BAB II Tinjauan Pustaka dan Metode Pengamatan A. Tinjauan Pustaka 1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen Semakin lama jaman berubah kearah yang modern, sama halnya dengan perkembangan teknologi yang semakin serba komputerisasi dan pihak pun dituntut untuk bisa memberikan sebuah informasi yang cepat dan tepat, maka dibutuhkan sebuah sistem yang cukup – cukup handal dan memadai. Salah satu pilihan untuk mampu memberikan informasi yang berkualitas adalah sistem informasi manajemen berbasis komputer. Sistem informasi manajemen berbasis computer selanjutnya disebut dengan istilah Sistem Informasi Manajemen (SIM). Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa SIM begitu membantu seorang manajer dalam mengelola proses organisasinya karena dengan adanya SIM masalah yang biasanya diselesaikan dengan waktu yanglama bisa diselesaikan dengan waktu yang sangat singkat. Dengan menggunakan teknologi informasi sudah barang tentu akan meningkat kualitas kecepatan informasi, mampu meningkatkan integrasi dan operasi diantara berbagai pihak dan berbagai instansi. Sebelum membahas lebih lanjut tentang SIM maka lebih penting untuk memahami definisi Sistem Informasi Manajemen. Memahami difinisi SIM maka diharapkan memahami apa yang ada didalam SIM tersebut. Banyak para ahli yang memiliki latar belakang dan sudut pandang yang berbeda maka definiis sistem informasi manajemen bebeda - beda, tapi masih tetap satu konsep yang sama. Berikut definisi mengenai Sistem Informasi Manajemen Haag, Commings dan Mccubbrey (2004) mengemukakan : “Management information System (MIS) with the planning for, development, management, and use of information technology
5
6
tools to help people perform all task related to information processing and management”. Memiliki merupakan
makna
rencana
bahwa
untuk
Sistem
Informasi
mengembangkan,
Manajemen
manajemen
dan
menggunakan alat – alat teknologi untuk membantu manusia dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pengolahan informasi dan manajemen Robert G. Murdick dan Joel E. Rossdalam Tata Sutabri (2005) SIM adalah “Proses komunikasi dimana informasi dimasukan (input) direkam, disimpan,dan diproses untuk menghasilkan output yang berupa keputusan tentang perencanaan, pengoperasian, dan pengawasan.” Menurut Menurut Azar Susanto (2007 : 23) SIM adalah “Kumpulan dari sub – sub sistem yang saling berhubugan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuann yaitu mengolah data menjadi informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan saat melaksanakan fungsinya”
Beberapa definisi diatas bisa disimpulkan bahwa Sistem Informasi Manajemen adalah kumpulan dari sub – sub sistem yang saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk membantu manajemen dalam menyelesaikan masalah dan memberikan informasi yang berkualitas kepada manajemen dengan cara mengolah data dengan komputer sehingga bernilai tambah dan bermanfaat bagi pengguna, atau dengan kata lain Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu sistem informasi berbasis komputer yang digunakan oleh manajemen untuk memproses data dan memberikan informasi yang berkualitas. Secara sederhana Subsistem merupakan sistem – sistem yang lebih kecil yang ada didalam sistem itu sendiri. Penentuan subsistem merupakan hal yang sangat penting untuk memberi batasan antara lingungan dalam dengan lingkungan luar. Hal ini dengan menentukan
7
