BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN
A. TINJAUAN PUSTAKA 1. Upah a. Pengertian Upah 1)
Upah adalah imbalan kerja yang dihitung secara langsung berdasarkan pada jumlah waktu kerja ( Riani, 2011: 113 ).
2)
Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP-49/MEN/IV/2004 tentang ketentuan struktur dan skala upah, yang dimaksud “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja / buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan / atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”
Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian upah adalah imbalan yang berupa upah pokok, upah lembur, dan tunjangan rutin yang diterima oleh karyawan dalam bentuk uang atas balas jasa yang dilakukan di perusahaan tersebut.
b. Komponen Upah Yang termasuk dalam komponen upah berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah, yaitu: 1)
Upah Pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
2)
Tunjangan Tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk 8
9
pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti Tunjangan Isteri; Tunjangan Anak; Tunjangan Perumahan; Tunjangan Kematian; Tunjangan Daerah dan lain-lain. Tunjangan Makan dan Tunjangan Transport dapat dimasukan dalam komponen tunjangan tetap apabila pemberian tunjangan tersebut tidak dikaitkan dengan kehadiran, dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu, harian atau bulanan. 3)
Tunjangan Tidak Tetap adalah suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok.
c. Manfaat Upah Suatu kegiatan yang dilakukan biasanya ada manfaat yang ingin dicapai, atau minimal kegiatan tersebut diusahakan mengarah/ mendekati hal yang ingin dicapai. Demikian pula hal pemberian upah kepada para karyawan menurut Singodimejo (2000: 23 ), juga mempunyai manfaat, antara lain 1)
menjamin sumber nafkah karyawan beserta keluarganya.
2)
meningkatkan prestasi kerja, meningkatkan harga diri para karyawan, mempererat hubungan kerja antar karyawan.
3)
mencegah karyawan meninggalkan perusahaan.
4)
meningkatkan disiplin kerja.
5)
efisiensi tenaga karyawan yang potensial.
6)
perusahaan dapat bersaing dengan tenaga kerja di pasar.
7)
mempermudah perusahaan mencapai tujuan.
8)
melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9)
perusahaan dapat memberikan teknologi baru.
10
2. Sistem Pengupahan a. Pengertian Sistem Pengupahan Sistem upah menurut Gilarso (2003: 13) : 1)
Upah menurut prestasi (upah potongan) Upah menurut prestasi adalah besarnya balas karya langsung dikaitkan dengan prestasi kerja karena besarnya upah tergantung dari banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu. Cara ini hanya dapat diterapkan kalau hasil kerja bisa diukur secara kuantitatif (dengan memperhitungkan kecepatan mesin, kualitas bahan yang dipakai)
2)
Upah waktu Upah waktu merupakan besar upah yang ditentukan atas dasar lamanya waktu pekerja melakukan pekerjaan bagi majikan. Bisa dihitung per jam, per hari, per minggu atau per bulan. Sistem ini terutama dipakai untuk jenis pekerjaan yang hasilnya sukar dihitung per potong. Cara ini memungkinkan mutu pekerjaan yang baik karena karyawan tidak tergesa-gesa; administrasinya pun dapat sederhana. Di samping itu perlu pengawasan apakah si pekerja sungguh-sungguh bekerja selama jam kerja.
3)
Upah borongan Upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok kerja. Untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas karya, yang kemudian dibagi-bagi antara para pelaksana. Misalnya, untuk pembangunan gedung, pembuatan sumur, dan lain-lain.
4)
Upah premi Upah premi merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi ”normal” berdasarkan waktu atau jumlah hasil. Apabila seorang pekerja mencapai prestasi yang
11
lebih dari itu, pekerja tersebut diberi ”premi”. Premi dapat juga diberikan, misalnya untuk penghematan waktu, penghematan bahan, kualitas produk yang baik, dan sebagainya. Dalam perusahaan modern patokan untuk prestasi minimal ditentukan secara ilmiah berdasarkan time and motion study. 5)
Upah bagi hasil Bagi hasil merupakan cara yang biasa di bidang pertanian dan dalam usaha keluarga, tetapi juga dikenal di luar kalangan itu. Misalnya, pekerja atau pelaksana diberi bagian dari keuntungan bersih; direksi sebuah PT mendapat tantieme; bahkan kaum buruh dapat diberi saham dalam PT tempat mereka bekerja sehingga kaum buruh ikut menjadi pemilik perusahaan.
