BAB II
TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL PENELITIAN
2.1
Telaah Pustaka
2.1.1
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
2.1.1.1 Pengertian Sistem Informasi
Suatu organisasi merupakan sekumpulan unit pengambil keputusan untuk
mengejar suatu tujuan. Setiap organisasi menerima input dan mengubahnya menjadi output dalam bentuk produk atau jasa. Sistem informasi berbasis komputer merupakan satu rangkaian perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data menjadi informasi yang berguna. Akuntansi sebagai satu sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan, melalui laporan keuangan, informasi keuangan relevan. Di dalam merancang sistem ini, para akuntan mempertimbangkan kepetingan para pemakai dari informasi (sebagai contoh, pemilik-pemilik dan kreditur) dan para pemakai keputusan-keputusan yang memerlukan informasi keuangan tersebut. Melalui informasi akuntansi yang tersedia manajer puncak bisa menilai prestasi kerja manajer-manajer yang ada dibawahnya. Sedangkan apabila dilihat dari fungsinya, akuntansi merupakan aktivitas pelayanan untuk menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan guna pembuatan keputusan. berikut beberapa pendapat mengenai sistem informasi akuntansi. Sistem Informasi Akuntasi (SIA) merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi (Bodnar dan Hopwood, 2006: 6).
9
10
Mc Leod and Schell (2004: 15)
The term transaction processing system is use to describe the information system that gathers data describing the firm's activities, transforms the data into information, and makes the information available to users both inside and outside the firm this was the first business application to be installed on computers when they ware introduce in the 1950s. The terms electronic data processing (EDP) system and accounting information system have also been used but not as popular today. Sedangkan menurut Azhar Susanto (2008: 72) mengemukakan bahwa
sistem
informasi
akuntansi
merupakan
kumpulan
(integrasi)
dari
subsistem/bagian/komponen apapun baik phisik ataupun non phisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan. Sudjana (2007: 17) mengemukakan bahwa: Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada beragam pembuat keputusan. Sistem informasi akuntansi mewujudkan perubahan ini apakah secara manual atau terkomputerisasi. Sistem informasi berbasis komputer merupakan sekelompok perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan adalah serangkaian prosedur manual maupun
terkomputerisasi
mulai
dari
pengumpulan
data,
pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan guna membantu manajemen dalam pembuatan keputusan.
11
2.1.1.2 Pengertian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
Sistem informasi pengelolaan keuangan Daerah merupakan aplikasi yang
mempunyai peran yang sangat penting dalam hal pengelolaan keuangan daerah,
sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna
anggaran
untuk
menyusun
laporan
keuangan
sebagai
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan harus disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk
itu,
pemerintah
daerah
memerlukan
sistem
yang
dapat
menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Sistem tersebut juga harus mengacu
pada Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Permendagri no 59 Tahun 2007. Atas dasar tersebut diatas pemerintah daerah mengembangkan sebuah sistem informasi keuangan yang memiliki kekuatan fitur bukan hanya dari sisi kelengkapan fungsionalitasnya saja, namun juga memiliki kekuatan dalam hal proses intergrasi dengan sistem-sistem lainnya yang terkait.
12
Fungsi utama aplikasi Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
daerah
1. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban). 2. Menyusun Laporan Keuangan Lebih efisien dan akurat. 3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya. 4. Menyajikan informasi yang akurat secara efektiv dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan. (sumber: www.Sistem Informasi Keuangan Daerah Online.com) Berdasarkan fungsi diatas, sistem informasi pengelolaan keuangan memiliki
peranan
membantu
pemerintah
dalam
penganggaran.
Penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah dapat dibuat secara sistematis dan terkontrol dengan baik. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan sistem tersebut, pemerintah dapat mengelolola keuangan dengan mudah tanpa memerlukan waktu yang lama sehingga pengelolaan keuang dapat dilakukan dengan terperinci dan cermat. Pertanggungjawaban yang dilakukan pun dapat dengan mudah dilakukan karena hasil dari pengelolaan keuangan dengan menggunakan sistem tersebut hasil yang didapat merupakan hasil yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Menggunakan sistem pengelolaan keuangan daerah memudahkan pemerintah menyusun laporan keuangan tanpa memerlukan waktu yang lama dan tenaga yang banyak. Dengan adanya sistem sistem pengelolaan keuangan daerah ini dapat menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya, sehingga data-data yang ada tidak mengalami kerusakan atau pun hilang pada saat akan dipergunakan kembali. Menggunakan sistem pengelolaan keuangan daerah dapat menyajikan informasi keuangan secara akurat dan terperinci tanpa takut
13
akan salah dalam perhitungan laporan keuangan sehingga informasi yang dikeluarkan akurat secara efektiv dan efisien
Sebagaimana yang telah diatur dalam permendagri no 13 tahun 2006 dan
Permendagri 59 Tahun 2007 yang merupakan revisi atas permendagri
sebelumnya,
telah
jelas
diatur
didalamnya
tentang
petunjuk
teknis
penyelenggaraan pengembangan dan penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan keuangan daerah, dimana didalamnya termuat modul - modul sebagai berikut :
1. Modul Anggaran ( RKA, DPA, DPPA, Anggaran Kas). 2. Modul Penatausahaan (SPD, SPP, SPM , STS, SP2D,SPJ). 3. Modul Pembukuan (Jurnal, Saldo Awal). 4. Modul Perubahan APBD. (sumber: www.Sistem Informasi Keuangan Daerah Online.com) Berdasarkan modul-modul diatas dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah memiliki beberapa modul, modul-modul tersebut merupakan bagian dari data-data pengelolaan keuangan. Dalam Sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah anggaran data yang dijadikan sebagai bahan untuk diproses adalah modul anggaran dimana terdapat beberapa anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Modul penatausahaan merupakan data dari Sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah yang digunakan untuk memproses tentang anggaran yang dikeluarkan sebagai bentuk penatausahaan. Modul pembukuan ini digunakan sebagai runjukan dalam pembuatan jurnal dan saldo awal yang merupakan datadata yang diolah dalam Sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah. Modul perubahan APBD digunakan sebagai data-data Sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah dalam mengelola tentang APBD suatu daerah.
14
2.1.1.3 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi
Azhar Susanto (2008: 19) bertujuan untuk:
Penyusunan sistem informasi akuntansi menurut La Midjan dan
a. Meningkatkan Informasi Yaitu informasi yang tepat waktu, tepat guna (relevan) dan terpercaya, dengan kata lain sistem informasi akuntansi harus dengan cepat dan tepat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. b. Meningkatkan Metode Internal Cek atau Pengendalian Yaitu metode internal cek dan pengendalian yang diperlukan agar dapat mengamankan harta kekayaan perusahaan. Ini berarti bahwa sistem akuntansi yang disusun harus juga mengandung kegiatan internal cek atau pengendalian intern. c. Menekan Biaya – biaya Tata Usaha Ini berarti bahwa dipihak lain biaya tata usaha menerapkan sistem akuntansi (biaya tata usaha berupa tenaga, alat tulis dan kertas) harus seefisien dan semurah mungkin. Menurut Gondodiyoto ( 2007: 124) tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah : a. Untuk melakukan pencatatan (recording) transaksi dengan biaya krerikal seminimal mungkin dan meyediakan informasi (information value added mechanism) bagi pihak intern untuk pengelolaan kegiatan usaha (managers) serta pihak yang terkait (stake holder). b. Untuk memperbaiki informasi yang di hasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasinya. c. Untuk menerapkan (implentasi) sistem pengendalian intern, memperbaiki kinerja dan tingkat keandalan (reliability) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban (akuntabilitas) d. Menjaga/meningkatkan perlindungan kekayaan perusahaan
15
2.1.1.4 Prinsip-prinsip Sistem Informasi Akuntansi
Menurut Kieso, et al (2002) Sistem informasi akuntansi yang efisien dan efektif didasarkan pada prinsip-prinsip dasar berikut ini a. Cost effectiveness (efektifitas biaya) Dalam membangun suatu sistem informasi akuntansi, harus mempertimbangkan adanya efektifitas biaya. Manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari implementasi sistem informasi akuntansi harus melebihi biaya yang diperlukan untuk menyediakan sistem informasi tersebut. b. Useful Output yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi harus bermanfaat bagi semua pihak. Agar dapat dimengerti, informasi harus dapat dimengerti, relevan, reliable, tepat waktu dan akurat. Oleh karena itu dalam membangun sistem informasi akuntansi, perancang sistem informasi akuntansi harus mempertimbangkan kebutuhan dan pengetahuan dari berbagai macam pengguna.