sub – sub sistem dengan baik atau tepatnya maka sistem itu lebih mudah untuk difahami dan diklasifikasikan. a. Input Input merupakan semua kegiatan (pencatatan, pengetikan, pengeditan) atau memasukan data baik data fisik ataupun non fisik/logic. Input fisik merupakan berkas – berkas, data –data laporan, bernda – benda lainnya. Sedangkan input logic bisa berupa data dari flashdisk, disket, CD, dan tempat penyimpanan lainya. Dalam mendapatkan informasi yang akurat maka kita harus menentukan input data apa saja yang harus digunakan tepat, dengan memilih input data kemungkinan besar akan memberikan informasi / hasil yang akurat tapi input data yang sesuai dengan apa saja yang kita butuhkan sangat memungkinkan bisa memberikan informasi / hasil yang berkualitas. b. Proses Proses adalah suatu kegiatan yang merubah input sehingga menjadi output yang memiliki nilai tambah atau lebih berguna lagi. Dalam hal ini input dan output yang dimaskud adalah data menjadi informasi Proses (pemrosesan) sangatlah peting untuk diperhatikan karena dengan proses yang tidak terstruktur maka hasilnya juga susah untuk menjadi maksimal tapi jika langkah – langkah yang dilakukan dalam proses sangat terstruktur, efektif dan efisien maka sesuatu yang dihasilkan akan lebih sempurna atau berkualitas, maka dari itu dalam melakukan proses usahakan bisa seefektif dan seefisien mungkin. c. Output Output merupakan hasil dari input yang diproses, output sering disebut sebagai informasi. Sesuatu hal yang membedakan output dengan input adalah kalau output sudah tambah dan lebih
8
bermanfaat bagi pengguna. Agar pengguna mudah membaca informasi yang dibutuhkan maka output yang ditampilkan harus berkualitas ( akurat, relevan, lengkap, dan tepat waktu). Sistem Informasi Manajemen sebagai suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Para pengguna SIM biasanya terdiri atas entitas – entitas organisai formal perusahaan atau sub unit anak perushaannya. Informasi yang diberikan oleh SIM menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya dilihat dari apa yang telah terjadi dimasa lalu, apa yang sedang terjadi, dan apa yang kemungkinan akan terjadi dimasa depan. Bagan 2.1 Model SIM
Sumber : Raymond Mc. Leod, 2008 dalam bukunya berjudul Sistem Informasi Manajemen halaman 12 – 13
9
SIM akan menghasilkan informasi melalui penggunaaan dua jenis peranti lunak : a. Peranti lunak pembuat laporan (report-writing software) yang menghasilkan laporan berkala maupun laporan khusus, b. Model matematis menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas operasi perusahaan. Basis Data organisasi lain. 2. Komponen Sistem Informasi Manajemen Kalau orang ingin melihat sistem informasi suatu organisasi, tersebut memuat data yang diberikan oleh sistem pemrosesan transaksi. Selain itu baik data maupun informasi dimasukan dari lingkungan. Lingkungan terlibat ketika perushaan berinteraksi dengan organisasi – maka akan ditunjukan komponen fisiknya. Suatu pertanyaan mengenai apa saja yang dikerjakan komponen bisa dijawab dengan fungsi pengolahan atau bisa juga dengan keluaran sistem. Unsur ini adalah penting dalam memahami suatu sistem pengolahan dan karenanya akan diselidiki sebelum kerangka atau strukturnya diuraikan. Kalau
pembelian suatu sistem informasi
manajemen dilakukan seperti lazimnya suatu mobil dan peralatan, maka komponen yang diserahkan untuk melengkapi suatu sistem pengoperasiannya akan terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, personalia, pengoperasian, dan database. Berikut ini dijelaskan komponen fisik SIM, yaitu : (Tata Sutabri, 2005 : 96) Tabel 2.1Komponen Fisik SIM Komponen
Catatan
Sistem Perangkat Keras
Perangkat keras bagi suatu sistem informasi terdiri atas Komputer (pusat pengolah, unit masuk keluaran, unit penyimpanan file, dan lain sebagainya), peralatan penyiapan data, dan
10
terminal masukan / keluaran). Perangkat lunak
Perangkat Lunak dapat dibagi dalam 3 jenis utama : 1. Sistem Perangkat lunak umum, seperti sistem
pengoperasian
manajemen
data
dan
yang
sistem
memungkinkan
pengoperasian sistem computer. 2. Aplikasi perangkat lunak umum, seperti model analisis keputusan. 3. Aplikasi perangkat lunak yang terdiri atas program yang secara spesifik dibuat untuk setiap aplikasi. Database
File yang berisi program dan data dilakukan dengan adanya media penyimpanan secara fisik seperti disket, hard disk, magnetic tape, dan sebagainya. File juga meliputi keluaran tercetak dan catatan lain di atas kertas, mikro film, dan lain sebagainya.
