BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN A. Tinjauan Pustaka Pada sub bab ini penulis akan menguraikan mengenai sistem, prosedur, BPJS, klaim dan rawat jalan. Sebelum menguraikan hal tersebut, penulis terlebih dahulu ingin menguraikan mengenai pengertian dari rumah sakit. Rumah sakit menurut Surat

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

No.983/MenKes/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat dasar, spesialis dan sub spesialis yang mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara terpadu dan serasi dengan peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan. 1. Sistem a. Pengertian Sistem Pada sebuah organisasi terdapat beberapa fungsi, yang mana masingmasing mempunyai aktivitas dan deskripsi pekerjaan yang berbeda satu sama lainnya karena itu organisasi perlu memadukan semua komponen tersebut guna mencapai tujuannya. Pemanduan tersebut memerlukan perencanaan organisasi yang disebut

sebagai sistem.

Selanjutnya penulis

ingin

mengawalinya dengan menyuguhkan beberapa pendefinisian tentang pengertian sistem itu sendiri. Biasanya sistem diartikan orang sebagai suatu rangkaian susunan berkesinambungan yang saling terkait, teratur dan menyeluruh (global). Atau dapat juga diartikan sebagai rangkaian kenyataan-kenyataan, prinsip-prinsip, peraturan-peraturan,

mulai

dari

perencanaannya,

tatacaranya,

jalan

pelaksanaan pekerjaannya sampai pada fungsinya. Berikut adalah beberapa pengertian sistem menurut para ahli dalam Ilmu administrasi publik (1999).

7

8

Menurut Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell dalam buku Ilmu Adminsitrasi Publik (1999:9), “A system implies the interdependence of parts, anad a boundary between it and its environment. By interdependence we mean that when the characteristics of one part in a system change, all the other parts and the system as whole are affected”. Almond dan Powell mengemukakan bahwa suatu sistem memperlihatkan hubungan antar bagian dan pembatasan antar bagian tersebut dengan lingkungannya. Dalam hubungan ini penulis dapat mengartikan bahwa ketika sifat yang khas dari suatu bagian sistem itu berubah, maka masing-masing bagian maupun keseluruhan bagian lain menjadi ikut terpengaruh. Menurut Prof. Pamudji, sistem adalah : 1. Suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisasi, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. 2. Suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh, dimana di dalamnya terdapat komponen-komponen yang pada gilirannya merupakan sistem tersendiri yang mempunyai fungsi masing-masing, saling berhubungan satu sama lain menurut pola, tata atau norma tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan. Menurut Prof. Prajudi dalam Inu Kencana Syafiee (1994 : 6), “Sistem adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan”. Sistem menurut W.J.S Poerwadarminta dalam buku Ilmu Administrasi Publik (1999:10) mengemukakan bahwa sistem adalah Sekelompok bagianbagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud.

9

Menurut Prof, Sumantri dalam buku ilmu Administrasi Publik (1999:10), sistem adalah, “Sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi, atau setidak-tidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan”. Drs. Musanef menyatakan bahwa sistem adalah 1. Suatu sarana yang menguasai keadaan dan pekerjaan agar dalam menjalankan tugas dapat teratur. 2. Suatu tatanan dari hal-hal yang paling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk suatu kesatuan dan satu keseluruhan. Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang membentuk semacam pola bulat yang setiap bagiannya saling kait mengkait satu sama lain. Bagian atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk sistem dari rangkaian selanjutnya.

b. Karakteristik Sistem Mcleod dan Schell (2001) dalam buku Manajemen Administrasi Perkantoran Modern (2007:32) mengatakan bahwa sebuah sistem yang baik memiliki karakteristik sebagai berikut : 1) Fleksibel Walaupun sistem yang efektif adalah sistem yang terstruktur dan terorganisir dengan baik, namun sebaiknya cukup fleksibel agar lebih mudah disesuaikan dengan keaaan yang sering berubah. 2) Mudah diadaptasikan Sistem yang baik juga harus cepat dan mudah diadaptasikan dengan kondisi baru tanpa mengubah sistem yang lama maupun mengganggu fungsi utamanya.

