BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri
sebagai fungsi actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. A. PENGUKURAN REALISASI KINERJA TAHUN 2016 Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap
IndIkator
Kinerja
Sasaran
dengan
realisasinya.
Setelah
dilakukan
penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (peformance gap).. Selanjutnya
berdasarkan
selisih
kinerja
tersebut
dilakukan
evaluasi
guna
mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat Realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut : a. Tingkat Realisasi Positif Realisasi Capaian =
x 100% Target
BAB III - 49
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
b. Tingkat Realisasi Negatif Target – (Realisasi-Target) Capaian =
x 100% Target
Adapun rincian pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 sebagai berikut: Tabel 3.1 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2016
NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
1
Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis
2
3
INDIKATOR KINERJA
1 2
REALISASI
CAPAIAN
(3)
(4)
(5)
(6)
Persentase penduduk yang bekerja Tingkat Pengangguran Terbuka
95,97
95,79
99,81
4,04
4,21
95,80
20
21,40
93,00
8,8
7,11
80,80
97,96
98,56
100,61
86,7
88,14
101,66
62,11
68,21
109,82
112,84
112,84
100,00
102,45
103,42
100,95
80,9
81,42
101,78
Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk ke pengadilan hubungan industrial Meningkatnya 4 Angka rata-rata lama akses sekolah pendidikan 5 Angka Partisipasi Murni dasar dan (APM) SD/MI/Paket A menengah yang 6 Angka Partisipasi Murni berkualitas (APM) SMP/MTs/ Paket B 7 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C 8 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 9 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Paket B 10 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ Paket C
BAB III - 50
3
TARGET
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
4
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD) Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga
INDIKATOR KINERJA
REALISASI
CAPAIAN
(4)
(5)
(6)
11 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
86,64
97,28
112,28
12 Persentase kualifikasi guru menurut ijazah ≥ Sarjana/ Pasca Sarjana
67,34
95,46
141,57
13 Persentase pemuda berprestasi yang dibina
20,73
29,02
139,9
14 Persentase atlet berprestasi yang dibina
13,73
13,95
101,6
Meningkatnya 15 Rasio tenaga medis per sarana dan 100.000 satuan prasarana penduduk kesehatan, termasuk tenaga medis dan non-medis secara merata 8 Menurunnya 16 Angka Kematian Ibu angka kematian per 100.000 Kelahiran bayi dan angka Hidup kematian ibu 17 Angka Kematian Bayi melahirkan per 1.000 Kelahiran Hidup 9 Meningkatnya 18 Angka Harapan Hidup pelayanan (AHH) kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal 10 Meningkatnya 19 Persentase masyarakat keikutsertaan miskin peserta Jaminan masyarakat Kesehatan Daerah dalam jaminan (Jamkesda) terintegrasi kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
18,00
17,04
94,67
97,19
91,00
106,37
25,61
25,82 * (2015)
99,18
70,82
70,68 * (2015)
99,80
15,00
15,00
100,00
5
6
7
BAB III - 51
(3)
TARGET
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
11 Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB) 12 Menurunnya persentase penduduk miskin 13 Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 14 Meningkatnya pengarusutama an gender dalam pembangunan
15
16
17
18
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(3)
(4)
(5)
(6)
65
76,84
118,21
penduduk
11,72
11,85
98,89
22 Persentase penurunan PMKS
1,42
1,38
97,18
20
14
70,00
69
91,77*
133,00
71,02
68,64*
96,64
54,85 – 54,93
54,98*
100,20
80,13
88,11
110,00
9,25
11
118,90
2,2
2,23
101,40
1,96
2,82
143,00
2,1
2,01
95,71
4,38
2,45*
55,94
20 Persentase cakupan peserta KB aktif
21 Persentase miskin
23 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 24 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 25 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Meningkatnya 26 Rasio PDRB UKM volume usaha terhadap total PDRB UMKM dan kualitas 27 Persentase koperasi kelembagaan aktif koperasi Meningkatnya 28 Pertumbuhan jumlah Wirausaha Baru wirausaha baru (WUB) Meningkatnya 29 Rasio perputaran volume usaha modal Kopwan ekonomi kaum perempuan Meningkatnya 30 Pertumbuhan subnilai tambah sektor tanaman bahan hasil dan daya makanan terhadap saing produk PDRB (%) pertanian 31 Pertumbuhan sub(tanaman sektor tanaman pangan, perkebunan terhadap perkebunan, PDRB (%) perikanan, 32 Pertumbuhan subpeternakan dan sektor peternakan kehutanan) terhadap PDRB (%)
BAB III - 52
REALISASI
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
CAPAIAN
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(1)
(2)
(3)
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
(4)
(5)
(6)
6,9
-9,12
-132,17
4,8
5,06
105,42
7.497.526 5.425.180 316.390 377.220 367.174 449.661 1.453.398 1.195.501
96,36 83,79 64,51 103,95 104,24 108,21 99,15 90,77
84,40
83,36
98,76
85,00
87,77
103,25
81,00
88,00
108,64
21 Meningkatnya 39 Stabilisasi harga beras akses pangan di tingkat konsumen (food access) (coefisien variasi/CV)
<10
2,98
100,00
22 Meningkatnya 40 Pertumbuhan sub volume ekspor sektor perdagangan dalam dan luar terhadap PDRB (%) negeri 23 Meningkatnya 41 Pertumbuhan subkontribusi sektor industri sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)
9,54
5,81
61,81
6,6
4,51
68,33
368.626
618.536
167,80
45.824.051
54.565.006
119,07
33 Pertumbuhan subsektor kehutanan terhadap PDRB (%) 34 Pertumbuhan subsektor perikanan terhadap PDRB (%) 19 Meningkatnya 35 Ketersediaan pangan ketersediaan (ton) pangan - Beras masyarakat - Jagung (food avaibility) - Kedelai - Daging - Telur - Susu - Ikan - Gula 20 Meningkatnya 36 Skor Pola Pangan penyerapan Harapan (PPH) pangan (food 37 Tingkat konsumsi beras utilization) penduduk Jawa Timur (kg/Kap/Th) 38 Tingkat keamanan pangan (%)
24 Meningkatnya kunjungan wisata
BAB III - 53
42 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 43 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara
7.780.579 6.474.225 490.417 362.861 352.216 415.521 1.465.727 1.316.966
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(1)
(2)
(3)
25 Meningkatnya 44 Jumlah fasilitasi kuantitas dan pergelaran, festival, kualitas seni lomba karya seni budaya lokal budaya, pameran dan perfilman 45 Indeks Kepuasan thd penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur 46 Jumlah minat investasi 26 Meningkatnya PMA berdasarkan ijin jumlah izin prinsip (trilyun rupiah) prinsip dan realisasi PMA, 47 Jumlah minat investasi PMDN berdasarkan ijin PMDN dan prinsip (trilyun rupiah) investasi daerah 48 Jumlah nilai realisasi investasi PMA berdasarkan LKPM (trilyun rupiah) 49 Jumlah nilai realisasi investasi PMDN berdasarkan LKPM (trilyun rupiah) 50 Jumlah nilai realisasi PMDN non fasilitas (trilyun rupiah) 27 Meningkatnya kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan darat, laut dan udara
BAB III - 54
51 Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap fungsional (%) 52 Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan (%) 53 Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan 54 Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
(4)
(5)
(6)
205
212
103,41
79
80
101,26
61.72
24,09
39,67
49.38
37,34
75,61
41.40
26,57
64,17
42.92
46,33
107,94
94.28
82,14
87,12
88,60
88,87
100,30
57,90
57,90
100,00
47,00
47,36
100,76
43,00
43,50
101,16
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
28 Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(3)
(4)
(5)
(6)
55
78,95
143,55
81
77,91
96,19
63,69
72,06
112,06
65,97
65,31
98,99
82,12
41,61
50,67
85,48
71,97
84,19
49,11
39,76
80,96
98,02
98,04
100,02
68,40
68,50
100,15
87,89
87,78
99,87
75,73
72,73
104,12
72,53
88,79
122,00
99,61
99,87
100,26
10.000
10.326
103,00
55 Persentase kabupaten/ kota berpredikat Wahana Tata Nugraha 56 IKM terhadap pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang 57 Persentase KK yang mendapatkan pelayanan air bersih 58 Persentase KK yang mendapatkan Pelayanan Air Limbah 59 Persentase KK yang mendapatkan pelayanan drainase perkotaan 60 Persentase Realisasi layanan persampahan perkotaan 61 Persentase rusun terbangun 62 Luas areal layanan irigasi (ha) 63 Rasio/ kinerja jaringan irigasi 64 Rasio ketersediaan dan kebutuhan air baku 65 Persentase Penurunan luas genangan banjir
29 Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air baku melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air 30 Meningkatnya 66 Rasio ketersediaan infrastruktur & listrik ketersediaan 67 Persentase rumah energi tangga pengguna listrik 31 Meningkatnya 68 Luas konservasi kawasan hutan kawasan hutan (ha) yang dikonservasi
BAB III - 55
REALISASI
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
CAPAIAN
NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
32 Meningkatnya sumber mata air terkonservasi 33 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian sumber-sumber pencemaran terutama sumber daya air, DAS dan wilayah pesisir serta laut 34 Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 35 Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
(3)
(4)
(5)
(6)
69 Jumlah sumber mata air yang terkonservasi (titik)
5
6
120,00
70 Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air
33
39
118,18
71 Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (juta ton eq CO2)
4
4,29
107,23
69,23
70,27
101,50
7
15
214,28
25
63,63
254,52
75
100
133,33
71
99
139,00
RTR 72 Persentase Kawasan Strategis Provinsi yang tersusun 73 Jumlah rencana rinci tata ruang Kabupaten/ Kota 74 Persentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang kasus 75 Persentase mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang 76 Jumlah SKPD provinsi 36 Meningkatnya kualitas yang melaksanakan kelembagaan Sistem Pengendalian dan kapabilitas Internal Pemerintah penyeleng(SPIP) garaan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik BAB III - 56
CAPAIAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
37 Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraa n pemerintah daerah 38 Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan 39 Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya 40 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 41 Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas
BAB III - 57
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
(3)
(4)
(5)
77 Hasil EKPPD
ST
ST
Tercapai
78 Penilaian SAKIP
A
A*
Tercapai
79 Jumlah raperda inisiatif dewan
3
10
333,33
WTP
WTP
Tercapai
20
20,41
102,00
80 Opini BPK
81 Persentase SKPD yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip sesuai ketentuan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
(6)
NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
INDIKATOR KINERJA (3)
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
(4)
(5)
(6)
82 Tertangani korban bencana secara cepat dan tepat sasaran (%)
100
100
100,00
83 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
5,46
4,11
75,27
84 Persentase kerusuhan bermotif SARA yang ditangani
100
100
100,00
85 Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
100
100
100,00
46 Menguatnya 86 Persentase benda situs budaya dan dan kawasan cagar tradisi lokal budaya yang sebagai bagian dilestarikan dari upaya mewujudkan harmoni sosial
100
100
100,00
47 Meningkatnya 87 Persentase kejadian pemahaman terkait HAM yang masyarakat ditindaklanjuti tentang hukum dan HAM 48 Meningkatnya 88 Jumlah ormas/ LSM partisipasi aktif yang terdaftar masyarakat menjunjung supremasi hukum
100
100
100,00
910
901
99,01
42 Mewujudkan sistem penanggulanga n bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana 43 Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan 44 Meningkatnya komunikasi antar-umat beragama 45 Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman dan tertib
BAB III - 58
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
B.
EVALUASI DAN ANALISIS REALISASI KINERJA Pengukuran
kinerja
Pemerintah
Provinsi
Jawa
Timur
Tahun
2015
menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 disajikan sebagai berikut : 1. Misi Pertama Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan, dengan Tujuan Pertama Meningkatkan Perluasan Lapangan Kerja. Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan I NO. (1) 1
2
SASARAN STRATEGIS
REALISASI INDIKATOR KINERJA
(2) (3) Meningkatnya 1 Persentase penduduk yang partisipasi bekerja angkatan 2 Tingkat Pengangguran kerja dan Terbuka penyerapan tenaga kerja Meningkatnya 1 Persentase penurunan hubungan perkara perselisihan industrial yang hubungan industrial yang harmonis masuk ke pengadilan hubungan industrial
TARGET
Th. 2015 (n-1)
Th. 2016 (n)
(4) 95,97
(5) 95,53
(6) 95,79
3,92
4,47
4,21
20
15,11
21,40
Sumber Data: BPS dan Pengadilan HI
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD TARGET REALISA SASARAN NO. INDIKATOR KINERJA AKHIR SI Th. STRATEGIS RPJMD 2016 (1) (2) (3) (4) (5) 1 Meningkatnya 1 Persentase penduduk 96,27 95,79 partisipasi angkatan yang bekerja kerja dan 2 Tingkat Pengangguran 3,73 4,21 penyerapan tenaga Terbuka kerja
BAB III - 59
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
TINGKAT KEMAJU AN (6) 99,50 83,06
2
Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis
1 Persentase penurunan perkara perselisihan hubungan industrial yang masuk ke pengadilan hubungan industrial
85,41
21,40
25,05
Sumber Data: BPS dan Pengadilan HI
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional SASARAN REALISASI REALISASI NO. INDIKATOR KINERJA STRATEGIS Th. 2016 NASIONAL (1) (2) (3) (4) (5) 1 Meningkatnya 1 Persentase 95,79 94,40 partisipasi penduduk yang angkatan kerja dan bekerja penyerapan tenaga 2 Tingkat 4,21 5,61 kerja Pengangguran Terbuka 2
Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis
1 Persentase penurunan perkara perselisihan hubungan industrial yang masuk ke pengadilan hubungan industrial
21,40
-
KET. (+/-) (6) + 1.39 (positif) + 1.40 (positif)
-
Sumber Data: BPS dan Pengadilan HI
Salah satu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah penurunan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka). Berdasarkan hasil Survey Angkatan Kerja (Sakernas) BPS pada Tahun 2016, TPT Jawa Timur turun dari semula 4,47% di tahun 2015 menjadi 4,21% di tahun 2016. Adapun kondisi-kondisi yang menjadi penyebab turunnya TPT dan perkara perselisihan hubungan industrial di Jawa Timur antara lain: a. Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Agustus 2016 berkurang sebanyak 324.681 orang menjadi 19.950.000 orang dibandingkan jumlah angkatan kerja pada Agustus Tahun 2015 yang mencapai 20.274.681 orang. Sedangkan jumlah penduduk Jawa Timur yang bekerja pada Bulan Agustus 2016 juga turun menjadi 19.110.000 orang atau berkurang 266.777 orang dibandingkan Agustus Tahun 2015 yang mencapai 19.367.777 orang;
BAB III - 60
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
b. Pekerja yang berstatus buruh/karyawan/pegawai meningkat dari 32,94 persen di Agustus 2015 menjadi 34,13 persen pada Agustus 2016 sedangkan Proporsi penduduk Jawa Timur yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu turun 2,93 persen menjadi 5,60 juta orang pada Agustus 2016 dibanding periode yang sama di tahun 2015; c. Terjadi kenaikan penduduk yang bekerja di 5 (lima) sector lapangan pekerjaan utama, yaitu sector Industri, transportasi, keuangan, pertambangan dan sector listrik, air serta gas. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada 4 (empat) sektor,
yaitu
sektor
pertanian,
konstruksi,
perdagangan
dan
jasa
kemasyarakatan; d. Secara umum Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan TPT, melalui pengaktifan program “AYO KERJA” berbasis website, pelaksanaan rutin bursa kerja yang bekerja sama dengan perusahaan dari Provinsi Jawa Timur maupun dengan Luar Provinsi, pendampingan lulusan baru oleh Tenaga Suka Rela dari perusahaan, serta penyesuaian kurikulum BLK yang berbasis kebutuhan daerah; e. Untuk Perselisihan Hubungan Industrial, yang masuk pada Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Surabaya dan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik untuk tahun 2016 sebanyak 191 kasus dan selesai diputus sejumlah 151 kasus. Sedangkan untuk tahun 2015 kasus yang masuk sebanyak 243 kasus dan selesai diputus sejumlah 189 kasus. Sehingga terjadi penurunan jumlah kasus sebesar 52 kasus (21,40%) dan peningkatan keberhasilan penyelesaian kasus sebesar 1,06%; f. Meningkatnya pemahaman para pihak pelaku hubungan industrial yaitu pengusaha dan para pekerja terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; g. Digalakkannya
upaya
pembentukan
Lembaga
Kerjasama
Bipartit,
serta
penyelenggaraan bimbingan teknis, sosialisasi dan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga pekerja dan pengusaha yang bermasalah dapat melalukan perundingan bipartite sehingga tercapai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian bersama (PB);
BAB III - 61
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
h. Adanya forum komunikasi dan konsultasi mediator Hubungan Industrial dalam rangka mendorong penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara musyawarah mufakat. Terkait belum tercapainya kinerja penurunan pengangguran dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja penyelesaian hubungan insdustrial pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Memperluas jejaring kerjasama informasi bursa kerja dengan pihak-pihak yang berkontribusi tinggi terhadap penyediaan peluang kerja (dunia industri, asosiasi profesi, satuan pendidikan menengah dan perguruan tinggi) secara online sehingga info peluang kerja di sektor formal semakin terbuka, banyak dan mudah diakses pencari kerja, serta mengoptimalkan inovasi pelayanan penempatan “AYO KERJA”; b. Meningkatkan pembinaan kepada Kab./Kota untuk lebih mengefektifkan pelayanan dan pendataan penempatan tenaga kerja dari pencari kerja umum maupun alumni dari dunia pendidikan/alumni pelatihan; c. Penyelenggaraan Bursa Kerja Bulanan, Pekan Pasar Kerja di bulan September (2 bulan pasca kelulusan), serta Bursa Kerja Bersama dengan Provinsi lain; d. Revitalisasi UPT Pelatihan Kerja (BLK) melalui upgrading Instruktur, penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan, dan modernisasi peralatan pelatihan guna mendukung program-program pelatihan kerja; e. Mengoptimalkan penempatan tenaga kerja di sektor formal melalui AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), AKAN (Antar Kerja Antar Negara) dan AKSUS (Antar Kerja Khusus) serta perluasan kerja di sektor informal, termasuk penciptaan wirausaha baru; f. Peningkatan koordinasi dan membangun mitra kerja melalui Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) di setiap Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pemagangan mandiri, dengan melibatkan unsur asosiasi perusahaan, industri, lembaga pelatihan kerja, dinas yang menangani ketenagakerjaan ; termasuk upaya untuk peningkatan program magang ke luar negeri (Jepang);
BAB III - 62
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
g. Meningkatkan fungsi LKS Bipartit untuk menciptakan harmonisasi hubungan industrial dan iklim ketenagakerjaan yang kondusif, menjamin keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan karyawan/buruh, serta mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja; h. Membekali tenaga kerja ter-PHK melalui Program Alih Kerja atau Alih Profesi, bimbingan kerja, serta orientasi kewirausahaan. Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur, output-output dari berbagai program/kegiatan tersebut saling mendukung dan harus dilaksanakan secara terpadu/terintegrasi sehingga memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap penurunan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka). Indikator kinerja yang meliputi penduduk yang bekerja dan penurunan TPT bukanlah merupakan indikator khusus ketenagakerjaan, karena capaiannya dipengaruhi oleh berbagai
faktor
penyebab
maupun
intervensi
eksternal
di
luar
sektor
ketenagakerjaan. Mengingat masalah pengangguran dan kesempatan kerja bukan hanya merupakan masalah ketenagakerjaan dikarenakan penciptaan kesempatan kerja berada pada seluruh sektor lapangan usaha, maka sumbangan dari intervensi program/kegiatan di SKPD sektoral lainnya yang berkontribusi terhadap penciptaan
kesempatan
kerja
maupun
pertumbuhan
diperlukan.
BAB III - 63
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
investasi
sangat
2. Misi Pertama Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan, dengan Tujuan
Kedua
Meningkatkan
Pemerataan,
dan
Perluasan
Akses
Pendidikan. Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan II No.
SASARAN STRATEGIS
(1) (2) 1 Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas
INDIKATOR KINERJA
Th. 2015 (n-1)
Th. 2016 (n)
(4) 8.8
(5) 8,7
(6) 7,11*
97.96
98,35
98,56
86.7
87,64
88,14
62.11
65,83
68,21
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
112.84
112,79
112,84
102.45
102,90
103,42
80,9
79,14
81,42
86.64
79,58
97,28
1.
Persentase kualifikasi guru menurut ijazah ≥ Sarjana/ Pasca Sarjana
67.34
88,32
95.46
1.
Persentase pemuda berprestasi yang dibina Persentase atlet berprestasi yang dibina
60,00
43,33
57,77
51,00
39,78
63,14
1. 2. 3.
4.
5.
6.
7.
2.
3.
4.
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD) Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga
REALISASI
TARGET
1.
2.
(3) Angka rata-rata lama sekolah Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
Sumber: Jawa Timur Dalam Angka 2015, BPS Prov. Jatim dan Dokumentasi Dispora Prov. Jatim
BAB III - 64
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
NO.
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD TARGET REALISA SASARAN INDIKATOR KINERJA AKHIR SI Th. STRATEGIS RPJMD 2016
(1)
1.
(2)
Meningkatnya 1. akses pendidikan dasar dan 2. menengah yang berkualitas 3.
4.
5.
6.
7.
2.
3.
4.
Meningkatnya 1. kuantitas dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD) Meningkatnya 1. mutu pendidikan dan tenaga kependidikan Meningkatnya 1. kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga 2.
TINGKAT KEMAJU AN
(3)
(4)
(5)
(6)
Angka rata-rata lama sekolah Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ Paket C
9,1
7,11*
78,13
98,1
98,56
100,25
87,36
88,14
100,32
64,9
68,21
101,43
113,1
112,84
99,72
103,11
103,42
99,79
83,44
81,42
94,84
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
86,97
97,28
91,50
Persentase kualifikasi guru menurut ijazah ≥ Sarjana/ Pasca Sarjana
99,34
95.46
88,91
pemuda yang
75
57,77
77,03
atlet yang
63
63,14
100,22
Persentase berprestasi dibina Persentase berprestasi dibina
Sumber: Jawa Timur Dalam Angka 2016, BPS Prov. Jatim dan Dokumentasi Dispora Prov. Jatim
BAB III - 65
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
NO.
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional SASARAN REALISASI REALISASI INDIKATOR KINERJA STRATEGIS Th. 2016 NASIONAL
(1)
1.
(2)
Meningkatnya 1. akses pendidikan dasar dan 2. menengah yang berkualitas 3.
4.
5.
6.
7.
2.
3.
4.
Meningkatnya 1. kuantitas dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD) Meningkatnya 1. mutu pendidikan dan tenaga kependidikan Meningkatnya 1. kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga 2.
KET. (+/-)
(3)
(4)
(5)
(6)
Angka rata-rata lama sekolah Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Pak et C Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
7,11*
7,83
(-)
98,56
93,38
(+)
88,14
81,01
(+)
68,21
59,10
(+)
112,84
108,00
(+)
103,42
100,72
(+)
81,42
76,45
(+)
97,28
70,06
(+)
95.46
85.60
(+)
Persentase kualifikasi guru menurut ijazah ≥ Sarjana/ Pasca Sarjana Persentase pemuda berprestasi yang dibina Persentase atlet berprestasi yang dibina
57,77
63,14
Sumber: Jawa Timur Dalam Angka 2016, BPS Prov. Jatim dan Dokumentasi Dispora Prov. Jatim
BAB III - 66
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain : a. Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan melalui jalur formal, seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), dan bentuk lain yang sederajat; juga jalur pendidikan non-formal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat; serta informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan selanjutnya; b. Pemberian bantuan pendidikan tepat sasaran, baik Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI dan SMP/MTs maupun Biaya Operasional Manajemen Mutu (BOMM) dan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) pada jenjang SMA/MA serta SMK yang memberikan dampak bertambahnya jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga dapat mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi kasar maupun angka partisipasi murni; c. Penyelenggaraan SMK Mini di Pondok Pesantren, penyelenggaraan kelas wirausaha, praktek industri luar negeri merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja terampil dan memperhatikan kemampuan serta kondisi ekonomi masyarakat; d. Adanya pemberian beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada guru dapat meningkatkan prosentase guru dengan kualifikasi lebih dari atau sama dengan D4/S1. Sesuai dengan PP Nomor 19/2005 Pasal 28 ayat (1), pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan
tujuan pendidikan
nasional.
Ayat
(2) kualifikasi akademik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau
BAB III - 67
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam
rangka
meminimalisir
kegagalan
tersebut
dan
sebagai
langkah
peningkatan realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Mendukung dan bekerjasama dengan pihak swasta baik tingkat pusat maupun daerah untuk membangun pendidikan anak usia dini berupa bantuan dana, supervisi, pembinaan guru dan sosialisasi acuan pembelajaran yang lebih intensif di jenjang PAUD; b. Meningkatkan dan mengembangkan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; c. Meningkatkan kualitas pendidikan pondok pesantren melalui progam Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta yang lebih dikenal dengan BOSDA Madin; d. Meningkatkan rasio jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dibanding Sekolah
Menengah
Umum
(SMU)
dengan
perbandingan
70:30,
untuk
menyiapkan tenaga kerja terampil berpendidikan menengah. Pengembangan bidang keahlian SMK disesuaikan kebutuhan lapangan kerja, didukung kerjasama dengan dunia usaha dan industry; e. Menghilangkan hambatan administratif pemberian bantuan bagi sekolah umum, sekolah agama, sekolah kejuruan dan sekolah khusus; f. Meningkatkan dan mengembangkan penyediaan tambahan fasilitas dan program antara (bridging program) bagi lulusan sekolah kejuruan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.
