BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA BPBD Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip-prinsip dalam penyusunan LKIP, yaitu pertama, Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yang mengandung pegertian bahwa hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan, kedua, Prinsip Prioritas, yang mengandung pengertian bahwa yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya, ketiga, Prinsip Manfaat, yang mengandung pengertian bahwa manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja. Di samping itu pula bahwa, untuk dapat menjelaskan tentang capaian akuntabilitas kinerja unit kerja BPBD, sesuai dengan format baru penyusunan LKIP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, secara sederhana Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dapat dilihat secara langsung capaiannya pada setiap kegiatan sebagaimana tertuang dalam format Pengukuran Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dengan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
29
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, pada tahun 2015 telah menetapkan 7 sasaran yang akan dicapai. Selanjutnya ke 7 sasaran diaplikasikan menjadi 9 indikator kinerja. Dari 9
indikator kinerja pencapaiannya
berhasil 8 dan 1 indikator kinerja tidak berhasil. Kriteria pencapaian indikator dinyatakan berhasil adalah jika pencapaiannya melebihi 80%. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :
> 85 s.d. 100
= Memuaskan
> 75 s.d. 85
= Sa ng at Baik
> 65 s.d. 75
= Baik
> 50 s.d. 65
= Cukup Baik
> 30 s.d. 50
= Agak Kurang
0 s.d. 30 Selanjutnya
= Kurang berdasarkan
hasil
evaluasi
kinerja
dilakukan
analisis
pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk
masukan,
proses,
keluaran,
hasil,
manfaat,
dan/atau
dampak
yang
menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator Sasaran Indikator Sasaran adalah alat ukur spesifik yang menggambarkan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran. Pada tahun anggaran 2015, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menetapkan 7 sasaran yang akan dicapai. Ke tujuh sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan menganalisa 9 indikator kinerja.
30
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
31
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016 Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja terhadap target tahun 2016 sendiri dan terhadap target 2017. Adapun perlunya dibandingkan terhadap target 2016 agar tergambar sisa target yang harus dicapai pada 1 tahun terakhir mengukur dengan kemampuan yang ada pada saai ini. Rincian tingkat capaian kinerja masingmasing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :
Tabel 3.11. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016 Capaian Indikator Kinerja No
1.
2.
Sasaran
Terselenggaran ya Pelayanan cepat penanggulangan bencana
Tersedianya perlengkapan pendukung penanggulangan bencana
Target TA 2017
Target TA 2016
Realisasi TA 2015
Persentas e capaian terhadap target TA 2015
Persentase Personil yang siaga bencana tiap hari selama 24 jam
100
100
100
100
100
Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi Persentase bantuan logistik dan peralatan untuk kebutuhan korban bencana
100
100
100
100
100
100
100
99,8
99,8
100
Persentase kecamatan yang menerima bantuan pada saat tanggap darurat
100
100
100
100
100
40 orang personil pendampi ngan psikososi al paska bencana 1 dok dan 31 Kec
100
100
94
31
Uraian
3.
Terbentuknya kelompok masyarakat penanggulangan bencana di tiap kecamatan
Persentese ketersedian personil kebencanaan yang handal
4.
Berkurangnya ancaman dan kerentanan bencana
Jumlah kecamatan yang telah dipetakan potensi bencananya
0
Persentase capaian terhadap target TA 2016
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
32
Capaian Indikator Kinerja No
Sasaran
Uraian
Target TA 2017
Target TA 2016
Realisasi TA 2015
Persentas e capaian terhadap target TA 2015
Persentase capaian terhadap target TA 2016
5.
Tersusunnya produk hukum daerah penanggulangan bencana
Jumlah Dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang disusun
1 dokumen Perbup ttg Rencana Penangg ulangan Bencana Daerah
1 dok profil daerah
1 dok
100
100
6.
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penangulangan bencana, dengan sasaran utama masyarakat di wilayah rawan bencana Terbangunnya kembali kehidupan masyarakat pasca bencana Terintegrasinya informasi kebencanaan daerah
Jumlah Kecamatan yang siaga bencana di Kabupaten Bandung
1 Kec
31 Kec
31 Kec
100
100
100
48
48
100
31 Kec
100
100
88
100
40 orang personil DAla dan 40 orang personil PSP
250
250
98
250
7.
8.
9.
Meningkatnya kapasitas SDM kebencanaan
Persentase perbaikan sarana dan prasarana masyarakat pasca bencana Cakupan wilayah Kabupaten Bandung yang telah terbangun system data dan informasi kebencanaan daerah Jumlah personil yang telah mengikuti pelatihan
Penanggulangan
bencana
di
Kabupaten
Bandung
dimulai
dari kegiatan
perencanaan sampai kepada tahap implementasi. Kegiatan ini tidak pernah berhenti karena kegiatan penanggulangan bencana merupakan sebuah siklus yang terus menyesuaikan dengan keadaan. Siklus penanggulangan bencana dapat terlihat pada gambar di bawah ini:
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.2 Analisis Capaian Kinerja Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2015 201 terhadap tahun berjalan (tahun 2015) dari tabel 3.1 terdapat 1 indikator kinerja yang capaiannya di bawah 100% yaitu : 1. Indikator Persentase bantuan logistik dan peralatan untuk kebutuhan korban bencana hanya mencapai 98% untuk bantuan logistik dan 74 %
untuk
peralatan kebutuhan korban. dibanding rencana 100%,, dis disebabkan program/ kegiatan yang mendukung indikator tersebut didukung 2 kegiatan, untuk logistik yang tersedia pada BPBD terlaksana 98% % dan untuk peralatan kebutuhan korban bencana hanya 74% 7 yang di dukung oleh kegiatan pengadaan sarana dan prasarana bagi korban korban bencana alam alam, tidak terserap disebabkan karena : 1) Sisa penawaran dari pihak ketiga 2. Indikator jumlah kecamatan yang telah dipetakan potensi bencananya sudah terealisasi 31 Kecamatan atau 89% % tetapi pada pelaksanaanya terdapat
33
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
beberapa komponen pemetaan yang belum tercapai sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 8 tahun 2011 tentang standarisasi data kebencanaan. 3. Indikator Persentase perbaikan sarana dan prasarana masyarakat pasca bencana hanya mencapai 9,62% sangat rendah dibanding rencana yaitu 100% , hal ini disebabkan karena program/ kegiatan yang mendukung indikator mengalami beberapa kendala yaitu : Hambatan dari tidak terserapnya anggaran sebesar Rp. 266.627.500,- atau 80,38% kegiatan ini karena beberapa alasan diantaranya : 1)
Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian tentang penghitungan kerusakan dan kerugian pasca bencana.
2)
Proses kriteria dan besaran bantuan sosial yang lama, karena melibatkan beberapa pihak luar seperti Dinas Pertasih, Pihak Kecamatan dan Desa.
3)
Pelaksanaan penyaluran bantuan material tersebut dengan proses
yang cukup lama, menyebabkan beberapa masyarakat korban bencana melakukan rehabilitasi dan reknstruksi secara mandiri, mengingat kebutuhan perbaikan rumah sangat mendesak. akhirnya sebagian besar masyarakat korban bencana mengajukan permohonan bantuan berupa uang. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Bupati Bandung nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat akibat Bencana Alam Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung. Pada Pasal 2 ayat (1) berbunyi "Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Sosial berupa barang kepada individudan/atau keluargayang menjadi korban
bencana
alam
dengan
kriteria
kerusakan bangunan
ringansesuai kemampuan keuangan daerah yang dilakukan secara selektif sesuai
ketentuan peraturan perundang – undangan". ayat (2)
berbunyi "Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bahan bangunan seperti genting, asbes, kaso dan bahan bangunan lainnya. 4) Dibutuhkan formulasi aturan tentang penyaluran bantuan sosial pasca bencana bahwa bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi adalah berupa dana hibah yang leading sektor pelaksananya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
34
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
35
3.3 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, tahun lalu dan target RPJMD Tabel 3.12 Perbandingan capaian kinerja pada tahun Rencana Strategis 2011- 2015 No.