10

3) Sistematis Agar berfungsi secara efektif, hendaknya sistem yang ada bersifat logis dan sistematis, yaitu sistem yang dibuat tidak akan mempersulit aktivitas pekerjaan yang telah ada. 4) Fungsional Sistem yang efektif harus dapat membantu mencapai tujuan yang telah ditentukan. 5) Sederhana Sebuah sistem harusnya lebih sederhana sehingga lebih mudah dipahami dan dilaksanakan. 6) Pemanfaatan sumber daya yang optimal Sistem yang dirancang dengan baik akan menjadikan penggunaan sumber

daya

yang

dimiliki

organisasi

dapat

dioptimalkan

pemanfaatannya.

c. Unsur Sistem Masih dalam buku yang sama, menurut Laundon dan Laundon (2004) dan Odgers (2005) sebuah sistem yang ideal memiliki unsur sebagai berikut : 1) Input Aliran sistem dimulai oleh input dari beberapa jenis sumber daya. Di dalam area kerja, jenis input yang biasa dijumpai adalah data, informasi dan material yang diperoleh baik dari dalam maupun luar organisasi. Tentunya kelancaran aliran input ini akan ditunjang oleh keterampilan dan pengetahuan karyawan, serta peralatan kantor yang memadai guna menjalankan metode dan prosedur dalam sistem. Dalam beberapa instansi, output dari suatu sistem menjadi input untuk sistem yang lain. 2) Processing Perubahan dari input menjadi output yang diinginkan dilakukan pada saat pemrosesan yang melibatkan metode dan prosedur dalam sistem. Biasanya aktivitas ini akan secara otomatis mengklarifikasikan,

11

mengonversikan, menganalisis, serta memperoleh kembali data atau informasi yang dibutuhkan. 3) Output Setelah melalui pemrosesan, input akan menjadi output, berupa informasi pada sebuah kertas atau dokumen yang tersimpan secara elektronik. Output ini akan didistribusikan kepada bagian atau pegawai yang membutuhkan. Untuk itu, kualitas output mempunyai dampak yang signifikan terhadap kinerja bagian yang berkaitan, karena bisa jadi output pada suatu sistem (departemen atau bagian) tertentu merupakan input dari sistem (departemen atau bagian) yang lain. 4) Feedback Pemberian umpan balik mutlak diperlukan oleh sebuah sistem, karena hal itu akan membantu organisasj intuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem yang ada sekarang menjadi lebih baik lagi. Sebagai contoh, jika unit biaya melebihi standar yang ditentukan maka pengendalian masing-masing proses perlu ditingkatkan. Umpan balik akan membuat sistem mengevaluasi efektivitas output yang dihasilkan agar lebih bernilai tambah bagi organisasi. Tentunya kualitas maupun kuantitas umpan balik yang dibutuhkan berbeda dari satu sistem (departemen atau bagian) ke sistem (departemen atau bagian) yang lain. Semakin vital keberadaan sistem tersebut bagi organisasi, semakin penting pula umpan balik tersebut diperlukan. 5) Pengawasan Seperti halnya elemen sistem yang lain pengawasan juga memiliki dimensi internal dan eksternal. Dimensi internal tersebut adalah kebijakkan perusahaan dan prosedur sistem yang harus ditaati. Dimensi eksternal melibatkan Negara, peraturan pemerintah dan regulasi yang berdampak pada kebijakkan sistem begitu juga etika dan pertimbangan moral. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan tiap unsur sistem di atas sangatlah penting, karena masing-masing memainkan peranan yang

12

penting dalam menjalankan sistem. Dan yang paling utama adalah bahwa output dari sebuah sistem (departemen atau bagian) tentu mempunyai hubungan yang erat dengan sistem (departemen atau bagian) yang lain. Berikut adalah skema sistem dalam organisasi. Bagan 2.1 Fungsi Sistem dalam Organisasi

LINGKUNGAN

Supplier

Pelanggan

ORGANISASI SISTEM INFORMASI

Pengawasan     

Input

Pemrosesan Pengkonversian Pengklarifikasian Penganalisisan Mendapatkan kembali

Output

Umpan – balik

Agen Pemerintah

Pemegang Saham

Pesaing

Sumber : Ilmu Administrasi Publik (1994)

2. Prosedur a. Pengertian Prosedur Prosedur

harus

mendapat

perhatian serius

dalam

manajemen

administrasi perkantoran. Setiap uraian kerja harus didukung oleh prosedur

13

kerja yang baik, sistem informasi manajemen dibakukan dalam prosedur. Sistem dan prosedur adalah faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan, tidak hanya dalam bidang kegiatan operasionil tetapi juga dalam bidang pekerjaan perkantoran. Sistem dan prosedur diibaratkan dwitunggal dalam usaha-usaha untuk pencapaian tujuan organisasi. Sistem tidak dapat berdiri sendiri tanpa diikuti prosedur, demikian sebaliknya prosedur tidak mungkin juga berdiri sendiri tanpa dilandasi oleh sistem. Setelah menguraikan hubungan Sistem dan Prosedur, penulis akan menjabarkan mengenai apa yang dimaksud dengan prosedur. Prosedur merupakan suatu rangkaian tata kerja yang telah merupakan atau menjadi pola tetap menurut tata caranya maupun urutan langkah dan waktunya dalam melaksanakan sutu pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan. Prosedur yang baik biasanya dirumuskan secara tertulis dan dituangkan dalam sebuah buku pendoman. Dalam kegiatan administratif perkantoran, perusahaan harus mempunyai pola kerja yang baik sehingga menunjang pencapaian tujuan organisasi dengan didukung oleh pencatatan tertulis mengenai langkah – langkah yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Prosedur perkantoran adalah urutan langkah-langkah (pelaksanaan pekerjaan), dimana pekerjaan itu dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, dimana melakukannya dan siapa yang melakukannya (Moekijat, 1997:53). Prosedur kerja dalam setiap kantor hendaknya : 1. Bersifat formal, artinya prosedur tersebut diakui oleh semua orang dalam organisasi. 2. Tertulis. 3. Prosedur hendaknya selalu diperbaruhi, artinya selalu up to date dalam perkembangan organisasi yang aktif dan dinamis. Pada kenyataannya masih terdapat beberapa kantor yang membuat prosedur

kerja

secara

lisan.

Hal

itu

menyebabkan

terjadinya

miscommunication yang disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi antara

14

perancang prosedur dengan pelaksana prosedur atau antar pelaksana prosedur sendiri. Koordinasi kerja menjadi lebih sulit sehingga pencapaian tujuan akan terhampat. Oleh karena itu, prosedur kerja sebaiknya dibuat secara tertulis agar tercipta komunikasi yang lebih sinkron terutama bagi pelaksana prosedur pada level bawah. Menurut Moekijat (1995:108) prosedur perkantoran ditulis dalam buku pendoman kantor, daftar tugas, atau dalam formulir lepas. Di dalam buku pendoman kantor dimuat instruksi-instruksi tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana pekerjaam dilakukan, bilamana pekerjaan dilakukan, dimana pekerjaan dilakukan, dan memberi informasi tentang sistem yang membantu organisasi. Prosedur adalah serangkaian dari tahapan-tahapan atau urut-urutan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan kerja, agar efisiensi perusahaan tercapai dengan baik dibutuhkan sebuah petunjuk tentang prosedur kerja (Maryati, 2008:43). Masih dari sumber yang sama juga dijelaskan bahwa prosedur dapat ditampilkan dalam bentuk bagan atau diagram. Ada tiga bagan dalam prosedur, yaitu : 1) Bagan aliran kerja atau bagan proses yang menunjukkan secara rinci langkah-langkah dalam suatu proses pekerjaan. 2) Bagan gerak atau bagan layout kerja yang menggambarkan gerakan pekerjaan dalam suatu ruangan. 3) Bagan arus yang menggambarkan aliran atau arus kegiatan dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Pengertian Prosedur menurut Dr. Zaky Baridwan, M,Sc (2002:3), “Prosedur merupakan suatu urutan-urutan pekerja kerani (clerical), bisanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi”. Louis A. Allen (1963:179) mengatakan bahwa Suatu prosedur ialah suatu metode yang dinormalisasikan untuk melakukan pekerjaan yang telah diperinci.

15

Menurut Harold Koontz dan Cerill O’Donnell (1964:76), “procedures are plans in that key establish a customary method of handling future activities”. Harold Koontz dan Cerill O’Donnell mengemukakan bahwa prosedur yakni seperti kunci rencana yang membentuk metode kebiasaan dalam hal penanganan kegiatan masa depan. Dari beberapa pengertian prosedur menurut para ahli, maka dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur ialah urutan perbuatan atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tahap tertentu dalam usaha mencapai tujuan. oleh karena itu maka urutan perbuatan atau langkah-langkah tersebut haruslah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak meninggalkan faktor efisiensi dan efektifitas. Istilah efiseinsi muncul dalam Ensiklopedia Indonesia (Jilid I: 452), “efisiensi ialah usaha pada produksi untuk memberantas segala pemborosan bahan dan tenaga kerja maupun gejala yang merugikan”. Karnadi dalam Moenir (1982) menyebutkan bahwa efisiensi adalah suatu cara mencapai tujuan yang mengandung pengertian hemat, tepat dan selamat. Menurut Agus Maulana (1997:46) efisiensi diartikan sebagai berikut, “Efisiensi diartikan sebagai kemampuan suatu usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan, efisiensi selalu dikaitkan dengan tujuan organisasi yang harus dicapai oleh perusahaan.” Dari pendapat-pendapat tersebut dapat penulis simpulkan bahwa efisiensi

merupakan

kemampuan

perusahaan

dalam

menjalankan

aktivitasnya untuk memperoleh hasil tertentu dengan menggunakan masukan (input yang serendah-rendahnya) untuk menghasilkan suatu keluaran (output) dan juga merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Konsep efisiensi yakni perusahaan menggunakan sumber atau biaya yang lebih kecil untuk menghasilkan keluaran dalam jumlah yang lebih besar.

16

b. Manfaat Prosedur Prosedur sangat bermanfaat bagi tingkat manajerial maupun non manajerial

dalam

melaksanakan

fungsi

manajemen

pada

setiap

bagian/divisi. Manfaat prosedur tertulis adalah: 1) Planning-controling a) Mempermudah dalam pencapaian tujuan. b) Merencanakan secara seksama mengenai besarnya beban kerja yang optimal bagi masing-masing pegawai. c) Menghindari pemborosan atau memudahkan penghematan biaya d) Mempermudah pengawasan yang berkaitan dengan hal-hal yang seharusnya dilakukan dan yang sudah dilakukan, menilai apakah pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Apabila pelaksanaan prosedur tidak sesuai maka dilakukan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan atau revisi terhadap prosedur. Dengan adanya prosedur yang telah dibakukan maka dapat disampaikan proses umpan balik yang konstruktif. 2) Organizing a) Mendapatkan instruksi kerja yang dapat dimengerti oleh bawahan mengenai : 1. Bagaimana tanggung jawab setiap prosedur pada masingmasing bagian/divisi. Terutama pada saat pelaksaanaan kegiatan yang berkaitan dengan bagian-bagian lain. 2. Bagaimana proses penyelesaian suatu pekerjaan. b) Dihubungkan dengan alat-alat yang mendukung pekerjaan kantor serta dokumen kantor yang diperlukan. c) Mengakibatkan arus pekerjaan kantor menjadi lebih baik dan lebih lancar serta menciptakan konsistensi kerja, 3) Staffing-leading a) Membantu atasan dalam memberikan training atau dasar-dasar instruksi kerja bagi pegawai baru da pegawai lama. Prosedur mempermudah orientasi bagi pegawai baru, sedangkan bagi

17

pegawai lama harus menyesuaikan diri dengan metode atau teknologi yang baru, atau mendapat tugas baru yang masih asing sama sekali. b) Atasan perlu mengadakan counseling bagi bawahan yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur. Penyebab ketidaksesuaian harus diketahui dan atasan dapat memberikan pengarahan yang dapat memotivasi pegawai agar mau memberikan konstribusi yang maksimal bagi kantor. c) Mempermudah pemberian penilaian terhadap pegawai. 4) Coordination a) Menciptakan koordinasi yang harmonis bagi tiap departemen. b) Menetapkan dan membedakan antara prosedur-prosedur rutin dan prosedur independent.

c. Pentingnya prosedur perkantoran Prosedur kerja membuat pekerjaan kantor dapat dilaksanakan lebih lancar. Sehingga waktu penyelesaian lebih cepat. Prosedur kerja juga memberikan pengawasan lebih baik tentang apa dan bagaimana suatu pekerjaan telah dilakukan. Prosedur kerja menjadikan setiap bagian berkoordinasi dengan bagian yang lain. Dengan adanya prosedur kerja maka pekerjaan dapat dikendalikan dengan baik, dan tentu saja hal tersebut akan membuat penghematan yang besar bagi perusahaan.

d. Prinsip-prinsi prosedur perkantoran Sebuah prosedur kerja yang baik prinsipnya adalah sederhana, tidak terlalu rumit dan berbelit-belit. Prosedur kerja yang baik akan mengurangi beban pengawasan karena penyelesaian pekerjaan telah mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan. Prosedur kerja yang telah ditetapkan haruslah prosedur yang telah teruji bahwa prosedur tersebut mencegah penulisan, gerakan dan usaha yang tidak perlu. Artinya

18

prosedur tersebut menghemat gerakan atau tenaga. Pembuatan prosedur kerja harus memperhatikan pada arus pekerjaan. Prosedur kerja dibuat fleksibel, artinya bisa dilakukan perubahan jika terjadi hal-hal yang mendesak.

Prosedur

kerja

ditetapkan

dengan

memperhatikan

penggunaan alat misalnya mesin agar optimal. Dan prosedur kerja harus menunjang pencapaian tujuan.

4. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang dalam pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). BPJS dibedakan menjadi 2 (dua) yakni BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Sesuai dengan judul laporan tugas akhir ini penulis membatasi pembahasan dengan lebih membahas mengenai BPJS dalam jaminan kesehatan. Dasar yuridis mengenai jaminan sosial terdapat pada UU No. 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang menyatakan : “Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.” BPJS kesehatan sendiri merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program kesehatan (Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014). Peserta BPJS merupakan semua penduduk Indonesia yang kepesertaannya dilakukan secara bertahap mulai tahun 2014 dan diharapkan tahun 2019 semua penduduk Indonesia sudah menjadi peserta BPJS.

19

Gambar 2.1 Pertahapan Kepersertaan Jaminan Sosial

Sumber : BPJS Kesehatan “Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.” (Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014). Peserta BPJS dibedakan menjadi 2 yang meliputi : 1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) : fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peratuaran perundangan-perundangan. 2. Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI), terdiri dari a. Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya yaitu PNS, TNI, POLRI, pejabat Negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri, pegawai swasta dan pekerja lain yang menerima upah termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan. b. Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya yaitu pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan pekerja lain yang bukan penerima upah, termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

20

c. Bukan pekerja dan anggota keluarganya yaitu investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan serta bukan pekerja lain yang membayar iuran. (www.bpjskesehatan.go.id)

5. Klaim pelayanan BPJS Klaim yang dimaksud disini adalah klaim yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan. BPJS merupakan badan pelaksana penyelenggaraan jaminan sosial. Sebelum berubah nama menjadi BPJS, badan penyelenggaraan jaminan kesehatan

dipegang oleh perusahaan asuransi kesehatan milik

pemerintah yang bernama PT Asuransi Kesehatan atau biasa dipanggil PT Askes. Definisi klaim dari beberapa sumber diantaranya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki/mempunyai) atas sesuatu. Klaim adalah pernyataan tertentu suatu fakta atau kebenaran sesuatu. Pengklaiman/administrasi klaim adalah suatu proses dari penyiapan berkas dan prosedur penilaian layak tidaknya klaim dibayar yang berkaitan dengan kelengkapan dokumen, yakni surat rujukan, pemeriksaan, pelayanan penunjang diagnostik, dan tindakan medik yang telah disahkan oleh dokter yang bertanggungjawab, serta obat-obatan yang digunakan sesuai dengan tarif yang berlaku sampai dengan pencairan klaim kepada PPK/Penyedia Pelayanan Kesehatan (Panduan praktis administrasi klaim fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan, searching pada hari Kamis, 14 April 2016) Proses Pengajuan Klaim BPJS Secara umum dibedakan menjadi 3 yaitu : 1. Pengajuan Klaim oleh PPK 2. Verifikasi Klaim oleh verifikator pusat 3. Pembayaran Klaim oleh verifikator pusat kepada PPK Jadi, yang dimaksud dengan klaim BPJS adalah permintaan resmi kepada BPJS Kesehatan yang sebelumnya dilakukan prosedur penilaian

21

layak tidaknya klaim dibayar yang berkaitan dengan kelengkapan dokumen. Klaim pelayanan yang diajukan PPK nantinya akan ditinjau kembali oleh BPJS Kesehatan untuk validasinya dan kemudian dibayarkan kepada pihak PPK setelah disetujui.

6. Rawat Jalan Rawat jalan adalah pelayanan medis kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap. Keuntungannya pasien tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menginap (opname). Jenis pelayanan rawat jalan di rumah sakit secara umum dapat dibedakan atas 4 macam yaitu : a. Gawat darurat (emergency services) yakni untuk menangani pasien yang butuh pertolongan segera dan mendadak. b. Rawat jalan paripurna (comprehensive hospital outpatient services) yakni yang memberikan pelayanan kesehatan paripurna sesuai dengan kebutuhan pasien. c. Rujukan (referral services) yakni hanya melayani pasien-pasien rujukan oleh sarana kesehatan lain. Biasanya untuk diagnosis atau terapi, sedangkan perawatan selanjutnya tetap ditangani oleh sarana kesehatan yang merujuk. d. Bedah jalan (ambulatory surgery services) yakni memberikan pelayanan bedah yang dipulangkan pada hari yang sama. Berdasarkan kajian teori yang penulis jabarkan diatas maka pembahasan dalam tugas akhir ini akan mendiskripsikan sistem dan prosedur klaim pelayanan pasien Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) rawat jalan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta yang meliputi : 1) Sistem INA CBG’s untuk menentukan tarif klaim 2) Prosedur klaim pelayanan pasien BPJS rawat jalan yang dimulai dari : a) Pelayanan pasien BPJS rawat jalan b) Pengolahan data berkas pasien BPJS rawat jalan

22

c) Pengkodingan Diagnosa (Dx) dan Prosedur (Px) pasien BPJS rawat jalan d) Verifikasi berkas administrasi klaim pasien BPJS e) Pengajuan klaim dari RSDM kepada BPJS kesehatan.

B. Metode Pengamatan Metode dalam suatu pengamatan merupakan unsur yang sangat penting karena tujuan dari metode merupakan cara kerja yang telah ditetapkan oleh penulis untuk memahami objek yang menjadi pengamatan. Seperti yang dikemukakan oleh Ig. Wursanto (1991:21) bahwa “metode adalah cara yang telah menjadi pasti karena ketepatannya dan merupakan pola dalam melakukan suatu pekerjaan.” Oleh karena itu dalam memilih suatu metode haruslah mempertimbangkan kesesuaian dengan objek yang diamati. Jika metode yang dipakai kurang tepat maka hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut menjadi kurang sempurna. Meninjau dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka dalam subbab ini penulis akan menguraikan metode yang digunakan oleh penulis dalam menyusun hasil pengamatan. 1. Lokasi Pengamatan Dalam pengamatan ini, penulis mengambil tempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi yang beralamat Jl. Kolonel Soetarto No. 132 Surakarta 57126. Pengamat ditempatkan pada bidang pengelolaan pendapatan untuk membantu kegiatan yang berhubungan dengan berkas BPJS. Untuk waktu pengamatannya adalah mulai tanggal 25 Januari sampai tanggal 25 Februari 2016, hari senin hingga sabtu mulai pukul 07.00 – 14.00 WIB. Dari beberapa kegiatan yang dilakukan pengamat selama magang di RSUD Dr. Moewardi, maka pengamat tertarik pada sistem dan prosedur pengajuan klaim pelayanan yang dilakukan rumah sakit tersebut dengan pertimbangan sebagaimana : a. Dimungkinkan adanya pengumpulan data

sebagai bahan pembuatan

laporan dengan judul sistem dan prosedur klaim pelayanan pasien BPJS rawat jalan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. RSUD Dr. Moewardi

23

merupakan salah satu rumah sakit tipe A yang berkerja sama dengan BPJS Kesehatan guna memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Surakarta dan sekitarnya. b. Dapat melakukan pengamatan di tempat tersebut sehingga penulis akan memperoleh data, informasi dan referensi yang dibutuhkan untuk membuat suatu laporan.

2. Jenis Pengamatan Dalam pengamatan ini, pengamat menggunakan metode deskriptif yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung tentang semua aktivitas yang ingin diamati untuk dianalisis guna menghasilkan suatu data. Dengan menggunakan metode pengamatan ini maka penulis ingin mengetahui dan memperoleh informasi berkaitan dengan sistem dan prosedur pengajuan klaim pelayanan pasien BPJS rawat jalan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Maka dengan mendapat pengarahan dari pihak yang diamati sehingga penulis nantinya dapat memaparkan data dan mendiskripsikan secara rinci dan jelas mengenai sistem dan prosedur pengajuan klaim yang diterapkan di rumah sakit tersebut.

3. Sumber Data Dalam pengamatan ini, sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut: a. Narasumber Dalam pengamatan deskriptif posisi sumber data (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasi dan data. Penulis dapat memperoleh informasi dan data dengan wawancara secara langsung dengan narasumber. Yang menjadi narasumber (informan) dalam pengamatan ini adalah : 1) Bu Sri Wahyuni, S. Kep, MM selaku kepala seksi penatausahaan pendapatan di RSUD Dr. Moewardi. 2) Mas Bius Yoga Pamungkas selaku staff pengadministrasi bidang pengelolaan pendapatan.

24

3) Mbak R.A. Siti Harsinta Kusuma Ningsih, SE selaku staff pengolahan data klaim BPJS bidang pengelolaan pendapatan. Pengamat dalam memilih narasumber (informan) yang akan dijadikan sumber data harus memperhatikan dengan baik agar data dan informasi yang diperoleh dari narasumber akurat dan valid sehingga data tersebut dapat digunakan untuk pembuatan laporan secara lengkap. b. Dokumen Dokumen merupakan suatu data yang tertulis dan tersimpan sesuai dengan peristiwa dan aktivitas yang terjadi. Dokumen memiliki beberapa jenis untuk membedakan dokumen yang satu dengan dokumen yang lain. Diharapkan dokumen yang disimpan dan ditulis ada keterangan yang jelas sehingga mudah dipahami jenis dan fungsi dokumen tersebut. Dokumen yang mendukung tugas akhir ini sebagai berikut : 1) Dokumen yang berkaitan dengan identitas pasien BPJS rawat jalan 2) Dokumen yang berkaitan dengan pengajuan klaim pasien BPJS rawat jalan 3) Formulir pengajuan klaim pasien BPJS yang diajukan secara kolektif setiap bulannya. c. Beragam gambar dan rekaman Gambar dan rekaman yang berkaitan dengan judul akhir ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber data. Sumber lain yang cukup penting posisinya berupa rekaman yang bersifat audio maupun visual. Gambar dan rekaman tersebut pengamat peroleh melalui pegawai di RSUD Dr. Moewardi Surakarta, maka dapat dijadikan sumber kelengkapan data dalam suatu laporan.

4. Teknik Pengumpulan Data Metode yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam pengamatan ini diantaranya sebagai berikut:

25

a. Metode Pengamatan (Observasi) Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti memperhatikan dan mengikuti, memperhatikan dan mengikuti dalam arti mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju. Menurut Cartwright yang dikutip dalam Haris Herdiansyah (2003) mendefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Definisi lain observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Inti dari observasi ialah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Dalam pengamatan ini pengamat melakukan observasi langsung dengan mengamati kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa nyata mengenai masalah yang terjadi dalam proses pengajuan klaim pelayanan pasien rawat jalan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta, sehingga pengamat berkesempatan mengumpulkan data yang benar-benar valid untuk dilaporkan. Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman gambar. b. Metode Wawancara Dalam

pengamatan

kualitatif,

wawancara

menjadi

metode

pengumpulan data yang utama. wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, pewawancara

percakapan dilakukan oleh dua

(interviewer)

yang

mengajukan

pihak

pertanyaan

yaitu dan

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Definisi lain dari wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Dalam melakukan wawancara penulis mendapat informasi langsung dari beberapa karyawan yang terkait dengan adanya pengajuan klaim pelayanan BPJS rawat jalan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Hal ini dilakukan guna menggali pandangan subjek yang diamati tentang banyak

26

hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasi secara lebih jauh dan mendalam. Oleh karena itu, pada subjek yang diamati posisinya lebih berperan sebagai informan. Wawancara ini dilakukan secara langsung, pada waktu yang tepat guna mendapatkan data yang valid, rinci dan jujur. Untuk itu pengamat dalam melakukan wawancara tidak hanya satu kali karena pengamat butuh kejelasan dan kemantapan pada masalah yang digali. c. Metode Dokumentasi Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan penulis kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dengan metode ini, penulis mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan pengamatan seperti: gambaran umum perusahaan, visi dan misi perusahaan, company profile perusahaan, sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan beserta tugas dan kewenangannya. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui metode observasi dan wawancara.

5. Teknik Analisis Data Analisis data yang digunakan oleh penulis untuk acuan adalah analisis secara deskriptif, yaitu analisis dengan cara menggambarkan kondisi yang sebenarnya baik berupa dokumen, tulisan, gambar maupun rekaman untuk

27

ditayangkan kembali ke dalam karya tulis secara jelas. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan teori-teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di rumah sakit berdasarkan data-data yang diperoleh, karena masalah ini tidak membutuhkan suatu hipotesa tetapi memberikan gambaran tentang sistem dan prosedur klaim pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) rawat jalan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.