BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA Kinerja KPU Kabupaten Sumedang Tahun 2015 yang didalamnya terdapat kegiatan yang menunjang tercapainya sasaran pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaransasaran Rencana Strategis 2015-2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2019 akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan

pengklasifikasian

satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Sumedang secara menyeluruh. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Sumedang Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. KPU Kabupaten Sumedang menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja KPU kabupaten Sumedang pada tahun 2015 melalui target-target dalam Perjanjian Kinerja (PK), indikator kinerja utama tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana berikut : Pengukuran Kinerja terhadap IKU Tahun 2015

No

Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Persentase Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Professional, Akuntabel, Efisien, dan Efektif

75%

79,86%

106%

Persentase Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel

70%

96,83%

138%

2

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sumedang Tahun 2015

23


Rata-rata capaian kinerja keseluruhan KPU Kabupaten Sumedang pada Tahun 2015 sebesar 176 %, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Sumedang dikategorikan “sangat berhasil” dalam menempuh 2 (dua) indikator kinerja utama. KPU Kabupaten Sumedang

secara

umum

dapat

mencapai

target

kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2015. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Sumedang pada tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut : Sasaran 1

Meningkatnya kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran

ini

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

Penyelenggaraan

Dukungan Manajemen yang Professional, Akuntabel, Efisien, dan Efektif. Sasaran ini dicapai melalui berbagi progam dan kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun 2015, adalah sebagai berikut: Kinerja Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

Penyampaian Laporan pertanggungjawaban penggunan Anggaran (LPPA) tepat waktu dan valid

20 dokumen

19 dokumen

95%

Prosentase (%) KPU Kabupaten Sumedang yang laporannya sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintaha (SAP)

100%

100%

100%

Prosentase (%) ketepatan waktu dalam dalam pembayaran honorarium,uang kehormatan,gaji, dan tunjangan PNS KPU

100%

100%

100%

Prosentase(%) KPU Kab./Kota yang mampu melakukan pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu sesuai dengan SOP

77,5

57%

74%

Prosentase(%) kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL

77,5

86%

112%


24


Kinerja Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

Prosentase (%) Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

100%

95%

95%

Prosentase (%) Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.

100%

50%

50%

Persentase (%) KPU Kabupaten Sumedang yang mengadministrasikan barang milik negara dalam aplikasi SIMAK BMN dengan baik dan akurat

90%

83%

92%

Persentase (%) KPU Kabupaten Sumedang yang melaporkan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan stock opname tepat waktu.

100%

100%

100%

Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tidak lanjut

4 laporan

0

0%

Jumlah laporan penyelenggaraan/penerapan sistem kearsipan di lingkungan KPU Kabupaten Sumedang

1 laporan

1 laporan

100%

Persentase (%) Kegiatan Pelayanan Ketatausahaan, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan Sekretariat KPU Sumedang

100%

94%

94%

Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan seuai SAP

1 laporan

1 laporan

100%

Sebagai penjabaran dari target kinerja yang telah ditetapkan, KPU Kabupaten Sumedang melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU. Output dari pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah : a. Laporan Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten Sumedang telah menyusun laporan keuangan sejumlah 19 dokumen yang terdiri dari 12 dokumen laporan bulanan, 4 dokumen laporan triwulanan, 2 dokumen laporan semesteran dan 1 dokumen laporan tahunan dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Direktur Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sumedang Tahun 2015

25


Jenderal Perbendaharaan nomor PER 57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan SAI dan Pelaporan Keuangan yaitu : 1. Memeilaha

dokumen

sumber/dokumen

akuntasi

dan

membukukan/menginput kedalam aplikasi SAKPA; 2. Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang; 3. Melakukan koreksi/perbaikan apabila terjadi kesalahan; 4. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL; 5. Menyusun laporan keuangan dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta ADK ke KPU Provinsi Jawa Barat. Ringkasan Laporan Realisasi Keuangan KPU Kabupaten Sumedang