Sasaran
Indikator Kinerja
Realisasi Tahun Renstra
Strategis 2011
2012
2013
2014
2015
0
200 orang
100 orang
80 orang
280 orang
67%
38%
74%
64%
83%
0
99,4%
99,9%
99,8
97,72%
0
0
FKDM
31 Kec Peserta sosialisasi perbup 52 tahun 2014
30 Kecamatan peserta Sosialisasi PRB
-
3 peta di kec. Baleendah, Bj. Soang dan Dayeuhkolot
31 peta kecamatan wilayah bencana longsor
1 dok perbup no. 23 ttg pembagian kewenanga n SKPD dalam penyelengg araan PB di Kabupaten Bandung -
1 dok perbup no. 53 tentang hibah bansos
-
1 Kecamatan
9
Terselenggaran ya Pelayanan cepat penanggulanga n bencana Meningkatnya jangkauan pelayanan penanggulanga n bencana Tersedianya perlengkapan pendukung penanggulanga n bencana Terbentuknya kelompok masyarakat penanggulanga n bencana di tiap kecamatan Berkurangnya ancaman dan kerentanan bencana
Jumlah personil yang siap diturunkan pada tahapan pra, saat dan pasca bencana Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi Persentase bantuan logistik dan peralatan untuk kebutuhan korban bencana Jumlah Kecamatan yang siaga bencana di Kabupaten Bandung Jumlah Kecamatan yang telah melakukan mitigasi bencana
-
6.
Tersusunnya produk hukum daerah penanggulangan bencana
Jumlah ketersediaan produk hukum dalam upaya mendukung penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung
-
7.
Terbangunnya kembali kehidupan masyarakat pasca bencana
Persentase perbaikan sarana dan prasarana masyarakat pasca bencana
-
1.
2.
3.
4.
5.
(5 Kec)
sketsa peta rawan bencana di 267 desa dan 9 kelurahan 1 dok Perda no. 2 ttg penyelengg araan Penanggul angan bencana di Kab. Bandung -
Kecamatan
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
36
Sasaran : Terselenggaranya Pelayanan cepat penanggulangan bencana Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan peningkatan pelayanan cepat dalam penanggulangan bencana. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :
Tabel 3.13. Sasaran Terselenggaranya Pelayanan cepat penanggulangan bencana
Indikator
Persentase Personil yang siaga bencana tiap hari selama 24 jam Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi
Target
Realisasi
% capaian
2015
2015
tahun 2015
100
100
100
100
Realisasi capaian kinerja (%) 2014
2013
2012
2011
100
100
100
0
0
100
100
100
0
0
Capaian indikator kinerja untuk sasaran ini ada 2 yaitu : 1. Indikator Persentase personil siaga bencana tiap hari selama 24 jam tercapai 100% pada tahun 2015 dan 2014, kegiatan yang mendukung indikator ini telah dilaksanakan pada tahun 2013 berupa piket kebencanaan operator radio pusat pengendalian operasional dan personil BPBD selama 24 jam, sehingga pada tahun 2011 dan 2012 tidak tercapai. 2. Indikator Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi tercapai 100% pada tahun 2015 karena telah melaksanakan 5 tahap kegiatan tanggap darurat. Pada tahun 2012 dan 2013 juga tercapai 100%, seluruh kejadian bencana telah ditanggulangi BPBD melalui bantuan biaya tidak terduga Pemerintah Kabupaten Bandung. Capaian kinerja tersebut selama tahun 2015 dicapai melalui program kegiatan : 1. Tanggap darurat bencana banjir Tahap II Telah dilaksanakan tanggap darurat bencana berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 360/ Kep.636-BPBD/ 2014 tentang Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Puting Beliung di Kecamatan Ciwidey, Rancabali, Pasirjambu, Cimaung, Pangalengan, Kertasari, Cicalengka, Rancaekek, Majalaya, Solokanjeruk, Ciparay, Baleendah, Banjaran, Pameungpeuk, Katapang, Kutawaringin, Margaasih, Dayeuhkolot, Bojongsoang dan Kecamatan Cileunyi di Wilayah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, yang telah diputuskan pada tanggal 30 Desember 2014. Pelaksanaan tanggap darurat ini berlangsung selama 7 (tujuh) hari terhitung dari tanggal 30 Desember 2014 s/d 5 Januari 2015, dengan pagu anggaran sebesar Rp.675.453.000,-
dan telah terealisasi sesuai SP2D
sebesar Rp. 659.054.650,- atau 97,5%. 2.
Tanggap darurat bencana gerakan tanah Rawabogo Telah dilaksanakan tanggap darurat bencana berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 364/Kep.190-BPBD/ 2015 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Retakan Tanah / Tanah Longsor Di Desa Rawabogo Dan Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, yang berlangsung 9 Februari s.d 1 Maret 2015, yang dibiayai oleh anggaran biaya tidak terduga (BTT) APBD Kabupaten Bandung
sebesar
Rp.
675.990.000,-
dengan
realisasi
sebesar
Rp.562.365.600,Pelaksanaan tanggap darurat ini bertahap, mulai dari pemindahan pegungsi sebanyak 143 jiwa ke tempat pengungsian kemudian. Pembagian bantuan berupa makanan pengungsi pembangunan hunian sementara dari bambu, dengan rincian sebagai berikut : a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar 1 Beras 2 Lauk Pauk 3 Air Minum b. Kebutuhan Posko 1. Makan Personil 2. Gas LPG 3. Air Minum 4. ATK dan Alat Listrik c. Belanja Bahan Bakar 1. Roda 2 / Pertamax 2. Roda 4 Pertamax
37
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3. Roda 4 Pertamina Dex 4. Roda 6 Pertamina Dex d. Kebutuhan Pembangunan Hunian Sementara 1 Rumah Bilik 2 Mushola 3 MCK 4 Instalasi ListrikPemindahan dan Pemasangan 5 Torn Air 6 Dudukan Torn Pipanisasi e. Kebutuhan Pemadatan Lahan dan Pembuatan Rucuk Bambu 1. Cangkul 2. Skop 3. Sewa Baby Roller 4. Bambu Haur 5. Bambu Gombong f. Kebutuhan Peralatan 1 Bor Listrik + Mata Bor 2 Circle Saw 3 Pisau Raut 4 Meteran 5 Tatah g. Honorarium Relawan 1 Uang Lelah Personil dan Relawan
3. Tanggap darurat bencana tanah longsor di Kampung Cibitung Kecamatan Pangalengan Tanggap daurat bencana tanah longsor berlangsung 2 kali tahapan , yaitu : a. Tahap I Tanggap darurat bencana longsor tahap I berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 360/Kep.334- BPBD/ 2015 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Tanah Longsor di Kampung Cibitung Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, dengan pagu anggaran yang dibiaya bantuan tidak terduga sebesar Rp.400.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 395.623.200,- atau 98,8%
38
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
b. Tahap II Tanggap darurat bencana longsor tahap ke II berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 360/ Kep.344-BPBD/ 2015 tentang Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Tanah Longsor di Kampung Cibitung Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat terhitung tanggal 12 Mei 2015. Alokasi untuk tanggap darurat bantuan tidak terduga ini adalah sebesar Rp. 423.020.000,teralisasi sebesar Rp.413.754.300,- atau 97,8%. Pelaksanaan kegiatan ini bisa diuraikan sebagai berikut :
a. Kebutuhan Dapur Umum 1 Nasi Bungkus 2 Air Minum 3 Gas Elpiji 12 Kg b. Kebutuhan Peralatan 1 Cangkul 2 Singkup c. Belanja Bahan Bakar 1 Roda 2 / Pertamax 2 Roda 4 Pertamax 3 Roda 4 Solar 4 Roda 4 Pertamina Dex 5 Roda 6 Pertamina Dex Jumlah d. Kebutuhan Posko 1 Kebutuhan ATK e. Honorarium Relawan 1 Uang Lelah Personil dan Relawan
4. Tanggap darurat bencana kekeringan berdasarkan Keputusan Bupati Bandung nomor : 365/ Kep.522-BPBD/ 2015 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Berupa Kekurangan Air Bersih, Air Minum dan Kebakaran Lahan Di Wilayah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung pada
15 September 2015 s.d 05 Oktober
39
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
40
2015,dengan bantuan tidak terduga APBD Kabupaten Bandung TA. 2015 sebesar Rp. 621.027.500,-
dan terealisasi sebesar Rp.620.633.500,- atau
99,93% dengan rincian sebagai berikut : a. BIAYA BELANJA PEGAWAI 1. Uang Lelah Personil b. BIAYA BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK ( BBM ) - Pengiriman Air Bersih 1. Kendaraan Tangki Air, Pertaminadex - Pendistribusian Torn dan Kelengkapannya 1. Kendaraan Truck, Pertamina Dex - Monitoring 1. Kendaraan Roda Empat ( Mobil ), Pertaminadex c. BIAYA BELANJA BAHAN BAHU KEGIATAN - Belanja Air Bersih - Cangkul - Singkup - Parang - Jerigen Plastik - Torn 4000 Lt + Accessories
Jadi total untuk BTT Tahun anggaran 2015 adalah : Tabel 3.14. Biaya Tidak Terduga Tanggap Darurat 2015 No. 1.
