BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN
A. Tinjauan Pustaka 1.
Prosedur a. Pengertian Prosedur berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu “Procedur” yang berarti cara atau tata cara, istilah prosedur diartikan berbeda oleh beberapa ahli. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:899), pengertian prosedur adalah tahap kegiatan penyelesaian suatu aktivitas, metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah begitu pula menurut Moekijat (1997:53) yang dikutip oleh Ida Nuraida (2014:43), prosedur adalah “urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan) melakukan suatu pekerjaan; berhubungan dengan apa yang dilakukan, bilamana melakukannya, dimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya” MC Maryati (2008) dalam bukunya Manajemen Perkantoran Efektif menunjukkan kesamaan pengertian dengan menyebutkan prosedur merupakan tahapan atau urutan-urutan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan satu pekerjaan. Berdasarkan uraian tersebut terdapat kesamaan antara pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Moekijat, dan MC Maryati, ketiganya mengartikan prosedur sebagai langkah –langkah. Koontz dan Welhrich (1993) yang dikutip oleh Ida Nuraida (2014:43) sendiri menyebutkan prosedur merupakan bagian dari rencana, jenis-jenis rencana meliputi misi, tujuan, strategi, kebijaksanaan, prosedur, peraturan, program, dan anggaran. Norman N. Barish berpendapat berbeda, dalam bukunya Analisa Administrasi yang diterjemahkan oleh S. Pamudji (1987:5), prosedur adalah instruksiinstruksi tertulis dan lisan yang memberi sanksi pada suatu sistem. Pada kelima pengertian diatas dapat penulis simpulkan pengertian dari prosedur 5
6
merupakan tata urutan berupa langkah-langkah atau tahap-tahapan tertulis guna menyelesaikan suatu pekerjaan yang memberi sanksi pada suatu sistem
b. Prinsip Prosedur Prosedur pada intinya berguna untuk membuat efisiensi dan efektivitas dari suatu pekerjaan menjadi lebih tinggi dan lebih tertata rapi. Prosedur yang dibuat dengan sederhana tetapi memiliki efektivitas tinggi sangat berpengaruh pada kelancaran suatu kegiatan. Menurut Ida Nuraida (2014;43), Prosedur dapat dinyatakan sebagai berikut : 1) Metode-metode yang dibutuhkan untuk menangani aktivitas-aktivitas yang akan datang; 2) Urutan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu; dan 3) Pedoman untuk bertindak Moekijat (1995:108) yang dikutip oleh Ida Nuraida (2008:36) prosedur perkantoran ditulis dalam buku pedoman kantor, daftar tugas atau dalam formulir lepas. Pada buku pedoman prosedur tersebut dimuat instruksi-instruksi tertulis mengenai apa yang harus dilakukan seperti bagaimana pekerjaan dilakukan, bilamana pekerjaan dilakukan, Diana pekerjaan dilakukan, dan memberi informasi tentang sistem yang membantu organisasi. Seperti yang terdapat di KPw BI Solo yang juga membuat prosedur secara tertulis guna menjadi pedoman dalam bertindak. Sehingga dapat disimpulkan prosedur umumnya berupa instruksi yang tertulis serta berisi pedoman untuk bertindak.
