BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN A. Tinjauan Pustaka 1. Sistem Informasi a. Konsep Dasar Sistem Terdapat dua pendekatan dalam pendefinisian sistem, yaitu kelompok yang menekankan pada prosedur dan kelompok yang menekankan pada elemen atau komponennya. Model dasar dari sebuah sistem adalah masukan, proses, dan keluaran. 1) Pengertian Sistem Gordon B. Davis dalam bukunya menyatakan, “Sistem bisa berupa abstrak atau fisis. Sistem yang abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan-gagasan atau konsepsi yang saling bergantung.” (Tata Sutabri, 2005) Norman L. Enger dalam bukunya menyatakan, “Suatu sistem dapat terdiri atas kegiatan-kegiatan yang berhubungan guna mencapai tujuan – tujuan perusahaan seperti pengendalian inventaris atau penjadwalan produksi.” (Tata Sutabri, 2005) Prof. Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudiro dalam bukunya menyatakan, “Suatu sistem terdiri atas objek-objek atau unsur-unsur atau komponen-komponen yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain sedemikan rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengolahan tertentu.” (Tata Sutabri, 2005) Jadi dari definisi diatas suatu sistem mempunyai maksud tertentu. Ada yang menyebutkan, maksud dari suatu sistem adalah untuk mencapai sebuah tujuan (goal) dan ada yang menyebutkan untuk mencapai suatu sasaran (objectives). Tujuan dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas sementara sasaran memiliki ruang lingkup yang lebih sempit.
5
6
2) Karakteristik Sistem Model umum sebuah sistem terdiri dari input, proses, dan output. Hal tersebut merupakan sebuah konsep yang sederhana mengingat sebuah sistem dapat mempunyai beberapa masukan dan keluaran sekaligus. Menurut (Tata Sutabri, 2012) sistem juga mempunyai karakteristik atau sifat sebagai berikut: a) Komponen Sistem (Components) Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Komponen-komponen sistem tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem.
Setiap sistem
memiliki
sifat-sifat
sistem
yang
menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. b) Batasan Sistem (Boundary) Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem lainnya atau dengan sistem dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. c) Lingkungan Luar Sistem (Environment) Bentuk apapun yang ada diluar lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut disebut dengan lingkungan luar sistem. Lingkungan luar yang menguntungkan bagi sistem tersebut harus selalu dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus dikendalikan. d) Penghubung Sistem (Interface) Pengubung sistem merupakan media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang lain. Penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lain. Dengan demikian terjadi suatu integrasi sistem yang membentuk satu kesatuan.
7
e) Masukan Sistem (Input) Energi yang dimasukan ke dalam sistem disebut masukan sistem, yang dapat berupa pemeliharaan (maintenance input) dan sinyal (signal input). Dalam suatu unit komputer, “program” adalah maintenance
input
yang
digunakan
untuk
mengoperasikan
komputer. Sementara “data” adalah signal input yang akan diolah menjadi informasi. f) Keluaran Sistem (Output) Keluaran sistem merupakan hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran yang dihasilkan adalah informasi, dimana informasi ini dapat digunakan sebagai masukan untuk pengambilan keputusan atau hal-hal lain yang merupakan input bagi subsistem lainnya. g) Pengolah Sistem (Procces) Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Sistem ini akan mengolah data transaksi menjadi laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen. h) Sasaran Sistem (Objective) Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministik. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan. b. Konsep Dasar Informasi Informasi merupakan proses lebih lanjut dari data yang sudah memiliki nilai tambah. Informasi dapat merujuk kesuatu data mentah, data tersusun, kapasitas sebuah saluran komunikasi, dan lain sebagainya. 1) Pengertian Informasi Informasi adalah suatu pengetahuan yang berguna untuk mengambil keputusan. (Eko Nugroho, 2008) Menurut Gordon B. Davis, “Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata atau yang dapat dirasakan dalam
8
keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang.” (Moekijat, 1991) Menurut George R. Terry, Ph.D menyatakan bahwa “Informasi adalah data yang penting yang memberikan pengetahuan yang berguna.” (Moekijat, 1991) Dari beberapa definisi tentang informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang sudah diolah dari bentuk semula tidak berguna menjadi berguna bagi yang menerimanya dan dapat digunakan sebagai langkah untuk pengambilan sebuah keputusan. Fungi utama informasi adalah menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. 2) Kualifikasi Informasi Menurut (Eko Nugroho, 2008) informasi yang baik harus mempunyai kualifikasi sebagai berikut: a) Akurat Akurat ialah informasi tersebut bebas dari kesalahan dan bebas dari bias atau teliti. b) Tepat Waktu Informasi harus diberikan pada waktu yang tepat. Informasi yang sudah kedaluwarsa hanya bernilai sampah, sekalipun informasinya sama dan tidak berubah. c) Relevan Relevan berarti informasi tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan pihak yang membutuhkan informasi. 3) Nilai Informasi Nilai informasi (Tata Sutabri, 2012) didasarkan atas sepuluh sifat, yaitu: a) Mudah diperoleh Sifat ini menunjukan kemudahan dan kecepatan untuk memperoleh informasi.
9
b) Luas dan lengkap Sifat ini menunjukan kelengkapan isi informasi. c) Ketelitian Sifat ini berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan keluaran informasi. d) Kecocokan Sifat ini menunjukan seberapa baik keluaran informasi dalam hubungannya dengan permintaan para pemakai. e) Ketepatan waktu Sifat ini berhubungan dengan waktu yang dilalui. Masukan, pengolahan, dan pelaporan keluaran kepada para pemakai, biasanya tepat waktu. f) Kejelasan Sifat ini menunjukan tingkat kejelasan informasi. Informasi hendaknya terbebas dari istilah-istilah yang tidak jelas. g) Keluwesan Apakah informasi tersebut dapat digunakan untuk membuat lebih dari satu keputusan, tetapi juga apakah dapat digunakan untuk lebih dari seorang pengambil keputusan. h) Dapat dibuktikan Sifat ini menunjukan sejauh mana informasi itu dapat diuji oleh beberapa pemakai hingga sampai didapatkan kesimpulan yang sama. i) Tidak ada prasangka Sifat ini berhubungan dengan dengan ada tidaknya keinginan untuk mengubah informasi tersebut guna mendapatkan kesimpulan yang telah diarahkan sebelumnya. j) Dapat diukur Sifat ini menunjukan hakikat informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi formal.
10
c. Sistem Informasi 1) Pengertian Sistem Informasi Dari definisi sistem dan informasi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sebagai integrasi antara orang, data, alat dan prosedur yang bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem informasi merupakan, “suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.” (Tata Sutabri, 2005) 2) Perencanaan Sistem Informasi Perencanaan menerapkan
sistem
pengetahuan
informasi tentang
menceritakan sistem
bagaimana
informasi
kedalam
organisasi. perubahan sistem, baik besar maupun kecil, akan melalui tingkatan – tingkatan sebagai berikut: Tingkat I
: Ide, mengetahui perlu adanya perubahan
Tingkat II : Design, merancang cara pemecahannya Tingkat III : Pelaksanaan, menerapkan design kedalam sistem Tingkat IV : Kontrol, memeriksa tingkat pelaksanaan dijalankan sesuai dengan design Tingkat V : Evaluasi, memeriksa apakah perubahan yang terjadi sesuai dengan tujuan semula Tingkat VI : Tindak lanjut, melaksanakan perubahan sesuai dengan hasil evaluasi yang ada Oleh karena itu, bahan perencanaan sistem informasi berkisar pada keempat tingkatan ini. IDE --- > DESIGN --- > PELAKSANAAN --- > EVALUASI Keempat tingkatan ini telah menjadi kunci yang digunakan untuk memecahkan bagian masalah baik itu secara menyeluruh maupun per bagian. (Tata Sutabri, 2012)
11
2. Pajak a. Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Siti Resmi, 2014) Prof. Dr. Rochmat Soemitro, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprsetasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” (Siti Resmi, 2014) S. I. Djajadiningrat, “Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu.” (Tunggul Anshari S.N, 2005) Prof.Dr.J.J.A. Adriani, “Pajak adalah pungutan oleh pemerintah dengan paksaan yuridis untuk mendapatkan alat penutup bagi pengeluaran-pengeluaran umum (anggaran belanja) tanpa adanya jasa timbal balik khusus terhadapnya.” (Tunggul Anshari S.N, 2005) Dari definisi-definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang bersifat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Oleh karena itu, intisari dari definisi-definisi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah sebagai berikut: 1) Pajak dipungunt secara undang-undang serta aturan pelaksanaannya sehingga pajak bersifat memaksa. 2) Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukan adanya kontraprestasi yang diberikan secara langsung oleh pemerintah kepada individu.
