
INDIKATOR KINERJA
Persentase akses sanitasi dasar yang memenuhi standar Persentase akses terhadap kulaitas air bersih yang memenuhi standar
69 %
REALISA SI 70,6%
101,4
74 %
80,6 %
108,9
TARGET
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran
(%)
105,1
KATEGORI CAPAIAN : SANGAT BAIK Untuk mencapai Sasaran yang diinginkan, maka dilakukan, PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT a. Program Lingkungan Sehat ini didukung oleh 4 ( empat) kegiatan yaitu: a.1. Pengembangaan Sarana Sapl Melalui Participatory a.2. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar a.3. Penyehatan Lingkungan a.4. Peningkatan upaya pengamanan limbah cair dan padat b. Program Lingkungan Sehat dengan pagu sebesar Rp. 2.500.000.000,00 terealisasi sebesar 98.57.%, atau Rp. 2.464.258.092,00 secara rinci masingmasing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 Kolom (Evaluasi Internal UKGP3) c. Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut: c.1.Pengembangan Sarana SAPL melalui Partisipatori Tujuan Program Untuk meningkatkan akses jamban sehat pada masyarakat di Jawa Timur dan menambah jumlah Desa dan Kec. ODF (open defecation free/bebas buang tinja disembarang tempat). Sasaran Program b.1. Desa/Kecamatan yg belum ODF Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
34
b.2. Komunitas masyarakat yg masih belum ODF Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sarana SAPL melalui Partisipatori diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan akses jamban sehat (STBM Pilar -1) 2. Monitoring
dan
evaluasi
peningkatan
akses
jamban
(STBM pilar-1) 3. Pertemuan Pembekalan Calon Fasilitator STBM. 4. Pemicuan di sekolah Hasil Kegiatan Pembangunan : Tabel Capaian Kinerja Pelaksanaan Program STBM Jawa Timur Target
Kumulatif
RPJMD NO
KEGIATAN
Thn
Thn
Thn
Progres
2014
2012
2013
s
% progres s
1
Desa/Kel Dipicu
850
2.878
3.576
698
24,25
2
Desa /Kel ODF
560
846
1.186
340
40,2
3
Tambahan akses ke
1.724.8
1.963.1
70
09
238.239
13,8
jamban sehat di masyarakat (jiwa)
570.070
Sumber : LKPJ Seksi Penyehatan Lingkungan, 2013 c.2. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Tujuan Program a. Umum Meningkatkan kualitas air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat. b. Khusus
Terlaksana pengawasan sarana air minum ( Inspeksi Sanitasi )
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
35
Terlaksana pengawasan kualitas minum (DAM, PDAM dan Non PP) dengan uji petik pemeriksaan secara laboratorium untuk parameter mikrobiologi.
Terlaksana
pertemuan
Jejaring
sector
terkait,
Peningkatan
Pengetahuan Pengawasan Kualitas Air Minum dan Pertemuan Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT) Sasaran Program (berisi sasaran dari setiap Program berdasarkan Renstra SKPD)
Akses air minum yang berkualitas
Kualitas air minum memenuhi syarat
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air minum tingkat rumah tangga.
Hasil Pelaksanaan Kegiatan : Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut : 1) Terlaksana Inspeksi Sanitasi di 3800 buah Sarana Air Minum, di 38 Kab/Kota. Sumber air minum yang mempunyai resiko pencemaran rendah dan sedang syarat fisik sebanyak 86,6% (katagori pencemaran rendah dan sedang 2) Terlaksana pengawasan kualitas minum dengan uji petik pemeriksaan sampel air minum secara laboratorium, sebanyak 570 sampel air minum
(Perpipaan/PDAM)
diperiksa.
Hasil
pemeriksaan
yang
memenuhi syarat 69,05 %. 3) Terlaksana pengawasan kualitas minum dengan uji petik pemeriksaan sampel air minum Non perpipaan secara laboratorium, sebanyak 120 sampel diperiksa, hasilnya yang memenuhi syarat air bersih 66,52 % 4) Terlaksana pengawasan kualitas minum dengan uji petik pemeriksaan sampel air minum DAM secara laboratorium, sebanyak 228 sampel diperiksa. Hasilnya yang memenuhi syarat 76,32 % 5) Terbentuknya Jejaring di 8 (delapan) Kab./Kota dalam pengawasan kualitas air minum
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
36
6) Terlatihnya 250 petugas sanitarian Kab./Kota dalam pengawasan kualitas air minum 7) Sebanyak 150 orang kader mengikuti pertemuan Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga ( PAM RT).
Tabel Capaian kinerja program Penyehatan Air NO
KEGIATAN
TAHUN 2012 % Kinerja
TAHUN 2013 % Kinerja
70,50%
86,6%
1
Akses Air Minum Layak Berkualitas
2
Hasil Pengawasan Kualitas Air PDAM
45,79 %(Permenkes 492 Th.2010)
69,05 %(Permenkes 492 Th.2010)
3
Hasil Pengawasan Kualitas Air Produk DAM
73,16 %
76,32 %
Sumber : LKPJ Seksi Penyehatan Lingkungan, 2013
c.3. Penyehatan lingkungan Tujuan Program Untuk meningkatkan jumlah Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) laik sehat, meningkatnya jumlah rumah sehat dan meningkatkan jumlah Kab./Kota yang mengadopsi pendekatan program Kab./Kota Sehat. Sasaran Program
TTU Laik Sehat
TPM Laik Sehat
Rumah memenuhi syarat kesehatan
Kab./Kota mengadopsi program Kab./Kota Sehat.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
37
Hasil Pelaksanaan Pembangunan Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut : 1.
Peningkatan hygiene sanitasi TTU pada 5 Kabupaten.
2.
Food security berbasis masyarakat dengan dan Industri Rumah Tangga Peningkatan sanitasi perumahan dengan pendekatan klinik sanitasi pada 7 Kabupaten/Kota.
3.
Peningkatan sanitasi perumahan pada keluarga risiko tinggi penyakit berbasis lingkungan di 10 Kabupaten
4.
Peningkatan Sanitasi Kota Sehat pada 14 Kab./Kota
5.
Penguatan
kelembagaan
program
Kab./Kota
Sehat
pada
10
Kabupaten 6.
Terbentuknya kelembagaan Kab./Kota Sehat yang baru pada 6 Kab./Kota
7.
Terbinanya 18 Kab./Kota yang mengadopsi Kab./Kota Sehat Tabel Capaian kinerja program Penyehatan Lingkungan
NO 1 2 3 4
KEGIATAN
TAHUN 2012 ABSOLUT %
TAHUN 2013 ABSOLUT %
KETERANGAN
TPM memenuhi 49.587 79.3 49.837 79.7 Naik syarat TTU memenuhi 26.458 78,2 26.661 78,8 Naik syarat Rumah Sehat 7.145.910 73.2 7.165.434 73.4 Naik Kab/Kota Sehat 18 47,4 18 47,4 tetap (Program) Sumber : LKPJ Seksi Penyehatan Lingkungan, 2013
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
38
Tabel Capaian kinerja program Kab/Kota Sehat TAHUN 2012 N O
KAB/KOTA
TAHUN 2013
JUML AH TATA NAN
PENGHARGAA N
JUMLAH TATANA N
Gub. Prov Jatim
6
1
Kota Probolinggo
6
2
Kota Pasuruan
4
3
Kab. Lumajang
8
4
Kota Kediri
6
5
Kota Malang
6
6
Kab. Ngawi
6
7
Kab. Tulungagung
7
8
Kab. Pacitan
6
9
Kab. Lamongan
4
10
Kab. Sampang
2
11
Kab. Magetan
5
12
Kab. Madiun
2
13
Kota Blitar
4
14
Kota Surabaya
8
15
Kab. Malang
2
Gub. Prov Jatim Gub. Prov Jatim Gub. Prov Jatim Gub. Prov Jatim Gub. Prov Jatim Gub. Prov Jatim Gub. Prov Jatim Gub. Prov Jatim Gub. Prov Jatim Gub. Prov Jatim Gub. Prov Jatim Gub. Prov Jatim
Gub Jatim
4 8 6 6 6 7 6 4 2 5
PENGHARGAA N DARI MENKES SWASTISABA WISTARA SWASTISABA WIWERDA SWASTISABA WISTARA SWASTISABA WISTARA SWASTISABA WISTARA SWASTISABA PADAPA SWASTISABA WISTARA SWASTISABA WIWERDA SWASTISABA PADAPA SWASTISABA PADAPA SWASTISABA WIWERDA
2 4
SWASTISABA PADAPA SWASTISABA PADAPA SWASTISABA PADAPA
16
Kab. Sidoarjo 2 Kab. 17 2 Pamekasan 18 Kab. Trenggalek 2 Sumber : LKPJ Seksi Penyehatan Lingkungan, 2013
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
39
c.4. Peningkatan Upaya Pengamanan Limbah Cair dan Padat Tujuan Program (berisi tujuan dari setiap Program berdasarkan Renstra SKPD) Untuk meningkatkan Kab/Kota melakukan pengelolaan limbah cair dan padat serta melakukan pengawasan terhadap keracunan pestisida. Sasaran Program (berisi sasaran dari setiap Program berdasarkan Renstra SKPD)
Kab/Kota melakukan program pengelolaan limbah cair dan padat
Kab/Kota melakukan pengawasan terhadap keracunan pestisida
Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan pengelolaan limbah padat (sampah) rumah tangga pada 10 Kabupaten/Kota. 2. Peningkatan Pengetahuan SDM (petugas laboratorium) tentang Pemantauan pajanan pestisida pada penjamah pestisida. 3. Pemantauan dampak kualitas lingkungan dan kualitas lingkungan udara pada 10 Kab/Kota
d. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya d.1Permasalahan : 1. Pengembangan Sarana SAPL melalui Partisipatori - Belum semua Kepala Daerah mengeluarkan Kebijakan tentang STBM. - Dukungan anggaran dari Pemkab/Pemkot untuk STBM sangat terbatas. - Efektifitas pemicuan belum maksimal. - Keterlibatan peran swasta masih rendah khususnya dalam pemasaran sanitasi.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
40
2. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Program Kesehatan Lingkungan, dituntut untuk mendukung pencapain Goals 7 MDGs. tetapi dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten Kota untuk program Penyehatan Lingkungan sangat kurang , bahkan ada beberapa Kabupaten dananya tidak ada ( Nol). Kualitas air minum perpipaan (PDAM) masih rendah berdasarkan hasil uji petik pemeriksaaan air PDAM th 2013 dari 570 sampel yang memenuhi syarat baru 69,05% sesuai dengan Permenkes 492 tahun 2010 yang mensyaratkan bakteri e-coli = 0, air DAM dari 228 sampel yang memenuhi syarat 76,32 %. Sedangkan target yang harus dicapai tahun 2015 adalah 90 % Komitmen bahwa semua PDAM Kabupaten/Kota menjadi air minum masih sulit untuk diwujudkan karena membutuhkan biaya yang sangat besar sedangkan untuk saat ini hampir seluruh PDAM Kab./Kota baru menghasilkan produk kualitas sebagai air bersih belum air siap minum
3. Penyehatan lingkungan Belum semua Kab./Kota mengadopsi program Kab./Kota Sehat Kabupaten/Kota yang telah mengadopsi program Kab./Kota Sehat tidak semua aktif Penyakit berbasis Lingkungan masih menjadi masalah utama penyakit yang ada dimasyarakat, dan belum semua Kab./Kota melakukan pendekatan klinik sanitasi. Belum semua TTU memenuhi syarat kesehatan Belum semua TPM memenuhi syarat kesehatan dan masih adanya keracunan makanan akibat pengelolaan makanan yang tidak hygienis
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
41
4. Peningkatan Upaya Pengamanan Limbah Cair dan Padat Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Masih terbatasnya sarana pengolahan limbah yang layak terutama di lokasi industri rumah tangga. Masih terbatasnya kapasitas pemerintah Kabupaten/Kota untuk menangani sektor pengawasan dampak kualitas lingkungan terhadap kesehatan, padahal pengawasan dampak kualitas lingkungan terhadap kesehatan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/Kota. Sangat variatifnya kebijakan masing-masing daerah, mengakibatkan beberapa program Penyehatan Lingkungan seperti Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Limbah Cair dan Padat Sarana Pelayanan Kesehatan tidak masuk program prioritas sehingga kegiatan ini terabaikan. Pengolahan limbah industri benlum menjadi prioritas program dari penyelenggara industri. d.2Upaya Pemecahannya : 1. Pengembangan Sarana SAPL melalui Partisipatori - Advokasi kebijakan dan anggaran untuk STBM secara berjenjang dan berkesinambungan. - Peningkatan kapasitas fasilitator pemicuan melalui workshop, training, pendampingan,refresh pemicuan. - Membuat rencana kerja yang terintegrasi secara berjenjang. - Melibatkan sumber dana lain untuk kegiatan STBM ( CSR, Lembaga Donor, Project Lainnya). - Monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan yang melibatkan semua stakeholder
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
42
2. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar
Proporsi rumah tangga akses berkelanjutan terhadap air minum yang layak upaya upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan : 1. Pembangunan /perbaikan sarana air minum, 2. Pemeriksaan kualitas air minum perpipaan (PDAM) maupun non perpipaan 3. Mendorong Pemerintah Kab/kota untuk mengaktifkan kembali Laboratorium kesehatan Daerah, 4. Melatih
SDM
yang
berkualitas
yang
dapat
mendukung
untuk
kemudahan
pelakasanaan pemeriksaan air. 5. Mendorong
penyediaan
Water
test
Kit
pemeriksaan kualitas air di Lapangan
3.Penyehatan lingkungan
Memfasilitasi
Kab./Kota
untuk
terbentuknya/mengadopsi
Program
Kab./Kota Sehat
Sosialisasi Prinsip Hygiene Sanitasi Makanan kepada semua masyarakat pengelola TPM dengan pemanfaatan CTPS dan PHBS
4. Peningkatan Upaya Pengamanan Limbah Cair dan Padat e.Penghargaan Yang Pernah Diterima Penghargaan Swasti Saba untuk 15 Kab./Kota yang telah mengadopsi dan mengikuti verifikasi (tahun 2013) program Kab./Kota Sehat dari Kementrian Kesehatan RI, dan 15 Kab/Kota mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Timur untuk tahun 2012 Secara umum sasaran Meningkatkan kualitas air bersih, sanitasi dasar, higiene sanitasi makanan minuman serta kualitas kesehatan lingkungan dan pengendalian faktor resiko dampak pencemaran lingkungan di masyarakat pada tahun 2013 : SANGAT BAIK.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
43
B.2. TUJUAN 2 : Keberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Berkembangnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Tujuan: Keberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat agar mampu Menumbuhkan Berkembangnya
Perilaku Upaya
Hidup
Bersih
Kesehatan
dan
Berbasis
Sehat
(PHBS)
Masyarakat
serta
(UKBM)
dijabarkan ke dalam Sasaran yaitu : Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran untuk Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Pemberdayaan Masyarakat melalui UKBM ke arah Kemandirian. Sasaran: Meningkatnya Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran untuk Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Keberdayaan Masyarakat melalui UKBM ke arah Kemandirian., dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut : a. . Persentase RT ber- Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) b. Persentase Posyandu dengan Strata Purnama Mandiri (PURI) b. Persentase Desa Siaga Aktif .Tabel 3.2. TUJUAN 2 dan SASARAN 2.1. TUJUAN 2 Keberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat agar mampu Menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Berkembangnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
SASARAN 2.1. Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran untuk Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Keberdayaan Masyarakat melalui UKBM ke arah Kemandirian.
44
Indikator kinerja, target dan reaslisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.3. sebagai berikut :
TABEL : 3.3.
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran untuk Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Keberdayaan Masyarakat melalui UKBM ke arah Kemandirian.
3 65 %
REALISA SI 4 47,48 %
5 73,04
50 %
62,73 %
124,7
70 %
96,4%
137.7
NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1 1
2
2
3
Persentase RT ber PHBS Persentase Posyandu dengan Strata Purnama Mandiri (PURI) Persentase Desa Siaga Aktif
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran
(%)
111,8
KATEGORI CAPAIAN : SANGAT BAIK
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
45
Untuk mencapai Sasaran yang diinginkan, maka dilakukan, PROGRAM
PROMOSI
KESEHATAN
DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT a. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu: a.1.
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
a.2.
Pengembangan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat)
a.3.
Pengembangan Posyandu dan Desa Siaga
b. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan pagu sebesar Rp. 5.684.926.500,00 terealisasi sebesar 91.15%,
atau Rp.
5.181.597.847,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 Kolom (Evaluasi Internal UKGP3) c. Hasil / Outcome Pelaksanaan Pembangunan Promosi Kesehatan merupakan kegiatan promotif dan preventif disamping sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) juga mewujudkan
kemandirian
masyarakat
dengan
memberdayakan
dan
menggerakkan masyarakat melalui pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Msyarakat (UKBM) yaitu utamanya Posyandu, Poskestren dan Saka Bakti Husada. Sebagai bentuk nyata masyarakat yang mandiri dalam masalah kesehatannya yaitu terbentuknya Desa/Kelurahan Siaga. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dimaksudkan untuk merubah perilaku dan memandirikan masyarakat dengan berPHBS dan pengembangan UKBM. Sasarannya adalah ; individu, Keluarga dan masyarakat. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, capaian Posyandu Purnama Mandiri terus meningkat. Posyandu PURI sebanyak 22.930 (52,68%) pada Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
46
tahun 2011 menjadi 24.040 (56,79%) pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 meningkat lagi menjadi 27.680 (60,28%) tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif jumlah posyandu sudah memenuhi target, sehingga arah/upaya berikutnya adalah peningkatan kualitas posyandu dengan cara meningkatkan layanan terhadap sasarannya. Desa Siaga Aktif dimaksudkan untuk percepatanterwujudnya masyarakat desa dan kelurahan yang peduli, tanggap, dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri, sehingga derajat kesehatannya meningkat. Secara kuantitatif capaian Desa Siaga Aktif mulai tahun 2009 sampai dengan 2013 mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 sebanyak 5.060 desa (59,97%), tahun 2010 sebanyak 5.103 desa (60,15%), tahun 2011 sebanyak 6.842 desa (80,53%), tahun 2012 sebanyak 7.635 desa (89,77%) dan tahun 2013 sebanyak 8.113 desa (95,4%). Namun Desa Siaga Aktif ini masih didominasi aktif “Tumbuh” sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya. Untuk mengukur keberhasilan sasaran dari pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari perkembangan capaian kinerja program sebagai berikut:
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
47
Tabel 3.1 Hasil Capaian Kinerja Program Promosi Kesehatan 2009 – 2013
Indikator Kinerja Tersusunnya pengembangan Media Promosi & Informasi Sadar Hidup Sehat sesuai target Persentase Kab/Kota menyusun profil kegiatan promkes & pengembangan UKBM sesuai pedoman Persentase Posyandu berstrata PURI di semua Kab/Kota Persentase Desa Siaga pada tahap Tumbuh, Kembang dan Paripurna Persentase Pondok pesantren dengan Poskestren sesuai standard Persentase Kecamatan yang membentuk & membina Kwarran SBH
Capaian Kinerja Program Sat Kab
2009 100
2010 100
2011 100
%
100
100
100
%
43,3
43,3
52,68
56,79
60,28
%
59,97
60,15
80,53
76,33
95,4
%
15,36
17,32
19,12
20,18
19,38
%
41,08
42,30
43,05
44
46,56
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
2012 100
100
2013 100
100
48
100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 ‐
2012 2011 2010 2009
Sumber : Data Kegiatan Program Promosi Kesehatan , 2013
d.Permasalahan dan Upaya Pemecahanya d.1.Permasalahan d.1.1.Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat. 1. Inventarisasi program yang akan dipromosikan sudah berjalan tetapi belum optimal. 2. Prosedur perencanaan dimana semua kegiatan media berada, didalam satu nomer rekening sehingga kegiatan tidak sesuai segmentasi sasaran, media dan waktu yang direncanakan. d.1.2 Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). 1. Pada pelatihan Kader/Santri Husada tidak semua Pondok Pesantren menindak lanjuti dengan membentuk Poskestren sesuai standar. 2. Kurangnya Koordinasi Lintas Sektor khususnya dengan Kementrian Agama dalam pembinaan Poskestren.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
49
3. Masih kurangnya pemahaman materi – materi program oleh pembina dalam kegiatan Saka Bakti Husada (SBH), sehingga Saka Bakti Husada belum menjadi kebutuhan program di Kabupaten/Kota. d.1.3.Pengembangan Posyandu dan Desa Siaga 1. Peran dan fungsi Tim Pokjanal Posyandu dan Tim Pokjanal Desa Siaga Aktif belum optimal. 2. Pembinaan dalam bentuk monitoring dan evaluasi terpadu yang dilaksanakan oleh Tim Pokjanal Posyandu belum terkoordinasi dengan baik. 3. Kurangnya sosialisasi Desa Siaga Aktif di media massa. d.2.Upaya Pemecahan Permasalahan d.2.1.Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat. 1.
Mengoptimalkan inventarisasi semua substansi program yang akan dipromosikan.
2.
Membuat alokasi kegiatan yang lebih flexible untuk waktu pelaksanaan.
3.
Perencanaan untuk media akan melekat dalam kegiatan
d.2.2 Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). 1. Pendataan yang lebih optimal terkait kegiatan Mapping UKBM & Promosi Kesehatan. 2. Diberikan bantuan transport untuk Kader/Santri Husada dalam proses pembentukan Poskestren yaitu kegiatan Survey Mawas Diri (SMD) dengan pendampingan dari Dinkes Kab/Kota & Puskesmas melalui APBD tahun depan.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
50
3. Meningkatkan koordinasi baik Lintas Program maaupun Lintas Sektor
dalam
pembinaan
program
Upaya
Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat. 4. Meningkatkan sosialisasi dan advokasi Saka Bakti Husada yang lebih intensif. 5. Meningkatkan upaya pembinaan terhadap Pangkalan Satuan Karya Bakti Husada oleh Pimpinan Saka Bakti Husada dengan memberikan motivasi dan reward melalui penilaian / seleksi terhadap
pangkalan
Saka
Bakti
Husada
Berprestasi
yang
berkesinambungan. d.2.3.Pengembangan Posyandu dan Desa Siaga 1. Pelaksanaan monev terpadu Tim Pokjanal Posyandu secara berkala dibawah Koordinasi Bapemas. 2. Meningkatkan promosi Desa Siaga Aktif di media massa pada tahun 2014. Secara umum pencapaian target sasaran Meningkatkan pengetahuan dan
kesadaran
untuk
berperilaku
hidup
bersih
dan
sehat
serta
pemberdayaan masyarakat kearah kemandirian pada tahun 2013 telah tercapai dengan : SANGAT BAIK,
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
51
B.3. TUJUAN 3 : Meningkatnya
Akses
,
Pemerataan
dan
Kualitas
Pelayanan
Kesehatan melalui Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya Untuk mewujudkan tujuan ”Meningkatnya akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya”, maka ditetapkan sasaran: 3.1 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja,lanjut usia, kesehatan reproduksi, serta kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya, balai kesehatan serta pelayanan kesehatan penunjang dengan indikator sasaran : a. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup b. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup c. Persentase cakupan Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap (%) d. Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Linakes) e. Persentase Cakupan Kunjungan Bayi (%) f. Persentase Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) (%) g. Persentase capaian peserta KB Aktif h. Persentase Puskesmas yang ada menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar i. Persen Puskesmas Rawat Inap yang ada menjadi Puskesmas Rawat Inap PLUS j. Persentase Puskesmas PONED sesuai standar k. Persentase Pustu yang menjadi Pustu Layani Gawat Darurat dan observasi l. Persentase Polindes yang berkembang menjadi Ponkesdes sesuai standar Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
52
3.2) Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dengan kemampuan pelayanan kesehatan gawat darurat yang bisa diakses masyarakat dan prasarana kesehatan di rumah sakit, rumah sakit khusus, dan balai kesehatan dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran: c.