c. Manfaat Prosedur Prosedur merupakan bagian vital dalam suatu sistem, prosedur membuat seluruh pekerjaan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien dalam penggunaan waktu maupun biaya. Setiap uraian pekerjaan harus didukung dengan prosedur kerja yang baik. Sistem dibakukan dalam prosedur. Sistem yang baik akan efektif jika didukung oleh prosedur yang
7
baik, selain itu dapat juga sebagai penghematan untuk instansi atau perusahaan. Menurut Ida Nuraida (2014:36-37) manfaat dari adanya prosedur adalah: 1) Planning-controlling a) Mempermudah dalam pencapaian tujuan b) Merencanakan secara seksama mengenai besarnya beban kerja yang optimal bagi masing-masing pegawai serta menghindari pemborosan biaya c) Mempermudah pengawasan yang berkaitan dengan hal-hal yang seharusnya dilakukan dan yang sudah dilakukan. Menilai apakah pekerjaan sudah sesuai dengan prosedur atau belum. Hal ini dapat dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi atau koreksi terhadap prosedur sehingga ada umpan balik yang bersifat konstruktif. 2) Organizing a) Mendapat instruksi kerja yang dapat dimengerti bawahan mengenai tanggung jawab setiap prosedur pada masing-masing bagian dan bagaimana proses menyelesaikan suatu pekerjaan. b) Dihubungkan dengan alat-alat yang mendukung pekerjaan kantor serta dokumen kantor yang diperlukan. c) Mengakibatkan arus pekerjaan kantor menjadi lebih baik, lebih lancar, dan tercipta konsistensi kerja. 3) Staffing-leading a) Membantu atasan dalam memberikan training atau dasar-dasar instruksi kerja bagi pegawai baru dan lama. b) Atasan perlu melakukan counselling bagi bawahan yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur. c) Mempermudah memberi penilaian terhadap bawahan
8
4) Coordination a) Menciptakan koordinasi yang harmonis bagi tiap departemen dan antardepartemen. b) Menetapkan dan membedakan antara prosedur rutin dan prosedur independen
d. Pentingnya Evaluasi dan Perbaikan Prosedur Guna menemukan prosedur terbaik perlu dilakukan perbaikan dalam pelaksanaannya. Evaluasi dalam hal ini sangat perlu dilakukan guna mencari prosedur yang terbaik bagi setiap kantor. menurut MC Maryati dalam bukunya Manajemen Perkantoran Efektif disebutkan bahwa dasar yang digunakan dalam pertimbangan evaluasi meliputi efisiensi waktu, usaha, dan biaya. Namun bisa juga evaluasi dilakukan karena ada keluhan dari pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur tersebut. Seperti uraian diatas mulai dari pengertian prosedur sampai evaluasi, Kantor perwakilan Bank Indonesia juga memakai standar operasional prosedur atau metode kerja yang jelas. Salah satunya pada program Bantuan Teknis Bank Indonesia kepada klaster berbasis komoditas unggulan yang dibahas pada pengamatan laporan tugas akhir ini. Prosedur yang dibahas mulai dari pemilihan klaster, identifikasi masalah, kebutuhan, pelaksanaan bantuan teknis, Monitoring dan evaluasi. Diharapkan penulisan ini dapat membantu dalam evaluasi prosedur yang terkait.
2.
Klaster Berbasis Komoditas Unggulan Seperti yang sudah diuraikan dalam latar belakang klaster adalah sekelompok UMKM. Maka pada tinjauan pustaka ini akan dibahas singkat mengenai UMKM sebelum berlanjut pada klaster. Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, menengah:
9
a. Usaha mikro Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini. Kriteria usaha mikro yaitu : 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
b. Usaha kecil Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha kecil: 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
c. Usaha menengah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha menengah:
10
1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Tujuan pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008: a. mewujudkan
struktur
perekonomian
nasional
yang
seimbang,
berkembang, dan berkeadilan; b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan
daerah,
penciptaan
lapangan
kerja,
pemerataan
pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Secara umum cluster atau klaster diartikan sebagai kelompok , namun secara lebih detail menurut Biro Pengembangan UMKM Bank Indonesia (2008) klaster merupakan “sekelompok UMKM yang beroperasi pada sektor/sub sektor yang sama atau merupakan konsentrasi perusahaan yang saling berhubungan dari hulu ke hilir dan lokasinya berdekatan atau masih dalam satu wilayah kerja Pemerintah Daerah” Produk unggulan menurut Biro Pengembangan UMKM Bank Indonesia (2008) merupakan produk yang mendukung perekonomian daerah serta mampu menciptakan dan menyerap tenaga kerja berdasarkan kondisi saat ini dan prospeknya serta mempunyai daya saing tinggi Kedua pengertian diatas, Penulis menyimpulkan Klaster Berbasis Komoditas Unggulan adalah sekelompok UMKM yang berada di wilayah yang sama (sektor/sub sektor) yang memiliki produk yang berhubungan satu sama lain yang mampu mendukung perekonomian daerah serta memiliki prospek dan