BAB III - 68
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
3. Misi Pertama Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan, dengan Tujuan Ketiga Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat. Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan III No
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
1.
Meningkatnya sarana dan ketersediaan tenaga medis secara merata Menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB)
2.
3.
4.
5.
INDIKATOR KINERJA
REALISASI
TARGET
Th. 2015 (n-1)
(4)
(5)
(6)
1.
Rasio tenaga medis per 100.000 satuan penduduk
18.00
17.14
17.04
1.
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Angka Harapan Hidup (AHH)
97.19
89.6
91.00
25.61
25.82
25.82* (2015)
70.82
70.68
70.68* (2015)
15.00
6.00
15.00
65
76,70
76,84
2.
1.
1.
1
Persentase masyarakat miskin peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Persentase cakupan peserta KB aktif
* Angka Perhitungan Tahun 2015 Sumber: Jawa Timur Dalam Angka 2016, BPS Prov. Jatim
BAB III - 69
Th. 2016 (n)
(3)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD NO. (1) 1.
2.
3.
4.
5.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(2) (3) Meningkatnya sarana 1. Rasio tenaga medis dan ketersediaan per 100.000 satuan tenaga medis secara penduduk merata Menurunnya angka 2. Angka Kematian Ibu kematian bayi dan per 100.000 angka kematian ibu Kelahiran Hidup melahirkan 3. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Meningkatnya 1. Angka Harapan pelayanan kesehatan Hidup (AHH) sesuai dengan standar pelayanan minimal Meningkatnya 2. Persentase keikutsertaan masyarakat miskin masyarakat dalam peserta Jaminan jaminan kesehatan Kesehatan Daerah (Jamkesda) terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Meningkatnya 1 Persentase cakupan akseptor Keluarga peserta KB aktif Berencana (KB)
TARGET AKHIR RPJMD
REALISA SI Th. 2016
TINGKAT KEMAJU AN
(4) 24
(5) 17,04
(6) 71
97,10
91,00
106,28
22,12
25,82*
83,27
71,18
70,68
99,29
100
15
15
67
76,84
114,69
* Angka Perhitungan Tahun 2015 Sumber: Jawa Timur Dalam Angka 2016, BPS Prov. Jatim
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional SASARAN REALISASI REALISASI NO. INDIKATOR KINERJA STRATEGIS Th. 2016 NASIONAL (1) (2) (3) (4) (5) 1. Meningkatnya 1. Rasio tenaga 17,04 -* sarana dan medis per 100.000 ketersediaan satuan penduduk tenaga medis secara merata 2. Menurunnya angka 1. Angka Kematian 91,00 -* kematian bayi dan Ibu per 100.000 angka kematian ibu Kelahiran Hidup melahirkan BAB III - 70
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
KET. (+/-) (6) -*
-*
NO. (1)
3.
4.
5.
SASARAN STRATEGIS (2)
INDIKATOR KINERJA (3) 2. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup 1. Angka Harapan Hidup (AHH)
REALISASI Th. 2016 (4) 25,82*
REALISASI NASIONAL (5) -*
KET. (+/-) (6) -*
70,68*
-*
-*
15
-*
-*
76,84%
74,79%
+ 2,05%
Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal Meningkatnya 1. Persentase keikutsertaan masyarakat miskin masyarakat dalam peserta Jaminan jaminan kesehatan Kesehatan Daerah (Jamkesda) terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Meningkatnya 1 Persentase akseptor Keluarga cakupan peserta Berencana (KB) KB aktif
* AKB dan AHH adalah data capaian Tahun 2015 dan data Realisasi Nasional belum tersedia Sumber: Jawa Timur Dalam Angka 2016, BPS Prov. Jatim
Berdasarkan data capaian tersebut di atas, permasalahan utama dari urusan kesehatan adalah: 1. Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi; 2. Masih tingginya masalah kesehatan akibat penyakit menular dan tidak menular; 3. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; 4. Belum optimalnya pelaksanaan jaminan kesehatan; 5. Penyebaran tenaga kesehatan yang belum merata. Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Dalam rangka menyeimbangkan penyebaran tenaga kesehatan yang belum merata adalah dengan memastikan kembali implementasi Perda Provinsi Jawa Timur No 7 Tahun 2014 dan Pergub Jawa Timur No 74 Tahun 2015;
BAB III - 71
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui upaya Kelembagaan forum Penakib di Provinsi, Pengembangan forum Penakib di Kab/Kota, Pengembangan rumah tunggu lahiran, Penguatan jejaring sistem rujukan maternal dan neonatal di Kab/Kota, Surveillans kesehatan anak dan kematian ibu, melaksanakan Audit maternal perinatal, Penguatan keterlibatan masyarakat pada program KIA melalui P4K dan menjamin ketersediaan buku KIA, buku pintar KIA bagi Calon Pengantin; 3. Sebagai upaya meningkatkan Angka Harapan Hidup, untuk mengatasi masih tingginya masalah kesehatan akibat penyakit menular dan tidak menular akan dilaksanakan upaya Desentralisasi ARV ke Kab/kota dan implementasi layanan ARV di Puskesmas, Aktivasi layanan tes HIV di seluruh UPT RSU dan RSP/kusta, Penyediaan logistik untuk pengendalian Tuberkulosis, penguatan keterlibatan UPT dalam program, peningkatan keterlibatasan semua stakeholder, peningkatan mutu program dengan menjaga mutu Lab, penguatan jejaring lab dan pendampingan RS Sub Rujukan TB MDR, Penguatan kapasitas petugas, deteksi dini melalui penemuan secara aktif berbasis keluarga melalui Gerakan Cinta Keluarga, Penguatan seluruh stakeholder untuk menghilangkan stigma dengan melibatkan orang yang pernah menderita kusta, membentuk Posbindu di masyarakat yang sampai saat ini sudah terbentuk 3884 Posbindu; 4. Terkait belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberlakukan kebijakan akreditasi terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, untuk meningkatkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat; 5. Sebagai upaya pengoptimalan pelaksanaan jaminan kesehatan, akan dilakukan release rencana pembiayaan yang baru pasca Pencabutan Perda No 4 Tahun 2009 dengan fokus Rencana Integrasi Oleh Daerah dan rencana Pembiayaan Provinsi yang diatur dalam PERDA N0. 1 Th. 2016 tentang Sistem kesehatan Provinsi;
BAB III - 72
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
4. Misi Pertama Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan, dengan Tujuan Ke-4 Mempercepat dan Memperluas Penanggulangan Kemiskinan. Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan IV No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
1
Menurunnya persentase penduduk miskin Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Meningkatnya pengarusutam aan gender dalam pembangunan
2
3
INDIKATOR KINERJA (3)
TARGET
REALISASI Th. 2015 (n-1)
Th. 2016 (n)
(4)
(5)
(6)
1
Persentase miskin
penduduk
11,72
12,28
11,85
1
Persentase penurunan PMKS
1,42
1,35
1,8
1
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
20
26
14
69
91,07
91,77*
71,02
68,41
68,64*
2 3
*) Realisasi IPG dan IDG tahun 2016 adalah estimasi dari rata-rata capaian periodik tahun 2011 s/d 2015 Sumber Data: BPS
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD TARGET REALISA SASARAN NO. INDIKATOR KINERJA AKHIR SI Th. STRATEGIS RPJMD 2016 (1) (2) (3) (4) (5) 1 Menurunnya 1 Persentase penduduk 10,19 11,85 persentase miskin penduduk miskin 2 Menurunnya jumlah 1 Persentase penurunan 7,22 1,38 penyandang PMKS masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 3 Meningkatnya 1 Persentase partisipasi 20 14 pengarusutamaan perempuan di lembaga gender dalam pemerintah pembangunan 2 Indeks Pembangunan 70,83 91,77* Gender (IPG) 3 Indeks Pemberdayaan 72,89 68,64* Gender (IDG)
TINGKAT KEMAJU AN (6) 83,71 19,11
70 129,56 94,17
*) Realisasi IPG dan IDG tahun 2016 adalah estimasi dari rata-rata capaian periodik tahun 2011 s/d 2015 Sumber Data: BPS
BAB III - 73
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
1
Menurunnya persentase penduduk miskin Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan
2
3
INDIKATOR KINERJA
REALISASI REALISASI Th. 2016 NASIONAL
KET. (+/-)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
Persentase penduduk miskin
11,85
10,7
(-)
1
Persentase penurunan PMKS
1.38
-*
-
1
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
14
-
-
91.77*
91.03
(+ 2.79)
68.64*
70.83
(- 2.19)
2 3
*) Realisasi IPG dan IDG tahun 2016 adalah estimasi dari rata-rata capaian periodik tahun 2011 s/d 2015 Sumber Data: BPS
Berdasarkan data resmi statistik bahwa penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 4, 63 juta jiwa dari total jumlah penduduk yang mencapai 40 juta jiwa per September 2016, secara persentase penduduk miskin turun dari 12,28 % per September 2014 menjadi 12,05 % pada Maret 2016 dan turun kembali menjadi 11,85 % pada September 2016 atau turun sekitar 64,77 ribu jiwa dari 4,70 juta jiwa pada Maret 2016 menjadi 4,63 juta jiwa pada September 2016. Jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Timur terus menurun, walaupun masih di bawah angka nasional, tetapi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memberikan kontribusi penurunan penduduk miskin terbesar kedua sebesar 72.670 jiwa atau sebesar 10,62% dari penurunan jumlah penduduk miskin secara nasional. Meskipun laju penurunan jumlah penduduk miskin Jawa Timur cenderung mulai melambat. Perlambatan penurunan jumlah penduduk miskin sulit dihindari pada saat persentase penduduk miskin mulai mendekati angka 10%, karena berhadapan dengan hardcore poverty, atau disebut juga keraknya kemiskinan, ultra-poor, atau extreme poor, yakni kelompok paling miskin di antara orang miskin (the poorest of BAB III - 74
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
the poor), paling tidak berdaya, dan sulit dijangkau. Culture of poverty yang membangun hardcore poverty diduga sangat kuat bertahan di sebagian kelompok masyarakat, dan ini sangat tidak mungkin hanya diselesaikan oleh pemerintah tanpa keterlibatan kuat kelompok civil society. Dalam rangka penurunan penduduk miskin di Jawa Timur, sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi telah melakukan berbagai upaya program/kegiatan yang diarahkan pada kelompok tersebut dan memastikan bahwa mereka inklusif dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan, menjamin bahwa rumah tangga miskin menjadi bagian dari pelaksana pembangunan. Salah satu kegiatan prioritas penanggulangan kemiskinan adalah Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) yang mampu memberikan kontribusi terhadap penurunan rumah tangga miskin, yaitu berdasarkan Basis Data Terpadu PPLS 2011 dan PBDT Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), telah terjadi penurunan jumlah rumah tangga miskin yang berada pada tingkat kesejahteraan 10% terendah (Desil 1) sebesar 134.692 rumah tangga, yaitu dari sebesar 1.230.042 rumah tangga (berdasarkan data PPLS 2011) menjadi sebesar 1.095.350 rumah tangga (berdasarkan data PBDT 2015). Rancangan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2017 dilakukan secara integral dengan melibatkan OPD terkait, Program Jalin Matra tidak hanya memberikan bantuan uang untuk modal usaha kepada rumah tangga miskin tetapi juga memberikan pelatihan-pelatihan pasca program agar rumah tangga miskin dapat mengembangkan usaha, hal ini dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa OPD seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta beberapa Perguruan Tinggi seperti Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga dan Universitas Negeri Malang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap memprioritaskan Program Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan seperti Program Jalin Matra dimana selama Tahun 2014 s/d 2016 mampu memberikan lapangan pekerjaan baru bagi 312 Pendamping Kabupaten dan 4.226 Pendamping Desa, memberdayakan 1.963 Kader PKK sebagai Pendamping Desa sekaligus sebagai “Mother Care” layaknya sosok orang BAB III - 75
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
tua yang mampu melindungi dan memupuk semangat rumah tangga miskin untuk berjuang bersama sama keluar dari kemiskinan, serta mampu menumbuhkan usaha baru bagi 29.726 Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP), 24.191 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)
yang bergerak dibidang peternakan, perikanan,
perdagangan, pertanian, ketrampilan dan jasa. Oleh karena itu kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap upaya percepatan penurunan kemiskinan tetap dilakukan melalui alokasi APBD Pemerintah Prov. Jatim Tahun 2017 yang tetap memprioritaskan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan seperti Jalin Matra yang mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bantuan permodalan kepada UMKM serta mendorong urbanisasi profesi bagi petani menuju industri primer. Sedangkan tentang penurunan PMKS, diketahui hal-hal utama yang menjadi penyebab ketidakberhasilan penurunan jumlah PMKS di Jawa Timur antara lain: a. Kurang
sinkronnya
kebijakan
Pemerintah
Provinsi
dengan
Pemerintah
Kabupaten / Kota dalam memberikan penanganan terhadap PMKS; b. Lemahnya
SDM
Potensi
Sumber
Kesejahteraan
Sosial
(PSKS)
dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan peningkatan Realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi telah melakukan langkahlangkah sebagai berikut: a. Melakukan penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam penanganan terhadap PMKS; b. Melakukan peningkatan koordinasi dengan Kementerian Sosial RI dalam memperluas jangkauan pelayanan terhadap PMKS; c. Mendorong Bidang dan UPT di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk membuat inovasi-inovasi pelayanan terhadap PMKS; Berkaitan dengan Pemberdayaan Gender, diketahui beberapa hal berikut: a. Lemahnya koordinasi lintas program dalam mewujudkan KB yang responsive Gender; b. Kurang adanya kemampuan perempuan untuk setara dengan laki-laki serta kurangnya pemahaman terhadap arti, tujuan, dan arah pembangunan yang responsif gender; BAB III - 76
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
c. Dengan adanya metodologi penghitungan yang baru, interpretasi angka IPG berubah. Interpretasi angka IPG tidak lagi di perbandingkan dengan angka IPM. Angka IPG berdiri sendiri. Semakin besar angka IPG, dan mendekati nilai 100 (seratus) maka capaian Pembangunan Gender semakin baik. Nilai 100 memberikan gambaran bahwa hasil pembangunan antara laki-laki dengan perempuan sudah setara. Sebaliknya jika angka IPG semakin jauh dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. IPG
metode baru merupakan perbandingan rasio capaian IPM
perempuan terhadap rasio capaian IPM Laki-laki, pada tahun 2015 IPM perempuan Prov. Jatim sebesar 66,78 terhadap rasio capaian IPM Laki-laki sebesar 73,31 (sumber: Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2016) sehingga Kesetaraan dan Keadilan Gender belum terwujud. Dalam
rangka
meminimalisir
kegagalan
tersebut
dan
sebagai
langkah
peningkatan realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Menggugah kesadaran dan komitmen stakedolder 38 Kab/Kota di Jawa Timur sebagai upaya revitalisasi program KB di Jawa Timur. b. Melakukan
kegiatan
review
dan
pendampingan
pada
SKPD
Provinsi,
Kabupaten/Kota Jawa Timur agar mengoptimalkan integrasi gender kedalam dokumen perencanaan, pengganggaran di semua sektor pembangunan hingga menjadi Anggaran Responsif Gender sebagai upaya untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender. c. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan agar dapat meningkatkan rasa percaya diri perempuan pada kemampuan mereka sendiri untuk bersaing dengan laki-laki. Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.
BAB III - 77
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
5. Misi Kedua Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri dan Industrialisasi dengan Tujuan ke-5 Meningkatkan Aktivitas Ekonomi dan Kualitas Kelembagaan UMKM dan Koperasi. Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan V 1.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(1)
(2)
1
Meningkatnya volume usaha UMKM dan kualitas kelembagaan koperasi Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB) Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan
2
3
1
2
REALISASI
TARGET
Th. 2015 (n-1)
Th. 2016 (n)
(3)
(4)
(5)
(6)
Rasio PDRB UKM terhadap total PDRB (%) Persentase koperasi aktif
54,85 – 54,93
54,98
54,98*
80,13
88,10
88,11
1
Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)
9,25
10,00
11,00
1
Rasio perputaran modal Kopwan
2,20
2,10
2,23
*) data realisasi tahun 2015
Sumber Data: BPS diolah
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
1
Meningkatnya volume usaha UMKM dan kualitas kelembagaan koperasi Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB) Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan
2
3
INDIKATOR KINERJA 1
2 1
1
TARGET AKHIR RPJMD
REALISA SI Th. 2016
(3)
(4)
(5)
(6)
Rasio PDRB UKM terhadap total PDRB (%) Persentase koperasi aktif Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)
55,11
54,98*
99,8
81,03
88,11
108,7
10
11
110
Rasio perputaran modal Kopwan
2,5
2,23
89,2
*) data realisasi tahun 2015
Sumber Data: BPS diolah
BAB III - 78
TINGKAT KEMAJU AN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
NO. (1) 1
2
3
Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional SASARAN REALISASI REALISASI INDIKATOR KINERJA STRATEGIS Th. 2016 NASIONAL (2) Meningkatnya volume usaha UMKM dan kualitas kelembagaan koperasi Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB) Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan
1
2 1
1
KET. (+/-)
(3) Rasio PDRB UKM terhadap total PDRB (%)
(4) 54,98*
(5) n/a
(6) n/a
Persentase koperasi akti Pertumbuhan Wirausaha Baru (%) Rasio perputaran modal Kopwan
88,11
n/a
n/a
11
n/a
n/a
2,23
n/a
n/a
*) data realisasi tahun 2015
Sumber Data: BPS diolah
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain : a. Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengembangkan koperasi dan UKM di berbagai sektor usaha melalui tiga strategi utama, yakni yaitu aspek produksi, aspek pembiayaan, dan aspek pasar. Dari aspek produksi, strategi yang ditempuh diantaranya adalah pengembangan Business Development Centre (BDC) yang sampai sekarang menjangkau 13 layanan (menjadi salah satu top 99 inovasi pelayanan publik Kemenpan RB tahun 2016) dan peningkatan produktivitas UKM (magang ke profesional UKM ekspor). Lalu dari aspek pembiayaan, strategi yang ditempuh salah satunya adalah dengan skim pembiayaan linkage program model “loan agreement”. Kemudian dari aspek pasar, strategi yang ditempuh antara lain melalui fasilitasi pemasaran melalui Cooperative Trading House (CTH) yang bertujuan meningkatkan akses pasar baik dalam negeri maupun pasar ekspor dan meningkatkan jaringan usaha produk koperasi dan UMKM anggotanya yang berbasis agro industri serta penguatan akses pasar melalui Gedung Galeri Batik dan Galeri Cinderamata. BAB III - 79
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
b. Dukungan alokasi anggaran bagi pengembangan koperasi dan UMKM di Jawa Timur yang cukup besar, serta dukungan dari stakeholder (gerakan koperasi, dekopin dan pihak perguruan tinggi, dsb) dan koordinasi yang baik antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Jawa Timur. Adapun hal-hal yang menjadi penyebab kekurangberhasilan yang merupakan tantangan ke depan antara lain: a. Pertumbuhan jumlah anggota koperasi tidak sesuai target karena pada tahun 2016 beberapa koperasi yang tidak aktif di jawa timur telah dibubarkan, sehingga mengurangi jumlah anggota koperasi secara agregat. b. Program pengembangan koperasi baru dari pemerintah daerah juga tidak terlalu banyak bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. c.
Produk KUKM yang kurang bersaing dengan produk industri besar, terutama dari aspek packaging. Dalam
rangka
meminimalisir
kegagalan
tersebut
dan
sebagai
langkah
peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Mengoptimalkan peran Business Development Centre (BDC) dan Cooperative Trading House (CTH) dalam meningkatkan aspek produksi dan pemasaran produk KUKM. b. Melakukan pendataan terhadap koperasi – koperasi yang kurang aktif, untuk kemudian dilakukan pembubaran bagi koperasi yang benar – benar tidak aktif. c. Menyesuaikan
indikator
kinerja
serta
target
berkenaan
dengan
diimplementasikannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berimplikasi pada pembagian kewenangan.
BAB III - 80
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
6. Misi Kedua Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri dan Industrialisasi dengan Tujuan ke-6 Meningkatkan Produktivitas Pertanian. Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan VI No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
1
Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan)
INDIKATOR KINERJA
REALISASI
TARGET
Th. 2015 (n-1)
(3)
1
Pertumbuhan subsektor tanaman bahan makanan terhadap PDRB (%) 2 Pertumbuhan subsektor tanaman perkebunan terhadap PDRB (%) 3 Pertumbuhan subsektor peternakan terhadap PDRB (%) 4 Pertumbuhan subsektor kehutanan terhadap PDRB (%) 34 Pertumbuhan subsektor perikanan terhadap PDRB (%)
Th. 2016 (n)
(4)
(5)
(6)
1,96
3,39
2,82
2,1
2,12
2,01
4,38
2,01
2,45
6,9
4,43
-9,12
4,8
5,71
5,06
Sumber Data: BPS
Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD
NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
1
Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan)
BAB III - 81
TARGET AKHIR RPJMD
REALISA SI Th. 2016
TINGKAT KEMAJU AN
(3)
(4)
(5)
(6)
Pertumbuhan subsektor tanaman bahan makanan terhadap PDRB (%) Pertumbuhan subsektor tanaman perkebunan terhadap PDRB (%) Pertumbuhan subsektor peternakan terhadap PDRB (%)
2,05
2,82
137,5
3,1
2,01
64,83
4,58
2,45
53,49
INDIKATOR KINERJA 1
2
3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
TARGET AKHIR RPJMD
INDIKATOR KINERJA
REALISA SI Th. 2016
TINGKAT KEMAJU AN
(3)
(4)
(5)
(6)
4
Pertumbuhan subsektor kehutanan terhadap PDRB (%)
7,2
-9,12
-126,67
5
Pertumbuhan subsektor perikanan terhadap PDRB (%)
5,3
5,06
95,47
Sumber Data: BPS
Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional NO. (1) 1
SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan)
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
5
(3) Pertumbuhan subsektor tanaman bahan makanan terhadap PDRB Pertumbuhan subsektor tanaman perkebunan terhadap PDRB Pertumbuhan subsektor peternakan terhadap PDRB Pertumbuhan subsektor kehutanan terhadap PDRB Pertumbuhan subsektor perikanan terhadap PDRB
REALISASI Th. 2016
REALISASI NASIONAL
KET. (+/-)
(4) 2,82
(5) 2,67
(6) (-)
2,01
n/a
n/a
2,45
4,33*
(-)
-9,12
n/a
n/a
5,06
n/a
n/a
Sumber Data: Pusdatin Kementerian Pertanian
Pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2015 adalah sebesar 3,44 persen di mana pada kategori lapangan usaha tersebut, Sub sektor perikanan memiliki pertumbuhan tertinggi diantara sub sektor lainnya yakni sebesar 5,58 persen atau mencapai 118,72 persen dari target yang telah ditetapkan yakni 4,7 persen. Pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan pada tahun 2015
BAB III - 82
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
sebesar 5,58 persen juga lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB Jawa Timur secara umum yang besarnya 5,44 persen. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain : a. Sub sektor tanaman bahan makanan, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015, yaitu menjadi 2,82, meskipun telah memenuhi target yang ditetapkan. Adapun permasalahan utamanya adalah belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman pangan karena beberapa permasalahan pokok yang mengakibatkan
gangguan
capaian
produksi
dan
produktivitas
pertanian.