Persentase Rumah Sakit Pemerintah menyelenggarakan Pelayanan
Obstetri
Neonatal
Emergency
Komprehensif
(PONEK) sesuai standar d.
Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi 5 pelayanan dasar
Tabel 3.4. TUJUAN 3 dan SASARAN 3.1 TUJUAN 3 Meningkatnys Akses , Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan melalui Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya
SASARAN 3.1 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja,lanjut usia, kesehatan reproduksi, kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya, balai kesehatan serta pelayanan kesehatan
Indikator kinerja, target dan reaslisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.5. sebagai berikut : TABEL : 3.5.
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja,lanjut usia, kesehatan reproduksi, kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya, balai kesehatan serta pelayanan kesehatan.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
53
NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
(%)
1 1
2
3 23
4 25,95
5 88,6 95,5
Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup
2
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
102
97,43
3
Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap
84%
97,06%
4
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Linakes)
90%
92,08%
5
Cakupan Kunjungan Bayi
65%
94,88%
6
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
70%
87,27%
>50%
96,4%
7
Persentase Capaian Peserta KB Aktif
115,5
102,3
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran
145,9 124,6 132,04
114,92
KATEGORI CAPAIAN : SANGAT BAIK
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
54
3 24%
REALISA SI 4 22,22%
5 92,5
Persentase Puskesmas Rawat Inap yang menjadi Puskesmas Rawat Inap PLUS
24%
12,7%
52,91
10
Persentase Pustu yang menjadi Pustu Layani Gawat Darurat dan Observasi
10%
7,7%
77
11
Persentase Polindes yang berkembang menjadi Ponkesdes
78%
55,79%
71,52
NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1 8
2
9
Persentase Puskesmas yang menjadi Puskesmas Standar
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran
(%)
73,4
KATEGORI PENILAIAN : BAIK
Untuk mencapai Sasaran yang diinginkan, maka dilakukan, PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) (Pada Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga/Kesga) Capaian kinerja program Upaya Kesehatan Masyarakat pada Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga adalah sebagai berikut :
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
55
Tabel Capaian kinerja Program Peningkatan kesehatan anak remaja dan usila Capaian Kinerja Program
Indikator Kinerja
Satuan 2009 2010 Kab/Kota dengan minimal 2 Jumlah 33 35 Puskesmas mampu tata Kab/Kota laksana penanganan KtP/A Kab/Kota dengan minimal 8 % Jumlah 30 35 Puskesmas Santun Lansia Kab/Kota % Kab/Kota melaksanakan % 100 100 penjaringan kesehatan % Kab/Kota melaksanakan % 100 100 penjaringan kesehatan SD/MI kelas 1 minimal 95 % Kab/Kota dengan minimal 4 % 34 36 Puskesmas mampu tata laksana PKPR Sumber : Data Kegiatan Program UKM Seksi Yankesga, 2013
2011 37
2012 38
2013
37
38
28
100
100
100
100
100
86.84
37
38
94.74
19
Tabel Capaian kinerja Program Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah Indikator Kinerja Satuan
2009
2010
2011
2012
2013
% Cakupan % 92,96 95,04 95,95 Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan (PN) % Cakupan % 93,80 94,93 95,82 Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap ) Sumber : Data Kegiatan Program UKM Seksi Yankesga, 2013
97,13
94.4
95,70
88,9
Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan ( PN ) merupakan indikator terpilih untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan ibu. Peningkatan cakupan PN akan menyebabkan menurunnya Angka Kematian Ibu. Kunjungan Neonatal lengkap merupakan indikator terpilih untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan anak khususnya bayi. Risiko terbesar terjadinya
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
56
kematian bayi adalah pada masa neonatal. Dengan cakupan neonatal yang tinggi diharapkan akan diikuti dengan penurunan Angka Kematian Bayi. Tabel Capaian kinerja Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan reproduksi dan KB Indikator Kinerja
Satuan
2009
2010
2011
2012
2013.
% Cakupan KB Aktif
%
65
66
68
69,7
71,91
38
38
100
100
Kab/Kota dengan Jumlah 33 35 37 minimal 2 Puskesmas Kab/Kot mampu tata laksana a penanganan KtP/A % Kab/Kota Kabu 100 100 100 melakukan konseling pate atau penyuluhan n/ PMTCT pada ibu Kota hamil yang ANC Sumber : Data Kegiatan Program UKM Seksi Yankesga, 2013
Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan reproduksi dan KB dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi reproduksi pada pasangan usia subur. Cakupan KB aktif menunjukkan pengaturan jarak kehamilan sehingga menjadi kehamilan yang aman dengan tetap memperhatikan fungsi reproduksi, menunda terjadinya kehamilan pada pasangan dengan usia dibawah 20 tahun dan mencegah terjadinya kehamilan pada pasangan diatas 35 tahun. Tata
laksana
penanganan
KtP/A
ditunjukan
untuk
memberikan
perlindungan terhadap perempuan dan mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, serta kesetaraan gender. Konseling PMTCT pada ibu hamil yang ANC bertujuan untuk mencegah, mendeteksi dan menangani kasus infeksi menular seksual khususnya HIV/AIDS pada ibu hamil dan pasangan. Ditinjau dari realisasi keuangan bahwa pogram ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 2.580.000.000,- dengan kegiatan meliputi :: Peningkatan kesehatan anak, remaja dan usila ; Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah ; Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. Secara rinci realisasi per
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
57
kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat diilihat pada Lampiran matriks 16 kolom (Evaluasi Internal UKGP3). Secara umum pencapaian target sasaran Meningkatkan Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi , Anak, Remaja dan Lanjut Usia serta Kesehatan Reproduksi pada tahun 2013 telah tercapai dengan SANGAT BAIK, seperti terlihat pada lampiran PPS_ Laporan Realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2013.
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)
(Pada Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Penunjang/Yankesdaspen) Capaian kinerja program Upaya Kesehatan Masyarakat pada Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Penunjang adalah sebagai berikut : Program
Upaya
Kesehatan
Masyarakat
6.363.312.500,00 terealisasi sebesar
dengan
92.39%,
pagu
sebesar
Rp.
atau Rp. 5.879.274.608,00
secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 Kolom Hasil Pelaksanaan Program Program Upaya Kesehatan masyarakat dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan sesuai kapabilitas, kompetensi, dan mutu seluruh Puskesmas dan jaringannya. Dalam rangka menyiapkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya Puskesmas, dan jaringannya baik berupa sarana, prasarana, ketrampilan Sumberdaya manusia, dan Penyusunan Standar Puskesmas Rawat Inap Plus, Puskesmas Rawat Inap Standar, Pustu yang mampu melayani kegawatdaruratan dan observasi di Jawa Timur. Upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas, maka harus meningkatkan faktor kepuasan, dan Trust (kepercayaan masyarakat) agar loyalitas pasien terhadap Puskesmas meningkat. Selain daripada itu, kerjasama
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
58
Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bersama-sama sharing dalam program Icon Gubernur. Pendekatan layanan kesehatan berupa Ponkesdes, Puskesmas Plus, Puskesmas Standar, dan Puskesmas Gadar dan Observasi ditingkatkan dalam kualitas dan kuantitasnya, agar upaya promotif lebih berkembang. Hal ini menyebabkan meningkatnya Puskesmas Rawat Inap Plus, Puskesmas Rawat Inap Standar dan Pustu Gadar dan Observasi diharapkan akan mempermudah dimonitor kegiatannya dalam memenuhi persyaratan operasional dan pemenuhan SDM yang berkompeten. Dengan demikian, dapat meminimasi rujukan ke tempat lain, dan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara bermutu dan sesuai dengan masing-masing Standar Tabel 2.1. Capaian Kinerja Tahun 2009 - 2013 Indikator Kinerja
2009 target
2009 Capaia n
2010 targe t
Prosentase Puskesmas yang ada menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar Prosentase Puskesmas yang melaksanaka n pelayanan PONED Prosentase Puskesmas mempunyai UGD 24 jam
10%
0%
15%
Capaian Kinerja Program 2010 2011 2011 201 capaia targe capaia 2 n t n Targ et 20% 25% 40% 35%
10%
99%
20%
110%
25%
105%
15%
100%
20%
100%
30%
Prosentase Puskesmas terlayani mobil bengkel servis alat kesehatan Prosentase Unit transfusi darah (UTD) memenuhi standar mutu
5%
146%
10%
73%
5%
95%
10%
96%
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
2012 capai an
2013 Targ et
2013 capaia n
48%
40%
49%
35%
143 %
40%
125%
100%
40%
100 %
50%
100%
10%
76%
15%
40%
20%
10%
10%
99%
15%
95%
20%
108%
59
Prosentase Keluhan masyarakat miskin berobat gratis di puskesmas tertangani Prosentase Puskesmas di daerah tertinggal dan terpencil melakukan pembinaan keluarga rawan Posentase Puskesmas Kab/Kota menerapkan sistem keuangan di Puskesmas berdasarkan kapitasi berbasis kinerja Prosentase Kab/Kota menerapkan standar pelayanan minimal berdasarkan Citizens Charter atau kontrak pelayanan Prosentase Puskesmas Rawat Inap yang ada menjadi Puskesmas Plus Prosentase Puskesmas pembantu yang ada menjadi Puskesmas pembantu layani Gawat Darurat dan Observasi % Polindes
50%
100%
60%
100%
70%
100%
75%
100 %
80%
100%
5%
100%
10%
100%
20%
100%
30%
100 %
40%
100%
0%
0%
5%
0%
10%
0%
15%
0%
20%
0%
10%
0%
15%
0%
20%
0%
25%
0%
30
0%
5%
0%
10%
20%
15%
41%
20%
46%
25%
41%
2%
0%
4%
111%
6%
142%
8%
90%
10%
88%
0%
0%
20%
139%
30%
134%
40%
123
50%
112%
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
60
yang berkembang menjadi Ponkesdes
%
Sumber : Data Program UKM Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, 2013
Capaian kinerja program Upaya Kesehatan Masyarakat pada Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar selama tahun 2009 – 2013 1. Puskesmas Standar adalah program Icon yang sangat penting, untuk mendorong lebih meningkatkan pelayanan Puskesmas lebih baik. Jumlah di tahun 2009 masih 0, tahun 2010 menjadi 10 (20%), tahun 2011 sebanyak 29 (40%), tahun 2012 berjumlah 58 (48%), dan tahun 2013 sejumlah 83 (49%). Meskipun terjadi peningkatan capaian dari target tiap tahun, tetapi masih jauh dari harapan dikarenakan APBD yang terbatas. Puskesmas standar hanya nama (brand) bukan berarti semua Puskesmas tidak memenuhi standar. 2. Puskesmas PONED berjumlah 49 pada tahun 2009 (100%), 96 pada tahun 2010 (100%), 122 pada tahun 2011 (100%), 248 pada tahun 2012 (143%) pada tahun 2013 (124%) 247. Puskesmas PONED ini diharapkan bisa melayani pasien yang melahirkan dengan selamat, sehingga dapat menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). 3. Puskesmas dengan UGD 24 jam mencapai 100% setiap tahun, karena semua pelayanan puskesmas perawatan dilengkapi UGD 24 jam. 4. Pelayanan bengkel alkes yang melayani ke Puskesmas di Kabupaten dan Kota, sangat bermanfaat bagi puskesmas, dan efisiensi terhadap pengadaan alat dalam upaya perbaikan terus menerus. Di tahun 2009 melayani sebanyak
24 puskesmas (70%), 47 Puskesmas 2010 (70%), 47 tahun
2011(36%), 57 tahun 2012 (40%), dan sebanyak 16 di tahun 2013 (10%). Anggaran untuk Alat Kesehatan belum optimal, sehingga belum mampu meningkatkan kinerja program ini. 5. Mutu pelayanan di Unit transfusi darah sangat berperan dalam menurunkan AKI dan AKB. UTD sesuai standar mutu di Kabupaten Kota sebesar 2 (95%) pada tahun 2009, 4 (96%) pada tahun 2010, 5 (99%) pada tahun 2011, 6 Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
61
(95%) pada tahun 2012,8 (108%) pada tahun 2013. Persoalan banyaknya angka reaktif pada penyakit HIV, Hepatitis, dan Syphilis pada pedonor, diharapkan kajian agar organisasi dibawah PMI ini dapat diubah menjadi milik Pemerintah, sehingga dapat ditingkatkan sarana, SDM, dan teknik pemeriksaannya. 6. Peningkatan
pelayanan
kesehatan
miskin,
dan
terpencil
melakukan
pembinaan keluarga rawan di Kabupaten Sampang, Pamekasan, Bangkalan, Bondowosa, Situbondo, Sumenep, Probolinggo, Banyuwangi, Pacitan, Ponorogo, Gresik. Hal ini dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di tahun 2009, 2010,2011,2012, 2013 masing- masing sebesar 100%. Perawatan Kesehatan Masyarakat yang berbentuk kunjungan pada keluarga, juga dapat meningkatkan
upaya
promosi
kesehatan,
yang
diharapkan
bisa
mengefisiensikan biaya kesehatan yang akan datang. 7. Keluhan masyarakat miskin berobat di Puskesmas tertangani sebesar 100% masing-masing di tahun 2009 (946), 2010 (950), 2011 (952), 2012 (957), 2013 (960). Pada seluruh Puskesmas diberlakukan gratis bagi masyarakat miskin di seluruh Puskesmas. 8.
Pada Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 program Puskesmas Kab/Kota menerapkan sistem keuangan di Puskesmas berdasarkan kapitasi berbasis kinerja, tidak bisa dilaksanakan. Hal ini terjadi, dikarenakan rata-rata di Kabupaten Kota mengetrapkan pelayanan gratis di Puskesmas.
9. Kab/Kota menerapkan standar pelayanan minimal berdasarkan Citizens Charter atau kontrak pelayanan juga tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, diakibatkan kebijakan yang sama seperti di atas. 10. Puskesmas Rawat Inap yang ada menjadi Puskesmas Plus, pada tahun 2009 sebanyak 0%, 2010 sebanyak 10 (20%), 2011 sebanyak 30 (41%) , 2012 sebanyak 45(46%) , 2013 sebanyak 50 (41%) dalam proses. 11. Prosentase Puskesmas pembantu yang ada menjadi Puskesmas pembantu layani
Gawat Darurat dan Observasi pada tahun 2009 sebesar 0, 2010
sebesar 50 (111%), 2011 sebesar 130 (142%), 2012 sebesar 165 (90%), Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
62
2013 sebanyak 200 (88%) dalam proses. Puskesmas ini kebanyakan di area jalan raya, agar bisa memberikan penanganan kegawatdaruratan yang tinggi angkanya. 12. Rekruitmen perawat pada tahun 2010 sebanyak 1608 yang ditugaskan pada 1608 Ponkesdes ( 139%), 2011 sebanyak 2334 (134%), 2012 sebanyak 2846 ( 123%), 2013 sebanyak 3222 (112%). Ponkesdes ini penting keberadaannya dalam promosi kesehatan, lingkungan, dan tindakan prefentif, tetapi belum ada kebijakan bagaimana nasib perawat selanjutnya. Oleh sebab itu, besar harapan Para perawat yang ada untuk ditingkatkan kesejahteraannya dengan mengangkatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). 13. Pembekalan pada 390 pada perawat yang akan bertugas di Ponkesdes dan penempatan alkes dan mebeleir di Ponkesdes Sasaran Seluruh Ponkesdes Kabupaten dan Kotamadya di wilayah Jawa timur Secara umum pencapaian target sasaran Akses dan Mutu Pelayanan
Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Jaringannya serta Pelayanan Kesehatan Penunjang. pada tahun 2013 telah tercapai dengan BAIK, seperti terlihat pada lampiran PPS_ Laporan Realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2013.
c.Sasaran: Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat yang Bisa Diakses Masyarakat dan Prasarana Kesehatan di Rumah Sakit, Rumah Sakit Khusus dan Balai Kesehatan dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut : 1. Persentase Rumah Sakit yang Menyelenggarakan PONEK 2. Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi 5 Pelayanan Dasar Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
63
Tabel 3.8. TUJUAN 3 dan SASARAN 3 TUJUAN 3
SASARAN 3.3.
Meningkatnya Akses , Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan melalui Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat yang Bisa Diakses Masyarakat dan Prasarana Kesehatan di Rumah Sakit, Rumah Sakit Khusus dan Balai Kesehatan
Indikator kinerja, target dan reaslisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.9. sebagai berikut :
TABEL : 3.9.
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat yang Bisa Diakses Masyarakat dan Prasarana Kesehatan di Rumah Sakit, Rumah Sakit Khusus dan Balai Kesehatan .
NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1 1
2
3 75%
REALISA SI 4 71%
70%
88%
2
Persentase Rumah Sakit yang menyelenggarakan PONEK Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi 5
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
(%) 5 96
122
64
Pelayanan Dasar 110,5
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran KATEGORI CAPAIAN : SANGAT BAIK
Untuk mencapai Sasaran yang diinginkan, maka dilakukan, PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP)
Program Upaya Kesehatan Perorangan ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu: a.1. Pelayanan bagi penduduk miskin di Rumah Sakit dan atau rumah sakit Khusus, serta pengembangan kesehatan rujukan a.2. Peningkatan Kualitas Pelayanan di RS a.3. Peningkatan pelayanan kesehatan penunjang dan kegawatdaruratan
di
RSU dan RS khusus Program
Upaya
Kesehatan
Perorangan
dengan
pagu
sebesar
Rp.
2.087.431.800,- terealisasi sebesar 90.73% atau Rp. 1.893.934.930,- secara rinci
masing-masing
realisasi
anggaran
kegiatan
serta
capaian
ukuran
keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 Kolom
Hasil Pelaksanaan Pembangunan 1. Pelayanan Bagi Penduduk Miskin di RS dan atau RS Khusus serta Pengembangan Kesehatan Rujukan. Bahwa dalam kinerja program didapatkan upaya – upaya yang dilakukan dalam menghadapi pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yaitu Tersusunnya model perencanaan perawatan pasien di RS (Clinical Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
65
Pathway), tersusunnya instrumen pengukuran kepuasan pasien maskin di RS serta buku pedoman sistem rujukan berdasarkan indikasi medis. Clinical Pathway yang merupakan konsep perencanaan pelayanan terpadu yang merangkum setiap langkah yang diberikan kepada pasien berdasarkan standar pelayanan medis dan asuhan keperawatan yang berbasis bukti dengan hasil yang terukur dan dalam jangka waktu tertentu di rumah sakit. Pada Tahun 2012 semua 55 RS Pemerintah sudah tersosialisasi terkait clinical pathway tetapi baru 9 RS di Provinsi Jawa Timur yang difasilitasi untuk menyusun Clinical Pathways. Kemudian pada tahun 2013 dilakukan juga kegiatan pelatihan di 3 RS Pemerintah dalam rangka penyusunan Clinical Pathway. Adapun RS Pemerintah tersebut yaitu RS Kab. Kediri, RS Paru Surabaya, dan RS Kusta Kediri. Sejak tahun 2012 telah tersusun Buku Pedoman Sistem Rujukan berbasis Indikasi Medis yaitu penyelenggaraan pelayanaan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayaan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal yang didasarkan pada kemampuan medis rumah sakit yang dalam penyusunannya telah melibatkan Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Dinas Kesehatan dan IDI dan Organisasi Profesi dari masing-masing pelayanan. Pedoman ini mengacu pada Sistem Kesehatan Nasional mengamanatkan tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas yang dilaksanakan dengan memperhatikan inovasi dan terobosan dalam penyelengaraannya yang berkesinambungan, terus menerus, terpadu dan paripurna melalui penguatan sistem rujukan. 2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan ukuran keberhasilan yang sudah ditetapkan yaitu terlaksananya pembinaan peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit Pemerintah dengan melihat pelaksanaan akreditasi di Rumah Sakit Pemerintah. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali. Akreditasi RS dilakukan oleh suatu lembaga independen baik dari dalam maupun luar negeri berdasarkan standar Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
66
akreditasi yang berlaku dan ditetapkan oleh Menteri, sesuai yang diamanatkan pada UU RS No 44 Tahun 2009 pasal 40. Akreditasi RS saat ini dilakukan oleh KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) dengan pembagian penilaian akreditasi RS meliputi Akreditasi RS 5 pelayanan, 12 pelayanan dan 16 pelayanan. Pada pertengahan 2012 adalah batas akhir penilaian akreditasi versi tahun 2007 yang selanjutnya instrumen akreditasi menggunakan akreditasi yang baru sesuai Keputusan Dirjen Bina Upaya Kesheatan Kemenkes RI Nomor : HK.02.04/I/2790/11 tentang Standar Akreditasi RS. Jumlah RS pemerintah yang terakreditasi pada tahun 2012 sebanyak 58 RS (95 %) pada tahun 2013 tetap 58 RS (88 %), terjadi penurunan persentase capaian
rumah
sakit
yang
telah
terakreditasi
dikarenakan
adanya
penambahan rumah sakit pada tahun 2013 dan tidak ada penambahan jumlah RS yang terakreditasi karena adanya perubahan versi 2007 ke versi baru. Indikator Renstra pada tahun 2013 adalah 70 %. Sehingga persentase pencapaian sasaran adalah 127 %. Pencapaian ini telah didukung oleh Dana APBD Provinsi Jatim dengan Berbagai kegiatan terkait peningkatan pencapaian indikator renstra untuk akreditasi RS antara lain : a. Workshop Akreditasi RS 5 Pelayanan bagi RSU dan RSK, dengan tujuan agar RS dapat membuat dokumen sesuai standart dan parameter penilaian akreditasi RS, sasaran adalah RS Pemerintah yang belum terakreditasi b. Monitoring dan Evaluasi Akreditasi RS
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
67
Akreditasi RS Pemerintah Tahun 2013 sudah
Belum
12%
88%
Sumber : Data Program UKP, 2013 Gambar 5.1. Capaian Akreditasi RS Pemerintah di Jawa Timur Tahun 2013
Berdasarkan gambar 5.1 diatas, menunjukkan tahun 2013 tidak ada perubahan rumah sakit pemerintah yang terakreditasi 5 pelayanan dasar karena adanya perubahan versi akreditasi dari versi 2007 ke versi baru karena adanya perubahan versi akreditasi. Akreditasi RS dilakukan oleh suatu lembaga independen baik dari dalam maupun luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku dan ditetapkan oleh Menteri, sesuai yang diamanatkan pada UU RS No 44 Tahun 2009 pasal 40. Akreditasi RS saat ini dilakukan oleh KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) dengan pembagian penilaian akreditasi RS meliputi Akreditasi RS 5 pelayanan, 12 pelayanan dan 16 pelayanan. Pada pertengahan 2012 adalah batas akhir penilaian akreditasi versi tahun 2007 yang selanjutnya instrumen akreditasi menggunakan akreditasi versi baru.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
68
RS Pemerintah
RSTNI POLRI
RS BUMN
RS Swasta
174 151
141
141 107
98 73
58
55 36
36 89
Sudah
2218
3
Belum
Tahun 2010
21 11
87 1
Sudah
Belum
Tahun 2011
58
24 12 sudah
7 31 Belum
Tahun 2012
24 12 sudah
8 31 Belum
Tahun 2013
Sumber : Data Program UKP, 2013
Gambar 5.2 Capaian Akreditasi Rumah Sakit di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010- 2013 Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan capaian akreditasi rumah sakit di Jawa Timur sebanyak 66,38% dengan menggunakan instrument penilaian akreditasi versi 2007. Hingga tahun 2013 terdapat 33,61% Rumah Sakit yang belum terakreditasi dan terbanyak RS Swasta (89,91%). RSU pemerintah yang belum terakreditasi terdapat 5 RSU Pemerintah (RS Ngimbang RS Besuki Situbondo, RSUD Lawang, RSUD Ploso, RS Universitas Airlangga) Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi RS dimana disebutkan pada pasal 3 bahwa RS wajib mengikuti akreditasi nasional, dan pada pasal 4 untuk dalam upaya meningkatkan daya saing, RS dapat mengikuti akreditasi internasional sesuai kemampuan.