11
daya saing tinggi. Berdasarkan jurnal teknik pomits Vol. 2 No. 2 (2013) Indikator untuk pembentukan klaster di suatu wilayah antara lain : a. Kedekatan sumber bahan baku b. Ketersediaan tenaga kerja c. Kemudahan Akses Pasar Aspek-aspek tersebut penting untuk menjadi indikator dalam program Bank Indonesia ini dimana banyak indikator yang harus dipenuhi beberapa diantaranya adalah aspek menurut jurnal tersebut. Menurut pendapat Scorsone yang dikutip oleh Bank Indonesia (2008) yang Penulis gabungkan dengan pendapat dari Badan perencanaan Pembangunan Nasional (2006) klaster membawa keuntungan bagi UMKM serta ekonomi wilayah disekitarnya yaitu a. Lokalisasi ekonomi Melalui klaster, dengan memanfaatkan kedekatan lokasi dapat menekan biaya penggunaan jasa input (informasi, teknologi atau layanan jasa) dengan adanya potensi Economic of scale dengan adanya spesialisasi produksi serta dengan adanya pasar bersama atau melalui pembelian bahan mentah bersama sehingga lebih murah dari harga pasar. b. Pemusatan tenaga kerja Klaster akan menarik tenaga kerja dengan keahlian yang dibutuhkan klaster tersebut, sehingga memudahkan pelaku klaster (UMKM) untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya dan mengurangi biaya pencarian tenaga kerja serta meningkatkan keahlian pelaku klaster dengan pelatihan bersama perusahaan potensial dalam klaster perusahaan yang ada dalam klaster secara bersama-sama akan mendapatkan keahlian komplemen yang tidak didapatkan jika bertindak secara individual c. Akses pada pertukaran informasi dan patokan kinerja UMKM yang tergabung dalam klaster dapat dengan mudah memonitor dan bertukar informasi mengenai kinerja supplier . dorongan untuk berinovasi akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan
12
perbaikan produk. Selain itu dapat memperkuat hubungan sosial dan hubungan informal lainnya yang dapat menumbuhkan inovasi baru d. Produk komplemen Karena
kedekatan
lokasi,
produk
antar
klaster
akan
saling
mempengaruhi, disamping itu kegiatan usaha yang saling melengkapi ini dapat
bergabung
dalam
pemasaran
bersama
serta
membentuk
infrastruktur profesional, legal, finansial, dan jasa spesialis lainnya.
3.
Kredit Perbankan a. Pengertian Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat baik di kota-kota besar sampai di pedesaan kecil. Kredit berasal dari kata Yunani (credere) yang berarti kepercayaan (truth atau faith). Dimana unsur utama dari kredit adalah kepercayaan kepada debitur (penerima kredit) akan mengembalikan sejumlah tagihan (uang) kepada kreditur (pemberi kredit) dalam jumlah dan jangka waktu tertentu. Definisi kredit terdapat beberapa macam menurut beberapa ahli. Berdasarkan Thomas Suyatno, dkk (2003:12), “kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang yang sekarang” Hal yang hampir sama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yaitu: “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” Sehingga kredit dapat diartikan berupa kewajiban pembayaran atas suatu tagihan dalam jangka waktu tertentu
13
Pengertian perbankan menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dan bank diartikan sebagai “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” Sesuai uraian diatas maka kredit perbankan dapat diartikan sebagai usaha bank atau lembaga keuangan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang diberikan oleh kreditur (pemberi kredit) kepada debitur (penerima kredit) yang memunculkan kewajiban untuk mengembalikan dalam jumlah dan waktu tertentu.
b. Fungsi Kredit Menurut Thomas Suyatno dkk (2003:16), fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut: 1) Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang. 2) Dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 3) Dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang. 4) Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi. 5) Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha. 6) Dapat meningkatkan pemerataan pendapatan. 7) Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.
c. Unsur-Unsur Kredit Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa penerima akan
14
melakukan pengembalian pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang telah disetujui, tanpa keyakinan tersebut suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya. unsurunsur kredit menurut Thomas Suyatno, dkk (2003:14), adalah: 1) Kepercayaan Keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik uang, barang, ataupun jasa akan kembali sesuai kesepakatan. 2) Waktu Suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa mendatang. 3) Degree of Risk Tingkat resik yang dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di masa yang akan datang. 4) Prestasi atau objek kredit Objek kredit tidak hanya dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Dengan pelatihan yang ada diharapkan unsur kredit dalam klaster dapat terpenuhi.