6)
Peraturan gaji pegawai negeri Gaji Pegawai Negeri Sipil (GPNS) berdasarkan dua prinsip : pendidikan dan masa kerja. Setiap orang yang diangkat sebagai pegawai negeri mendapat gaji pokok yang ditentukan oleh golongan dan masa kerja.
b. Cara Penyusunan Upah Cara penyusunan upah menurut (Sadili Samsudin, 2003: 191-192) Upah dapat disusun menurut prestasi kerja, lama kerja, senioritas, dan kebutuhan. 1)
Upah menurut prestasi kerja Pengupahan dengan cara ini langsung mengaitkan besarnya upah dengan prestasi kerja yang telah ditunjukkan oleh karyawan yang bersangkutan. Berarti, besarnya upah tersebut bergantung pada banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu kerja karyawan.
2)
Upah menurut lama kerja Cara ini sering disebut sistem upah waktu. Besarnya upah ditentukan atas dasar lamanya karywan melaksanakan atau
12
menyelesaikan suatu pekerjaan. Cara perhitungannya dapat menggunakan per jam, per hari, per minggu atau perbulan. 3)
Upah menurut senioritas Cara pengupahan ini didasarkan pada masa kerja atau senioritas karyawan yang bersangkutan dalam suatu organisasi. Dasar pemikirannya adalah karyawan senior menunjukkan adanya kesetiaan yang tinggi pada organisasi tempat mereka bekerja.
4)
Upah menurut kebutuhan Cara ini menunjukkan upah para karyawan didasarkan pada tingkat urgensi kebutuhan hidup yang layak dari karyawan.
c.
Macam- Macam Sistem Pengupahan Pada saat ini banyak terdapat berbagai jenis pengupahan. Macammacam sistem pengupahan menurut (Asri Laksmi Riani, 2013: 128) antara lain adalah; 1)
Pengupahan bulanan biasanya dilakukan untuk tenaga kerja tetap suatu perusahaan.
2)
Pengupahan mingguan atau harian biasanya dilakukan untuk tenaga kerja tidak tetap, bias dalam bentuk kontrak langsung dengan
perusahaan,
borongan
atau
outsourcing.
Biasanya
diterapkan pada perusahaan manufaktur atau pabrik yang musiman. 3)
Pengupahan berdasarkan selesainya pekerjaan biasanya untuk karyawan kontrak langsung. Banyak diterapkan pada organisasi non profit.
d.
Undang - Undang Tentang Pengupahan 1) Menurut Pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau
13
peraturan
perundang-undangan,
termasuk
tunjangan
bagi
pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
2)
Namun, dalam menetapkan besarnya upah, pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah setempat (Pasal 90 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003). Apabila pengusaha memperjanjikan pembayaran upah yang lebih rendah dari upah minimum, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum (Pasal 91 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003)
3) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat 1 No. 13 Tahun 2003). Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi pekerja/ buruh meliputi: a) Upah minimum b) Upah kerja lembur c) Upah tidak masuk kerja karena halangan d) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan e) Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya f) Bentuk dan cara pembayaran upah g) Denda dan potongan upah h) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah i) Struktur dan skala pengupahan yang proporsional j) Upah untuk pembayaran pesangon k) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan
4)
Komponen upah sendiri terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap (Pasal 94 UU No. 13 Tahun 2003).
14
5) Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa penentuan upah minimum diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan kehidupan yang layak. Upah minimum ditentukan oleh Gubernur setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri dari pihak pengusaha, pemerintah dan serikat buruh/serikat pekerja ditambah perguruan tinggi dan pakar.