Sampai pada
Oktober 2013 RS di Jawa Timur yang sudah terakreditasi nasional adalah 2 (dua) RS swasta yaitu RS Panti Nirmala dan RS Khusus Mata Undaan dan RS yang terakreditasi internasional adalah RS Premier Surabaya. Pencapaian target indikator Rumah Sakit Pemerintah menyelenggarakan Program Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 jam. 87,03%RS Mampu PONEK 24 jam adalah RS yang mampu menyelenggarakan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
69
terintegrasi 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, yang dapat terukur malalui Penilaian Kinerja Manjemen dan Penilaian Kinerja Klinis dan Buku Paket Pelatihan PONEK Protokol bagi Tenaga Pelaksana . Masih terdapat 8 RSUD yang masih belum terlatih PONEK yaitu: RSUD Dr R Soedarsono Pasuruan, RSUD RA Basuni Mojokerto, RSUD Kertosono, RSUD Ngimbang, RSUD Lawang, RSUD Dolopo, RSUD Ploso Jombang dan RSUD Besuki Situbondo. Keterbatasan SDM spesialistik khususnya dokter spesialis obgyn dan dokter spesialis anak yang full timer masih menjadi permasalahan RS Pemerintah belum mampu PONEK 24 jam. 3.Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penunjang dan Kegawatdaruratan di RS dan RS Khusus Jumlah RS yang melaksanakan gawat darurat level 1 sesuai standar : indikator renstra Tahun 2013 : 90 % Gadar Level I adalah standar minimal untuk
RS
Kelas
D
(Berdasarkan
Kepmenkes
RI
Nomor
:
856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS. Pada Tahun 2013, Dari 64 RSU yang sudah melaksanakan gawat darurat level 1 sesuai standar sebanyak 60 RS (93,75%) ini berarti target terpenuhi 100%. Yang belum memenuhi standart IGD level I adalah RSUD Ploso Jombang,RSUD khususnya
Besuki
terkait
Situbondo,RSUD
standarisasi
SDM
di
Ngimbang, IGD
yang
RSUD harus
Lawang terlatih
kegawatdaruratan. (Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor : YM.01/II/1936/2011, tanggal 20 Juli 2011
dinyatakan bahwa Standart Kompetensi Minimal bagi dokter
yang bekerja di IGD harus sudah mengkuti pelatihan GELS/PPGD) .
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
70
Permasalahan dan upaya pemecahannya 1.
Adanya UU RS No.44 Tahun 2009 masih diperlukan peraturan teknis diantaranya dalam bentuk Peraturan Permerintah, Kepres, Permenkes, Kepmenkes, Perda Kab/Kota dan Perda Provinsi sebagai pendukung pelaksanaan peraturan perundangan ini. Untuk itu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berinisiatif memberi masukan kepada pihak-pihak terkait agar peraturan teknis yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan UU RS bisa segera diterbitkan.
2.
Berdasarkan UU RS No. 44 Tahun 2009 yang dijelaskan dalam Permenkes RI Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi RS disebutkan bahwa Peran Dinas Kesehatan Provinsi adalah memberikan Rekomendasi Penetapan Kelas. Untuk RS Pemerintah sebanyak 58 RS sebelumnya sudah ditetapkan klasifikasinya oleh Kemenkes RI, dan
terkait RS
TNI/POLRI/BUMN dan Swasta yang belum terklasifikasi sampai saat ini masih dalam proses klasifikasi karena yang menetapkan kelas RS adalah Kementerian Kesehatan RI. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur akan mengadvokasi kepada Kementerian Kesehatan RI untuk memprioritaskan penetapan kelas Rumah Sakit di Jawa Timur mengingat jumlah RS di Jawa Timur termasuk terbanyak di Indonesia. 3.
Dengan standar akreditasi baru yang diberlakukan mulai tahun 2012, maka maka rumah sakit harus menata ulang standarnya karena pada standar akreditasi baru ada 4 (empat) kelompok standar yaitu : Kelompok standar berfokus pada pasien, Kelompok standar manajemen rumah sakit, Kelompok sasaran keselamatan pasien, Kelompok sasaran menuju Milineum Development Goals.
4.
Sistem Pelaporan RS masih belum berjalan optimal karena terkait pelaporan RS dari 344 RS Kab/Kota yang mengirimkan laporan tahunan ke Dinkes Provinsi Jatim sebanyak 257 RS.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
71
Secara umum pencapaian target sasaran Meningkatkan Jangkauan dan
Kualitas Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat yang Bisa Diakses Masyarakat dan Prasarana Kesehatan di Rumah Sakit, Rumah Sakit Khusus dan Balai Kesehatan pada tahun 2013 telah tercapai dengan SANGAT BAIK, seperti terlihat
pada lampiran PPS_ Laporan Realisasi
pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2013 .
B.4. TUJUAN 4 : Meningkatnya Kesadaran Gizi Keluarga dalam Upaya Meningkatkan Status Gizi Masyarakat Tujuan : Meningkatnya Kesadaran Gizi Keluarga dalam Upaya Meningkatkan Status Gizi Masyarakat dijabarkan ke dalam Sasaran yaitu Meningkatnya Perbaikan Gizi Masyarakat Sasaran: Meningkatnya
Perbaikan Gizi Masyarakat ,dengan indikator
keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut : a. Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhannya b. Prevalensi Balita Dengan Gizi Buruk c. Prevalensi Balita dengan Gizi Kurang Tabel 3.10. TUJUAN 4 dan SASARAN 4 TUJUAN 4
SASARAN 4.1
Meningkatnya Kesadaran Gizi Meningkatnya Perbaikan Gizi Keluarga Dalam Upaya Masyarakat Meningkatkan Status Gizi Masyarakat
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
72
Indikator kinerja, target dan reaslisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.11. sebagai berikut : TABEL : 3.11.
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Perbaikan Gizi Masyarakat
NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1 1
2
3 75 %
REALISA SI 4 74, 7 %
3,6%
2.2%
15%
12,1%
2 3
Partisipasi Balita Dipantau pertumbuhannya Prevalensi Balita Dengan Gizi Buruk Prevalensi Balita dengan Kurang Gizi
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran
(%) 5 99,6 >100 >100 >100
KATEGORI CAPAIAN : SANGAT BAIK Untuk mencapai Sasaran yang diinginkan, maka dilakukan, PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT a. Program Perbaikan Gizi Masyarakat oleh 5 (lima) kegiatan yaitu: a.1. Menyusun peta informasi masyarakat kurang gizi a.2. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya a.3. Pemberdayaan masyarakat Untuk pencapaian keluarga sadar gizi a.4. Penyelidikan surveillans untuk kewaspadaan pangan dan gizi a.5. Peningkatan pendidikan dan pengetahuan tentang penanganan masalah gizi
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
73
b.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan pagu sebesar Rp. 5.075.000.000,00
terealisasi
sebesar
91.15%
atau
Rp.
5.181.597.847,00secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 Kolom. c. Hasil Pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut : Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi, dan balita serta usia produktif, dengan sasaran program tenaga pelaksana gizi Kab/Kota,ibu hamil, bayi dan balita serta usia produktif Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Upaya penanggulangan masalah gizi (KEP, anemia gizi, GAKY, KVA) dan kekurangan zat gizi mikro lainnya di 38 Kabupaten/Kota 2. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian kadarzi di 38 Kabupaten/Kota 3. Penyelidikan surveilans untuk kewaspadaan pangan dan gizi Adapun hasil pencapaian indikator kinerja seksi gizi pada tahun 2010 - 2012, seperti rincian tabel berikut :
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
74
Tabel. 4.1.Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Gizi Tahun 2013 NO
INDIKATOR
PENCAPAIAN 2012
2013
1 Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan
100 %
100 %
2 Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif
66,1 % 70,3 %
3 Cakupan RT yg mengonsumsi garam beryodium
-
86,9 %
4 Persentase Balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A
90,3 % 89,7 %
5 Persentase ibu hamil mendapat Fe 90 tablet
71,2 % 81,6 %
6 Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi 7 Persentase balita ditimbang berat badannya 8 Persentase Penyediaan bufferstock MP-ASI untuk daerah bencana
100%
100 %
73,7% 72,0 % 100%
100 %
Sumber : Data Seksi Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013
Pada tabel di atas, untuk 563 Balita gizi buruk sudah mendapat perawatan 100 % dan tertangani semua, penanggulangan kasus balita gizi buruk dilaksanakan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu bagi balita gizi buruk yang disertai dengan tanda-tanda komplikasi medis dilakukan penanganan rawat inap di Puskesmas Perawatan, Theurapeutic Feeding Centre (TFC) maupun Rumah Sakit. Sedangkan bagi balita gizi buruk tanpa komplikasi dilakukan melalui rawat jalan dengan pembinaan oleh petugas kesehatan dan kader Posyandu. Cakupan bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif tahun 2013 sebesar 70,3% dari jumlah bayi diperiksa sebesar 461.440 dan yang mendapat ASI Eksklusif sebanyak 324.550 bayi, meskipun belum mencapai target nasional sebesar 75 % tetapi bila dibanding tahun 2012 persentase tahun 2013 meningkat sebanyak 4,2%, ini di tunjang dengan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ASI Eksklusif serta semakin tanggapnya tenaga pelaksana gizi di lapangan.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
75
Upaya terobosan yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif antara lain melalui : -
Pelatihan petugas kesehatan terkait dengan definisi operasional ASI eksklusif untuk mendukung pelaporan ASI eksklusif yang benar
-
Pelatihan Konselor Menyusui
-
Pelatihan konselor MP-ASI
-
Peringatan Pekan ASI Sedunia
-
Lomba standing banner ASI Eksklusif
-
Peningkatan dukungan keluarga dan masyarakat melalui pembentukan Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI)
-
Lomba KP-ASI
-
Sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI eksklusif.
-
Penyediaan ruang laktasi dalam rangka mendukung penjediaan fasilitas menyusui di tempat kerja maupun di pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Upaya penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI)
dilakukan melalui pemanfaatan garam beriodium. Cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beriodium di Jawa Timur tahun 2013 adalah sebesar 86,9 % dari sampel 112.701 kepala keluarga dan yang hasil uji garamnya cukup sebesar 97.965 sampel. Jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2013 sebesar 85 % berarti telah mencapai target. Upaya peningkatan cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beriodium dilakukan antara lain melalui : -
Peningkatan koordinasi dengan petugas lintas program terkait
-
Promosi Garam Beriodium melalui pengadaan sarana media penyuluhan
-
Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan GAKI di daerah, dan lain-lain. Cakupan Balita 6-59 bulan yang mendapat kapsul vitamin A di Jawa Timur
tahun 2013 adalah sebesar 89,6 % dari sasaran Balita 3.072.582 yang mendapatkan vitamin A sebanyak 2.753.846. Jika dibandingkan dengan capaian Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
76
tahun 2012 sebesar 90,3% memang ada penurunan 0,7% ini disebabkan sarana vitamin A pada bulan Pebruari di beberapa Kabupaten /Kota ada kekurangan karena pengadaan vitamin A dari pusat belum selesai. Akan tetapi bila capaian tahun 2013 dibandingkan dengan target nasional tahun 2013 sebesar 83 % berarti telah mencapai target. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan balita yang mendapat kapsul vitamin A, antara lain melalui : -
Pelatihan manajemen kapsul vitamin A bagi petugas kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se Jawa Timur dan Puskesmas
-
Pemenuhan kebutuhan kapsul vitamin A
-
Pertemuan koordinasi penanggulangan Kurang Vitamin A bagi petugas lintas sektor Kabupaten/Kota se Jawa Timur
-
Promosi pemberian kapsul vitamin A melalui pengadaan media/sarana penyuluhan, dan lain-lain. Cakupan ibu hamil yang mendapatkan Fe (feros /tambah darah) 90 tablet
di Jawa Timur tahun 2013 adalah sebesar 81,6 % dari jumlah ibu hamil sebanyak 679.460 orang yang mendapat Fe3 sebesar 554.139 orang. Jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 93 persen berarti belum mencapai target. Masalah yang berkaitan dengan rendahnya cakupan ibu hamil yang mendapatkan 90 tablet tambah darah tersebut antara lain berkaitan dengan belum optimalnya koordinasi dengan lintas program terkait, serta belum terlaporkannya dengan baik cakupan pemberian TTD pada ibu hamil. Upaya peningkatan cakupan ibu hamil yang mendapat 90 tablet tambah darah dilakukan antara lain melalui : -
Peningkatan koordinasi dengan petugas lintas program terkait
-
Peningkatan pemahaman petugas kesehatan terkait dengan definisi operasional pemberian TTD
-
Promosi TTD melalui pengadaan sarana media penyuluhan
-
Penyediaan tablet tambah darah untuk ibu hamil bagi Kabupaten/ Kota se Jawa Timur, dan lain-lain.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
77
Surveilans gizi yang dimaksud dalam petunjuk pelaksanaan ini adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan dan diseminasi informasi hasil pengolahan data secara terus menerus dan teratur tentang indicator yang terkait dengan kinerja
pembinaan
gizi
masyarakat.
Persentase
kabupaten/kota
yang
melaksanakan surveilans gizi dari tahun 2012 sampai dengan 2013 rata-rata mencapai 100%, karena setiap Kab/Kota di Jawa Timur selalu melaksanakan surveilans gizi, sehingga pencapaiannya sebesar 100%. Cakupan balita yang ditimbang berat badannya (D/S) di Jawa Timur pada tahun 2013 adalah sebesar 72,2 % dari jumlah Balita sebesar 3.072.582 yang ditimbang sebanyak 2.217.533 Balita. Cakupan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2013 sebesar 80 %. Rendahnya cakupan D/S tersebut antara lain berkaitan dengan ; -
Banyak berdirinya PAUD (pendidikan anak usia dini) yang mana ada PAUD yang belum terintegrasi dengan Posyandu
-
Minimnya dana operasional dan kelengkapan sarana dan prasarana untuk menggerakkan kegiatan Posyandu
-
Tingkat pengetahuan kader dan kemampuan petugas dalam pemantauan pertumbuhan dan konseling masih kurang karena banyaknya kader baru (regenerasi)
-
Tingkat pemahaman keluarga dan masyarakat akan manfaat Posyandu masih rendah
-
Pembinaan kader yang kurang sehingga perlu diadakan refresing kader / revitalisasi Posyandu. Persentase Penyediaan bufferstock MP-ASI untuk daerah bencana,
mengingat penyediaan sarana ini yang mempunyai tanggung jawab adalah Direktorat Bina Gizi – Kemenkes R.I dan pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur maka dianggap pencapaiannya 100 %, karena tenaga gizi di wilayah sasaran bencana tinggal melaksnakan apabila ada bencana.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
78
d. Permasalahan dan upaya pemecahan masalah d.1.Permasalahan : 1.
Validasi data gizi yang sering terlambat dari Kab/Kota ke Provinsi (seksi gizi).
2.
Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang perilaku sadar gizi.
3.
Belum adanya anggaran khusus untuk melaksanakan kegiatan pemetaan Kadarzi di masyarakat.
4.
Peran dan kerjasama petugas lintas program dan lintas sektor yang tergabung dalam Tim Pangan dan Gizi masih rendah, sehingga pembahasan tentang situasi pangan dan gizi untuk penanganan masalah gizi sering terhambat.
d.2. Upaya Pemecahan Masalah i.
Meningkatkan upaya perbaikan dalam sistem pencatatan dan pelaporan antara lain dengan ; - Penggunaan alat bantu computer (software) - Pembinaan petugas pengelola data - Pertemuan koordinasi
i.
Sosialisasi KADARZI ke masyarakat (forum pengajian, dasa wisma, PKK dll) dan pembinaan kader setelah hari H Posyandu terutama dalam hal yang berkaitan dengan penerapan KADARZI dalam kehidupan sehari-hari.
ii.
Mengajukan dana khusus untuk kegiatan pemetaan Kadarzi di masyarakat melalui dana APBD.
iii.
Melakukan pendekatan secara khusus terhadap lintas program dan lintas sector untuk memperlancar jalannya kerjasama serta mendorong agar masing-masing sector mengadakan kegiatan secara bersama-sama. Secara umum pencapaian target sasaran Meningkatkan Keluarga Sadar Gizi dan Perbaikan Gizi Masyarakat pada tahun 2013 telah tercapai dengan SANGAT BAIK, seperti terlihat
pada lampiran PPS_ Laporan
Realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2013.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
79
B.5. TUJUAN 5 : Terjaminnya Ketersediaan , Pemerataan, Pemanfaatan, Mutu , Keterjangkauan Obat dan Perbekalan Kesehatan serta Pembinaan Mutu Makanan Tujuan: Terjaminnya Ketersediaan , Pemerataan, Pemanfaatan, Mutu , Keterjangkauan Obat dan Perbekalan Kesehatan serta Pembinaan Mutu Makanan dijabarkan ke dalam Sasaran yaitu Meningkatnya Pengelolaan
Obat , Perbekalan Kesehatan dan Makanan Sasaran: Meningkatnya Pengelolaan Obat , Perbekalan Kesehatan dan Makanan dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut : a. Persentase Obat sesuai kebutuhan yang tersedia di Kabupaten/Kota b. Persentase Ketersediaan obat dan alat kesehatan untuk penanggulangan bencana dan KLB c. Persentase sarana pelayanan kesehatan (sarkes) yang menerapkan layanan kefarmasian sesuai standar d. Persentase tanaman obat asli Indonesia di UPT Materia Medica Batu dapat dimanfaatkan untuk menunjang pemeliharaan kesehatan.
Tabel 3.12. TUJUAN 5 dan SASARAN 5.1. TUJUAN 5 Terjaminnya ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan serta pembinaan mutu makanan Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
SASARAN 5.1 Meningkatnya Pengelolaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan Makanan
80
Indikator kinerja, target dan reaslisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.13. sebagai berikut : TABEL : 3.13.