2.1.1.5 Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi Kementerian Dalam Negeri terhadap pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, berkaitan dengan penguatan persamaan persepsi dalam interpretasi dan implementasi berbagai peraturan perundang-perundangan dalam bentuk sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Mengenai unsur-unsur sistem informasi akuntansi Romney,
et.al
(2007: 18) mengemukan sebagai berikut: There are six components of an AIS: 1) The people who operate the system and perform various functions. 2) The procedures and instructions, both manual and automated, involved in collecting, processing, and storing data about the organization's activities. 3) The data about the organization and its business processes. 4)The software used to process the organization's data. 5) The information technology infrastructure, including computers, peripheral devices, and network communications devices used to collect, store, process, and transmit data and information.
16
6) The internal controls and security measures that safeguard the data in the AIS.
Berdasarkan pendapat di atas bahwa unsur-unsur dari sistem informasi
akuntansi terdiri dari; personil, prosedur, infrastruktur teknologi informasi,
perangkat lunak, pengendalian intern. Berikut ini penjelasan mengenai unsur-
unsur di atas.
1. Personil
Unsur utama dari suatu sistem informasi adalah manusia dalam suatu perusahaan. Manusia meliputi baik manajemen maupun end users. End user adalah orang yang secara langsung berinteraksi dengan sistem informasi. End users menyediakan data pada sistem informasi dan menerima data dari sistem informasi. Informasi ini yang diolah dengan sistem informasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan baik oleh manajemen maupun oleh enduser. Sukses atau tidaknya sistem informasi tergantung dari kemapuan dari enduser dan manajemen yang berinteraksi dengan system informasi. Komponen manusia juga termasuk orang-orang yang bekerja pada departemen sistem informasi. Personil atau operator merupakan unsur yang sangat penting dalam pengolahan data dengan menggunakan komputer. Keberhasilan penggunaan komputer sangat ditentukan oleh Personil/operator yang menjalankannya karena komputer hanyalah sarana pendukung bagi pemakainya untuk mencapai tujuan tertentu. Personil yang berinteraksi dengan sistem dari menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem. Dalam pemakai, pengertian personil termasuk
17
didalamnya adalah pegawai yang melaksanakan dan mencatat transaksi dan
karyawan yang mengelola dan mengendalikan sistem.
2. Prosedur
Prosedur dalam sistem komputer merupakan aturan dan kebijakan
yang dibuat oleh manajemen untuk mengatur operasi sistem komputer, termasuk langkah-langkah yang perlu diperhatikan oleh para pengguna komputer. Prosedur adalah peraturan-peraturan yang menentukan operasi
sistem komputer. Misalnya, peraturan bahwa setiap permintaan belanja barang di suatu instansi harus tercatatdi dalam database komputer atau peraturan bahwa setiap akses operator komputerkepada pengolah induk harus dilaporkan waktu dan otoritasnya. 3. Infrastruktur Teknologi Informasi Organisasi yang memiliki sistem informasi berbasis komputer menggantungkan
diri
pada
infrastruktur
teknologi
informasi
untuk
mempertahankan kemampuan berkompetisi. Infrastruktur teknologi informasi merupakan sekelompok perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Selanjutnya infrastruktur teknologi informasi menurut Romney (2006:6) adalah : The information technology infrastructure, including computers, peripheral devices, and network communications devices used to collect, store, process, and transmit data and information. Hal ini sesuai dengan konsep sumber daya hardware yang dikemukan oleh O'Brien dalam Dewi Fitriasari (2005:37) yaitu : meliputi semua
18
peralatan dan bahan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi.