d. Ketentuan Pemberian Kredit Bank Umum Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, menengah. Beberapa
ketentuan
dalam
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor
17/12/PBI/2015 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5378)
15
1) Bank Umum wajib memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM. 2) Jumlah Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) yang dihitung berdasarkan rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan. 3) Pencapaian rasio pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM dilakukan secara bertahap, sebagai berikut: a) tahun 2013: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan sesuai kemampuan Bank Umum yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank; b) tahun 2014: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan sesuai kemampuan Bank Umum yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank; c) tahun 2015: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 5% (lima persen); d) tahun 2016: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 10% (sepuluh persen); e) tahun 2017: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 15% (lima belas persen); f) tahun 2018: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 20% (dua puluh persen). 4) Perhitungan pencapaian rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM untuk Bank Umum dilakukan pada setiap akhir tahun. 5) Bank Umum konvensional harus menjaga rasio Kredit UMKM secara bulanan atas rasio Kredit UMKM yang telah ditentukan pada tahun sebelumnya). 6) Perhitungan besarnya persentase pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM dilakukan secara gabungan untuk seluruh kantor Bank Umum.
16
d. Laporan Realisasi Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM 1) Bank Umum wajib menyampaikan laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM kepada Bank Indonesia secara online melalui Laporan Bulanan Bank Umum atau Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan Bank Umum dan laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 2) Dalam hal penyampaian laporan secara online untuk laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola executing belum tersedia, Bank Umum wajib menyampaikan laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola executing secara offline. 3) Bank Indonesia menetapkan batas waktu penyampaian laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola executing secara offline, Bank Umum dinyatakan terlambat menyampaikan laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM melalui kerja sama pola executing secara offline apabila laporan diterima Bank Indonesia melampaui batas waktu 4) Bank Umum dinyatakan tidak menyampaikan laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM melalui kerja sama pola executing secara offline apabila laporan belum diterima Bank Indonesia sampai dengan batas waktu keterlambatan 5) Bank Umum dapat
melakukan koreksi atas laporan secara
offline 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu, prosedur dan tata cara penyampaian laporan secara offline diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
17
e. Prosedur Umum Kredit Menurut Thomas Suyatno, dkk (2003:69-86), prosedur umum perkreditan yaitu ; 1) Permohonan kredit Permohonan fasilitas kredit mencakup: a) Permohonan pengajuan kredit. b) Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan. c) Permohonan perpanjangan/pembaruan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya. d) Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan/pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya. Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari: a) Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangi secara lengkap dan sah. b) Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah c) Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit. Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register khusus yang disediakan 2) Penyidikan dan analisa kredit Yang dimaksud dengan penyidikan (investigasi) kredit adalah pekerjaan yang meliputi: a) Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur. b) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern bank maupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antarbank dan pemeriksaan pada daftar-daftar hitam dan daftar-daftar kredit macet.
18
c) Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh. d) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan. Analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi: a) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik
keuangan
maupun
nonkeuangan
untuk
mengetahui
kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit. b) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan
untuk
pengambilan
keputusan
pimpinan
dari
permohonan kredit nasabah. Bank perlu mengadakan penelitian yang semestinya atas kewajaran dari data dan informasi yang diterima dari nasabah sebelum mengadakan analisis-analisis yang ditentukan. Hal ini untuk mencegah kesimpulan yang kurang tepat serta memperlambat pengambilan keputusan. Umumnya memakai prinsip 5 C yaitu : a) Character Menggambarkan keyakinan bahwa sifat atau watak seseorang benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Uraian ini dapat disebut sebagai kemampuan membayar. b) Capacity Melihat pada kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
19
c) Capital Menunjukkan pada kekuatan finansial nasabah terutama dengan melihat jumlah modal sendiri yang dimilikinya. Ukuran yang dilakukan dilihat dari segi likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas. d) Collateral Menggambarkan jumlah aktiva yang dijadikan jaminan oleh nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik, jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan dan diteliti kebenarannya. e) Conditions Menunjukkan kepada keadaan ekonomi secara umum dan pengaruhnya pada kemampuan dalam memenuhi kewajibannya 3) Keputusan atas permohonan kredit Dalam hal ini, yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan permohonan kredit, harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit. Bahan pertimbangan atau informasi-informasi lainnya yang diperoleh pejabat pengambil keputusan, harus dibubuhkan secara tertulis (disposisi-disposisi). Kemungkinan dari keputusan diantaranya : a) Penolakan permohonan kredit b) Persetujuan permohonan kredit 4) Pencairan fasilitas kredit Pencairan kredit adalah tahap akhir dari proses permohonan kredit dimana kredit yang diajukan dicairkan atau dapat diambil dengan jumlah dan tata cara sesuai perjanjian antara pihak bank dan nasabah atau peminjam.