No 1 2 3

Dokumen Lapkeu Januari Lapkeu Pebruari Lapkeu Maret

4

Lapkeu Triwulan I

5

Lapkeu April Lapkeu Mei Lapkeu Juni

6 7 8 9 10 11 12

Realisasi (Rp.) Triwulan Semester

Tahunan

60.484.815 127.468.815 192.958.973 380.912.603 114.287.795 120.552.068 121.446.068

Lapkeu Triwulan II Lapkeu Semester I

365.281.931 737.198.534

Lapkeu 147.176.221 Juli Lapkeu 123.361.879 Agustus Lapkeu 106.153.879 September

13

Lapkeu Triwulan III

14

Lapkeu Oktober Lapkeu November

15

Bulanan

376.691.979 102.479.879 96.618.905


26


No

Dokumen

16

Lapkeu Desember

17

Lapkeu Triwulan IV Lapkeu Semester II Lapkeu Tahunan

18 19

Realisasi (Rp.) Triwulan Semester

Bulanan

Tahunan

560.202.105 759.300.889 1.135.992.868 1.873.191.402

Pelaksanaan rekonsiliasi SAKPA dengan BMN tingkat KPU Kabupaten Sumedang dilaksanakan sebanyak 2 kali Rekonsiliasi SAKPA dengan KPPN dilaksanakan sebanyak 2 kali Rekonsilisasi BMN antara KPU Sumedang dengan KPKNL dilaksanakan sebanyak 2 kali b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) KPU

Kabupaten

Sumedang

telah

menyusun

dokumen

laporan

pertanggunjawaban penggunaan anggaran (LPPA) sejumlah 12 dokumen. Setiap dokumen LPPA terdiri dari Model Keuangan 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, serta LPJ bendahara. c. Layanan perkantoran Pelaksanaan layanan perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Kabupaten Sumedang sebanyak 12 bulan layanan. 2. Kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi sarana dan Pra Sarana Pemilu Output dari pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu. KPU

Kabupaten

Sumedang

menghadiri

rapat

koordinasi

evaluasi

pengelolaan logistik eks Pemilu 2014 yang dilaksanakan di KPU Provinsi Jawa Barat pada tanggal 18 s.d. 20 Mei 2015. Peserta yang menghadiri kegiatan tersebut sebayak 2 orang. Dan KPU Kabupaten Sumedang melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat dalam rangka penghapusan logistik eks pemilu. 3. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Output dari pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah :


27


a. Dokumen perencanaan dan data kepemiluan KPU Kabupaten Sumedang telah menyusun dokumen usulan Renja/RKA K/L Tahun Anggaran 2016. Penelaahan RKA K/L di laksanakan di KPU Provinsi Jawa Barat pada tanggal 7 s.d. 8 Desember 2015. Pada tahun 2015 KPU Kabupaten Sumedang mendapatkan anggaran Rp. 1.785.063.000,-. Selama tahun 2015 telah melaksanakan 3 kali proses revisi DIPA TA 2015 ke Kanwil Perbendaharaan di Bandung. 1. Revisi DIPA ke 1 dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2015, pagu anggaran Rp. 1.785.063.000,-. Pada revisi ke 1 dilaksanakan karena perubahan pejabat pengeloa keuangan

KPU

Sumedang,

yaitu

perubahan

Pejabat

Penandatanganan SPM (PPSPM) 2. Revisi DIPA ke 2 dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2015, pagu anggaran bertambah semula Rp. 1.785.063.000,-. Menjadi anggaran Rp. 1.801.913.000,Revisi DIPA ke 2 dilaksanakan oleh KPU RI (Revisi DJA). Penambahan anggaran yaitu pada kegiatan layanan peningkatan kompetensi SDM Diklat Prajabatan sebesar Rp. 16.850.000,3. Revisi DIPA ke 3 dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 2015, pagu anggaran bertambah semula Rp. 1.801.913.000,- menjadi Rp. 2.251.913.000,Revisi DIPA ke 3 dilaksanakan berkenaan dengan kegiatan hibah langsung

dari

Pemerintah

Kabupaten

Sumedang

sebesar

Rp.