Prosedur
Prosedur merupakan komponen fisik karena prosedur disediakan dalam bentuk fisik seperti buku panduan dan instruksi. Ada 3 (tiga) jenis prosedur yang dibutuhkan, yaitu 1. Instruksi untuk pemakai 2. Instruksi untuk penyiapan masukan 3. Instruksi pengoperasian untuk karyawan pusat komputer
Personil
Operator komputer, analisi sistem, programmer, personil
data
entry,
dan
manajer
sistem
informasi/EDP. Sumber : Tata Sutabri dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi hal 96 -97
11
Suatu sistem informasi dapat diuraikan menjadi komponen fisik. Akan tetapi, komponen fisik ini tidak menjelaskan sistem seperti halnya suatu pembahasan mengenai konfigurasi perangkat lunak tidak menjelaskan mengapa disusun sedemikian rupa. 3. Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer Sistem adalah seperangkat unsur – unsur yang saling terkait secara kolektif membentuk suatu kesatuan. Maka suatu sistem informasi manajemen yang berbasis computer (computer-based management information system) terdiri dari manusia, perangkat keras (Hardware), perangkat lunak (software), data, dan
prosedur –
prosedur organisasi yang saling berinteraksi untuk menyediakan data dan
informasi yang tepat pada waktunya kepada pihak – pihak
didalam
maupun di luar organisasi yang berkompeten. ada pula
dikatakan bahwa Sistem Informasi Manajemen berbasis komputer adalah suatu SIM yang menempatkan perkakas pengolah data komputer dalam kedudukan yang penting dia karenakan alasan pertama kemampuan komputer dalam mengolah data. Alasan yang kedua bahwa teknologi otomasi melalui komputerisasi sudah tersedia di mana – mana dan dapat diperoleh dengan mudah dan murah. Perlu diketahui bahwa meskipun komputer mampu melakukan hal – hal yang fantastis di dalam mengolah informasi, penggunaan informasi itu tetap tergantung pada manusianya. Secanggih apapun sistem komputer yang dipakai, bila manusia tidak dapat memanfaatkan informasi yang dihasilkan atau kurang mampu memanfaatkan komputer itu secara optimal, maka sistem komputer itu tidak akan banyak manfaat. Secara teknik, pelaksanaan SIM berbasis komputer meliputi bagian input, pengolahan, penyimpanan (di dalam storage devices maupun didalam memory), dan output. Perkakas input berfungsi menyediakan data mentah ke sistem komputer. Data itukemudian diolah/diproses oleh CPU sesuai instruksi yang diberikan oleh
12
perangkat lunaknya. Setelah informasi dihasilkan dan diberikan kepada perangkat output, saat komputer menjalankan fungsinya ia mengalirkan, memakai, dan menyimpan data dalam ruang elektronik yang disebut memory. 4. Sistem Pembayaran Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang Undang Bank Indonesia yaitu UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia pasal 1 ayat 6: BI mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran dalam melakukan mandat tersebut, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen. Aman berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap
penyelenggaraan
sistem
pembayaran.
Prinsip
efisiensi
menekankan bahwa penyelanggaran sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi. Kemudian prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa BI tidak menginginkan adanya praktek monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk. Terakhir adalah kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen. Dalam e-Billing sendiri, sistemnya membutuhkan account yang didapatkan dari tahapan registrasi itu sendiri. Nantinya setelah tahapan itu
13
mendapatkan account yang digunakan untuk pembuatan kode billing. Kode itu digunakan sebagai identitas pembayaran karena berisi tentang data setoran yang sudah dimasukan. Kemudian kode tersebut menjadi pegangan dalam melakukan pembayaran melalui lembaga penyelenggara pembayaran. 5. Pengertian Pajak Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2011 : 1)adalah “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang, yang dapat dipaksakan tanpadengan tidak mendapat imbal jasa yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”. Menurut Adriani (Mardiasmo, 2011 : 1) bahwa “Pajak merupakan iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Pengertian Pajak menurut Undang – undang RI Nomor 28Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(Karmila, 2008:3) : “Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.” Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur – unsur : a. Iuran dari rakyat kepada negara. Pihak yang berhak memungut hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang ( bukan barang ) sebagai wujud peran serta dalam pembangunan.
14
b. Berdasarkan undang – undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya. c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 6. Fungsi Pajak Fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua (Hilarius Abut, 2010) , yaitu : a. Fungsi Budgeter Fungsi yang letaknya di sector public yang merupakan suatu alat ( suatu sumber ) untuk memasukan uang sebanyak – banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya dapat dugunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak – pajak ini terutama akan digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran rutin, dan apabila masih ada sisa ( surplus ), maka surplus
ini
dapat
digunakan
untuk
membiayai
investasi
pemerintah ( public saving untuk public investment ). b. Fungsi Regulerend ( Mengatur ) Fungsi mengaturnya pajak digunakansebagai suatu alat untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsinya mengatur ini banyak ditunjukan terhadap sector swasta. Kebijakan fiscal sebagai suatu alat pembangunan harus memounyai tujuan yang simultan yaitu secara langsung menemukan dana – dana dan akan digunakan untuk publik investment, dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan private saving ke arah sector – sector produktif, sekaligus digunakan untuk mencegah pengeluaran –
15
pengeluaran yang menghambat pembangunan. Misalnya melalui kebijakan pembebasan pajak ( tax holiday ) dan pengenaan PPnBM. c. Fungsi Alokasi Pemerintah atau negara mempunyai fungsi alokasi.dalam fungsi alokasi, pemerintah harus menyediakan barang dan jasa yang tidak tersedia ketika mekanisme pasar tidak bisa berjalan. (Karmila, 2008:3)
Permintaan
Harga Pasar
Penawaran
Mekanisme Pasar
Artinya, barang dan jasa tersedia karena ada permintaan dari konsumen dan karena ada produsen yang mau memproduksi (setelah memperhitungkan untung ruginya). Jika salah satu unsurnya tidak ada, akan terjadi kegagalan pasar. d. Fungsi Distribusi Pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk mendistibusikan pendapat dan kesejahteraan dalam masyarakat. Kamu bisa melihat bahwa dalam masyarakat ada kesenjangan antara
mereka
yang
berpendapatan
tinggi
dengan
yang
berpendapatan rendah. Jika kesenjangan ini semakin melebar, bisa tumbuh kecemburuan social. Fungsi pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan melalui instrumen pajak. Pemerintah menarik pajak dari masyarakat sesuai dengan tingkat penghasilannya. Masyarakat yang penghasilannya lebih tinggi membayar pajak yang lebih besar pula. Hasilnya nanti digunakan untuk menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang murah bagi masyarakat miskin.
16
7. Pengertian Pajak Penghasilan Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. 8. Dasar Hukum Peraturan perundang – undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang – undang Nomor 7 Tahun 1983. Sebelum tahun 1983, pengenaan pajak yang berhubungan dengan penghasilan diistilahkan dengan nama : Pajak Perseroan ( Ord. PPs 1925 ), Pajak Kekayaan (Stb 1932), Pajak Pendapatan (Ord. PPd 1944), Pajak Penjualan (UU No. 19 Drt. Th. 1951). Semakin pesatnya perkembangan social ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, perlu dilakukan perubahan undang – undang tersebut guna meningkatkan fungsinya dan peranannya dalam rangkamendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang – undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan yang terakhir adalah Undang – Undang No 36 Tahun 2008. Selain itu ada pula Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jendral Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jendral Pajak. Perubahan Undang – undang Pajak Penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegangan pada prinsip – prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, / efisiensi administrasi, dan produktivitas penerimaan negara serta tetap mempertahankan sistem self assessment. Oleh karena itu, tujuan dan
17
arah penyempurnaan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1983 tersebut adalah sebagai berikut : a. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak. b. Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak. c. Lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan. d. Lebih
memberikanKepastian
hokum,
konsistensi,
dan
transparansi. e. Lebih
menunjang
kebijakan
pemerintah
dalam
rangka
meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dibidang – bidang usaha tertentu dan daerah – daerah tertentu yang mendapatkan prioritas. 9. Pengenaan Pajak Penghasilan Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subyek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.Undang – undang 36 Tahun 2008 mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap Subyek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Subyek Pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subyek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undanag – undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subyeknya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Tahun pajak dalam undang – undang ini adalah tahun takwim, namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 ( dua belas ) bulan. 10. Subyek Pajak Subjek Pajak Pajak Penghasilan adalah segala Sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi
18
sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Undang – Undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundanganyang berlaku. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu Berdasar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008. Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut : (Siti Resmi, 2014 :75) a. Orang Pribadi dan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Orang pribadi sebagai Subyek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di Luar Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subyek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subyek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dan warisan tersebut tetap dilaksanakan. b. Badan Sebagaimana diatur dalam Undang – undang tentang Ketentuan Umum dan tatacara perpajakan, pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kessatuan yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang
meliputi
perseroan
terbatas,
perseroan
komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
19
dana pensiun, persekutuan, perkumulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya yang termasuk reksadana. Dalam Undang – undang ini, bentuk uasaha tetap ditentukan sebagai Subjek Pajak Tersendiri, terpisah dari badan. Oleh karena itu, perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan Subjek Pajak Badan, untuk pengenaan Pajak Penghasilan, bentuk usaha tetap mempunyai eksitensinya sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan. Badan Usaha Milik Negara dan Daerah merupakan Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit tertentu dan badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak. c. Bentuk Usaha Tetap Bentuk
Usaha
tetap
adalah
bentuk
usaha
yang
dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dan 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang didirikan
dan
tidak
berkedudukan
di
Indonesia,
untuk
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa: 1) Tempat kedudukan manajemen; 2) Cabang perusahaan; 3) Kantor perwakilan; 4) Gedung kantor; 5) Pabrik; 6) Bengkel; 7) Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
20
8) Perikanan,
peternakan,
pertanian,
perkebunan,
atau
kehutanan; 9) Proyek kontruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 10) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dan 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan; 11) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; 12) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia; 11. Objek Pajak Penghasilan Objek Pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak penghasilan dapat dikelompokan menjadi : a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan. c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalty, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha. d. Penghasilan lain – lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.
21
12. Pembayaran Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran Pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut (Siti Resmi, 2014 : 31) : a. Membayar sendiri Pajak yang terutang 1) Pembayaran angsuran setiap bulan (PPh Pasal 25), yaitu pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam 1 (satu) tahun Pajak. Wajib Pajak diwajibkan mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak setiap bulan. 2) Pembayaran PPh Pasal 29 setelah akhir tahun, yaitu pelunasan pajak penghasilan yang dilakukan sendiri oleh wajib Pajak pada akhir tahun pajak apabila pajak terutang untuk satu tahun pajak lebih besar dari total pajak yang dibayar sendiri dan pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak. b. Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, dan 23, serta PPh Pasal 26). Pihak lain yang dimaksud adalah pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah. c. Melalui pembayaran pajak luar negeri (PPh Pasal 24). d. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah (misalnya Bendaharawan Pemerintah). e. Pembayaran Pajak – pajak lainnya. 1) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu pelunasan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Untuk daerah Jakarta, pembayaran PBB sudah dapat dilakukan dengan menggunakan ATM di bank – bank tertentu.
22
2) Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yaitu pelunasan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. 3) Pembayaran Bea Materai, yaitu pelunasan pajak atas dokumen yang dapat dilakukan dengan cara menggunakan benda materai berupa temple atau kertas bermaterai atau dengan cara lain seperti menggunakan mesin teraan. Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (e-payment). Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Penerima Pembayaran. Kantor Penerima Pembayaran adalah Kantor Posdan atau bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Usaha Milik Daerahatau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran pajak. Surat setoran pajak dapat berupa : SSP Standar, SSP Khusus, SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor), dan SSCP (Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri). Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disebut dengan SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Formulir SSP dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan sebagai berikut :
23
1. Lembar ke – 1 : Untuk arsip Wajib Pajak. 2. Lembar ke – 2 : Untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 3. Lembar ke – 3 : Untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak 4. Lembar ke – 4 : Untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran Dalam Hal diperlukan, SSP dapat dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan lembar ke – 5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. B. Metode Pengamatan 1. Lokasi Pengamatan Pengamatan ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta yang beralamatkan di Jalan K.H. Agus Salim No. 1 Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah. Penulis melakukan akan mendiskripsikan mengenai
Sistem
Informasi
Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi menggunakan ebilling system di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. Alasan Pemilihan lokasi ini sebagai objek didasarkan: a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta adalah salah satu lembaga yang memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan mata kuliah yang pernah didapatkan sewaktu perkuliahan. b. Merupakan tempat pelaksanaan Praktek Kuliah Kerja Lapangan yang memungkinkan tersedianya data-data yang dibutuhkan dalam melakukan pengamatan dan penulis mendapatkan izin untuk melaksanaan pengamatan.