20
4.
Program Bantuan Teknis Bank Indonesia di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo Kantor Perwakilan Bank Indonesia merupakan kantor perwakilan yang juga ditunjuk untuk melakukan program bantuan teknis Bank Indonesia, dalam Susunan organisasi dan kejadian dilapangan program ini dilakukan oleh unit ekonomi dan moneter pada bagian Unit Akses Keuangan dan UMKM (UAKU) yang dilakukan dengan bekerja sama dengan unit-unit lain di bagian ekonomi dan moneter. Berdasarkan Pedoman Kerja Bantuan Teknis Bank Indonesia tahun 2008 dan lampiran tahun 2011 yang dimiliki Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo, terdapat beberapa keterangan mengenai Bantuan Teknis Bank Indonesia yaitu : a. Konsep Dasar Mengacu pada Berdasarkan konsep klaster yang di tulis oleh Michael Porter (1998), yang dikutip dan dipakai Bank Indonesia (2008) dalam mengidentifikasi kebutuhan klaster, terdapat empat faktor penentu untuk menuju daya saing industri yaitu :
Tabel 2.1 Matriks konsep pengembangan klaster Diamond Model No 1
Faktor
Definisi
Faktor Input (factor/input Variabel-variabel condition)
2
Kondisi
sudah
dimiliki oleh satu klaster industri Permintaan Tingkat permintaan pelanggan lokal
(demand condition) 3
yang
dan atau ekspor
Industri Pendukung dan Adanya industri pendukung dan terkait
(related
and terkait akan meningkatkan efisiensi
supporting Industries)
dan sinergi dalam klaster. Sinergi dan efisiensi akan tercipta terutama dalam transaction Cost, sharing teknologi, maupun skill tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh industri
21
atau perusahaan lainnya. 4
Strategi perusahaan dan Strategi perusahaan dan pesaing pesaing
(context
for dalam juga penting karena kondisi
firma And strategy)
ini akan memotivasi perusahaan atau industri untuk selalu meningkatkan kualitas
produk
yang
dihasilkan
selalu mencari inovasi baru. 5
Modal sosial
Merupakan aset tak terwujud seperti kepercayaan yang terbentuk seperti kepercayaan antar anggota internal dan jejaring antar mitra
Sumber : Bank Indonesia, 2008 Maka konsep pengembangan klaster yang Bank Indonesia harapkan untuk membangun diamond model dan memperkuat modal sosial. Diharapkan dari pembangunan faktor-faktor tersebut klaster dapat terus berkembang baik kemampuan maupun kinerja sehingga dapat mandiri meski program bantuan teknis telah selesai dilakukan.