12
3) Secara undang-undang serta aturan pelaksanaanya pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 4) Pajak diperuntukkan
bagi
sarana pencapaian tujuan tertentu
pemerintah. b. Fungsi Pajak Dalam (Tunggul Anshari S.N, 2005) fungsi perpajakan antara lain: 1) Fungi Anggaran (Budgetair) Pajak difungsikan sebagai alat untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukan kedalam kas negara. 2) Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak sebagai alat penggerak masyarakat dalam sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3) Fungsi Sosial Besarnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggitingginya setelah dikurangi (dengan yang mutlak) untuk kebutuhan primer.
Fungsi
sosial
mengatur
masalah-masalah
yang
ada
hubungannya dengan kebijaksanaan perpajakan kepada masyarakat. c. Jenis Pajak Dalam (Siti Resmi, 2014) pembagian jenis pajak dikelompokan berdasarkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya: 1) Menurut Golongan a) Pajak Langsung Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
13
b) Pajak Tidak Langsung Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh : Pajak Pertambahan 2) Menurut Sifat a) Pajak Subjektif Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaanya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. b) Pajak Objektif Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak. 3) Menurut Lembaga Pemungutnya a) Pajak Negara (Pajak Pusat) Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. b) Pajak Daerah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masingmasing. d. Asas Pemungutan Pajak Dalam (Siti Resmi, 2014) terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu: 1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
14
2) Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 3) Asas Kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. e. Sistem Pemungutan Pajak Dalam (Siti Resmi, 2014) memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu: 1) Official Assessment System Sistem pemungutan pajak yang member kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan. 2) Self Assessment System Sistem pemungutan pajak yang member kewenangan Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) With Holding System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besar pajak terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 3. Wajib Pajak a. Pengertian Wajib Pajak Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. (Mardiasmo, 2006)
15
b. Jenis Wajib Pajak Menurut (Nufransa Wira S. 2015) jenis Wajib Pajak antara lain: 1) Wajib Pajak Orang Pribadi Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia. Yang dimaksud dengan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia yaitu orang pribadi yang mempunyai tempat domisili di Indonesia, yaitu orang orang/pribadi yang dilahirkan di Indonesia yang masih berada di Indonesia. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia yang kemudian pergi keluar negeri tetap dianggap bertempat tinggal di Indonesia, apabila keberadaanya di luar negeri berpindah-pindah dan berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Waktu 183 hari ditentukan dengan menghitung lamanya subjek pajak orang pribadi di Indonesia, yang keberadaannya di Indonesia dapat secara terus-menerus atau terputus-putus, dan bagian dari hari dihitung penuh 1 (satu) hari. 2) Wajib Pajak Badan Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, serta bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. c. Hak Wajib Pajak Dalam (Mardiasmo, 2006) Wajib Pajak mempunyai hak sebagai Wajib Pajak, sebagai berikut: 1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding. 2) Menerima tanda bukti penerimaan SPT.