NO
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan Makanan
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
(%)
1 1
2 Persentase obat sesuai kebutuhan tersedia di kabupaten/kota
3 95 %
4 92 %
5 96,8
2
Persentase ketersediaan obat untuk penanggulangan bencana dan KLB
90%
80%
88,88
50%
35%
70
3
Persentase sarana pelayanan kesehatan yang diawasi menerapkan pelayanan kefarmasian sesuai standar
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran KATEGORI CAPAIAN
85,2 BAIK
Untuk mencapai Sasaran yang diinginkan, maka dilakukan, PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN a).Program Obat dan Perbekalan Kesehatan ini didukung oleh 9 (sembilan ) kegiatan yaitu: a.1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan a.2. Pengkataan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan a.3. Peningkatan mutu pelayanaan farmasi komunikasi dan rumah sakit a.4. Peningkatan mutu Penggunaan obat dan perbekalan Kesehatan Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
81
a.5. Pengembangan tanaman obat dan peningkatan promosi pemanfaatan obat bahan alam Indonesia a.6 Pengadaan Bahan Kimia dan Laboratorium a.7. Peningkatan mutu makanan dan minuman a.8. Peningkatan dan Pengembangan Balai Materia Medika Batu a.9. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (Napza) b) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan pagu sebesar Rp. 12.695.000.000,00 terealisasi sebesar 96.47% atau Rp. 12.247.397.158,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 Kolom. c) Hasil Pelaksanaan Pembangunan Capaian Kinerja Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dimaksudkan untuk Menjamin ketersediaan, pemerataan, pemanfaatan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan serta pembinaan mutu makanan dengan sasaran Meningkatkan manajemen pengelolaan obat, pembinaan dan pengendalian, pengawasan serta peningkatan kualitas perbekalan kesehatan dan makanan. Untuk mengukur keberhasilan sasaran dari pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari perkembangan capaian kinerja program sebagai berikut: Tabel 1.1 Capaian kinerja Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Capaian Kinerja Program NO 1
Indikator Kinerja
Satuan
Tersedia Obat Buffer Stock Dan Alat Kesehatan Habis Pakai Untuk Pelayanan Kesehatan Di UPT Dinas Kesehatan Propinsi.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
%
200 9 20
2010
2011
2012
2013
20
30
30
35
82
2
3 4 5
6
7
8
9 10
11
12
Tersedia Obat Dan Alat Kesehatan Habis Pakai Untuk Pelayanan Kesehatan Di UPT Dinas Kesehatan Provinsi. Tersedia Obat Untuk Penanggulangan Bencana Dan KLB Obat Sesuai Kebutuhan Tersedia Di Semua Kabupaten/Kota. Sarana Pelayanan Kesehatan Yang Diawasi Menerapkan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar Kabupaten/Kota Melaksanakan Monitoring, Pembinaan Dan Pelaporan Secara Berkala Penggunaan Obat Secara Rasional Di Puskesmas Dengan Menerapkan Software Monitoring Penggunaan Obat Secara Rasional Sarana Produksi Dan Distribusi Obat, Alat Kesehatan (ALKES), Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dan Kosmetika Menerapkan Cara Produksi Dan Distribusi Sesuai Standar. Permintaan Sertifikasi, Sarana Produksi Dan Distribusi Obat, Alat Kesehatan (ALKES), Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Dan Kosmetika Terlayani Sesuai Standar Kabupaten/Kota Menerapkan Sistem Pelaporan NarkotikaPsikotropika. Sarana Produksi Dan Distribusi Obat Tradisional Dan Kosmetika Menerapkan Cara Produksi Dan Distribusi Sesuai Standar. Permintaan Sertifikasi, Sarana Produksi Dan Distribusi Obat Tradisional Dan Kosmetika Terlayani Sesuai Standar. Dari Kebutuhan Tersedia Buffer Bahan Kimia Dan Laboratorium.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
%
85
80
80
90
95
%
90
90
87
80
90
%
65
70
87
92
95
%
40
40
15
30
35
%
0
40
65
74
74
%
30
40
30
50
60
%
50
60
90
100
100
%
40
60
52
70
79
%
15
15
70
100
100
%
55
60
100
100
100
%
30
35
40
45
45
83
13
Industri Makanan Rumah % 55 60 45 Tangga Yang Diawasi Tidak Menggunakan Bahan Tambahan Yang Dilarang Untuk Makanan. 14 Tanaman Obat Asli Indonesia % 100 100 100 Di UPT Materia Medica Batu Dapat Dimanfaatkan Untuk Menunjang Pemeliharaan Kesehatan. Sumber : Laporan Program Farmasi dan perbekalan Kesehatan Tahun 2013
60
80
100
100
Kondisi yang dicapai pada tahun 2013 bahwa telah : 1. Tersedia obat buffer stock dan alat kesehatan habis pakai untuk pelayanan kesehatan di UPT Dinas Kesehatan Propinsi sebesar 35 %. 2. Tersedia obat dan alat kesehatan habis pakai untuk pelayanan kesehatan di UPT Dinas Kesehatan Provinsi 95 % 3. Tersedia obat untuk penanggulangan bencana dan KLB 90 % Capaian kinerja dari indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin tersebut berkat upaya yang dilakukan, dicapai melalui pengelolaan obat yang baik mulai dari perencanaan,
pengadaan,
penyimpanan,
distribusi
dan
penggunaan yang tertuang dalam kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan yaitu pengadaan obat dan alkes habis pakai yang terdiri dari: 1. Pengadaan obat untuk pengobatan masal dan bakti sosial dan poli sebanyak 39 jenis. 2. Pengadaan obat untuk buffer tingkat Provinsi sebanyak 89 jenis. 3. Pengadaan obat untuk KLB dan penanggulangan bencana 6 jenis. Mulai tahun 2013 pengadaan obat menggunakan e-katalog yang merupakan daftar obat elektronik yang memuat informasi nama obat, spesifikasi teknis, harga satuan terkecil dan penyedia dimana sudah termasuk pajak dan biaya distribusi. Untuk mekanisme pengadaannya menggunakan e-purchasing dari LKPP. diharapkan agar proses pengadaan obat di sektor pemerintah dapat lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan adanya sistem e-katalog Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
84
obat, selain dapat meminimalisasi penyimpangan, juga dapat memudahkan pihak pemerintah untuk lebih leluasa dalam memilih produk obat (generik) yang dibutuhkan. Ada beberapa obat yang diadakan menggunakan e-katalog tidak dapat terpenuhi karena kosong dari pabrikan, sehingga tidak diadakan.Untuk obat-obat yang tidak tercantum dalam e-katalog menggunakan proses tender sesuai Perpres No. 54. Mutu pelayanan kesehatan sangat bergantung kepada ketersediaan obat dan alat kesehatan sebagai penunjang utama dalam pelayanan pengobatan kepada masyarakat. Oleh karena itu jaminan ketersediaan obat
baik secara
kualitas maupun kuantitas harus tetap terjaga di fasilitas pelayanan kesehatan. Ketersediaan obat
harus dipertahankan agar pelayanan kesehatan tidak
terganggu. Kegiatannya untuk mempertahankan ketersediaan obat meliputi perencanaan, pengadaan, distribusi, penyimpanan dan penggunaannya yang didukung dengan sarana pendukung termasuk sistem informasi dan SDM nya. Obat dan Alkes habis pakai yang diadakan di tingkat provinsi adalah obat-obat pengobatan masal, bakti sosial, buffer stok tingkat provinsi,
obat untuk
penanggulangan KLB masih konsentrasi pada kasus Diphteri, yaitu pengadaan ADS, Erythromycin dan vitamin-vitamin. Hasil Pelaksanaan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan: c.1. Fasilitasi kepada Petugas Pengelola Obat Puskesmas sebanyak 21 orang dari Kabupaten Sampang dan 20 orang dari Kabupaten Pamekasan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Obat dan Ketrampilan Petugas Obat di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Kab/Kota yang diselenggarakan di 2 kabupaten di Madura yaitu Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan. Kegiatan ini berupa pertemuan untuk Petugas Pengelola Obat Puskesmas dengan memberikan materi tentang bagaimana mengelola obat sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjaga mutu dan menunjang pelayanan. Diharapkan kegiatan ini, ketrampilan Petugas dalam pengelolaan obat dapat lebih meningkat.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
85
c.2. Monitoring Aplikasi Software Puskesmas dan Kab/Kota dilakukan di 10 kabupaten/kota Kabupaten
yaitu,
Tuban,
Kabupaten Kabupaten
Magetan, Probolinggo,
Kabupaten Kabupaten
Bojonegoro, Lumajang,
Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kota Probolinggo. Pelaksanaan pada rentang bulan September dan Oktober. Dalam pelaksanaan monitoring didapatkan beberapa temuan yang menghambat terlaksananya aplikasi penggunaan software. Secara umum semua IFK memiliki perangkat komputer untuk menunjang penggunaan software, hanya saja software yang telah diinstall terdahulu tidak digunakan karena beberapa masalah antara lain banyak terdapat entry data pada software pada saat online sehingga apabila terputus harus mengulang lagi, susah untuk akses operasional dan jaringan internet tidak stabil. Sehingga kebanyakan pengelolaan obat di IFK masih manual menggunakan program excel, jumlah item obat dalam software belum mengcover semua kebutuhan Kab/Kota sehingga harus kerja ulang pada software lain.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
86
c.3.Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Upaya Penyediaan dan Pengelolaan Obat untuk Pelayanan Kesehatan Dasar dan Program dengan 76 orang Penanggungjawab atau Pengelola Obat Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota
(%)
dan Pemegang Program Kefarmasian Kab/Kota se Jawa Timur. Pertemuan ini dilaksanakan untuk keterpaduan dan efektivitas penyediaan obat. Sumber : Laporan Program Farmasi dan perbekalan Kesehatan Tahun 2013
Gambar 1.1. Persentase Obat Dengan Tingkat Kecukupan ≥ 12 Bulan Diagram Tingkat Ketersediaan Obat Menurut Jenis Obat Provinsi Jawa Timur Tahun 2013
Sumber : Laporan Program Farmasi dan perbekalan Kesehatan Tahun 2013
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
87
Gambar 1.2. Diagram Tingkat Ketersediaan Obat Tahun 2013 Kondisi yang dicapai pada tahun 2013 bahwa sarana pelayanan kesehatan yang diawasi menerapkan pelayanan kefarmasian sesuai standar sebesar 35 % hal ini merupakan permasalahan yang harus ditangani pada kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunikasi Dan Rumah Sakit. Harapan dari kegiatan tersebut, puskesmas yang menerapkan pelayanan kefarmasian sesuai standar : 15 puskesmas dan rumah sakit yang menerapkan pelayanan kefarmasian sesuai standar : 38 rumah sakit. Sarana Pelayanan Kesehatan yang diawasi menerapkan pelayanan kefarmasian sesuai standar : 50%, sedang target dan realisasi adalah sebagai berikut: Tabel 1.2 Target Nasional % Puskesmas Perawatan dan Instalasi Farmasi Yang Melakukan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar No
Uraian
Target (%)
1
Realisasi (%) 2012 35
Target (%)
% Puskesmas Perawatan 25 30 Yang Melakukan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar 2 % Instalasi Farmasi RS 35 40 40 Yang Melakukan Pelayanan KefarmasianSesuai Standar Sumber : Data Seksi Farkalkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013
Realisasi (%) 2013 37
42
Untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan farmasi komunikasi dan rumah sakit telah terlaksananya 1. Sebanyak empat Kabupaten: Kota Blitar, Kabupaten Jombang, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan telah dilakukan Fasilitasi dan Joint Training Pelayanan Kefarmasian untuk Tenaga Kefarmasian dan Nakes di Puskesmas Perawatan dan Plus dalam Rangka Mendukung Program Pengendalian Penyakit dan Penurunan AKI dan AKB. Pertimbangan pemilihan kab/kota adalah yang telah mempunyai tenaga apoteker PNS yang ditempatkan di Puskesmas dalam satu wilayah Kabupaten/kota lebih dari 5 (lima) orang, Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
88
sehingga diharapkan menjadi role model untuk kolaborasi dengan jajaran tenaga kesehatan lain untuk dapat dikembangkan di seluruh kabupaten/Kota di Jawa Timur. 2. Advokasi dan Asistensi Sistem Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas pada 6 Kabupaten Kota Terpilih yaitu pada Kab. Probolinggo, Kota Probolingo, Kab Ngawi, Kab Jember, Kab Ponorogo, Kab Madiun, Kota Madiun. Kegiatan ini dilakukan oleh Petugas Dinas Kesehatan Provinsi kepada petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terpilih untuk melakukan pemberlakukan sistem Pelaporan pelayanan kefarmasian berjenjang di Rumah Sakit Pemerintah dan Puskesmas sampai tingkat nasional. 3. Pertemuan Pelayanan Kefarmasian bagi 58 orang petugas Instalasi Farmasi RS Pemerintah dalam rangka mendukung Universal Coverage. Pertemuan tersebut bermaksud untuk memberikan pembekalan petugas farmasi Rumah Sakit dalam menghadapi SJSN bidang Kesehatan, tata cara audit kefarmasian sesuai dengan prisip Farmakoekonomi, Pelayanan Kefarmasian yang berbasis Pengobatan rasional.
Sumber : Laporan Program Farmasi dan perbekalan Kesehatan Tahun 2013
Gambar 1.3.Tenaga Apoteker VS Tenaga Keseahatan Yang Lain Di Provinsi Jawa TImur, 2013 (apoteker hanya 1%) Berdasarkan Gambar 3.1 dilaporkan bahwa Capaian target pada tahun 2013 adalah sebesar
35 % dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 30 %
pencapaian ini belum optimal walaupun ada kenaikan prosentase dikarenakan Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
89
tenaga kefarmasian khususnya apoteker belum menjadi tenaga kesehatan strategis dan minim nya jumlah tenaga kefarmasian tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. c.4. Kondisi yang dicapai pada tahun 2013 bahwa Sarana Produksi Dan Distribusi Obat, Alat Kesehatan (ALKES), Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Kosmetika Menerapkan Cara Produksi Dan Distribusi Sesuai Standar sebesar 60 % dan Permintaan Sertifikasi, Sarana Produksi Dan Distribusi Obat, Alat Kesehatan (ALKES), Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Terlayani Sesuai Standar 100 %
Capaian ini
didukung dalam kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan dengan upaya yang dilakukan kepada : 1. 50 orang penangungjawab teknis dan pemilik sarana mengikuiti Pembinaan Sarana Produksi Alkes dan PKRT dalam Rangka Penerapan GMP di Bidang Alkes dan PKRT 2. 9 (sembilan) kab kota di wilayah Jawa Timur yang berada di Kabupaten / Kota yaitu kab Jember, kab Kediri, Nganjuk, kab Madiun, kab Bojonegoro, Malang kab kota, Kota Surabaya dan Kab Sidoarjo pada sarana distribusi alkes dilakukan Pemetaan Sarana Distribusi Alkes di Jawa Timur Pasca Penerapan Permenkes No. 1191 Tahun 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan bertujuan Untuk memastikan bahwa setiap distributor alat kesehatan telah melaksanakan dan menerapkan CDAKB. 3. 38 petugas kab/kota ikut kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengendalian Alkes dan PKRT di Provinsi dan Kab/Kota 4. 40 orang Petugas Kab/Kota dan Puskesmas mengikuti Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Bahaya Penggunaan Produk Alkes dan PKRT. Petugas Kabupaten/Kota dan Puskesmas selanjutnya secara berjenjang meneruskan informasi kepada masyarakat di wilayah kerjanya masingmasing. Pemahaman penggunaan produk Alkes dan PKRT yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan dalam upaya pencegahan kejadian akibat bahan berbahaya yang terdapat dalam Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
90
produk Alkes dan PKRT untuk selanjutnya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Pada indikator persentase produk alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi
persyaratan
keamanan,
mutu
dan
manfaat
pertahun
dapat
digambarkan sebagai berikut: Tabel 1.3 Persentase Produk Alkes dan PKRT yang Beredar Memenuhi Persyaratan Keamanan, Mutu dan Manfaat Tahun 2011 Target
Realisasi
70%
70%
Tahun 2012 Target 75%
Realisasi 75%
Tahun 2013 Target 78%
Realisasi
Tahun 2014 Target
78%
Realisasi
80%
Sumber : Laporan Program Farmasi dan perbekalan Kesehatan Tahun 2013
Pada indikator persentase sarana produksi Alkes dan PKRT yang memenuhi Cara Produksi yang Baik sebagai berikut : Tabel 1.4 Persentase Sarana Produksi Alkes dan PKRT yang Memenuhi Cara Produksi yang baik Tahun 2011 Target Realisasi 65% 63%
Tahun 2012 Target Realisasi 65% 60%
Tahun 2013 Target Realisasi 65% 65%
Tahun 2014 Target Realisasi 70%
Sumber : Laporan Program Farmasi dan perbekalan Kesehatan Tahun 2013
Sumber : Laporan Program Farmasi dan perbekalan Kesehatan Tahun 2013
Gambar 1.4. Jumlah Sarana Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Tahun 2013 Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
91
Gambar 1.5. Jumlah Sarana Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Tahun 2013
Sumber : Laporan Program Farmasi dan perbekalan Kesehatan Tahun 2013
Gambar 1.6. Jumlah Sarana Industri Alat Kesehatan (PAK) Tahun 2013
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
92
sumber : Laporan Program Farmasi dan perbekalan Kesehatan Tahun 2013
Gambar 1.7. Jumlah Sarana Industri Perbekalan Keseahatn Rumah Tangga (PKRT) Tahun 2013 c.5.
Kondisi yang dicapai pada tahun 2013 bahwa sarana produksi dan
distribusi obat tradisional dan kosmetika menerapkan cara produksi dan distribusi sesuai standar sebesar 100 % dan Permintaan sertifikasi, sarana produksi dan distribusi obat tradisional dan kosmetika terlayani sesuai standar sebesar 100 %. Hal ini didukung pada kegiatan pengembangan tanaman obat dan peningkatan promosi pemanfaatan obat bahan alam indonesia.
Kegiatan ini
dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai target sarana produksi dan distribusi obat tradisional dan kosmetika menerapkan cara produksi yang baik dan produk yang diedarkan memenuhi syarat mutu dan keamanan, serta sebagai upaya untuk meningkatkan pemanfaatan obat tradisional
terutama
untuk pengobatan mandiri dan untuk meningkatkan pembinaan pengendalian dan pengawasan agar obat tradisional yang di produksi dan diedarkan di Jawa Timur memenuhi persyaratan keamanan mutu dan kemanfaatan dengan upaya : 1. Sebanyak 60 orang penangungjawab teknis dan atau pemilik sarana produksi kosmetika di Jawa Timur mengikuti Pembinaan dalam Rangka Peningkatan Penerapan CPKB (Cara Produksi Kosmetika yang Baik) pada Industri Kosmetika di Jawa Timur. Sebagai upaya memberikan pembekalan teknis
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
93
kepada pemilik sarana produksi kosmetika sesuai dengan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB), dimaksudkan agar sarana produksi kosmetika mampu dan mau menerapkan CPKB dalam memproduksi kosmetika sehingga produk yang dihasilkan memenuhi syarat keamanan, mutu dan kemanfaatan 2. Sampling dan pengujian Produk obat tradisional / jamu di pasaran / sarana distribusi di 13 kab/kota di Jawa Timur yaitu Kota Malang, Sumenep, Pamekasan, Kota Kediri, Bojonegoro, Tuban, Kab Blitar, Kab Madiun, Ponorogo
,
Kota
Batu,
Surabaya
dan
Sidoarjo
untuk
mengetahui
kemungkinan ditambahkannya bahan kimia obat (BKO) dalam produk jamu. Sasaran Sampling dan Pengujian Produk Obat Tradisiona /Jamu di Pasaran dalam Rangka Pencegahan Penambahan Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Produk Obat Tradisional. Terlaksananya sampling dan teridentifikasinya kandungan sampel obat tradisional dilakukan dengan Metode Stratified random sampling 3. 38 petugas kab kota yang mengikuti Review Pelaksanaan Program Pembinaan
dan
Pengendalian
Kosmetika
dan
Obat
Tradisional
di
Kabupaten/Kota agar pelaksanaan bindalwas di kabupaten/kota dan provinsi tentang obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat (BKO) bahkan juga telah menarik beberapa obat tradisional dari peredaran, karena terbukti mengandung bahan kimia obat antara lain : Metampiron , Fenilbutason, Deksametason, Allupirinol , CTM , Sildenafil Sitrat, Parasetamol
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
94
Sumber : Laporan Program Farmasi dan perbekalan Kesehatan Tahun 2013
Gambar 1.8. Jumlah Sarana Industri Kosmetika Tahun 2013 c.6.
Kondisi yang dicapai pada tahun 2013 bahwa Dari kebutuhan tersedia buffer bahan kimia dan laboratorium sebesar 45 % hal ini didukung pada kegiatan pengadaan bahan kimia dan laboratorium Berupa Reagen untuk pemeriksaan HIV dengan metode Rapid Test jenis antigen Re combinnat test satu paket @ 100 buah test. Reagen tersebut diserahkan ke program untuk dimanfaatkan dalam menunjang kegiatannya.
c.7. Kondisi yang dicapai pada tahun 2013 bahwa
Peningkatan Mutu
Makanan Dan Minuman sebesar 80 % dilakukan sejumlah kegiatan dengan sasaran : 1. Sejumlah 38 orang Petugas Kabupaten/Kota mengikuti Pertemuan tentang Keamanan Makanan Minuman di Jawa Timur, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, kemampuan serta kerjasama lintas program dan sektor dalam rangka tersedianya pangan yang memenuhi
persyaratan
keamanan,
mutu
dan
gizi.
Upaya
menanggulangi permasalahan tersebut diperlukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan dalam suatu sistem yang membutuhkan kerja sama lintas program dan lintas sektor dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
95
2. Pada 7 Kabupaten/Kota yaitu Kota Batu, Kota Blitar, Kab Malang, Kab Nganjuk, Kab Pasuruan, Kota Malang dilakukan Operasi Pasar Peredaran Makanan Minuman menjelang Hari Raya, Natal dan Tahun Baru. Pelaksanamya
adalah petugas Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur dan Petugas Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk pembinaan kepada Distributor makanan minuman agar menjual makmin yang sudah terdaftar, tidak rusak/kadaluarsa dan tidak penyok yang dapat berbahaya
bagi yang mengkonsumsi,
serta melakukan punishment terhadap distributor yang menjual produk yang tidak memenuhi syarat. 3. Dari jumlah 52 sampel yang diuji terdapat 31 (60,78%) yang memenuhi syarat dengan rincian yang mengandung Rhodamin B 3 (5,76%) , Borax 16 (30,76%) dan Formalin 2 (3,84%). Sampling dan Pengujian Produk Makanan Jajanan Anak Sekolah dilakukan Petugas
Dinkes
Provinsi
dan
Petugas
Dinkes
Kab/Kota.
Dilaksanakan di 4 Kab/Kota. Sampling Jajanan Anak Sekolah dan Pengujian untuk mengetahui apakah Jajanan Anak Sekolah mengandung bahan bahan yang dilarang ditambahkan di dalam makanan. Tahapan pertama dilakukan sampling dan kemudian dilakukan pengujian terhadap sampel produk guna mengetahui apakah mengandung bahan yang dilarang atau tidak. Hasil sampling diinformasikan kepada Kepala Sekolah di wilayah sampling,
sehingga
Kepala
Sekolah
juga
ikut
melakukan
pengawasan terhadap makanan yang dijual di sekitar lingkungan sekolah. 4. Dari 39 sampel terdapat 15 sampel tidak memenuhi syarat TMS terdiri dari Boraks 11 sampel. Rhodamin B 1 sampel, Benzoat 2 sampel dan Siklamat 1 sampel .pada Monitoring Penggunaan Bahan Tambahan yang Dilarang pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga. Hasil Monitoring
menunjukkan bahwa banyak
produsen PIRT yang pada saat proses perizinan memenuhi syarat, Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
96
tetapi setelah itu mulai melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang harus diterapkan terutama untuk Cara Produksi Makanan yang Baik dan terdapat. 5. 3 (tiga) kabupaten terpilih yaitu Kabupaten Blitar, Kab Madiun dan Kab Magetan yang terdiri dari Guru Sekolah Dasar dan Pedagang Jajanan yang berjumlah 30 orang mengikuti Fasilitasi Bahaya Makanan Minuman yang mengandung bahan yang dilarang dengan tujuan meningkatkan pengetahuan kepada guru untuk diteruskan kepada anak sekolah tentang makanan yang aman dan bermutu, sehingga makanan yang dijual di sekolah adalah makanan yang aman dan bermutu. Data dari 3 kabupaten tersebut, 52 produk pangan yang disampling terdapat 31 yang memnuhi syarat dan sisanya TMS yakni mengandung Boraks, Rhodamin dan Formalin
Sumber : Laporan Program Farmasi dan perbekalan Kesehatan Tahun 2013
Gambar 1.9.Pemetaan Jumlah Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Tahun 2013
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
97
Sumber : Laporan Program Farmasi dan perbekalan Kesehatan Tahun 2013
Gambar 1.9.Pemetaan Jumlah Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Tahun 2013 Terdapat kenaikan capaian indikator dari tahun 2011 PIRT yang tidak menggunakan bahan berbahaya dalam makanan
65 % sedang tahun 2012
PIRT yang tidak menggunakan bahan berbahaya dalam makanan 68 % c.7.
Kondisi
yang
dicapai
pada
tahun
2013
bahwa
Kabupaten/kota
menerapkan sistem pelaporan narkotika-psikotropika sebesar 79% hal ini didukung
pada
kegiatan
pencegahan
penyalahgunaan
narkotika,
psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza). Upaya
pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat
adiktif lainnya (napza) antara lain berupa : 1. Petugas dari 38 Kab/Kota se Jawa Timur masing-masing 2 orang petugas diundang pada Pertemuan Review dan Bindalwas Pengelolaan Obat Narkotika
dan
Psikotropika.
Pertemuan
selain
disosialisasikan
pengembangan SIPNAP terbaru juga dilakukan review kegiatan penerapan software Obat Narkotika dan Psikotropika SIPNAP di Kabupaten/Kota. Selain itu juga memberikan pembinaan kepada petugas Kabupaten/Kota melalui pembekalan materi tentang Software SIPNAP dalam upaya
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
melakukan
98
pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pelaporan Narkotika dan Psikotropika yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota. 2. Terhadap 15 kabupaten/kota dilakukan monitoring Penerapan Software SIPNAP Online yaitu Kab Blitar, Kota Blitar, kota Malang, Kab Malang, Kab sampan, Kab Pamekasan, Kota Kediri, Kab Kediri, Kab pasuruan, Kota Pasuruan, Kota Madiun, Kab Madiun, Kab Sidoarjo, Kab Gresik, Kota Surabaya menjadi sasaran Monitoring Penerapan Software SIPNAP Online di Kabupaten/Kota. Pada aplikasi SIPNAP, sebagian Kabupaten/Kota belum mendapatkan password dan username meski sudah mendaftar Bagi yang sudah mendapatkan password dan username ada kendala dalam upload laporan karena kapasitas server tidak mencukupi dan Binfar Kemenkes RI sedang menambah kapasitas. 3. 25 Petugas dari RS , Dinas Kesehatan Kabupaten kota dan Apoteker Puskesmas mendapatkan fasilitasi tentang Pengelolaan Logistik Metadon di RS dan Puskesmas PTRM dengan tujuan untuk meningkatkan Pengetahuan petugas dalam pengelolaan Metadon di Puskesmas dan Rumah Sakit. Pengelolaan Metadon dalam menunjang PTRM (Program /Poli Terapi Rumatan Metadon) pada prinsipnya sama dengan pengelolaan Narkotika dan Psikotropika pada umumnya dan merupakan tanggung jawab Apoteker. Dalam pengelolaan Metadon harus diperhatikan mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpangan, distribusi/pelayanan, pencatatan dan pelaporan bahkan pemusnahan apabila ada Metadon yang rusak atau kadaluarsa. Diharapkan pengelolaan metadon bisa tertib dan benar dalam upaya mencegah penyalahgunaan. 4. Sebanyak 40 orang Petugas Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) diundang pada sosialisasi dan aplikasi Buku Pedoman Pengelolaan Obat Narkotika, Psikotropika di Rumah Sakit. Diharapkan dengan penyampaian materi dan buku pedoman tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk pengelolaan narkotika dan psikotropika di Rumah Sakit.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
99
5. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan napza di instansi Dinas Kesehatan,
100
orang
kayawan
Dinas
diundang
pada
Pertemuan
Penyebarluasan Informasi Bahaya Penyalahgunaan Napza pada Perigatan Hari Anti Narkoba Internasional. Diharapkan setelah mendapat informasi, karyawan dapat memahami dan melakukan upaya untuk membentengi diri, keluarga dan lingkungannya terhadap bahaya penyalahgunaan napza. Sumber : Laporan Program Farmasi dan perbekalan Kesehatan Tahun 2013
Gambar 1.10. Jumlah Sarana Apotek Tahun 2013 Sumber : Laporan Program Farmasi dan perbekalan Kesehatan Tahun 2013
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
100
d)
Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah
d.1 Permasalahan d.1.1.Belum optimalnya penggunaan sumber daya untuk post market surveilance terhadap produk alat kesehatan dan PKRT yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat.(alkes PKRT) d.1.2 Pada waktu operasi pasar makanan minuman menjelang Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru, masih banyak ditemukan :
Makanan yang sudah berjamur
Makanan yang kemasan kaleng sudah penyok bahkan ada yang berkarat
Makanan yang kemasannya sobek
Label makanan yang tidak sesuai ketentuan label
Makanan olahan yang dikemas tapi belum terdaftar dan tanpa label
Mencantumkan kata ” Halal” tanpa ada Persetujuan/Sertifikat Halal dari MUI dan Badan POM
Pada waktu monitoring ke sarana Industri Rumah Tangga ditemukan:
Masih rendahnya higiene-sanitasi dalam pengolahan makanan
Sebagian besar lingkungan IRT-P tidak memperhatikan kebersihan
Hasil pengujian produk IRT-P terdapat yang positif mengandung bahan yang dilarang dalam makanan, yaitu Rhodamin B pada terasi dan Borax .
d.1.3 Permasalahan terkait kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Napza yang dikumpulkan dari tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut :
Petugas yang sudah dilatih mengalami mutasi/promosi/alih tugas.
Kelemahan pada system informasi yang dibangun oleh Pusat
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
101
d.2. Upaya Pemecahan : d.2.1 Meningkatkan pembinaan secara rutin, sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya yang diakibatkan makanan yang tidak aman dan berbahaya bagi kesehatan d.2.2 Peningkatan frekuensi pembinaan cara pembuatan makanan yang baik, pembinaan tata cara pendaftaran makanan,dan pelabelan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada produsen d.2.3 Menyusun Peraturan Gubernur untuk Keamanan Produk Makanan Minuman yang Beredar di Masyarakat d.2.4 Bersama Lintas Sekrtor terkait memperan aktifkan siswa sekolah dalam ikut melaksanakan program keamanan pangan dengan membentuk ”tim inspektor makanan kecil siswa sekolah dasar dan menengah” d.2.4 Pendanaan untuk pembinaan makanan minuman di tingkat provinsi ditingkatkan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pembagian kewenangan tugas pokok dan fungsi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. d.2.5 Pendampingan dan pembinaan yang lebih intensif pada petugas kab/kota dalam operasional software SIPNAP serta meningkatkan komitmen untuk memasukkan data dari semua sarana pelayanan yang ada di wilayahnya. Untuk petugas pengganti harus dilakukan pelatihan secara khusus. d.2.6 Dilakukan pembinaan untuk memperbaiki administrasi penyimpanan narkotika dan psikotrika serta diusulkan untuk pertemuan/pelatihan pengelolaan logistik narkotika dan psikotropika bagi petugas. d.2.7Konsultasi tehnis ke Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian beberapa permasalahan teknis software untuk mendapatkan solusi.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
102
Secara umum pencapaian target sasaran Meningkatkan pengelolaan obat,
perbekalan kesehatan dan makanan pada tahun 2013 telah tercapai dengan BAIK, seperti terlihat
pada lampiran PPS_ Laporan Realisasi pelaksanaan
Penetapan Kinerja Tahun 2013
B.6. TUJUAN 6 : Berkembangnya Kebijakan, Sistem Pembiayaan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Tujuan: Berkembangnya Kebijakan, Sistem Pembiayaan dan Manajemen Pembangunan
Kesehatan
dijabarkan
ke
dalam
Sasaran
yaitu
Berkembangnya Kebijakan dan regulasi bidang Kesehatan, Sistem Informasi
Kesehatan
dan
Hukum
Kesehatan
serta
Pembiayaan
Kesehatan Sasaran: Berkembangnya Kebijakan dan regulasi bidang Kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan dan Hukum Kesehatan serta Pembiayaan Kesehatan ,dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran sbb : a. Persentase penduduk miskin jatim yang berobat gratis melalui Jamkesmas b. . Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (tercover) c. Persentase pengelolaan SIK sesuai standar Tabel 3.14. TUJUAN 6 dan SASARAN 6.1. TUJUAN 6 Berkembangnya Kebijakan, Sistem Pembiayaan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
SASARAN 6.1 Berkembangnya kebijakan dan regulasi bidang kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan dan Hukum Kesehatan serta Pembiayaan Kesehatan
103
Indikator kinerja, target dan reaslisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.15. sebagai berikut : TABEL : 3.15.
Pengukuran Kinerja Sasaran Berkembangnya kebijakan dan regulasi bidang kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan dan Hukum Kesehatan serta Pembiayaan Kesehatan
3 60 %
REALISA SI 4 52,51 %
5 87,5
100%
100%
100
NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1 2
2
3
Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Persentase Sistem Informasi Kesehatan yg sesuai dengan standar
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran
(%)
93,75
KATEGORI CAPAIAN : BAIK Untuk mencapai Sasaran yang diinginkan, maka dilakukan, PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN a. Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan ini didukung oleh 6 (enam) kegiatan yaitu: a.1. Pengembangan sistem informasi kesehatan a.2. Pengembangan dan Fasilitasi Program Kesehatan a.3. Pengembangan manajemen perencanaan dalam bidang kesehatan a.4. Kerjasama program, lintas sektor dan antar daerah dalam bidang kesehatan a.5. Peningkatan manajemen dan fungsi kelembagaan UPT a.6. Pengembangan pembiayaan kesehatan secara pra upaya
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
104
b. Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan pagu sebesar Rp. 61.572.622.500,00 terealisasi sebesar 62.89 .%, atau Rp. 38.724.820.990,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 Kolom c. Hasil Pelaksanaan Pembangunan Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan bertujuan mengembangkan kebijakan, sistem pembiayaan dan manajemen pembangunan kesehatan; dengan sasaran program adalah mengembangkan kebijakan dan regulasi bidang kesehatan, sistem informasi kesehatan, pelayanan informasi, penyusunan standar operasional prosedur dan hukum kesehatan serta pembiayaan kesehatan c.1.
Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Penyusunan Program dengan capaian kegiatan sbb : Tabel 6.1 Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Program Manajemen Dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Pada Seksi Penyusunan Program Tahun 2013 Indikator
Tolok Ukur Kinerja 1 Dokumen usulan rencana kerja Dinkes Prov. Jatim tahun 2014 2 Kebijakan
perencanaan
bidang
kesehatan
berupa
tersusunnya konsep dan rekomendasi tindak lanjut penataan tenaga kesehatan di Provinsi Jawa Timur serta konsep Hasil
pelaksanaan
Universal
Coverage
Jaminan
Kesehatan
Semesta di Provinsi Jawa Timur 3 Dokumen Kesepakatan Perencanaan tahun 2014 antara Dinas Kesehatan Provinsi dan UPT 4 Dokumen kesepakatan pembangunan kesehatan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan dalam
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
105
persiapan SJSN 2014 dan AFTA 2015 5 Informasi tentang program – program kesehatan pada tingkat Provinsi serta permasalahan yang ada di Kabupaten / Kota seperti Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 6 Laporan monitoring dan evaluasi berupa penyampaian informasi perencanaan ke Kabupaten / Kota 7 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2013, Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)Tahun 2013 8 Kesepakatan
pengalokasian
dana
Bantuan
Keuangan
masing-masing kabupaten / kota tahun 2014 9 Adanya alat pengolah data (Laptop) di subag penyusunan program 10 Dokumen draft rencana strategis Dinkes Prov. Jatim tahun 2015 s/d 2019 Sumber : LKPJ Sungram tahun 2013
Bahwa koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan dalam bidang kesehatan telah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan pada tanggal 27 s/d 28 Pebruari 2013 dengan sasaran tim perencana kab / kota dan sebagai narasumber dari Biro Perencanaan & Anggaran Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Hasil dari pertemuan tersebut adalah tersinergisnya usulan anggaran tahun 2014 antara provinsi dan kabupaten / kota. Untuk koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dalam bidang kesehatan telah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan pada tanggal 14 s/d 16 Mei 2013 dengan sasaran Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota se-Jawa Timur, Direktur RSU baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota se-Jawa Timur, seluruh UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dan seluruh struktural dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan narasumber dari Dirjen BUK Kemenkes RI, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
106
Kepala BKD Provinsi Jawa Timur, dan DR. Dr. Jack Roebijoso, MSc dari Universitas Brawijaya. Rakorkesda Provinsi Jawa Timur ini bertujuan untuk mengoptimalisasi pelayanan kesehatan dengan penataan tenaga kesehatan untuk percepatan pencapaian MDGs dan kesiapan SJSN di Provinsi Jawa Timur. Hasil Rakorkesda tersebut : 1.
Tersusunnya konsep dan rekomendasi tindak lanjut penataan tenaga kesehatan di Provinsi Jawa Timur
2.
Tersusunnya konsep pelaksanaan Universal Coverage Jaminan Kesehatan Semesta di Provinsi Jawa Timur
Untuk koordinasi dan sinkronisasi perencanaan lintas program dan UPT telah dilaksanakan berupa rapat dengan peserta lintas program dan UPT lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Hasil rapat tersebut terkoordinirnya perencanaan Lintas Program dan UPT lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Koordinasi kebijakan pembangunan kesehatan telah dilaksanakan di Malang pada tanggal 09 – 11 September 2013. Tujuan dari pertemuan tersebut
adalah
untuk
meningkatkan
koordinasi
dan
sinergisme
pelaksanaan pembangunan kesehatan antara Provinsi dan Kabupaten / Kota dalam rangka persiapan SJSN 2014 dan AFTA 2015 di Jawa Timur. Keluaran yang diharapkan pada pertemuan ini adalah peningkatan pengetahuan dan wawasan dalam persiapan SJSN 2014 dan AFTA 2015 yang dapat ditindaklanjuti oleh provinsi dan Kabupaten / Kota. Kegiatan monitoring dan evaluasi terpadu dilaksanakan dengan beberapa bidang untuk melihat berbagai program / kegiatan serta memecahkan masalah yang ada di Kabupaten / Kota sehingga terselesaikan masalah masalah yang ada di kabupaten / kota. Untuk
kegiatan
monitoring
dan
evaluasi
serta
konsultasi
teknis
perencanaan dalam bidang kesehatan telah dilaksanakan oleh subag penyusunan program ke Biro Perencanaan Kementrian Kesehatan
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
107
Republik Indonesia. Hasil kegiatan ini terselesainya berbagai masalah perencanaan untuk kab/kota dan provinsi jawa timur. Finalisasi dokumen anggaran berupa terdokumentasinya dokumen anggaran
berupa
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
(DPA)
Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2013 dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013. Telah dilaksanakan koordinasi teknis perencanaan dan penganggaran bantuan keuangan bidang kesehatan dengan berbagai lintas program untuk membahas segala permasalahan Bantuan Keuangan baik yang ada di Provinsi maupun di Kabupaten / Kota serta pengalokasian dana bantuan keuangan masing-masing Kabupaten / Kota tahun 2014. Telah dilaksanakan pengadaan alat pengolah data berupa laptop untuk memperlancar pengolahan data perencanaan dan anggaran di subag penyusunan program. Pada kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2015 – 2019 telah dilaksanakan pertemuan pada tanggal 25 Juni 2013 dengan peserta seluruh struktural Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan UPT dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi. Sebagai narasumber Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Dr. Budi Rahaju, MPH (Mantan Kadinkes Provinsi Jawa Timur). Hasil dari pertemuan ini tersusunnya draft Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2015 – 2019 sebagai masukan RPJMD baru. Selain itu juga dilaksanakan beberapa kali sidang guna menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
108
Tabel 6.2 Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Program Manajemen Dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Pada Seksi Penyusunan Program Tahun 2013
Indikator Hasil
Tolok Ukur Kinerja 1. Informasi kegiatan sektor lain yang berkaitan dengan kesehatan seperti PKH, PNPM generasi sehat dan cerdas 2. Kesepakatan kerjasama MPU Bidang Kesehatan tentang Sistem Regulasi Penanggulangan HIV – AIDS dan Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular Lainnya
Sumber : LKPJ Sungram tahun 2013
Koordinasi pelaksanaan kerjasama lintas sektor dan antar daerah dalam bidang kesehatan telah dilaksanakan berupa pertemuan pada tanggal 28 – 29 Oktober 2013 di Surabaya. Tujuan dari pertemuan ini adalah memberikan informasi kepada peserta tentang program – program pemerintah Provinsi Jawa Timur, kerjasama bidang kesehatan baik lintas sektor maupun dunia usaha (Corporate
Social
Responsibility)
sebagai
peluang
pembiayaan
bidang
kesehatan di Provinsi Jawa Timur. Keluaran yang diharapkan adalah dapat memahami program-program kerjasama dan dapat memanfaatkan peluang kerjasama tersebut untuk meningkatkan program / kegiatan bidang kesehatan di Provinsi maupun di Kabupaten / Kota. Untuk kegiatan kerjasama program, lintas sektor dan antar daerah dalam bidang kesehatan telah dilaksanakan pertemuan Mitra Praja Utama (MPU) PraRaker Gubernur pada tanggal 25-27 April 2013 di Lampung. Pada pertemuan tersebut telah disusun kesepakatan Bidang Kesehatan antara 10 Provinsi anggota MPU
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
109
Tabel 6.3 Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Program Manajemen Dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Pada Seksi Penyusunan Program Tahun 2013 Indikator Hasil
Tolok Ukur Kinerja 1.
Laporan Kinerja masing-masing Dewan Pengawas PPK-BLUD Provinsi Jawa Timur
Sumber : LKPJ Sungram tahun 2013
Pada kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran telah dilaksanakan sidang dan pertemuan koordinasi antar Tim Pembina dan Ketua Dewan Pengawas PPK BLUD RS Provinsi. Tujuan dari pertemuan ini adalah adanya pemahaman tentang konsepsi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan evaluasi pelaksanaannya. Dipahaminya pengelolaan BLUD meliputi tata kelola, SPM, RSB, Pengelolaan Keuangan. Selain itu, dipahami bagaimana cara pelaporan kinerja BLUD dan bagaimana mengukur kinerja BLUD. c.2
Capaian Jamkesda (Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan) yang dilaksanakan oleh Seksi Beakes : Program Jamkesda dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di luar kuota program Jamkesmas. Jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu yang tercover dalam program Jamkesda sebanyak 1.411.742 jiwa termasuk masyarakat miskin dan tidak
mampu pengguna Surat
Pernyataan Miskin (SPM). Pemberlakuan SPM hanya berlangsung sampai dengan 31 Agustus 2012 karena per 1 September 2012 dengan dikeluarkannya
Surat
Edaran
Gubernur
Jawa
Timur
Nomor
:
440/14771/031/2012 tanggal 29 Agustus 2012 pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien pengguna SKTM/SKM/SPM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
110
Tabel 6.4 Jumlah Kunjungan Program Jamkesda Tahun 2009 – 2013 Uraian
Satuan
Capaian Kinerja Program 2009
Rawat Jalan Tingkat Kunjungan Lanjutan Rawat Inap Tingkat Kasus Lanjutan Sumber : LKPJ Seksi Beakes , 2013
2010
2011
2012
2013
122.966
131.928
130.056
90.779
20.981
23.729
20.486
8.029
Capaian kinerja program Jamkesda dapat dilihat dari pemanfaatan dana pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu yang tercover dalam program Jamkesda baik pelayanan kesehatan untuk rawat jalan maupun rawat inap. Kunjungan peserta Jamkesda dari tahun 2010 – 2011 menunjukkan peningkatan. Sedang untuk tahun 2009 tidak ada karena pada tahun tersebut Jawa Timur baru pada persiapan pelaksanaan Jamkesda, program Jamkesda baru dilaksanakan oleh seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010. Terdapat penurunan pemanfaatan pelayanan rawat jalan dan rawat inap pada tahun 2012 dan 2013 dikarenakan per 1 September 2012 dengan dikeluarkannya
Surat
440/14771/031/2012
Edaran
tanggal
29
Gubernur Agustus
Jawa 2012
Timur
pembiayaan
Nomor
:
pelayanan
kesehatan bagi pasien pengguna SKTM/SKM/SPM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga yang tercover dalam pembiayaan program Jamkesda hanyalah pasien yang memiliki kartu Jamkesda. Pemberlakuan SE Gubernur tersebut berdampak pada penurunan jumlah masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan program Jamkesda
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
111
Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Masyarakat Jawa Timur yang sudah memiliki Jaminan Kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 1. No
JUMLAH
KEPESERTAAN
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH
JIWA 2010
JIWA 2011 JIWA 2012 JIWA 2013
10.710.051
10.710.051 12.586.401 14.001.871
1.257.572
1.257.572
1.257.572
3 Askes PNS
2.950.395
3.042.829
2.176.478 2.163.139
5 Jamsostek
539.047
698.482
822.121
922.369
6 TNI/POLRI
60.207
60.427
62.333
243.389
1.635.763
1.572.112
1 Jamkesmas ( Maskin Kuota ) 2 Dijamin Prov, Kab/Kota
707.305
(Maskin Non Kuota/Jamkesda )
7 Asuransi Komersial Jumlah penduduk
2.083.939 2.083.939
17.098.163 17.281.046
yang tercover
(45%)
20.122.012
(46,1%) 18.988.844
(52,51%)
(49,94%) Belum tercover Jaminan Kesehatan
20.194.965
18.196.779
20.333.857
(53,89%) 19.037.706
(55%)
(50,06%)
(47,48%)
JUMLAH TOTAL PENDUDUK
37.432.020 37.476.011 38.026.550 38.318.791
Dari data diatas bisa kita lihat bahwa dari tahun 2010 hingga 2013 terjadi peningkatan penduduk yang tercover jaminan kesehatan. Pencapaian tersebut untuk tahun 2011 dan 2013 masih dibawah angka dari Rencana Strategis tahun 2009 s/d 2014, yaitu tahun 2011 50%, 2012 55% dan 2013 60%. Hal tersebut disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya asuransi kesehatan dan
perusahaan asuransi komersial belum mau terbuka
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
112
dengan keanggotaannya, sehingga masih sedikit sekali Perusahaan Asuransi kesehatan swasta yang mau memberikan datanya. Kondisi tersebut masih terjadi di Tahun 2013. Meskipun terjadi peningkatan penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan sebesar 9%, dengan bertambahnya sasaran Jamkesmas, Jamsostek, TNI/POLRI dan Asuransi komersial, tetapi kondisi tersebut masih belum bisa memenuhi target Renstra. Dengan adanya program JKN oleh BPJS mulai 1 Januari 2014 target renstra sebesar 70% diharapkan bisa terpenuhi. Oleh karena adanya kebijakan JKN oleh Pemerintah Pusat yang bersifat wajib bagi semua masyarakat untuk mempunyai jaminan kesehatan. Sosialisasi program JKN akan lebih banyak diberikan kepada masyarakat baik melaluli media – media maupun pertemuan – pertemuan. c.3
Capaian Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan yang dilaksanakan oleh Seksi Infolitbangkes Pada kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
capaiannya adalah Terlaksananya e reporting di kab/kota dari 38 Kab/Kota, sekitar
15 kab/Kota atau 39.47% sudah melaksanakan pelaporan berbasis
electronic ( E-Reporting); Terpeliharanya PC, Jaringan dan Server pendukung Pengembangan Tersusunnya
Sistem Profil
informasi Kesehatan
Kesehatan
dengan
capaian
Kab/Kota,
Terintegrasinya
100%, SIKDA;
Terinformasikannya Data Dengan Cepat; Tersusunnya Buku Saku Kesehatan; Tersusunnya Buku Data SPM
Kab/Kota; Tersusunnya Evaluasi Program
Infolitbangkes dan Laporan dengan capaian 100%
d.Permasalahan dan Upaya Pemecahannya : d.1
Permasalahan
1. Kegiatan yang direncanakan telah terlaksana namun beberapa hambatan yang ditemui adalah sebagai berikut : Monitoring dan evaluasi terpadu lintas program ke kabupaten / kota mengalami kesulitan. Bahkan seringkali ditunda karena ada kegiatan lain yang lebih mendesak
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
113
2
Masih terdapat masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan baik Jamkesmas maupun Jamkesda.
3
Mudahnya
masyarakat
mengurus
SPM/SKTM/SKM
menjadikan
kepesertaan dalam Jamkesda tidak terkendali 4
Sistem rujukan terstruktur dan berjenjang belum berjalan secara optimal.