b. Pengertian dan Ruang Lingkup Berdasarkan data Bank Indonesia dari Biro Pengembangan UMKM Direktorat kredit, BPR, dan UMKM (2008), bantuan teknis Bank Indonesia adalah bantuan teknis yang diberikan kepada UMKM yang berada dalam klaster melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga. Bentuk bantuan teknis meliputi pelatihan, pendampingan, magang, juga lain sebagainya. Berdasarkan pedoman kerja Bank Indonesia (2008) ruang lingkup dari Bantuan Teknis ini adalah 1) Wilayah pelaksanaan meliputi Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah 2) Sektor ekonomi untuk pengembangan klaster diutamakan sektor industri dan pertanian
22
3) Karakteristik klaster yang dipilih adalah kalter komoditas unggulan yang semi aktif (sudah ada tapi belum berkembang). Diutamakan memiliki orientasi pasar ekspor 4) Metodologi yang digunakan dalam pengembangan klaster antara lain diskusi, wawancara seluruh stakeholders terkait (pemerintah, swasta maupun dinas/instansi, universitas, asosiasi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga peneliti), studi banding, magang, workshop, pelatihan dan penelitian 5) Beberapa analis yang bisa digunakan dalam melakukan identifikasi pada klaster terpilih, tara lain : a) Analisis SWOT yaitu analis yang melihat kompetensi dan potensi UMKM untuk tumbuh berkembang dari sisi internal dan eksternal. Internal meliputi kekuatan dan kelemahan (Strength and Weakness) dan dari sisi eksternal (Opportunity and threath) b) Analisis faktor penentu pengembangan klaster berupa Diamond Model dari Michael Porter (1998) yang mengandung empat faktor penentu yang mengarah pada peningkatan daya saing yaitu faktor input (factor/input condition), kondisi permintaan (demam condition), industri pendukung dan terkait (related and supporting Industries), strategi perusahaan dan pesaing (context for firm and strategy). Keempat faktor ini penentu ini, dari hasil penelitian JICA (2004) untuk kondisi di Indonesia ditambah satu faktor lagi yaitu modal sosial c) Analisis rantai nilai (Value Chain) didefinisikan sebagai analisis deskriptif yang mempertimbangkan berbagai aktivitas dan peran dari berbagai pelaku ekonomi (seluruh stakeholders) yang terlibat dalam rantai produksi yaitu dari hulu ke hilir (sampai dengan pengguna akhir). Analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran detail dari sisi hulu ke hilir untuk mengetahui dinamika (kebutuhan,
kendala,dll),
kapasitas,
dan
potensi
klaster.
23
Pelaksanaan analisa ini dapat dilakukan melalui wawancara, Rapid Rural Appraisal (RRA), focus group discussion, studi pustaka d) Analisis lain yang relevan
c. Tujuan dan Target Pemberian Bantuan Teknis Bantuan teknis Bnak Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja UMKM yang berada dalam klaster yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan akses UMKM kepada kredit perbankan. Akses kredit perbankan diharapkan dapat menambah modal sehingga daya saing klaster akan meningkat. Target pemberian bantuan ini merupakan klaster semi-aktif yang sudah melalui pengkajian oleh Bank Indonesia serta memenuhi indikator yang ada. Indikator yang ada akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.
d. Prinsip Program Bantuan Teknis Bank Indonesia Pemberian Bantuan Teknis Bank Indonesia dilakukan berdasarkan Prinsip sebagai berikut: 1) Memperhatikan prinsip biaya dan dan manfaat dari kegiatan pengembangan UMKM melalui pendekatan klaster. 2) Disesuaikan dengan kebutuhan klaster berdasarkan identifikasi masalah dan kebutuhan pada tahap awal pelaksanaan program. 3) Kantor Bank Indonesia berkoordinasi atau berkonsultasi dengan DKBU sebagai koordinator pemberian bantuan teknis. 4) Klaster yang dipilih adalah klaster yang sudah terbentuk tetapi masih dapat dikembangkan di wilayah tersebut, dan diutamakan menjadi program yang dikembangkan atau akan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah setempat serta memenuhi hal berikut: (1) Berbasis komoditas unggulan (2) Berorientasi pasar ekspor
24
(3) Terdapat UMKM yang menjadi local champion dan/atau terdapat industri inti (leading Company) 5) Jangka waktu pemberian bantuan teknis minimal tiga tahun sejak bantuan teknis tersebut diberikan. 6) Dalam pelaksanaan pengembangan klaster melalui pemberian teknis, Bank Indonesia dapat berkerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau Dinas/Instansi terkait dan/atau lembaga yang berbadan hukum termasuk Universitas dan/atau lembaga donor, dalam bentuk kesepakatan bersama/perjanjian kerjasama. 7) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerjasama antara lain: a) Pemberian bantuan teknis dalam rangka pengembangan klaster dapat diinisiasi oleh Bank Indonesia sementara proses penandatanganan Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama diserahkan kepada kesiapan Kantor Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan jangka waktu yang tersedia. b) Penandatanganan Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama dari pihak Bank Indonesia diwakili oleh pejabat sesuai dengan wewenangnya. c) Hal-hal yang dimuat oleh Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama yaitu tujuan, ruang lingkup, tugas, tanggung jawab para pihak, sumber pembiayaan, jangka waktu kesepakatan.
e. Bentuk Bantuan Teknis Bentuk bantuan teknis Bank Indonesia adalah pelatihan dan penyediaan informasi. Jenis penyediaan informasi dapat berupa penyediaan jasa dan/atau membantu kegiatan antara lain dalam pameran produksi dan/atau bazar intermediasi perbankan atau kegiatan lain yang sejenis dengan memperhatikan biaya serta manfaatnya.