450.000.000,b. Monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan komisi pemilihan umum KPU Kabupaten Sumedang telah menyusun dokumen LAKIP Tahun 2014 dan TAPKIN 2015 KPU

Kabupaten

Sumedang

telah

menyusun

dokumen

laporan

pelaksanana kegiatan (laporan triwulanan berdasarkan PP nomor 39 Tahun 2006 dengan aplikasi, Matriks Monitoring RKP, dan laporan berdsarkan PMK 249/2011).


28


KPU Kabupaten Sumedang telah melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di KPU Provinsi Jawa Barat. 4. Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian. Output dari pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah : a. Penataan Organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia Pada tahun 2015 menghadiri pelantikan pejabat struktural di KPU Provinsi Jawa Barat. b. Layanan peningkatan kompetensi SDM Pada tahun 2015 mengirimkan 1 orang pegawai untuk mengikuti kegiatan diklat kepegawaian di KPU Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 28 Agustus 2015. Pada tahun 2015, KPU Kabupaten Sumedang mengirimkan 2 orang pegawai sekretariat untuk mengikuti diklat pra jabatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 s.d. 19 April 2015 5. Kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Output dari pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah : a. Penatausahaan barang milik Negara Dalam rangka pengelolaan BMN, KPU Kabupaten Sumedang menunjuk 1 orang pegawai yang bertugas sebagai pengelola BMN. Penunjukan tersebut

bertujuan

untuk

pengelolaan

BMN

yang

tertib

dan

berkesinambungan serta tersusunnya laporan BMN tingkat UAKPB yang handal dan akuntabel. b. Pengelolaan persediaan (stock opname) KPU

Kabupaten

Sumedang

melaksanakan

stock

opname

atau

penghitungan fisik barang persediaan kotak dan bilik suara berbahan alumunium untuk mengetahui kebenaran catatan pembukuan dengan yang ada di gudang. Stock opname dilaksanakan pada tanggal 27, 28, 29, 30 Oktober 2015. Kotak suara yang stock opname sebanyak 9.199 buah, dan bilik suara sebanyak 3.962, dengan rincian sebagai berikut :


29


Laporan Hasil Stock Opname KPU Kabupaten Sumedang

Kondisi

Kotak Suara

Bilik Suara

Baik

8.047

2.890

Rusak

1.152

1.072

Jumlah

9.199

3.962

c. Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BMN d. Penataan, pendataan dan penilaian arsip Pendataan, Penataan, dan Penilai Arsip KPU Kabupaten Sumedang dilaksanakan Pada Minggu ke 3 (tiga) Bulan November Tahun 2015 bertempat di Ruang Arsip Kantor KPU Kabupaten Sumedang. Kegiatan ini dikerjakan oleh 4 (empat)

orang petugas Kearsipan dari Kantor KPU

Kabupaten Sumedang dan dibantu oleh Petugas dari Kantor Arsip Daerah Kabupaten Sumedang yang berjumlah 6 (enam) orang Kegiatan ini bertujuan Untuk menyelamatkan Arsip Dokumen Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan e. Layanan perkantoran KPU

Kabupaten

sumedang

melaksanakan

layanan

operasional

perkantoran berupa pemeliharaan gedung, pemeliharaan kendaraan, pemeliharaan barang inventaris kantor, dan lain-lain.

6. Kegiatan pemeriksaan di lingkungan setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Output dari pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah menghadiri rakor laporan hasil reviu laporan keuangan di KPU Provinsi Jawa Barat pada tanggal 15 s.d. 17 September 2015.