6) Yang termasuk dalam komponen upah berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah, yaitu: a) Upah Pokok Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. b) Tunjangan Tetap Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti Tunjangan Isteri; Tunjangan Anak; Tunjangan Perumahan; Tunjangan Kematian; Tunjangan Daerah dan lain-lain. Tunjangan Makan dan Tunjangan Transport dapat dimasukan dalam komponen tunjangan tetap apabila pemberian tunjangan tersebut tidak dikaitkan dengan kehadiran, dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu, harian atau bulanan. c) Tunjangan Tidak Tetap Tunjangan Tidak Tetap adalah suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan
15
waktu pembayaran upah pokok. seperti Tunjangan Transport yang didasarkan pada kehadiran, Tunjangan makan dapat dimasukan ke dalam tunjangan tidak tetap apabila tunjangan tersebut diberikan atas dasar kehadiran (pemberian tunjangan bisa dalam bentuk uang atau fasilitas makan). 7)
Dalam pasal 93 ayat 4 UU no.13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, upah tidak masuk kerja karena halangan adalah sebagai berikut : a) Pekerja menikah, dibayar untuk 3 (tiga) hari. b) Menikahkan anaknya, dibayar untuk 2 (dua) hari. c) Mengkhitankan anaknya, dibayar untuk 2 (dua) hari. d) Membaptiskan anaknya, dibayar untuk 2 (dua) hari. e) Istri melahirkan/mengalami keguguran kandungan, dibayar untuk 2 (dua) hari. f)
Suami/istri, orang tua/mertua, anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk 2 (dua) hari
g) Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk 1 (satu) hari. Pengaturan pelaksanaan tentang upah tidak masuk kerja karena berhalangan ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PKB).
3.
Karyawan PKWT a. Pengertian Karyawan PKWT Menurut
Keputusan
Menteri
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
No.100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.
16
b. Kesepakatan Kerja PKWT Menurut Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/mei/1986 menyatakan bahwa kesepakatan kerja waktu tertentu adalah kesepakatan kerja antara pekerja dan pengusaha yang diadakan untuk waktu tertentu atau pekerjaan tertentu.
c. Kategori Pekerjaan Untuk PKWT Menurut Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menetapkan kategori pekerjaan untuk PKWT sebagai berikut: 1) Pekerjaan sekali selesai atau sementara sifatnya. 2) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya tidak terlalu lama dan paling paling lama tiga tahun. 3) Pekerjaan yang bersifat musiman. 4) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan.
d. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Setiap perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal perjanjian kerja PKWT ini dibuat secara tertulis, harus dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Adapun syaratsyaratnya adalah 1) Kesepakatan kedua belah pihak. 2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. 3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan. 4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17
e. Undang-Undang Tentang PKWT 1) Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian
kerja
antara
pekerja
dengan
pengusaha
untuk
mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu
2)
Menurut UU No.13 Tahun 2003 pasal 59 ayat 4, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya boleh dilakukan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
3) Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 3 ayat 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, bahwa PKWT hanya dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
4)
Menurut UU No.13 Tahun 2003 pasal 59 ayat 7 PKWT yang dilakukan melebihi waktu 3 (tiga) tahun, maka perjanjian kerjanya batal demi hukum dan menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan kata lain karyawan tersebut menjadi karyawan permanen.
5)
Menurut UU No.13 Tahun 2003 pasal 59 ayat 6, Pembaruan perjanjian kerja dapat dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. Pembaharuan ini dapat diadakan setelah lebih dari 30 hari sejak berakhirnya PKWT . Misalnya, apabila pekerjaan belum dapat diselesaikan maka dapat diadakan pembaruan perjanjian.
18
Apabila PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 hari sejak berakhirnya PKWT, maka PKWT dapat berubah menjadi PKWTT. Berdasarkan landasan teori di atas penulis akan mendeskripsikan “Sistem Pengupahan Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di PT Perkebunan Nusantara IX Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar” dengan berlandaskan pada teori Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, sistem pengupahan, dan cara penyusunan upah. B. METODE PENGAMATAN 1. Lokasi Pengamatan “Menurut H.B Sutopo (2002: 52) tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian juga merupakan salah satu jenis sumber data yang bisa dimanfaatkan oleh peneliti. Informasi mengenai kondisi dari lokasi peristiwa atau aktivitas dilakukan bisa digali lewat sumber lokasinya baik yang merupakan tempat maupun lingkungannya.” Dari pemahaman lokasi dan lingkungannya penulis bisa secara cermat mencoba mengkaji dan secara kritis menarik kemungkinan simpulan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pengamatan mengambil objek berlokasi di PT Perkebunan Nusantara IX Pabrik Gula Tasikmadu yang beralamat di Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Karanganyar, Telp: (0271) 7495562, Fax:
(0271)
6497800,
Email:
[email protected],
Website: www.ptpnix.co.id. Adapun alasan-alasan pemilihan lokasi yaitu : a.
PT Perkebunan Nusantara IX Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar memiliki jenis karyawan tidak tetap yang dinamakan karyawan PKWT. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan PKWT khususnya pada sistem pengupahannya.
b.
Pihak PT Perkebunan Nusantara IX Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar memberikan ijin kepada penulis untuk
19
melakukan pengamatan sehingga memungkinkan penulis mendapatkan
data,
informasi
dan
referensi
yang
diperlukan sesuai dengan permasalahan yang diamati. c.
Secara geografis lokasi PT Perkebunan Nusantara IX Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar mudah dijangkau, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan pengamatan di lokasi tersebut.
2. Jenis Pengamatan Penelitian ini digunakan sebagai bahan laporan pengamatan yang berusaha untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai suatu keadaan di lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di PT Perkebunan Nusantara IX Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar untuk mengetahui secara jelas apa saja yang terjadi di lapangan secara nyata, oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai “Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang temuannya tidak didasarkan atas analisis statistik, karena data yang dikumpulkan adalah data deskriptif berupa kata kata lisan, tulisan, serta perilaku subjek yang diamati dan pengumpulan datanya sangat bergantung pada proses pengamatan peneliti.” (Zuldafrial dan Muhammad Lahir. 2014:21). Dengan menggunakan metode penelitian ini, maka penulis berharap dapat memperoleh informasi-informasi yang sesuai dengan pengamatan sehingga dapat menggambarkan realita yang ada dalam PT Perkebunan Nusantara IX Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar dalam hal sistem pengupahan karyawan PKWT.
3. Penentuan Sample dan Sumber Data a. Teknik penentuan sampel “Menurut Sugiyono (2012:85) Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.”
20
Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai pengasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Misalnya saja seorang peneliti melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan. Sampel ini cocok untuk digunakan untuk penelitian kualitatif. Dalam teknik ini penulis mengambil sampel salah satu seorang pegawai bagian keuangan dan umum yaitu staff bagian Sumber Daya Manusia yang mampu menjelaskan mengenai sistem pengupahan
karyawan
yang
Perkebunan
Nusantara
IX
diterapkan Pabrik
di
Gula
dalam
PT
Tasikmadu
Karanganyar.
b. Sumber Data “Menurut Zuldafrial dan Muhammad Lahir (2012:46) Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.” Sehingga dalam pengamatan ini, penentuan sumber data yang penulis gunakan yaitu ada beberapa macam antara lain : 1) Narasumber “Menurut H.B Sutopo (2002: 50) dalam penelitian kualitatif posisi sumber data manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber disini memiliki posisi yang sama dan narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia bisa lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi ini, sumber data yang berupa manusia didalam penelitian kualitatif lebih tepat disebut sebagai informan daripada sebagai responden.”
21
Pada penelitian kualitatif ini, peneliti memilih sampel pada beberapa orang yang dipandang memiliki sumber data penting berkaitan dengan masalah yang diamati. Peneliti menggunakan
narasumber
sebagai
informan
adalah
Pegawai Administrasi Keuangan dan Umum khususnya bagian Kepala dan Staff Sub Bagian bagian Hubungan Antar Kerja (HAK) dan Umum/SDM & Umum Sumber Daya Manusia, Staff bagian Keuangan
2) Peristiwa atau aktivitas “Menurut HB Sutopo (2002:58-59) mengemukakan bahwa dari pengamatan pada peristiwa atau aktivitas, penulis bisa mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena penulis menyaksikan sendiri secara langsung. Perisiwa yang digunakan sebagai sumber data dalam pengamatan ini dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Sedangkan aktivitas yaitu berupa suatu kegiatan yang formal dan bisa diamati oleh siapa saja.” Penulis telah melakukan observasi ditempat kejadian atau lokasi pengamatan secara langsung, yang didalamya terdapat peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diamati oleh penulis. Peristiwa atau aktivitas tersebut yaitu berupa kegiatan sistem pengupahan karyawan di dalam PT Perkebunan Nusantara IX Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar.
3) Dokumen “Menurut Zuldafrial dan Muhammad Lahir (2012:86) dokumen artinya barang-barang tertulis yang digunakan karena merupakan sumber data yang penting berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.” Data yang diperoleh dari pengamatan ini yaitu dokumen tentang sistem pengupahan pegawai PKWT, catatan-catatan
22
peristiwa/ aktivitas dan dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem pengupahan pegawai PKWT seperti data presensi, data daftar lembur, data daftar penerimaan gaji, data hasil rekapan penerimaan gaji, kasbon. dan dokumendokumen yang menunjang dalam pembuatan tugas ini.
