13
BAB II
TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL PENELITIAN
2.1
Sistem Pengendalian Intern
Setiap organisasi baik organisasi privat ataupun organasasi publik tentunya memerlukan sistem pengendalian intern dalam mencapai tujuannya. Dengan adanya sistem pengendalian intern akan memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dari instansi yang meliputi efektivitas dan efisiensi operasi, kehandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan ditaatinya peraturan yang berlaku dapat tercapai. 2.1.1
Definisi Sistem Pengendalian Intern Pengendalian intern dalam suatu perusahaan atau instansi dilakukan agar tujuan
perusahaan atau instansi tersebut dapat dicapai dan penyelewengan dapat dihindari.
Pengendalian Intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau sasaran tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengertian Pengendalian Intern menurut Gellinas dan Sutton (2003:235) pada buku Accounting Information System adalah :
management, and other personnel designed to provide reasonable assurance
14
regarding the achievement of objectives in the following categories : effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial reporting,
Pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi
aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi akurat dan memastikan
bahwa perundang-undangan serta peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya.
Sedangkan Azhar Susanto (2006) menyatakan : ! " !# ! $ "" " % " #
dalam suatu perusahaan yang saling terkoordinasi dengan tujuan untuk mengamankan harta kekayaan perusahaan, menguji ketelitian dan kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi, serta mendorong ketaatan terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan oleh pemimpin peru"&'( Menurut Bastian (2006:450) menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern meliputi struktur, organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. Sedangkan sistem pengendalian intern pemerintah berdasarkan PP No 60 Tahun 2008 adalah : () " * & +)*, & $"" -
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-!'( ( Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 : Pasal 1)
15
SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya
efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Jadi pada dasarnya pengendalian intern adalah suatu proses kegiatan
pengendalian yang dilaksanakan oleh pimpinan organisasi, manajemen, atau instansi dan seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi seperti kehandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta mengurangi resiko terjadinya kesalahan atau kerugian. 2.1.2
Tujuan Sistem Pengendalian Intern Tujuan pengendalian intern menurut Bastian (2006:450) adalah sebagai
berikut : a. Menjaga kekayaan organisasi b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi c. Mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. Sedangkan tujuan dari sistem pengendalian intern pemerintah menurut PP No 60 Tahun 2008 adalah SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya : a. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara.
16
b. Keandalan pelaporan keuangan
c. Pengamanan aset negara d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Kesimpulannya yaitu tujuan dari pengendalian intern adalah efektivitas dan
efisiensi operasi, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, kehandalan laporan
keuangan, dan pengamanan aset, mengurangi resiko terjadinya kesalahan dan penyimpangan, serta dengan adanya pengendalian intern diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan secara mutlak bagi manajemen atau organisasi karena keterbatasan yang melekat dalam suatu sistem pengendalian intern dalam mencapai tujuannya. 2.1.3
Unsur-Unsur Pengendalian Intern Manajemen bertanggungjawab untuk merancang dan menerapkan lima unsur
pengendalian internal (elements of internal control) untuk mencapai tujuan pengendalian internal. Unsur-unsur Pengendalian Intern menurut Gellinas dan Sutton ( 2003:235) mengadopsi dari COSO adalah sebagai berikut : 1. Lingkungan Pengendalian Di dalam lingkungan pengendalian yaitu menetapkan kebijakan yang dapat mempengaruhi kesadaran orang-orang dalam organisasi terhadap pentingnya pengendalian intern. Lingkungan pengendalian suatu perusahaan atau instansi ini mencakup seluruh sikap manajemen dan karyawan mengenai pentingnya
17
pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua
komponen pengendalian intern lainnya. Sejumlah faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas antara lain: a. Integritas dan nilai etika. b. Komitmen terhadap kompetensi.
c. Dewan direksi dan komite audit. d. Filosofi dan gaya opersi manajemen. e. Struktur organisasi. f. Penetapan wewenang dan tanggung jawab. g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia. 2. Penilaian Resiko Semua organisasi menghadapi resiko. Cintoh-contoh resiko meliputi perubahanperubahan tuntutan pelanggan, ancaman persaingan, perubahan peraturan, dan pelanggaran karyawan atas kebijakan dan prosedur perusahaanatau instansi. Manajemen harus memperhitungakn resiko ini dan mengambil langkah penting untuk mengendalikannya sehingga tujuan dari pengendalian internal dapat dicapai. Setelah resiko diidentifikasi, maka dapat dilakukan analisis untuk memperkirakan besarnya pengaruh dari resiko tersebut serta tingkat kemungkinan terjadinya,
dan
meminimumkannya.
