BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pemerintah Kabupaten Blitar

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabiltas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntanbilitas / pemberi amanah. LAKIP

merupakan

wujud

akuntabilitas

instansi

pemerintah

yang

pedoman

penyusunannya ditetapkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntanbilitas Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Revieu Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014 dilakukan dengan cara : 1. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja pada tahun bersangkutan. 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun lalu 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar 4. Analisi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta laternatif solusi yang telah dilakukan. 5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya.

LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice.

16


6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Untuk mempermudah interprestasi atas pencapian sasaran strategis diberlakukan nilai disertai makna nilai tersebut, antara lain:  85% s.d. 100% = Baik Sekali  70% s.d. <85%

= Baik

 55% s.d. <69%

= Cukup

 < 55%

= Kurang

3.1.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2014 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 adalah untuk mengetahui apakah sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah pada tahun bersangkutan telah sesuai dengan target yang telah di rencanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut : Tabel 3.1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Tercapainya pelayanan Administrasi Perkantoran yag efektif dan efisien serta Meningkatnya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntable Tercapainya penempatan aparatur sesuai kebutuhan dan kompetensi aparatur

Prosentase Dokumen / Laporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase pegawai yang menduduki jabatan sesuai kompetensi Prosentase pejabat yang dilantik Meningkatnya pembinaan dan Prosentase Pegawai yang pegembangan etos kerja pegawai mengikuti pendidikan dan latihan (struktural, diklat PIM) Prosentase penyelenggaraan pendidikan dan latihan (struktural, fungsional, teknis) Prosentase Kelulusan Ujian Kedinasan Jumlah sosialisasi perundangundangan Prosentase Pegawai yang melaksanakan sumpah PNS LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014


TARGET (%)

REALISASI (%)

100

100

1

1.17

17.60

69.23

58,27

75

80

116.67

100

92.52

4 kali

3 kali

57,33

55.50

17


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET (%)

REALISASI (%)

100

62.85

100

20.16

75

71.90

Meningkatnya pelayanan Prosentase Dokumen administrasi kepegawaian Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (sesuai dengan kewenangannya) Prosentase Produk Data Kepegawaian Prosentase Peng-Updatetan Data Kepegawaian Pemerintah Kab. Blitar

Dengan data perbandingan antara target dan realisasi tersebut dapat dilihat bahwa rata – rata pencapaian Sasaran Kinerja (Sasaran Strategis) Badan Kepegawaian Daerah dapat tercapai sebesar 56,21 persen, sesuai dengan penilaian tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa pencapaiannya Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar adalah Cukup.

3.1.2. PERBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 DENGAN TAHUN LALU Perdandingan Antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja tahun 2014 dengan tahun lalu ataupun tahun terakhir adalah untuk mengetahui Realisasi Kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun yang lalu apakah mengalami peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya. Berikut ini disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2013 dengan Realisasi kinerja Tahun 2014 sesuai dengan tabel 3.2 dibawah ini

Tabel 3.2. Perbandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2014 Dengan Tahun Lalu SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Tercapainya pelayanan Administrasi Prosentase Dokumen / Laporan Perkantoran yag efektif dan efisien capaian kinerja dan keuangan serta Meningkatnya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntable



REALISASI (%) 2013 2104

100

100

18


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Tercapainya penempatan aparatur Prosentase pegawai yang sesuai kebutuhan dan kompetensi menduduki jabatan sesuai aparatur kompetensi Prosentase pejabat yang dilantik Meningkatnya pembinaan dan Prosentase Pegawai yang pegembangan etos kerja pegawai mengikuti pendidikan dan latihan (struktural, diklat PIM) Prosentase penyelenggaraan pendidikan dan latihan (struktural, fungsional, teknis) Prosentase Kelulusan Ujian Kedinasan Jumlah sosialisasi perundangundangan Prosentase Pegawai yang melaksanakan sumpah PNS Meningkatnya pelayanan administrasi Prosentase Dokumen kepegawaian Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (sesuai dengan kewenangannya) Prosentase Produk Data Kepegawaian Prosentase Peng-Updatetan Data Kepegawaian Pemerintah Kab. Blitar Untuk

REALISASI (%) 2013 2104 2.31

1.17

93

69.23

97,90

75

100

116.67

84,54

92.52

2 Kali

3 kali

56,90

55,50

75,56

62.85

98,88

20.16

68

71.90

mengetahui perkembangan Realisasi Kinerja pada

Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar dari tahun 2011 sampai dengan 2014 disajikan pada garfik 3.1. dibawah ini : Grafik. 3.1. Capaian Kinerja dari Tahun 2011 s/d 2014



19


Pada tahun 2013 rata- rata realisasi Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar sebesar 85,09% (Delapan Puluh Lima Koma Sembilan Persen) dari target kinerja yang telah direncanakan sedangkan pada tahun 2014 hanya mencapai 56,21%, sehingga pada tahun 2014 Realisasi Capaian Sasaran pada Badan Kepegawaian Daerah Kubupaten mengalami penurunan.

3.1.3. PERBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2014 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2014 dan dibandingkan dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar. Perbandingan ini untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya setiap tahun telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah SKPD. Perbandingan antara Target Renstra (Rencana Strategis) dengan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada lampiran ...... Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2014 dengan target jangka menenengah dapat di lihata dalam grafik 3.2. dibawah ini.

Grafik 3.2. Perbandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2014 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis



20


3.1.4. ANALISIS

PENYEBAB

KEBERHASILAN/KEGAGALAN

ATAU

PENINGKATAN/

PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN A. Sasaran Strategis I Untuk mengukur kinerja kegiatan rutin perkantoran terdapat tiga sasaran strategis yaitu : Tercapainya pelayanan Administrasi Perkantoran yag efektif dan efisien, Meningkatnya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntable dengan indikator kinerja Prosentase Dokumen / Laporan capaian kinerja dan keuangan. Pada tahun 2013 dengan capaian kinerja sebesar 100 persen sedangkan pada tahun 2014

sebesar 100 persen, dalam

pelaksanaan kegiatan ini hanya memenuhi kebutuhan kantor berupa ATK, Pembayaran Listrik, Telpon, dan Speedy dalam 1 tahun serta perjalanan dinas Dalam dan Luar Daerah selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan dan perbaikan sarana dan prasarana kantor serta pembuatan laporan – laporan terkait dengan Akuntabilitas Capaian Kinerja dan Keuangan untuk kepentingan SKPD. B. Sasaran Strategis II Sasaran Strategi Tercapainya penempatan aparatur sesuai kebutuhan dan kompetensi aparatur memiliki dua Indikator kinerja antara lain : 1. Prosentase pegawai yang menduduki jabatan sesuai kompetensi. Pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 2,31 persen sedang untuk tahun 2014 memperoleh capaian kinerja sebesar 1,17 persen sehingga pada tahun 2014 mengalami penurunan karena adanya kebijakan dari pemangku jabatan terkait dengan mutasi staf di Kabupaten Blitar. 2. Prosentase pejabat yang dilantik. Pada tahun 2013 capaian kinerja yang diperolah sebesar 93 persen sedang untuk tahun 2014 capaian kinerja sebesar 69,23 persen sehingga pada tahun 2014 mengalami penurunan permasalah ini disebabkan adanya undang-undang tahun 2014 yang mengatur tentang Batas Usia Pensiun PNS Jabatan Administrasi sampai dengan 58 Tahun dan Jabatan Tinggi sampai dengan 60 tahun, sehingga untuk pengisian jabatan yang lowong karena PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun diundur. C. Sasaran Strategis III Sasaran Strategis Meningkatnya pembinaan dan pegembangan etos kerja pegawai memiliki beberapa indikator sebagai tolok ukur yaitu : LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014


21


1. Prosentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan (struktural, diklat PIM) Pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 97,90 persen sedang untuk tahun 2014 capaian kinerja sebesar 75 persen sehingga pada tahun 2014 capaian kinerja untuk indiaktor ini mengalami penurunan dikarenakan peraturan yang baru dari Badan Diklat Provinsi Jawa Timur bahwa dalam satu kelas hanya dapat diisi 30 Peserta diklat sehingga tidak sesuai dengan perencanaan semula yaitu dalam satu kelas menampung 40 peserta. Dengan adanya peraturan tersebut Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan sesuai dengan aturan yang di berlakukan oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Timur. 2. Prosentase penyelenggaraan pendidikan dan latihan (struktural, fungsional, teknis) Pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 100 persen sedang pada tahun 2014 capain kinerja sebesar 116,67 persen. Pada tahun 2014 capaian untuk indikator ini mengalami peningkatan dari perencanaan semula disebabkan karena adanya permintaan diklat fungsional ataupun teknis dari SKPD terkait. 3. Prosentase Kelulusan Ujian Kedinasan Pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 84,54 persen sedang pada tahun 2014 capaian kinerja sebesar 92,52 persen ini menunjukan bahwa pada tahun 2014 peserta yang lulus dalam ujian kedinasan mengalami peningkatan ini disebabkan peserta mengerti atau tahu bahwa jika lulus dalam ujian kedinasan nantinya dapat digunakan untuk kenaikan pangkat yang lebih tinggi. 4. Jumlah sosialisasi perundang-undangan Pada tahun 2013 capain kinerja sebesar 100 persen atau 2 kali sesuai dengan perencanaan sedang pada tahun 2014 sebesar 75 persen atau 3 kali (sesuai dengan perencanaan 4 kali), sehingga indikator ini mengalami penurunan, walau dalam praktek dilakukan sosialisasi 3 kali dalam setahun tetapi tidak sesuai dengan perencanaan, ini dikarenakan peraturan tentang perundang-undangan yang harus disosialisaikan hanya ada 3 peraturan tentang kepegawaian dan harus segera dikatahui oleh SKPD. Sehingga Badan Kepegawaian Daerah hanya melaksanakan kegiatan sosialisasi sesuai dengan peraturan kepegawaian yang ada. 5. Prosentase Pegawai yang melaksanakan sumpah PNS Pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 56,90 persen sedang untuk tahun 2014 capaian kinerja sebesar 55,50 persen. Untuk capaian kinerja pada tahun 2014 mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya ini dikarenakan Badan LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014


22


Kepegawaian Daerah mengutamakan Pegawai Negeri Sipil yang belum di sumpah dan masa kerja sudah lama D. Sasaran Strategis IV Sasaran Strategis Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian memiliki beberapa indikator sibagai tolok ukur, yaitu : 1. Prosentase Dokumen Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (sesuai dengan kewenangannya) Pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 75,56 persen sedang pada tahun 2014 capaian kinerja sebesar 62,85 persen. Pada tahun 2014 capaian kinerja mengalami penurunan, ini disebabkan ada beberpa faktor antara lain : a) Kegiatan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2014 mengalami penurunan dibanding pada tahun sebelumnya, yang semula direncanakan untuk pelamar yang masuk kurang lebih 12.000 pelamar ternyata dalam pelaksanaannya yang masuk hanya kurang lebih sekitar 5.000 pelamar. b) Kegiatan Kenaikan Pangkat juga mengalami penurunan karena ada beberpa kendala antara lain :  Penyesuaian Ijasah untuk sekretari desa tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan PP No. 45 Tahun 2007  Pengangkatan dalam jabatan Fungsional Pengawas sekolah lebih dari 5 tahun.  Promosi Jabatan Struktural kurang dari 2 tahun, tidak sesuai dengan PP No. 13 tahun 2002 pasal 7 a. Dengan adanya permasalahan tersebut Badan Kepegawaian Daerah tidak dapat melakukan pemrosesan dokumen tersebut, dan menunggu dokumen tersebut telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. 2. Prosentase Produk Data Kepegawaian Pada Tahun 2013 capaian kinerja sebesar 98,88 persen sedang pada tahun 2014 capaian kinerja sebesar 20,16 persen. Pada tahun 2014 capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah mengalami penurunan ini disebabkan karena ada Salah satu kegiatan (Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan) tidak dilaksanakan dan dilakukan penggeseran Anggaran untuk memenuhi kegiatan lain yang lebih penting dan segera dilaksanakan sehingga pada tahun 2014 kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014


23


3. Prosentase Peng-Updatetan Data Kepegawaian Pemerintah Kab. Blitar. Pada Tahun 2013 capaian kinerja sebesar 68 persen sedang pada tahun 2014 capaian kinerja sebesar 72,90 persen, Terlihat bahwa pada tahun 2014 Capian Kerja dari Indikator ini mengalami kenaiakan ini dikarenakan karena banyaknya data data pegawai yang perlu diupdate setiap bulannya seperti data pensiun, Kenaikan Pangkat, Pindah tugas baik ke Luar atau masuk serta data-data lain terkait dengan informasi kepegawaian.

3.1.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendahrendahnya (spending well). Jadi pada dasarnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi karena kedua-duanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (cost reduction). Efisiensi diukur dengan rasio antara output dan input. Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2014 melakukan langkahlangkah dalam peningkatan efisiensi sumber Daya, salah satu langkah yang diambil antara lain. 1. Penyediaan Bahan Pakai Habis Kantor, pada tahun 2014 penyediaan Bahan Pakai Habis Kantor pada Badan Kepegawaian Daerah di fokuskan dalam satu pintu yaitu melalui Sekretariat. Sehingga mempermudah pengelolaan Bahan Pakai Habis Kantor tersebut. Tahun 2014 telah melakukan efisiensi sebesar 11,59 persen 2. Belanja Pemeliharaan melakukan efifiensi sebesar 73,69 persen 3. Perjalanan Dinas melakukan efisiensi sebesar 8.95 persen Berikut Perbandingan biaya yang dikeluarkan pada tahun 2013 dengan tahun 2014 sesuai dengan gambar grafi berikut :



24


Garfik. 3.3. Perbandingan tahun 2013 dan 2014 dalam penggunaan efisiensi biaya

Penghematan selain anggaran juga dilakukan terhadap sumber daya lain seperti listrik, jika jam istirahat Badan Kepegawaian Daerah akan mematikan lampu dan AC serta komputer jika ruangan tersebut tidak digunakan.

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Secara umum Program/Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar namun demikian program/Kegiatan tersebut akan salalu dilakukan review apakah dalam tahun bersangkutan terdapat program kegiatan yang harus segera dilaksanakan mengigat kegiatan yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar juga mengacu pada kebijakan Kementrian Pendayaguaan Aparatur Negara dan Remormasi Birokrasi yang mana kebijakan tersebut sangat sulit diprediksi pada awal-awal tahun. Pada Tahun 2014 ada beberapa kegiatan yang menjadikan Capaian Kinerja mengalami kegagalan antara lain : 1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Petunjuk Teknis tentang NIP Calon PNS dari BKN belum turun sehingga pelaksanaan Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena harus menggu turunnya Persetujuan Teknis terkait dengan NIP Calon PNS. 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan kegiatan ini sebetulnya tidak mengalami kendala, karena adanya evaluasi terkait dengan kegiatan-kegiatan Badan Kepegawaian Daerah yang harus LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014


25


segera dilaksanakan sehingga anggaran yang ada pada kegiatan ini digeser ke kegiatan lain yang lebih membutuhkan dan bersifat urgen, sehingga pada tahun 2014 kegiatan ini tidak dilaksanakan. 3. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan terbitnya undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Batas Usia Pensiun PNS denga Jabatan Administrasi sampai dengan 58 tahun sedang Pimpinan tinggi sampai dengan 60 tahun maka Pembinaan Karir PNS melalui promosi serta pengisian jabatan yang lowong untuk PNS yang memasuki BUP tidak dapat dilaksanakan atau pelaksanaan diundur. 4. Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan. Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat permasalahan yang timbul karena adanya kebijakan yang diberlakukan oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Timur terkait dengan jumlah peserta diklat dalam satu kelas, pada tahun 2014 Badan Diklat Provinsi Jawa Timur memberlakukan bahwa setiap satu kelas Diklat Kepemimpinan hanya dapat diisi sebanyak 30 peserta dan waktu pelaksanaannya lebih lama dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya sedangkan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar telah merencanakan untuk satu kelas 40 peserta dan dilaksanakan dua kali angkatan.

3.2. REALISASI ANGGARAN Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2014, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar mempunyai 7 program, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya. Program – program APBD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Fasilitasi pindah/purna Tugas PNS. 4. Program Peningkatan Kaspasitas Sumber Daya Aparatur. 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. 7. Program Pengembangan Data/Informasi Pegawai. LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014


26


Untuk melaksanakan program-program tersebut Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 5.727.999.525,- atau 0,32 persen dari Total belanja APBD Pemerintah Kabupaten Blitar. Realisasi Anggaran Program - program pada akhir tahun 2014 sebesar Rp. 3.801.218.980,- Atau 66,36 persen dari pagu anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar, dengan demikian jumlah anggaran Program/kegiatan yang tidak dapat diserap sebesar Rp. 1.926.780.545,- Atau 33,64 persen yang dirinci dalam program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.3. Program dan Kegiatan berserta Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2014 NO. 1

2

3

4

5

6

PROGRAM / KEGIATAN

PAGU

ANGGARAN REALISASI

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan dan Peningkatan 373.271.265 259.119.565 Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana 289.370.599 280.321.144 Aparatur Program Fasilitasi pindah/purna tugas PNS Pemulangan Pegawai yang pensiun 45.037.500 40.872.500 Pemindahan Tugas PNS 9.680.000 9.041.350 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang52.582.500 39.572.500 undangan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 1.038.072.500 0 bagi Calon PNS Daerah Peningkatan Kapasitas dan Motivasi 231.377.886 223.513.550 Pegawai BKD Kab. Blitar Diklat Pajak Bumi Bangunan 70.872.500 65.113.500 Pendidikan dan Pelatihan Struktural 44.185.000 44.185.000 bagi PNS daerah/Pengiriman Diklatpim Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas 139.907.500 138.506.580 dan Fungsi bagi PNS Daerah Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah 77.575.000 62.250.500 Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan 69.955.000 55.732.700 Barang/Jasa Pemerintah Bimtek Akuntasi Keuangan Daerah 477.000.000 283.279.000 Berbasis Akrual Program Peningkatan Sistem Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 4.643.125 4.572.250 Keuangan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Rencana Pembinaan Karir 152.650.000 83.892.350 PNS



% 69,42

96,87 90,75 93,40 75,26 96,60 91,87 100 99,00 80,25 79,67 59,39

98,47

54,96

27


NO.

7

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN PAGU REALISASI 698.757.500 496.117.290

% 71,00

177.058.210

77,69

60.175.000

98,50

48.657.500

86,54

2.060.000

92,17

11.835.000

91,39

1.161.502.180

90,53

0 21.648.750

92,96

20.232.500

86,67

15.320.000

91,41

6.435.000

69,21

15.620.000

83,66

2.725.000

18,73

151.444.765

84,34

9.665.296

71,87

10.750.000

100

3.801.218.980

66,36

Seleksi Penerimaan Calon PNS Penataan Sistem Administrasi Kenaikan 227.892.000 Pangkat PNS Pembangunan/Pengembangan Sistem 61.090.000 Informasi Kepegawaian Daerah Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan 56.227.500 Perceraian PNS Pemberi Bantuan Tugas Belajar dan 2.235.000 Ikatan Dinas Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan 12.950.000 Paraja IPDN Penyelenggaraan Diklat Teknis, 1.282.994.400 Fungsional dan Kepemimpinan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0 Pemrosesan Penanganan LP2P 23.288.750 Proses Pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, 23.344.000 taspen, Bapertarum dan Konversi NIP Proses Pengusulan Tanda Penghargaan 16.760.000 Satyalencana bagi PNS Proses Pengambilan Sumpah PNS 9.297.500 Pemrosesan Laporan Harta Kekayaan 18.670.000 Penyelenggara Negara Pembinaan PNS Daerah 14.550.000 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI PEGAWAI Pengangkatan GTT/PTT menjadi CPNS 179.565.000 Penyusunan Formasi/Bezeting 13.447.500 Kekuatan Pegawai Penyusunan Produk Data Kepegawaian 10.750.000

JUMLAH KESELURUHAN



5.727.999.525

28

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents