BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN A. Tinjauan Pustaka 1. Prosedur Prosedur merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu tugas atau pekerjaan dalam sebuah perusahaan, dan tidak hanya dalam bidang kegiatan operasional, tetapi juga dalam bidang pekerjaan perkantoran.Suatu organisasi dalam perusahaan haruslah mempunyai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai.Untuk mencapai tujuan itu dilakukan berbagai kegiatan dan masingmasing kegiatan mempunyai sasaran tertentu yang secara keseluruhan ditujukan terhadap tercapainya tujuan organisasi. Untuk mencapai sasaran pada masingmasing kegiatan itu harus dilakukan dengan cara-cara yang efektif, salah satu cara yang dapat mencapai tujuan itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas baik dan sistem yang dijalankannya. Menurut The Liang Gie (2000:187) Prosedur adalah suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebutuhan. Misalnya prosedur pembuatan surat pada suatu perusahaan. Dalam kegiatan ini terdapat suatu rangkaian ketentuan-ketentuan mengenai cara menyusun konsep suratnya, cara mengetiknya pada kertas surat, atau cara menakliknya yang kesemuanya telah pasti. Rangkaian prosedur ini, pada akhirnya akan menjadi suatu sistem. Tiap sistem yang berlaku akan terdiri atas sejumlah prosedur. Suatu prosedur merupakan urutan pekerjaan atau kegiatan yang terencana dengan tujuan untuk menangani transaksi usaha yang berhubungan dengan cara seragam dan terpadu. Prosedur di katakana sebagai pedoman sebab prosedur menguraikan cara yang tepat untuk menyelesaikan kegiatan secara urut-urutan dari kegiatan tersebut secara kronologis. Prosedur tidak dapat berjalan sendiri melaikan di jalankan oleh
6
orang-orang sebagai pelaksana dari semua langkah-langkah kebijaksanaan dan keputusan yang diambil dalam melaksanakan pekerjaan. Menurut Ida Nuraida (2008:35) kegiatan administratif perkantoran harus mempunyai pola kerja yang baik sehingga menunjang pencapaian tujuan organisasi dengan di dukung oleh pencatatan tertulis mengenai langkah-langkah yang harus di lakukan dalam mencapai tujuan yang telah di tentukan. Prosedur perkantoran adalah langkah-langkah (atau pelaksnaan-pelaksanaan pekerjaan), dimana pekerjaan tersebut di lakukan, berhubungan dengan apa yang di lakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, dimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa prosedur merupakan : a) Metode-metode yang di butuhkan untuk menangani aktivitas-aktivitas yang akan datang. b) Urutan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. c) Pedoman untuk bertindak. Didalam buku Moekijat yang berjudul Tanya Jawab Azas-Azas Manajemen (1989:194) definisi prosedur dan penjelasan sepenuhnya. Suatu prosedur adalah serangkaian tugas yang saling berhubungan, yang merupakan urutan menurut waktu dan cara tertentu untuk melaksanakan pekerjaan yang harus di selesaikan. Urutan menurut waktu dari tugas-tugas ini merupakan ciri-ciri setiap prosedur.Biasanya setiap prosedur meliputi bagaimana, bilamana, dan oleh siapa masing-masing tugas tersebut harus di lakukan. Sementara itu menurut Moekijat (1989:194) hakekat prosedur itu sendiri adalah sebagai berikut : 1) Prosedur terdapat dalam bagian perusahaan prosedur merupakan salah satu macam rencana yang penting. 2) Prosedur biasanya di pandang sebagai penerapan yang sifatnya berulang. 3) Diberikan batas-batas waktu pada setiap langkah prosedur guna menjamin agar hasil akhir di capai seperti yang di inginkan. 7
Selain itu prosedur juga memiliki ciri-ciri tersendiri, seperti yang di sampaikan oleh Moekijat (1989:194) sebagai berikut : a. Prosedur harus di dasarkan atas fakta-fakta yang cukup mengenai situasi tertentu, tidak di dasarkan atas dugaan-dugaan atau keinginan-keinginan. b. Suatu prosedur harus memiliki stabilitas akan tetapi masih fleksibilitas. Stabilitas adalah ketetapan arah tertentu dengan perubahan yang di lakukan hanya
apabila
terjadi
perubahan
penting
dalam
factor-faktor
yang
mempengaruhi pelaksanaan prosedur dan fleksibilitas prosedur di inginkan guna mengatasi suatu krisis atau suatu keadaan darurat, tuntutan khusus atau penyesuaian kepada suatu kondisi sementara. c. Prosedur harus mengikuti zaman (up to date) Menurut Winardi (1990:362) dalam perumusan prosedur ada hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu : Sebuah prosedur harus konsisten dengan pernyataan-pernyataan kebijaksanaan dan sasaran-sasaran yang di tetapkan. Secara langsung ataupun tidak langsung prosedur harus membantu dalam upaya pencapaian tujuan-tujuan secara umum. Mengingat bahwa faktor-faktor lingkungan berbeda dan variabel-variabel intern berbeda pula antara organisasi-organisasi maka sebuah prosedur operasi standar bagi sebuah tertentu, mungkin tidak cocok bagi organisasi lain. Semua prosedur dalam sebuah organisasi harus terintegrasi secara lengkap dan dikoordinasi melalui system-sisten informasi yang tepat. Orang-orang yang perlu melaksanakan prosedur-prosedur perlu memiliki pedoman-pedoman prosedur. Guna menghadapi perubahan-perubahan lingkungan, prosedur-prosedur harus cukup luwes. Prosedur-prosedur harus mencerminkan arah tindakan alternatif dan mereka tidak boleh di batasi sedemikian rupa sehingga fleksibilitas hilang. Seperti
halnya
kebijaksanaan-kebijaksanaan,
prosedur-prosedur
merupakan teknik-teknik pengkoordinasian yang baik. 8
baik
Berdasarkan definisi-definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa prosedur adalah suatu bentuk perencanaan yang telah dibuat sebelumnya yang berhubungan dengan tata cara dalam menyelesaikan suatu hal guna melaksanakan kegiatan dimana yang akan datang yang dilakukan secara berulang-ulang dan dilaksanakan berdasarkan urutan waktu. Prosedur sebaiknya ditulis dalam bentuk pedoman dan disusun secara sistematis guna mempermudah pelaksanaan dan mengurutkan setiap kegiatan secara kronologi tetapi dalam pelaksanaannya pedoman bisa diubah sewaktu-waktu mengikuti perubahan lingkungan dan perubahan zaman. 2. Pajak Pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia harus mengacu pada undang-undang. Hal tersebut sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945 Pasal 23 ayat 2 yang berbunyi “segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang”.Atas dasar undang-undang di maksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah, untuk membiayai pengeluaran Negara dengan tidak mendapatkan kontrapresepsi yang langsung. Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2000:4) keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara termasuk dalam ruang lingkup hukum pajak.Mengingat pengaturan ini menyangkut hubungan hukum antara negara dengan orang opribadi atau badan yang mempunyai kewajiban membayar pajak, maka hukum pajak merupakan bagian hukum publik dengan memperhatikan ekonomi dan keadaan masyarakat. Menurut P.J.A Adriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo (dalam Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2000:2) : “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat di tunjuk, dan yang guna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”
9
Sedangkan menurut Rochmat Soemitro,S.H (dalam Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2000:2) : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayaran pengeluaran umum. Lebih lanjut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas menjelaskan bahwa unsur atau ciriciri yang melekat pada pajak meliputi 6 hal yaitu : a. Pajak peralihan dari orang/badan ke pemerintah; b. Pembayaran pajak berdasarkan Undang-undang; c. Sifatnya dapat dipaksa; d. Tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh si pembayar; e. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta); f. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi masyarakat umum. Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksankan oleh pemerintah selalu didengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Untuk itu, diharapkan masyarakat juga menjaga proyek yang ada untuk dipakai bagi kepentingan bersama. Berkaitan dengan itu sudah selayaknya apabila setiap individu dalam masyarakat dapat memahami dan mengerti akan arti dan pentingnya peran pajak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam APBN yang dibuat oleh pemerintah terdapat tiga sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan, yaitu : 1) Penerimaan dari sektor pajak; 2) Penerimaan dari sektor migas (minyak dan gas bumi); 3) Penerimaan dari sektor bukan pajak (bea cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba BUMN,dll).
10
Dari tiga sumber penerimaan diatas, penerimaan dari sektor pajak ternyata merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara.Dari tahun ke tahun kita dapat melihat bahwa penerimaan pajak di Indonesia terus meningkat dan memberi andil yang besar dalam penerimaan Negara.Penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan sebagai primadona dalam membiayai pembangunan nasional.Sedangan penerimaan dari migas yang dahulu menjadi andalan penerimaan negara sekarang ini sudak tidak bisa diharapkan sebagai sumber penerimaan keuangan Negara yang terus menerus karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui (non renewable resources). Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2000:3) ada 2 fungsi pajak, yaitu: 1) Fungsi budgetair : Pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi negara. 2) Fungsi Regulerend (Mengatur) : Pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya, dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi miras dapat ditekan serta barang mewah. 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan NPWP Orang Pribadi Menurut Herman Purnawan dan Eveline Anggraini (2008:5), Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang di berikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang di pergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kebanggaan dalam memiliki NPWP sebagai wujud peran kita dalam membayar pajak sebagai kunci kemandirian dalam membiayai fungsi yang sangat penting, yaitu : a) Sebagai sarana administrasi perpajakan b) Sebagai identitas Wajib Pajak
11
c) Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan d) Di cantumkan dalam setiap dokumen perpajakan Pentingnya kepemilikan fungsi NPWP berlaku untuk jenis-jenis Wajib Pajak. Wajib Pajak baru benar-benar bangga menjadi warga Negara yang baik bila telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang mempunyai beberapa manfaat bagi Wajib Pajak, yaitu : 1) Guna memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakkan, misalnya : menetapkan sendiri, menyetor, melapor, memungut dan lain sebagainya 2) Meminta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang berfungsi sebagai sarana Wajib Pajak untuk menghitung dan menetapkan sendiri pajaknya. (dalam Sophar Lumbantoruan, 1997:345) 3) Untuk
memudahkan
berhubungan
dengan
instansi
yang
mewajibkan
mencantumkan NPWP, seperti kantor imigrasi, kantor bead an cukai, kantor PLN, kantor Telkom, dan sebagainya. (dalam Erly Suandy, 2008:116) Menurut Erly Suandy (2008:111) dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang KUP disebutkan bahwa, "Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak".Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP. Menurut Mardiasmo (2008:24) yang dimaksud dengan persyaratan subjektif adalah perayaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subyek pajak dalam Undang-Undang PPH 1984 dan perubahannya. Sedangkan yang dimaksut dengan persyaratan obyektif adalah persyaratan bagi subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau 12
pemungutan
sesuai
dengan
ketentuan
Undang-Undang
PPH
1984
dan
perubahannya. Wajib Pajak yang kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut Mardiasmo (2008:21), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Erly Suandy (2008:112) dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang KUP disebutkan bahwa, "Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak". Menurut Erly Suandy (2008:108) menjelaskan bahwa, Pengusaha adalah Orang Pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang kegiatan usaha atau pekerjaanya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Erly Suandy (2008:112) menegaskan Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. WP Orang Pribadi yang wajib mendaftarkan diri adalah: a. Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; b. Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha
atau pekerjaan bebas, yang
memperoleh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya; c. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta;
13
d. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan. Pemilikan NPWP bagi seseorang tentunya berkaitan erat dengan pengertian penghasilan, yaitu penghasilan dalam arti seriap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indoneia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan. Mardiasmo (2008:27) menjelaskan beberapa catatan khusus untuk: Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan neto lebih kecil dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau yang memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja tidak diwajibkan mendaftar; Wajib Pajak yang tidak diwajibkan mendaftarkan diri apabila memerlukan NPWP dapat mendaftarkan diri dan kepadanya akan diberikan NPWP; Setiap Wajib Pajak hanya mempunyai satu NPWP untuk semua jenis pajak; Untuk perusahaan perseorangan, NPWP atas nama pemilik; Untuk badan (misalnya PT) yang baru berdiri sebaiknya tetap mempunyai NPWP karena apabila rugi dapat dikompensasi dengan tahun berikutnya. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang menjelaskan bahwa pemerintah memberlakukan kewajiban pemotongan pajak penghasilan kepada setiap WP pribadi yang mempunyai penghasilan neto di atas PTKP yaitu sebesar Rp. 1.320.000,00 per bulan. PTKP yang ditentukan besarnya adalah sebagai berikut: 1) Rp.15.840.000,00 per tahun untuk WP-OP. 2) Rp. 1.320.000,00 per tahun tambahan untuk WP yang kawin. 3) Rp. 15.840.000,00 per tahun tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghsilan suami.
14
4) Rp. 1.320.000,00 per tahun tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semeninggal dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Menurut Erly Suandy (2002:162) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan perpajakan Wajib Pajak dapat membayarkan pajaknya di Kantor Pos, Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan tempat lain yang ditentukan oleh mentri keuangan. Menurut Mardiasmo (2008;25), Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak melapor sebagai PKP akan diberi Surat Tagihan Pajak ditambah sanksi denda sebesar 2% dari dasar pengenakan pajak. Di samping itu, barang siapa dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang atau kurang bayar. B. Metode Pengamatan 1. Lokasi Pengamatan Pengamatan ini di lakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo Jl. Jaksa Agung R Suprapto No.7 Sukoharjo, Jawa Tengah, yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan 01 Maret 2016. Pemilihan lokasi ini di dasarkan atas pertimbangan - pertimbangan : a) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo ini adalah salah satu lembaga yang mempunyai
tujuan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
umum
dalam
meningkatkan penerimaan Negara. b) Merupakan tempat pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan penulis. Pada lokasi ini juga memungkinkan tersedia data-data yang di butuhkan dalam pengamatan dan penulis mendapatkan ijin untuk melaksanakan penelitian.
15
c) Penulis melakukan pengamatan untuk mengetahui Prosedur pendaftarandan penghapusan NPWP wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Sukoharjo. 2. Jenis Pengamatan Berdasarkan pada pokok permasalahan yaitu untuk mengetahui prosedur pendaftaran dan penghapusan NPWP wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Sukoharjo, maka jenis Pengamatan yang digunakan adalah pengamatan “deskriptif kualitatif” yaitu jenis pengamatan yang mendiskripsikan, memapakan dan menganalisa sejumlah data yang ada. 3. Sumber Data Penentuan sumber data merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu pengamatan, karena banyaknya hasil yang diperoleh dari pengamatan ini berdasarkan pada ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data yang akan digunakan. Pengumpulan data dan informasi yang akan disajikan dalam pengamatan ini sebagian besar berupa data kualitatif dengan cara-cara sebagai berikut: a) Narasumber / Informan Narasumber atau informan adalah jenis sumber data yang pertama.Responden ini terdiri dari individu yang memiliki kedudukan masing-masing. Menurut H.B Sutopo, Informan dapat diartikan sebagai “sumber data yang berupa manusia (narasumber) dalam penelitian kualitatif, yang memiliki posisi sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya.” (H.B Sutopo, 2002:50) Dalam pengamatan ini, penulis menentukan informan atau narasumber sebagai sumber data adalah diantaranya: i. Bagian pelayanan yang mengurusi pelayanan dalam kegiatan perpajakan
16
ii. Bagian Pengolahan Data dan Informasi yang mengolah semua jenis datadata yang masuk iii. Bagian Umum yang berfungsi mengurus segala kegiatan kantor iv. Bagian Help Desk yang membantu memberikan informasi dan penjelasan kepada wajib pajak b) Tempat / Lokasi Pengamatan Sumber data bisa digali dari mana saja, salah satunya adalah melalui tempat atau lokasi pengamatan yang dipilih. “Dari pengamatan pada peristiwa atau aktivitas akan diketahui bagaimana proses sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung.” (H.B Sutopo, 2002:52) Pemilihan tempat atau lokasi pengamatan yang penulis jadikan sumber data adalah di Bagian Seksi Pelayanan dan Fungsional Pemeriksa Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo Jl. Jaksa Agung R Suprapto No.7 Sukoharjo, Jawa Tengah. c) Sumber Tertulis Sumber Tertulis ini merupakan bahan tertulis yang berkaitan dengan suatu peristiwa tertentu, namun dapat di artikan pula sebagai catatan rekaman yang lebih bersifat formal dan terencana dalam organisasi sebagai bagian mekanisme kegiatannya. Dalam pengamatan ini yang dapat di jadikan sumber data adalah : i. Sumber Arsip : Dilakukan dengan cara mencari arsip-arsip yang berkaitan dengan sejarah dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo, dan informasi tentang berbagai macam kegiatan yang di lakukan di Kantor Pelayanan Pajak Prtama Sukoharjo tersebut. ii. Sumber Buku : Dengan cara mencari atau melihat buku-buku untuk teori yang menunjang dan yang berisi tentang berbagai Prosedur Pendaftaran Dan Penghapusan NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo.
17
d) Dokumentasi Dokumentasi adalah suatu usaha yang dilakukan dalam kajian untuk mengumpulkan data dengan cara menggunakan dokumen yang tersedia sebagai nara sumber informasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data-data mengenai tentang Prosedur Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. 4. Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan selama melakukan pengamatan adalah sebagai berikut : a) Wawancara Wawancara dalam istilah lain dikenal dengan interview. Wawancara merupakan metode pengumpulan data, data atau fakta dilapangan. Prosesnya dapat dilakukan secara langsung dengan bertatap muka langsung (face to face) dengan nara sumber. Tujuan Utama Melakukan Wawancara Menurut H.B Sutopo (2002:68) dalam bukunya yang berjudul 'Metode Penelitian Kualitatif' adalah untuk bisa menyajikan kosntruksi saat dalam suatu konteks mengenai para pribadi, peristiwa, aktifitas, organisasi, perasaan, motivasi tanggapan atau persepsi tingkat dan bentuk keterlibatan dan sebagainya. Untuk mengkontruksikan beragam hal seperti itu sebagai bagian masa lampau dan memproyeksikan halhal yang berkaitan dengan harapan yang bisa terjadi dimasa yang akan datang. b) Metode Observasi Metode Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Kelebihan metode ini dibandingkan metode survei adalah data yang dikumpulkan lebih akurat dan bebas dari
18
response biasa. Metode ini menghasilkan data yang lebih rinci mengenai perilaku (subjek), benda atau kejadian (objek). Dalam hal ini penulis observasi langsung melalui magang atau praktek kerja nyata lapangan dikantor pelayanan pajak pratama di Sukoharjo. Kegiatan ini bertujuan agar mendapatkan informasi secara langsung sehingga mendapatkan data atau informasi berdasarkan data yang sebenarnya. c) Mengkaji Dokumen Penulis mengkaji terhadap dokumen-dokumen yang penulis dapatkan yaitu Soft file dari Seksi Pelayanan yang sesuai dengan proses pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. “Data yang berhasil digali, dikumpulkan, dan dicatat dalam kegiatan penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya.Oleh karena itu, setiap peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validasi datanya.Validitas data merupakan jaminan bagi kemantapan simpulan dan tafsiran makna sebagai hasil penelitian.” (H.B Sutopo, 2002:77-78) 5. Teknik Analisis Data Analisis data yang digunakan penulis untuk acuan adalah analisis secara deskriptif, yaitu analisis dengan cara menggambarkan kondisi yang sebenarnya baik berupa dokumen, tertulis, gambar maupun wawancara untuk ditayangkan kembali ke dalam karya tulis secara jelas. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan teoriteori yang ada dengan kenyatanaan yang terjadi di KPP Pratama Sukoharjo berdasarkan data-data yang diperoleh, karena masalah ini tidak membuktikan suatu hipotesa tetapi memberikan gambaran tentang prosedur pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo.
19