Gangguan tersebut meliputi: 1. Adanya isu pemanasan global yang berdampak terjadinya perubahan iklim; 2. Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian serta terjadinya degradasi sumber daya alam; 3. Kelembagaan petani yang masih lemah; 4. Lemahnya akses petani terhadap permodalan, dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, alsintan) pendukung pengembangan sistem agribisnis; 5. Belum optimalnya infrastruktur pertanian (jaringan irigasi dan pengairan yang masih terbatas); 6. Masih tingginya tingkat kehilangan hasil pertanian karena keterbatasan sarana prasarana; 7. Daya saing produk pertanian relatif masih rendah karena kualitas sumber daya manusia yang juga relatif masih rendah dan teknologi pertanian yang masih terbatas; 8. Harga beberapa komoditas pertanian yang berfluktuatif yang relatif tidak stabil yang salah satunya disebabkan oleh kebijakan import oleh Pemerintah. b. Sub sektor perkebunan, pertumbuhan tahun 2016 mengalami penurunan, angka pertumbuhan ekonomi sub sektor perkebunan sebesar 2,01 %. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab adalah tahun 2016 untuk tanaman perkebunan semusim mengalami penurunan mulai dari areal tertanam sampai dengan areal BAB III - 83
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
terpanen, dikarenakan sepanjang tahun 2016 mengalami kemarau basah. Untuk tanaman tebu walaupun bobot tebu terpanen meningkat dari tahun 2015 mencapai produksi sebesar 14.367.469 ton naik di 2016 sebesar 16.249.430 ton namun rendemen tebu mengalami penurunan, dengan produksi gula di tahun 2015 sebesar 1.217.333 ton turun di 2016 dengan produksi gula sebesar 1.035.156 ton, sehingga mempengaruhi terhadap nilai produksi sub sektor perkebunan. Di tanaman tembakau, dengan faktor adanya kemarau basah di 2016, diawal on farm sudah banyak terjadi kegagalan tanam di berbagai wilayah Jawa Timur, dari total tertanam di tahun 2016 seluas 71.361 hektar, terpanen seluas 53.011 hektar atau turun sebesar 25,71 %. hal mengakibatkan pengaruh yang besar terhadap nilai produksi sub sektor perkebunan. Untuk tanaman tahunan perkebunan di Jawa Timur khususnya kopi dan kakao dengan keadaan kemarau basah di tahun 2016 tidak secara signifikan berpengaruh terhadap produksi maupiun produktivitasnya. c. Sub sektor Peternakan, Usaha peternakan masih dilakukan sebagai usaha sampingan skala rumah tangga dengan kareteristik : modal kecil, cara beternak konvensional, dan mudah sekali mengalihkan ternak untuk dijual, Kurang tersedianya ternak bibit yang berkualitas dan mahalnya harga pakan ternak. d. Sub-sektor kehutanan terhadap PDRB, Tahun 2016 sebesar -9,12 di bawah target yang ditetapkan sebesar 6,9-7,0. Realisasi indikator dimaksud dipengaruhi oleh penurunan produksi kayu dr hutan negara. Sebagaimana diketahui produksi kayu dr hutan negara Tahun 2016 sebesar 311.371 m3 jauh dibawah Tahun 2015 sebesar 415.192 m3. Penurunan produksi kayu dari hutan negara Tahun 2016 disebabkan oleh faktor lesunya kondisi pasar log (kayu bulat) di Jawa Timur, sehingga kayu yang telah ditebang Tahun 2015 masih menumpuk di Tempat Penimbunan Kayu (TPk). Untuk meminimalisir kerusakan kayu di Tpk maka pada Tahun 2016 dilakukan penundaan tebangan. Penundaan tebangan Tahun 2016 berdampak pada produksi kayu yang dihasilkan selama Tahun 2016. Penundaan tebangan
Tahun
2016
sesuai
dengan
Surat
Direksi
Perhutani
No
122/053.4/PPHH-Prod/Dir tanggal 4 Mei 2016 perihal Kebijakan Produksi dan Pemasaran 2016 dan Surat Kepala Perum Perhutani Divre Jawa Timur No BAB III - 84
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
263/053.4/Prod/Divre Jatim tanggal 24 Juni 2016 perihal Kebijakan Produksi 2016. Namun demikian sub sektor kehutanan memberikan kontribusi sebesar 0,48 % terhadap PDRB Jawa Timur. e. Sub Sektor Perikanan, memiliki pertumbuhan tertinggi diantara sub sektor lainnya yakni sebesar 5,06 persen atau mencapai 105,42 persen dari target yang telah ditetapkan yakni 4,8 persen. Kontribusi sub sektor perikanan Jawa Timur atas dasar harga berlaku tahun 2016 terhadap PDRB menunjukkan kontribusi yang stabil yakni rata-rata 2,38 persen dalam kurun waktu 5 tahun, hal ini menunjukkan kontinuitas peningkatan nilai tambah yang mencerminkan peningkatan income para pelaku sub sektor perikanan dan kelautan. Pada tahun 2016 juga diwarnai adanya penurunan laju implisit pada sub sektor perikanan. Laju ini akan merefleksikan perubahan harga dan kualitas yang terjadi di sub sektor kelautan dan perikanan atau mencerminkan perubahan harga yang terjadi di tingkat produsen di sub sektor tersebut. Pada tahun 2016, laju implisit sub sektor perikanan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 6,26 persen pada tahun 2015 menjadi 3,94 persen di tahun 2016. Dalam
rangka
meminimalisir
kegagalan
tersebut
dan
sebagai
langkah
peningkatan Realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Sektor tanaman perkebunan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan upaya Intensifikasi tebu seluas 4.550 hektar, pengembangan kopi arabika seluas 2000 hektar, Pengembangan kakao seluas 4.000 hektar dan Intensifikasi tembakau seluas 7.000 hektar, Mengembangkan usaha peternakan berbasis kawasan, sehingga dapat fokus pengembangan sesuai dengan potensi sumber daya lokal. b. Memfasilitasi aksesbilitas permodalan untuk mengembangkan usaha ternak, baik melalui koperasi, bank pemerintah atau lembaga pembiayaan lainnya dan memberikan penyuluhan good farming practise secara berkala kepada para peternak,
mendatangkan
ternak
indukan
impor
yang
berkualitas,
mengembangkan lahan hijauan makanan ternak dan pemanfaatan alat mesin
BAB III - 85
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
pengolah pakan skala kecil dan pelaksanaan rehabilitasi disesuaikan dengan musim penghujan; c. Pendampingan
dan
penyuluhan
kepada
masyarakat
sebagai
upaya
meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian hutan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi mengelola hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Penerapan metode rehabilitasi hendaknya disesuaikan dengan kondisi medan sehingga kegiatan rehabilitasi dapat berjalan secara efektif dan efisien; d. Melakukan perbaikan sumberdaya habitat dan stok sumberdaya ikan melalui pembangunan rumah ikan serta pengkayaan ikan di laut dan perairan umum darat (PUD) yang telah padat tangkap. Kinerja perikanan tangkap masih sangat mungkin untuk ditingkatkan dengan memaksimalkan potensi Pantai Selatan Jawa Timur yang masih relatif rendah tingkat eksploitasinya dan selain melaksanakan kegiatan rehabilitasi juga dilakukan upaya konservasi dengan melibatkan masyarakat melalui kegiatan bimtek dan sosialisasi konservasi mangrove dan terumbu karang berkelanjutan; e. Pemberian bantuan/hibah sarana penangkapan ikan berupa alat tangkap jaring dan pancing serta alat bantu penangkapan ikan berupa GPS untuk mempermudah mencari lokasi penangkapan (fishing ground), penyediaan modal usaha melalui pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan dan Sosialisasi dan alih teknologi baru kepada pembudidaya ikan yang dilakukan oleh UPT maupun instalasi budidaya lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dan juga dengan pemberian paket hibah untuk teknologi baru yang akan diterapkan sebagai contoh budidaya lele sistem bioflok; f. Intensifikasi produksi perikanan budidaya melalui kegiatan pemberian paket hibah perikanan budidaya, pakan mandiri dan obat ikan; pelatihan teknis perbenihan dan budidaya ikan; apresiasi kepada kelompok pembudidaya ikan (pokdakan); perbaikan mutu induk dan benih, alih teknologi (adopsi teknologi hasil penelitian); Intensifikasi, pemanfaatan lahan terbatas budidaya ikan dengan memanfaatkan lahan di pekarangan, sekolah pondok pesantren/panti asuhan, Lembaga Pemasyarakatan, Sistem Bioflok, pemanfaatan tambak porous dengan pemlastikan HDPE; BAB III - 86
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
g. Peningkatan kuantitas, kualitas dan produktivitas usaha garam melalui pembuatan unit pengolah garam, pelatihan teknis dan manajemen bagi kelompok PUGAR serta pengembangan teknologi Geomembran. h. Mendorong industri kecil dan menengah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk olahan melalui pelaksanaan bimtek, pelatihan dan sosialisasi terkait
pengendalian
mutu,
keamanan
hasil
olahan,
peningkatan
ilmu
pengetahuan dan teknologi serta peningkatan sumberdaya manusia. Selain Kontribusi sektor pertanian melalui produksi dan produktivitas tanaman pangan terhadap pendapatan domestik regional bruto, indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani di daerah pedesaan adalah indikator Nilai Tukar Petani (NTP) yang juga merupakan salah satu indikator yang berpengaruh terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani (lt) dengan indeks harga yang dibayar petani (lb) pada waktu tertentu dan dinyatakan dalam persentase dengan tahun dasar 2012=100. Perubahan indeks harga yang diterima petani disini menunjukkan fluktuasi harga komoditas pertanian yang dihasilkan oleh petani. Tabel 3.20 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016 No 1. 2.
Uraian Indeks yang diterima petani (It) Indeks yang dibayar petani (Ib)
2012
2013
2014
2015
2016
147,27
151,12
117,67
125,77
131,82
144,15
146,57
112,34
119,96
125,99
NTP
102,16
103,05
104,75
104,83
104,63
3.
Sumber Data: BPS Provinsi Jawa Timur, 2017
Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur Tahun 2016 sebesar 104,63 mengalami kenaikan sebesar 1,04 persen dari Tahun 2015 sebesar 104,83. Kenaikan NTP ini disebabkan oleh indeks harga yang diterima petani (lt) lebih besar dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani (lb). Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur Tahun 2016 terlihat cenderung berfluktuasi dengan NTP terendah pada bulan Maret sebesar 103,77 yang disebabkan naiknya indeks harga yang dibayar petani (lb) sedangkan indeks harga yang diterima petani (lt) mengalami penurunan. Dibandingkan bulan Februari, NTP bulan Maret turun 0.98 BAB III - 87
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
persen dari 105,32 menjadi 103,77, dimana indeks harga yang diterima (lt) sebesar 130,22 dan indeks harga yang dibayar (lb) sebesar 125,49. Sedangkan perkembangan
NTP
Jawa
Timur
pada
bulan-bulan
berikutnya
mengalami
peningkatan meski lamban dan mencapai posisi tertinggi pada bulan Januari 2016 mencapai 105,90. Hal tersebut terjadi karena peningkatan indeks harga yang diterima (lt) lebih tinggi daripada peningkatan indeks harga yang dibayar petani (lb), dimana indeks harga ini dipengaruhi oleh kenaikan sub sektor pertanian, yaitu tanaman pangan yang selanjutnya diikuti hortikultura, peternakan, tanaman perkebunan rakyat dan perikanan.
BAB III - 88
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
7. Misi Kedua Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri dan Industrialisasi dengan Tujuan Ke-7 Meningkatkan Ketahanan Pangan. Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan VII No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
1
Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat (food avaibility)
1
Meningkatnya penyerapan pangan (food utilization)
1
2
INDIKATOR KINERJA (3)
2
3 3
Meningkatnya akses pangan (food access)
1
REALISASI
TARGET
Th. 2015 (n-1)
Th. 2016 (n)
(5)
(6)
(4)
Ketersediaan pangan (ton) - Beras - Jagung - Kedelai - Daging - Telur - Susu - Ikan - Gula Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat konsumsi beras penduduk Jawa Timur (kg/Kap/Th) Tingkat keamanan pangan (%) Stabilisasi harga beras di tingkat konsumen (coefisien variasi/CV)
7.780.579 6.474.225 490.417 362.861 352.216 415.521 1.465.727 1.316.966 84,40
7.439.770 5.342.606 321.056 454.440 285.567 671.520 742.393 1.195.501 82,70
7.497.526 5.425.180 316.390 377.220 367.174 449.661 1.453.398 1.195.501 83,36
85,00
87,77
87,77
81,00
88,00
88,00
< 10
3,40
2,98
Sumber: Jawa Timur Dalam Angka 2016, BPS Prov. Jatim
Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
1
Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat (food avaibility)
BAB III - 89
TARGET AKHIR RPJMD
REALISA SI Th. 2016
TINGKAT KEMAJU AN
(3)
(4)
(5)
(6)
Ketersediaan pangan (ton) - Beras - Jagung - Kedelai - Daging - Telur - Susu - Ikan - Gula
7.897.877 6.769.955 520.434 390.762 384.876 444.856 1.724.478 1.376.378
7.497.526 5.425.180 316.390 377.220 367.174 449.661 1.453.398 1.195.501
INDIKATOR KINERJA 1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
94,93 80,14 60,79 96,53 95,40 101,08 84,28 86,86
NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
2
Meningkatnya penyerapan pangan (food utilization)
INDIKATOR KINERJA 1 2
3 3
Meningkatnya akses pangan (food access)
1
TARGET AKHIR RPJMD
REALISA SI Th. 2016
TINGKAT KEMAJU AN
(3)
(4)
(5)
(6)
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat konsumsi beras penduduk Jawa Timur (kg/Kap/Th) Tingkat keamanan pangan (%) Stabilisasi harga beras di tingkat konsumen (coefisien variasi/ CV) (%)
87,70
83,36
95,05
81,20
87,77
108.09
84,00
88,00
104,76
8
2,98
37,25
Sumber: Jawa Timur Dalam Angka 2016, BPS Prov. Jatim
NO. (1) 1
2
Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional SASARAN REALISASI REALISASI INDIKATOR KINERJA STRATEGIS Th. 2016 NASIONAL (2) Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat (food avaibility)
Meningkatnya penyerapan pangan (food utilization)
1
1 2
3 1
Meningkatnya akses pangan (food access)
1
(3) Ketersediaan pangan (ton) - Beras - Jagung - Kedelai - Daging - Telur - Susu - Ikan - Gula Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat konsumsi beras penduduk Jawa Timur (kg/Kap/Th) Tingkat keamanan pangan (%) Stabilisasi harga beras di tingkat konsumen (coefisien variasi/ CV) (%)
(4)
7.497.526 5.425.180 316.390 377.220 367.174 449.661 1.453.398 1.195.501 83,36
87,77 88,00 2,98
Sumber: Jawa Timur Dalam Angka 2016, BPS Prov. Jatim
BAB III - 90
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
(5)
KET. (+/-) (6)
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa beberapa komoditi pangan masih di bawah target yang telah ditetapkan tetapi beberapa komoditi lainya di atas target yang telah ditetapkan. Namun berdasarkan angka sasaran dan data produksi Jawa Timur Tahun 2016
(ARAM II). Ketersedian pangan pokok Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011-2015 dapat terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.24 Perkembangan Ketersediaan dan konsumsi pangan strategis di Jawa Timur Tahun 2015-2016 NO.
1.
KOMODITAS/PANGAN
Beras
2.
Jagung
3.
Kedelai
Daging
5.
Telur
6.
Susu
7.
Ikan
8.
Gula
2016
%
- Ketersediaan
7.637.107
7.497.526
98.17
- Konsumsi
3.472.975
3.474.526
100.04
- Surplus
4.164.132
4.022.526
96.60
- Ketersediaan - Konsumsi - Surplus - Ketersediaan
5.495.348 163.160 5.332.188 317.086
5.425.180 168.598 5.256.582 316.390
98.72 103.33 98.58 99.78
435.093
439.754
101.07
-114.007
-123.364
108.21
- Ketersediaan - Konsumsi - Surplus - Ketersediaan - Konsumsi - Surplus - Ketersediaan - Konsumsi - Surplus - Ketersediaan
184.284 192.296 172.301 323.221 229.913 93.308 396.995 72.806 324.190 1.321.928
377.220 276.206 101.014 367.174 261.056 106.119 449.661 73.422 376.239 1.453.398
204.69 143.64 58.63 113.60 113.55 113.73 113.27 100.85 116.06 109.95
- Konsumsi - Surplus - Ketersediaan
674.411 647.517 1.232.090
242.991 1.210.407 1.195.501
36.03 186.93 97.03
- Konsumsi
392.384
401.295
102.27
- Surplus
839.706
794.206
94.58
37.812.200
38.610.200
- Konsumsi - Surplus
4.
2015
Jumlah Penduduk Sumber : Data diolah BKP Jatim
Ketersediaan total energi untuk dikonsumsi penduduk Jawa Timur pada tahun 2016 sebesar 3.085 kkal/kap/hr atau 129% dari Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.400 kkal/kap/hr (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 2012). Ketersediaan energi BAB III - 91
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
tahun 2016 didominasi oleh pangan nabati 97,06% sedangkan pangan hewani 10,56%. Apabila dibandingkan dengan AKE tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar 1.189,25 kkal/kap/hr (49,54%). Kondisi
harga beras tahun 2016 tingkat konsumen di Jawa Timur cukup
stabil hal ini ditunjukkan dengan koefisien variasi (CV) kurang dari 5% yaitu : beras premium 2,98%, beras medium 3,49%, dan beras termurah 3,50% hal ini disebabkan selain sentra produksi, kondisi pasokan ke daerah-daerah di Jatim cukup stabil. Sedangkan harga bawang merah dan cabai merah keriting sangat flukuatif dengan CV masing-masing 25,98% dan 23,71% hal ini disebabkan permintaan cabai merah dan bawang merah segar cukup banyak sedangkan produksinya tergantung cuaca dan iklim daerah, seperti pada tabel di bawah: Tabel 3.25 Tingkat Kestabilan Harga Pangan Strategis di Jawa Timur No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
Komoditas Beras Premium Beras Medium Beras Termurah Jagung pipilan kering Biji Kedelai Kering Bawang Merah Cabe merah keriting Daging sapi Daging ayam ras Telur ayam ras Gula Pasir Lokal Minyak goring
Max 10.850 9.792 8.810 5.625 11.000 24.942 27.092 102.500 29.600 21.824 11.112 10.939
Min
Rata2
Stdev
CV
9.937 8.706 7.923 3.764 7.121 12.200 12.200 87.500 24.331 16.311 9.400 9.204
10.420 9.179 8.318 4.432 8.538 17.663 17.838 96.195 27.343 18.388 10.461 10.264
310,33 319,99 290,89 668,75 1.077,25 4.588,42 4.229,39 4.709,64 1.654,97 1.686,67 688,68 473,11
2,98 3,49 3,50 15,09 12,62 25,98 23,71 4,90 6,05 9,17 6,58 4,61
Sumber data BKP diolah
Tingkat konsumsi dan kualitas pangan ditunjukkan oleh keragaman konsumsi pangan penduduk yang dianalisis melalui pendekatan perhitungan Pola Pangan Harapan ( Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) yang dicerminkan dengan nilai skor PPH ideal 100 yang diproyeksikan akan tercapai pada tahun 2025. Skor PPH Jawa Timur mencapai 83,36 pada tahun 2016, mencapai 98,76% dari target 2016 sebesar 84,4. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami dan mempunyai kesadaran akan pentingnya kualitas konsumsi pangan BAB III - 92
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
untuk
hidup
sehat,
namun
demikian
tidak
menutup
kemungkinan
untuk
mengoptimalkan dan mengumandangkan Panganku Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), maka perlu didorong melalui sosialisasi, promosi dan kegiatan yang
dapat
memberi
wawasan
dan
pengetahuan
untuk
Percepatan
Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan. Tabel 3.26 Rata-Rata Konsumsi Pangan Tingkat RumahTangga Penduduk Jawa Timur Tahun 2015 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk No Kelompok Berat . Pangan Energi % AKE Skor Skor Skor Pangan/g (KKal) *). AKE Maks PPH /kap/hr 1. Padi-padian 291,7 1,144,0 57.2 28,6 25,0 25,0 2.
Umbi-umbian
33.7
44,6
2.2
1,1
2,5
1,1
3.
Pangan Hewani
73.9
140.7
7.0
14,1
24
14,16
4. 5. 6.
Lemak & Minyak Buah/Biji Minyak Kacangkacangan Gula Sayur & Buah Lainnya
24.3 7.8 33.0
217.8 43.9 85.2
10.9 2.2 4.3
5,4 1,1 8,5
5,0 1,0 10,0
5,0 1,3 8,6
32.3 248.2 57,6
117.0 101.9 46.1
5.9 5.1 2.3
2,9 25,5 0
2,5 30,0 0
2,7 25,5 0,0
97.1
-
100
83,36
7. 8. 9.
Jumlah 2.000 1,941.2 Ket : *). Angka Kecukupan Energi. Sumber data BKP diolah
Keragaman ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk Jawa Timur berdasarkan Neraca Bahan Makanan Tahun 2016 skor Pola Pangan Harapan yang dicapai sebesar 83,36. Dari kelompok pangan yang sudah mencapai target pada kelompok padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, kacang-kacangan, buah dan biji berminyak, gula sayur dan buah – buahan sudah berlebih, sedang yang belum mencapai target adalah pada kelompok pangan hewani sehingga perlu ada peningkatan. Permasalahan pangan mengalami perkembangan yang sangat cepat dan kompleks, perkembangan lingkungan yang global, seperti global climate change, meningkatnya harga minyak dunia, telah mendorong kompetisi penggunaan hasil BAB III - 93
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
petanian untuk pangan (food), bahan energy (fuel) dan pakan ternak (feed) yang semakin tajam, disamping itu terjadi pengabaian terhadap good agricultural practices dan sumber pangan lokal (biodiversitif) dikhawatirkan akan mengancam ketahanan pangan regional maupun nasoinal. Salah satu upaya mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor dapat dilakukan dengan pengembangan sumber karbohidrat non beras dan non terigu. Sumber karbohidrat non beras dan non terigu ini mempunyai potensi dikembangkan, untuk mengurangi ketergantungan terhadap import dengan memanfaatkan umbiumbian. Mengingat tingginya laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur (0,76%), menyebabkan kompleksnya permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Sementara kapasitas produksi pangan pertumbuhannya masih lambat dan stagnan yang disebabkan adanya kompetisi dalam pemanfaatan sumber daya lahan dan air serta stagnannya pertumbuhan produktifitas lahan dan tenaga kerja pertanian. Sedangkan konsumsi jagung, ubi kayu, ubi jalar dan umbi lainnya cenderung mengalami fluktuasi. Upaya untuk meningkatkan konsumsi umbi-umbian dengan penggunaan teknologi tepat guna dan mensosialisasikan program diversifikasi pangan dan gizi guna masyarakat tidak bergantung pada beras dan terigu, serta untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk pangan olahan guna menumbuhkan minat dan kecintaan untuk mengkosumsi pangan lokal.
BAB III - 94
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
8. Misi Kedua Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri dan Industrialisasi dengan Tujuan ke-8
Meningkatkan Net Ekspor Perdagangan Dalam dan Luar
Negeri. Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan VIII 2.
SASARAN STRATEGIS
(1) (2) 1 Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri
INDIKATOR KINERJA
1
(3) Pertumbuhan sub sektor perdagangan terhadap PDRB (%)
REALISASI
TARGET
Th. 2015 (n-1)
Th. 2016 (n)
(5) 6
(6) 5,81
(4) 9,54
Sumber:Jawa Timur Dalam Angka 2016, BPS Prov. Jatim
Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD TARGET REALISA SASARAN NO. INDIKATOR KINERJA AKHIR SI Th. STRATEGIS RPJMD 2016 (1) (2) (3) (4) (5) 1 Meningkatnya 1 Pertumbuhan sub 9,98 5,81 volume ekspor sektor perdagangan dalam dan luar terhadap PDRB (%) negeri
TINGKAT KEMAJU AN (6) 58,22
Sumber:Jawa Timur Dalam Angka 2016, BPS Prov. Jatim
Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional SASARAN REALISASI REALISASI NO. INDIKATOR KINERJA STRATEGIS Th. 2016 NASIONAL (1) (2) (3) (4) (5) 1 Meningkatnya 1 Pertumbuhan sub 5,81 3,93 volume ekspor sektor dalam dan luar perdagangan negeri terhadap PDRB (%)
KET. (+/-) (6) *
Sumber:Jawa Timur Dalam Angka 2016, BPS Prov. Jatim
Nilai PDRB ADHB sektor perdagangan Jatim tahun 2016 mencapai Rp 334 trilyun memberikan kontribusi sebesar 20,4 persen terhadap PDB ADHB sektor BAB III - 95
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
perdagangan nasional yang mencapai nilai sebesar Rp 1636 trilyun pada tahun 2016. Berdasarkan data tersebut, hal utama yang menjadi penyebab antara lain: a. Belum efisiennya sistem logistik dan konektivitas antar daerah; b. Masih rendahnya pertumbuhan sub sektor perdagangan lebih disebabkan oleh defisit migas dan jasa yang semakin membesar; c. Belum
optimalnya
intensitas
perdagangan
antar daerah
karena
belum
tersedianya informasi pasar antar daerah; d. Belum stabilnya harga produk agro dikarenakan panjangnya mata rantai distribusi perdagangan; e. Semakin tingginya persaingan di pasar internasional dan Belum lancarnya proses ekspor serta masih belum optimalnya promosi perdagangan luar negeri dikarenakan masih berfokus pada pasar tradisional. Dalam rangka peningkatan realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Orientasi peningkatan volume perdagangan non migas; b. Optimalisasi kinerja Kantor Perwakilan Dagang (KPD) di 26 Provinsi Mitra melalui kegiatan misi dagang, temu bisnis, promosi dan pembentukan trading house, Database Perdagangan Antar Daerah; c. Monitoring perkembangan harga secara rutin melalui SISKAPERBAPO dan optimalisasi pelaksanaan Operasi Pasar Bahan Pokok ; d. Meningkatkan Perlindungan Konsumen melalui pengawasan barang beredar dan Pelayanan Kemetrologian; e. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN); f. Fasilitasi kelancaran proses ekspor, melalui koordinasi dengan instansi sektoral terkait kegiatan ekspor; g. Pengembangan Jatim Mart, yaitu showroom produk dan jasa Jawa Timur (B2B) di luar negeri, baik showroom secara fisik maupun secara online. Showroom secara fisik akan dibangun di 10 negara ASEAN mulai tahun 2016 s.d 2020, dimulai dengan Singapura dan Vietnam di tahun 2016. Juga di China dan Eropa;. h. Meningkatkan promosi dan ekstensifikasi ekspor ke pasar non tradisional yang salah satunya melalui pembentukan perwakilan dagang di negara-negara sister province. BAB III - 96
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
9. Misi Kedua Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri dan Industrialisasi dengan Tujuan ke-9 Meningkatkan Percepatan Kinerja Sektor Industri. Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan IX 3.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
1
Meningkatnya kontribusi sektor industri
INDIKATOR KINERJA 1
(3) Pertumbuhan sub-sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)
REALISASI
TARGET
Th. 2015 (n-1)
Th. 2016 (n)
(4)
(5)
(6)
9,54
5,30
4,51
Sumber:Jawa Timur Dalam Angka 2015, BPS Prov. Jatim
Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD NO. (1) 1
SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya kontribusi sektor industri
INDIKATOR KINERJA (3) 1
Pertumbuhan sub-sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)
TARGET AKHIR RPJMD
REALISA SI Th. 2016
TINGKAT KEMAJU AN
(4) 7,2
(5) 4,51
(6) 62,64
Sumber:Jawa Timur Dalam Angka 2015, BPS Prov. Jatim
NO. (1) 1
Tabel 3.32 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional SASARAN REALISASI REALISASI INDIKATOR KINERJA STRATEGIS Th. 2016 NASIONAL (2) Meningkatnya kontribusi sektor industri
(3) 1
Pertumbuhan subsektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)
(4) 4,51
(5) 4,29
KET. (+/-) (6) -*
Sumber:Jawa Timur Dalam Angka 2015, BPS Prov. Jatim dan BPS-RI
*) Nilai PDRB ADHB sektor industri pengolahan Jatim tahun 2016 mencapai Rp 536 trilyun memberikan kontribusi sebesar 21,1 persen terhadap PDB ADHB sektor industri pengolahan nasional yang mencapai nilai sebesar Rp 2544,6 trilyun pada tahun 2016
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain :
BAB III - 97
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
a. Adanya kenaikan UMK, BBM, TDL & Harga Tanah. b. Masih sulitnya proses perijinan di daerah c. Melambatnya realisasi investasi d. Terbatasnya ketersediaan kawasan industri e. Besarnya ketergantungan bahan baku / penolong impor f.