Dasar Banjir Baleendah Tahap II : Keputusan Bupati Bandung Nomor 360/ Kep.636-BPBD/ 2014 tentang Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung di Kecamatan Ciwidey, Rancabali, Pasirjambu, Cimaung, Pangalengan, Kertasari, Cicalengka, Rancaekek, Majalaya, Solokanjeruk, Ciparay, Baleendah, Banjaran, Pameungpeuk, Katapang, Kutawaringin, Margaasih, Dayeuhkolot, Bojongsoang dan Kecamatan Cileunyi di Wilayah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, yang telah diputuskan pada tanggal
Pagu Anggaran Rp. 675.453.000
Realisasi Rp.659.054.650
Pengembalian Rp.16.398.350
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
41
30 Desember 2014. 2.
Bencana gerakan tanah desa Rawabogo : Keputusan Bupati Bandung Nomor : 364/Kep.190-BPBD/ 2015 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Retakan Tanah / Tanah Longsor Di Desa Rawabogo Dan Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, yang berlangsung 9 Februari s.d 1 Maret 2015.
675.990.000
562.365.600
113.624.400
3.
Bencana tanah longsor Cibitung I : Keputusan Bupati Bandung Nomor : 360/Kep.334- BPBD/ 2015 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Tanah Longsor di Kampung Cibitung Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.
400.200.000
395.623.200
4.576.800
4.
Bencana tanah longsor Cibitung II : Keputusan Bupati Bandung Nomor : 360/Kep.344- BPBD/ 2015 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Tanah Longsor di Kampung Cibitung Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Bencana kekeringan : Keputusan Bupati Bandung nomor : 365/ Kep.522-BPBD/ 2015 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Berupa Kekurangan Air Bersih, Air Minum dan Kebakaran Lahan Di Wilayah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Jumlah
423.020.000
413.754.300
9.265..700
621.027.500
620.633.500
394.000
Rp.2.795.690.500
Rp.2.651.431.250
Rp.144.259.250
5.
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
42
Tabel 3.15 Perbandingan Capaian Kinerja Pelayanan Tanggap Darurat Bencana No. 1
Uraian Tanggap darurat 2012
Bencana Kebakaran Kec. Pacet
di
Korban Maruyung
Kekeringan Banjir dan Longsor 2
Tanggap darurat 2013
3
Tanggap darurat 2014
banjir dan longsor di wilayah Kecamatan Baleendah, Pacet, Margaasih, Cicalengka, Nagreg, Cileunyi, Solokanjeruk, Majalaya, Rancaekek, Pasirjambu, Bojongsoang, Dayeuhkolot, Katapang, Margahayu, dan Kutawaringin Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung di Kecamatan Ciwidey, Rancabali, Pasirjambu, Cimaung, Pangalengan, Kertasari, Cicalengka, Rancaekek, Majalaya, Solokanjeruk, Ciparay, Baleendah, Banjaran, Pameungpeuk, Katapang, Kutawaringin, Margaasih, Dayeuhkolot, Bojongsoang dan Kecamatan Cileunyi di Wilayah Kabupaten Bandung Jumlah
138
BTT APBD (Rp.) 16.413.000
76.874
117.974.400 381.168.500
27.382
1.780.443.000
14.589
749.356.250
2.664.186.650
BPBD Provinsi (Rp).
BNPB (Rp). 0
0
35.000.000
77.000.000
0
0
35.000.000
77.000.000, -
Analisis capaian kinerja pelayanan tanggap darurat bencana dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Tanggap darurat tahun 2012
a) Biaya tidak terduga untuk tanggap darurat bencana kebakaran di Maruyung Kejadian bencana kebakaran ini mendapat anggaran sebesar Rp.61,413,000,- yang digunakan untuk belanja bahan baku dumlap (dapur umum lapangan) bagi korban di pengungsian, membuka posko lapangan, menyalurkan logistik.
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
43
Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut : Tabel 3.16 Indikator Masukan Keluaran Hasil
Tolak Ukur
Kinerja Realisasi Rp. Rp. 61,413,000 61,413,000 100% 100% Target
Tersedianya Dana, SDM, Bahan dan waktu Terlaksananya upaya tanggap darurat melalui penyediaan dumlap. Terpenuhinya kebutuhan makanan dan bantuan logistik bagi korban.
100%
100%
b). Biaya tidak terduga untuk tanggap darurat bencana kekeringan Kejadian bencana kekeringan mendapat anggaran on call tahn 2012 sebesar Rp.117,974,400,-, yang digunakan untuk membiayai mobilisasi air bersih ke wilayah kekeringan, demobilisasi, belanja langsung untuk honorarium personil tanggap darurat kekeringan, visibilitas dan belanja ATK pendukung selama masa tanggap darurat yaitu 7 (tujuh) hari. Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut :
Tabel 3.17
Indikator Masukan
Keluaran
Tolak Ukur kuantitas
Kinerja kebutuhan
Tersedianya Dana, SDM, Bahan dan waktu Tersedianya mobilisasi bahan bakar minyak : Truk 3 unit Quick responder Strada Triton 1 unit Toyota Hilux 1 unit Toyota Kijang 1 unit Minyak Pelumas untuk 3 unit kendaraan 19 buah Pembelian Tandon Air 1 buah Selang Hydrant 1 buah Selang Hydrant 19 buah Kran Air Personil Visibilitas Demobilisasi
27 orang 4 buah spanduk Pemelihara
23 liter 20 liter 20 liter 20 liter 7 liter 5000 Liter 2.5" x 20 M 2.5" x 30 M 2.5 " 27 orang
Realisasi Rp.117,974,400
724,500 630,000 1,372,000 1,372,000 3,441,900 86,735,000 2,250,000 3,375,000 1,425,000
9,450,000 1,600,000 3,150,000
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
an 3 unit truk dan upah supir Terpenuhinya kebutuhan dasar untuk tanggap darurat kekeringan di wilayah kekeringan Alat Tulis Kantor
Hasil
44
1,000,000 100%
c). Biaya tidak terduga untuk tanggap darurat bencana banjir & longsor Kejadian banjir dan longsor yang terjadi pada November 2012 mendapat anggaran sebesar Rp.381,168,500,-
yang
digunakan untuk
membiayai mobilisasi belanja bahan bakar minyak, operasional dapur umum lapangan, sewa alat berat dan uang lelah personil tanggap darurat banjir dan longsor yang terjadi selama 7 (tujuh) hari yaitu tanggal 19-25 November 2012. Secara rinci kegiatan tersebut dapat diuraikan melalui table berikut :
Tabel 3.18 Indikator Masukan
Tolak Ukur kuantitas Tersedianya Dana, SDM, Bahan dan waktu Tersedianya mobilisasi bahan bakar minyak : Solar Truk DUMLAP Solar kendaraan roda 4 Pertamax kendaraan roda 4 Mobilisasi air bersih Solar kendaraan exsavator Bbm premium genset
Keluaran
Hasil
Kinerja kebutuhan
Personil Sewa alat berat Opersional Dumlap, belanja bahan baku kegiatan : 1.Makanan pokok pengungsi dan relawan 2. Air mineral 3. Gas elpiji 12 Kg Terpenuhinya kebutuhan dasar korban untuk tanggap darurat banjir dan longsor.