Secara khusus, sumber daya ini meliputi tidak hanya mesin, seperti komputer
dan perlengkapan lainnya, tetapi juga semua media data, yaitu objek
berwujud tempat data dicatat, dari lembaran kertas hingga disk magnetis atau
optikal.
Jadi yang dimaksud infrastruktur teknologi informasi adalah seluruh
peralatan fisik (Hardware) yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai
fungsi dalam sistem pengolahan data yaitu sistem komputer dan periferalnya. 4. Perangkat Lunak Komponen perangkat lunak terdiri dari dua yaitu sistem operasi dan sistem aplikasi. Sistem operasi meliputi program yang mengendalikan lingkungan perangkat keras dan lunak. Program ini terdiri dari sistem operasi, perangkat lunak komunikasi, sistem database management, dan program utility, yang menangani fungsi secara umum seperti penyortiran dan pengcopian. Perusahaan hardware biasanya menyediakan sistem operasi, atau suatu perusahaan membeli sistem operasi dari suatu penjual perangkat lunak. Jogiyanto (2003:149-150) berpendapat bahwa : perangkat lunak aplikasi tujuan khusus (special purpose application software) ditulis untuk keperluan khusus. Aplikasi khusus di organisasi bisnis yang banyak dibutuhkan misalnya adalah aplikasi buku besar (general ledger), pengendalian persediaan (inventory control) dibidang akuntansi, manajemen kas (cash management), anggaran modal (capital budgeting) di bidang keuangan, CAD (Computer Aided Design), pengendalian produksi (production control) di bidang
19
produksi, analisis penjualan (sales analysis), analisis langganan (customers
analysis) di bidang pemasaran dan lain sebagainya. Seluruh informasi yang diterima digunakan untuk menghasilkan
berbagai laporan, baik kepada pengguna intern maupun pengguna ekstern.
Untuk menghasilkan laporan periodik, sistem pelaporan juga dirancang untuk memberikan kemudahan bagi personil organisasi untuk memperoleh informasi dengan fasilitas inquiry. Misalnya seorang kepala departemen
menginginkan laporan interim yang berisi perbandingan antara anggaran dan realisasi. Laporan semacam ini harus tersedia saat dibutuhkan, disamping dibuat secara periodik, sehingga penyimpangan yang terjadi dapat segera diidentifikasi seawal mungkin dan dilakukan tindakan koreksi seperlunya. Contoh lain, kepala bagian keuangan harus selalu memantau arus kas, sehingga penyimparigan dari perkiraan dapat diketahui tepat waktu dan memungkinkan dilakukannya penyesuaian terhadap rencana. 5. Pengendalian Intern Aktivitas sistem informasi yang penting adalah pengendalian kinerja sistem. Sistem informasi harus menghasilkan umpan balik mengenai aktivitas input, pemrosesan, ouput, dan penyimpanan. Umpan balik ini harus diawasi dan dievaluasi untuk menetapkan apakah sistem dapat memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan. Kemudian, aktivitas sistem yang tepat harus disesuaikan agar produk informasi yang tepat dihasilkan bagi para pemakai akhir.
20
Sudjana (2007: 29) menjelaskan bahwa “Sistem Pengendalian Intern
(SPI) adalah suatu sistem yang diintegrasikan oleh manusia, struktur, proses
dan prosedur guna menjaga kekayaan perusahaan dan terciptanya suatu
tujuan organisasi, baik tujuan operasi maupun tujuan informasi. Pengendalian
(control) mencakup semua metode, kebijakan dan prosedur organisasi yang menjamin keamanan harta kekayaan perusahaan, akurasi dan kelayakan data manajemen serta standar operasi manajemen lainnya.