Masih rendahnya produktivitas & daya saing produk IKM Dalam
rangka
meminimalisir
kegagalan
tersebut
dan
sebagai
langkah
peningkatan realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Peningkatan daya saing produk unggulan Jawa Timur melalui fasilitasi standardisasi, HKI & peningkatan teknologi; b. Percepat realisasi investasi melalui fasilitasi kemudahan perijinan & pemberian insentif, serta perbaikan iklim usaha / investasi; c. Bangun industri hulu guna substitusi ketergantungan bahan baku impor & penumbuhan industri hilir; d. Percepatan pembangunan lahan kawasan industri di semua Kab. / Kota; e. Pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM) secara paripurna, berkesinambungan dimulai dari stimulan bahan baku, proses pengolahan, sampai pemasarannya; f. Pengembangan klaster industri produk-produk unggulan Jawa Timur potensial ekspor; g. Menjaga iklim usaha yang kondusif di Jawa Timur, untuk menarik investor asing dalam Penanaman Modal Asing (PMA); h. Pengembangan IKM Premier; i.
Fasilitasi dan Kemudahan Industri Besar;
j.
Penumbuhan Populasi Industri.
BAB III - 98
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
10. Misi Kedua Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri dan Industrialisasi dengan Tujuan ke-10 Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata. Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan X 4.
(1) 1
2
REALISASI
SASARAN STRATEGIS
(2) Meningkatnya kunjungan wisata
Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya lokal
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(3) 1 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 2 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 1 Jumlah fasilitasi pergelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman 2 Indeks Kepuasan terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur
Th. 2015 (n-1)
Th. 2016 (n)
(4) 368.626
(5) 521.933
(6) 618.536
45.824.051
48.839.817
54.565.006
205
202
212
75
77
80
Sumber Data: Data Disbudpar Prov. Jatim
Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD
NO. (1) 1
SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya kunjungan wisata
INDIKATOR KINERJA
1 2
2
Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya lokal
BAB III - 99
1
(3) Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Jumlah fasilitasi pergelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman
TARGET AKHIR RPJMD (4) 1.981.190
REALISASI Th. 2016
TINGKAT KEMAJUAN
(5) 618.536
(6) 31,22
243.692.863
54.565.006
22,39
1.075
212
19,72
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
2
Indeks Kepuasan terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur
75
80
106,67
Sumber Data: Data Disbudpar Prov. Jatim
Tabel 3.35 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional NO. (1) 1
SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya kunjungan wisata
INDIKATOR KINERJA 1
2
2
Meningkatnya 1 kuantitas dan kualitas seni budaya lokal
2
(3) Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Jumlah fasilitasi pergelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman Indeks Kepuasan terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur
REALISASI Th. 2016 (4) 618.536
54.565.006
212
REALISASI NASIONAL (5) 8.362.963
KET. (+/-) (6) 7,3% dari total wisatawan 217.000.000 25,14% dari total wisatawan n/a n/a
80
n/a
n/a
Sumber Data: Data Disbudpar Prov. Jatim
Berdasarkan data hasil Realisasi kinerja, dapat diketahui
indikator kinerja
secara keseluruhan menunjukan hasil Realisasi yang cukup baik. Namun masih dijumpainya kendala dan tantangan di lapangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan, yaitu: a.
Ketatnya persaingan dalam memasuki era pasar bebas (MEA);
b.
Belum optimalnya kualitas pelayanan usaha pariwisata;
c.
Belum optimalnya kualitas layanan pelaku pariwisata;
BAB III - 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
d.
Belum keseluruhan tenaga kerja usaha pariwisata yang memiliki legaliatas dan tersertifikasi profesi;
e.
Belum optimalnya pendokumentasian dan inventarisasi data seni budaya;
f.
Belum optimalnya aktualisasi seni tradisional dan adat budaya lokal;
g.
Masih diperlukannya kemampuan untuk mempertahankan tingkat kunjungan wisatawan ke Jatim. Dalam rangka meningkatkan dan meminimalisir timbulnya kegagalan berbagai
langkah dan upaya peningkatan Realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, langkah-langkah strategis dan inovatif yang diambil oleh Provinsi Jawa Timur terutama oleh Dinas Kebudayan dan Pariwisata bidang Kebudayaan dan Pariwisata, adalah: a. Pemanfaatan tehnologi informasi sebagai sarana dan pengembanagn destinasi pariwisata agar dapat lebih luas dan tanpa batas memanfaatkan sebagai sarana promosi pariwisata; b. Meningkatkan promosi dalam dan luar negeri dengan fokus pada pasar potensial; c. Peningaktan advokasi terhadap pelaku usaha pariwisata menuju standarisasi usaha; d. Mendorong pelaku usaha pariwisata menuju sertifikasi profesi; e. Memfasilitasi uji kompetensi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi LSP bagi tenaga kerja pariwisata agar mendapatkan legalitas dan sertifikasi profesi sesuai keahliannya masing-masing; f. Meningkatkan
fasilitasi
aktualisasi
dengan
menjalin
kerjasama
kabupaten/kota;
BAB III - 101
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
dengan
Misi Kedua Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri dan Industrialisasi dengan Tujuan ke-11 Meningkatkan Kinerja Penanaman Modal Dalam dan Luar Negeri dan Investasi Daerah. Tabel 3.36 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan XI No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(1) (2) 1 Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN dan investasi daerah
1
2
3
4
5
(3) Jumlah minat investasi PMA berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah) Jumlah minat investasi PMDN berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah) Jumlah nilai realisasi investasi PMA berdasarkan LKPM (trilyun rupiah) Jumlah nilai realisasi investasi PMDN berdasarkan LKPM (trilyun rupiah) Jumlah nilai realisasi PMDN non fasilitas (trilyun rupiah)
REALISASI
TARGET
Th. 2015 (n-1)
Th. 2016 (n)
(4) 60.72
(5) 130,26
(6) 24,09
49.38
41,25
37,34
41.40
32,42
26,57
42.92
35,49
46,33
94.28
95,63
82,14
Sumber Data: BPS
Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
1
Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN dan investasi daerah
BAB III - 102
INDIKATOR KINERJA
TARGET AKHIR RPJMD
REALISA SI Th. 2016
TINGKAT KEMAJU AN
(3)
(4)
(5)
(6)
1
Jumlah minat investasi PMA berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah)
338,15
154,35
45,64
2
Jumlah minat investasi PMDN berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah)
266,40
78,59
29,50
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
TARGET AKHIR RPJMD
INDIKATOR KINERJA 3
4
5
REALISA SI Th. 2016
TINGKAT KEMAJU AN
(3)
(4)
(5)
(6)
Jumlah nilai realisasi investasi PMA berdasarkan LKPM (trilyun rupiah) Jumlah nilai realisasi investasi PMDN berdasarkan LKPM (trilyun rupiah) Jumlah nilai realisasi PMDN non fasilitas (trilyun rupiah)
230,32
58,99
25,61
238,75
81.82
34,27
524,15
177,77
33,91
Sumber Data: BPS
Tabel 3.38 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional NO. (1) 1
SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN dan investasi daerah
INDIKATOR KINERJA (3) 1
2
3
4
5
Jumlah minat investasi PMA berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah) Jumlah minat investasi PMDN berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah) Jumlah nilai realisasi investasi PMA berdasarkan LKPM (trilyun rupiah) Jumlah nilai realisasi investasi PMDN berdasarkan LKPM (trilyun rupiah) Jumlah nilai realisasi PMDN non fasilitas (trilyun rupiah)
REALISASI Th. 2016 (4) 24,09
REALISASI NASIONAL (5) …
KET. (+/-) (6) …
37,34
…
…
26,57
396,6
6,69
46,33
216,2
21,42
82,14
-
-
Sumber Data: BPS
BAB III - 103
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
Adapun hal-hal utama yang mempengaruhi nilai capaian ataupun realisasi kinerja investasi, antara lain: a. Masih banyaknya izin-izin lanjutan yang harus dipenuhi oleh penanam modal; b. Belum optimalnya pelayanan perijinan dan prosedur perijinan sesuai SOP di Kabupaten/Kota (Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, HO, Izin Pemanfaatan Ruang); c. Masih banyaknya peraturan Daerah yang tidak pro Bisnis dalam pelaksanaan penanaman modal; d. Terbatasnya
lahan
sehingga
belum
seluruhnya
di
Kabupaten/Kota
mempersiapkan kawasan industri dalam mengantisipasi masuknya perusahaan PMA/PMDN diluar kawasan dan perusahaan baru; e. Masih adanya disparitas terhadap penyebaran pelaksanaan penanaman modal di Daerah (Kabupaten/Kota); f. Belum optimalnya realisasi terkait izin prinsip yang diterbitkan oleh BKPM, Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota; g. Tingginya UMK/UMSK pada Ring I sedang realisasi produksinya masih dibawah target; h. Kurang memadainya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia dan banyaknya tuntutan yang kurang normatif; i.
Banyak perusahaan yang melakukan relokasi untuk menghindari UMK/UMSK yang tinggi;
j.
Masih banyaknya dokumen/lampiran berupa hardcopy yang diperlukan untuk persyaratan mengurus izin lanjutan. Dalam
rangka
meminimalisir
kegagalan
tersebut
dan
sebagai
langkah
peningkatan Realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Terus melakukan inovasi untuk meminimalkan izin-izin yang harus dipenuhi oleh penanam modal; b. Melakukan Koordinasi dan Pembinaan yang lebih intensif dengan instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam rangka memperlancar pelaksanaan Penanaman Modal BAB III - 104
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
c. Mengusulkan pemberian insentif
daerah kepada Kabupaten/ Kota dan
kemudahan investasi kepada Pemerintah bersama Kabupaten/Kota d. Mendorong Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan lahan pembangunan di sektor Kawasan Industri; e. Meningkatkan daya saing Daerah dalam rangka menarik Penanaman Modal ke Daerah; f. Memacu para penanam modal yang telah memiliki Izin Prinsip untuk segera merealisasikan investasinya melalui pemberian fasilitasi kemudahan perizinan, pengadaan lahan usaha dan lainnya serta mediasi penyelesaian masalah yang mungkin timbul; g. Mendorong pemerataan lokasi investasi di semua wilayah Kabupaten/Kota se Jawa Timur; h. Menambah
SDM
yang
kompeten
di
bidang
penanaman
modal
dan
mengikutsertakan SDM yang ada untuk mengikuti Diklat dan Workshop yang terkait
dengan
penanaman
modal
untuk
meningkatkan
kapasitas
dan
kemampuan SDM yang ada di bidang penanaman modal; i.
Memperbaiki iklim investasi yang berdaya saing melalui peningkatan pelayanan dan mempromosikan peluang investasi unggulan.
j.
Mengusulkan pemberian insentif
daerah kepada Kabupaten/ Kota dan
kemudahan investasi kepada Pemerintah bersama Kabupaten/Kota. Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan konsekuensi kepada pertumbuhan ekonomi daerah.
BAB III - 105
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
12. Misi Kedua Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri dan Industrialisasi dengan Tujuan Ke-12 Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mengembangkan Daya Saing Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat. Tabel 3.39 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan XII 5.
SASARAN STRATEGIS
(1) (2) 1 Meningkatnya kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan darat, laut dan udara
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
5
6
BAB III - 106
(3) Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap fungsional (%) Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan (%) Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan Persentase kabupaten/ kota berpredikat Wahana Tata Nugraha Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang
REALISASI
TARGET
Th. 2015 (n-1)
Th. 2016 (n)
(4) 88,60
(5) 89,43
(6) 88,87
57,90
56,87
57,90
47,00
44,50
47,36
43,00
43,69
43,50
55,00
71
78,95
81,00
74,40
77,91
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
5.
SASARAN STRATEGIS
(1) (2) 2 Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi
INDIKATOR KINERJA
1
2
3 4
5 3
4
Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air baku melalui konservasi dan pendayaguna an sumber daya air serta pengendalian daya rusak air Meningkatnya infrastruktur dan ketersediaan energi
1 2 3 4
1 2
REALISASI
TARGET
Th. 2015 (n-1)
Th. 2016 (n)
(3) Persentase KK yang mendapatkan pelayanan air bersih (%) Persentase KK yang mendapatkan Pelayanan Air Limbah (%) Persentase pelayanan drainase perkotaan (%) Persentase Realisasi layanan persampahan perkotaan (%) Persentase rusun terbangun Persentase Luas areal layanan irigasi (ha) Rasio/ kinerja jaringan irigasi Rasio ketersediaan dan kebutuhan air baku Persentase Penurunan luas genangan banjir
(4) 63,96
(5) 71,24
(6) 72,06
63,97
63,38
65,31
82,12
80,07
41,61
85,48
84,14
71,97
49,11
26,33
39,76
98,02
98,00
98,04
68,40
68,35
68,50
87,89
87,45
87,78
75,73
71,42
72,73
Rasio ketersediaan listrik Persentase rumah tangga pengguna listrik
72,53
86,68
88,79
99,61
99,69
99,87
Sumber: Data Hasil Survey dan Dokumentasi Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, Pengairan Tahun 2015; Data Statistik PLN Jawa Timur Tahun 2015
BAB III - 107
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
Tabel 3.40 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD
NO. (1) 1
SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan darat, laut dan udara
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
5
6
2
Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi
1
2
3 4
BAB III - 108
(3) Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap fungsional (%) Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan (%) Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan Persentase kabupaten/ kota berpredikat Wahana Tata Nugraha Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang Persentase KK yang mendapatkan pelayanan air bersih Persentase KK yang mendapatkan Pelayanan Air Limbah Persentase pelayanan drainase perkotaan Persentase Realisasi layanan persampahan perkotaan
TARGET AKHIR RPJMD (4) 94,02
REALISA SI Th. 2016 (5) 88,87
TINGKAT KEMAJU AN (6) 94,52
66,07
57,90
87,63
62,17
47,36
87,63
70,00
43,50
62,08
61
78,95
129,42
81
77,91
96,18
66,96
72,06
107,61
68,97
65,31
94,69
84,37
41,61
49,31
88,18
71,97
81,61
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
INDIKATOR KINERJA
5 3
4
Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air baku melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air Meningkatnya infrastruktur dan ketersediaan energi
1 2 3
4
1 2
(3) Persentase rusun terbangun Persentase Luas areal layanan irigasi Rasio/ kinerja jaringan irigasi Rasio ketersediaan dan kebutuhan air baku Persentase Penurunan luas genangan banjir Rasio ketersediaan listrik Persentase rumah tangga pengguna listrik
TARGET AKHIR RPJMD (4) 63,65
REALISA SI Th. 2016 (5) 39,76
TINGKAT KEMAJU AN (6) 62,46
100
98,04
98,04
69,12
68,50
99,10
89,82
87,78
97,72
60,11
72,73
120.99
74,03
88,79
119.93
99,64
99,87
100,23
Sumber: Data Hasil Survey dan Dokumentasi Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, Pengairan Tahun 2015; Data Statistik PLN Jawa Timur Tahun 2015
Tabel 3.41 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional SASARAN REALISASI REALISASI NO. INDIKATOR KINERJA STRATEGIS Th. 2016 NASIONAL (1) (2) (3) (4) (5) 1 Persentase jalan 88,87 1 Meningkatnya provinsi dalam kinerja pelayanan, dan pembangunan kondisi mantap prasarana fungsional (%) transportasi jalan 57,90 2 Persentase jalan serta terwujudnya provinsi yang keselamatan, memenuhi efisiensi dan persyaratan teknis efektivitas jalan (%) pelayanan angkutan darat, 3 Persentase 47,36 laut dan udara penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan
BAB III - 109
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
KET. (+/-) (6)
-
-
NO. (1)
SASARAN STRATEGIS (2)
INDIKATOR KINERJA 4
5
6
2
Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi
1
2
3
4
5 3
Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air baku melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air
BAB III - 110
1
2 3
4
(3) Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan Persentase kabupaten/ kota berpredikat Wahana Tata Nugraha Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang Persentase tingkat pelayanan air bersih (%) Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah (%) Persentase pelayanan drainase perkotaan (%) Persentase Realisasi layanan persampahan perkotaan (%) Persentase rusun terbangun Persentase Luas areal layanan irigasi Rasio/ kinerja jaringan irigasi Rasio ketersediaan dan kebutuhan air baku Persentase Penurunan luas genangan banjir
REALISASI Th. 2016 (4) 43,50
REALISASI NASIONAL (5) -
78,95
77,91
72,06
65,31
41,61
71,97
39,76 98,04
68,50 87,78
72,73
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
KET. (+/-) (6) -
NO. (1) 4
SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya infrastruktur dan ketersediaan energi
INDIKATOR KINERJA 1 2
(3) Rasio ketersediaan listrik Persentase rumah tangga pengguna listrik
REALISASI Th. 2016 (4) 88,79
REALISASI NASIONAL (5)
KET. (+/-) (6)
99,87
Sumber: Data Hasil Survey dan Dokumentasi Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, Pengairan Tahun 2015; Data Statistik PLN Jawa Timur Tahun 2015
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain: a. Urusan Kebinamargaan, Belum tercapainya tingkat pelayanan jalan provinsi disebabkan oleh: 1. Kewenangan penyelenggaraan jalan di Jawa Timur mengalami perubahan sejak terbitnya SK Menteri PUPR no: 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan nasional tanggal 5 Mei 2015 dan SK Gubernur Jawa Timur No: 188/128/KPTS/013/2016 tentang Penetapan ruas – ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan provinsi tanggal 12 Februari 2016. Perubahan itu terkait adanya perubahan status beberapa ruas jalan di Jawa Timur yang berubah dari status jalan provinsi menjadi jalan nasional ataupu kabupaten/ kota dan status jalan kabupaten/ kota menjadi jalan provinsi atau jalan nasional. Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan Jalan provinsi di Jawa Timur sejak diterbitkannya SK tersebut menjadi 1.421 Km. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap pada tahun 2015 adalah sebesar 89,43% dan pada tahun 2016 adalah sebesar 88,87% mengalami penurunan kemantapan sebesar 0,56%. Penurunan kemantapan ini dikarenakan adanya perubahan panjang jalan provinsi yang mengalami perubahan fungsi dan status jalannya. 2. Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer pada tahun 2015 adalah sebesar 56,87 % dan pada tahun 2016 adalah sebesar 57,90 % mengalami peningkatan sebesar BAB III - 111
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
1,03 %. Peningkatan capaian sasaran 2 tersebut dikarenakan ada peningkatan struktur dan kapasitas jalan sepanjang 27,49 km dengan lebar jalan minimal 7 meter. 3. Panjang rencana Jalan Lintas Selatan pada tahun 2016 adalah 673,872 km karena mengalami perubahan trase jalan sehingga menjadi 676,815 km, demikian juga untuk panjang jembatan dari 7.742 m menjadi 8.404 m. Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan pada tahun 2015 adalah sebesar 44,50 % dan pada tahun 2016 adalah sebesar 47,36 % mengalami peningkatan sebesar 2,86 %. Peningkatan capaian sasaran 3 tersebut dikarenakan ada pembangunan Jalan Lintas Selatan di ruas Bts. Kab. Lumajang – Mayangan (3,2 Km) dan ruas Mayangan – Puger (2,8 Km) yang didanai oleh APBN. Pemerintah provinsi pada tahun 2016 ini melaksanakan kegiatan pra konstruksi pembangunan jalan alternatif Sukorejo Batu, yaitu penyusunan DED dan direncanakan pada tahun 2017 dimulai pembebasan lahannya. b. Urusan Perhubungan, Jawa Timur merupakan Provinsi pertama di Indonesia yang menerima Wahana Tata Nugraha Wiratama Kencana, penghargaan ini diberikan kepada provinsi yang telah lima kali berturut – turut memperoleh penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama. Penghargaan WTN adalah penghargaan yang diberikan Presiden Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota sebagai perwujudan pembinaan pemerintah dalam menata transportasi perkotaan yang selamat, tertib, lancar, efisien, handal dan berkelanjutan. Penilaian dilakukan atas kategori kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil. Aspek penataan transportasi yang berkelanjutan, dan berbasis kepentingan publik dan ramah lingkungan mendapat pertimbangan terbesar dalam penilaiannya. Disamping kemampuan daerah dan peran serta masyarakatnya dalam meningkatkan penyelenggaraan kinerja sistem transportasi perkotaan. c. Kurang tercapainya Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang sesuai target yang ditetapkan karena penyusunan IKM pada tahun sebelumnya menggunakan dasar Peraturan BAB III - 112
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik yang didalamnya terdapat 14 (Empat belas), sedangkan pada pengukuran IKM di tahun 2015 terjadi perubahan dasar variabel dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan 9 (sembilan) unsur variabel penilaian, pada tahun 2015 maklumat pelayanan terkait layanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang belum dipublikasikan, sehingga berpengaruh terhadap variabel penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat. Maklumat pelayanan dimaksud merupakan bentuk komitmen yang memberikan hak kepada masyarakat pengguna layanan untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya, kepastian biaya dan waktu penyelesaian, pengaduan dan melakukan pengawasan. d. Urusan Cipta Karya, rendahnya peningkatan pelayanan air bersih di perkotaan dan perdesaan serta khususnya untuk penduduk miskin dan daerah kekeringan. e. Rendahnya kualitas manajemen pengelolaan air minum yang dilakukan oleh PDAM, termasuk terjadinya stagnasi dalam penurunan tingkat kebocoran air (teknis maupun non teknis) dan permasalahan tarif air minum yang belum dapat menutupi biaya produksi air. Pelayanan air bersih non perpipaan (sebagian besar di perdesaan) belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri f. Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat (sewage system) di perkotaan dan belum memadainya pelayanan sanitasi yang hal itu akan dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah serta pengolahan lumpur tinja belum efektif karena masih rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah terbangun. g. Tidak berfungsinya saluran drainase sebagai pematus air hujan, hal ini disebabkan antara lain karena masyarakat membuang sampah ke saluran drainase,
akibat
dari
rendahnya
penegakan
hukum
khususnya
perambahan badan air termasuk saluran drainase di kawasan perkotaan.
BAB III - 113
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
dalam
h. Terbatasnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak. i.
Menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh yang didukung dengan belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman.
j.
Lemahnya pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
k. Urusan Pengairan, pada Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan dan Kebutuhan Air Baku terdapat kendala pembebasan tanah dan masalah sosial untuk pembangunan tampungan air skala kecil/embung geomembran. Masalah pembebasan tanah dikarenakan status tanah milik perorangan bukan Tanah Kas Desa (TKD), sedangkan masalah sosial diantaranya adanya pergantian Kepala Desa. l.
Pada Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan dan Kebutuhan Air Baku juga terdapat kendala pengisian tampungan air skala besar/waduk. Waduk Nipah dan Waduk Bajulmati yang ditargetkan dapat tergenangi Tahun 2015 belum dapat digenangi dikarenakan sebagian masyarakat di daerah genangan menolak tanahnya untuk dibebaskan. Dengan menurunkan elevasi sehingga memperkecil luas genangan, pada awal Tahun 2016 Waduk Nipah sudah dapat digenangi dengan kapasitas 3 juta m3.
m. Pada Indikator Kinerja Persentase Luas Tanam di Sawah yang Terpenuhi Kebutuhan Airnya, Persentase Debit Air Rata-Rata pada Musim Tanam III (Musim Kemarau II) di Daerah Irigasi Utama dan Persentase Kinerja Jaringan Irigasi terdapat kendala peningkatan alih fungsi lahan dari lahan basah menjadi lahan industri/perumahan. n. Pada Indikator Kinerja Persentase Penurunan Luas Genangan Banjir terdapat kendala luasnya penanganan ruas sungai kewenangan Provinsi sejumlah 372 ruas sungai pada orde 1. o. Kapasitas listrik, terpasang di Jawa Timur pada tahun 2015 adalah sebesar 62.090.880,00 MWh, sedangkan sisi kebutuhan listrik di Jawa Timur sebesar BAB III - 114
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
30.824.807 MWh dengan demikian rasio ketersediaan listrik adalah 201%. Artinya pasokan lebih besar daripada kebutuhan, ini menandakan bahwa potensi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur cukup besar, disamping itu ada beberapa perusahaan menggunakan listrik sendiri. Adapun total kapasitas terpasang nasional termasuk sewa dan IPP adalah 51.620,58 MW sedangkan beban puncak mencapai 33.321,15 MW. Rasio Ketersediaan daya listrik nasional sebesar 1,55. Sehingga Ratio Ketersediaan Listrik Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan dengan nasional. Jawa Timur adalah daerah yang mengalami industrialisasi sehingga mengalami pertumbuhan ekonomi cukup tinggi akan selalu membutuhkan energi (listrik) yang tinggi maka Jawa Timur mendorong pihak swasta untuk mengembangkan penyediaan energi listrik baik yang bersumber dari energi fosil maupun energi terbarukan. p. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik (PLN dan Non PLN) dari hasil Susenas di Jawa Timur untuk Tahun 2015 sebesar 99,69 %. Sisanya adalah sebesar 0,31% rumah tangga di Jawa Timur yang belum mendapatkan penerangan dari listrik. Hal ini disebabkan oleh luasnya cakupan wilayah dan distribusi penduduk yang tidak merata. Penduduk yang belum menikmati listrik kebanyakan di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Secara nasional Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik (PLN dan Non PLN) sebesar 97,01%. Sehingga capaian Jawa Timur lebih tinggi dibanding nasional. Dalam rangka meningkatkan persentase rumah tangga pengguna listrik, pemerintah Jawa Timur membuat program penyediaan energi listrik dengan memanfaatkan sumber energi setempat seperti pembangunan PLTS dan PLTMH di daerah terpencil/kepulauan dan penyediaan Listrik bagi rumah tangga tidak mampu dengan memberi bantuan Sambungan Listrik / Instalasi Listrik di daerah yang terdapat jaringan distribusi listrik PLN. Dalam
rangka
meminimalisir
kegagalan
tersebut
dan
sebagai
langkah
peningkatan realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
BAB III - 115
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
a. Tingkat capaian tahun 2016 ini masih memerlukan adanya peningkatan kinerja terutama perencanaan program penyelenggaraan jalan, proses pengadaan, pelaksanaan serta pengawasan jasa konstruksi maupun konsultansi; b. Melakukan koordinasi yang intensif dalam mendukung isu - isu strategis yang ada di daerah. c. Peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air bersih di perkotaan dan perdesaan serta menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam meningkatkan pelayanan air bersih untuk masyarakat. d. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air bersih sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (air baku). e. Meningkatkan kinerja pengelola air minum melalui restrukturisasi kelembagaan dan meningkatkan kualitas SDM pengelola pelayanan air bersih. f. Peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air limbah yang layak di perkotaan dan perdesaan serta menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam meningkatkan pelayanan air limbah yang layak untuk masyarakat g. Melaksanakan kerjasama antar instansi terkait maupun antar pemerintah daerah dalam penanganan drainase khususnya pengurangan luas daerah genangan atau banjir. h. Peningkatan pemenuhan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat khususnya MBR i.