c. Penulis melakukan pengamatan untuk mengetahui Sistem Informasi Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi
24
menggunakan e-billing system di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.
2. Jenis Pengamatan Jenis Pengamatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut H.B Sutopo, “Deskriptif Kualitatif yaitu menangkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi teliti dan penuh nuansa, yang lebih berharga dari pada sekedar pernyataan jumlah ataupun frekuensi dalam bentuk angka.” Kepentingan pokok diletakkan pada peristiwa – peristiwa nyata dalam dunia aslinya, bukan pada sekedar laporan yang ada. Subyek yang diamati adalah subyek masa kini bahkan masa lampau Pengamatan
yang
dilakukan
oleh
penulis
untuk
mendeskripsikan mengenai Sistem Informasi Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi menggunakan e-billing system di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.
3. Sumber Data Menurut H.B Sutopo (2002:49), mengemukakan bahwa pemahaman mengenai berbagai macam sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi pengamat karena ketetapan memilih dalam menentukan sumber data akan menentukan ketetapan dan kekayaan data atau kedalam informasi yang diperoleh. Betapapun menariknya suatu permasalahan atau topik penelitian, bila sumber datanya tidak tersedia, maka ia tidak akan punya arti karena tidak akan bisa diteliti dan dipahami. Dalam pengamatan berlangsung data yang diperoleh dari beberapa sumber, yaitu:
a. Narasumber
25
Jenis sumber data yang berupa manusia dalam penelitian pada umumnya dikenal sebagai responden. Istilah tersebut sangat akrab digunakan dalam penelitian kuantitatif, dengan pengertian bahwa penelitian memiliki posisi yang lebih penting. Responden posisinya sekedar memberikan tanggapan (respond) pada apa yang diminta atau ditentukan oleh penelitinya. Posisi sumber data (narasumber) sangat penting perannya sebagai individu dalam penelitian kualitatif yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, dan narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia bisa lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki karena posisi ini sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif lebih tepat disebut sebagai informan daripada responden. Narasumber dari lembaga tersebut adalah Erwien Prasetyo pegawai bagian WASKON I b. Peristiwa Menurut H.B Sutopo (2002:51-52) mengemukakan bahwa dari pengamatan pada peristiwa atau aktifitas, penulis bisa mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung. Peristiwa yaitu sebagai sumber data memang sangat beragam, dari berbagai peristiwa, baik yang terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja, aktivitas rutin yang berulang atau yang hanya satu kali terjadi, aktivitasnya yang formal maupun yang tidak formal, dan juga yang tertutup ataupun yang terbuka untuk bisa diamati oleh siapa saja. c. Sumber Tertulis Sumber tertulis ini merupakan bahan tertulis yang berkaitan dengan suatu peristiwa tertentu, namun dapat diartikan pula sebagai catatan rekaman yang lebih bersifat formal dan terencana dalam organisasi sebagai bagian mekanisme kegiatan.