Jogiyanto dalam Sudjana (2007:31) menjelaskan bahwa Pengendalian secara umum merupakan pengendalian akuntansi yang mempunyai tujuan keamanan dari harta kekayaan milik perusahaan. Pengendalian ini merupakan pengendalian di luar aplikasi pengolahan data terdiri atas : 1) pengendalian organisasi, 2) pengendalian dokumentasi, 3) pengendalian kerusakan perangkat keras 4) pengendalian keamanan fisik, 5) pengendalian keamanan data, 6) pengendalian komunikasi. Sedangkan dalam Nurfalah (2011:15) mengemukakan komponenkomponen dalam sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) meliputi: 1. Hardware (Perangkat Keras) Menurut Kusnadi at al. (2008: 4) hardware adalah komponen yang berada pada tingkatan paling bawah dari sistem komputer yang merupakan komponen sistem komputer yang berwujud fisik. Namun dalam penelitian ini dari hardwarenya dilihat dari manfaat jaringannya terhadap Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) tersebut.
21
Sebagai aplikasi berbasis web, SIPKD dibangun dengan menggunakan
konfigurasi model jaringan intranet, dimana walaupun SIPKD berbasis web tetapi hanya dapat diakses di kantor saja oleh pegawai bagian keuangan dan
jaringannya menggunakan LAN. Menurut Melwin Syafrizal (2005:204)
intranet adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP/IP seperti
internet, hanya saja digunakan dalam internal perusahaan/kantor, dengan
aplikasi berbasis web dan teknologi komunikasi data seperti internet. Namun untuk mengirimkan laporan keuangan daerah, dilakukan lewat server, dimana SIPKD menggunakan router untuk mengirimkan informasinya ke jaringan lain, yaitu ke pusat. Oleh karena itu menurut Melwin Syafrizal (2005:204) apabila sebuah badan usaha/bisnis/institusi mengekspose sebagian dari internal jaringannya ke komunitas luar, maka hal ini dapat disebut dengan ekstranet. Pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) security sistem yang digunakannya, yaitu firewall. Dimana menurut Melwin Syafrizal (2005: 205) firewall adalah sebuah perangkat lunak/perangkat keras yang mengatur akses seseorang ke dalam internet atau akses user di dalam jaringan lokal ke jaringan di luar. Jadi, perusahaan dapat memblokir akses ke intranet mereka melalui router dan meletakkan firewaalnya tersebut. 2. Software (Perangkat Lunak) Menurut Akhmad Fauzi (2008: 82) software adalah suatu perangkat yang berisi serangkaian instruksi, program, prosedur, pengendali, pendukung
22
dan aktivitas-aktivitas pengolahan perintah pada sistem komputer. Dimana hardware komputer akan hidup dan memiliki fungsi jika digunakan bersama sama dengan softwarenya. Sedangkan menurut Abdul Kadir (2003:70)
software adalah sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras
untuk dapat memproses data.
Pada Sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) ini
menggunakan bahasa pemrograman ASP.net, karena bisa dibilang yang paling fleksibel dari bahasa pemrograman yang lain. Dan untuk databasenya Sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) ini menggunakan SQL Server, dimana semua data-data yang diinputkan masuk ke dalam databasenya. Sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang merupakan Modul Core System merupakan modul inti dari SIPKD, terdiri dari modul perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dalam sebuah sistem, baik dalam lingkungan operasi online maupun offline. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan dengan menggunakan sistem tersebut, pemerintah dapat mengelola keuangan mudah tanpa memerlukan waktu yang lama sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan terperinci dan cermat. Pertanggungjawaban yang dilakukan pun dapat dengan mudah dilakukan karena hasil dari pengelolaan keuangan dengan menggunakan sistem tersebut hasil yang didapat merupakan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
23
Mengunakan sistem pengelolaan keuangan daerah memudahkan
pemerintah menyusun Laporan keuangan tanpa memerlukan waktu yang lama
dan tenaga yang banyak. Dengan adanya sistem Pengelolaan Keuangan
Daerah ini dapat menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen
lainya. Sehingga data-data yang tidak mengalami kerusakan atau pun hilang pada saat akan dipergunakan kembali. Menggunakan sistem pengelolaan keuangan daerah dapat menyajikan informasi keuangan secara akurat dan
terperinci tanpa takut akan salah dalam perhitungan laporan keuangan sehingga informasi yang dikeluarkan akurat secara efektiv dan evisien. 3. Brainware (Pengguna) Menurut Kusnadi (2008: 17), brainware merupakan suatu integral dari suatu sistem komputer. Sistem komputer tidak akan bermanfaat jika tidak ada pengguna yang berkepentingan menggunakannya. Sejarah perkembangan komputer menunjukkan bahwa usaha pengembangan komputer, baik perangkat keras dan perangkat lunaknya diarahkan pada usaha mempermudah pengguna dalam menggunakan komputer. Sedangkan menurut Abdul Kadir (2003:70) semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan dan penggunaan keluaran sistem informasi. Pada Sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) semua pegawai yang mengoperasikannya rata-rata memang sudah menguasai komputer, sehingga tidak terlalu sulit juga pada saat Sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) tersebut di
24
terapkan. Semua pegawai bagian keuangan rata-rata sudah cukup menguasai dalam pengoperasiannya.
4. Data Menurut
Jogiyanto
(2004:
2)
data
adalah
kenyataan
yang
menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata dengan siklus
pengolahan input, proses, output dan distribution. Dimana kejadian-kejadian
adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Dan data merupakan bentuk
yang masih mentah yang belum dapat bercerita banyak, sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data yang mengalir pada Sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah Data Keuangan, Anggaran keuangan, Surat Permohonan Pengajuan (SPP), Buku Kas Umum (BKU), Bukti Pengeluaran Kas (BPK), Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Surat Perintah Membayar (SPM). 5. Prosedur Menurut Abdul Kadir (2003: 70) prosedur adalah sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan keluaran yang dikehendaki. Penggambaran prosedur dalam penelitian ini menggunakan Flowmap, Konteks Diagram dan DFD (Data Flow Diagram). Dimana penjelasan dari masing-masing prosedur sebagai berikut: 1. Flowmap adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan uruturutan prosedur dari suatu program.
25
2. Konteks
Diagram
adalah
suatu
diagram
alir
tingkat
tinggi
yang
menggambarkan seluruh jaringan, masukan dan keluaran.
3. DFD (Data Flow Diagram) merupakan alat perancangan sistem yang
berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi dapat digunakan untuk
penggambaran
analisa
maupun
rancangan
sistem
yang
mudah
dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuat program.
2.1.2
Pengelolaan Keuangan Daerah Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara
optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. (Nurfalah, 2011: 37) Keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Hak daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
26
digunakan dalam usaha pemerintah daerah mengisi kas daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian
tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang
diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi
daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola yang kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip uang mengikuti fungsi. Di dalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
27
melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.
Anggaran 2.1.3
2.1.3.1 Pengertian Anggaran
Prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan pemerintah merupakan bagian
dari upaya pemerintahan untuk memaksimalkan keuangan yang tersedia yang
diorientasikan pada pembiayaan seluruh kegiatan (program)yang telah ditetapkan. Penganggaran adalah suatu proses sejak tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang perlu,
pembagian
tugas,
perencanaan,
penyusunan
rencananya
sendiri,
implementasi dari rencana tersebut, pengawansan dan evaluasi dari hasil rencana Sedangkan Anggaran (Budget) adalah rencana kuantitatif aktivitas usaha sebuah
organisasi
(pemasaran,
produksi
dan
keuangan);
anggaran
mengidentifikasi sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan organisasi selama periode dianggarkan. Haruman dan Rahayu (2007: 3) mengemukakan bahwa “Anggaran (Budget) adalah suatu pendekatan formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan”. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan
28
dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan
rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh
Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dievaluasi. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah untuk disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran
APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Anggaran dapat dikatakan efektif manakala suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau diharapkan. 2.1.3.2 Tujuan Penyusunan Anggaran Tujuan dalam penyusunan anggaran agar dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan kegiatan yang akan di laksanakan dengan target yang akan dicapai. Haruman dan Rahayu (200: 18) berpendapat bahwa tujuan penyusunan adalah sebagai berikut : 1. Memprediksi transaksi dan kejadian finansial serta non finansial di masa yang akan datang. 2. Untuk menyatakan harapan/ sasaran perusahaan. 3. Untuk menyediakan recana rinci mengenai aktivitas perusahaan. 4. Untuk mengkoordinasikan cara / metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya.
29
5. Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok.
Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran 2.1.3.3
Haruman dan Rahayu (2007: 21) Mengemukakan Prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dan ditaati agar suatu anggaran dapat disusun dan
dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Management Involvement, Keterlibatan manajemen dalam penyusunan rencana mempunyai makna bahwa manajemen mempunyai komitmen yang kuat untuk mencapai segala sesuatu yang direncanakan 2. Organizational Adaptation, Suatu rencana keuangan harus disusun berdasar struktur organisasi dimana ada ketegasan garis wewenang dan tanggung jawab. Seorang manajer tidak dapat memindahkan tanggungjawab atas suatu pekerjaan walaupun dia dapat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada bawahannya. 3. Responsibility Accounting, Agar rencana keuangan dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus didukung adanya suatu sistem responsibility accounting yang polanya disesuaikan dengan pertanggungjawaban organisatoris. 4. Goal
Orientation,
Penetapan
tujuan
yang
realistis
akan
menjamin
kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang, jadi konsep management by objective dapat diterapkan. 5. Full communication, Suatu perencanaan dan pengendalian dapat berjalan secara efektif apabila antara tingkatan manajemen mempunya pemahaman yang sama tentang tanggung jawab dan sasaran yang harus dicapai.
30
6. Realistic Expectation, Dalam perencanaan, manajemen harus menghindari konservativisme dan optimisme yang berlebihan yang menjadikan sasaran
tidak dapat dicapai. Jadi manajemen harus menetapkan sasaran yang realistis artinya memungkinkan dapat dicapai
7. Timeliness, Laporan-laporan berupa informasi mengenai realisasi rencana harus diterima oleh manajer yang kompeten tepat pada waktunya agar tersebut efektif dan berguna bagi manajemen. informasi
8. Flexible Application, Perencanan tidak boleh kaku tetapi harus terdapat celah untuk perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. 9. Reward and Punishment, Manajemen harus melakukan penilaian kinerja manajer berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. Jadi manajer yang kinerjanya di bawah atau melebihi standar harus dapat di ketahui sehingga pemberian suatu reward dan punishment oleh manajemen menjadi transparan. 2.1.3.1 Efektivitas Anggaran 1.
Pengertian Efektivitas Anggaran Secara garis besar, pengelolaan (manajemen)
keuangan daerah dapat
dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Dalam manajemen keuangan daerah, perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan budgeting reform atau reformasi anggaran. Aspek utama budgeting reform adalah perubahan dari traditional budget ke performance budget. Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah: (a) Anggaran
31
tradisional atau anggaran konvensional; dan (b) Pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management.
Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana
keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja
guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005)
Efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti berhasil, tepat atau manjur. Efektivitas menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuannya. Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai nilai efektif, pengaruh atau akibat, bisa diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan, dapat dikatakan juga bahwa efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai. Pengertian efektivitas menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut: Mardiasmo (2009: 132) mengemukakan bahwa “efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely)”. Said dan Erik dalam Nurfalah (2011: 55), efektivitas berarti berusaha untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sesuai pula dengan rencana, baik dalam penggunaan data,
32
sarana, maupun waktunya atau berusaha melalui aktivitas tertentu baik secara fisik maupun non fisik untuk memperoleh hasil yang maksimal baik secara
maupun kualitatif. kuantitatif Warsita (2008:51), mengemukakan bahwa “efektivitas lebih menekankan
pada perbandingan antara rencana dengan tujuan yang dicapainya”.
Menurut
pendapat
Mahmudi
(2005:92)
menjelaskan
efektivitas
“Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar
kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009: 4) mengemukakan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output”. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi sumbangan output terhadap pencapaian hasil, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan tersebut. 2.