Pembangunan waduk/tampungan air skala besar dan kecil, normalisasi waduk/rehabilitasi infrastruktur sumber daya air yang sudah ada.
j.
Efisiensi penggunaan air irigasi melalui operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi jaringan irigasi dan pemberdayaan masyarakat/HIPPA.
k. Pembenahan/pemeliharaan jaringan irigasi dan infrastruktur sumber daya air yang sudah ada. l.
Penerapan pola tanam dan alokasi air secara ketat.
m. Melakukan revitalisasi lahan tidur
BAB III - 116
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
n. Perbaikan darurat kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir. o. Melakukan survei potensi energi di daerah terpencil/kepulauan untuk penyediaan energi listrik dan menginventarisasi rumah tangga belum berlistrik bagi seluruh kabupaten/kota se Jawa Timur. p. Pengawasan terhadap pemanfaatan energi listrik di Jawa Timur dalam rangka konservasi energi listrik untuk menjamin kesinambungan pemanfaatan energi listrik.
BAB III - 117
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
13. Misi Ketiga Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang dengan Tujuan ke-13 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pemeliharaan Kelestariannya. Tabel 3.42 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan XIII No.
SASARAN STRATEGIS
(1) (2) 1. Meningkatnya kawasan hutan yang dikonservasi 2. Meningkatnya sumber mata air terkonservasi 3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian sumbersumber pencemaran terutama sumber daya air, DAS dan wilayah pesisir serta laut 4. Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
INDIKATOR KINERJA
1.
(3) Luas konservasi kawasan hutan (ha)
sumber yang
REALISASI
TARGET
Th. 2015 (n-1)
Th. 2016
(4) 10.000
(5) 24.660,4
(6) 10.326
5
5
6
1.
Jumlah titik mata air terkonservasi
1.
Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air
33,00
4,35
39,00
1.
Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (juta ton eq CO2)
4,00
4,48
4,29
Sumber: Dokumen Laporan Dinas Pengairan, Dinas Kehutanan dan Laporan SLHD BLH Tahun 2016
BAB III - 118
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
Tabel 3.43 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD
NO. (1) 1.
2.
3.
4.
SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya kawasan hutan yang dikonservasi Meningkatnya sumber mata air terkonservasi Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian sumber-sumber pencemaran terutama sumber daya air, DAS dan wilayah pesisir serta laut Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
TARGET AKHIR RPJMD
REALISA SI Th. 2016
TINGKAT KEMAJU AN
(3) 1. Luas konservasi kawasan hutan (ha)
(4) 50.000
(5) 10.326
(6) 69,97
1. Jumlah titik sumber mata air yang terkonservasi 1. Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air
15
6
40
36,00
39,00
108,33
20
4,29
21,45
INDIKATOR KINERJA
1. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (juta ton eq CO2)
Sumber: Dokumen Laporan Dinas Pengairan, Dinas Kehutanan dan Laporan SLHD BLH Tahun 2016
Tabel 3.44 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional SASARAN REALISASI REALISASI NO. INDIKATOR KINERJA STRATEGIS Th. 2016 NASIONAL (1) (2) (3) (4) (5) 1. Meningkatnya 1. Luas konservasi 10.326 kawasan hutan kawasan hutan yang dikonservasi (ha) 2. Meningkatnya 1. Jumlah titik sumber 6,00 sumber mata air mata air yang terkonservasi terkonservasi 3. Meningkatnya 1. Persentase titik 39,00 kualitas lingkungan pantau dengan hidup melalui peningkatan upaya kualitas air pengendalian BAB III - 119
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
KET. (+/-) (6) -
NO. (1)
4.
SASARAN STRATEGIS (2) sumber-sumber pencemaran terutama sumber daya air, DAS dan wilayah pesisir serta laut
INDIKATOR KINERJA (3)
Menurunnya emisi 1. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca Gas Rumah Kaca (GRK) (juta ton eq CO2)
REALISASI Th. 2016 (4)
REALISASI NASIONAL (5)
KET. (+/-) (6)
4,29
Sumber: Dokumen Laporan Dinas Pengairan, Dinas Kehutanan dan Laporan SLHD BLH Tahun 2016
Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan tercapainya target Indikator Kinerja adalah: a. Capaian kinerja indikator luas konservasi kawasan hutan sebesar 103,26%. Realisasi indikator luas kawasan hutan yang dikonservasi Tahun 2016 seluas 10.326 Ha melampaui target yang ditetapkan seluas 10.000 Ha. Luas kawasan hutan yang dikonservasi pada Tahun 2015 sebesar 24.660,40 Ha dan pada Tahun 2016 sebesar 10.326 Ha (mengalami penurunan). Konservasi kawasan hutan dilaksanakan berdasarkan luas lahan hutan yang mengalami penurunan fungsi/terdegradasi yang umumnya disebabkan oleh kebakaran hutan, pencurian kayu dll. Pada Tahun 2014 terjadi kebakaran hutan yang cukup besar seluas 10.876,7 Ha di kawasan hutan Jawa Timur sehingga pada Tahun 2015 dibutuhkan konservasi lahan hutan seluas 24.660,40 Ha untuk meningkatkan fungsi lahan hutan akibat kebakaran, pencurian kayu dll. Kebakaran hutan pada Tahun 2015 seluas 1.950 Ha mengalami penurunan dibanding angka kebakaran hutan Tahun 2014, sehingga luas lahan hutan yang dikonservasi pada Tahun 2016 seluas 10.326 Ha mengalami penurunan dibanding angka konservasi lahan hutan Tahun 2015; b. Jumlah titik sumber mata air yang terkonservasi. Meningkatnya peran serta/partisipasi masyarakat setempat didalam pengelolaan dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA). Meningkatnya partisipasi masyarakat tersebut BAB III - 120
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
merupakan indikator berhasilnya kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup yang ditujukan kepada masyarakat setempat sebagai pemanfaat SDA. Materi sosialisasi yang sering disampaikan kepada masyarakat diantaranya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tanggung jawab pengelolaan lingkungan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi merupakan tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat; c.
Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air, terjadinya musim kemarau yang sangat panjang selama tahun 2015, yang menyebabkan debit air sungai menurun, sementara debit air limbah dari industri maupun kegiatan domestik tetap;
d. Belum terkontrolnya buangan air limbah hasil kegiatan domestik karena sampai sekarang belum ada pengolahan limbah domestik yang terpusat sebelum limbah tersebut dibuang kedalam badan air/ sungai; e. Masih rendahnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pengendalian pencemaran di seluruh DAS yang ada di Jawa Timur; f.
Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (juta ton eq CO2), Program/kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi jawa Timur melalui instansi-instansi terkait untuk memenuhi target penurunan GRK pada taun 2015 cukup berhasil. Namun di samping keberhasilan pencapaian target penurunan GRK masih ada beberapa permasalahan yang harus dicarikan solusinya, di antara permasalahan tersebut adalah bahwa aksi mitigasi telah banyak dilakukan di daerah tetapi tidak tercatat secara detail setiap aktifitas yang dilakukan, sehingga jumlah data yang diperoleh sangat sedikit sehingga menyebabkan banyak dilakukan asumsiasumsi dalam perhitungan emisi. Adapun solusi yang bisa dilakukan adalah: Peningkatan kapasitas perhitungan emisi GRK sehingga meningkatkan jumlah dan kualitas data aktivitas yang diperlukan dalam perhitungan emisi GRK. Dalam
rangka
meminimalisir
kegagalan
tersebut
dan
sebagai
langkah
peningkatan realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
BAB III - 121
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
a. Memperbaiki metode penanaman sesuai dengan kondisi medan lapangan; b. Melakukan koordinasi dan kerjasama lintas daerah serta lintas sektoral dalam pengelolaan sumber daya air agar lebih terintegrasi dan lebih baik sehingga program/kegiatan yang dilakukan akan lebih efektif dan mampu menghemat anggaran (efisiensi anggaran). c. Lebih mengintensifkan kegiatan sosialisasi yang ditujukan terhadap seluruh lapisan masyarakat terutama mereka yang berinteraksi dan pemanfaat langsung sumber daya air yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya pelestarian sumber daya alam (air) demi keberlangsungan kehidupan, tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat sehingga
turut berperan serta/
partisipasi dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam (air), memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa kewajiban/ tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola sumber daya alam (air) merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata seperti persepsi yang berkembang selama ini. Dengan demikian kerja pemerintah dalam melestarikan dan mengelola sumber daya alam ini menjadi lebih ringan dan lebih efektif serta efisien.
BAB III - 122
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
14. Misi Ketiga Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang dengan Tujuan ke-14 Meningkatkan Penataan Ruang Wilayah Provinsi yang Berkelanjutan. Tabel 3.45 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan XIV No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(1) (2) 1. Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang
1.
2. 3.
4.
(3) Persentase RTR Kawasan Strategis Provinsi yang tersusun Jumlah rencana rinci tata ruang Kabupaten/ Kota Persentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang
REALISASI
TARGET
Th. 2015 (n-1)
Th. 2016 (n)
(4) 69,23
(5) 53,58
(6) 70,27
7
16
15
25
10
63,63
75
100
100
Sumber: Dokumen NSPK Prov. Jatim Tahun 2016
Tabel 3.46 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD NO. (1) 1.
SASARAN STRATEGIS (2) Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang
INDIKATOR KINERJA
1.
2. 3.
4.
(3) Persentase RTR Kawasan Strategis Provinsi yang tersusun Jumlah rencana rinci tata ruang Kabupaten/ Kota Persentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang
TARGET AKHIR RPJMD (4) 100
REALISA SI Th. 2016 (5) 70,27
TINGKAT KEMAJU AN (6) 70,27
40
15
37,5
100
63,63
63,63
75
100
133,33
Sumber: Dokumen NSPK Prov. Jatim Tahun 2016
BAB III - 123
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
Tabel 3.47 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional SASARAN REALISASI REALISASI NO. INDIKATOR KINERJA STRATEGIS Th. 2016 NASIONAL (1) (2) (3) (4) (5) 1. Terwujudnya 1. Persentase RTR 70,27 n/a perumusan dan Kawasan Strategis pelaksanaan Provinsi yang kebijakan bidang tersusun penataan ruang 2. Jumlah rencana 15 n/a rinci tata ruang Kabupaten/ Kota 3. Persentase 63,63 n/a ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang 4. Persentase kasus 100 n/a mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang
KET. (+/-) (6) n/a
n/a
n/a
n/a
Sumber: Dokumen NSPK Prov. Jatim Tahun 2016
Pada tahun 2016 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang mengajukan 5 persetujuan substansi RTR Kawasan Strategis Provinsi dalam rangka penetapan Perda RTR KSP yaitu: 1. Agropolitan Regional Bromo-Tengger-Semeru; 2. Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya (KKJSS), Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM), dan Kawasan Ekonomi Unggulan (KEU) Tanjung Bulu Pandan; 3. Agroindustri Gresik Lamongan (Gelang); 4. Segitiga Emas Unggulan Kab. Tuban – Kab. Bojonegoro – Kab. Lamongan; 5. Agropolitan Madura. Semua kelengkapan dan persyaratan teknis telah terpenuhi, namun untuk mendapatkan persetujuan substansi RTR KSP memerlukan waktu yang cukup lama karena beberapa kendala diantaranya Direktur Jenderal Tata Ruang dalam proses Persetujuan BAB III - 124
Substansi
memberikan
persyaratan
tambahan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
berupa
Status
Kepemilikan Lahan, untuk menghindari konflik yang timbul setelah peraturan /perda ditetapkan (Nomor Surat 530/200/V/2016,
tanggal 6 Juni 2016). Selain itu
munculnya peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mewajibkan adanya persyaratan tambahan berupa validasi terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Sebagai upaya optimalisasi kinerja, pada tanggal 23 November 2016 dilaksanakan upaya sinkronisasi melalui overlay peta bidang BPN dengan peta Rencana Pola Ruang KSP, yang kemudian dikoordinasikan dengan masing-masing Kabupaten di lokasi perencanaan KSP. Selain itu, telah dilaksanakan konsultasi KLHS kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah ditanggapi dengan
surat
pada
Tanggal
6
September
2016,
dengan
Nomor:
S.165/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/9/2016. Sehingga diharapkan pada tahun yang akan datang 5 RTR KSP tersebut telah mendapatkan persetujuan substansi.
BAB III - 125
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
15. Misi Keempat Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik dengan Tujuan ke-15 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Bersih (Clean Government) serta Profesionalisme Pelayanan Publik Tabel 3.48 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan XV No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
1.
Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas
2.
3.
4.
5.
6.
BAB III - 126
REALISASI INDIKATOR KINERJA
TARGET
Th. 2015 (n-1)
Th. 2016 (n)
(4)
(5)
(6)
1. Jumlah SKPD provinsi yang melakasanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
71
0
99
2. Hasil EKPPD
ST
ST
ST
3. Penilaian SAKIP
A
A
A*
4. Jumlah raperda inisiatif dewan
3
7
10
WTP
WTP
WTP*
20
20,41
20,41
(3)
5. Opini BPK
6. Persentase SKPD yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip sesuai ketentuan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
No. (1)
7.
REALISASI
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(2)
(3)
Mewujudkan sistem 7. Tertangani korban penanggulangan bencana secara bencana untuk cepat dan tepat meningkatkan sasaran (%) ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana
TARGET
Th. 2015 (n-1)
Th. 2016 (n)
(4)
(5)
(6)
100
100
100
* hasil Opini BPK Tahun 2015 belum keluar Sumber:Data Dokumentasi Inspektorat Tahun 2016; Hasil EKPPD Kemendagri Tahun 2016; LHE KemenPANRB Tahun 2016, Hasil Opini BPK-RI, Dokumentasi Baperpus dan BPBD.
Tabel 3.49 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
1
Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyeleng-garaan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik
2
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya
3
4
BAB III - 127
TARGET AKHIR RPJMD
REALISASI Th. 2016
TINGKAT KEMAJU AN
(3)
(4)
(5)
(6)
1
Jumlah SKPD provinsi yang melakasanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
71
99
139,43
1
Hasil EKPPD
ST
ST
TERCAPAI
1
Penilaian SAKIP
A
A
TERCAPAI
1
Jumlah raperda inisiatif dewan
31
17
54,83
INDIKATOR KINERJA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(1)
(2)
5
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
1
6
Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana
7
(3)
TARGET AKHIR RPJMD
REALISASI Th. 2016
TINGKAT KEMAJU AN
(4)
(5)
(6)
WTP
WTP*
TERCAPAI
1 Persentase SKPD yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip sesuai ketentuan
100
20,41
20,41
1
100
100
100
Opini BPK
Tertangani korban bencana secara cepat dan tepat sasaran (%)
* hasil Opini BPK Tahun 2016 belum dikeluarkan oleh BPK-RI Sumber:Data Dokumentasi Inspektorat Tahun 2016; Hasil EKPPD Kemendagri Tahun 2016; LHE KemenPANRB Tahun 2016, Hasil Opini BPK-RI, Dokumentasi Baperpus dan BPBD.
NO.
Tabel 3.50 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional SASARAN INDIKATOR REALISASI REALISASI STRATEGIS KINERJA Th. 2016 NASIONAL
(1)
(2)
1
Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyeleng-garaan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik
BAB III - 128
1
KET. (+/-)
(3)
(4)
(5)
(6)
Jumlah SKPD provinsi yang melakasanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
99
n/a
n/a
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
REALISASI NASIONAL
KET. (+/-)
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
2
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
1
Hasil EKPPD
ST
n/a
n/a
1
Penilaian SAKIP
A*
n/a
n/a
1
Jumlah raperda inisiatif dewan
10
n/a
n/a
1
Opini BPK
WTP
n/a
n/a
Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana
1 Persentase SKPD yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip sesuai ketentuan
20,41
n/a
n/a
100
n/a
n/a
3
4
5
6
7
(3)
REALISASI Th. 2016
1
Tertangani korban bencana secara cepat dan tepat sasaran
* hasil Opini BPK Tahun 2016 belum keluar Sumber:Data Dokumentasi Inspektorat Tahun 2016; Hasil EKPPD Kemendagri Tahun 2016; LHE KemenPANRB Tahun 2016, Hasil Opini BPK-RI, Dokumentasi Baperpus dan BPBD.
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:
BAB III - 129
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
a. Pelaksanaan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih belum maksimal, hal ini disebabkan karena masih disusunnya Peraturan Gubernur Jawa Timur terkait Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Sistim Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. Sebagai perwujudan pelaksanaan pengendalian intern, dalam pemeriksaan reguler yang dilakukan oleh auditor Inspektorat dilakukan juga pengendalian SPI, yang bertujuan pembinaan dan perbaikan serta pengawasan melekat, diharapkan bahwa pelaksanaan SPI dapat dilakukan oleh masing – masing Organisasi Perangkat Daerah sebagai pembinaan awal; b. Perolehan predikat SAKIP Provinsi Jawa Timur merupakan hasil kerja sama Tim SAKIP yang telah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari unsur Bappeda, Inspektorat, BPKAD dan Biro Organisasi. Keberadaan Tim SAKIP tersebut mampu mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk menyajikan akuntabilitas kinerja yang semakin baik dari tahun ke tahun. Adapun masyarakat bisa mengakses www.siakip.jatimprov.go.id untuk mengetahui gambaran singkat dari akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur; c. Pengelolaan aset daerah yang belum tertib (sertifikasi aset tanah, pengelolaan kendaraan dinas dan pencatatan ke dalam buku inventaris) dan adanya pengadaan barang dan jasa yang kurang sesuai dengan spesifikasi dan tidak sesuai
ketentuan
serta
masih
dijumpai
laporan
pertanggungjawaban
penggunaan APBD yang kurang tertib; d. Bidang Kearsipan masih dianggap kurang penting oleh beberapa Perangkat Daerah, sehingga banyak arsip PD yang tidak diperhatikan penanganannya dan kurangnya jumlah Jabatan Fungsional Arsiparis sehingga banyak PD yang belum mendapatkan bimbingan secara intensif oleh fungsional arsiparis serta adanya keterbatasan sarana dan prasarana penyimpanan arsip (depo arsip) dimana masih belum memenuhi standar; e. Masih terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang belum membentuk kelembagaan Penanggulangan Bencana sehingga upaya pengembangan desa tangguh bencana di daerah rawan bencana juga belum optimal.
BAB III - 130
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
Sebagai langkah peningkatan realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Melaksanakan Implementasi System Development Life Cycle (Pengembangan Sistem Aplikasi berkelanjutan) dalam pengelolaan teknologi informasi, antara lain sosialisasi Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 93 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, No. 96 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar, No. 97 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SIBAKU) yang dikawal oleh BPKAD Provinsi Jawa Timur. b. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2017 akan menjalankan system data tunggal dan akan mengintegrasikan keseluruhan aplikasi yang telah ada, baik dari sisi perencanaan kinerja maupun keuangan. Selain itu pada tahun 2017 juga akan melaksanakan penguatan kepada masing-masing Kabupaten/Kota melalui penguatan evaluator SAKIP; c. Memberikan sosialisasi dan penilaian tentang kearsipan bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan menambah jumlah SDM Jabatan Fungsional Arsiparis baik melalui diklat fungsional arsiparis bagi pegawai maupun melalui penambahan pegawai untuk formasi arsiparis serta membangun depo arsip yang sesuai dengan standar dari ANRI; d. Melaksanakan deseminasi atau sosialisasi pengembangan desa tangguh bencana kepada aparatur dan tokoh masyarakat arti pentingnya desa tangguh di daerah rawan bencana agar masyarakat di daerah rawan bencana tanggap & tangguh menghadapi bencana yang secara otomatis korban harta bencana dan jiwa dapat diminimalisir serta meningkatkan SDM aparatur dalam penanganan bencana (pelatihan gladi posko, manajemen logistik, pemasangan tenda). Koordinasi lintas sektoral di intensifkan antara BPBD, SAR, TNI / POLRI dan lembaga teknis lain untuk penanganan bencana;
BAB III - 131
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
16. Misi Kelima Meningkatkan Kualitas Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial dengan Tujuan ke-16 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Kerukunan Antar Umat Beragama. Tabel 3.51 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan XVI No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
1
2
INDIKATOR KINERJA
REALISASI
TARGET
Th. 2015 (n-1)
(3)
Meningkatnya 1 Rasio tempat ibadah fasilitas layanan per satuan penduduk keagamaan Meningkatnya 2 Persentase kerusuhan komunikasi antarbermotif SARA yang umat beragama ditangani
Th. 2016 (n)
(4)
(5)
(6)
5,46
3,96
4,11
100
100
100
Sumber: BPS dan Laporan Tim FKUB
Tabel 3.52 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD NO. (1) 1.
2.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(2) (3) Meningkatnya 1. Rasio tempat ibadah fasilitas layanan per satuan penduduk keagamaan Meningkatnya 2. Persentase komunikasi antarkerusuhan bermotif umat beragama SARA yang ditangani
TARGET AKHIR RPJMD (4) 5,63
REALISA SI Th. 2016 (5) 4,11
TINGKAT KEMAJU AN (6) 73,00
100
100
100
Sumber: BPS dan Laporan Tim FKUB
Tabel 3.53 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional SASARAN REALISASI REALISASI NO. INDIKATOR KINERJA STRATEGIS Th. 2016 NASIONAL (1) (2) (3) (4) (5) 1. Meningkatnya 1. Rasio tempat 4,11 n/a fasilitas layanan ibadah per satuan keagamaan penduduk 2. Meningkatnya 2. Persentase 100 n/a komunikasi antarkerusuhan bermotif umat beragama SARA yang ditangani Sumber: BPS dan Laporan Tim FKUB
BAB III - 132
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
KET. (+/-) (6) n/a
n/a
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebabnya adalah kurang optimalnya peran unsur-unsur dalam masyarakat untuk mengurangi konflik SARA. Akan tetapi apabila dilihat dari capaian tahun sebelumnya, angka konflik SARA mengalami penurunan, hal itu berhubungan dengan peran dan sinergitas dari lintas sektoral terkait dengan keagamaan mampu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif melalui tindakan deteksi dini dan cegah dini terhadap permasalahan di masyarakat agar tidak berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan dan sulit diselesaikan. Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi telah berupaya meningkatkan peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam menjalin komunikasi antar dan inter umat beragama, meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan berbangsa pada masyarakat Jawa Timur, meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agamanya masing-masing agar tidak mudah terjebak pada eksklusivisme negatif dalam beragama, dan meningkatkan hubungan dan dialog antar kelompok masyarakat yang berdimensi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).
BAB III - 133
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
17. Misi Kelima Meningkatkan Kualitas Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial dengan Tujuan ke-17 Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Tertib. Tabel 3.54 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan XVII No.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
1.
Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman dan tertib
INDIKATOR KINERJA
REALISASI
TARGET
Th. 2015 (n-1)
1.
Th. 2016 (n)
(3)
(4)
(5)
(6)
Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
100
100
100
Sumber Data: Data Pengamanan Satpol PP
Tabel 3.55 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
1.
INDIKATOR KINERJA
(2)
(3)
Terciptanya situasi 1. Persentase kondisi masyarakat Penanganan yang aman, Gangguan Ketertiban tenteram, nyaman Umum dan dan tertib Ketentraman Masyarakat
TARGET AKHIR RPJMD
REALISA SI Th. 2016
TINGKAT KEMAJU AN
(4)
(5)
(6)
100
100
100
Sumber Data: Data Pengamanan Satpol PP
NO.
Tabel 3.56 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional SASARAN REALISASI REALISASI INDIKATOR KINERJA STRATEGIS Th. 2016 NASIONAL
(1)
1.
(2)
(3)
Terciptanya situasi 1. Persentase kondisi masyarakat Penanganan yang aman, Gangguan tenteram, nyaman Ketertiban Umum dan tertib dan Ketentraman Masyarakat
(4)
(5)
(6)
100
n/a
n/a
Sumber Data: Data Pengamanan Satpol PP
BAB III - 134
KET. (+/-)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut
meliputi
pengamanan
unjuk
rasa,
pengawalan
pejabat
penting,
pengamanan pemilihan kepala daerah serta kegiatan patrol yang bersifat rutin.
BAB III - 135
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
18. Misi Kelima Meningkatkan Kualitas Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial dengan Tujuan ke-18 Meningkatkan Penguatan Kearifan Lokal (Local Wisdom). Tabel 3.57 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan XVIII No
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(1) (2) 1. Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial
1.
REALISASI
TARGET
(3) Persentase benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
(4) 100
Th. 2015 (n-1)
Th. 2016 (n)
(5) 100
(6) 100
Sumber: Data Dokumentasi Disbudpar Tahun 2016
Tabel 3.58 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD
NO. (1) 1
SASARAN STRATEGIS (2) Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial
INDIKATOR KINERJA
1
(3) Persentase benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
TARGET AKHIR RPJMD
REALISA SI Th. 2016
TINGKAT KEMAJU AN
(4) 100
(5) 100
(6) 100
Sumber: Data Dokumentasi Disbudpar Tahun 2016
Tabel 3.59 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional NO. (1) 1
SASARAN STRATEGIS (2) Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial
INDIKATOR KINERJA 1
(3) Persentase benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
REALISASI Th. 2016 (4) 100
REALISASI NASIONAL (5) n/a
Sumber: Data Dokumentasi Disbudpar Tahun 2016
BAB III - 136
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
KET. (+/-) (6) n/a
19. Misi Kelima Meningkatkan Kualitas Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial dengan Tujuan ke-19 Meningkatkan Penegakan Supremasi Hukum dan Penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berkeadilan. Tabel 3.60 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan XIX No. (1) 1
2
SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supremasi hukum
INDIKATOR KINERJA 1
2
REALISASI
TARGET
Th. 2015 (n-1)
Th. 2016 (n)
(3) Persentase kejadian terkait HAM yang ditindaklanjuti
(4) 100
(5) 100
(6) 100
Jumlah ormas/ LSM yang terdaftar
910
889
901
Sumber Data: Laporan Tim RANHAM Tahun 2016 dan Rekapitulasi Data Ormas/LSM Tahun 2016
Tabel 3.61 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD NO. (1) 1
2
SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supremasi hukum
TARGET AKHIR RPJMD
REALISA SI Th. 2016
TINGKAT KEMAJU AN
(3) Persentase kejadian terkait HAM yang ditindaklanjuti
(4) 100
(5) 100
(6) 100
Jumlah ormas/ LSM yang terdaftar
1273
901
70,77
INDIKATOR KINERJA
1
2
Sumber Data: Laporan Tim RANHAM Tahun 2016 dan Rekapitulasi Data Ormas/LSM Tahun 2016
BAB III - 137
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
NO.
Tabel 3.62 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional SASARAN REALISASI REALISASI INDIKATOR KINERJA STRATEGIS Th. 2016 NASIONAL
(1)
(2)
1
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supremasi hukum
2
KET. (+/-)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
Persentase kejadian terkait HAM yang ditindaklanjuti
100
n/a
n/a
2
Jumlah ormas/ LSM yang terdaftar
901
n/a
n/a
Sumber Data: Laporan Tim RANHAM Tahun 2016 dan Rekapitulasi Data Ormas/LSM Tahun 2016
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain: a. Kejadian terkait HAM, Hal ini karena melalui RANHAM telah terjadi harmonisasi antara pemerintah dengan masyarakat, peningkatan pemahaman mengenai penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM, sehingga ada efektivitas penyelenggaraan diskusi dan kegiatan HAM, dan perlunya konsistensi dalam komunikasi dan koordinasi antar elemen pemerintah dan elemen masyarakat. Dengan berbagai kegiatan RANHAM dimaksud, secara langsung atau tidak langsung telah berpengaruh terhadap penurunan kejadian Hak Asasi Manusia, karena masyarakat dan aparatur saling memahami kedudukan dan fungsinya dalam mengawal aplikasi hak asasi manusia di daerah dan masyarakat diajak untuk berperan dalam pengembangan dan aplikasi HAM dalam perumusan dan perencanaan pembangunan di Jawa Timur; b. Ormas/LSM yang terdaftar, Hal tersebut berkaitan dengan perundangundangan dan peraturan-peraturan yang diterbitkan. Adanya putusan MK terhadap Undang-Undang 17 Tahun 2013 pada akhir Desember 2014, mengakibatkan peraturan Ormas mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan hasil putusan MK atas uji materi UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas nomor 82/PUU-XI/2013/2013 tanggal 23 Desember 2014. Menindaklanjuti
BAB III - 138
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
hal tersebut Dirjen Kesbangpol Kemendagri mengeluarkan surat tanggal 16 Januari 2015 Nomor 220/0109/Kesbangpol perihal penjelasan Putusan MK terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang intinya menyebutkan bahwa : 1. Pada intinya Ormas tidak berbadan hukum dapat terdaftar atau tidak terdaftar pada pemerintah. 2. Pendaftaran cukup dilakukan oleh Pengurus Pusat sesuai dengan domisili sekretariat. Pada perkembangan selanjutnya, pada Mei 2015 Dirjen Kesbangpol kembali menerbitkan surat tanggal 13 Mei 2015 Nomor 220/0904/Kesbangpol perihal Tambahan Penjelasan Pustusan MK terhadap Undang-Undang 17 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa ormas tidak berbadan hukum dapat mendaftarkan kepengurusannya
pada
2
(dua)
atau
lebih
pada
Provinsi
dan/atau
Kabupaten/Kota yang berbeda, hanya nama struktur kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang didaftarkan tersebut harus berbeda. Apabila semua pengurus Ormas di tingkat pusat cukup mendaftarkan sesuai domisili sekretariatnya di Kabupaten/Kota, maka sekarang Pengurus Ormas Cabang baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/kota boleh mendaftarkan kepengurusannya di Bakesbangpol setempat. Hal tersebut mengakibatkan sepanjang Mei 2015 s/d Tahun 2016 Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur kembali mensosialisasikan aturan di atas baik melalui kegiatan ataupun ketika diundang menjadi Narasumber di berbagai kegiatan bahwa ormas yang memiliki kepengurusan di tingkat Provinsi Jawa Timur dapat mendaftar di Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur serta dapat mendaftar di Kabupaten/Kota lain apabila memiliki cabang kepengurusan di tempat tersebut. Dalam
rangka
meminimalisir
kegagalan
tersebut
dan
sebagai
langkah
peningkatan realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Kejadian terkait HAM, Optimalisasi sinkronisasi kegiatan RANHAM dengan SKPD sesuai Tupoksinya agar lebih
berperan dan membantu peningkatan
wawasan sadar hukum dan HAM kepada aparatur dan masyarakat secara BAB III - 139
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
menyeluruh, serta mampu menciptakan harmonisasi dan kerjasama dengan pihak terkait dan melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan RANHAM dan peduli HAM dengan tujuan meningkatkan wawasan serta mendorong kesadaran hukum, sehingga masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai pelaku sosial di masyarakat. b. Ormas/ LSM yang terdaftar, Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur akan melakukan langkah konstruktif dan kongkrit melalui peningkatan peran serta Ormas/LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Elemen Masyarakat dalam mewujudkan Visi Jawa Timur, yaitu terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang partisipatif, demokratis, aman dan damai dalam wadah NKRI.
BAB III - 140
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 1. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran a. Alokasi per sasaran pembangunan Pada dasarnya pembagian alokasi anggaran pada suatu Pemerintah Daerah disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Pada tabel di bawah ini disajikan alokasi anggaran untuk masing-masing sasaran ataupun urusan:
Tabel 3.63 Persentase Alokasi Anggaran No 1
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja
1
Persentase penduduk yang bekerja
2
Tingkat Pengangguran Terbuka
2
Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis
3
Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk ke pengadilan hubungan industrial
3
Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas
4
Angka rata-rata lama sekolah
5
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
6
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
7
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
8
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
9
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
BAB III - 141
ANGGARAN (Rp)
ANGGARAN (%)
201.342.896.357
6,09
154.292.141.100
4,67
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
No
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA 10
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ Paket C
ANGGARAN (Rp)
ANGGARAN (%)
4
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD)
11
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
5
Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
12
Persentase kualifikasi guru menurut ijazah ≥ Sarjana/ Pasca Sarjana
6
Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga
13
Persentase berprestasi dibina
pemuda yang
8.377.788.160
0,25
14
Persentase berprestasi dibina
atlet yang
15.401.512.000
0,47
7
Meningkatnya ketersediaan tenaga medis secara merata
15
Rasio tenaga medis per 100.000 satuan penduduk
1,025,824,880
0,03
8
Menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan
16
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
2,800,000,000
0,08
17
Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
9
Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM
18
Angka Harapan Hidup (AHH)
10
Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan
19
Persentase masyarakat peserta Kesehatan (Jamkesda) terintegrasi Kesehatan (JKN)
11
Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB)
BAB III - 142
20
2,185,684,750
0,07
39,403,979,642
1,19
453.170.000
0,01
miskin Jaminan Daerah Jaminan Nasional
Persentase cakupan peserta KB aktif
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
No
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN (Rp)
ANGGARAN (%)
12
Menurunnya persentase penduduk miskin
21
Persentase penduduk miskin
13
Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
22
Persentase penurunan PMKS
92.071.169.000
2,79
14
Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan
23
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
718.280.000
0,02
24
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
1.049.393.000
0,03
25
Indeks Pemberdayaan Gender
Meningkatnya volume usaha UMKM dan kualitas kelembagaan koperasi
26
Rasio PDRB UKM terhadap total PDRB (%)
3.575.270.575
0,11
29
Persentase aktif
27.940.439.276
0,85
16
Meningkatnya jumlah wirausaha baru
27
Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)
22.165.642.654
0,67
17
Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan
28
Rasio perputaran modal Kopwan
26.675.736.495
0,81
18
Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan)
30
Pertumbuhan subsektor tanaman bahan makanan terhadap PDRB (%)
248.310.677.408
7,52
31
Pertumbuhan subsektor tanaman perkebunan terhadap PDRB (%)
111.300.806.000
3,37
32
Pertumbuhan subsektor peternakan terhadap PDRB (%)
127.393.870.700
3,86
33
Pertumbuhan subsektor kehutanan terhadap PDRB (%)
9.382.668.605
0,28
15
BAB III - 143
koperasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
No
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN (Rp)
ANGGARAN (%)
34
Pertumbuhan subsektor perikanan terhadap PDRB (%)
471.584.920.000
14,27
81.187.700.441
2,46
19
Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat (food avaibility)
35
Ketersediaan pangan - Beras - Jagung - Kedelai - Daging - Telur - Susu - Ikan - Gula
20
Meningkatnya penyerapan pangan (food utilization)
36
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
37
Tingkat konsumsi beras penduduk Jawa Timur (kg/Kap/Th)
38
Tingkat keamanan pangan (%)
21
Meningkatnya akses pangan (food access)
39
Stabilisasi harga beras di tingkat konsumen (coefisien variasi/CV) (%)
22
Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri
40
Pertumbuhan sub sektor perdagangan terhadap PDRB (%)
66.828.371.500
2,02
23
Meningkatnya kontribusi sektor industri
41
Pertumbuhan subsektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)
52.352.927.149
1,58
24
Meningkatnya kunjungan wisata
42
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
43
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara
44
Jumlah fasilitasi pergelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman
25
Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya lokal
BAB III - 144
5.539.009.824
31.769.921.703
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
0,17
0,96
No
26
27
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN dan investasi daerah
Meningkatnya kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan darat, laut dan udara
BAB III - 145
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN (Rp)
ANGGARAN (%)
45
Indeks Kepuasan terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur
46
Jumlah minat investasi PMA berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah)
5.478.340.653
0,17
47
Jumlah minat investasi PMDN berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah)
5.478.340.653
0,17
48
Jumlah nilai realisasi investasi PMA berdasarkan LKPM
4.639.975.860
0,14
49
Jumlah nilai realisasi investasi PMDN berdasarkan LKPM
4.639.975.860
0,14
50
Jumlah nilai realisasi PMDN non fasilitas
4.639.975.860
0,14
51
Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap fungsional (%)
416.811.517.585
12,61
52
Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan
189.923.302.800
5,75
53
Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan
1.103.960.000
0,03
54
Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan
55
Persentase Kab./ Kota berpredikat Wahana Tata Nugraha
37.496.359.000
1,13
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
No
28
29
30
31
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN (Rp)
ANGGARAN (%)
56
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang
103.042.628.289
3,12
57
Persentase KK yang mendapatkan pelayanan air bersih
32.485.581.400
0,98
58
Persentase KK yang mendapatkan Pelayanan Air Limbah
1.352.263.700
0,04
59
Persentase pelayanan drainase perkotaan
2.689.610.900
0,08
60
Persentase Realisasi layanan persampahan perkotaan
176.550.000
0,01
61
Persentase terbangun
rusun
32.607.140.000
0,99
Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air baku melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air
62
Luas areal irigasi (ha)
layanan
4.834.581.667
0,15
63
Rasio/ kinerja jaringan irigasi
123.503.203.211
3,74
64
Rasio ketersediaan dan kebutuhan air baku
6.323.988.150
0,19
65
Persentase Penurunan luas genangan banjir
Meningkatnya infrastruktur dan ketersediaan energi
66
Rasio listrik
67
Persentase rumah tangga pengguna listrik
Meningkatnya kawasan hutan yang dikonservasi
68
Luas konservasi kawasan hutan (ha)
Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi
BAB III - 146
ketersediaan
9.004.094.725
0,27
2.881.650.000
0,09
531.743.520
0,02
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
No 32
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya sumber mata terkonservasi
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN (Rp)
ANGGARAN (%)
69
Jumlah titik mata air terkonservasi
sumber yang
425.000.000
0,01
air
33
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian sumber-sumber pencemaran terutama sumber daya air, DAS dan wilayah pesisir serta laut
70
Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air
818.024.500
0,02
34
Menurunnya Gas Rumah (GRK)
emisi Kaca
71
Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (juta ton eq CO2)
1.116.537.000
0,03
35
Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang
72
Persentase RTR Kawasan Strategis Provinsi yang tersusun
1.546.247.505
0,05
73
Jumlah rencana rinci tata ruang Kab/ Kota
396.049.000
0,01
74
Persentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang
517.706.000
0,02
75
Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTR
147.362.000
0,004
76
Jumlah SKPD provinsi yang melakasanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
32.642.522.702
36
Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyeleng-garaan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik
BAB III - 147
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
0,99
No
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN (%)
37
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
38
Meningkatnya kualitas 78 perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan
Penilaian SAKIP
111.596.293.250
3,38
39
Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya
79
Jumlah raperda inisiatif dewan
150.285.606.351
4,55
40
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
80
Opini BPK
131.841.914.928
3,99
41
Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas
81
Persentase SKPD yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip sesuai ketentuan
531.741.600
0,02
42
Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana
82
Tertangani korban bencana secara cepat dan tepat sasaran (%)
8.357.671.540
0,25
43
Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan
83
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
33.983.739.434
1,03
44
Meningkatnya komunikasi antarumat beragama
84
Persentase kerusuhan bermotif SARA yang ditangani
BAB III - 148
77
ANGGARAN (Rp)
Hasil EKPPD
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
82.314.150
0,002
No
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN (Rp)
ANGGARAN (%)
45
Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman dan tertib
85
Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
25.548.411.695
0,77
46
Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial
86
Persentase benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
9.135.604.200
0,28
47
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM
87
Persentase kejadian terkait HAM yang ditindaklanjuti
160.000.000
0,005
48
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supremasi hukum
88
Jumlah ormas/ LSM yang terdaftar
250.000.000
0,01
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat beberapa urusan yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi belum bisa diambil kesimpulan secara langsung, karena masing-masing kinerja utama dan indikator kinerja utama merupakan hasil dari multiplier effect yang diakibatkan oleh penganggaran untuk kinerja lainnya.
BAB III - 149
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
b. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran. Tabel 3.64 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran KINERJA SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
1
Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja
1 Persentase yang bekerja
2
Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis
3
Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas
No
BAB III - 150
ANGGARAN
Target
Realisasi
Capaian (%)
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
4
5
6
7
8
95,97
95,79
99,81
4,04
4,21
95,80
3 Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk ke pengadilan hubungan industrial
20
21,40
93,00
4 Angka rata-rata sekolah
8,8
7,11
80,80
5 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
97,96
98,56
100,61
6 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
86,7
88,14
101,66
7 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
62,11
68,21
109,82
2 Tingkat Terbuka
penduduk
Pengangguran
lama
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
TINGKAT EFISIENSI Capaian (6-9) (%) 9
10
201.342.896.357
190.287.602.681
94,51
+ 1,69
154.292.141.100
147.879.976.981
95,84
+ 9,66
KINERJA No
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN
Target
Realisasi
Capaian (%)
8 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
112,84
112,84
100,00
9 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
102,45
103,42
100,95
10 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ Paket C
80,9
81,42
101,78
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
TINGKAT EFISIENSI Capaian (6-9) (%)
4
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD)
11 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
86,64
97,28
112,28
5
Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
12 Persentase kualifikasi guru menurut ijazah ≥ Sarjana/ Pasca Sarjana
67,34
95,46
141,57
6
Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga
13 Persentase pemuda berprestasi yang dibina
20,73
29,02
139,9
8.377.788.160
8.328.926.859
14 Persentase atlet berprestasi yang dibina
13,73
13,95
101,6
15.401.512.000
14.387.891.111
93.42
+ 8,18
7
Meningkatnya ketersediaan tenaga medis secara merata
15 Rasio tenaga medis per 100.000 satuan penduduk
18,00
17,04
94,67
1,025,824,880
953,988,361
93.00
n/a
8
Menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan
16 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
97,19
91,00
106,37
2,281,226,943
81.47
21,30
17 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
25,61
25,82 * (2015)
99,18
BAB III - 151
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
2,800,000,000
95.55 + 44,35
KINERJA No
9
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA Realisasi
70,82
70,68 * (2015)
99,80
15,00
100,00
18 Angka (AHH)
Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan
19 Persentase masyarakat miskin peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
15,00
11
Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB)
20 Persentase cakupan peserta KB aktif
65
76,84
118,21
12
Menurunnya persentase penduduk miskin
21 Persentase miskin
penduduk
11,72
11,85
98,89
13
Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
22 Persentase PMKS
penurunan
1,42
1,38
14
Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan
23 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
20
24 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 25 Indeks Gender
BAB III - 152
Hidup
Capaian (%)
Target
Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM
10
Harapan
ANGGARAN
Pemberdayaan
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
TINGKAT EFISIENSI Capaian (6-9) (%)
1,941,032,037
88.81
n/a
34,448,996,316
87.43
12,57
Rp 453.170.000
Rp 449.827.310 99,26%
18,95
97,18
92.071.169.000
88.796.316.792 96,44 %
n/a
14
70,00
Rp 718.280.000
Rp 707.828.354 98,54%
n/a
69
91,77*
133,00
71,02
68,64*
96,64
2,185,684,750
39,403,979,642
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
1.049.393.000
1.030.350.134
98,19
16,63
KINERJA No
15
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya volume usaha UMKM dan kualitas kelembagaan koperasi
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN Realisasi (Rp)
TINGKAT EFISIENSI Capaian (6-9) (%)
Target
Realisasi
Capaian (%)
Anggaran (Rp)
26 Rasio PDRB UKM terhadap total PDRB (%)
54,85 – 54,93
54,98*
100,20
3.575.270.575
3.544.050.709
99,13
1,07
27 Persentase koperasi aktif
80,13
88,11
110,00
27.940.439.276
27.444.614.583
98,23
11,77
16
Meningkatnya jumlah wirausaha baru
28 Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)
9,25
11
118,90
22.165.642.654
21.782.728.322
98,27
20,67
17
Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan
29 Rasio perputaran modal Kopwan
2,2
2,23
101,40
26.675.736.495
25.370.411.512
95,11
6,29
18
Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan)
30 Pertumbuhan sub-sektor tanaman bahan makanan terhadap PDRB (%)
1,96
2,82
143,00
248.310.677.408
235.812.767.988
94,97
48,03
31 Pertumbuhan sub-sektor tanaman perkebunan terhadap PDRB (%)
2,1
2,01
95,71
111.300.806.000
104.642.988.350
94,02
n/a
32 Pertumbuhan sub-sektor peternakan terhadap PDRB (%)
4,38
2,45*
55,94
127.393.870.700
120.698.738.133
94,74
n/a
33 Pertumbuhan sub-sektor kehutanan terhadap PDRB (%)
6,9
-9,12
-132,17
9.382.668.605
8.984.593.971 95,76%
n/a
34 Pertumbuhan sub-sektor perikanan terhadap PDRB (%)
4,8
5,06
105,42
471.584.920.000
BAB III - 153
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
454.983.881.309
96,48
8,94
KINERJA No
19
20
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA Target
Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat (food avaibility)
35 Ketersediaan pangan Beras Jagung Kedelai Daging Telur Susu Ikan Gula
Meningkatnya penyerapan pangan (food utilization)
36 Skor Pola Harapan (PPH)
Realisasi
ANGGARAN Capaian (%)
81.187.700.441 7.780.579 6.474.225 490.417 362.861 352.216 415.521 1.465.727 1.316.966
7.497.526 5.425.180 316.390 377.220 367.174 449.661 1.453.398 1.195.501
Realisasi (Rp) 80.042.746.719
98,59
n/a
96,36 83,79 64,51 103,95 104,24 108,21 99,15 90,77
Pangan
84,40
83,36
98,76
37 Tingkat konsumsi beras penduduk Jawa Timur (kg/Kap/Th)
85,00
87,77
103,25
38 Tingkat pangan (%)
81,00
88,00
108,64
keamanan
Anggaran (Rp)
TINGKAT EFISIENSI Capaian (6-9) (%)
21
Meningkatnya akses pangan (food access)
39 Stabilisasi harga beras di tingkat konsumen (coefisien variasi/CV) (%)
<10
2,98
22
Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri
40 Pertumbuhan sub sektor perdagangan terhadap PDRB (%)
9,54
5,81
61,81
66.828.371.500
61.883.172.343
92,6
n/a
23
Meningkatnya kontribusi sektor industri
41 Pertumbuhan sub-sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)
6,6
4,51
68,33
52.352.927.149
48.901.225.148
93,4
n/a
24
Meningkatnya kunjungan wisata
42 Jumlah kunjungan 368.626 wisatawan mancanegara
618.536
167,80
5.539.009.824
5.539.009.824 99.84%
43,59
BAB III - 154
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
KINERJA No
25
26
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya lokal
Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN dan investasi daerah
BAB III - 155
INDIKATOR KINERJA Target
Realisasi
ANGGARAN Capaian (%)
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
TINGKAT EFISIENSI Capaian (6-9) (%)
43 Jumlah kunjungan 45.824.051 54.565.006 wisatawan nusantara
119,07
44 Jumlah fasilitasi pergelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman
205
212
103,41
45 Indeks Kepuasan terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur
79
80
101,26
46 Jumlah minat investasi PMA berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah)
61.72
24,09
39,67
5.478.340.653
5.251.686.669
95,86
n/a
47 Jumlah minat investasi PMDN berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah)
49.38
37,34
75,61
5.478.340.653
5.251.686.669
95,86
n/a
48 Jumlah nilai realisasi investasi PMA berdasarkan LKPM
41.40
26,57
64,17
4.639.975.860
4.412.271.071
95,09
n/a
49 Jumlah nilai realisasi investasi PMDN berdasarkan LKPM
42.92
46,33
107,94
4.639.975.860
4.412.271.071
95,09
12,85
50 Jumlah nilai realisasi PMDN non fasilitas
94.28
82,14
87,12
4.639.975.860
4.412.271.071
95,09
n/a
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
31.769.921.703
31.539.192.211 99.27%
+ 3,06
KINERJA No
27
28
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan darat, laut dan udara
Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi
BAB III - 156
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN
Target
Realisasi
Capaian (%)
Anggaran (Rp)
51 Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap fungsional (%)
88,60
88,87
100,30
416.811.517.585
401.686.217.477
96,37
3,93
52 Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan
57,90
57,90
100
189.923.302.800
188.409.699.735
99,20
0,80
53 Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan
-
47,36
*
1.103.960.000
1.103.960.000
100,00
*
54 Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan
-
43,50
*
55 Persentase kabupaten/ kota berpredikat Wahana Tata Nugraha
55
78,95
143,55
37.496.359.000,-
36.954.931.485,- 98,56 %
44,99
56 IKM terhadap pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang
81
77,91
96,19
103.042.628.289 ,-
101.014.297.346,- 98,03 %
n/a
57 Persentase KK yang mendapatkan pelayanan air bersih
63,69
72,06
112,06
32.485.581.400
31.179.893.647 95,98%
16,08
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
Realisasi (Rp)
TINGKAT EFISIENSI Capaian (6-9) (%)
KINERJA No
29
30
31
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN
Target
Realisasi
Capaian (%)
58 PersentaseKK yang mendapatkan Pelayanan Air Limbah
65,97
65,31
98,99
59 Persentase pelayanan drainase perkotaan
82,12
41,61
50,67
60 Persentase Realisasi layanan persampahan perkotaan
85,48
71,97
61 Persentase terbangun
rusun
49,11
Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air baku melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air
62 Persentase Luas layanan irigasi
areal
Anggaran (Rp)
1.309.493.809 96,83%
n/a
2.689.610.900
2.440.096.834 90,72%
n/a
84,19
176.550.000
126.836.650 71,84%
n/a
39,76
80,96
32.607.140.000
30.821.630.005 94,52%
n/a
98,02
98,04
100,02
4.834.581.667
4.430.445.348
91,64
9,38
jaringan
68,40
68,50
100,15
123.503.203.211
118.590.937.220
96,02
4,13
64 Rasio ketersediaan dan kebutuhan air baku
87,89
87,78
99,87
6.323.988.150
6.063.352.235
95,88
n/a
65 Persentase Penurunan luas genangan banjir
75,73
72,73
104,12
8.392.061.232
93,20
10,92
Meningkatnya infrastruktur dan ketersediaan energi
66 Rasio ketersediaan listrik
72,53
88,79
122
2.650.784.354
92,00
19,13
67 Persentase rumah tangga pengguna listrik
99,61
99,87
100,26
Meningkatnya kawasan hutan yang dikonservasi
68 Luas konservasi kawasan hutan (ha)
10.000
10.326
103
489.421.100 92,04%
10,96
BAB III - 157
63 Rasio/ irigasi
kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
1.352.263.700
Realisasi (Rp)
TINGKAT EFISIENSI Capaian (6-9) (%)
9.004.094.725 2.881.650.000
531.743.520
KINERJA No
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN
Target
Realisasi
Capaian (%)
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
TINGKAT EFISIENSI Capaian (6-9) (%)
32
Meningkatnya sumber mata air terkonservasi
69 Cakupan penghijauan (konservasi) sumber mata air
5
6
120
425.000.000
421.388.000 99,15%
20,85
33
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian sumber-sumber pencemaran terutama sumber daya air, DAS dan wilayah pesisir serta laut
70 Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air
33
39
118,18
818.024.500
815.451.143 99,69%
18,49
34
Menurunnya Gas Rumah (GRK)
emisi Kaca
71 Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (juta ton eq CO2)
4
4,29
107,23
1.116.537.000
1.083.440.504 97,04%
10,19
35
Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang
72 Persentase RTR Kawasan Strategis Provinsi yang tersusun
69,23
70,27
101,50
1.546.247.505
1.476.525.081 95,49%
6,01
73 Jumlah rencana rinci tata ruang Kab/ Kota
7
15
214,28
396.049.000
374.333.958 94,52% 119,76*
74 Persentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang
25
63,63
254,52
517.706.000
511.322.240 98,77% 155,75*
75 Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTR
75
100
133,33
147.362.000
138.210.625 93,79%
BAB III - 158
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
39,54
KINERJA No
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA Target
Realisasi
Capaian (%)
71
99
139
ST
ST
Tercapai
36
Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik
76 Jumlah yang Sistem Internal (SPIP)
37
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
77 Hasil EKPPD
38
Meningkatnya kualitas 78 Penilaian SAKIP perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan
A
A*
Tercapai
39
Meningkatnya peran DPRD sd fungsinya
79 Jumlah raperda inisiatif dewan
3
10
40
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
80 Opini BPK
WTP
41
Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan
81 Persentase SKPD yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip sesuai ketentuan
20
BAB III - 159
SKPD provinsi melakasanakan Pengendalian Pemerintah
ANGGARAN
TINGKAT EFISIENSI Capaian (6-9) (%)
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
32.642.522.702
31.330.435.3677
95,98
23,52
111.596.293.250
104.907.774.421 94,01%
5,99
333,33
150.285.606.351
136.091.490.356
90,56
242,77
WTP
Tercapai
131.841.914.928
121.952.455.693
92,50
7,50
20,41
102
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
531.741.600
531.123.300
99,88
2,20
KINERJA No
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN
Target
Realisasi
Capaian (%)
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
TINGKAT EFISIENSI Capaian (6-9) (%)
handal serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas 42
Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana
82 Tertangani korban bencana secara cepat dan tepat sasaran (%)
100
100
100
8.357.671.540
8.232.258.925
98,50
1,50
43
Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan
83 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
5,46
4,11
75,27
33.983.739.434
31.958.489.951
94,04
n/a
44
Meningkatnya komunikasi antarumat beragama
84 Persentase kerusuhan bermotif SARA yang ditangani
100
100
100
82.314.150
81.612.665
99
1,00
45
Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman dan tertib
85 Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
100
100
100
25.548.411.695
23.927.298.101 93,65%
6,35
BAB III - 160
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
KINERJA No
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN
Target
Realisasi
Capaian (%)
Anggaran (Rp)
46
Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial
86 Persentase benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
94,50
100
105,82
9.135.604.200
47
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM
87 Persentase kejadian terkait HAM yang ditindaklanjuti
100
100
100
48
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supremasi hukum
88 Jumlah ormas/ LSM yang terdaftar
910
901
99,01
Realisasi (Rp) 9.057.284.442
TINGKAT EFISIENSI Capaian (6-9) (%) 99.14
6,68
160.000.000
154.812.285 96,76%
3,24
250.000.000
242.210.435 96,88%
n/a
Adapun perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran pada tabel di atas, tidak bisa serta merta ditetapkan tingkat efisiensinya, dikarenakan pada masing-masing indikator bisa jadi dibiayai oleh anggaran pada SKPD lain yang justru tidak bersentuhan secara langsung. Karena pada dasarnya ada beberapa alokasi anggaran yang bersifat multiplier effect bagi indikator lainnya. Misalnya capaian kinerja yang cukup tinggi pada sektor pariwisata, tentunya meupakan efek samping dari pembangunan sarana prasarana jalan dan jembatan di Provinsi Jawa Timur dan publikasi tempat pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui website Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pengaruh lainnya.