2 unit 10 unit 5 unit 2unit 3 unit 2 unit 253 orang 3 unit
253 orang 20 jam
89,600,000 10,200,000
2x1
3500 orang
245,000,000
75 dus 8 tabung
25 liter 25 liter 25 liter 25 liter 45 liter 7 Liter
Realisasi Rp 381,168,500
1,575,000 7,875,000 8,575,000 1,575,000 4,252,500 441,000
7,875,000 4,200,000 100%
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Jumlah Total sumber dana on call tanggap darurat bencana dari APBD Kabupaten Bandung pada tahun 2012 adalah : BTT untuk tanggap darurat bencana kebakaran sebesar
Rp. 61,413,000,-
BTT untuk tanggap darurat bencana kekeringan sebesar
Rp. 117,974,400,-
BTT
untuk
tanggap
darurat
bencana
banjir
&
longsor
sebesar
Rp.381,168,500,Jumlah
Rp.560,555,900
2. Tanggap darurat tahun 2013 a). Kegiatan Yang Dibiayai Bantuan Tidak Terduga (APBD Kabupaten Bandung) Terlaksana 4 tahap, diantaranya : 1. Tanggap
darurat
bencana
banjir
di
Kecamatan
Ciwidey,
Soreang,
Kutawaringin, Margaasih, Pangalengan, Cangkuang, Banjaran, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Majalaya, Rancaekek, Cileunyi dan Cicalengka berdasarkan Surat Bupati Bandung Nomor : 360/ Kep.130-BPBD/ 2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penggunaan Pos Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2013. Pelaksanaan tanggap darurat ini terhitung dari tanggal 07 Februari s/d 28 Februari 2013, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 649.620.500,terealisasi sebesar Rp.334.851.181,-. Sisa anggaran dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp.314.769.319,-. 2.
Tanggap darurat bencana banjir dan longsor di Kecamatan Beleendah, Bojongsoang, Dayeuhkolot, Banjaran, Cikancung, Cicalengka, Majalaya, Rancaekek, Cileunyi, Ibun dan Kutawaringin berdasarkan Surat Bupati Bandung Nomor : 360/ Kep.226-BPBD/ 2013 tanggal 03 April 2013 tentang Penggunaan Pos Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2013 untuk Biaya Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor.. Pelaksanaan tanggap darurat ini berlangsung selama sepuluh hari terhitung dari tanggal 27 Maret s/d 05 April 2013, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 411.675.000,- terealisasi sebesar Rp.411.675.000,- atau terealisasi 100 %.
45
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3. Surat Bupati Bandung Nomor : 360/ Kep 237- BPBD tanggal 09 April 2013 tentang penggunaan Pos Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2013 Untuk Biaya Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Kecamatan Baleendah, Bojongsoang, Dayeuhkolot, Banjaran, Cikancung, Cicalengka, Majalaya, Rancaekek, Cileunyi, Ibun dan Kutawaringin selama tujuh hari mulai tanggal 06 April s/d 12 April 2013. Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.269.972.500,- dan terealisasi Rp. 269.972.500,- atau 100%. 4. Surat Pernyataan Status Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Kecamatan Cangkuang, Banjaran, Pameumpeuk, Baleendah, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Majalaya, Rancaekek, Cileunyi, Cicalengka, Pacet, Ibun, Katapang dan Kutawaringin Kabupaten Bandung terhitung mulai tanggal 23 April s/d 02 Mei 2013. Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.449.175.000,- dan terealisasi 100 %. Jadi total untuk BTT Tahun anggaran 2013 adalah : Tabel 3.19 No. 1.
2.
3.
4.
Dasar Surat Bupati Bandung Nomor : 360/ Kep.130BPBD/ 2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penggunaan Pos Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2013. Surat Bupati Bandung Nomor : 360/ Kep.226BPBD/ 2013 tanggal 03 April 2013 tentang Penggunaan Pos Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2013 untuk Biaya Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor. Surat Bupati Bandung Nomor : 360/ Kep 237BPBD tanggal 09 April 2013 tentang penggunaan Pos Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2013 Untuk Biaya Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Surat Pernyataan Status
Pagu Anggaran
Realisasi
Rp. 649.620.500,-
Rp.334.851.181,(52%)
Rp. 411.675.000,-
Rp.411.675.000,(100%)
Rp.269.972.500,-
Rp.269.972.500,(100%)
Rp.449.175.000,-
Rp.449.175.000,-
Pengembalian Rp.314.769.319,-
46
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Darurat Bencana Banjir dan Longsor Jumlah
(100%) Rp. 1.780.443.000
Rp. 1.465.673.681,-
Rp.314.769.319,-
b). Bantuan Dari BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) KEGIATAN
YANG
DIBIAYAI
DANA
SIAP
PAKAI
BADAN
NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA 1. Tanggap darurat bencana banjir di Baleendah kabupaten Bandung dengan dana DSP sebesar Rp. 360.000.000,- yang terealisasi sebesar 100 % , yang berlangsung dari tanggal 06 mei sampai dengan 12 mei 2015 dengan rincian sebagai berikut : 2. Tanggap darurat bencana longsor tahap I berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 360/Kep.334- BPBD/ 2015 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Tanah Longsor di Kampung Cibitung Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan kabupaten Bandung, dengan pagu anggaran yang dibiaya Dana Siap Pakai dari BNPB sebesar Rp.396.174.000 dan terealisasi sebesar 100% berikut : Kebutuhun Dapur Umum 1 Nasi Bungkus 2 Air Minum 3 Gas Elpiji 12 Kg Kebutuhan Dasar Pengungsi 1 Pangan - Beras - Minyak Goreng - Mie Instan - Sarden - Kornet - Susu Bayi - Bubur / Makan Bayi 2 Sandang - Baju Putih Biru Laki-laki SMP - Baju Pramuka Laki-laki SMP - Baju Putih Biru Perempuan SMP - Baju Pramuka Perempuan SMP - Pakaian anak Laki-laki usia SMP - Pakaian anak Perempuan usia SMP - Baju Merah Putih Laki-laki SD
, dengan rincian sebagai
47
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
- Baju Pramuka Laki-laki SD - Pakaian anak Laki-laki usia SD - Baju Merah Putih Perempuan SD - Baju Pramuka Perempuan SD - Pakaian anak Perempuan usia SD - Pakaian Remaja Laki-laki usia SMA - Pakaian Remaja Perempuan usia SMA - Pakaian Balita Laki-laki - Pakaian Balita Perempuan - Pakaian Lansia Laki-laki - Pakaian Lansia Perempuan - Pakaian Desawa Laki-laki - Pakaian Desawa Perempuan 3 Perlengkapan Sekolah - Tas - Sepatu - Buku Tulis - Ball Point - Penghapus 4 Family Kits - Sabun Mandi - Sabun Cuci - Sikat Gigi - Pasta Gigi - Minyak Kayu Putih 5 Perlengkapan Dapur 6 Selimut 7 Obat Kebutuhan Peralatan 1 Cangkul 2 Singkup 3 Kantong Sampah 4 Karung Plastik 5 Tenda Peleton 6 Tenda Posko 7 Velbed 8 Headlamp 9 Matras Belanja Bahan Bakar 1 Roda 2 / Pertamax 2 Roda 4 Pertamax 3 Roda 4 Pertamina Dex 4 Roda 6 Pertamina Dex 5 Bechoe Kecil Pertamina Dex 6 Dozer Pertamina Dex
48
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
49
7 Genset Pertamax Kebutuhan Posko 1 Kebutuhan ATK 2 Spanduk Kebutuhan Jatah Hidup 1 Beras 2 Lauk Pauk 3 Air Minum 3. Tanggap darurat bencana kekeringan berdasarkan Keputusan Bupati Bandung nomor : 365/ Kep.483-BPBD/ 2015 yang berlangsung dari tanggal 5 Agustus s.d 31 Desember 2015, dengan pagu anggaran yang dibiayai oleh dana siap pakai (DSP) BNPB sebesar Rp. 169.740.000 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.20 ANGGARAN BIAYA SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN BERUPA KEKURANGAN AIR BERSIH DAN AIR MINUM DI WILAYAH KAB. BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT RINCIAN PERHITUNGAN NO 1 1.
URAIAN
Volume
Satu an
Harga Satuan
3
4
5
2 Biaya Posko 1
Paket Pkt
2.
3.
6 25.000.000
Biaya Posko
2.
JUMLAH (Rp)
Uang Lelah dan Uang Makan Uang Lelah dan uang Makan BIAYA BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK ( BBM ) Droping Air Bersih Droping Air bersih (Solar) Droping Air bersih (Pertamina Dex) BIAYA BELANJA BAHAN BAHU KEGIATAN Pengadaan Air Bersih -
Pembuatan Tangkapan air dan Pipanisasi
25.000.000
25.000.000 87.000.000
20
Org
x
30
Hari
HOK
145.000
87.000.000
10.440.000
1 1
Unit Unit
x x
30 30
Hari Hari
x x
20
7.400 Lt
Liter
Lt
Liter
4.440.000
20 10.000
6.000.000 47.300.000
91
Desa
x
6
Tangki Tang ki
1
50.000
27.300.000
20.000.000
20.000.000
Unit Unit
Jumlah Total Rencana Anggaran Biaya
169.740.000
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
50
Sasaran : Tersedianya perlengkapan pendukung penanggulangan bencana Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan peningkatan tersedianya perlengkapan pendukung penanggulangan bencana. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.21. Sasaran Terselenggaranya Pelayanan cepat penanggulangan bencana
Indikator persentase bantuan logistik dan peralatan untuk kebutuhan korban bencana Persentase kecamatan yang menerima bantuan pada saat tanggap darurat
Target
Realisasi
% capaian
2015
2015
tahun 2015
100
98
100
100
Realisasi capaian kinerja (%) 2014
2013
2012
2011
100
99,8
100
99,6
0
74
100
100
100
0
Capaian indikator kinerja untuk sasaran ini ada 2 yaitu : 1. Indikator persentase bantuan logistik dan peralatan untuk kebutuhan korban bencana, indikator ini didukung 2 kegiatan yaitu Kegiatan Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan Pengungsi tercapai 98% dari target 100% pada tahun 2015, di 2013 tercapai sebanyak 100% dan pada 2014 tercapai 99,8% menurun 0,2% dan Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam tercapai 74% dari target 100%, sarana prasarana dimaksud yaitu : Uraian
Jumlah
Peralatan yang diberikan pada masyarakat : 1. Tenda Pleton 2. Tenda Pleton/ Tenda Regu, 3. Peralatan Dapur Umum Lapangan 4. Blankar/ Tandur 5. Mesin Pompa 3 inc 6. Mesin pompa 6 inc 7. Alat komunikasi. Handytalky 8. Alat Komunikasi/ RIG 9. Perahu Karet + Dayung
13 unit 6 buah 6 set 33 buah 14 unit 3 unit 49 unit 4 unit 3 unit
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
10. Perahu Kayu + Dayung 11. Sepatu Boot 12. Rompi Pelampung 13. Lampu Darurat/ Headlamp 14. Genset 15. Gergaji mesin 16. Tabung Damkar YP-20NR 6 Kg
21 buah 70 satuan 56 buah 40 buah 10 unit 3 buah 2 buah
Peralatan kebutuhan Badan " 1. Alat penarik / Anhang 2. Tempat tidur lipat 3. Pengadaan alat komunikasi radio VHF
2 unit 100 buah 2 set
2. Indikator Persentase kecamatan yang menerima bantuan pada saat tanggap darurat tercapai 100%. Pada indikator ini, kegiatan yang mendukung adalah dianggarkan dari biaya tidak terduga tanggap darurat bencana. Artinya adalah, karena bencana tidak dapat ditargetkan kejadian dan korbannya, maka untuk setiap korban yang terkena bencana pada saat tanggap darurat, target BPBD mengenai kebutuhan mereka akan terpenuhi 100% setiap tahunnya. Berdasarkan data rekapitulasi peristiwa bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung selama tahun 2015 terjadi 4 kali tanggap darurat yaitu : a)
pada tanggal 30 desember 2014 - 5 Januari 2015 dengan korban dan kerugian pada 20 Kecamatan Kabupaten Bandung. Tercatat sebanyak 32 kejadian bencana. Adapun rincian kejadian bencana yang terjadi selama 2015 yakni, tanah longsor sebanyak 1 kejadian, banjir 29 kejadian, retakan tanah 1 kejadian, bencana kekeringan sebanyak 1 kali kejadian.
b)
Bencana – bencana tersebut menimbulkan kerugian materil maupun non materil diantaranya hilangnya tempat tinggal penduduk untuk sementara waktu karena rumahnya terendam banjir maupun tertimbun longsoran tanah atau
hilangnya
mata
pencaharian
karena
rusaknya
infrastruktur
perekonomian. Dengan kondisi tersebut, Para korban bencana tetap berhak menerima
bantuan
untuk
memenuhi
kebutuhan
dasar
hidupnya.
Pemenuhan kebutuhan para korban bencana pada tahun 2015 tidak hanya disediakan oleh pemerintah tetapi juga dari individu maupun kelompok masyarakat serta dari pihak swasta. Bantuan – bantuan tersebut selalu
51
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
52
direkapitulasi dan kemudian didistribusikan kepada para korban bencana yang membutuhkan secara langsung ataupun melalui para relawan. Para pemberi bantuan pada tahun 2015 diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah pusat melalui BNPB 2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat 3. SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung 4. Individu maupun kelompok masyarakat
Sasaran : Terbentuknya kelompok masyarakat penanggulangan bencana di tiap kecamatan Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan peningkatan terbentuknya kelompok masyarakat penanggulangan bencana di tiap kecamatan. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.22. Sasaran Terbentuknya kelompok masyarakat penanggulangan bencana di tiap kecamatan Realisasi capaian kinerja (%) Target 2015
Indikator Ketersedian kebencanaan handal
personil yang
40 orang
Realisasi 2015 40 orang
% capaian tahun 2015 100
2014
2013
2012 2011
100
110
100
Capaian indikator ketersediaan personil kebencanaan yang handal pada tahun 2013 tercapai 100%; pada tahun 2014 tercapai 100% artinya dan pada tahun 2015 tercapai 100%. Capaian indikator kinerja untuk sasaran ini didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat. Pada tahun 2014 tercapai 100% yaitu sebanyak 40 orang tenaga yang handal dalam pendampingan psikososial korban pasca bencana. Pada tahun 2013 kegiatan yang mendukung indikator ini adalah pelatihan Tim dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana tercapai 100% yaitu sebanyak 200 orang dan pada tahun 2014 tercapai 40 orang. Sehingga pada tahun 2015 BPBD telah melakukan
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
pelatihan kebencanaan kepada aparatur maupun masyarakat sebanyak 40 orang personil. Para peserta pelatihan kemudian dikelompokan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ada dua kelompok besar penanggulangan bencana yaitu Unit Cegah Siaga (UCS) yang beperan aktif dalam melakukan pengurangan risiko bencana dalam fase pra bencana, Tim Reaksi Cepat (TRC) yang lebih berperan dalam proses tanggap darurat bencana dengan tugas pokoknya melakukan kajian cepat kebutuhan para korban bencana serta menghitung kerusakan sementara akibat bencana.
Untuk membentuk personil kebencanaan yang handal diperlukan pelatihan penanggulangan bencana baik dari segi teori maupun implementasi di lapangan. Oleh karena itu, BPBD telah melaksanakan beberapa kegiatan baik kegiatan internal BPBD maupun dengan bekerja sama dengan lembaga lain. Pelatihan yang telah dilaksanakan oleh BPBD diantaranya: a. Pelatihan Damages and Losses Assesment (DaLA) yaitu pelatihan perhitungan kerusakan dan kerugian pasca bencana bagi aparatur kecamatan (2013 dan 2014). b. Pelatihan penggunaan radio komunikasi dengan output jumlah kecamatan yang terhubung dengan pusat informasi BPBD dan rambu evakuasi (2014) c. Pelatihan pendampingan psikososial korban pasca bencana (2015) d. Pelatihan penanggulangan bencana dasar e. Pelatihan pengelolaan dapur umum lapangan f.
Pelatihan Search and rescue (SAR) Sasaran : Berkurangnya ancaman dan kerentanan bencana Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan peningkatan
Berkurangnya ancaman dan kerentanan bencana. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :
53
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Tabel 3.23. Sasaran Berkurangnya ancaman dan kerentanan bencana
Indikator
Target
Realisasi
% capaian
2015
2015
tahun 2015
Jumlah kecamatan yang 1 dok 1 dok telah dipetakan potensi dan 31 dan 31 bencananya Kec Kec peta rawan longsor
89
Realisasi capaian kinerja (%) 2014
2013
2012
3 Kec
2 kec
1 kec
Capaian indikator kinerja untuk sasaran ini didukung oleh 2 kegiatan yaitu : 1. Kegiatan Pemetaan Kawasan Rawan Bencana, pada tahun 2015 terpetakan wilayah rawan bencana di 31 kecamatan. Adapun kendala yang dihadapi yaitu Kriteria teknis untuk kegiatan pemetaan kawasan rawan bencana tidak sesuai perencanaan : a) Tersusunnya peta rawan bencana se-Kabupaten Bandung per Kecamatan, dalam hal ini wilayah rawan bencana longsor. b) Tersusunnya
Peta
rawan
bencana
detail,
tetapi
sampai
saat
ini
hasil
penyusunannya tidak sesuai dengan standarisasi peta. Upaya yang dilakukan adalah : Tersusunnya database kebencanaan harus sesuai standarisasi data BNPB yaitu Peraturan Kepala BNPB nomor. 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan Pada tahun 2015 tercapai 89%
atau 31 kecamatan dari tahun 2014 yang hanya
tercapai 3 kecamatan rawan bencana banjir. Artinya meningkat mencapai 28 kecamatan. Pada tahun 2013 hanya 31
kecamatan yg dipetakan, pada 2012
hanya 1 kecamatan dan pada 2011 wilayah rawan masih dalam bentuk sketsa sebanyak 31 kecamatan. 2. Kegiatan lainnya yaitu terlaksananya sosialisasi pengurangan resiko bencana di 31 kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh masyarakat dapat menjadi lebih siaga dalam menghadapi bencana banjir, angin kencang, gerakan tanah dan lonsor. yang bertujuan untuk merangsang masyarakat agar berperan aktif dalam penyelanggaraan penanggulangan bencana dengan membentuk kelompok di tiap wilayah rawan bencana.
54
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Sasaran : Tersusunnya produk hukum daerah penanggulangan bencana Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan peningkatan Tersusunnya produk hukum daerah penanggulangan bencana. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.24. Sasaran
Tersusunnya produk hukum daerah penanggulangan
bencana
Indikator
Target 2014
Jumlah Dokumen 1 dok perencanaan penanggulangan bencana yang disusun
Realisasi 2014
% capaian tahun 2014
1 dok
100
Realisasi capaian kinerja (%) 2013
2012
2011
3 dok
1 dok
0
Capaian indikator kinerja untuk sasaran ini didukung oleh
kegiatan
penyusunan rumusan kebijakan bencana daerah yang pada tahun 2014 tercapai 1 dokumen yaitu terusunnya Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian
Bantuan
Sosial Barang
Yang
Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat Akibat Bencana Alam Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung. Pada tahun 2013 tercapai 3 dokumen yaitu : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung 2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pembagian Kewenangan, Tugas, Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penyelengaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bandung 3. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah. Pada tahun 2012 tercapai 1 dokumen yaitu dokumen rencana kontijensi bencana banjir.
55
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
56
Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penangulangan bencana, dengan sasaran utama masyarakat di wilayah rawan bencana Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan peningkatan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penangulangan bencana, dengan sasaran utama masyarakat di wilayah rawan bencana. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut : Tabel
3.25. Sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penangulangan bencana, dengan sasaran utama masyarakat di wilayah rawan bencana
Indikator
Target
Realisasi
% capaian
2015
2015
tahun 2015
Jumlah Kecamatan 31 kec yang siaga bencana di Kabupaten Bandung
31 kec
98
Realisasi capaian kinerja (%) 2014
2013
2012
100%
100% 33%
Capaian indikator jumlah kecamatan yang siaga bencana pada tahun 2012 mencapai 33% ; pada tahun 2013 mencapai 100%, artinya meningkat sebesar 67%, pada tahun 2014 tercapai 100% dan pada tahun 2015 tercapai 98%. Capaian indikator sasaran ini didukung oleh Kegiatan penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan. Output dari kegiatan ini adalah terhubungnya 31 kecamatan dengan pusat informasi kebencanaan BPBD dan berlangsungnya komunikasi dan tersampikannya informasi peringatan dini bencana, diantaranya : a) personil siaga bencana 24 jam b) 1 alat early warning system untuk bencana banjir c) 1 unit alat pemantau curah hujan d) 1 alat disaster early warning system (DEWS)
Selain itu ada juga sub kegiatan seperti sosialisasi pengurangan resiko bencana yang dilakukan ke 31 kecamatan serta tersedianya TRC pada setiap kecamatan di Kabupaten Bandung. Pada tahun 2015 tersosialisasikannya PRB ke 1800 orang masyarakat dari beberapa unsur, tahun 2014 tercapai 31 kecamatan
2011 0
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
juga pada tahun 2013. Sedangkan pada tahun 2012 hanya tercapai 10 kecamatan, artinya meningkat pada 2013 sebanyak 21 kecamatan yang siaga bencana. Sasaran : Terbangunnya kembali kehidupan masyarakat pasca bencana Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan peningkatan Terbangunnya kembali kehidupan masyarakat pasca bencana, dengan sasaran utama masyarakat di wilayah rawan bencana. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.26. Sasaran bencana
Indikator
Terbangunnya kembali kehidupan masyarakat pasca
Target
Realisasi
% capaian
2015
2015
tahun 2015
Persentase perbaikan 100 % sarana dan prasarana masyarakat pasca bencana
9,82%
9,82%
Realisasi capaian kinerja (%) 2014
2013
2012
48%
90%
0
Capaian indikator sasaran ini didukung oleh Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial dengan kegiatan Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial yang pada tahun 2015 hanya tercapai 9,82%, artinya mengalami penurunan kinerja sebesar 37,18% dari tahun 2014 yang juga hanya tercapai 48% , pada tahun 2013 tercapai 90% artinya mengalami penurunan sebesar 42%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya bantuan stimulan untuk korban pasca terjadi bencana. Wilayah yang mendapat bantuan stimulan yaitu Kecamatan Pameungpeuk Desa Rancamulya sebanyak 40 Orang pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 hanya melaksanakan survey bahan material. Bentuk bantuan untuk para korban bencana adalah berupa barang bahan material, seperti batu bata, pasir, semen, genting dan lain sebagainya. Hambatan dari tidak tercapainya kegiatan ini karena beberapa alasan diantaranya : 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian tentang penghitungan kerusakan dan kerugian pasca bencana. 2) Proses kriteria dan besaran bantuan sosial yang lama, karena melibatkan beberapa pihak luar seperti Dinas Pertasih, Pihak Kecamatan dan Desa.
57
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3) Pelaksanaan penyaluran bantuan material tersebut dengan proses yang cukup lama, menyebabkan beberapa masyarakat korban bencana melakukan rehabilitasi dan reknstruksi secara mandiri, mengingat kebutuhan perbaikan rumah sangat mendesak. akhirnya sebagian besar masyarakat korban bencana mengajukan permohonan bantuan berupa uang. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Bupati Bandung nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat akibat Bencana Alam Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung. Pada Pasal 2 ayat (1)
berbunyi "Pemerintah Daerah memberikan
Bantuan Sosial berupa barang kepada individudan/atau keluargayang menjadi korban bencana alam dengan kriteria kerusakan bangunan ringansesuai kemampuan keuangan daerah yang dilakukan secara selektifsesuai ketentuan peraturan perundang – undangan". ayat (2) berbunyi "Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bahan bangunan seperti genting, asbes, kaso dan bahan bangunan lainnya. 4) Dibutuhkan formulasi aturan tentang penyaluran bantuan sosial pasca bencana bahwa bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
adalah
berupa dana hibah yang leading sektor pelaksananya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial korban bencana pada tahun 2015 dilaksanakan dalam 2 (dua) jenis bantuan sosial, yaitu uang melalui cek tunai atau transfer ke rekening tabungan korban bencana, sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 62 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 62 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 4) dan Keputusan Bupati
58
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Bandung Nomor 978/Kep.185-DPPK/2014 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2014 berupa bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan. Selain itu bantuan lainnya yaitu bantuan sosial barang berupa material bangunan, berdasar kepada Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Akibat Bencana Alam Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bandung dan Keputusan Bupati Bandung Nomor 978/Kep.173-DPPK/2015 tentang Penetapan
Penerima Dan Besaran Hibah Dan
Bantuan Sosial Di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2015, tanggal 30 Januari 2015. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan berupa cek tunai atau transfer ke rekening tabungan untuk korban bencana pada tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) tahap yang dikelola oleh DPPK Kabupaten Bandung. 1. 978/Kep.173-DPPK/2015 tentang Penetapan
Penerima Dan Besaran Hibah
Dan Bantuan Sosial Di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2015, tanggal 30 Januari 2015. a. Jumlah pengajuan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) penerima dengan total nilai sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Terdiri atas 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Pangalengan Desa Tribaktimulya dan Kecamatan Ciparay Desa Ciparay; b. Pelaksanaan
Pembagian
bantuan sosial berupa cek tunai langsung di
Kantor DPPK Kabupaten Bandung; 2. 978/Kep.173-DPPK/2015 tentang Penetapan
Penerima Dan Besaran Hibah
Dan Bantuan Sosial Di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2015, tanggal 30 Januari 2015 a.
Jumlah pengajuan sebanyak 656 pemohon/ berkas yang diajukan ke DPPK Kabupaten Bandung dan hanya 87 yang menjadi penerima dengan total nilai sebesar Rp.495.500.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), terdiri dari 4 (empat) kecamatan dan 7 (tujuh) desa.
59
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Tabel 3.27. Calon Penerima Bantuan Sosial Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung nomor 978/Kep.173-DPPK/2015 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Hibah Dan Bantuan Sosial Di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2015, tanggal 30 Januari 2015 KODE REKENING 1 5 . 1 . 4 . 07 . 01
URAIAN 2
ANGGARAN 3
5.1.5
Belanja Bantuan Sosial
12.617.250.000,00
5 . 1 . 5 . 01
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan BANTUAN SOSIAL YANG DIREKOMENDASI OLEH BPBD 1 Bantuan Sosial Korban LONGSOR Kepada DEDE SUTARMAN KP.RANCAGADOK RT 04/02 Desa TRIBAKTIMULYA Kec. PANGALENGAN 2 Bantuan Sosial Korban LONGSOR Kepada ADIH KP.RANCAGADOK RT 03/02 Desa TRIBAKTIMULYA Kec. PANGALENGAN
12.617.250.000,00
5 . 1 . 5 . 01 . 01 5 . 1 . 5 . 01 . 01 5 . 1 . 5 . 01 . 01
5 . 1 . 5 . 01 . 01
12.617.250.000,00 495.500.000,00 3.000.000,00
3.000.000,00
5 . 1 . 5 . 01 . 01
3
Bantuan Sosial Korban LONGSOR Kepada SARIP HIDAYAT KP. PATROL RT 02/04 Desa TRIBAKTIMULYA Kec. PANGALENGAN
3.000.000,00
5 . 1 . 5 . 01 . 01
4
500.000,00
5 . 1 . 5 . 01 . 01
5
5 . 1 . 5 . 01 . 01
6
5 . 1 . 5 . 01 . 01
7
5 . 1 . 5 . 01 . 01
8
5 . 1 . 5 . 01 . 01
9
Bantuan Sosial Korban Angin Putting Beliung/Angin Kencang Kepada ASEP SUPRIATNA KP. BABAKAN CARINGIN RT 01 RW 08 Desa CIPARAY Kec. CIPARAY Bantuan Sosial Korban Angin Putting Beliung/Angin Kencang Kepada SOLIHIN KP. BABAKAN CARINGIN RT 01 RW 08 Desa CIPARAY Kec. CIPARAY Bantuan Sosial Korban Angin Putting Beliung/Angin Kencang Kepada CACA RUKMANA KP. BABAKAN CARINGIN RT 03 RW 08 Desa CIPARAY Kec. CIPARAY Bantuan Sosial Korban Angin Putting Beliung/Angin Kencang Kepada BASRI KP. BABAKAN CARINGIN RT 03 RW 08 Desa CIPARAY Kec. CIPARAY Bantuan Sosial Korban Angin Putting Beliung/Angin Kencang Kepada ADE MAMAT KP. BABAKAN CARINGIN RT 03 RW 08 Desa CIPARAY Kec. CIPARAY Bantuan Sosial Korban Angin Putting Beliung/Angin Kencang Kepada SAEPUDIN KP. BABAKAN CARINGIN RT 03 RW 08 Desa CIPARAY Kec. CIPARAY
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
60
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
1
2
5 . 1 . 5 . 01 . 01
10
5 . 1 . 5 . 01 . 01
11
5 . 1 . 5 . 01 . 01
3
Bantuan Sosial Korban Angin Putting Beliung/Angin Kencang Kepada IDAR KP. BABAKAN CARINGIN RT 03 RW 08 Desa CIPARAY Kec. CIPARAY Bantuan Sosial Korban Angin Putting Beliung/Angin Kencang Kepada ADE WIHARMA KP. BABAKAN CARINGIN RT 03 RW 08 Desa CIPARAY Kec. CIPARAY
500.000,00
12
Bantuan Sosial Korban Angin Putting Beliung/Angin Kencang Kepada RUKMANA KP. BABAKAN CARINGIN RT 03 RW 10 Desa CIPARAY Kec. CIPARAY
500.000,00
5 . 1 . 5 . 01 . 01
13
Bantuan Sosial Korban Angin Putting Beliung/Angin Kencang Kepada IYAN SOPIAN KP. BABAKAN CARINGIN RT 03 RW 10 Desa CIPARAY Kec. CIPARAY
500.000,00
5 . 1 . 5 . 01 . 01
14
Bantuan Sosial Korban Angin Putting Beliung/Angin Kencang Kepada IYAM KP. BABAKAN CARINGIN RT 03 RW 10 Desa CIPARAY Kec. CIPARAY
500.000,00
5 . 1 . 5 . 01 . 01
15
500.000,00
5 . 1 . 5 . 01 . 01
16
5 . 1 . 5 . 01 . 01
17
5 . 1 . 5 . 01 . 01
18
5 . 1 . 5 . 01 . 01
19
5 . 1 . 5 . 01 . 01
20
Bantuan Sosial Korban Angin Putting Beliung/Angin Kencang Kepada WEWEN KP. BABAKAN CARINGIN RT 03 RW 10 Desa CIPARAY Kec. CIPARAY Bantuan Sosial Korban Angin Putting Beliung/Angin Kencang Kepada MIMIN KP. BABAKAN CARINGIN RT 03 RW 10 Desa CIPARAY Kec. CIPARAY Bantuan Sosial Korban Angin Putting Beliung/Angin Kencang Kepada ENONG KP. BABAKAN CARINGIN RT 03 RW 10 Desa CIPARAY Kec. CIPARAY Bantuan Sosial Korban Angin Putting Beliung/Angin Kencang Kepada ELAN KP. BABAKAN CARINGIN RT 03 RW 10 Desa CIPARAY Kec. CIPARAY Bantuan Sosial Korban Angin Putting Beliung/Angin Kencang Kepada ENO KARNO KP. BABAKAN CARINGIN RT 03 RW 10 Desa CIPARAY Kec. CIPARAY Bantuan Sosial Korban Angin Putting Beliung/Angin Kencang Kepada ISAK JAELANI KP. BABAKAN CARINGIN RT 02 RW 10 Desa CIPARAY Kec. CIPARAY
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
61
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
1
2
5 . 1 . 5 . 01 . 01
21
5 . 1 . 5 . 01 . 01
22
5 . 1 . 5 . 01 . 01
23
5 . 1 . 5 . 01 . 01
24
5 . 1 . 5 . 01 . 01
25
5 . 1 . 5 . 01 . 01
26
5 . 1 . 5 . 01 . 01
27
62
3 500.000,00
Bantuan Sosial Korban Angin Putting Beliung/Angin Kencang Kepada OSID KP. BABAKAN CARINGIN RT 01 RW 10 Desa CIPARAY Kec. CIPARAY Bantuan Sosial Korban Angin Putting Beliung/Angin Kencang Kepada YAYAN KP. BOJONG RT 02 RW 06 Desa CIPARAY Kec. CIPARAY Bantuan Sosial Korban Angin Putting Beliung/Angin Kencang Kepada E KUSNADI KP. BOJONG RT 03 RW 06 Desa CIPARAY Kec. CIPARAY Bantuan Sosial Korban Angin Putting Beliung/Angin Kencang Kepada UUS RUSMANA KP. BOJONG RT 03 RW 06 Desa CIPARAY Kec. CIPARAY Bantuan Sosial Korban Angin Putting Beliung/Angin Kencang Kepada WITARSA KP. BOJONG RT 04 RW 06 Desa CIPARAY Kec. CIPARAY Bantuan Sosial Korban Angin Putting Beliung/Angin Kencang Kepada IWAN RIDWAN KP. BOJONG RT 04 RW 06 Desa CIPARAY Kec. CIPARAY Bantuan Sosial Korban Angin Putting Beliung/Angin Kencang Kepada ANANG KP. BOJONG RT 04 RW 06 Desa CIPARAY Kec. CIPARAY
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
TOTAL
21.000.000,00
Sasaran : Terintegrasinya informasi kebencanaan daerah Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan peningkatan Terintegrasinya informasi kebencanaan daerah. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.28. Sasaran Terintegrasinya informasi kebencanaan daerah
Indikator Persentase cakupan wilayah Kabupaten Bandung yang telah terbangun system data dan informasi kebencanaan daerah
Target 2015 100 %
Realisasi 2015 100%
% capaian tahun 2015
2014
Realisasi capaian kinerja (%) 2013 2012 2011
100%
100%
90%
50%
25%
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Capaian kinerja dari terintegrasinya informasi kebencanaan daerah
63
pada
tahun 2011 mencapai 25%; pada tahun 2012 mencapai 50%; pada tahun 2013 mencapai 90% da pada tahun 2014 tercapai 100% artinya meningkat sebesar 10%. Pada tahun 2015 juga kinerja untuk terintegrasinya informasi kebencanaan tercapai 100%. Program kegiatan yang mendukung terhadap capaian kinerja dimaksud selama tahun 2014 dan 2015 dengan kinerja 100% adalah : 1. Melaksanakan aktivitas roll call ke seluruh Kecamatan Kabupaten Bandung/ 31 Kecamatan setiap pagi dan malam dalam 1 hari. aktivitas ini dilakukan oleh pusat pengendalian operasional BPBD dengan memantau cuaca pada setiap wilayah. 31 Kecamatan melalui kasi trantib telah dilengkapi radio komunikasi, guna mendistribusikan informasi cuaca dan kondisi wilayah masing-masing. 2. Sistem informasi data kebencanaan juga telah disusun pada kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi kebencaaan yang dilengkapi dengan seperangkat alat pemantau. 3. BPBD bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional /LAPAN) Bandung untuk mensosialisasikan informasi peringatan dini kebencanaan berbasis satelit, yang dapat diakses oleh masyarakat umum.
Sasaran : Meningkatnya kapasitas SDM kebencanaan Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan peningkatan Meningkatnya kapasitas SDM kebencanaan. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.29. Sasaran Meningkatnya kapasitas SDM kebencanaan
Indikator
Target
Realisasi
% capaian
2015
2014
tahun 2015
Jumlah personil yang 280 telah mengikuti pelatihan
280
98%
Realisasi capaian kinerja (%) 2014
2013
2012
2011
100%
100%
125%
0
Capaian indikator jumlah personil yang telah mengikuti pelatihan pada tahun 2012 mencapai 125% atau melebihi target yang semula 200 orang, ternyata yang
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
mengikuti jadi
250 orang dalam 4 kali angkatan pelatihan. Pada tahun 2013
mencapai 100% , pada tahun 2014 juga tercapai 100% dan tahun 2015 terealisasi 98% artinya menurun 2%. Program kegiatan yang mendukung indikator ini pada tahun 2014 adalah sub kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi dan data kebencanaan, dimana terdapat pelatihan radio komunikasi dan pelatihan penggunaan sistem informasi geografis. B. AKUNTABILITAS KEUANGAN Pengukuran Pencapaian Sasaran
adalah
untuk mengetahui tingkat
pencapaian sasaran dan pencapaian target Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Bandung. Tingkat capaian kinerja yang dapat diperoleh pada tahun anggaran 2014 secara umum mampu mencapai tujuan dan sasaran fungsional kegiatan secara optimal sesuai
masing-masing indikator kinerja khususnya pada indikator kinerja
output/keluaran sebagai bentuk langsung hasil kegiatan. a.
Belanja tidak langsung dengan alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp.3.011.374.861,- terealisasi sebesar Rp.2.747.242.466,-, untuk 31 orang pegawai BPBD yang terdiri dari kegiatan belanja pegawai dan tunjangan penghasilan PNS.
b.
Belanja
SKPD
setelah
perubahan
anggaran
Rp.1.418.634.520,- yang terdiri atas kegiatan
adalah
sebesar
penyediaan kebutuhan
operasional kantor BPBD untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi
dan
kewilayahan
BPBD
terealisasi
sebesar
Rp.
1.368.092.315,c.
Belanja urusan untuk program prioritas oleh tiap bidang sebesar Rp.6.250.893.750,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.5.185.556.970,-.
d.
Total Jumlah anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten bandung tahun 2015 adalah sebesar Rp.10.680.903.131 dan terealisasi sebesar Rp. 9.300.720.924 atau mencapai 87,08% dengan rincian sebagai berikut :
64
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
65
Tabel 3.30 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Badang Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Tahun 2015
Alokasi Biaya (Rp) No.
Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1
Anggaran Sebelum Perubahan
Anggaran Setelah Perubahan
2
Realisasi
%
BELANJA
8.630.959.202
3 10.680.903.131
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.764.824.000
3.011.374.861
2.747.242.466
91,23
BELANJA PEGAWAI
2.764.824.000
3.011.374.861
2.188.857.683
72,69
1
Gaji dan Tunjangan
1.749.204.000
2.006.970.000
1.764.417.881
87,91
2
Tambahan Penghasilan PNS
1.015.620.000
1.004.404.861
982.824.585
97,85
BELANJA LANGSUNG
5.866.135.202
7.669.528.270
6.553.478.458
85,45
777.911.452
845.354.520
813.237.835
96,20
I A
II A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4 9.300.720.924
5 87,08
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
26.100.000
26.100.000
26.100.000
100
2
Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik
36.400.000
53.843.068
35.044.859
65,09
3
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
-
50.000.000
40.036.000
80,07
4
Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor
41.000.000
41.000.000
41.000.000
100
54.811.452
54.811.452
54.778.050
99,94
6
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
37.400.000
37.400.000
37.399.026
100
7
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
20.000.000
20.000.000
20.000.000
100
8
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
198.500.000
198.500.000
198.429.900
99,96
5
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
66
Alokasi Biaya (Rp) No.
Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Anggaran Sebelum Perubahan 6.900.000
Anggaran Setelah Perubahan 6.900.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000
12
13
9
%
6.900.000
100
15.000.000
15.000.000
100
95.000.000
95.000.000
91.750.000
96,58
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
86.000.000
86.000.000
86.000.000
100
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah Penunjang Perayaan Hari-hari bersejarah Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
84.000.000
84.000.000
84.000.000
100
76.800.000
76.800.000
76.800.000
100
447.480.000
447.480.000
431.054.480
99.78
40.000.000
40.000.000
40.000.000
100
2
Pengadaan Mebelair
100.000.000
100.000.000
98.955.000
98,96
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
70.000.000
70.000.000
68.812.000
98,30
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
163.480.000
163.480.000
149.287.480
91,32
5
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
74.000.000
74.000.000
74.000.000
100
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
73.200.000
73.200.000
73.200.000
100
1
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
30.000.000
30.000.000
30.000.000
100
2
Pengadaan Pakain Kerja Lapangan
18.000.000
18.000.000
18.000.000
100
3
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
25.200.000
25.200.000
25.200.000
100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun
52.600.000
52.600.000
50.600.000
96,20
52.600.000
52.600.000
50.600.000
96,20
10
11
14 B
1
C
D
1
Penyediaan peralatan rumah tangga
Realisasi
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
III
67
BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM Program pengembangan data/informasi
260.000.000
260.000.000
231.967.950
89,22
Pemetaan Kawasan Rawan Bencana
260.000.000
260.000.000
231.967.950
89,22
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
206.500.000
413.000.000
205.500.000
49,76
Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Keyamanan Lingkungan
206.500.000
413.000.000
205.500.000
49,76
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
292.000.000
367.000.000
100.372.500
27,35
1
Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial
220.000.000
295.000.000
28.372.500
9,62
2
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
72.000.000
72.000.000
72.000.000
100
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
235.443.750
235.443.750
235.443.750
100
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
235.443.750
235.443.750
235.443.750
100
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
387.000.000
387.000.000
365.832.800
94,53
Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/ Sosial
387.000.000
387.000.000
365.832.800
94,53
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
3.314.000.000
4.588.450.000
4.046.508.405
88,19
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
1.047.000.000
2.101.450.000
2.055.687.250
97,82
A
1
B
1
C
D
1
E
1
F
1
LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
68
Alokasi Biaya (Rp) No.
2
3
4
Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Dari Ancaman/ Korban Bencana Alam Pengadaan Logistik dan Obatobatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara Penyusunan Rumusan Kebijakan Bencana Daerah
Anggaran Sebelum Perubahan 1.825.000.000
Anggaran Setelah Perubahan .825.000.000
Realisasi
%
1.349.018.500
73,92
100.000.000
500.000.000
488.587.655
97,72
162.000.000
162.000.000
153.215.000
94,58