25
Bentuk bantuan teknis telah ditentukan berdasarkan pedoman kerja. Jenis pelatihan serta tema dapat menyesuaikan sesuai keadaan sekitar wilayah klaster serta keadaan klaster itu sendiri yang dapat diukur melalui indikator-indikator yang telah ditentukan. Jenis pelatihan yang dapat diberikan Bank Indonesia adalah : 1) Klasikal (pelatihan dalam kelas) dan/atau 2) Pendampingan dan/atau 3) Studi Banding dan/atau 4) Magang dan/atau 5) Pameran produksi/bazar intermediasi perbankan
f. Prosedur Pemberian Bantuan Teknis Bank Indonesia Tahapan prosedur tersebut terangkum dalam pedoman kerja pemberian bantuan teknis Bank Indonesia dalam rangka pengembangan UMKM melalui pendekatan klaster (2008) dalam bagan berikut:
26
Gambar 2.1 Tahapan kegiatan pengembangan klaster berbasis komoditas unggulan
Informasi dari BLS/Dinas/Instansi terkait
Komoditi Unggulan PEMILIHAN KLASTER
kerja sama dengan Pemerintah Daerah/Lembaga Lain
1.
Diutamakan klaster komoditi unggulan Diutamakan pasar berorientasi ekspor Ada UMKM yang menjadi pionerr Diutamakan klaster menyerap tenaga kerja Klaster yang menjadi prioritas /telah mendapatkan pembinaan dari Pemda atau lembaga lain
2. Klaster Semi Aktif
4.
Klaster Berbasis Komoditi Unggulan
Identifikasi Masalah
3.
5.
Diskusi, wawancara Pelaku Klaster Analisis Masalah Laporan awal klaster Identifikasi Kebutuhan
Skala Prioritas
1. Analisa SWOT 2. Analisa faktor penentu klaster (Diamond Model) 3. Analisis rantai nilai (Value Chain)
Inventarisasi Sumber Daya
Pelaksanaan Bantuan Teknis
Sosialisasi Kegiatan
Pengadaan Tenaga Ahli/Kerjasama dengan Dinas/Lembaga Lain
Memperkuat Komitmen UMKM Pemberian Bantuan Teknis
Monitoring dan evaluasi
Laporan akhir klaster
Koordinasi, Supervisi, dan Pendampingan
Sumber : Bank Indonesia
27
Dari bagan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur pemberian bantuan teknis Bank Indonesia meliputi 1) Pemilihan klaster 2) Pemilihan klaster berbasis komoditas ungglan 3) Identifikasi masalah 4) Laporan awal klaster 5) Identifikasi kebutuhan 6) Pelaksanaan bantuan teknis 7) Monitoring dan evaluasi 8) Laporan akhir klaster
g. Pembiayaan Pelaksanaan Bantuan Teknis Pembiayaan Pelaksanaan Bantuan Teknis pada klaster hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Diutamakan ada pembiayaan bersama dari pihak yang bekerjasama. Jika tidak dimungkinkan maka partisipasi dapat diberikan dalam bentuk lain yang menunjang pelaksanaan klaster dan disepakati bersama. 2) Bank Indonesia dapat menanggung biaya pemberian Bantuan Teknis klaster selama jangka waktu tertentu. 3) Besarnya setiap komponen biaya disesuaikan dengan harga yang wajar diwilayah kerja/tempat pelaksanaan kegiatan.
B. Metode Pengamatan
1. Lokasi Pengamatan Pengamatan pada Tugas Akhir ini dilakukan pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 4 Surakarta utamanya pada Unit Akses Keuangan dan UMKM. Penulis melakukan beberapa kegiatan yang beragam pada setiap unit di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo, dari beberapa kegiatan
28
tersebut Penulis tertarik untuk memilih gema prosedur pemberian bantuan teknis Bank Indonesia kepada klaster berbasis komoditas unggulan dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Dimungkinkan pengumpulan data yang dibutuhkan oleh Penulis guna melengkapi tema yang dipilih. KPwBI Solo merupakan salah satu kantor perwakilan Bank Indonesia yang mendapat mandat untuk menyalurkan bantuan teknis Bank Indonesia guna membantu klaster membangun akses perbankan. b. Diperoleh izin untuk melakukan pengamatan serta penggunaan tema, sehingga dapat dilakukan pengumpulan data dan informasi.
2. Jenis Pengamatan Jenis pengamatan yang dipakai adalah pengamatan deskriptif. Pengamatan
deskriptif
menekankan
pada
pendeskripsian
dengan
membandingkan antara standar operasional yang ada dengan kejadian dilapangan. Penulis menjabarkan dengan jelas dan sesuai keadaan lapangan pada bantuan teknis yang disalurkan.
3. Sumber Data Pada pengamatan di KPwBI Solo ini menggunakan sumber data sebagai berikut : a. Informan (narasumber) Informan atau narasumber merupakan orang yang memberikan informasi. Berarti dalam pengamatan ini informan bertindak sebagai pemilik informasi prinsip kehati-hatian juga harus diterapkan karena kesalahan
pada
pemilihan informan
dapat
berpengaruh
pada
kelengkapan data dan validitasnya, sehingga dalam pengamatan ini informan yang memberi informasi adalah 1) Ibu Sholichah selaku konsultan pada Unit Akses Keuangan dan UMKM
29
2) Bapak Saptono selaku konsultan pada Unit Akses Keuangan dan UMKM b. Peristiwa atau aktivitas Pengamatan pada peristiwa sangat penting guna memastikan data yang diperoleh sesuai dengan kejadian di lapangan. Selain itu peristiwa juga berkaitan dengan sasaran pengamatan atau penelitian, sehingga peristiwa yang ditulis merupakan kejadian-kejadian nyata yang dialami penulis selama melakukan pengamatan mengenai bantuan teknis Bank Indonesia di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo. c. Tempat atau lokasi Tempat atau lokasi pengamatan dapat dijadikan salah satu data. Peneliti atau pengamat dapat memperoleh informasi dari peristiwa yang terjadi di lokasi. Maka informasi yang diambil dari keadaan tempat maupun lingkungan dari tempat pengamatan yaitu di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo. d. Dokumen dan arsip Dokumen dan arsip merupakan sumber data pendukung dalam pengamatan. Sumber data ini dapat berupa sumber-sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental yang berhubungan dengan pengamatan. Pada pengamatan guna Tugas Akhir ini penulis mengambil dokumen tertulis dan dokumen lain yang dibutuhkan mengenai bantuan teknis Bank Indonesia sesuai izin dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo.
4. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data yang dilakukan oleh Penulis dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Pengamatan Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti. Pengamatan dilakukan dengan berperan aktif dimana pengamat memainkan peran
30
yang dimungkinkan berhubungan dengan pengamatan. Maka untuk memperoleh gambaran nyata pengamatan dilakukan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo pada Unit Akses Keuangan dan UMKM guna mengumpulkan data yang memiliki tingkat b. Wawancara Wawancara
merupakan
teknik
pengumpulan
dengan
tujuan
mendeskripsikan konstruksi sekarang dengan harapan di masa mendatang serta menanyakan hal-hal yang ingin diketahui dengan menanyakan secara langsung kepada informan yang berkompeten dengan obyek yang diteliti. Pada tugas akhir ini dilakukan beberapa kali wawancara kepada beberapa pegawai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo pada unit akses keuangan dan UMKM di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo. c. Studi Pustaka Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen maupun buku yang menunjang dan berhubungan dengan tema Tugas Akhir ini. Buku yang penulis gunakan diperoleh dari perpustakaan Universitas Sebelas Maret, toko buku maupun dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo. Dokumen, gambar, serta rekaman juga dipelajari guna melengkapi data yang dibutuhkan.