4. Teknik Pengumpulan Data Sesuai dengan jenis penelitian kualitatif pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan menggunakan metode: a. Wawancara “Menurut Afifudin dan Beni Ahmad Saebani (2012:131) wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden.” Dalam pengamatan ini penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang pertanyaan-pertanyaannya telah disiapkan, dengan menggunakan pedoman wawancara. Ini berarti penulis telah mengetahui data dan menentukan fokus serta perumusan masalahnya. Dalam pengamatan ini, penulis melakukan wawancara terhadap Kepala bagian Sumber daya Manusia, Staff bagian Sumber Daya Manusia, Staff bagiab Keuangan PT Perkebunan Nusantara IX Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar yang menangani aktivitas tentang pengupahan karyawan PKWT. Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan
penulis
dalam
membantu
penyusunan
dan
penyempurnaan laporan tugas akhir penulis.
b. Observasi Selain wawancara, pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu melalui observasi.
23
“Menurut J R Raco (2010:112) observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam teknik observasi ini, penulis terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari sebagai sumber data penelitian. Dalam melakukan pengamatan, penulis ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh responden. Oleh karena itu penelitian ini disebut juga dengan penelitian partisipan atau pengamatan berperan serta.” Penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data dari sumbernya secara langsung berupa peristiwa secara nyata yang berada di lokasi PT Perkebunan Nusantara IX Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar. Penulis juga berperan aktif sebagai pengamat masalah di PT Perkebunan Nusantara IX Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar tersebut guna medapatkan data yang tepat dan akurat mengenai sistem pengupahan karyawan di dalam kantor tersebut.
c. Kajian Dokumen “Menurut Holsti (Moleong. 2007:220) kajian dokumen adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif ,dan sistematis. Teknik ini merupakan penguasaan dan pemahaman mengenai teknik pengkajian isi dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber data.” Penulis menggunakan metode ini untuk melengkapi data dalam pengamatan. Dokumen yang dikaji oleh penulis dalam PT Perkebunan Nusantara IX Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar ini berupa data presensi, data daftar lembur, data daftar penerimaan gaji, data hasil rekapan penerimaan gaji, kasbon dan dokumen-dokumen yang menunjang untuk pengupahan karyawan PKWT. Oleh karena itu pengkajian dokumen merupakan metode yang wajib digunakan untuk mendukung proses pengamatan agar suatu dokumen bisa menjadi sumber data yang akurat.
24
5. Teknik Analisis Data Dalam proses analisis data terdapat tiga komponen utama yang harus benar – benar dipahami. Tiga komponen utama tersebut adalah reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan serta verifikasinya. a.
Reduksi Data “Menurut H.B Sutopo (2002: 91) reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi dari fieldnote.” Reduksi data sudah berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus menyusun pertanyaan penelitian dan juga waktu menentukan cara pengumpulan data yang akan digunakan. Pada waktu pengumpulan data berlangsung, reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan dari catatan data yang diperoleh dilapangan. Reduksi data adalah bagian dari poses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehinggasimpulan penelitian dapat dilakukan.
b. Sajian Data “Menurut H.B Sutopo (2002: 92) sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan.” Sajian data ini harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceriterakan dan menjawab setiap
25
permasalahn yang ada. Sajian data merupakan narasi yang disusun dengan pertimbangan permasalahannya dengan menggunakan logika penelitinya. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja kaitan kegiatan dan juga tabel sebagai pendukung narasinya.
c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benarbenar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat. Verifikasi juga dapat berupa
kegiatan
yang
dilakukan
dengan
lebih
mengembangkan ketelitian dengan cara berdiskusi secara kelompok. Verifikasi bahkan juga dapat dilakukan dengan usaha yang lebih luas yaitu dengan melakukan replikasi dalam satuan data yang lain. Pada dasar makna data harus diuju validitasnya supaya simpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan lebih bisa dipercaya. Bagan 2.1 Model Analisis Interaktif
Pengumpulan Data
Sajian Data
Reduksi Data Penarikan Simpulan/Verifikasi
Sumber Data : H.B. Sutopo ; Tahun : 2002, Hal : 96