BAB III - 161
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
2. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, berdampak positif terhadap hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain kedua Undang-undang tersebut, juga terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan acuan dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah yang diterbitkan lebih dahulu, yaitu : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; b. Undang-undang
Republik
Indonesia
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara ; c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ; d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dalam paket peraturan perundang-undangan keuangan negara nampak bahwa terdapat perubahan fundamental dengan memasukkan kerangka ilmu manajemen kinerja dan ilmu akuntansi keuangan. Dengan perubahan tersebut maka entitas pemerintahan melakukan pengelolaan keuangannya harus berdasarkan pada perencanaan kinerja (performance planning) yang sudah disusun dengan sebaikbaiknya, anggaran kinerja (performance budget) yang merupakan penjabaran dari perencanaan kinerja dan disetiap periode entitas pemerintahan harus menyajikan laporan kinerja (performance report) dan laporan keuangan (financial statement). BAB III - 162
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
Anggaran kinerja sangat memperhatian time value of money, yang mengandung arti bahwa sumberdaya keuangan harus dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja penetapan target kinerja dari setiap aktifitas pengelolaan sumber daya keuangan merupakan suatu keharusan, yang terdiri dari input, output dan out comes. Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi tersebut, sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diberikan wewenang untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara transparan dan akuntabel, maka pengelolaan keuangan daerah mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus mengacu dan memperhatikan beberapa undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (omnibus regulation) dari berbagai Undang-undang tersebut, dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang memiliki tujuan mempermudah dalam pelaksanaan dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam implementasinya. Berdasarkan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk menjelaskan teknis dan guide line pengelolaan keuangan daerah Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Untuk mensinkronkan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi BAB III - 163
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
dengan karakter dan kebutuhan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri E) serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 yang mengatur, antara lain :yang mengatur, antara lain Sistem dan Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kode Rekening Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, Sistem dan Prosedur Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD, Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Daerah serta Bagan Akun Standar. a. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016. Gambaran umum Tren realisasi APBD Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun seperti yang terlihat pada grafik di bawah yang menunjukkan tren Realisasi realisasi APBD. Tren realisasi pendapatan daerah selalu berada di atas 100% artinya secara keseluruhan selama 5 (lima) tahun terakhir realisasi pendapatan selalu melebihi anggaran pendapatan itu sendiri. Bahkan terdapat tren fluktuatif jumlah nominal pelampauan realisasi pendapatan dari tahun ke tahun, yaitu penurunan pada tahun 2015 sehingga realisasinyanya dibawah target namun pada tahun 2016 mengalami kenaikan. Sedangkan tren realisasi belanja daerah berkebalikan dari realisasi pendapatan daerah. Belanja APBD Provinsi Jawa Timur terhadap anggarannya cenderung pada level yang sama selama selama 5 (lima) tahun berjalan dan pada tahun 2016 hanya mengalami peningkatan yang relatif sedikit atau peningkatan tipis dari tahun sebelumnya. Demikian juga dengan realisasi pembiayaan, dari tahun ke tahun realisasi pembiayaan Provinsi Jawa Timur mengalami hampir sama, namun terjadi penurunan yang relatif sedikit dari tahun sebelumnya untuk tahun 2015 dari yang dianggarkan.
BAB III - 164
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
Grafik 3.1 Tren Capaian Realisasi APBD Provinsi Jawa Timur
Sumber: Data diolah dari Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2012-2015 dan Laporan Realisasi Anggaran TA. 2016 Un-Audited (*)
Sedangkan pada Tahun Anggaran 2016, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, struktur dan komposisi APBD Provinsi Jawa Timur Tahun, dapat dirinci sebagai berikut (* data un-audited) : a. Pendapatan Daerah, sebesar 23 trilyun 928 milyar 543 juta 492 ribu 679 rupiah, terdiri dari : 1. Pendapatan Asli Daerah, sebesar 14 trilyun 624 milyar 118 juta 8 ribu 516 rupiah ; 2. Dana Perimbangan, sebesar 9 trilyun 237 milyar 37 juta 405 ribu 163 rupiah ; 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, sebesar 67 milyar 388 juta 79 ribu rupiah ; Dari target yang telah ditetapkan sebesar 23 trilyun 928 milyar 543 juta 492 ribu 679 rupiah, dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar 25 trilyun 45 milyar 26 juta 112 ribu 329 rupiah atau 104,67 persen, diatas dari target sebesar 1 trilyun 116 milyar 482 juta 619 ribu 650 rupiah 78 sen atau lebih 4,67 persen berasal dari :
BAB III - 165
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
a) Pendapatan Asli Daerah, terealisasi sebesar 15 trilyun 900 milyar 698 juta 660 ribu 57 rupiah 20 sen atau 108,73 persen dari target sebesar 14 trilyun 624 milyar 118 juta 8 ribu 516 rupiah, atau secara kumulatif terdapat pelampauan sebesar 1 trilyun 276 milyar 580 juta 651 ribu 541 rupiah 22 sen, berasal dari : - Pajak Daerah, sebesar 12 trilyun 772 milyar 227 juta 117 ribu 584 rupiah 90 sen; - Retribusi Daerah, sebesar 133 milyar 587 juta 973 ribu 919 rupiah 68 sen; - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sebesar 364 milyar 325 juta 988 ribu 476 rupiah; - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, sebesar 2 trilyun 630 milyar 557 juta 580 ribu 76 rupiah 68 sen; b) Dana Perimbangan, terealisasi sebesar 9 trilyun 39 milyar 3 juta 358 ribu 881 rupiah atau 97,86 persen dari target sebesar 9 trilyun 237 milyar 37 juta 405 ribu 163 rupiah atau secara kumulatif kurang dari target sebesar 198 milyar 34 juta 46 ribu 282 rupiah, berasal dari : - Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, sebesar 1 trilyun 849 milyar 884 juta 362 ribu 367 rupiah ; - Dana Alokasi Umum, sebesar 1 trilyun 672 milyar 878 juta 372 ribu rupiah ; - Dana Alokasi Khusus, sebesar 5 trilyun 516 milyar 240 juta 624 ribu 514 rupiah c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 105 milyar 324 juta 93 ribu 391 rupiah 56 sen atau 156,29 persen dari target sebesar 67 milyar 388 juta 79 ribu rupiah atau secara kumulatif melebihi target sebesar 37 milyar 936 juta 14 ribu 391 rupiah 56 sen, berasal dari : - Pendapatan hibah, sebesar 42 milyar 958 juta 979 ribu 806 rupiah; - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, sebesar 62 milyar 365 juta 113 ribu 585 rupiah 56 sen;
BAB III - 166
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
b. Belanja Daerah, sebesar 24 trilyun 616 milyar 511 juta 471 ribu 689 rupiah, terdiri dari : a) Belanja Tidak Langsung, sebesar 16 trilyun 847 milyar 302 juta 868 ribu 128 rupiah 90 sen ; b) Belanja Langsung, sebesar 7 trilyun 769 milyar 208 juta 603 ribu 560 rupiah 11 sen, APBD Provinsi Jawa Timur tersebut bersumber dari Pendapatan Daerah. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 24 trilyun 616 milyar 511 juta 471 ribu 689 rupiah, terealiasi sebesar 23 trilyun 874 milyar 751 juta 773 ribu 851 rupiah 10 sen atau 94,15 persen,dengan rincian : 1) Belanja Tidak Langsung, sebesar 16 trilyun 380 milyar 714 juta 233 ribu 611 rupiah 30 sen atau 97,23 persen dari alokasi belanja sebesar 16 trilyun 847 milyar 302 juta 868 ribu 128 rupiah 90 sen; 2) Belanja Langsung, sebesar 7 trilyun 494 milyar 37 juta 540 ribu 239 rupiah 77 sen atau 96,46 persen dari alokasi sebesar 7 trilyun 769 milyar 208 juta 603 ribu 560 rupiah 11 sen.
b. Kinerja Pendapatan Daerah Pendapatan daerah, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah, adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Aspek kinerja pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan LainLain Pendapatan Yang Sah, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2,82 triliun, dan Pendapatan daerah pada tahun 2016 ini mengalami pelampauan dibandingkan pendapatan pada tahun 2015, sehingga secara kumulatif realisasinya lebih dari target yang telah ditetapkan atau terdapat pelampauan sebesar 1 trilyun 116 milyar 482 juta 619 ribu 650 rupiah 78 sen atau 4,67, secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.65 : BAB III - 167
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
Tabel : 3.65 Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016* Jumlah (Rp)
Bertambah /(Berkurang)
Nomo r Urut
Uraian
Anggaran Setelah Perubahan
Realisasi
1
2
3
( Rp )
%
4
5(=4-3)
6
1
PENDAPATAN DAERAH
23.928.543.492.679,00
25.045.026.112.329,80
1.116.482.619.650,78
4,67
1.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
14.624.118.008.516,00
15.900.698.660.057,20
1.276.580.651.541,22
8,73
1.1.1
PAJAK DAERAH
11.934.000.000.000,00
12.772.227.117.584,9
838.227.117.584,86
7,02
1.1.2
RETRIBUSI DAERAH
119.652.928.940,00
133.587.973.919,68
13.935.044.979,68
11,65
1.1.3
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
364.325.988.476,00
364.325.988.476,00
0
0,00
1.1.4
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
2.206.139.091.100,00
2.630.557.580.076,68
424.418.488.976,68
19,24
1.2
DANA PERIMBANGAN
9.237.037.405.163,00
9.039.003.358.881,00
(198.034.046.282,00)
(2,14)
1.2.1
DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK
1.959.782.256.163,00
1.849.884.362.367,00
(109.897.893.796,00)
(5,61)
1.2.2
DANA ALOKASI UMUM
1.672.878.372.000,00
1.672.878.372.000,00
0,00
0,00
1.2.3
DANA ALOKASI KHUSUS
5.604.376.777.000,00
5.516.240.624.514,00
(88.136.152.486,00)
(1,57)
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
67.388.079.000,00
105.324.093.391,56
37.936.014.391,56
56,29
1.3.1
PENDAPATAN HIBAH
33.500.000.000,00
42.958.979.806,00
9.458.979.806,00
28,24
1.3.4
DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS
33.888.079.000,00
62.365.113.585,56
28.477.034.585,56
84,03
23.928.543.492.679,00
25.045.026.112.329,80
1.116.482.619.650,78
4,76
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
Sumber: Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran TA. 2016 Un-Audited (*)
Komposisi realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012-2016 seperti tampak dalam grafik di bawah, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah masih merupakan pendapatan yang berkontribusi paling besar rata-rata 66,24%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur tidak tergantung pada transfer dari Pemerintah Pusat. Di urutan kedua adalah Dana Perimbangan rata-rata 20,92% dan yang ketiga Lain-Lain Pen dapatan Yang Sah 12,84%. Berdasarkan data perkembangan beberapa tahun terakhir proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap
APBD Provinsi Jawa Timur masih memberikan
kontribusi dan memiliki peran besar untuk menunjang kemampuan belanja daerah dalam
rangka
mendukung
tercapainya
penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam program kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur BAB III - 168
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
Prosentase
Grafik 3.2 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 2012 PAD
2013
2014
Dana Perimbangan
2015
2016*
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
Sumber: Data diolah dari Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011-2014 dan Laporan Realisasi Anggaran TA. 2015 Un-Audited (*)
. Berikut ini disampaikan rekapitulasi proporsi dan kontribusi PAD terhadap kekuatan APBD sebagaimana tabel berikut. Tabel : 3.66 Proporsi PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012- 2016 Pendapatan Daerah
Proporsi PAD thd Pendapatan Daerah (%)
NO
TAHUN
PAD
1
2
3
1
2012
9.584.081.971.227,10 15.401.493.951.238,10
62,23
2
2013
11.579.340.719.022,00 17.372.768.543.850,90
66,65
3
2014
14.442.216.534.958,94 20.772.483.892.730,94
69,53
4
2015
15.402.647.674.502,60 22.228.450.227.974,40
69,29
5
2016*
15.900.698.660.057,20 25.045.026.112.329,80
63,49
4
5
Sumber: Data diolah dari Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2012-2015 dan Laporan Realisasi Anggaran TA. 2016 Un-Audited (*)
Khusus terkait dengan target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2012-2016 diprediksi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2 % per tahun. Sedangkan, untuk pajak daerah mengalami kenaikan secara bertahap rata-rata sebesar 1% per tahun dengan asumsi bahwa kondisi sosial, politik dan perekonomian baik internasional, nasional maupun regional stabil dan tidak adanya perubahan peraturan perundangBAB III - 169
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
undangan yang lebih tinggi yang mengatur tentang pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah yang sebagian diserahkan kepada Kabupaten/Kota, antara lain Pajak Air Bawah Tanah, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Retribusi Ijin Pengambilan Air bawah Tanah. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016, dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel : 3.67 Realisasi/Prediksi PAD dan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016
1
2
4
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD (%) 5
1
2012
9.584.081.971.227,10
7.816.590.831.387,00
81,56
2
2013
11.579.340.719.022,00
9.404.933.622.356,69
81,22
3
2014
14.442.216.534.958,94 11.517.684.926.168,60
79,75
4
2015
15.402.647.674.502,60 12.497.148.704.551,00
81,14
5
2016*
15.900.698.660.057,20 12.772.227.117.584,90
80,32
NO
TAHUN
PAD 3
PAJAK DAERAH
Sumber: Data diolah dari Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2012-2015 dan Laporan Realisasi Anggaran TA. 2016 Un-Audited (*)
c. Kinerja Belanja Daerah Selanjutnya, dari sisi Belanja Daerah, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 16 trilyun 847 milyar 302 juta 868 ribu 128 rupiah 90 sen terealisasi sebesar 16 trilyun 380 milyar 714 juta 233 ribu 611 rupiah 30 sen atau 97,23 persen dan Belanja Langsung dari alokasi sebesar 7 trilyun 769 milyar 208 juta 603 ribu 560 rupiah 11 sen terealisasi sebesar 7 trilyun 494 milyar 37 juta 540 ribu 239 rupiah 77 sen atau 96,46 persen.
BAB III - 170
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
Grafik 3.3 Struktur Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur
30,000,000,000,000.00 25,000,000,000,000.00 20,000,000,000,000.00 15,000,000,000,000.00 10,000,000,000,000.00 5,000,000,000,000.00 2012
2013
BELANJA LANGSUNG
2014
2015
2016*
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Sumber: Data diolah dari Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2012-2015 dan Laporan Realisasi Anggaran TA. 2016 Un-Audited (*)
Grafik di atas menggambarkan bahwa struktur belanja daerah Provinsi Jawa Timur sebagian besar realisasinya adalah belanja tidak langsung jika dibandingkan dengan belanja langsungnya. Adapun komposisi belanja daerah Provinsi Jawa Timur didominasi oleh Belanja Lain-lain yaitu rata-rata selama tahun 2012-2016 sebesar 54,92%. Selanjutnya diikuti oleh Belanja Barang dan Jasa rata-rata sebesar 22,45% lalu Belanja Pegawai yaitu rata-rata sebesar 14,40% dan ditutup oleh Belanja Modal yaitu rata-rata sebesar 8,23%, sebagaimana terlihat dalam grafik berikut: Grafik 3.4 Komposisi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur 70.00 60.00 Prosentase
50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 2012 Belanja Pegawai
2013
2014
Belanja Barang&Jasa
2015 Belanja Modal
2016* Belanja Lain-lain
Sumber: Data diolah dari Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2012-2015 dan Laporan Realisasi Anggaran TA. 2016 Un-Audited (*)
BAB III - 171
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
Persentase realisasi belanja provinsi yang terbesar adalah untuk Belanja Lainnya, yaitu berupa transfer Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Kota. Hal ini wajar mengingat pelampauan pendapatan yang tertinggi untuk provinsi Jawa Timur adalah dari pajak daerah, sehingga memang harus dibagihasilkan. Selain itu pada Belanja Lainnya di APBD provinsi juga terdapat pos Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Persentase realisasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal memiliki tren meningkat sedangkan realisasi Belanja Pegawai memiliki tren menurun. Realisasi belanja daerah merupakan realisasi penyerapan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/ kegiatan yang berdampak
langsung
maupun
tidak
langsung
terhadap
pelayanan
publik.