untuk
menentukan
tindakan-tindakan
yang
akan
18
3. Prosedur pengendalian
Kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang menjamin bahwa arahan manajemen dijalankan. Prosedur pengendalian ditetapkan untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa sasaran akan dicapai, termasuk pencegahan penggelapan. Beberapa bentuk aktivitas pengendalian yaitu:
a. Pemisahan fungsi. b. Pengendalian pemerosesan informasi (pengendalian umum dan aplikasi). c. Pengendalian fisik. d. Review kerja (review dan analisis manajemen). 1. Pemantauan atau monitoring Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal akan mengidentifikasi dimana letak kelemahannya dan memperbaiki efektivitas pengendalian tersebut. Sistem pengendalian internal dapat dipantau secara rutin atau melalui evaluasi khusus. Pemantauan rutin bisa dilakukan dengan mengamati perilaku karyawan dan tanda-tanda peringatan dari sistem akuntansi tersebut. 2. Informasi dan komunikasi Informasi dan komunikasi merupakan unsur dari pengendalian internal. Informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian dan pemantauan diperlukan oleh manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan terpenuhinya tuntutan-tuntutan pelaporan serta peraturan yang berlaku.
19
Sedangkan menurut PP No 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern terdiri
atas unsur-unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Penerapan unsur-unsur SPIP tersebut dilaksanakan menyatu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan instansi pemerintah. Unsur-Unsur SPIP adalah
sebagai berikut :
1) Lingkungan Pengendalian (Control Environment)
Lingkungan Pengendalian dalam SPIP merupakan unsur dasar bagi pembentukan unsur-unsur lainya, oleh karena itu unsur dasar dalam membangun SPIP harus kuat agar dapat menopang dan mendukung unsur-unsur lainnya sehingga apa yang diharapkan SPIP dapat terwujud. Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:
a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana sekurang-kurangnya dilakukan dengan: 1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku. 2. Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah.
20
3. Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.
4. Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau
pengabaian pengendalian intern dan menghapus kebijakan atau penugasan
yang dapat mendorong perilaku tidak etis.
b. Komitmen Terhadap Kompetensi Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dapat dilakukan dengan: 1. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah. 2. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masingmasing posisi dalam Instansi Pemerintah. 3. Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya. 4. Memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah. c. Kepemimpinan Yang Kondusif Kepemimpinan yang kondusif dapat dilakukan dengan cara :
1.
Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan
2.
Menerapkan manajemen berbasis kinerja
3.
Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP
21
4. Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan
yang
tidak sah.
5. Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang
lebih rendah. 6. Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.
d.
Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Pembentukan struktur organisasi ini dapat dilakukan dengan cara : 1. Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah. 2. Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah. 3. Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah. 4. Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis 5. Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.
e.
Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat Pendelegasian
wewenang
dan
tanggung
jawab
yang
tepat
dapat
dilakukan dengan cara : 1. Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah
22
2. Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain
dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
f.
Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan
Sumber Daya Manusia dapat dilakukan dengan cara: 1.
Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai
2.
Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen
3.
Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai
g. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif Dapat dilakukan dengan cara : 1.
Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
2.
Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
3.
Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
h. Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait. Dapat dilakukan dengan cara adanya mekanisme saling uji antar instansi terkait.
23
2) Penilaian Resiko (Risk Assessment)
Penilaian Resiko dalam SPIP adalah usaha pemerintah untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang relevan dalam menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko yaitu dengan cara mengidentifikasi serta melakukan
analisis resiko. a. Identifikasi resiko dilaksanakan dengan
penggunaan metodologi yang sesuai dengan tujuan
instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara menyeluruh menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal dan menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. b. Analisis Resiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Dalam hal ini Pimpinan Instansi
Pemerintah
harus
menerapkan
prinsip
kehati-hatian
dalam
menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.