Pengukuran Efektivitas Anggaran Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang
dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna dari pada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan
33
sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target
targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah
semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Pengukuran efisiensi dan efektivitas itu sendiri dapat ditentukan oleh terintegrasinya sasaran dan kegiatan organisasi secara menyeluruh, kemampuan adaptasi dari organisasi terhadap perubahan lingkungannya. Mengaju pada
penjelasan di atas, maka untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif perlu adanya harmonisasi kemampuan sumberdaya dengan menggunakan sarana yang lain sehingga sasaran yang akan dacapai menjadi jelas. Pencapaian sasaran tersebut dapat dikatakan efektif apabila adanya keharmonisan. Mardiasmo (2009: 4) Indikator untuk mengukur efektivitas adalah: 1. Masukan (Inputs) Input merupakan salah satu sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kegiatan program dapat yang dapat berjalan dalam rangka menghasilkan suatu keluaran. Elemen input misalkan sumber daya manusia, dana, material, waktu, dan teknologi. 2. Keluaran (Outputs) Output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan atau segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pe!aksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
34
3. Hasil (Outcomes) Outcome merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu,
atau segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada
jangka menengah. Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa
dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. 2.1.4
Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1 Penelitian-penelitian Terdahulu No 1
2
Judul dan Nama Peneliti Sudjana, Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi (Suvey Pada Kantor APJ PT. PLN (Persero) Distribusi Di Provinsi Jawa Barat dan Banten”. Nurfalah, Peranan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Pendekatan User Usability Di Dinas Pemerintah Kota Bandung Tengah Provinsi Jawa Barat”.
Hasil Penelitian Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi baik secara simultan maupun parsial.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh positif dan signifikan Terhadap User Usability Di Dinas Pemerintah Kota Bandung Tengah Provinsi Jawa Barat.
Penelitian ini didasari atas penelitian Sudjana (2007) dengan hasil penelitian menyatakan bahwa Sistem Informai akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Informasi Akuntansi secara simultan maupun parsial.
35
Penelitian yang dilakukan oleh Nurfalah (2011) juga menunjukan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh positif dan
signifikan terhadap User Usability di Dinas Pemerintah kota Bandung Tengah
Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan beberapa penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk mencoba melakukan penelitian secara survey pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dengan judul : Pengaruh Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap Efektifitas Realisasi Anggaran.
2.2 Perumusan Model Penelitian Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, pemerintah minimal harus melakukan penciptaan transparansi, akuntabilitas, penerapan
prinsip
ke-ekonomisan,
efektifitas,
dan
efisiensi
dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk mewujudkan kenerja keuangan tersebut, pemerintah mengharuskan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan Sitem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Dengan menggunakan aplikasi SIPKD, pemerintah daerah dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam proses penatausahaan keuangan dalam pengelolaan anggaran karena dalam pengoprasiannya sudah terintegrasi tahap demi tahap. Dengan menggunakan aplikasi SIPKD, pemerintah daerah dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam proses penatausahaan keuangan dalam
36
pengelolaan anggaran karena dalam pengoprasiannya sudah terintegrasi tahap demi tahap, sehingga tingkat penyerapan anggaran program akan semakin
meningkat.
Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran di atas, maka
paradigma penelitian ini tampak seperti gambar di bawah ini:
Variabel X Sistem Informasi Penglolaan Keuangan Daerah
1. 2. 3. 4. 5.
Personil Perangkat Lunak Perangkat Keras Prosedur Pengendalian Intern Romney (2006: 6)
Variabel Y Efektivitas Anggaran 1. Masukan (Input) 2. Keluaran (Output) 3. Hasil (Outcome) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
Gambar 2.1 Paradigma Penelitian 3
Perumusan Hipotesis Hipotesis merupakan jawaban sementara sebuah penelitian yang perlu
diuji kebenarnnya pada sebuah penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka hipotesis penilitan ini adalah ”Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh Positif Terhadap Efektivitas Realisasi Anggaran Pada Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat”.