Pengelolaan belanja daerah untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 dengan menganut sistem primsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, anggaran dan realisasi belanja daerah seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.68 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Urusan Pemerintahan Daerah
Kode
1
2
0 0 101
Pemerintah Provinsi Jatim Pendidikan
0100 Dinas Pendidikan Prov. Jatim 102
Kesehatan 0101 Dinas Kesehatan Prov. Jatim
BAB III - 172
Belanja Anggaran Setelah Perubahan
Realisasi ( Rp )
3
4
Sisa Realisasi Rp
% 6
0,00
(17.571.434.759,00)
5 17.571.434.759,00
0,00
(17.571.434.759,00)
17.571.434.759,00
0,00
275.068.124.350,00
256.196.822.661,00
18.871.301.689,00
6,86
275.068.124.350,00
256.196.822.661,00
18.871.301.689,00
6,86
4.015.888.724.804,11 3.907.083.731.801,29
108.804.993.002,82
2,71
126.242.930.250,00
112.938.646.303,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
0,00
13.304.283.947,00 10,54
Urusan Pemerintahan Daerah
Kode
1
103
2
Belanja Anggaran Setelah Perubahan
Realisasi ( Rp )
3
4
Sisa Realisasi Rp
%
5
6
0102 Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu Prov. Jatim 0103 Rumah Sakit Paru Jember Prov. Jatim 0104 Rumah Sakit Paru Dungus Madiun Prov. Jatim 0105 Rumah Sakit Kusta Kediri Prov. Jatim 0106 Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto Prov. Jatim 0107 Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur 0108 Rumah Sakit Paru Surabaya Prov. Jatim 0109 Rumah Sakit Umum Asy - Syaafi Pamekasan Prov. Jatim 0110 Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun Prov. Jatim 0111 UPT- Akademi Keperawatan Madiun 0112 UPT- Akademi Gizi Surabaya
196.540.629.980,00
189.962.798.369,00
6.577.831.611,00
3,35
75.243.661.861,15
69.997.656.700,00
5.246.005.161,15
6,97
29.063.239.365,67
25.331.667.798,00
3.731.571.567,67 12,84
21.288.431.262,06
17.430.128.809,00
3.858.302.453,06 18,12
43.820.219.022,02
39.699.894.720,00
4.120.324.302,02
9,40
83.223.158.242,06
76.544.502.739,00
6.678.655.503,06
8,02
47.305.327.753,71
40.931.991.941,00
6.373.335.812,71 13,47
33.777.587.048,23
31.978.990.576,00
1.798.596.472,23
5,32
27.559.400.784,64
26.459.677.739,00
1.099.723.045,64
3,99
11.199.082.341,15
10.011.282.544,00
1.187.799.797,15 10,61
9.984.851.462,59
9.405.307.427,00
0113 UPT- Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati Lawang 0200 Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya Prov. Jatim 0300 Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang Prov. Jatim 0400 Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun Prov. Jatim 0500 Rumah Sakit Haji Surabaya Prov. Jatim 0600 Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Prov. Jatim
18.792.372.919,33
16.749.877.742,00
Pekerjaan Umum
106
0200 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prov. Jatim 0300 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Prov. Jatim 0500 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim Perencanaan Pembangunan
107
0100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Jatim Perhubungan
108
0100 Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Lingkungan Hidup 0200 Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim
BAB III - 173
1.595.661.781.867,20 1.593.585.834.527,94
579.544.035,59
5,80
2.042.495.177,33 10,87 2.075.947.339,26
0,13
911.828.945.129,32
919.973.894.838,35
(8.144.949.709,03) (0,89)
423.692.697.642,09
381.008.430.706,00
42.684.266.936,09 10,07
281.407.097.922,86
268.837.438.463,00
12.569.659.459,86
4,47
79.257.309.950,03
76.235.709.859,00
3.021.600.091,03
3,81
1.184.460.060.331,00 1.132.938.303.780,00
51.521.756.551,00
4,35
792.644.452.385,00
762.616.148.888,00
30.028.303.497,00
3,79
231.753.531.036,00
220.116.936.972,00
11.636.594.064,00
5,02
160.062.076.910,00
150.205.217.920,00
9.856.858.990,00
6,16
97.904.345.000,00
91.632.873.115,00
6.271.471.885,00
6,41
97.904.345.000,00
91.632.873.115,00
6.271.471.885,00
6,41
634.284.010.950,00
618.538.678.752,00
15.745.332.198,00
2,48
634.284.010.950,00
618.538.678.752,00
15.745.332.198,00
2,48
56.330.314.200,00
43.243.980.360,00
13.086.333.840,00 23,23
56.330.314.200,00
43.243.980.360,00
13.086.333.840,00 23,23
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
Urusan Pemerintahan Daerah
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Realisasi ( Rp )
Sisa Realisasi Rp
% 6
3 18.112.063.200,00
4 17.161.876.184,00
5 950.187.016,00
5,25
18.112.063.200,00
17.161.876.184,00
950.187.016,00
5,25
208.431.422.700,00
199.952.361.793,00
8.479.060.907,00
4,07
0100 Dinas Sosial Prov. Jatim
208.431.422.700,00
199.952.361.793,00
8.479.060.907,00
4,07
Ketenagakerjaan
315.393.337.057,00
295.407.047.412,00
19.986.289.645,00
6,34
0100 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim
315.393.337.057,00
295.407.047.412,00
19.986.289.645,00
6,34
110.556.096.075,00
106.882.504.720,00
3.673.591.355,00
3,32
110.556.096.075,00
106.882.504.720,00
3.673.591.355,00
3,32
116
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0100 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim Penanaman Modal Daerah
53.407.430.000,00
50.350.747.135,00
3.056.682.865,00
5,72
53.407.430.000,00
50.350.747.135,00
3.056.682.865,00
5,72
117
0100 Badan Penanaman Modal Prov. Jatim Kebudayaan
120.907.978.800,00
117.111.641.009,00
3.796.337.791,00
3,14
0100 Dinas Kebudayaan dan 120.907.978.800,00 117.111.641.009,00 Pariwisata Prov. Jatim Kepemudaan dan 51.213.742.270,00 47.436.572.832,00 Keolahragaan 0100 Dinas Kepemudaan dan 51.213.742.270,00 47.436.572.832,00 Keolahragaan Prov. Jatim Kesatuan Bangsa dan Politik 61.472.103.625,00 57.095.112.926,00 Dalam Negeri 0100 Badan Kesatuan Bangsa dan 20.780.989.790,00 18.905.749.561,00 Politik Prov. Jatim 0300 Satuan Polisi Pamong Praja 25.548.411.695,00 23.927.298.101,00 Prov. Jatim 0400 Badan Penanggulangan Bencana 15.142.702.140,00 14.262.065.264,00 Daerah Prov. Jatim Otonomi Daerah, Pemerintahan 15.857.071.432.506,90 15.453.562.305.307,80 Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
3.796.337.791,00
3,14
3.777.169.438,00
7,38
3.777.169.438,00
7,38
4.376.990.699,00
7,12
1.875.240.229,00
9,02
1.621.113.594,00
6,35
880.636.876,00
5,82
403.509.127.199,10
2,54
111
113
114
115
118
119
120
2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0100 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim Sosial
Belanja
Kepegawaian dan Persandian 0100 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Jatim 0200 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0301 Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Prov. Jatim 0302 Biro Administrasi Kerjasama Setda Prov. Jatim 0303 Biro Hukum Setda Prov. Jatim 0304 Biro Administrasi Perekonomian Setda Prov. Jatim 0305 Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Jatim
BAB III - 174
51.395.999.000,00
50.062.172.550,00
1.333.826.450,00
2,60
18.525.677.200,000
18.498.495.520,00
27.181.680,00
0,15
11.174.266.202,00
10.294.914.875,00
879.351.327,00
7,87
17.465.475.700,00
16.733.314.296,00
732.161.404,00
4,19
12.140.548.250,00
11.285.422.180,00
855.126.070,00
7,04
26.793.726.600,00
25.384.498.709,73
1.409.227.890,27
5,26
21.114.871.875,00
18.411.148.531,00
2.703.723.344,00 12,80
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
Kode
1
Urusan Pemerintahan Daerah 2
0306 Biro Administrasi Sumber Daya Alam Setda Prov. Jatim 0307 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Jatim 0308 Biro Administrasi Kemasyarakatan Setda Prov. Jatim 0309 Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Jatim 0310 Biro Organisasi Setda Prov. Jatim 0311 Biro Umum Setda Prov. Jatim 0400 Sekretariat DPRD Prov. Jatim
125
Realisasi ( Rp )
3
4
Sisa Realisasi Rp
%
5
6
8.352.773.293,00
583.105.107,00
6,53
11.897.220.800,00
11.141.937.483,00
755.283.317,00
6,35
33.983.739.434,00
31.958.489.951,00
2.025.249.483,00
5,96
21.789.568.400,00
20.148.394.112,00
1.641.174.288,00
7,53
13.691.948.250,00
13.274.901.306,00
417.046.944,00
3,05
140.371.128.500,00
131.824.245.622,00
8.546.882.878,00
6,09
150.285.606.351,00
136.091.490.356,00
14.194.115.995,00
9,44
30.555.785.041,00
29.712.395.907,00
843.389.134,00
2,76
36.052.122.500,00
34.066.156.725,00
1.985.965.775,00
5,51
0700 Dinas Pendapatan Prov. Jatim
538.894.125.861,00
481.859.817.753,84
0800 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
131.841.914.928,00
121.952.455.693,00
9.889.459.235,00
7,26
14.335.458.177.453,90 14.051.908.029.028,10
283.550.148.425,82
1,98
0900 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) 1200 Kantor Perwakilan Prov. Jatim
122
Anggaran Setelah Perubahan
8.935.878.400,00
0500 Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Jatim 0600 Inspektorat Provinsi Jatim
121
Belanja
1300 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim I Madiun 1400 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim II Bojonegoro 1500 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim III Malang 1600 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim IV Pamekasan 1700 Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim 1800 Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Jatim 1900 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Prov. Jatim Ketahanan Pangan 0100 Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0100 Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov. Jatim Komunikasi dan Informatika 0100 Dinas Komunikasi dan Informatika
BAB III - 175
57.034.308.107,16 10,58
36.245.478.000,00
35.272.683.489,00
972.794.511,00
2,68
11.150.711.771,00
10.750.846.697,00
399.865.074,00
3,59
9.385.246.500,00
8.821.588.199,15
563.658.300,85
6,01
10.106.304.600,00
9.264.755.313,00
841.549.287,00
8,33
9.516.119.100,00
9.080.442.634,00
435.676.466,00
4,58
34.891.010.000,00
32.683.115.347,00
2.207.894.653,00
6,33
119.879.382.540,00
111.578.340.894,00
8.301.041.646,00
6,92
13.529.399.250,00
13.149.478.843,00
379.920.407,00
2,81
110.724.647.641,00
107.543.480.182,00
3.181.167.459,00
2,87
110.724.647.641,00
107.543.480.182,00
3.181.167.459,00
2,87
53.299.728.037,00
50.689.144.918,00
2.610.583.119,00
4,90
53.299.728.037,00
50.689.144.918,00
2.610.583.119,00
4,90
50.822.294.084,00
47.919.280.743,00
2.903.013.341,00
5,71
44.617.627.884,00
42.072.355.616,00
2.545.272.268,00
5,70
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
Belanja
Urusan Pemerintahan Daerah
Kode
1
Realisasi ( Rp )
3
4
2
0200 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
126
Anggaran Setelah Perubahan
Perpustakaan
Sisa Realisasi Rp
%
5
6
6.204.666.200,00
5.846.925.127,00
357.741.073,00
5,77
52.923.504.250,00
51.239.629.480,00
1.683.874.770,00
3,18
0100 Badan Perpustakaan dan Kearsipan Pertanian
52.923.504.250,00
51.239.629.480,00
1.683.874.770,00
3,18
475.703.708.508,00
450.408.909.435,00
25.294.799.073,00
5,32
0100 Dinas Pertanian Prov. Jatim
248.310.677.408,00
235.815.922.788,00
12.494.754.620,00
5,03
0200 Dinas Perkebunan Prov. Jatim
99.999.160.400,00
93.894.248.514,00
6.104.911.886,00
6,10
0300 Dinas Peternakan Prov. Jatim
127.393.870.700,00
120.698.738.133,00
6.695.132.567,00
5,26
55.871.629.300,00
51.675.122.729,00
4.196.506.571,00
7,51
0100 Dinas Kehutanan Prov. Jatim
55.871.629.300,00
51.675.122.729,00
4.196.506.571,00
7,51
35.286.370.300,00
32.266.321.295,00
3.020.049.005,00
8,56
35.286.370.300,00
32.266.321.295,00
3.020.049.005,00
8,56
205
Energi dan Sumberdaya Mineral 0200 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim Kelautan dan Perikanan
523.881.918.800,00
503.998.864.320,00
19.883.054.480,00
3,80
523.881.918.800,00
503.998.864.320,00
19.883.054.480,00
3,80
207
0100 Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim Perindustrian
197.496.484.900,00
184.416.888.244,00
13.079.596.656,00
6,62
197.496.484.900,00
184.416.888.244,00
13.079.596.656,00
6,62
24.616.511.471.689,00 23.874.752.201.134,10
741.759.270.554,92
3,01
201
202
203
Kehutanan
0100 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim TOTAL
Sumber: Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran TA. 2016 Un-Audited (*)
d. Analisis Rasio Keuangan Kaitannya dengan Pencapaian Kinerja Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah yaitu terkait dengan pengelolaan APBD perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif dan efisien serta akuntabel. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya.
Pengukuran
pemerintah
daerah
kinerja
dalam
sangat
melakukan
penting untuk
menilai
pengelolaan
akuntabilitas
keuangan
daerah.
Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien. BAB III - 176
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
Pengukuran kinerja keuangan daerah secara umum mencakup 3 (tiga) bidang yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, meliputi : 1) Analisis penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan ; 2) Analisis pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan kepada masyarakat dan faktor-faktor yang menyebabkan biayabiaya tersebut meningkat ; 3) Analisis anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan, belanja dan proyeksi tahun mendatang. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola terhadap
keuangan APBD
daerahnya adalah
yang
telah
dengan
dilaksanakan.
melakukan
Analisis
rasio
analisis
rasio
terhadap APBD
dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah de.gan membandingkan hasil yang dicapai suatu periode dibandingkan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungannya. Beberapa analisis rasio yang digunakan dalam laporan ini adalah sebagai berikut: 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kemandirian kemampuan
keuangan
Pemerintah
daerah
Daerah
(otonomi
dalam
fiskal)
membiayai
mengindikasikan sendiri
kegiatan
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Rasio Kemandirian yang
menggambarkan
ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Rasio ini ditunjukan oleh
besar
pendapatan
kecilnya daerah
pendapatan yang
berasal
asli
daerah
dari
(PAD) dibandingkan
sumber
dengan
lainnya misalnya bantuan
pemerintah pusat (transfer pusat) maupun dari pinjaman. Semakin
tinggi
rasio
kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah, dan sebaliknya.
Rasio Kemandirian Daerah =
Pendapatan Asli Daerah (Dana Perimbangan + Pinjaman Daerah)
BAB III - 177
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
x 100
Untuk menilai tinggi rendahnya rasio kemandirian pemerintah daerah, bisa mengacu pada Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996, sebagai berikut : Tabel 3.69 Kriteria Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah
Kemampuan Keuangan
Kemandirian (%)
Rendah sekali Rendah Sedang Tinggi
0 – 25 > 25 – 50 > 50 – 75 > 75
Pola Hubungan Instruktif Konsultatif Partisipatif Delegatif
Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 /1996 Tabel 3.70 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012-2016 Tahun 2012 2013 2014 2015 2016* Jumlah RataRata
PAD
Dana Perimbangan
Pinjaman
Ratio Kemandirian (%)
9.584.081.971.227,10
3.069.016.101.831,00
2.057.688.020,00
312,08
11.579.340.719.021,90
3.092.884.299.095,00
0.00
374,39
14.442.216.534.958,90
3.485.336.767.166,00
0.00
414,37
15.402.647.674.502,60
3.115.619.118.152,00
0.00
494,37
15.900.698.660.057,20
9.039.003.358.881,00
0.00
175,91
66.908.985.559.767,70
21.801.859.645.125,00
2.057.688.020,00
306,87
13.381.797.111.953,50
4.360.371.929.025,00
411.537.604,00
354,22
Sumber: Data diolah dari Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2012-2015 dan Laporan Realisasi Anggaran TA. 2016 Un-Audited (*)
Berdasarkan tabel diatas, nampak bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur tingkat kemandiriannya
mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun yang
menggambarkan tingkat kemandirian keuangan Provinsi Jawa Timur tinggi sekali terhadap bantuan transfer dana perimbangan dan pinjaman atau dengan kata lain ketergantungan terhadap pihak eksternal rendah. Hal ini bisa di lihat dari rasio yang melebihi 100 % tiap tahunnya. Hasil rasio kemandirian dibandingkan dengan pedoman tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan dari Kepmendagri tahun 1996, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2012 sampai 2016 BAB III - 178
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
tingkat kemampuan keuangannya tinggi sekali dengan pola hubungan delegatif yaitu peranan kemampuan keuangan asli daerah lebih dominan daripada peran pemerintah pusat. Pola ini dari sisi finansial menunjukkan tidak adanya ketergantungan dari dana perimbangan sehingga peran pemerintah Provinsi Jawa Timur hanya delegasi dari pemerintah pusat.
2. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Rasio
ini
menggambarkan
kemampuan
pemerintah
daerah
dalam
merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target
yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Pemerintah daerah
dikatakan mampu menjalankan tugasnya bila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100 persen. tetapi semakin tinggi rasio efektivitas berarti kemampuan daerah semakin baik. Pemerintah telah menyusun pedoman penilaian tingkat efektivitas keuangan daerah, melalui Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 berikut ini.
Tabel 3.71 Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah Kriteria Efektivitas
Persentase Efektifitas (%)
Sangat Efektif Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif
>100 >90 – 100 >80 – 90 >60 – 80 ≤60
Sumber :Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996
Rasio Efektivitas =
Realisasi Penerimaan PAD Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi Riil Daerah
BAB III - 179
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
X 100
Tabel 3.72 Perhitungan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Prov Jatim Tahun Anggaran 2011 – 2016 Rasio Tahun
Target PAD
PAD
Efektifitas (%)
2012 2013 2014 2015 2016* RataRata
9.584.081.971.227,10 11.579.340.719.021,90 14.442.216.534.958,90 15.402.647.674.502,60 15.900.698.660.057,20
102.11 111.53 110.32 103,37 108,73
12.476.838.932.339.00 13.381.797.111.953.50
107,25
9.385.804.028.713,00 10.382.698.220.551,00 13.091.500.947.341,00 14.900.073.456.574,00 14.624.118.008.516,00
Sumber: Data diolah dari Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2012-2016 dan Laporan Realisasi Anggaran TA. 2016 Un-Audited (*)
Berdasarkan tabel diatas nampak bahwa rasio efektifitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur cukup fluktuatif selama 5 tahun kebelakang dengan puncak kenaikan tertinggi pada tahun 2013, namun kondisi tahun 2015 telah terjadi penurunan yang cukup signifikan dikarenakan terjadinya pelampauan yang relative kecil dari pajak daerah. Meskipun demikian berdasarkan kriteria efektifitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih selalu diatas 100% tiap tahunnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2016 telah sangat efektif dalam mengelola Pendapatan Asli Daerahnya.
3. Rasio Aktivitas (Keserasian) Rasio
keserasian
merupakan
rasio
yang
mendeskripsikan
aktivitas
Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk
belanja
rutin
berarti
persentase
belanja
investasi
yang
dipakai untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil (Abdul Halim, 2012). Sampai saat ini belum ada pedoman yang ideal tentang besarnya rasio belanja rutin maupun rasio belanja modal, karena sangat dipengaruhi dinamika pembangunan dan kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.
BAB III - 180
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
Nama akun belanja rutin adalah sama dengan belanja operasi sedangkan belanja pembangunan sendiri adalah belanja modal. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selanjutnya rasio keserasian dapat di formulasikan sebagai berikut : a) Rasio aktivitas belanja rutin/operasi =
Belanja rutin/operasi X 100 Total APBD
b) Rasio aktivitas belanja modal = Belanja Pembangunan/ Modal X 100 Total APBD
Tabel 3.73 Perhitungan Rasio Aktifitas (Keserasian) Belanja Operasi dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2012-2016
Belanja
Tahun 2012 2013 2014 2015 2016*
Rasio Aktivitas Belanja (%)
Total Pendapatan
Operasi
Modal
9.873.859.626.875,30 11.434.703.038.403,80 11.408.153.823.454,10 12.842.601.930.376,80 14.901.291.072.962,80
1.057.365.183.808,50 1.175.751.046.134,00 1.207.456.633.373,80 2.258.320.071.661,60 2.150.723.418.760,00 Rata-rata
15.401.493.951.238,10 17.372.768.543.850,90 20.772.483.892.730,90 22.228.450.227.974,40 25.045.026.112.329,80
Operasi 64,11 65,82 54,92 57,78 59,50 60,42
Sumber:
Dari perhitungan rasio keserasian di atas nampak bahwa sebagian besar dana yang dimiliki kebutuhan
Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
masih
belanja operasi walaupun terjadi penurunan rasio
Provinsi Jawa Timur,
rata-rata
rasio
aktivitas
digunakan aktivitas
untuk belanja
belanja operasi (belanja rutin)
sebesar 60,42% sedangkan rasio aktivitas belanja modal (belanja pembangunan) sebesar 7,64%. Namun pada tahun 2015 terjadi peningkatan rasio cukup signifikan atau hamper dua kali lipat dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya penambahan realisasi belanja pembangunan atau modal. Rasio aktivitas belanja operasi Provinsi Jawa Timur sangat tinggi dibandingkan dengan rasio aktivitas belanja modal. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih memperioritaskan belanjanya pada belanja operasi daripada belanja modal
BAB III - 181
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
Modal 6,87 6,77 5,81 10,16 8,59 7,64
(pembangunan). Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin
berarti
presentase
digunakan untuk cenderung
belanja
menyediakan
semakin
kecil.
investasi sarana
Pemerintah
(belanja
prasarana daerah
pembangunan) ekonomi
yang
masyarakat
Provinsi Jawa Timur perlu
menekan belanja operasi seperti belanja pegawai dan belanja barang yang terlalu besar guna dialokasikan untuk belanja modal. Hal ini dianggap perlu untuk
diperhatikan
oleh
Pemerintah
Provinsi Jawa Timur walaupun
patokan
untuk besarnya belanja operasi dan belanja modal terhadap APBD belum ada. Namun sebagai daerah yang berada di negara berkembang pemerintah daerah seharusnya meningakatkan belanja modal (pembangunan) sarana
prasarana
yang
mendukung
untuk
dalam
peningkatan
menyediakan kesejahteraan
masyarakat dan pelayanan publik. Hal ini telah dilaksanakan dengan meningkatkan proporsi belanja pembangunan atau modal sehinggal diharapkan dapat memberikan efek multiplier yang berkepanjangan.
4. Rasio Pengelolaan Belanja Rasio ini menggambarkan kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki ekuitas antara periode yang positif, yaitu belanja daerah yang direncanakan idealnya tidak lebih besar dari pendapatan daerah yang diterima pemerintah daerah. Rasio ini menunjukan adanya surplus atau defisit anggaran, yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan. Penghitungan secara pasti besaran surplus atau defisit anggaran pada suatu pemerintah daerah sulit untuk ditentukan karena sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain : a. Keterlambatan penetapan besaran alokasi anggaran Dana Perimbangan; b. Adanya program kegiatan yang dibiayai dari APBN pada SKPD yang memerlukan dana pendamping dari APBD dan penyusunannya tidak melibatkan pemerintah daerah; c. Penerimaan pendapatan daerah tidak sebanding dengan belanja daerah. Rasio pengelolaan belanja =
Total Pendapatan Daerah
Total Belanja Daerah
BAB III - 182
X 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
Tabel : 3.74 Surplus/Defisit Anggaran dan Perhitungan Rasio Pengelolaan Belanja Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012-2016 Rasio Tahun Pendapatan Daerah Belanja Daerah Surplus/Defisit Pengelolaan Belanja (%) 2012 15.401.493.951.238,10 15.161.976.515.887,30 239.517.435.350,80 101.58 2013 17.372.768.543.850,90 16.738.657.227.158,80 634.111.316.692,10 103,79 2014 20.772.483.892.730,90 20.006.881.302.740,90 765.602.589.990,00 103,83 2015 22.228.450.227.974,40 22.946.307.569.745,80 (717.857.341.771,40) 96,87 2016* 25.045.026.112.329,80 23.874.751.773.851,10 1.170.274.338.478,70 104,90 Rata-Rata 102.19 Sumber: Data diolah dari Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2012-2015 dan Laporan Realisasi Anggaran TA. 2016 Un-Audited (*)
Rasio pengelolaan belanja Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata rasio pengelolaan belanja sebesar 102,19%. Pada tahun 2015
sebesar 96,87 % mengalami defisit anggaran. Hal ini disebabkan
karena penurunan realisasi pendapatan Provinsi Jawa Timur pada tahun tersebut. Penurunan pendapatan ini disertai dengan kemampuan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menekan realisasi atas belanja. Sehingga total belanja pemerintah Provinsi Jawa Timur masih lebih rendah bila dibandingkan dengan total pendapatan Provinsi Jawa Timur. Dapat dilihat pula bahwa kinerja pengelolaan belanja yang paling baik terjadi pada tahun 2016 yang menunjukkan adanya surplus sebesar Rp. 1.170.274.338.478,70 dimana Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan rasio pengelolaan belanja melebihi 100% yaitu 104,90%.
Dengan
demikian kinerja pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jawa Timur baik jika dilihat berdasarkan rasio pengelolaan belanja. 5. Rasio Pertumbuhan Rasio Pertumbuhan, mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap potensi-potensi penerimaan dan prioritas belanja pada tahun-tahun mendatang, dalam arti lain mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai BAB III - 183
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
selama beberapa periode. Jika pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran sudah diketahui, maka dapat digunakan untuk menilai potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Rasio Pertumbuhan : a. Realisasi Penerimaan PAD =
b. Rasio Pertumbuhan Σ Pendapatan =
c. Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi = Realisasi Pengeluaran ∑ Belanja Operasi Xn − Xn-1 Pengeluaran ∑ Belanja Operasi Xn-1
X 100
d. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal Realisasi Pengeluaran ∑ Belanja Modal Xn − Xn-1 X 100
Pengeluaran ∑ Belanja Modal Xn-1 Tabel: 3.75 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012-2016
Keterangan
2012
PAD Rasio Pertumbuhan PAD Total Pendapatan Rasio Pertumbuhan Pendapatan
9.584.081.971.227,10
2013
7,70% 15.401.493.951.238,10 34,00%
2014
2015
2016*
Rata-rata
11.579.340.719.021,90 14.442.216.534.958,90 15.402.647.674.502,60 15.900.698.660.057,20 13.381.797.111.953,50 20,82%
24,72%
6,65%
3,23%
12,63%
17.372.768.543.850,90 20.772.483.892.730,90 22.228.450.227.974,40 25.045.026.112.329,80 20.164.044.545.624,80 12,80%
19,57%
Belanja Operasi Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi
9.873.859.626.875,30 47,73%
15,81%
-0,23%
Belanja Modal Rasio Pertumbuhan Belanja Modal
1.057.365.183.808,50
1.175.751.046.134,00
1.207.456.633.373,80
1,15%
11,20%
2,70%
7,01%
12,67%
17,21%
11.434.703.038.403,80 11.408.153.823.454,10 12.842.601.930.376,80 14.901.291.072.962,80 12.092.121.898.414,60 12,57%
16,03%
18,38%
2.258.320.071.661,60 2.150.723.418.760,00
1.569.923.270.747,58
87,03%
-4,76%
Sumber: Data diolah dari Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2012-2015 dan Laporan Realisasi Anggaran TA. 2016 Un-Audited (*)
BAB III - 184
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
19,46%
Rasio pertumbuhan PAD dan pertumbuhan pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari tahun 2012-2016 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Rata-rata rasio pertumbuhan PAD dan pendapatan selama 5 tahun sebesar 12,63% dan 17,21% menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi yang menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur baik karena setidaknya pemerintah Provinsi Jawa Timur mampu mempertahankan penerimaan PAD dan pendapatan tetap mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 PAD Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan pertumbuhan cukup tinggi yakni sebesar 3,23 % jika dibanding dengan pertumbuhan tahun sebelumnya . Pertumbuhan belanja Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu belanja operasi mengalami pertumbuhan yang positif dengan rata-rata selama 5 tahun sebesar 18,38% dan pertumbuhan belanja operasi pada tahun 2016 telah bergerak positif yang berarti terjadi kenaikan yang menandakan adanya pertumbuhan positif yang disebabkan adanya terealisasinya beberapa belanja terutama belanja jasa dikaitkan dengan naiknya inflasi daerah, sedangkan rasio pertumbuhan belanja modal positif dengan rata-rata 5 tahun sebesar 19,46%. Namun pada tahun 2016 mengalami penurunan pertumbuhan jika dibanding dengan tahun 2015.
Hal ini diakibatkan
karena belanja modal pada tahun 2016 lebih kecil dibandingkan dengan belanja modal tahun 2015 disebabkan adanya penurunan realisasi pembangunan fisik. Berdasarkan rata-rata rasio pertumbuhan belanja operasi sebesar 18,38% dan belanja modal sebesar 19,46%, terlihat bahwa
pertumbuhan
rata-rata
rasio
belanja operasi lebih kecil dibandingkan dengan belanja modal berkebalikan dengan tahun sebelumnya sehingga menunjukkan pengelolaan keuangan yang lebih berorientasi pada belanja yang manfaatnya jangka panjang dalam rangka pengeluaran investasi yang manfaatnya dapat dirasakan untuk beberapa tahun sepanjang masa manfaat atas belanja modal tetap terjaga dan memberikan multiplier effect yang dapat mendukung perekonomian.
BAB III - 185
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016