3) Kegiatan Pengendalian (Control Activities) Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh pemerintah untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif. Aktivitas pengendalian dapat digolongkan dalam pemisahan tugas yang memadai, otorisasi
24
yang tepat atas transaksi dan aktivitas, pendokumentasian dan pencatatan yang
cukup, pengawasan aset antara catatan dan fisik, serta pemeriksaan independen atas kinerja. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian setidaknya memiliki karakteristik,
yaitu pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah,
dikaitkan dengan proses penilaian resiko, disesuaikan dengan karakteristik instansi pemerintah tersebut, kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis, prosedur yang telah ditetapkan harus dijalankan, serta adanya evaluasi secara
periodik
terhadap
pelaksanaan
kegiatan
pengendalian.
Kegiatan
pengendalian diantaranya sebagai berikut : a. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan b. pembinaan sumber daya manusia c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi d. pengendalian fisik atas aset e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja f. pemisahan fungsi g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting
25
4) Informasi dan Komunikasi (Information and Communication).
Pimpinan
Instansi
Pemerintah
wajib
mengidentifikasi,
mencatat,
dan
mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:
a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi. b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus. 5) Pemantauan Pengendalian Intern. (Monitoring). Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui: a. Pemantauan berkelanjutan, diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern. b. Evaluasi terpisah, evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pengendalian intern itu terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Lingkungan pengendalian merupakan dasar bagi unsur-unsur lainnya.
26
2.1.4 Keterbatasan Pengendalian Intern
Bagaimanapun baiknya pengendalian intern dalam suatu instansi, tidaklah menjamin sepenuhnya apa yang menjadi tujuan perusahaan dapat tercapai. Hal ini disebabkan karena pengendalian intern memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat melemahkan pengendalian tersebut, oleh karena itu bukan suatu hal yang
mustahil apabila dalam instansi yang memiliki pengendalian intern yang memadai masih juga terjadi kesalahan atau penyelewengan. Keterbatasan pengendalian intern yang dikemukakan oleh IAI yang menyatakan bahwa pengendalian intern mengandung keterbatasan bawaan sebagai berikut :
intern hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern entitas. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern. Hal ini mencakup kenyataan bahwa pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian intern dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi tersebut, seperti kekeliruan atau kesalahan yang sifatnya
Menurut Azhar Susanto (2004:117) ada beberapa hal keterbatasan dari pengendalian intern, sehingga pengendalian intern tidak dapat berfungsi. Beberapa keterbatasan Pengendalian intern ini adalah sebagai berikut : a. Kesalahan Kesalahan muncul ketika karyawan melakukan pertimbangan yang salah atau perhatiannya selama bekerja terpecah.
27
b. Kolusi
Kolusi terjadi ketika dua atau lebih karyawan berkonspirasi untuk melakukan pencurian ditempat mereka bekerja. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya kecurangan yang telah dirancang oleh sistem pengendalian intern.
c. Penyimpangan Manajemen Karena pimpinan organisasi memiliki banyak otoritas dibandingkan karyawan biasa, maka proses pengendalian efektif pada tingkat bawah dan tidak efektif pada tingkat atas. d. Manfat dan Biaya Konsep jaminan yang meyakinkan mengandung arti bahwa biaya pengendalian intern
tidak
melebihi
manfaat
yang
dihasilkannya.
Manajemen
harus
memperkirakan dan mempertimbangkan dalam mengevaluasi manfaat dan biaya suatu pengendalian intern. Sedangkan menurut Tugiman (2002:8) beberapa hambatan pengendalian intern sebagai berikut : a. Banyak pengendalian yang ditetapkan memiliki tujuan yang tidak jelas. b. Pengendalian lebih diartikan sebagai tujuan akhir yang harus dicapai bukan sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan organisasi. c. Pengendalian ditetapkan terlalu berlebihan tanpa memperhatikan sisi manfaat dan biayanya.
28
d. Penerapan yang tidak tepat dari pengendalian juga mengakibatkan berkurangnya
atau bahkan hilangnya inisiatif dan kreatifitas setiap orang. e. Pengendalian tidak memperhitungkan aspek prilaku, padahal faktor manusia merupakan kunci utama untuk keberhasilan pengendalian.
2.2 Sistem Perpajakan di Indonesia Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berikut akan dijelaskan mengenai perpajakan di Indonesia.
2.2.1
Definisi Pajak Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut beberapa ahli pajak adalah sebagai berikut : a. Mr. Dr .N. J. Feldmann
terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa ada kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-
29
b. Prof. Dr. Rachmat
berdasarkan Undang-Undang (yang dipaksakan) dengan tiada pendapat jasatimbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
c. Menurut Prof Dr Adriani pajak adalah iuran kepada negara yang dapat
dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak dan membayarnya menurut peraturan, derngan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.
Dari pengertian pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pajak diantaranya, pembayaran pajak harus berdasarkan undangundang, sifatnya dapat dipaksakan, tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak, pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta), dan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum. Waluyu dan wirawan (2002:5) mengatakan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah sebagai berikut : a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaanya yang bersifat memaksa. b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. c. Pajak dipungut oleh Negara baik pusat maupun pemerintah daerah. d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
30
e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter.
2.2.2
Fungsi Pajak Pembangunan yang ada selama ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat
dalam membayar pajak. Karena hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan
pemerintah untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat. Mardiasmo (2008:2) menyatakan bahwa pajak memiliki fungsi diantaranya : a. Fungsi Budgetary Dalam fungsinya sebagai budgetary, pajak dipergunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan pemerintah, terutama kegiatankegiatan rutin. b. Fungsi Regulateri Sebagai fungsi Regulatory, yaitu megatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi.
2.2.3
Syarat Pemungutan Pajak Terdapat empat syarat dalam pemungutan pajak agar tercapai keadilan dan
kepastian hukum serta dapat tercapainya fungsi pajak, yaitu : 1. Syarat keadilan Syarat pemungutan pajak pada umumnya adalah mengabdi pada keadilan, baik keadilan dalam prinsip megenai perundang-undangan maupun dalam
31
keadilan dibidang perpajakan bisa digunakan beberapa acuan atau prinsip
sebagai berikut :
praktek sehari-hari. Keadilan bersifat relatif, maka dalam menentukan
a. Keadilan itu akan terasa apabila pajak itu dikenakan untuk merealisasikan
tujuan negara yang bersifat menyelenggarakan kesejahteraan untuk rakyat. b. Pedoman umum dalam mengukur keadilan, yaitu asas-asas perbandingan (evenreddigheid) yang perumusannya adalah setiap anggota masyarakat adalah sama dan sederajat. c. Pemungutan
pajak
haruslah
umum
(adgemeinheid)
dan
merata
(gelijkheid). 2. Syarat Yuridis Pemungutan pajak harus didasarkan pada ketentuan yang legal dan formal, atau dengan kata lain harus ada dasar hukumnya. 3. Syarat Ekonomis Pada pokoknya pemungutan pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk melaksanakan
politik
perekonomian
suatu
negara.
Sehingga
dalam
pelaksanaan pemungutan pajak harus tetap terjaga keseimbangan kehidupan ekonomi. Syarat ekonomis ini sejalan dengan fungsi mengatur, oleh karenanya pemungutan pajak diusahakan tidak menghambat usaha rakyat dan membantu dalam menciptakan pemerataan pendapatan nasional. 4. Syarat Finansial
32
Bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk menutup sebagian pengeluaran negara.
2.2.4
Sistem Pemungutan Pajak
Mardiasmo (2008) mengatakan bahwa terdapat tiga macam sistem
pemungutan pajak, ketiga sistem itu diantaranya
a. Self-Assessment System
Sistem ini diberlakukan di Indonesia. Self Asssesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Wajib Pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Intinya, pajak yang dipungut melalui usaha atau kerja dari Wajib Pajak itu sendiri atau dengan kata lain Wajib Pajak sendirilah yang melakukan pembayaran pajaknya. Di Indonesia, caranya seperti berikut : Wajib Pajak menghitung berapa besarnya Pajak yang dia miliki, kemudian memungut besarnya pajak milikinya tersebut, kemudian membayarkan ke Bank yang tunjuk sebagai penerima pembayaran pajak. Hal yang paling penting adalah melaporkan pajaknya dengan media SPT (Surat Pemberitahuan) ke Kantor Pajak.
33
b. Official Assessment System
Sistem ini memberlakukan pemungutan pajak yang dilakukan oleh fiskus
(petugas pemungut pajak). Dalam sistem ini, pemungutan pajak dilakukan
oleh pemerintah, jadi yang menghitung dan memungut besaran pajak dari
masyarakat adalah petugas negara atau dilakukan oleh pihak negara.
c. Withholding Tax System
Pemungutan dan pemotongan pajak dalam sistem ini dilakukan oleh pihak ketiga selain negara dan Wajib Pajak sendiri. Contohnya, dapat kita lihat pada pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang bekerja sebagai karyawan suatu perusahaan. Perusahaan biasanya, BUMN akan memotong dan memungut pajak dari penghasilan bulanan yang dimiliki pegawainya. Dalam hal ini, perusahaan sebagai pihak ketiga. Sistem ini juga berlaku di Indoenesia terutama pada kantor-kantor BUMN.
2.3 Pajak Daerah Sejak diberlakukan otonomi daerah, setiap daerah harus menggali setiap potensi yang dimiliki daerahnya. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan asli daerah.
34
2.3.1 Definisi Pajak Daerah
Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan bagi daerah. Pajak daerah adalah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
adalah:
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan
secara
langsung
dan
digunakan
untuk
keperluan
Daerah
bagi
ain itu pajak daerah merupakan pajak yang
wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan Dinas Pendapatan Daerah. Mardiasmo (2008:12) memberikan penjelasan mengenai pajak daerah yaitu : pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan
langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan ! enjelasan mengenai pajak
"
yang dilaksanakan dinas pendapatan, pajak daerah diatur dalam undang-undang dan
Dari definisi di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa pajak daerah itu wajib bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat demi keperluan daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.
35
2.3.2 Prinsip Dan Kriteria Perpajakan Daerah
Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan Perda, diupayakan tidak
berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), karena hal
tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi
kegiatan perekonomian. Hal tersebut sebetulnya sudah diantisipasi dalam UU No.18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan UU No.34 Tahun 2000, dimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) yang antara lain menyatakan bahwa objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak pusat. Sementara itu, apabila kita perhatikan sistem perpajakan yang dianut oleh banyak negara di dunia, maka prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut: 1. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat. 2. Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak. 3. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi wajib pajak. 4. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
36
Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah
harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah sebagai berikut: a. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
b. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam. c. Tax basenya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (benefit) dan kemampuan untuk membayar (ability to pay).
2.3.3
Jenis Pajak Daerah Sesuai UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut
jenis-jenis Pajak Daerah : 1. Pajak Provinsi terdiri dari : a. Pajak Kendaraan Bermotor b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor d. Pajak Air Permukaan e. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: a. Pajak Hotel
37
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan Jalan f.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
g. Pajak Parkir h. Pajak Air Tanah i. Pajak Sarang Burung Walet j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
2.4
Pajak Restoran Pajak restoran merupakan salah satu sumber penerimaan dari sektor pajak.
Berikut akan dijelaskan mengenai pajak restoran.
2.4.1
Definisi Pajak Restoran
Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumennya baik berupa makanan maupun minuman. Tujuan operasional restoran adalah untuk mencari keuntungan. Selain bertujuan bisnis atau mencari keuntungan, membuat puas konsumennya. Restoran juga merupakan salah satu jenis usaha dibidang jasa pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan
38
peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan
penjualan makanan dan minuman untuk umum. Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan restoran.
restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan re
Cimahi No 9 tahun 2011 Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya . Pengusaha Restoran adalah seseorang atau suatu badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain. Pajak Restoran, selanjutnya disebut pajak, adalah pungutan Daerah atas pelayanan usaha restoran. Pajak restoran yang terhutang dipungut diwilayah daerah Kota Cimahi tempat Restoran berlokasi.
1.4.2
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Restoran Berdasarkan Perda No 9 Tahun 2011 tentang pajak daerah, Objek Pajak
Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun dikonsumsi di tempat lain. Besaran objek Pajak Restoran adalah restoran yang mempunyai omzet sebesar Rp.300.000,00/hari (tiga ratus ribu perhari) dan/atau Rp. 9.000.000,00/bulan (Sembilan juta rupiah perbulan).
39
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak
Daerah. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restorn. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak restoran orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. 1.4.3
Dasar Penggenaan, Tarif , dan Cara Perhitungan Pajak Restoran Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau
seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 %. Pemerintah Kota Cimahi memungut pajak atas pelayanan dari restoran yang berada didalam wilayah hukum Pemerintah Kota Cimahi. Besarnya pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 10% dengan dasar pengenaan pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat pertama kali dimulainya pelayanan oleh restoran termasuk rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya Dalam perhitungan Pajak Restoran Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi menggunakan perhitungan sebesar 10%.
40
Rumusnya adalah:
Pajak Terhutang = 10% X
seluruh jumlah pembayaran yang dibayarkan subjek pajak kepada Restoran
2.4.4
Prosedur Pemungutan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Kota Cimahi Prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan
pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan. Prosedur pemungutan pajak restoran pada Dinas Kota Cimahi adalah sebagai berikut : 1. Wajib Pajak (WP) harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diberikan oleh petugas lapangan. Wajib Pajak yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak harus mengisi form pendaftaran. Persyaratan untuk memiliki NPWPD adalah sebagai berikut: a. Foto Copy KTP Wajib Pajak Daerah b. Foto Copy Akte Perusahaan bagi Wajib Pajak Badan Formulir pendaftaran itu sendiri dibuat sebanyak tiga rangkap antara lain: a. Rangkap pertama (lembar putih) untuk arsip Seksi identifikasi b. Rangkp kedua (lembar kuning) untuk Seksi Penetapan dan Pelayanan
41
c. Rangkap ketiga (lembar hijau) untuk wajib pajak daerahSeksi Pendataan
2. Seksi Pendataan Pendapatan dan Penagihan meneliti data dari wajib pajak
kemudian melakukan pencatatan ( memeriksa lokasi jika perlu).
3. Selanjutnya Operator Sistem menerbitkan Nota Hitung dan Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKPD). 4. Nota hitung diparaf oleh petugas penghitung dan oleh kepala seksi pendataan pendapatan. 5. Kepala seksi penetapan dan pelayanan memverifikasi dan memaraf SKPD sesuai dengan nota hitung yang telah ditandatangani. 6. Kemudian Kepala Bidang Pajak Daerah memeriksa kembali dan memaraf SKPD. 7. Setelah itu SKPD tersebut diberikan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. 8. Petugas pembukuan menerima kembali SKPD yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas. 9. Petugas lapangan menyerahkan SKPD kepada wajib pajak. 10. WP
melakukan
pembayaran
berdasarkan
SKPD
kepada
Bendahara
Penerimaan, lalu Bendahara Penerimaan Memverifikasi jumlah uang yang disetorkan dengan jumlah yang tertera di SKPD.
42
11. Kemudian Bendahara Penerimaan menerbitkan Tanda Bukti Pembayaran
(TBP) sebagai tanda bukti yang sah untuk WP. TBP tersebut dibuat empat
rangkap, yaitu:
a. Rangkap pertama untuk arsip Wajib Pajak
b. Rangkap kedua untuk arsip Bendahara Penerimaan Sub Bagian Keuangan c. Rangkap ketiga untuk arsip Seksi Pendataan Penapatan dan Penagihan d. Rangkap keempat untuk arsip Seksi Penetapan dan Pelayanan
12. Selanjutnya Bendahara Penerimaan membuat Surat Tanda Setoran (STS), kemudian menyerahkan STS beserta uang yang diterimanya pada Bank. STS tersebut dibuat empat rangkap, yaitu: a. Rangkap pertama untuk arsip Bendahara Penerimaan Sub Bagian Keuangan b. Rangkap kedua untuk Bank Pembangunan Daerah c. Rangkap ketiga untuk arsip verifikasi d. Rangkap keempat untuk arsip Seksi Penetapan dan pelayanan 13. Selanjutnya Bendahara Penerimaan membuat Laporan Realisasi Penerimaan Pajak dan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan. Apabila terdapat keberatan dari wajib pajak, maka yang akan melayani adalah seksi penagihan dan keberatan.
43
Dokemen-dokumen yang terkait dengan pemungutan pajak restoran hingga
penerimaannya : 1. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Formulir digunakan oleh calon wajib pajak untuk mengisi identitasnya agar mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
2. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang berlaku. 3. Nota Hitung Pajak Dokumen yang memuat perhitungan besarnya pajak terutang sebagai dasar pembuatan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). 4. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Surat Ketetapan Pajak Daerah merupakan surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. 5. Tanda Bukti Pembayaran (TBP) Surat yang digunakan untuk penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota. 6. Surat Tanda Setoran (STS) Surat Tanda Setoran merupakan bukti setor pajak dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Dalam prosedur penerimaan Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi terdapat entitas-entitas yang terkait dalam pelaksanaannya, dan berikut ini adalah tabel yang menyajikan entitas dan kegiatan yang dilakukan dalam prosedur penungutan Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Cimahi.
44
Tabel 2.1
Daftar Entitas dan Aktivitas Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi
NO. 1.
Entitas Wajib Pajak (WP)
Aktifitas WP menerima dan mengisi form pendaftaran / SPTPD
WP menerima SKPD dan melakukan pembayaran berdasarkan SKPD WP menerima TBP 2.
Seksi Pendataan Pendapatan
Meneliti data dari WP kemudian melakukan pencatatan (memeriksa ke lokasi jika perlu)
3.
Operator
Menerbitkan Nota Hitung dan SKPD
4.
Seksi Penetapan dan Pelayanan
Kepala Seksi Penetapan dan Pembukuan memverifikasi dan memaraf SKPD sesuai dengan Nota Hitung yang sudah ditanda.
5.
Bidang Pajak Daerah
Kepala Bidang memeriksa dan memaraf SKPD.
6.
Bendahara Penerimaan
Menerima Slip Setoran/Bukti lain yang sah dari Wajib Pajak/Retribusi. Menerima pembayaran dari WP sesuai dengan yang
45
tertera di SKPD.
Memverifikasi kesesuaian
jumlah uang yang
dibayarkan oleh WP dengan yang tertera di SKPD
Menerbitkan TBP untuk
tanda bukti yang sah bagi
WP Menerbitkan STS lalu menyerahkannya kepada bank beserta uang yang diterimanya Membuat Laporan Realisasi Penerimaan Pajak dan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan.
Sumber : Dinas Pendapatan Kota Cimahi
2.5
Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Efektivitas selalu berkaitan dengan tujuan organisasi. Mardiasmo (2002:134)
memberikan penjelasan mengenai efektivitas yaitu : adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai
tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif, efektivitas juga merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah
46
Sedangkan Handoko (2003:7) mengemukakan efektivitas sebagai berikut :
yang telah ditetapkan, semakin tinggi tingkat keberhasilan suatu organisasi terhadap nilai pencapaian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan yang dilakukan
Jadi dapat disimpulkan efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat.
Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas adalah tingkat dimana organisasi dapat merealisasikan tujuan-tujuannya atau dengan kata lain pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat sejauh mana organisasi mampu mencapai tingkat yang diinginkan. Tujuan yang dimaksud dalam hal ini adalah penerimaan daerah yang optimal. Semakin optimal penerimaan daerah, maka dikatakan semakin efektif. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Sumber penerimaan daerah diantaranya: a. Pendapatan Asli Daerah b. Dana Perimbangan c. Pinjaman Daerah, Dan Lain-Lain Penerimaan Yang Sah. Penerimaan daerah dapat dikatakan efektif, apabila memberikan penerimaan yang optimal. Ada beberapa tahap agar suatu pekerjaan dapat memberikan hasil penerimaan yang optimal (Dharma,2001) :
47
a. Kualitas
Kualitas dalam arti bahwa pekerjaan yang ditangani telah sesuai dengan kualitas
yang telah ditetapkan oleh instansi dalam hal ini pemerintah daerah. Pekerjaan
yang dilakukan haruslah dikerjakan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan, sehingga terbebas dari kesalahan dan hasil kerja yang telah dilakukan dapat
memberikan kepuasan kepada para pengawas (atasan/Masyarakat). b. Kuantitas Kuantitas merupakan kemampuan pegawai untuk memenuhi target ataupun jumlah penerimaan yang ditetapkan dan dapat menyelesaikan pekerjaan yang lebih banyak dengan disertai tanggung jawab yang besar. c. Waktu Penyelesaian tugas yang ditetapkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya.
2.6
Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak
Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak daerah Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang besar baik bagi pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Di era otonomi ini daerah dituntut untuk bisa menggali sumber daya yang ada untuk menghasilkan penerimaan daerah. Machfud Shidik (2002: 20) menyatakan bahwa penggalian sumber-sumber keuangan daerah khususnya yang berasal dari pajak daerah pada dasarnya perlu memperhatikan
48
dua hal yaitu Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak. Pemerintah cenderung
menggunakan tarif yang tinggi agar memperoleh penerimaan yang maksimum, padahal penggunaan tarif yang tinggi tidak selalu memberikan hasil yang maksimum, hal ini tergantung pada tanggapan wajib pajak dan pengendalian pemungutan pajak tersebut.
Pengendalian
intern
merupakan
suatu
sitem
pengendalian
atas
penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas. Pengendalian bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Berdasarkan penelitian Yanti (2009) tentang pengaruh efektifitas pengendalian intern prosedur pemungutan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, hasil penelitian tersebut terdapat pengaruh yang kuat dan searah antara efektifitas pengendalian intern terhadap penerimaan pajak daerah. Dari pernyataaan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh dari pengendalian intern pemungutan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah, dikarenakan pengendalian intern dapat memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan atau efektivitas dan efisiensi operasi. Pengendalian intern berhubungan positif dengan efektivitas penerimaan.
49
2.7
Kerangka Berfikir
Pajak daerah merupakan salah satu peran serta masyarakat dalam
melaksanakan otonomi daerah. Pajak daerah juga merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah.
Dalam buku Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah mendefinisikan bahwa pajak daerah adalah :
badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakya Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self assessment system. Di dalam sistem ini wajib pajak harus aktif menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terhutang dan harus disetorkan. Sistem ini diberlakukan dengan dasar memberikan kepercayaan bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Salah satu sumber pajak daerah adalah pajak restoran. Menurut Peraturan Daerah Kota Cimahi
k yang dikenakan atas pelayanan yang
disediakan rumah makan, kafe, bar, termasuk usaha jasa boga dan catering. Agar pajak dapat memberikan penerimaan yang optimal, maka diperlukan pengendalian intern dalam melaksanakan pemungutannya. Karena pengendalian intern berhubungan dengan efektivitas penerimaan pajak daerah. Pengendalian Intern
50
menurut Gellinas dan Sutton (2003:235) pada buku Accounting Information System
adalah :
management, and other personnel designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories : effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial reporting, compliance with applicable laws and regulati
Pengendalian intern merupakan upaya yang dilakukan untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan dari kegiatan dapat dicapai secara efektif, efisien, ekonomis, segala sumber daya dapat terjaga, data dan informasi dapat dipercaya, dan ditaatinya peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan menurut PP No 60 Tahun 2008 adalah :
! " # ! # $ % " & ! $ '#( # ! ) tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-* + SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur pengendalian intern terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dengan menerapkan pengendalian intern secara baik pada suatu pemerintahan, maka pemerintah tersebut akan mudah dalam pencapaian tujuan dalam hal ini efektivitas penerimaan daerah. Penerimaan daerah dapat
51
dikatakan efektif apabila dapat memberikan penerimaan yang optimal. Ada beberapa
tahap agar suatu pekerjaan dapat memberikan hasil penerimaan yang optimal (Dharma, 2001) dilihat dari Kualitas, kuantitas, dan waktu.
Jika pengendalian intern pemungutan pajak berjalan efektif, maka akan
tercapai efektivitas penerimaan pajak daerah. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas,
maka model kerangka berfikir digambarkan sebagai berikut :
52
Variabel X
Variabel Y
Sistem Pengendalian Intern
Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah
Pemungutan Pajak Restoran
Lingkungan Pengendalian Penilaian Resiko Aktivitas Pengendalian Informasi dan Komunikasi Pengawasan
Kuantitas Kualitas Waktu Dharma (2001)
( PP NO 60 tahun2008 )
Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah
Gambar 2.1 Model Kerangka Berfikir
53
2.8
Paradigma Penelitian merupakan pola fikir yang menunjukan hubungan antar
Paradigma Penelitian dan Hipotesis
variabel yang akan diteliti. Paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut :
VARIABEL X VARIABEL Y
SISTEM PENGENDALIAN INTERN Lingkungan Pengendalian
1
Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah
2
Penilaian Risiko
3
Aktivitas Pengendalian 4
Informasi dan Komunikasi
5
Pemantauan
6
Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Restoran Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah
Gambar 2.2 Paradigma Penelitian
54
Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara dari sebuah penelitian
yang perlu diuji untuk menentukan kebenarannya dalam sebuah penelitian. Kesimpulan ini diambil berdasarkan teori sehingga bersifat sementara. Hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut : H1 =
Terdapat pengaruh positif lingkungan pengendalian pemungutan pajak restoran terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah.
H2
=
Terdapat pengaruh positif penilaian resiko pemungutan pajak restoran terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah.
H3
=
Terdapat pengaruh positif kegiatan pengendalian pemungutan pajak restoran terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah.
H4
=
Terdapat pengaruh positif informasi dan komunikasi pemungutan pajak restoran terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah.
H5
=
Terdapat pengaruh positif pemantauan pemungutan pajak restoran terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah.
H6
=
Terdapat pengaruh positif sistem pengendalian intern pemungutan pajak restoran terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah.