16
3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukan. 4) Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT. 5) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak. d. Kewajiban Wajib Pajak Dalam (Mardiasmo, 2006) Wajib Pajak mempunyai kewajiban, sebagai berikut: 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. 3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. 4) Mengisi dengan benar SPT, dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. 5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan. 4. Surat Pemberitahuan (SPT) a. Pengertian SPT Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.(Tunggul Anshari S.N, 2005) Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. (Siti Resmi, 2014) Jadi, dari definisi diatas Surat Pemberitahuan merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. b. Fungsi SPT Menurut (Nufransa Wira S, 2015) Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:
17
1) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan. 2) Melaporkan harta dan kewajiban. 3) Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dam pemungutan pajak yang telah dilakukan. c. Jenis SPT Secara garis besar, menurut (Tunggul Anshari S.N, 2005) SPT dapat dibedakan menjadi dua, yakni SPT Masa dan SPT Tahunan. 1) SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak atau dalam bagian dalam satu tahun. 2) SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. d. Pengisian dan Penyampaian SPT Dalam (Siti Resmi, 2014) Tata cara pengisian SPT diatur sebagai berikut: 1) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya. 2) Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. 3) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan. 4) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. 5) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik, tetapi tidak dilampirkan
pada
Surat
Pemberitahuan,
Surat
Pemberitahuan
18
dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan. e. Batas Waktu Pelaporan SPT Dalam (Waluyo, 2011) sesuai Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010, batas waktu penyampaian SPT diatur: 1) Untuk SPT Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak. 2) Untuk SPT Tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. f. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT Dalam (Mardiasmo, 2006) terdapat sanksi jika Wajib Pajak terlambat atau tidak menyampaiakn SPT, sebagai berikut: 1) Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda untuk SPT Masa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). 2) Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan isinya tidak benar karena kealpaan Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. 3) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
19
5. E-Filing a. Pengertian E-Filing e-Filing adalah salah satu cara penyampaian SPT melalui pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang
realtime
melalui
website
Direktorat
Jenderal
Pajak
(www.pajak.go.id), penyedia jasa aplikasi atau application service provider (ASP). (Nufransa Wira S, 2015) b. Jenis SPT untuk e-Filing Dalam (Nufransa Wira S, 2015) menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770 S atau 1770 SS secara e-Filing melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Jenis surat pemberitahuan yang dapat disampaikan adalah SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770 S dan 1770 SS. c. Alat Kelengkapan e-Filing Alat kelengkapan e-Filing menurut Salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik, sebagai berikut: 1)
SPT Elektronik adalah SPT dalam bentuk dokumen elektronik.
2)
Aplikasi SPT Elektronik adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat SPT Elektronik.
3)
Aplikasi e-SPT adalah Aplikasi SPT Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4)
e-FIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronil dengan Direktorat Jenderal Pajak.
5)
Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan terasosiasi atau terkait dengan Infomasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi.
20
6)
Kode verifikasi adalah sekumpulan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf yang dihasilkan oleh sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak yang digunkana untuk keamanan dalam proses penyampaian SPT Elektronik.
7)
Notifikasi adalah pemberitahuan kepada Wajib Pajak mengenai status SPT Elektronik yang disampaikan melalui saluran tertentu.
8)
Sertifikat Elektronik (Digital Certificate) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
9)
Penyalur SPT Elektronik adalah badan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal
Pajak
sebagai
pihak
yang
dapat
menyalurkan
penyampaian SPT melalui saluran tertentu ke Direktorat Jenderal Pajak 10)
Saluran suara digital adalah sarana penyampaian SPT Elektronik melalui interaksi antara Wajib Pajak dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak menggunakan suara Wajib Pajak dan/atau nada tombol papan kunci (keypad) telepon yang digunakan oleh Wajib Pajak.