5
Sistem pengelolaan keuangan daerah sering menjadi kendala dalam pelaksanaan program, seperti pelaksanaan sharing dana program Jamkesda dimana dana Jamkesda tidak dapat dipooling tetapi masih ada di Provinsi atau Kabupaten/Kota masing-masing.
6
Masih banyak Kabupaten/Kota yang tidak mengirim laporan pelaksanaan program Jamkesda secara rutin, lengkap dan tepat waktu ke Provinsi.
7
Laporan pelaksanaan verifikasi klaim Jamkesda oleh BPJKD belum rutin diperoleh Dinas Kesehatan Provinsi tetapi tergantung pada permintaan dan lambat.
d.2.
Upaya Pemecahannya
1. Telah berkoordinasi dengan lintas program untuk menentukan jadwal monitoring dan evaluasi. 2 Merencanakan kebutuhan berdasarkan program berkaitan dengan monitoring dan evaluasi program icon yang saat ini belum seluruhnya dapat dievaluasi 3 Update data kepesertaan secara berkala oleh instansi yang berwenang. 4 Pelaksanaan Jamkesda Jamkesda
Jamkesda
dengan dengan
Provinsi
perbaikan
berlaku
dan
kepesertaan
untuk
sinkronisasi Jamkesmas
pemegang
kartu
data
kepesertaan
baru
selanjutnya
mengintegrasikan Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Pengelola Jaminan Kesehatan (BPJS) paling lambat tahun 2015. 5 Menerapkan regionalisasi sistem rujukan dengan meningkatkan sarana prasarana dan sumber daya manusia secara merata di seluruh wilayah provinsi Jawa Timur. Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
114
6 Regulasi sistem pengelolaan keuangan program jaminan kesehatan. 7 Meningkatkan kesadaran puskesmas, rumah sakit PPK Jamkesda dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mengirim laporan pelaksanaan program Jamkesda secara rutin, lengkap dan tepat waktu ke Provinsi. 8 Meminta laporan pelaksanaan verifikasi klaim Jamkesda oleh BPJKD secara
rutin, lengkap dan tepat waktu meliputi data kepesertaan,
pelayanan kesehatan dan pendanaan Secara umum pencapaian target sasaran Mengembangkan kebijakan dan
regulasi bidang kesehatan, sistem informasi kesehatan dan hukum kesehatan serta pembiayaan kesehatan pada tahun 2013 telah tercapai dengan BAIK, seperti terlihat
pada lampiran PPS_ Laporan Realisasi
pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2013
B.7. TUJUAN 7 : Terwujudnya pencegahan , penurunan dan pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta masalah Kesehatan lainnya Tujuan : Terwujudnya pencegahan, penurunan dan pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular serta Masalah Kesehatan Lainnya; maka ditetapkan Sasaran sebagai berikut : Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular dan Tidak Menular dan PenyakitPenyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
serta Pengamatan
penyakit dalam rangka Sistem Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan KLB/Wabah, ancaman epidemi serta Bencana. Sasaran: Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular dan Tidak Menular dan Penyakit-Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
serta
Pengamatan
penyakit
dalam
rangka
Sistem
Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan KLB/Wabah, ancaman epidemi
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
115
serta Bencana.,dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut : a. Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk b. Persentase korban bencana skala provinsi yang tertangani sesuai standar c. Angka keberhasilan Pengobatan Penyakit TB d. Persentase pelaksanaan program pemberantasan Diare sesuai standar e. Persentase Capaian UCI desa f. Persentase penderita Kusta telah menyelesaikan pengobatan sesuai standar g. Persentase ODHA yang mendapatkan ARV h. Angka Capaian API ( Annual Parracite Index) Penyakit Malaria 1 permill (1 ‰)
Tabel 3.16 TUJUAN 7 dan SASARAN 7.1.
.TUJUAN 7
SASARAN 7.1
Terwujudnya pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya
Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular, tidak menular dan penyakit2 yg dapat dicegah dengan Imunisasi serta pengamatan penyakit dalam rangka Sistem Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan KLB/Wabah, ancaman epidemi serta bencana
Indikator kinerja, target dan reaslisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.17. sebagai berikut : TABEL : 3.17.
Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular, tidak menular dan penyakit2 yg dapat dicegah dengan Imunisasi serta pengamatan penyakit dalam rangka Sistem Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan KLB/Wabah, ancaman epidemi serta bencana
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
116
NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALIS ASI
3 <51
4 39,07
1 1
2 Angka Kesakitan DBD (Incidence Rate) per 100.000 penduduk
2
100%
100%
3
Persen Korban Bencana Skala Provinsi Tertangani Sesuai Standar Angka Keberhasilan Pengobatan TB
90%
90%
4
Persen Cakupan Pelayanan Diare
100%
95%
5
Persen capaian UCI Desa
80%
86,06%
6
Persen Penderita Kusta Telah 90% Menyelesaikan Pengobatan Sesuai Standar Presentase ODHA yang mendapat 75% ARV Angka API ( Annual Parasite Index ) <1%0 Malaria Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran
7 8
(%) 5 76,6 100 100 95 108
88% 98,8 72% 0,02%0
95 50 >100
CAPAIAN KINERJA : SANGAT BAIK Untuk mencapai Sasaran yang diinginkan, maka dilakukan, PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT a. Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit ini didukung oleh 13 ( tiga belas) kegiatan yaitu: a.1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Tata Laksana Penderita a.2. Peningkatan Surveillance Epidemologi dan Pengamatan Penyakit serta Penanggulangan KLB a.3. Pengendalian Penyakit Kusta a.4. Pengendalian Hiv/Aids a.5. Pengendalian Penyakit Malaria a.6. Pengendalian Penyakit PES a.7. Pencegahan DBD (Demam Berdarah) Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
117
a.8. Penyelenggaraan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah a.9. Peningkatan Imunisasi a.10 Pemberantasan penyakit menular langsung (P2ML) a.11 Pemberantasan penyakit bersumber binatang (P2B2) a.12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah bencana a.13 Pendampingan Pengendalian penyakit TBC (Tubercullosis) b. Program
Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit dengan pagu
sebesar Rp. 13.688.786.700,- terealisasi sebesar 89.73 %,
atau Rp.
12.283.410.992,- secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 Kolom
c.
Hasil pelaksanaan program adalah sebagai berikut:
c.1 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Tata laksana Penderita Kegiatan bertujuan untuk mencegah dan menurunkan kejadian penyakit tidak menular serta masalah kesehatan lainnya yang berkaitan dengan Penyakit Tidak Menular dengan cara mendeteksi secara dini munculnya Penyakit Tidak Menular . Sasaran dari kegiatan ini adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian Penyakit Tidak Menular dengan penemuan secara dini dan surveilans faktor risiko Penyakit Tidak Menular
pada kelompok penduduk risiko tinggi
terhadap Penyakit Tidak Menular termasuk penyakit Hipertensi, Diabetes Melitus (DM) dan Kanker Leher Rahim mapun payudara. Hasil Pelaksanaan adalah sebagai berikut : a) Pencegahan dan pemberantasan Penyakit serta tata laksana penderita ditekankan pada penemuan penderita baru penyakit tidak menular serta beberapa hal yang berkaitan faktor risiko PTM dan kewaspadaan terjadinya masalah kesehatan sehingga didirikan Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) di Puskesmas terpilih dalam rangka membantu masyarakat memeriksa Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
118
kesehatannya secara rutin untuk dapat mendeteksi secara dini Penyakit Tidak Menular yang muncul pada dirinya seperti Hipertensi, Diabetes maupun Kanker. Hasil kegiatan ini sangat bermanfaat dalam keberhasilan pengobatan karena gejala awal penyakit tersebut tidak dirasakan. b) Saat ini PTM sudah dilaksanakan di 19 kabupaten/Kota di Jawa Timur yang sesuai dengan petunjuk Teknis PTM c) Untuk mendukung kegiatan Penyakit Tidak Menular juga mengadakan pemeriksaan pada supir bis saat kegiatan mudik bersama diperiksa tekanan darah, gula darah, dan kandungan alkohol sehingga diharapkan pelaksanaan mudik dapat berjalan lancar dengan pengemudi yang sehat
c.2 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Pengamatan Penyakit Serta Penanggulangan KLB Bertujuan
untuk
mendorong
dan
mendukung
terselenggaranya
Surveilans Epidemiologi yang berkesinambungan di Jawa Timur untuk mewujudkan SKD KLB di seluruh Kabupaten Kota dan penanggulangan KLB sesegera mungkin yaitu < 24 jam sudah ditanggulangi oleh Kabupaten Kota dan KLB skala provinsi dapat ditanggulangi oleh provinsi dalam waktu , 48 jam sejak laporan diterima. Respon cepat ini diharapkan dapat mencegah terjadinya KLB yang lebih besar atau wabah dan ditindak lanjuti dengan penanggulangan oleh Provinsi dalam rangka memutus rantai penularan dan mencegah jumlah kasus maupun lokasi kasus yang meluas Sedangkan sasarannya adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular dengan penemuan secara dini dan surveilans faktor risiko penyakit tidak menular pada kelompok penduduk risiko tinggi terhadap penyakit tidak menular termasuk cedera karena kecelakaan dan kewaspadaan terjadinya masalah kesehatan pada saat mudik Lebaran Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
119
Hasil Pelaksanaan adalah sebagai berikut : Provinsi memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Surveilans Epidemiologi
di
seluruh
Kabupaten/Kota
Jawa
Timur
untuk
membantu
terselenggarakan SKD KLB (Sistem Kewaspadaan Dini terhadap Kejadian Luar Biasa) adanya penyakit yang berpotensi KLB maupun wabah yang terjadi maupun kemungkinan adanya penyakit baru yang mungkin muncul dan aktif memberikan petunjuk pelaksanaan sesuai pedoman teknis serta prosedur dalam penanggulangan KLB sehingga KLB
dapat segera ditanggulangi dan tidak
menjadi masalah kesehatan masyarakat lebih berkepanjangan. Kejadian KLB terutama KLB Difteri di Jawa Timur tahun 2013 sejumlah 648 kasus meninggal 27 orang , hal ini menurun dibanding kejadian pada tahun 2012 yaitu 955 kasus meninggal 37 orang. Kejadian KLB lainnya seperti AFP diare, campak, Hepatitis dan keracunan makanan maka jumlah KLB yang harus diintervensi sejumlah 1500 kejadian, akan tetapi dana APBD yang tersedia untuk penanggulangan KLB tersebut hanya 200 kejadian. Dengan dasar tersebut intervensi yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi diprioritaskan pada KLB yang potensi bisa mengarah pada KLB skala Provinsi. Kejadian penyakit Difteri di Jawa Timur
tahun 2013 sejumlah 369
kasus,hal ini menurun dibanding kejadian pada tahun 2012 yaitu 955 kasus meninggal 37 orang. Termasuk kegiatan pengamatan Flu Burung yang saat ini muncul type baru yaitu H7N9 yang muncul di China mulai februari 2013, akan tetapi di Jawa Timur masih belum muncul type virus tersebut dan belum adanya kasus tersangka Flu Burung pada manusia. Disamping munculnya Mediterania Corona Virus yang muncul di negara mediteranian termasuk Arab Saudi yang merupakan kunjungan jamaah Haji maupun Umrah sehingga hal ini perlu diwaspadai penularannya pada jamaah. Dari laporan yang suspect MedCov jamaah Haji yang pulang dari ibadah haji sejumlah 3 orang ( Bojonegoro, Gresik dan Surabaya)dan hasilnya negatif semua. Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
120
c.3. Pengendalian Penyakit Kusta Penyakit kusta masih ditakuti oleh sebagian besar masyarakat dan petugas kesehatan pada umumnya, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan serta
pengertian yang salah, dan kepercayaan yang keliru tentang penyakit
kusta yang disebabkan kecacatan yang ditimbulkan. Sehingga masalah penyakit kusta sangat kompleks, bukan hanya dari segi medis tetapi meluas pada masalah sosial dan ekonomi. Untuk mengurangi hal itu diperlukan kemitraan lintas program dan lintas sektor dalam pemberantasan, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan ekonomi serta mendorong penderita kusta yang sudah sembuh menjalani kehidupannya yang berkualitas dan berkeadilan di dalam masyarakat secara luas. Penderita kusta merupakan penyakit kulit biasa yang sulit dideteksi secara dini karena pada tahap awal penyakit ini sangat mirip dengan penyakit kulit sehingga cenderung diabaikan atau berusaha diobati sendiri. Faktor penyulit lain adalah adanya stigma dari masyarakat sehingga penderita atau keluarganya cenderung tertutup. Semakin lama penyakit ini tidak diobati maka resiko terjadinya kecacatan akan semakin tinggi. Penyakit kusta yang diobati di Jawa Timur tersebar di semua Kabupaten/Kota yang terutama di Pulau Madura dan Pantai Utara Pulau Jawa. Jumlah penderita terdaftar yang ada di Pulau Madura adalah 32% dari total penderita yang ada di Jawa Timur. Sedangkan di tingkat Nasional 1/3 dari jumlah penderita kusta di Indonesia berasal dari Jawa Timur. Sedangkan di tingkat Dunia, Indonesia merupakan ranking ke 3 setelah India dan Brazil. Rata-rata penemuan penderita baru kusta dalam kurun waktu 6 tahun terakhir berkisar 5.000 s/d 6.000, penemuan penderita baru kusta tertinggi adalah dari tahun 2009 yaitu 6.040 orang karena pada tahun tersebut ada kegiatan Intensified Case Finding dana dari WHO sebesar 750 juta di Kab. Jember dan Kab. Lamongan dengan penemuan penderita baru sebanyak 788 kasus dalam waktu 4 bulan. Pada tahun 2010 dilaksanakan kegiatan Rapid Village Survey (RVS) di 8 Kabupaten dengan total penemuan penderita baru Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
121
sebanyak 851 orang. Sedangkan pada tahun 2012, kegiatan RVS hanya dilakukan di 6 Kabupaten dengan total penemuan penderita baru banyak 632 orang. Untuk tahun 2013 laporan penemuan kasus baru (s/d September 2013) sejumlah 2.745 orang dengan perincian untuk tipe PB : 341 orang dan MB : 2.404 orang. Dari total penderita baru tersebut, 225 penderita baru merupakan usia anak (8%), 341 penderita baru yang ditemukan dalam kondisi cacat II (12%) dan ada 408 orang (15%) mengalami cacat tingkat I (cacat yang tidak kelihatan) yang potensial untuk menjadi cacat tingkat II. Untuk cakupan pelayanan pengobatan kusta sesuai dengan regimen WHO (MDT) adalah 100% di Unit Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit yang sudah ada kerjasama dan Puskesmas). Dari 989 Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) yang ada di di Jawa Timur, yang sampai dengan saat ini melayani penderita kusta sebanyak 678 UPK.
tabel 11.1 Pencapaian Program P2 Kusta Tahun 2009 s/d 2013 No Indikator Target 2009 1 Penderita Terdaftar 6.392 2 Prev. Rate per 10.000 <1 1,69 3 a. Penderita Baru 6.040 b. C D R per 10.000 <5 16,00 Proporsi Cacat II c. 5% 11% (%) e. Proporsi anak (%) 5% 12% 4 RFT Rate PB 90% 91% MB % Kab/Kota 5 mencapai RFT rate 90% PB MB *) : s/d Sept 2013
2010 5.496 1,48 4.653 12,50
2011 6.157 1,63 5.284 13,99
2012 2013* 5.570 7.406 1,46 1,93 4.807 3.391 12,63 -
13%
13%
14%
12%
11%
11%
9%
8%
93%
97%
94%
90%
94%
90%
90%
89%
Target
70%
75%
75%
82% 58%
82% 68%
97% 76%
84% 58%
80%
Sumber : Laporan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, 2013
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
122
c.4.Pengendalian Hiv/Aids Program P2 IMS dan HIV/AIDS dimaksudkan untuk mengendalikan penyebaran Infeksi HIV dan IMS dan meningkatkan Kualitas Hidup Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Program Pengendalian penyebaran infeksi HIV, PMS dan dampak HIV & AIDS dilakukan melalui upaya pencegahan, meningkatkan kualitas pelayanan serta jangkauan ODHA dan masyarakat. Untuk mengukur keberhasilan sasaran dari pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari perkembangan capaian kinerja program baik sebagai berikut: Tabel 11.2 Capaian kinerja Program P2 IMS dan HIV/AIDS 2009 No
Uraian
2010
2011
2012
Des 2013
Jml Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian (%) Jml % (%) Jml % (%) Jml % (%) Jml % (%) Jml %
1 % Kab/Kota yang memiliki layanan komprehensif 2 % RS Pemerintah yang menyelenggarakan rujukan ODHA
38
45 17 45
50 19 50
55 27 71
65 32 84
75 34 89
48
0 21 44
0 24 50
30 27 56
40 30 63
70 35 80
Sumber : Laporan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, 2013
c.5.Pengendalian Penyakit Malaria Malaria disebabkan oleh plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk anopheles betina, malaria dapat menyerang semua umur, dan masih menjadi beban di Jawa Timur. Mobilitas penduduk Jawa Timur yang tinggi dari dan ke daerah endemis mempunyai risiko untuk tertular malaria, bila mereka yang tertular tidak ditemukan akan berakibat turunnya kualitas hidup dan selanjutnya bisa menimbulkan kematian. Hasil
surveilans
rutin
malaria
tahun
2013
menginformasikan
ada
29
kabupaten/kota dengan kasus malaria. Kasus malaria terbanyak adalah malaria import sebesar 99,9%. Tingginya malaria import yang tidak ditemukan dan diobati sangat berisiko untuk menularkan malaria di daerah reseptif. Adapun daerah reseptif malaria di Jawa Timur tersebar di pantai selatan Jawa Timur dan sekitar Pegunungan Wilis serta di daerah Kepulauan Sumenep Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
123
Kegiatan pada pengendalian malaria bersumber anggaran APBD I tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1) Pos Malaria Desa 2) Pemantauan mutu lab. Malaria 3) Pengendalian malaria di daerah kepulauan 4) Monitoring program & persiapan eliminasi malaria 5) Pertemuan evaluasi validasi data 6) Surveilans migrasi penguatan sistem surveilans malaria 7) Pelacakan penderita malaria import dan indigenous 8) Koordinasi lintas sektor penemuan penderita malaria\ 9) Penguatan malaria centre Kegiatan – kegiatan tersebut diharapkan dapat menunjang pencapaian indikator malaria dan pencapaian traget Rencana Strategi Malaria 2013 yang tertuang dlam Rencana Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2009 s/d 2014. Tabel 11.3 Capaian Kegiatan Program Malaria Tahun 2009 - 2013 No INDIKATOR 2009 2010 2011 2012 2013 (Data sementara) 1 Jumlah Sediaan 50,4 56,1 23,6 33,02 30,72 Darah diperiksa (ribuan) 2 ABER 1,1 1.06 0,46 1,8 0,1 3 SPR 3,3 3,4 4 Penderita Malaria 1489 947 1222 1074 1033 5 API (‰) 0,33 0,18 0,24 0,034 0,024 6 Proporsi 35,1 46,5 50,7 35,7 34,1 Plasmodium falsiparum (%) 7 8 9
Proporsi Kasus Indigenous (%) Proporsi Malaria Import (%) Desa HCI
28,3
8,2
10,8
0,7
0,1
71,7
91,8
89,2
99,3
99,9
12
2
2
2
0
Sumber : LKPJ Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, 2013
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
124
c.6.Pengendalian Penyakit PES Kegiatan pengendalian penyakit Pes ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan kewaspadaan dini, menemukan, mengobati penderita, mencegah terjadinya KLB, mempertahankan angka kematian kasus
pes pada manusia
tetap nol ( CFR = 0 % ), dan dusun fokus dan terancam tidak bertambah atau menyebar. Tujuan pengendalian penyakit PES berdasarkan Renstra Jawa Timur adalah
100
%
kabupaten/Kota
yang
ditemukan
penderita
pes
telah
melaksanakan program pemberantasan pes mencapai indikator utama. Sasaran Program Daerah rawan penyakit pes di Jawa Timur ada di Kabupaten Pasuruan Hasil Pelaksanaan 1) Pemasangan trap tikus pada 42 dusun wilayah pengamatan pes sebanyak 160.000 trap. Pemeriksaan spesimen serologi sebanyak 1.535 specimen dan mikrobiologi sebanyak 1 specimen. Hasil pemeriksaan semua negatif. 2) Pencarian penderita secara aktip pencarian ini dilakukan oleh petugas Human Surveillance dengan cara berkeliling dari rumah kerumah setiap hari pada 42 dusun Fokus dan terancam di wilayah pengamatan pes. Semua penderita klinis yang ditemukan telah memperoleh pengobatan (100 %) Tabel 11.4 Hasil Pengamatan penyakit Pes di Provinsi Jawa Timur 2009-2013 No Indikator 1 2
3 4
Trap Sukses % Indek Pinjal (IP): 1. IP Umum:
2009 3.7% 0.90 0.60
2. IP.Khusus Penderita Klinis 5 Penderita Positip 0 Laboratorium Standar Nasional 1. Indek Pinjal Umum: ≤ 2 % 2. Indek Pinjal khusus ≤1 % 3. Trap sukses ≥ 3 %
Hasil Kegiatan 2010 2011 2012 2.96 % 2.68 % 2.58%
2013 2.60%
1.24 0.66
0.88 0.59
0.97 0.69
1.12% 0.75
2 0
3 0
3 0
1 0
Sumber : LKPJ Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, 2013 Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
125
Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hasil kegiatan penyakit pes tahun tahun 2009 sampai dengan 2013 menunjukkan tidak adanya kejadian luar biasa. Pada tahun 2013 hanya ada 1 suspek yang diketemukan dan hasil pemeriksaan serum (serologi) dan mikrobilogi didapatkan hasil negatif. Trap sukses masih dibawah standart hal ini harus ditingkatkan untuk mencapai batas diatas 3. Indek pinjal umum dan khusus masih dibawah standart . c.7. Pencegahan DBD (Demam Berdarah) Penyakit DBD mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1968 di Surabaya dan Jakarta, dan setelah itu jumlah kasus DBD terus bertambah seiring dengan semakin meluasnya daerah endemis DBD. Penyakit ini tidak hanya sering menimbulkan KLB tetapi juga menimbulkan dampak buruk sosial dan ekonomi. Kerugian sosial yang terjadi antara lain karena menimbulkan kepanikan keluarga, kematian anggota keluarga, dan berkurangnya usia harapan penduduk. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat dan endemis di hampir seluruh Kab/ Kota di Jawa Timur. Demam Berdarah Dengue juga sudah menjadi masalah yang rutin dihadapi pada setiap musim hujan. Angka kesakitan di Jawa Timur cukup tinggi, meskipun jumlah kematian yang terjadi dapat ditekan. Tujuan Program DBD: Menurunkan angka kesakitan DBD 1) Menurunkan angka kematian DBD 2) Mencegah KLB DBD Sasaran Program DBD: 1) Minimal 20% Kabupaten/ Kota dengan angka kesakitan DBD maksimal 53/100.000 penduduk 2) Minimal 20% Kabupaten/ Kota dengan angka kematian DBD maksimal 1%
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
126
Tabel 11.5 Capaian Program DBD di Jatim NO TAHUN 1 2008 2 2009 3 2010 4 2011 5 2012 6 2013
PENDERITA 16.929 18.631 25.762 5.374 8.266 14.414
KEMATIAN 166 185 230 65 119 139
INSIDEN 45,28 50,03 69,14 14,19 21,72 37,87
CFR 0,98 % 0,99 % 0,89 % 1,21 % 1,44 % 0,96 %
Sumber : Laporan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, 2013
c.8. Penyelenggaraan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah Program Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang di Provinsi Jawa Timur dengan hasil capaian sebagai berikut : Pemberantasan Penyakit Leptospirosis.
Hasil Pengamatan penyakit Leptospirosis di Prov. Jawa Timur Tahun 2009 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 adalah : Tabel 11.6 Capaian Program DBD di Jatim Indikator Kasus Klinis Meninggal CFR %
2009 32 10 31,25%
2010 29 16 55,17 %
Hasil Kegiatan 2011 2012 55 79 12 7 21,81% 8,86 %
2013 229 25 10,91 %
Sumber : Laporan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, 2013
Tingginya angka kematian pada penderita Leptosiprosis pada tahun 20092013 disebabkan oleh beberapa hal yaitu: 1. Kasus Leptospirosis sering tidak terdiagnosis karena gejala klinis tidak spesifik dan sulit dilakukan konfirmasi diagnose tanpa uji laboratorium. 2. Belum semua petugas kesehatan mengetahui tatalakasana kasus Leptospirosis. 3. Kuman yang menyerang penderita termasuk serovar ganas. 4. Diagnose sebab kematiannya karena gagal ginjal akut. Adapun untuk penyakit rabies sampai dengan bulan Juni 2013 tidak ditemukan kasus Rabies dari kasus- kasus gigitan hewan penular rabies.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
127
c.9. Peningkatan Imunisasi Tujuannya adalah mendukung dan membantu pelaksanaan imunisasi di Jawa Timur, sehingga membantu Kabupaten/Kota mencapai target minimal Universal Child Immunization (UCI) Desa/Kelurahan. Mulai tahun 2013 indikator keberhasilan program imunisasi tidak dihitung berdasarkan cakupan imunisasi secara agregat (polulasi) tetapi berdasarkan individu (bayi) yang telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap.
Yang
dimaksud imunisasi dasar lengkap adalah bayi yang telah menerima imunisasi BCG 1 kali, Polio 4 kali, DPT-Hb 3 kali dan campak 1 kali. Diharapkan pada tahun 2013 ini cakupan UCI Desa sebesar minimal 95%. Desa dikategorikan UCI apabila minimal 80%
bayinya telah mendapatkan
imunisasi dasar lengkap sebelum usia 1 tahun. Sasaran imunisasi rutin adalah bayi, anak sekolah dasar/ibtidaiyah kelas 1, 2 dan 3, serta wanita usia subur (1539 tahun). Tujuan imunisasi adalah agar seluruh masyarakat kebal terhadap penyakit berbahaya yaitu penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Jumlah sasaran bayi tahun 2013 sebanyak 591.597 bayi, anak SD/MI kelas 1, 2 dan 3 sebanyak 1.804.353 anak dan WUS (hamil dan tidak hamil) 14.960.016 jiwa serta WUS Hamil sebanyak 679.460 orang. Sejak tanggal 10 Oktober 2011 di Jawa Timur telah dinyatakan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri. Untuk penanggulangannya Jawa Timur sejak 2012 – 2013 telah melaksanakan berbagai upaya penanggulangan, yaitu : a) Terhadap kasus difteri, diberikan tata-laksana sesuai standat di RSU 1.
Terhadap kontak erat, dilakukan sweb tenggorokan dan hidung,diberikan profilaksis dan di imunisasi
2.
Terhadap kontak yang berdomisili atau berhubungan dengan kasus diberikan suntikan imunisasi komponen difteri.
3.
Pemberian imunisasi tambahan (Sub PIN Difteri) bagi anak usia 2 bulan s/d 15 tahun di 19 kabupaten/kota di Jawa Timur sebanyak 3 kali putaran. Putaran pertama dilaksanakan pada bulan Oktober – Nopember 2012 dan
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
128
putaran kedua pada bulan Mei- Juni 2013, serta putaran ketiga akan dilaksanakan pada bulan Nopember –Desember 2013. Hasil Pelaksanaan Program Imunisasi 2013 a. Imunisasi Rutin Bayi 1.
Pencapaian UCI Desa Tabel 11.7 Target dan Capaian UCI Desa/Kel (%) Tahun 2009 - 2013 UCI DESA/KEL (%)
NO TAHUN 1 2 3 4 5
TARGET ≥80 ≥80 ≥85 ≥90 ≥95
2009 2010 2011 2012 2013
PENCAPAIAN 79,9 81,2 87,4 91,5 95,8
Sumber : LKPJ P3PMK, 2013
2.
Pencapaian Imunisasi Dasar Lengkap Tabel 11.7 Target dan Capaian Imunisasi Dasar Lengak (%) Tahun 2012 - 2013 IMUNISASI DASAR LENGKAP (IDL) NO
TAHUN
TARGET (%)
PENCAPAIAN JATIM
NASIONAL
1
2012
≥85
84,5
86,8
2
2013
≥88
94,43
79,4
Sumber : LKPJ P3PMK, 2013
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
129
b. Cakupan Imunisasi Anak Sekolah SD/MI Tabel 11.8 Jumlah Sasaran, Target Minimal dan Cakupan Imunisasi Anak Sekolah SD/MI Tahun 2008 - 2013 JUMLAH SASARAN N O
THN
KELAS 1
KELAS 2
KELAS 3
TARGE T MINIMA L
CAKUPAN (%) KELAS I CAMP AK
DT
KELAS II
KELAS III
TT / Td *
TT / Td *
1
2008
697.677
685.464
666.355
≥95
97,44
94,56
95,18
96,33
3
2009
682.412
660.596
667.094
≥95
95,40
97,45
97,82
97,75
4
2010
676.896
662.714
658.368
≥95
92,57
92,77
93,26
92,39
5
2011
631.825
635.615
632.451
≥95
96,10
96,35
97,15
96,65
6
2012
639.166
630.568
658.312
≥95
97,61
97,63
97,47
97,31
7
2013
640.124
631.532
659.357
≥95
96,52
97,22
96,25
96,49
Sumber : LKPJ P3PMK, 2013
c. Cakupan Imunisasi Wanita Usia Subur (WUS) Hamil Tabel 11.9 Target dan Pencapaian Cakupan Imunisasi Wanita Usia Subur (WUS) Hamil Tahun 2009 - 2013 NO 1 2 3 4 5
TAHUN 2009 2010 2011 2012 2013
TT2 Plus BUMIL TARGET
PENCAPAIAN
≥75 ≥75 ≥80 ≥80 ≥85
75,9 83,2 85,4 83,7 85,04
Sumber : LKPJ P3PMK, 2013
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
130
d. Imunisasi Tambahan (Sub PIN Difteri) Tujuannya menghentikan transmisi difteri di Jawa Timur, direncanakan tiga (3) kali putaran di 19 Kabupaten/Kota Prioritas. Target pencapaian Sub PIN Difteri minimal 95%, cakupan Putaran 1 s/d 3 sebagai berikut : Tabel 11.10 Pencapaian Imunisasi Tahun 2012 - 2013 Umur dan Antigen No
Putaran
1.
Pertama Nop – Des 2012 Kedua Mei – Juni 2013 Ketiga Nop – Des 2013
2. 3.
Pelaksaan
≥2 s/d 36 bulan (DPT-HB)
>3 s/d 7 tahun (DT)
>7 s/d 15 tahun (Td)
98,26%
98,64%
96,96%
100%
97,31%
97,62%
100%
96,38%
97,98%
Sumber : LKPJ P3PMK, 2013
c.10.Pemberantasan penyakit menular langsung (P2ML) Program P2ML terdiri dari P2 Diare, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan Frambusia, tetapi pada tahun 2013 P2ML hanya terdiri dari P2 Diare dan ISPA karena P2 Frambusia sudah masuk ke dalam Program P2 Kusta
P2 DIARE Program pengendalian diare bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan
dan kematian karena diare bersama lintas program dan lintas sektor terkait. Sedangkan tujuan dari tatalaksana diare adalah mencegah dehidrasi, mengobati dehidrasi, mencegah gangguan nutrisi dengan memberikan makan selama dan sesudah diare, memperpendek lamanya diare dan mencegah diare menjadi berat. Prinsip tatalaksana diare adalah Lintas Diare (Lima Langkah Tuntaskan Diare) yang terdiri dari oralit osmolaritas rendah, zinc, pemberian ASI/makanan, pemberian antibioka hanya atas indikasi dan pemberian nasihat, Untuk mengukur keberhasilan sasaran dari pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari perkembangan capaian kinerja program sebagai berikut: Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
131
Tabel 11.11 Capaian Kinerja Program Diare
Indikator Kinerja Cakupan pelayanan diare
Capaian Kinerja Program Diare Satuan
2009
2010
2011
2012
2013
%
43,48
66,7
70,09
72,43
97,59
Sumber : Laporan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, 2013
P2 ISPA Program pengendalian ISPA bertujuan untuk menurunkan angka
kesakitan dan kematian karena pneumonia. Sasaran dari program P2 ISPA adalah pengendalian pneumonia balita, kesiapsiagaan dan respon terhadap pandemi influenza serta penyakit saluran pernafasan lain yang berpotensi wabah, pengendalian ISPA umur > 5 tahun, dan faktor risiko ISPA. Untuk mengukur keberhasilan sasaran dari pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari perkembangan capaian kinerja program yaitu cakupan penemuan pneumonia balita sebagai berikut : Tabel 11.12. Capaian Kinerja Program ISPA Capaian Kinerja Program ISPA Indikator Kinerja Cakupan penemuan pneumonia balita
Satua n
2009
2010
2011
2012
2013
%
23,60
21,70
25,69
22,80
18,95
Sumber : Laporan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, 2013
c.11. Pemberantasan penyakit bersumber binatang (P2B2) Pogram Eliminasi Penyakit Kaki Gajah (Filariasis)
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
132
Di Jawa Timur kasus kaki gajah 100 % penderita ditemukan dalam kondisi kronis/menahun dan cacat permanen. Tercatat sampai dengan 31 Desember 2013 kasus klinis kaki gajah yang telah ditemukan dan diobati sejumlah 358 penderita yang
tersebar di 33 Kabupaten/Kota pada 190 kecamatan di 270
desa/kelurahan. Adapun perkembangan penemuan kasus Kaki Gajah dari tahun ke tahun sebagai berikut :
Tabel 11.13. Capaian Hasil Kegiatan Tahun 2009 sd Juni 2013 No
Capaian hasil kegiatan Kab/Kota melaksanakan program P2 Filariasis (dg kasus % Kab/Kota melaksanakan program P2 Filariasis Rekapitulasi kasus Klinis Limfadema kronis Kasus Klinis Limfadema kronis yang baru ditemukan Mikrofilaria Rate
2009 30
2010 32
2011 32
2012 32
2013 33
80
84
84
84
94
263
293
319
341
358
20
30
26
22
17
0%
0%
0%
0%
Sumber : Laporan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, 2013
Penderita terbanyak ditemukan di Kabupaten Lamongan dengan 56 kasus, Kabupaten Malang dengan 39 kasus kemudian Kabupaten Ponorogo dengan 30 Kasus dan Kabupaten Trenggalek 24 kasus). Namun sampai dengan saat ini belum ada penderita yang ditemukan secara laboratoris positif mikrofilaria (ditemukan anak cacing dalam darah penderita). Untuk memberantas penyakit ini sampai tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat lagi, pada tahun 2000 WHO telah menetapkan kesepakatan global untuk melakukan Eliminasi Filariasis pada tahun 2020. Indonesia sepakat untuk melaksanakan Eliminasi Filariasis (Pemberantasan Penyakit Kaki Gajah) secara bertahap dimulai pada tahun 2002 dan Program Eliminasi Filariasis ini dinyatakan sebagai salah satu program prioritas di Kementerian Kesehatan RI.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
133
c.12. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah bencana Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara komprehensif bersama Pusat (Kemenkes RI) dan Kabupaten Kota, yang kegiatannya meliputi tahapan pra bencana (kesiapsiagaan), tahap saat bencana (tanggap darurat) dan tahap pasca bencana (pemulihan) serta mengupayakan setiap terjadi kejadian bencana tidak diikuti oleh Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular. Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh Kabupaten Kota di Jawa Timur serta setiap kejadian bencana yang terjadi di seluruh Kabupaten Kota di Jawa Timur. Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan Pada tahun 2013 di Jawa Timur sesuai dengan laporan yang dikirimkan oleh Kabupaten Kota yang mengalami kejadian bencana terakumulasi sebanyak 86 kejadian bencana dari berbagai jenis bencana yang terjadi. Bencana terbanyak adalah banjir (28%) kemudian disusul dengan angin puting beliung (23%). Semua bencana dapat ditanggulangi dengan baik pada saat bencana (tanggap darurat) hanya ada Kejadian Luar Biasa (KLB) pasca banjir yaitu penyakit Leptospirosis di Kabupaten Sampang yang merupakan kejadian ikutan pasca banjir.
c.13.Pendampingan Pengendalian penyakit TBC (Tuber Culoses) Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan dunia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan beban TB yang cukup besar (selalu dalam kelompok 5 besar). Penderita tersebut menyebar di semua provinsi, namun dengan prevalensi yang berbeda di beberapa wilayah. Indonesia bagian timur memiliki prevalensi yang terbesar. Angka insidens TB nasional pada tahun 2012 berdasarkan survei prevalensi pada tahun 2004, adalah 107/100.000 penduduk (untuk TB paru BTA positif baru) dan menurut WHO (2011), angka insiden seluruh kasus adalah 185/100.000 penduduk. Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi dengan jumlah kasus TB yang besar. Provinsi ini telah menjalankan strategi Directly Observed treatment Short course (DOTS) sudah sejak tahun 1995. Sejak tahun 2004, setelah semua Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
134
Puskesmas terlatih, program ini dikembangkan ke rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan lainnya. Jumlah kasu TB di Jawa Timur menempati urutan kedua setelah Jawa Barat. Jumlah kasus baru pada tahun 2012 tidak kurang dari 42 ribu. Kasus anak sekitar 5% dari toal kasus TB yang diobati. Program pengendalian TB dengan strategi DOTS dimulai pada tahun 2005 dan sampai sekarang telah melibatkan 100% Puskesmas dan 100% RS pemerintah. Diupayakan untuk melibatkan sektor swasta melalui kegiatan kemitraan yang disebut dengan Public Private Mix DOTS :
Tabel 11.14 Pencapaian Program P2 TB No
Indikator Program
1 2
CDR CNR
3
Succes Rate
Target Nasio 2009 nal 70 54 Naik 102 5% 85 90
Pencapaian 2010 2011 2012
2013
58 100
65 111
64 113
57 109
90
91
90,1
NA
Sumber : Laporan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, 2013
d. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah d.1 Permasalahan : d.1.1.Pengendalian Penyakit Kusta 1) Penderita baru kusta masih terus ditemukan. 2) Prosentase Kab/Kota yang mencapai RFT (Release from Treatment) Rate / angka kesembuhan untuk tipe MB (Multi Basiler) rendah 3) Perhatian dari pemerintah kab/kota masih kurang. 4) Masih adanya stigma di masyarakat dan petugas kesehatan. 5) Belum semua Kabupaten/Kota memasukkan penderita kusta dalam Jamkesmas. 6) Belum semua penderita yang diobati dilakukan pemeriksaan POD (Prevention of Disability) secara rutin
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
135
d.1.2. Pengendalian Hiv/Aids 1) Tinggal 4 kabupaten/kota (Ngawi, Bangkalan, Sumenep, Kota Blitar) yang belum memiliki layanan komprehensif HIV karena pengambil kebijakan di kab/kota tersebut belum memiliki komitmen. 2) RS Rujukan ODHA dan Layanan terkait HIV sudah meningkat namun masih terbatas, sehingga akses layanan masih terbatas. 3) Besarnya populasi berisiko tinggi yang susah dijangkau. 4) Masih kuatnya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA
d.1.3 Pengendalian Penyakit Malaria 1) Surveilans migrasi malaria belum maksimal. 2) Masih ditemukan kasus indigenous malaria 3) Banyaknya Breeding place vektor malaria yang tidak tertangani (vektor host definitife) 4) Kelambunisasi desa endemis masih dibawah 80% 5) Minimnya tenaga entomologi di daerah reseptif dan endemis. 6) Kurangnya penguatan pada sumber daya manusia yaitu tidak ada pelatihan pengelola program malaria, petugas laboratorium, petugas entomologi malaria dan petugas dokter untuk tatalaksana malaria. 7) Keterlambatan diagnosis dan kurangnya pengetahuan tatalaksana pengobatan malaria pada petugas 8) Koordinasi lintas sektor masih rendah pada penangan malaria tenaga kerja musiman
d.1.4.Pengendalian Penyakit PES 1) Penyakit Pes mempunyai kekhasan pengendalian karena hulu penyakit Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
136
ini berada di hewan, dan kalau terlambat menangani akan berakibat fatal pada manusia, pertanian dan pariwisata. 2) Terbatasnya tenaga dalam pengendalian penyakit Pes 3) Mobilitas penduduk dari daerah/wilayah yang berisiko penyakit ke daerah bebas. 4) Merupakan penyakit yang sangat rentan dengan adanya perubahan lingkungan/ekologi. 5) Kurangnya sosialisasi tatalaksana dan pengendalian penyakit Pes
d.1.5.Pencegahan DBD (Demam Berdarah) 1) Belum ada obat anti virus dan vaksin untuk mencegah DBD, maka untuk memutus rantai penularan, pengendalian vektor dianggap yang paling memadai saat ini. 2) Partisipasi masyarakat dalam PSN DBD masih rendah, meskipun pada umumnya pengetahuan tentang DBD dan cara-cara pencegahannya sudah cukup tinggi. 3) Banyak faktor yang berhubungan dengan peningkatan kejadian DBD dan KLB yang sulit atau tidak dapat dikendalikan seperti kepadatan penduduk, mobilitas, lancarnya transportasi (darat, laut dan udara), pergantian musim dan perubahan iklim dunia, kebersihan lingkungan dan perilaku hidup sehat, serta jenis dan keganasan virusnya. 4) Keterlambatan respon untuk melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) karena keterlambatan info dari RS/ Klinik. 5) Sebagian masyarakat masih minat dengan foging. 6) Tim Pokjanal DBD Kab/ Kota kurang aktif
d.1.6.Penyelenggaraan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah 1) Terbatasnya tenaga dalam pengendalian penyakit Rabies 2) Mobilitas HPR dari daerah/wilayah yang berisiko penyakit ke daerah Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
137
bebas. 3) Merupakan penyakit yang sangat rentan dengan adanya lalulintas hewan yang tidak terkontrol 4) Kurangnya sosialisasi tatalaksana dan pengendalian penyakit Rabies. 5) Terbatasnya tenaga dalam pengendalian penyakit Leptospirosis. 6) Ketersediaan Rapid Diagnosa Test untuk diagnosa cepat kasus Leptospirosis. 7) Banyaknya daerah rawan banjir 8) Merupakan penyakit yang sangat rentan dengan adanya musim hujan dan daeran banjir
d.1.7 Pemberantasan penyakit menular langsung (P2ML) Diare 1)
Ketepatan dan kelengkapan laporan dari Kabupaten/Kota sangat rendah;
2)
P2 Diare bukan merupakan program prioritas di daerah, sehingga pendanaan minim bahkan nihil;
3)
Petugas Kabupaten/Kota mempunyai tugas rangkap lebih dari dua, sehingga kesulitan dalam memprioritaskan penanganan program
ISPA 1) Ketepatan dan kelengkapan laporan dari Kabupaten/Kota sangat rendah; 2) P2 ISPA bukan merupakan program prioritas di daerah, sehingga pendanaan minim bahkan nihil; 3) Petugas Kabupaten/Kota mempunyai tugas rangkap lebih dari dua, sehingga kesulitan dalam memprioritaskan penanganan program; 4) Masih
banyak
petugas
puskesmas
yang
belum
memahami
tatalaksana pneumonia dan deteksi dini dalam penemuan penderita pneumonia balita
d.1.8.Pemberantasan penyakit bersumber binatang (P2B2) Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
138
1) Kasus
Filariasis
permanen
sebagian
besar
ditemukan terlambat /cacat
(80%). Hal ini disebabkan karena kurangnya Informasi
tentang penyakit Filariasis bagi petugas kesehatan dan masyarakat . 2) Bukan merupakan program prioritas sehingga program ini tidak terdanai di Kabupaten/Kota .
3) Penanganan
Rehabilitasi Medis bagi penderita Filariasis
baik di
tingkat provinsi maupun di Kabupaten/kota belum dapat dilaksanakan secara optimal karena tidak tersedianya dana
d.1.9. Pendampingan Pengendalian penyakit TBC (Tuber Culoses) 1) Penemuan kasus TB yang masih di bawah target nasional, yaitu masih mencapai 109 per 100.000 penduduk pada tahun 2013 dengan Case notification rate turun jika dibandingkan tahun 2012 (4 kabupaten masih belum melaporkan). 2) Hanya 29 kabupaten kota yang mencapai target keberhasilan pengobatan minimal 90% 3) Masalah TB HIV masih belum tertangani dengan optimal, khususnya dari sisi surveilans dan akses layanan untuk tes HIV 4) Masih
banyak
layanan
swasta
yang
belum
mau
melaksanakan
pengobatan TB dengan strategi DOTS, sehingga pasien yang ditangani oleh sektor swasta tidak tercatat dalam sistem surveilans program nasional 5) Kasus kebal obat yang semakin meluas dan sudah 34 kab/ko yang melaporkan
d.2. Upaya Pemecahan Masalah d.2.1..
Pengendalian Penyakit Kusta
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
139
1) Mengintensifkan penemuan penderita baru melalui kegiatan pencarian secara aktif (RVS, pemeriksaan kontak serumah dan tetangga) dengan melibatkan peran dari lintas sektor dan lintas program. 2) Menekankan pentingnya penyuluhan saat sebelum pemberian MDT untuk menghindari terjadinya kasus DO (Drop out) / Default, defaulter tracing jika ada kasus DO / default, 3) Jika ada kasus dari luar wilayah, maka cross notification kepada petugas kusta setempat sangat penting untuk pelacakan kasus DO / default. 4) Penyuluhan secara aktif untuk mengurangi stigma kusta di masyarakat maupun petugas kesehatan. dengan memanfaatkan sumber daya yang ada (BOK, DAU, APBD I maupun BLN). 5) On
the
job
training
bagi
petugas
yang
sudah
dilatih
untuk
mempertahankan ketrampilan yang sudah ada. 6) Meningkatkan kepedulian para pemegang kebijakan (Bupati/Walikota, anggota DPRD, Kepala Dinas maupun Kepala Puskesmas) di tingkat Kabupaten/Kota melalui advokasi yang berkesinambungan. 7) Meningkatkan mutu pelayanan pada penderita kusta dengan melakukan POD setiap bulan dan case holding 8) Mengembangkan research operasional
d.2.1.Pengendalian Hiv/Aids 1) Koordinasi dalam wadah Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Timur untuk :
meningkatkan komitmen pengambilan kebijakan tingkat Provinsi Kab dan Kota
meningkatkan peran lintas sektor dalam upaya pengendalian HIV
meningkatkan upaya edukasi kepada masayarakat
sosialisasi dan penjangkauan kepada populasi risiko tinggi
2) Dinas
Kesehatan
Provinsi
Jatim
memfasilitasi
layanan
melalui
pendampingan program, pelatihan SDM, pemenuhan buffer logistik reagen IMS dan HIV serta obat Anti-retroviral (ARV). Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
140
3) Upaya peningkatan capaian kinerja melalui :
komunikasi massa terkait dengan layanan HIV yang tersedia.
Cakupan kunjungan layanan pencegahan penularan melalui harm reduction, Pemeriksaan dan Pengobatan IMS Terpadu Berkala di Lokalisasi, Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak, Kewaspadaan Standar.
4) Pengembangan klinik IMS, Klinik Konseling dan Testing HIV rujukan ODHA di kab/kota di Jawa Timur
dan RS
untuk memudahkan akses
layanan kesehatan yang merata di Jawa Timur melalui layanan tanpa stigma dan diskriminasi.
d.2.3.Pengendalian Penyakit Malaria 1) Revitalisasi Pos Malaria Desa 2) Pemantauan mutu laboratorium Malaria 3) Monitoring program & persiapan eliminasi malaria 4) Pertemuan evaluasi validasi data 5) Surveilans migrasi penguatan sistem surveilans malaria 6) Penunjang kegiatan Eliminasi Malaria 7) Koordinasi lintas sektor penemuan penderita malaria 8) Penguatan Malaria Center 9) Kelambunisasi desa dengan malaria indogenous sebesar 80% d.2.4.Pengendalian Penyakit PES 1) Memberikan pembinaan dan advokasi ke semua level administrasi pemerintahan 2) Kab/Kota mengusulkan anggaran untuk sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan program zoonosis 3) Penggandaan pedoman 4) Meningkatkan peransera masyarakat dan PHBS 5) Mengusulkan pertemuan review petugas pengendalian dan tatalaksanan kasus penyakit zoonosis
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
141
d.2.5. Pencegahan DBD (Demam Berdarah) 1) Memberikan edaran Gubernur Jatim kepada seluruh Bupati/ Walikota untuk melakukan upaya pencegahan dengan meningkatkan sosialisasi DBD
ke
masyarakat
melalui
media
massa
dan
media
cetak,
mengintensifkan gerakan PSN dan larvasidasi yang dimotori oleh kader jumantik (juru pemantau jentik) dan melakukan antisipasi terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD. 2) Memfasilitasi kegiatan pengasapan yang difokuskan pada tempat-tempat terjadinya penularan. 3) Mempedomani Pergub Jatim No. 20 tahun 2011 tentang Pengendalian DBD di Jawa Timur. 4) Menyiapkan buffer stock insektisida maupun larvasida yang siap didistribusikan bila ada Kab/ Kota yang memerlukan. 5) Melakukan sosialisasi program DBD melalui media massa dan media elektronik. 6) Bimbingan Tekhnis Program DBD ke 38 Kab/ Kota di Jawa Timur. 7) Advokasi kepada para stakeholder
d.2.6.Penyelenggaraan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah 1) Memberikan pembinaan dan advokasi ke semua level administrasi pemerintahan 2) Meningkatkan Koordinasi dengan Dinas yang membidangi peternakan dan Kesehatan Hewan, serta meningkatkan pengawasan lalulintas hewan di tempat check point 3) Kab/Kota mengusulkan anggaran untuk sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan program zoonosis dan aggaran untuk pembelian Rapid Diagnosa Test untuk Penyakit Leptospirosis, untuk diagnosa dini
d.2.7. Pemberantasan penyakit menular langsung (P2ML) Diare
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
142
1) Memberikan umpan balik laporan secara rutin ke Kabupaten/Kota, dan Kabupaten/Kota ke Puskesmas; 2) Advokasi ke stake holder (pemegang kebijakan) tentang usulan anggaran kegiatan; 3) Memberikan saran dalam membagi beban tugas pada staf ISPA 1) Memberikan umpan balik laporan secara rutin ke Kabupaten/Kota, dan Kabupaten/Kota ke Puskesmas; 2) Advokasi ke stake holder (pemegang kebijakan) tentang usulan anggaran kegiatan; 3) Memberikan saran dalam membagi beban tugas pada staf; 4) Mengusulkan peningkatan kapasitas petugas dalam tatalaksana pneumonia di puskesmas
d.2.8.Pemberantasan penyakit bersumber binatang (P2B2) 4) Sosialisasi kepada masyarakat dan peningkatan kapabilitas petugas kesehatan tentang tanda-tanda dini dan Penataalaksanaan kasus Filariasis secara standar. 5) Mengunakan Rapid Diagnostic Test (RDT) dalam menunjang kegiatan diagnostik dan surveilans aktif dalam upaya penemuan kasus Filariasis secara dini untuk mencegah kecacatan. 6) Integritas program Filariasis
dengan program lain misalnya dengan
program Kusta dalam penemuan kasus dan pengobatanpenderita, dengan program Malaria dalam penatalaksanaan laboratorium dan program Kecacingan untuk upaya pencegahan. 7) Pengembangan program bekerjasama dengan Departemen Parasitologi Universitas Airlangga untuk
kegiatan crosscheck
specimen dan
penelituan tentang Filariasis
d.2.9. Pendampingan Pengendalian penyakit TBC (Tuber Culoses)
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
143
1) Meningkatkan AKMS (Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial) untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan pengambil kebijakan dalam pengendalian TB 2) Memperkuat jejaring eksternal di 5 regional dan kabupaten kota untuk menurunkan angka drop out yang pada akhirnya akan meningkatkan angka keberhasilan pengobatan 3) Penguatan kolaborasi TB-HIV melalui Tim Kolaborasi TB HIV yang melibatkan KPA. 4) Memperkuat Public Private Mix sebagai pendekatan untuk memperkuat jaringan pelayanan TB (pengembangan di Kab. Pasuruan dan Kota Malang) Penguatan jejaring layanan untuk TB kebal obat melalui kegiatan pengendalian terpadu TB kebal obat dengan menambah layanan sub rujukan di 5 wilayah regional dengan didukung layanan laboratorium yang bermutu Secara umum untuk sasaran
A.9 dalam kegiatan pemberantasan penyakit
menular sudah memenuhi target indikator dan menurut skala Likert mendapat nilai BAIK - SANGAT BAIK.
B.8. TUJUAN 8 : Meningkatnya Jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar Tujuan : Meningkatnya Jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar maka ditetapkan Sasaran sebagai berikut : Meningkatnya Jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar. Sasaran: Meningkatnya Jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar. ,dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut : a. Persentase Bidan PTT mendapatkan Sertifikasi Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
144
b. Persentase Posnkesdes memiliki Perawat c. Persentase Desa/Kelurahan mempunyai Bidan di desa d. Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi ber-izin
Tabel 3.1. TUJUAN 8 dan SASARAN 8.1. TUJUAN 7
SASARAN 7.1
Meningkatnya Jumlah, jenis,
Meningkatnya Jumlah, jenis,
mutu dan penyebaran tenaga
mutu dan penyebaran tenaga
kesehatan sesuai standar.
kesehatan sesuai standar.
Indikator kinerja, target dan reaslisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.2. sebagai berikut : TABEL : 3.2.
NO 1 1 2 3 4
Meningkatnya Jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar
INDIKATOR KINERJA 2 Persentase Bidan PTT mendapatkan sertifikasi Persentase Ponkesdes memiliki Perawat Persentase Desa/Kelurahan mempunyai Bidan di Desa Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi berizin
3
REALISA SI 4
100 %
100%
>10%
15%
80%
100%
80%
100%
TARGET
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran
(%) 5 100 150 125 125 125
KATEGORI CAPAIAN : SANGAT BAIK
Untuk mencapai Sasaran yang diinginkan, maka dilakukan, Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
145
PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA KESEHATAN a. Program Sumber Daya Kesehatan ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu: a.1. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit a.2. Peningkatan profesionalisme dan pengembangan karir tenaga kesehatan a.3. Penempatan,
Pengembangan
dan
Pemenuhan
Tenaga
Kesehatan di Tempat Pelayanan (Puskesmas, Rumah Sakit dan Jaringnya) b. Program Rp.
Sumber
Daya
2.554.372.500,00
Kesehatan
terealisasi
dengan
sebesar
pagu
75.58.%,
sebesar atau
Rp.
1.930.485.081,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 19 Kolom c. Hasil pelaksanaan program sebagai berikut: c.1 Perencanaan kebutuhan Nakes di Puskesmas dan jaringannya serta RS Telah terlaksana dengan dibuatnya pemetaan kebutuhan Nakes di Kab Dan Kota yaitu antara lain : Tabel 7.1 Hasil Dari Kegiatan Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Kab/Kota Tahun 2013 Uraian Target Capaian Pertemuan penyusunan 30 orang 100 % dokumen dan review perencanaan kebutuhan Pelatihan perencanaan - 6 Kab/Kota 100 % kebutuhan Nakes Banyuwangi,Pamekasan, Ngawi, Trenggalek, Gresik, Sidoarjo - 30 orang Monitoring dan evaluasi 30 orang 100 % kebutuhan Nakes di Dinkes dan RS Perencanaan kebutuhan Nakes di Puskesmas dan jaringannya serta RS telah terlaksana dengan dibuatnya pemetaan kebutuhan Nakes di Kab Dan Kota Pertemuan penyusunan 64 orang 87,38 % Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
146
dokumen dan review perencanaan kebutuhan Pelatihan perencanaan kebutuhan Nakes
target 6 Kab/Kota dengan 32 orang Kab Bojonegoro,Pacitan,Lumajan g, Jember , Sumenep dan lamongan
Monitoring dan evaluasi kebutuhan Nakes di Dinkes dan RS
target 58 orang
97,30 %
99,91 %
Sumber : Data Program Pengembangan SDM Kesehatan, 2013
c.2.
Peningkatan Profesionalisme dan Pengembangan karier tenaga kesehatan Tabel 7.2 Hasil Dari Kegiatan Peningkatan Profesionalisme dan Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Tahun 2013
Tujuan Program Peningkatan Profesionalisme pengembangan Nakes
Upaya Pencapaian 1. Melaksanakan kegiatan dan persiapan Pemilihan karier Nakes Teladan 2. Melakukan Seleksi pemilihan Nakes teladan Tingkat Propinsi 3. Melakukan Nominasi nakes teladan dari 38 Kab/Kota 4. Menentukan juara I, II dan III dari 4 kategori Nakes Teladan 5. Melaksanakan pembentukan Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan Teladan 6. Rapat keputusan Penilaian angka kredit bagi Tim Penilai Provinsi 7. Koordinasi dengan institusi Diknakes dalam rangka perencanaan
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Sasaran Program Tenaga Kesehatan Kabupaten / Kota yang
bekerja
di
sarana Pemerintah di
Propinsi
Jawa
timur
147
pelaksanaan uju kompetensi 8. Melakukan pelatihan Jafung Nutrisionis 9. Melakukan koordinasi perijinan Tenaga Kesehatan Sumber : Data Program Pengembangan SDM Kesehatan, 2013
Tabel 7.3 Hasil Penilaian Tenaga Kesehatan Tahun 2013
No I
Uraian Katagori Tenaga Medis
Nominaasi 1. dr. Rahmat Suudi
Puskesmas Gundih , Kota.Surabaya
2. drg. Wulan Sri Wahyuni
Puskesmas Panji Kota Situbondo Puskesmas Sukomulyo Kab. Gresik
3. dr. Diyan Eka Puspitasari
II
Instansi
4.dr. Nurhayati Triasih
Puskesmas Ngawi
5.drg. Erwan Budi Santoso
Puskesmas Gucialit Kab. Lumajang
Katagori 1.Sri Ningsih tenaga Perawat / Bidan 2.Hafsatun , SST
Puskesmas Kalirungkut Kota Surabaya Puskesmas Omben, Kab. Sampang
3.Enny Ruslikawati, SST
Puskesmas Sukomulyo,.Kab.Gresik 4.Deddy Ilham Nurdiana , Puskesmas Pare Kab. Amd.Kep Kediri 5.Uswatun Kasanah Puskesmas Maron Kab Probolinggo
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
148
III
Katagori Nutrisionis
1.Cahyani Setiya Rahayu, PKM Sukorejo,Kota Blitar Amd
2.Fitria Eko Cahyani , Amd.Gz 3. Me ‘ Amd.Gizi
IV
Katagori Kesehatan Masyarakat
in
PKM Besuki Kab Situbondo
Yulianai, Puskemas Pulorejo,Kab.Jombang
4.Sri Handayani ,Amd Gizi
Puskesmas Lembeyan, Kab Magetan
5.Sylvia Agustin
Puskesmas Pasrujambe , Kab Lumajang
1.Tri Wahyuning Novitasari , SKM
PKM Mangunharjo ,Kota.Madiun
2. Hendri Suhono, ST
PKM Wonosari Kab. Bondowoso Puskesmas Jelakombo Kab. Jombang
3.Meihindra Cahyo Suci Wardoyo, SKM 4.Siti Ambarwati 5.Esti Mumpuni , Amd AK
Puskesmas Donorejo Kab. Pacitan) Puskesmas Kejayan Kab.Pasuruan
Penerbitan PAK untuk kenaikan pangkat / kenaikan jabatan fungsional sebanyak
: 1281 orang
pelatihan jabatan fungsional Nutrsionis Tenaga Kesehatan kabupaten / Kota
: 30
orang
Sumber : Data Program Pengembangan SDM Kesehatan, 2013
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
149
c.3.Penempatan, Pengembangan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan di tempat Pelayanan ( Puskesmas, Rumah sakit dan jaringannya ) Tabel 7.4 Hasil dari Kegiatan Penempatan, Pengembangan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan di tempat Pelayanan Tahun 2013 Tujuan Program Memenuhi kebutuhan ternaga kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya
Upaya Pencapaian Sasaran Program 1. Rekruitmen peserta PPDS / - Calon Peserta DGS-BK PPDS/DGS- BK 2. kunjungan dr Spesialis di - Dokter Spesialis Puskesmas - Dokter Umum 3. Penempatan dan - Dokter Interenship perpanjangan dokter umum - Bidan PTT Ponkesdes di puskesmas plus dan Di - Perawat Ponkesdes Puskesmas rawat inap standart 4. Puskesmas memiliki jadwal kunjungan dokter spesialis tertentu dari RS Kab / Kota 5. Pengangkatan & Perpanjangan bidan PTT Bidan di ponkesdes 6. Penempatan Perawat dan Perpanjangan Perawat Ponkesdes 7. evaluasi pelaksanaan penempatan dokter interenship
Sumber : Data Program Pengembangan SDM Kesehatan, 2013
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
150
Tabel 7.5 Hasil dari Kegiatan Penempatan, Pengembangan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan di tempat Pelayanan Tahun 2013 Uraian Peserta PDSBK / PPDS-BK yang di recruit sampai tahun 2013 yang diterima sampai tahun 2012 sebanyak : Target kunjungan dr spesialis di Puskesmas Rawat Inap Plus sampai Tahun 2013 di 50 Puskesmas Rawat Inap Plus, Puskesmas Rawat Inap Plus dan Puskesmas Rawat Inap Standar sampai tahun 2013 sebanyak 83 Puskesmas Rawat Inap standar, Realisasi Puskesmas Rawat Inap standar sebanyak 78
Keterangan 126 orang dokter dan 29 orang dokter Gigi 271 orang terealisasi44 Puskesmas Rawat Inap Plus ( 88 % )
Pengangkatan bidan baru tidak ada & Perpanjangan Bidan PTT Sebanyak realisasi jumlah Perawat ponkesdes Dokter lulusan dengan Program KBK tahun 2013 yang sedang melaksanakan interenship di RS dan Puskesmas kabupaten /Kota
793 orang
PK Mahasiwa selama Tahun 2013 untuk
5198 orang 601 peserta ( FK Unair, UHT, UNEJ, UM Malang Unibraw,UII Jogyakarta , UNS, UGM , UMJ dan Univ. Tri Sakti F. Kedokteran 6 Angkatan Dan Fakultas Kedoteran sebanyak 8 Angkatan ( Unair, UHT, Widya Mandala dan Ubaya )
Sumber : Data Program Pengembangan SDM Kesehatan, 2013
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
151
Tabel 7.6 Tabel Analisa Hasil Capaian Program Sumber Daya Keseahatan Tahun 2013 Uraian Kabupaten yang mengelola Dokumen Perencanaan sampai dengan tahun 2013 , 15 % (dari target 20 %) Pelatihan di Bidang Kesehatan di Propinsi dan Kabupaten Kota sampai tahun 2013 adalah 20 % target Realisasi 18,42 % ( Propinsi Jawa Timur, Kab Jember, Sidoarjo, Situbondo, Kota Blitar dan Kota Kediri )
Keterangan Memenuhi target Renstra Memenuhi target Renstra
Jumlah Pelatihan di bidan kesehatan tahun 2013 sebanyak : 97 Pelatihan terakreditasi dengan jumlah sertifikat 2856 buah target RS klas C tahun 2013 sebanyak 25 % yang mempunyai Spesialis : Obgyn, anak, Interna, Bedah, anesthesia, Radiologi dan Patologi Klinik 100% tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi berijin Realisasi tahun 2013 yang mengajukan STR sebanyak 8.675 orang dan yang mendapatkan STR menunggu dari MTKI Pusat Sesuai renstra semua desa dan kelurahan mempunyai bidan desaasi : jumlah desa / kelurahan 8507 desa, jumlah bidan 8922 orang realisasi = 102 %
Memenuhi Renstra
target
Memenuhi Renstra
target
Memenuhi Renstra
target
Sesuai renstra target Nakes Teladan terpilih tahun 2013 : 100 % Memenuhi , Realisasi : 100 % Renstra
target
Sumber : Data Program Pengembangan SDM Kesehatan, 2013
a. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya d.1.Permasalahan i.
Kunjungan dokter spesialis
ke Puskesmas di Kabupaten Situbondo,
Bondowoso hanya spesialis obgyn sedangkan dokter spesialis anak masih kurang , sehingga kunjungan ke Puskesmas tidak ada ii.
Penandatangan
PKS
oleh
bupati
/
walikota
terlambat
sehingga
pelaksanaannya pembayaran perawat pelaksanaannya mundur dan lamanya spesialis ditempatkan di Dinkes
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
152
iii.
Pengangkatan Perawat Ponkesdes masih di pertanyakan dasar Hukumnya ( Honor relatif kecil hanya Rp 500.000,- )
iv.
Sampai sekarang Rumah sakit klas C yang belum mempunyai standart 4 Spesialis dasar dan 3 spesialis penunjang 16 Rumah Sakit
v.
Sesuai pedoman penempatan dokter Interenship di Puskesmas masih mengelompok di satu Puskesmas , belum bisa disebut sesuai dengan Puskesmas yg membutuhkan dokter
d.2.Upaya Pemecahan Permasalahan 1. Segera menempatkan Dokter Spesialis anak , kunjungan Kab Sampang dan Situbondo ,melalui pengangkatan residen senior 2. Penandatangan PKS / MOU untuk program ICON tahun 2013 dilakukan bulan lebih awal 3. Pengiriman peserta PPDS BK yang dari Rumah Sakit klas C yang belum mempunyai Spesialis 4 dasar dan 3 penunjang 4. Pedoman yang digunakan dalam penilaian Nakes teladan disatukan dengan pemilihan Puskesmas yang berprestasi 5. penempatan dokter Interenship disebar ke beberapa Puskesmas
yang
membutuhkan 6. Honor Perawat Ponkesdes diharapkan sama dengan UMR Secara umum untuk sasaran
B.8 dalam kegiatan pemberantasan penyakit
menular sudah memenuhi target indikator dan menurut skala Likert mendapat nilai 4 (SANGAT BAIK).
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
153
Pembangunan serta berbagai upaya di bidang kesehatan yang telah disebutkan diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional Indonesia. Pembangunan ini ditujukan untuk menciptakan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin sesuai yang diamanatkan dalam uraian Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) demi memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.1 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa upaya kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat oleh pemerintah dan atau masyarakat. Upaya kesehatan ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).2 Upaya-upaya kesehatan bagi masyarakat ini merupakan perwujudan penyelenggaraan pembangunan di bidang kesehatan. Dalam aspek global, pembangunan nasional berkomitmen untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan milenium di tahun 2015 yang tersusun dalam MDGs di berbagai bidang pembangunan nasional termasuk bidang kesehatan.4 Untuk melihat gambaran secara riil dari capaian MDGs bidang Kesehatan di Provinsi Jawa Timur , maka angka-angka capaian program yang telah dicapai sebaiknya dibandingkan dengan angka Nasional dan juga dengan Provinsi terbesar lain di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar Provinsi Jawa Timur dapat mempertahankan atau meningkatkan capaian yang telah dicapai sebagai dasar untuk perencanaan program berikutnya. Capaian program sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja yang ingin dicapai. Tabel berikut merupakan gambaran dari capaian MDGs di Jawa Timur dibandingkan dengan angka Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
154
GO
INDIKATOR
TARGET 2015
AL
PROV
PROV JATENG
JATIM
1
2
3
4
1
Prevalensi
< 15 %
12,6 %
< 23/1000 KH
25,95
PROV JABAR
5
6
12,9 %
13,5%
Gizi Kurang 4
AKB
/
1000 KH 5
AKI
< 102 / 100.000
97,43
KH
100.000
/
10,41/1000 KH
41,08 / 1000 KH
118,62/ 100.000 KH
KH 6
< 0,5 %
Prevalensi
0,24 %
< 0,5 %
< 0,5 %
pengidap HIV 6
< 1 per
API
1000
penduduk
0,2
per
1000
0,06/ 1000 Penddk
0,57/ 1000 penddk
penduduk 7
Jangkauan akses
> 68,87 %
80,60%
78,55%
83,70%
> 62,51 %
70,6 %
76,11 %
74,10%
air
bersih (berkualitas) 7
Jangkauan akses sanitasi dasar (jamban sehat)*
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
155
Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa secara umum capaian MDGs (Millenium Development Globals) di bidang Kesehatan di ke 3 (tiga ) Provinsi dibandingkan angka Nasional mengalami kemajuan yang cukup significan (bermakna). Jika dibandingkan antar Provinsi , maka Capaian Program MDGs di ke tiga Provinsi terbesar di Indonesia ini hampir sama.
Lakip 2013 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
156