30


Sasaran 2

Meningkatnya Kapasitas dan Kredibiltas Organisasi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah

Sasaran

ini

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

Penyiapan

dan

Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel. Sasaran ini dicapai melalui berbagi progam dan kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun 2015, adalah sebagai berikut: Kinerja Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

Prosentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu yang dimenangkan KPU

1 kasus

0

0%

Jumlah jenis kategori dokumentasi yang berkaitan dengan sengketa hukum

1 dokumen

1 dokumen

100%

KPU Kabupaten Sumedang mendapatkan penyuluhan hukum

1 kabupaten

1 kabupaten

100%

KPU Kabupaten Sumedang mengikuti bimtek pemilukada Persentase Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Sumedang dapat diseleaikan dalam waktu 5 hari kerja

1 laporan

1 laporan

100%

100%

0

0%

Penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada

1 laporan

1 laporan

100%

Sebagai penjabaran dari target kinerja yang telah ditetapkan, KPU Kabupaten Sumedang melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Kegiatan penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu Output dari pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah : a. Advokasi dan sengketa hukum KPU Kabupaten Sumedang mengikuti bimtek terkait dengan kajian permasalahan hukum di KPU Provinsi Jawa Barat pada tanggal 12


31


Nopember 2016, peserta yang mengikuti bimtek sebanyak 2 orang. Kegiatan ini dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelesaian permasalahan hukum b. Dokumentasi dan informasi produk hukum Pada tahun 2015 KPU kabupaten Sumedang melaksanakan pengelolaan dan penyediaan informasi produk hukum terkait kepemiluan. Peraturan perundang-undangan yang terdokumentasikan sepanjang tahun 2015 yaitu : 4 Undang-Undang, 17 PKPU, 8 Keputusan KPU Sumedang, 11 BA Pleno KPU Sumedang, 29 Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sumedang, dan 7 Perjanjian Kerjasama c. Penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada Untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas penyusunan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Sumedang mengadiri Raker di KPU Provinsi pada tanggal 24 s.d. 25 Agustus 2015 dan 30 Oktober. Peserta yang menghadiri kegiatan tersebut sebanyak 2 orang.

2. Kegiatan

pedoman,

petunjuk

teknis

dan

bimbingan

teknis/supervise/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih Output dari pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah : a. Penggantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam rangka penyusunan laporan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan PAW

anggota

DPRD

Kabupaten/Kota

secara

konperhensif

dan

sistematis, KPU Kabupaten Sumedang melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke KPU Provinsi Jawa Barat. Serta

untuk

meningkatkan

pemahaman

PAW,

KPU

Kabupaten

Sumedang menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi tata cara penyampaian PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Partai Politik di wilayah Kabupaten Sumedang pada tanggal 30 Desember 2015. b. Pusat pendidikan pemilih Kegiatan pusat pendidikan pemilih dilaksanakan dalam bentuk riset tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 2014 dan pemilukada yang Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sumedang Tahun 2015

32


dilaksanakan pada bulan April, Mei Juni, dan Juli 2015. Kegiatan ini bertujuan untuk : 1. Mendeskripsikan alasan meningkatnya angka partisipasi pemilu legislatif dibandingkan pemilu sebelumnya; 2. Mendeskripsikan hal-hal apa saja yang mempengaruhi kehadiran dan ketidakhadiran pemilih di TPS pada pemilu legislatif, pemilu presiden dan pemilu kepala daerah; 3. Mendeskripsikan alasan terjadinya pola angka partisipasi pemilih pada Pilpres tahun 2014 menyimpang dari pemilu-pemilu sebelumnya; 4. Mendeskripsikan alasan ketidakhadiran pemilih di TPS pada setiap pemilu. c. Informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada Kegiatan Kerjasama Informasi Pemilu dan Pemilukada dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : 1. Mengadakan pertemuan dengan pers dan Media 2. Melakukan kunjungan media visit ke media masa cetak/elektronik Dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi pemilih maka dibuat dua kegiatan yaitu : 1. “PELAYANAN PERS DAN MEDIA” 2. “PENGEMBANGAN KEHUMASAN PEMILU” No