11)
Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama, NPWP, tanggal, jam, dan Nomor Tanda Terima Elektronik yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal penyampain SPT Elektronik dilakukan melalui laman Direktorat Jenderal Pajak, atau Informasi yang meliputi nama, NPWP, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik, yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal penyampain SPT Elektronik dilakukan melalui Penyalur SPT Elektronik yang berfungsi sebagai tanda terima penyampaian SPT Elektronik.
21
12)
Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara.
B. Metode Pengamatan Berdasarkan tentang tinjauan pustaka tersebut, maka akan diuraiakn tentang metode pengamatan. 1. Lokasi Pengamatan Lokasi pengamatan ini bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo di bagian Seksi Pelayanan. 2. Jenis Pengamatan Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka jenis pengamatan yang dipilih adalah pengamatan deskriptif kualitatif, yaitu pengamatan mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya (Sutopo, 2002:111). 3. Penentuan Sampel dan Sumber Data a. Teknik Penentuan Sampel Dalam penelitian ini penulis memilih teknik penentuan sampel “purposive sampling” karena didalam penelitian kualitatif, cuplikan yang diambil bersifat selektif. Artinya peneliti mendasarkan pada landasan kaitan teori yang digunakan, keingintahuan pribadi, karakteristik empiris yang dihadapi, dan sebagainya.(Sutopo, 2002:56). Dalam penelitian ini, peneliti memilih orang atau informan yang dianggap tepat yaitu informan yang tahu permasalahan dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. b. Sumber Data Data merupakan suatu fakta dari objek yang diamati. Sumber data dalam pengamatan ini adalah sebagai berikut: 1) Narasumber Orang atau beberapa orang yang memberikan informasi kepada penulis tentang informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diamati. Dalam pengamatan ini yang menjadi narasumber
22
adalah Kepala Seksi Pelayanan yaitu Bp. Sumitro dan staff lainnya yaitu Bp. Espana Romadhona yang mengetahui tentang masalah sistem informasi pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak dengan e-Filing. 2) Dokumen dan arsip Dokumen yang diperoleh dari hasil pengamatan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo adalah dari buku referensi, pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo dan internet. 4. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan sesuai dengan pengamatan ini digunakan teknik: a. Wawancara Yaitu teknik yang paling banyak digunakan dalam pengamatan kualitatif, terutama pada pengamatan lapangan. Teknik wawancara yang digunakan, yaitu wawancara terstuktur dan wawancara tidak terstruktur. (Sutopo, 2002:58). Pengamatan lapangan dengan melakukan Tanya jawab secara lisan dan langsung kepada pegawai yang mengurusi sistem informasi pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak e-Filing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. b. Observasi Yaitu teknik yang digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar. (Sutopo, 2002:64). Dalam pengamatan ini penulis melakukan observasi dengan magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo selama kurang lebih 1 (satu) bulan. c. Mengkaji Dokumen dan Arsip Adalah sumber data pokok dalam penelitian kesejarahan, terutama untuk mendukung proses interpretasi dari setiap peristiwa yang diteliti. (Sutopo, 2002:69). Dokumen dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi sangat penting dalam pengamatan kualitatif agar pengamat dapat memahami latar belakang suatu peristiwa itu bila terjadi.
23
5. Teknik Analisis Data Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis maka data akan dapat diberi arti dan maknda yang berguna dalam memecahkan masalah dalam pengamatan. Dalam teknik analisis data ini penulis menggunakan model analisis interaktif, teknik analisis interaktif ini terdiri dari tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. (Sutopo, 2002:94). Teknik analisis data ini juga dipakai untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai Sistem Informasi Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. Data-data dan informasi yang diperoleh dengan membaca, mencatat, bertanya dan mempelajari buku maupun literature yang berkaitan dan mendukung pengamatan. Selanjutnya dikelompokan dan diklasifikasikan menurut jenisnya. Dari data tersebut diolah dan dianalisa berdasarkan permasalah yang ada dan kemudian disajikan dalam bentuk laporan.