26
d. Dokumen Dokumen dan arsip tertulis merupakan bahan tertulis yang bergayutan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Ia merupakan rekaman tertulis (tetapi juga berupa gambar atau benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu aktivitas atau peristiwa tertentu, seperti telah dijelaskan didepan). Bila ia merupakan catatan rekaman yang lebih bersifat formal dan terencana dalam organisasi, ia cenderung disebut arsip. Namun keduanya dapat dinyatakan sebagai sumber data dalam penelitian. 4. Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan selama melaksanakan pengamatan yaitu: a. Wawancara Wawancara dalam istilah lain dikenal dengan interview. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berita, data atau fakta lapangan. Wawancara ini dapat dilakukan secara langsung dengan bertatap muka langsung dengan narasumber. Namun, bisa juga dilakukan dengan tidak langsung dengan melalui telepon, internet atau surat (wawancara tertulis). Tujuan utama melaksanakana wawancara menurut H. B. Sutopo (2006:68) adalah untuk bisa menyajikan. Dalam hal ini Penulis melakukan
wawancara
kepada
Erwien
Prasetyo
Pegawai
WASKON I. b. Metode Observasi Metode observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Kelebihan dari metode ini bila dibandingkan dengan metode suvai adalah data yang dikumpulkan umumnya lebih akurat.
27
Hal – hal yang dilakukan penulis dengan melakukan observasi tentang : 1) Pembuatan username, PIN, dan pembuatan kode billing 2) Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) c. Dokumentasi Dokumentasi
merupakan
teknik
pengumpulan
data
yang
dilakukan dengan mengambil catatan-catatan dan arsip-arsip yang diperlukan yang berkatan dengan objek pengamatan. d. Studi Pustaka Studi pustaka merupakan suatu metode pengumpulan data melalui buku-buku maupun bentuk tulisan lainnya yang diperoleh dari sumber kepustakaan atau sumber lainnya. 5. Teknik Analisa Data Metode pengamatanini dilakukan dengan model Analisis Interaktif yaitu setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis data melalui 3 (tiga) komponen yaitu Reduksi Data, Penarikan Data, dan Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Menurut H.B Sutopo (2006:114-116) mengemukakan bahwa ketiga komponen tersebut saling berinteraksi, baik antarkomponennya, maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses yang berbentuk siklus dijelaskan sebagai berikut:
28
Bagan 2.2 Teknik Analisis Data Pengumpulan Data
Reduksi Data
Sajian Data
Pengumpulan Data
Penarikan Simpulan / Verifikasi Model Analisi Interaktif a. Reduksi Data Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis
yang
merupakan
proses
seleksi,
pemfokusan,
penyederhanaan, dan anstraksi data dari lapangan. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian, bahkan proses ini berlangsung terus menerus sebelum pelaksanaan pengumpulan data. Artinya reduksi data suda berlangsung sejak pengamatan mengambil keputusan (meski mungkin tidak didasari sepenuhnya), tentang kerangka, kerja konseptual melakukan pemilihan kasus, menyusun pertanyaan pengamatan dan juga waktu menentukan cara pengumpulan data yang digunakan. Pada waktu pengumpulan data berlangsung, reduksi dilakukan dengan membuat catatan data yang telah diperoleh dari lapangan. Dalam menyusun ringkasan pengamat melakukan coding,
memusatkan
tema,
dan
menentukan
batas-batas
permasalah, dan juga menulis memo. Proses reduksi ini berlangsung sampai laporan akhir penelitian selesai disusun. Maka bisa dinyatakan bahwa reduksi data adalah bagian dari proses analisi yang mempertegas, memperpendek, membuat
29
focus, membuang hal – hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan. b. Sajian Data Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan pengamatan dapat dilakukan. Sajian ini merupakan ringkasan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis. Sajian data ini harus mengacu pada masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan pengamatan, sehingga narasi yang terjadi merupakan deskrifitif mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalah yang ada.Sajian data ini merupakan narasi yang disusun dengan pertimbangan permasalahan dengan menggunkan logika penelitinya. c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi Mulai dari awal pengumpulan data , peneliti sudah harus memahami apa arti dari berbagai hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan apa arti dari berbagai hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan – peraturan, pola – pola, pernyataan – pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. Peneliti yang ahli menangkap berbagai hal tersebut secara kuat, namun tetap terbuka dan bersifat skeptis. Konklusi – konklusi dibiarkan tetap disitu, yang pada waktu awalnya mungkin kurang jelas, kemudian semakin meningkat secara eksplisit, dan juga memiliki landasan yang semakin kuat. Simpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data berakhir. Simpulan perlu dilakukan verifikasi agar benar-benar bisa dipertanggung jawabkan. Pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya simpulan pengamtan menjadi lebih kuat dan lebih dipercaya