Nomor Surat

Tanggal

Keterangan

1

06/KPU.Kab.011-329053/III/2015

2 Maret 2015

Pimpinan SMTV

2

07/.KPU.Kab.011-329053/III/2015

2 Maret 2015

Redaksi Sumedang

3

08/KPU.Kab.011-329053/III/2015

2 Maret 2015

Redaksi Sumedang Ekpres

4

09/KPU.Kab.011-329053/III/2015

2 Maret 2015

Redakai Sumedang

Koran

5

10/KPU.Kab.011-329053/III/2015

6 Maret 2015

Redakai Priangan

Kabar

6

11/KPU.Kab.011-329053/III/2015

6 Maret 2015

Redaksi Sumedang

Lintas


Radar

33


No

Nomor Surat

Tanggal

Keterangan

7

12/KPU.Kab.011-329053/III/2015

6 Maret 2015

Redaksi Rakyat

Pikiran

8

13/KPU.Kab.011-329053/III/2015

2 Maret 2015

Redaksi Jabar

Tribun

B. REALISASI ANGGARAN Pada Tahun 2015 KPU Kabupaten Sumedang mendapat anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 1.801.913.000,- dan yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 450.000.000,-. Sehingga total anggaran KPU Kabupaten Sumedang pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 2.251.913.000,-, tingkat pencapaian realisasi anggaran adalah sebesar 83,54% atau ekuivalen sebesar Rp. 1.872.250.110,-. Tingkat capaian tersebut menunjukan upaya yang sungguhsungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh pelaksana kegiatan dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2015. Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Tahun 2015 ini dapat terlihat sebagai berikut :

Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Sumedang Tahun 2015 No 1

Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

2

Program Penguatan Kelembagaan Demokratis dan Perbaikan Proses Politik

Pagu (Rp)

TOTAL

Realisasi (Rp)

Sisa (Rp)

1.826.898.000

1.466.385.110

360.512.890

425.015.000

405.865.000

19.150.000

2.251.913.000

1.872.250.110

379.662.890

Pada Tahun 2015 tidak ada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, kegiatan yang dilaksanakan pada tahun ini antara lain: kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas

Pengelolaan

Administrasi

Keuangan;

Pengelolaan

Data,

Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi sarana dan Pra Sarana Pemilu; Manajemen Perencanaan dan Data; Pembinaan Sumber Daya Manusia,

Pelayanan

dan

Administrasi

Kepegawaian;

penyelenggaraan

operasional dan pemeliharaan perkantoran; laporan hasil reviu laporan keuangan KPU; penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sumedang Tahun 2015

34


sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu; pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervise/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih. Selain itu juga, KPU Kabupaten Sumedang mendapatkan bantuan keuangan (hibah) dari Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk membiayai kegiatan antara lain : lomba cerdas cermat kepemiluan dan demokrasi, study komparatif, sosialisasi peraturan perundang-undangan, dan pemeliharaan kantor. Dari total anggaran sebesar Rp. 2.251.913.000,- untuk membiayai kegiatan pada Tahun 2015, KPU Kabupaten Sumedang melakukan Efisiensi belanja sebesar Rp. 361.580.306,-. Hal ini disebabkan terdapat efisiensi dari anggaran setiap

kegiatan

yang

disesuaikan

dengan

petunjuk

teknis/petunjuk

pelaksanaan program dan kegiatan DIPA serta terdapat kelebihan anggaran dari belanja pegawai (belanja gaji pokok PNS). Terkait dengan kelebihan anggaran belanja pegawai tersebut, Sekretariat KPU Kabupaten Sumedang telah menyampaikan laporan estimasi kebutuhan belanja pegawai Tahun 2015 ke KPU Provinsi Jawa Barat. Namun sampai dengan akhir tahun anggaran 2015 tidak ada perubahan.


35

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents