BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Sementara itu capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian

kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan,

dan

permasalahan

pembangunan.

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografis Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang termasuk wilayah Provinsi Jawa Timur, berada pada posisi 7°40’ s/d 8°10’ Lintang Selatan dan 111°50’ s/d 113°30’ Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.696,16 km², termasuk didalamnya kawasan Pulau Giliketapang dengan luas wilayah 0,6 km². Kabupaten Probolinggo terletak di lereng gunung-gunung yang membujur dari Barat ke Timur, yakni Pegunungan Tengger, Gunung Lamongan dan Gunung Argopuro. Wilayah kabupaten Probolinggo terletak pada ketinggian 0 - 2500 m diatas permukaan laut, tanahnya berupa tanah vulkanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi berupa pasir dan batu, lumpur bercampur dengan tanah liat yang berwarna kelabu kekuning-kuningan. Pada ketinggian 750 2500 m diatas permukaan laut, cocok untuk jenis tanaman sayur-sayuran dan pada ketinggian 150 - 750 m diatas permukaan laut, yang membujur dari Barat ke Timur di bagian Selatan yang berada di kaki gunung Argopuro, sangat cocok untuk tanaman kopi, buah-buahan seperti, durian, alpukat dan buah lainnya, contoh di kecamatan Tiris dan Kecamatan Krucil. 2.1.1.1. Luas Wilayah dan Letak Geografis Daerah Luas wilayah kabupaten probolinggo lebih kurang 1.696,16 km², terdiri atas : a).

Pemukiman

:

147,74 km²

b).

Persawahan

:

373,13 km²

8


c).

Tegal

:

513,80 km²

d).

Perkebunan

:

32,81 km²

e).

Hutan

:

426,46 km²

f).

Tambak/Kolam

:

13,99 km²

g).

Lain-lain

:

188,23 km²

Sementara Luas wilayah kabupaten probolinggo ditinjau dari luas 24 kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Probolinggo Per Kecamatan No.

Kecamatan

Luas (Ha)

Prosentase (%)

1.

Sukapura

10.208,53

6,02

2.

Sumber

14.188,13

8,36

3.

Kuripan

6.674,76

3,94

4.

Bantaran

4.212,83

2,48

5.

Leces

3.680,97

2,17

6.

Tegalsiwalan

4.173,56

2,46

7.

Banyuanyar

4.569,63

2,69

8.

Tiris

16.566,69

9,77

9.

Krucil

20.252,66

11,94

10.

Gading

14.684,64

8,66

11.

Pakuniran

11.385,00

6,71

12.

Kota Anyar

4.258,00

2,51

13.

Paiton

5.327,94

3,14

14.

Besuk

3.503,63

2,06

15.

Krasakan

3.779,75

2,23

16.

Krejengan

3.442,84

2,03

17.

Pajarakan

2.134,35

1,26

18.

Maron

5.139,27

3,03

19.

Gending

3,.61,48

2,16

20.

Dringu

3.113,54

1,84

21.

Wonomerto

4.566,84

2,69

22.

Lumbang

9.271,00

5,46

23.

Tongas

7.795,20

4,61

24.

Sumber Asih

3.025,41

1,78

Jumlah

169.616.65

100%

Sumber : Probolinggo Dalam Angka, 2011

Letak geografis daerah berbatasan dengan : -

Utara

:

Selat Madura

-

Timur

:

Kabupaten Situbondo

9


-

Barat

:

-

Selatan :

Kabupaten Pasuruan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember

Sedangkan di sebelah Utara bagian tengah terdapat Daerah Otonom yaitu Kota Probolinggo. 2.1.1.2. Topografi Secara topografis, Kabupaten Probolinggo mempunyai ciri fisik yang menggambarkan kondisi geografis, yaitu terdiri dari dataran rendah pada bagian utara, lereng-lereng gunung pada bagian tengah dan dataran tinggi pada bagian selatan, dengan tingkat kesuburan dan pola penggunaan tanah yang berbeda. Sedangkan bentuk permukaan daratan di Kabupaten Probolinggo di klasifikasikan atas 3 (tiga) jenis, yaitu : a) Dataran rendah dan tanah pesisir dengan ketinggian 0 – 100 m diatas permukaan laut. Daerah ini membentang di sepanjang pantai utara mulai dari Barat ke Timur kemudian membujur ke Selatan b) Daerah perbukitan dengan ketinggian 100 – 1.000 m diatas permukaan laut. Daerah ini terletak di wilayah bagian Tengah sepanjang Pegunungan Tengger serta pada bagian selatan sisi Timur sekitar Gunung Lamongan c) Daerah pegunungan dengan ketinggian diatas 1.000 m dari permukaan laut. Daerah ini terletak di sebelah Barat Daya yaitu sekitar Pegunungan Tengger dan sebelah Tenggara yaitu di sekitar Gunung Argopuro. 2.1.1.3. Hidrologi Terdapat 25 sungai yang mengalir dan mengairi wilayah Kabupaten Probolinggo. Sungai terpanjang adalah Rondoningo dengan panjang 95,2 km, sedangkan sungai terpendek adalah Afour Bujel dengan panjang hanya 2 km saja. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Probolinggo tersebut sangat dipengaruhi oleh iklim yang berlangsung tiap tahun. Pada saat musim kemarau, sebagian besar sungai yang mengalir mengalami kekeringan kecuali sungai-sungai besar (yaitu sungai-sungai utama) yang masih tergenang terus sepanjang tahun.

10


Tabel 2.2 Sungai di Kabupaten Probolinggo No.

Nama Sungai

Panjang

Lebar

Debit Air

(Km)

(M)

(Minimum)

Baku

Lokasi Cabang Dinas

Lahan

Pengairan

(Ha)

1

K. Rondoningo

95,20

26,00

± 200

3.36

Cabdin. Kraksaan

2

K. Pandan Laras

43,50

26,00

3

K. Kertosono

39,70

25,00

± 1.300

2.85

Cabdin. Kraksaan

± 100

570.00

Cabdin. Kraksaan

4

K. Kandang Jati

8,00

8,00

± 100

507.00

Cabdin. Kraksaan

5

K. Besuk

6

K. Jabung

13,20

8,00

± 100-200

173.00

Cabdin. Kraksaan

20,50

8,00

± 300

465.00

Cabdin. Kraksaan

7 8

K. Pancarlagas

85,70

50,00

± 200

3.30

K. Legundi

12,50

6,00

-

-

9

K. Paiton

18,00

20,00

± 100

454.00

Cabdin. Kraksaan

10

K. Kresek

24,50

25,00

± 100

786.00

Cabdin. Kraksaan

11

K. Taman

24,10

12,00

± 5-10

240.00

Cabdin. Kraksaan

12

K. Curah Manjangan

5,00

9,00

± 50

34.00

Cabdin. Probolinggo

13

K. Klumprit

12,50

12,00

± 50

53.00

Cabdin. Probolinggo

14

K. Lumbang/Bayeman

17,50

13,00

± 75

125.00

Cabdin. Probolinggo

15

K. Blibis

20,00

15,00

-

-

Cabdin. Probolinggo

16

K. Blabo

10,00

10,00

± 50

213.00

Cabdin. Probolinggo

17

K. Besi

15,50

15,00

± 5-10

183.00

Cabdin. Probolinggo

18

K. Patalan

22,50

18,00

± 50

72.00

Cabdin. Probolinggo

19

K. Kedung Galeng

38,00

35,00

± 100

564.00

Cabdin. Probolinggo

20

K. Banyubiru

11,00

18,00

± 300

697.00

Cabdin. Probolinggo

21

K. Gending

20,00

20,00

± 300

-

Cabdin. Probolinggo

22

K. Klaseman

11,00

15,00

± 100-200

-

Cabdin. Probolinggo

23

K. Pekalen

35,10

35,00

± 3.300

6.98

Cabdin. Probolinggo

24

Afour Bujel

2,00

5,00

-

-

Cabdin. Probolinggo

25

K. Lawean

16,70

25,00

± 200

369.00

Cabdin. Probolinggo

Sumber

Cabdin. Kraksaan Cabdin. Probolinggo

: Kabupaten Probolinggo Dalam Angka, 2011 & Laporan Akhir Master Plan Air Bersih 2007

Keterangan : -) Tidak ada data

Selain sungai di Kabupaten Probolinggo juga terdapat danau/ranu yaitu Ranu Segaran, Ranu Agung, Ranu Segaran Duwas dan Ranu Gedong yang belum didayagunakan sebagaimana mestinya. Lokasi semua danau tersebut berada di Kecamatan Tiris, sedang lokasi desanya dapat dilihat pada Tabel. 2.3., berikut : Tabel. 2.3 Danau atau Ranu di Kabupaten Probolinggo No 1. 2.

Nama Danau Ranu Segaran* Ranu Agung* Segaran Agung

Luas

Lokasi

(Ha) 30.000

Desa Segaran, Kecamatan Tiris

20.813

Desa Ranuagung, Kecamatan Tiris

11


3.

Ranu Segaran Duwas*

23.000

4.

Ranu Merah*

18.000

Desa Andungsari

5.

Ranu Gedang*

10.000

Desa Andung Sari, Kecamatan Tiris

Ranu Citakan*

-


Ranu Kembar*

-


Ranu Bintaro*

-


6. Sumber

Danau Ronggojalu

Desa Tlogoargo, Kecamatan Tiris

2.5

Kecamatan Tegalsiwalan

: Kabupaten Probolinggo Dalam Angka, 2011 & Lembar Koreksi FGD Kec. Tiris 2009

Selain itu tercatat pula sumur yang umumnya berupa sumur gali dan beberapa sumur bor. Kedalaman dari sumur-sumur gali berkisar 3 - 30 m. Kedalaman ini berarti air tanah dangkal sampai sedang dan sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim, sedangkan kedalaman sumur bor yang merupakan air tanah dalam berkisar 40-200 m. Sumur bor yang sudah ada mempunyai debit yang cukup besar, sebagian untuk kebutuhan air minum dan sebagian besar lainnya diperuntukkan irigasi, hal ini mengingat pada saat musim kemarau sebagian besar daerah mengalami kekeringan. Ditinjau dari sisi kedalaman air tanah, 62,56 % dari luas wilayah Kabupaten Probolinggo memiliki kedalaman > 90 m; seluas 11,17 % kedalaman air tanahnya antara 60 – 90 m; dan selebihnya 26,27 % mempunyai kedalaman air tanah < 60 m. 2.1.1.3. Klimatologi Seperti juga daerah tropis lainnya, iklim yang ada berupa iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada umumnya musim kemarau jatuh pada bulan April hingga bulan Oktober, sedangkan musim hujan terjadi antara bulan Oktober hingga bulan April. Curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret. Curah hujan selama tahun 2011 berkisar antara 800–1.500 mm untuk dataran rendah, dan berkisar 1.500–2.850 mm untuk dataran tinggi dengan rata-rata intensitas hujan

sebesar

22,226 mm/hari. Jumlah curah hujan rata-rata dalam

setahun di Kabupaten Probolinggo sebesar 1.713 mm/tahun dengan hari hujan ratarata

75.41 hari. Suhu udara beragam rata-rata antara 27 C hingga 32 C pada

bagian Utara, sedangkan di wilayah pegunungan Argopuro dan Tengger, yaitu di Kecamatan Tiris, Krucil, Sumber dan Sukapura suhu udaranya berkisar antara 5 C hingga 15 C.

12


2.1.1.4. Jenis Tanah Jenis tanah penting untuk diketahui terutama usaha pengembangan budidaya pertanian. Dilihat dari tekstur tanahnya, maka jenis tanah yang mendominasi adalah tanah latosol yang berasal dari tanaman perkebunan, sawah dan hutan tropika. Jenis tanah lainnya adalah alluvial, regosol, andosol, mediteran dan gromossol. 2.1.1.5. Luas dan Sebaran Kawasan Budidaya Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan sebagai fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Klasifikasi kawasan budidaya meliputi kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan, dengan berbagai jenis peruntukan dapat dilihat pada tabel 2.4. Tabel 2.4 Luas Peruntukan Kawasan Budidaya (Ha) No

Peruntukan

Luas

Prosen

1.

Hutan

55.796,68

32,89

2.

Tegal

52.801,95

31,13

3.

Sawah

38.509,00

22,70

4.

Perkampungan/Permukiman

12.904,04

7,60

5.

Perkebunan Swasta/Rakyat

2.009,30

1,18

6.

Tanah Rusak/Padang Rumput

2.413,96

1,42

7.

Tambak

1.320,06

0,77

8.

Kebun Campur

1.186,57

0,69

9.

Industri

866,56

0,51

10.

Hutan Rakyat

625,32

0,37

11.

Danau/Rawa

12.

Lain-lain Jumlah

138,00

0,08

1.045,36

0,66

169.616,80

100

Sumber :Kabupaten Probolinggo Dalam Angka 2011

Dari tabel 2.4 terlihat bahwa peruntukan lahan di Kabupaten Probolinggo didominasi oleh hutan (32,89 %), tegalan (31,13 %), serta persawahan (22,70 %). Sedangkan lahan permukiman yang merupakan kawasan terbangunnya hanya meliputi 7,60 % dari seluruh luas lahan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilyah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2019, rencana peruntukan kawasan budidaya yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.5

13


Tabel 2.5 Luas Kawasan Budidaya (Ha) No

Kawasan Budidaya

Luas Kawasan

Prosen

1.

Kawasan Hutan Produksi

28.829,10

17,00

2.

Kawasan Pertanian & Peternakan

40.081,07

23,63

3.

Kawasan Perkebunan

38.649,00

22,79

4.

Kawasan Perikanan

3.227,00

1,90

5.

Kawasan Pariwisata

1.700,00

1,00

6.

Kawasan Permukiman

18.248,00

10,76

7.

Kawasan Perindustrian

3.272,00

1,93

8.

Kawasan Pertambangan

9.

Kawasan Khusus

10,00

0,01

1.550,00

0,91

10

Luas Kawasan Budidaya

135.566,17

79,93

11

Luas Kabupaten Probolinggo

169.616,80

100

Sumber :Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo

2.1.1.6. Kawasan Lindung Yang dimaksud dengan kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Salah satu kawasan lindung yang perlu terus menerus dimantapkan adalah kawasan suaka alam. Kawasan ini di Kabupaten Probolinggo telah ditetapkan sesuai dengan arahan RTRW Propinsi Jawa Timur. Pada dasarnya pemantapan kawasan ini bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan melindungi biota, ekosistem, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya. Perlindungan kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasma nutfah dan daerah pengungsian satwa. Kawasan suaka alam selain untuk mempertahankan kelestarian alam itu sendiri, juga berperan dalam pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan kegiatan wisata. Pemanfaatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan wisata tetap harus berdasarkan pada konsepsi menjaga kawasan suaka alam itu sendiri, termasuk dalam kawasan suaka alam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jenis kawasan lindung di Kabupaten Probolinggo yang akan dikembangkan dalam 5 tahun kedepan antara lain kawasan suaka alam, hutan lindung, sempadan sungai, dan sempadan pantai. Luas rencana kawasan lindung di Kabupaten Probolinggo sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 2.6.

14


Tabel 2.6 Kawasan Lindung No

Jenis Kawasan Lindung

1.

Kawasan Suaka Alam

2.

Hutan Lindung

3. 4.

Luas Kawasan

Prosen

5.859,50

16,25

25.998,53

72,08

Sempadan Sungai

3.585,00

9,94

Sempadan Pantai

625,00

1,73

36.068,03

100

Jumlah Sumber : RTRW Kabupaten Probolinggo

2.1.1.7. Kawasan Rawan Bencana Penetapan kawasan ini bertujuan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia meliputi kawasan gerakan tanah, rawan letusan gunung berapi, rawan gempa bumi, dan rawan angin topan. Wilayah rawan bencana alam dan wilayah kritis merupakan wilayah yang sering dan atau mempunyai potensi bencana alam, seperti letusan gunung berapi, Angin Gending, banjir dan kebakaran yang disebabkan oleh alam. Beberapa wilayah rawan berancana di Kabupaten Probolinggo dapat diidentifikasi diantaranya, sebagai berikut: a. Letusan Gunung Berapi Gunung Bromo merupakan gunung berapi yang masih aktif mempunyai potensi disamping sebagai obyek wisata, juga dapat menimbulkan bencana letusan gunung berapi. Wilayah-wilayah yang masih berada dalam jangkauan letusan gunung berapi seperti Kecamatan Sukapura dan Kecamatan Sumber perlu mewaspadai aktifitas yang terjadi di kawah Gunung Bromo. Kabupaten Probolinggo memiliki 2 buah gunung berapi yang berpotensi menimbulkan bencana yaitu Gunung Bromo dan Gunung Lamongan. Gunung Bromo merupakan gunung api yang sering meletus lemah, berupa letusan freatik atau magmatik tipe Stromboli. Material yang diletuskan berupa batu (pijar) dan hembusan gas beracun hanya terbatas disekeliling kawah atau dasar kaldera Lautan Pasir. Ancaman hujan abu lebat tidak lebih dari jarak 6 Km dari kawah Gunung Bromo.

15


b. Gerakan Tanah (Longsor) Kawasan rawan bencana di Kabupaten Probolinggo berupa tanah longsor yang terdapat di berbagai kecamatan. Wilayah yang peka terhadap bahaya ini adalah wilayah yang memiliki tingkat erosi tinggi, kawasan pantai dan tanahtanah gundul di kawasan hutan lindung, serta kawasan yang mempunyai kelerengan tanah lebih dari 40 %. Berdasarkan Studi identifikasi kawasan rawan bencana Kab. Probolinggo tahun 2007, kawasan dengan tipologi gerakan tanah tertinggi adalah Kecamatan Gading, Krucil, Lumbang, Pakuniran, Sukapura, Sumber, Kota Anyar dan Tiris. c. Banjir Kawasan-kawasan yang berada di sepanjang daerah aliran sungai perlu mewaspadai kemungkinan terjadinya banjir. Demikian pula perluasan kawasan permukiman di perkotaan akan mengurangi luas wilayah resapan air, sehingga tanpa sistem drainase yang baik akan dapat menimbulkan banjir. Wilayah yang potensial terhadap bahaya banjir adalah Perkotaan Gending, Dringu, Kraksaan, Tongas, Sumberasih, Krejengan dan Kotaanyar. d. Daerah Rawan Abrasi Pantai Kabupaten Probolinggo memimiliki panjang kawasan pesisir sekitar 71,893 Km dan seperti kabupaten lain di Indonesia juga memiliki masalah dengan ekosistem pantainya terutama dengan masalah abrasi pantai. Ada banyak faktor yang mengakibatkan sebuah pantai mengalami abrasi, dari sekian faktor yang mempengaruhi ada satu faktor yang sangat domininan yaitu ketahanan pantai itu sendiri dalam menghadapi gelombang air laut. Ketahanan pantai akan tercipta dengan sendirinya jika ekosistem di kawasan tersebut masih terjaga, salah satu ekosistem pantai yang berperan penting dalam menciptakan ketahan pantai adalah keberadaaan dari hutan mangrove atau rawa di wilayah pantai tersebut. Dari beberapa hal di atas maka, deliniasi kawasan rawan abrasi pantai dicari dengan menganalisa kawasan pantai yang tidak mempunyai vegetasi rawa atau mangrove di pesisirnya. Dari hasil analisa spasial pada peta tata guna lahan didapat distribusi kawasan rawan abrasi pantai meliputi Kecamatan-kecamatan Tongas, Sumberasih, Dringu, Kraksaan, Gending, Pajarakan dan Paiton.

16


Tabel 2.7 Luas Daerah Berdasarkan Kemiringan Tanah No.

Kemiringan

Luas Kawasan (Ha)

Prosen

1

0-2%

48.070,55

28,34

2

2 – 15 %

41.721,36

24,59

3

15 – 40 %

20.968,52

12,36

4

> 40 %

58.856,22

34,69

169.616,65

100

Jumlah

Sumber : Kabupaten Probolinggo Dalam Angka Tahun 2011 (Diolah)

Dari tabel 2.7 terlihat bahwa daerah yang memiliki tingkat kemiringan tanah lebih dari 40 % cukup tinggi, yaitu seluas 58.856,22 Ha (34,69 %) dari seluruh luas daerah Kabupaten Probolinggo. Diantara luas daerah yang memiliki kemiringan tanah > 40 % tersebut, yang terluas adalah di Kecamatan Sumber yaitu seluas 11.979,66 Ha (20,35 %) dan Kecamatan Krucil seluas 11.889,96 Ha (20,20 %). 2.1.1.8. Potensi pengembangan wilayah Sesuai dengan RTRW Kabupaten Probolinggo penetapan kawasan strategis Kabupaten Probolinggo dan skenario pengembangan wilayah, maka ditetapkan rencana pengembangan kawasan strategis prioritas, yaitu: a. Prioritas I : Pengembangan Kawasan Strategis Agropolitan, Ecowisata, Industri guna mendukung pengembangan wilayah barat. Wilayah Kabupaten Probolinggo bagian barat mempunyai potensi yang besar karena terdapat beberapa kawasan strategis Kabupaten Probolinggo antara lain: 

Kawasan agropolitan bagian barat yang terdiri dari Kecamatan Tongas, Lumbang, Sukapura, Sumber.



Jalur Pariwisata Nasional-Internasional Tanaman Nasional Bromo Tengger Semeru,



Pengembangan kawasan industry di Kecamatan Tongas.

Sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi pengembangan perwujudan ruang Kabupaten Probolinggo, maka kawasan strategis yang terletak di Kabupaten Probolinggo bagian barat merupakan prioritas I pengembangan. Pengembangan kawasan strategis bagian barat ini diarah pada pengembangan kawasan agropolitan, ecowisata dan industri.

17


b. Prioritas II : Pengembangan Kawasan Strategis pada Sistem Perkotaan Pendukung Sistem perkotaan pendukung merupakan kawasan Perkotaan Kraksaan dan kawasan pusat-pusat pelayanan. Pengembangan kawasan ini meruakan prioritas pengembangan karena kawasan system perkotaan pendukung ini fungsinya sebagai sentra-sentra pengembangan, simpul distribusi pelayanan dan simpul penarik keterkaitan antar antar wilayah. Pengembangan kawasan ini diarahkan sesuai dengan fungsi dan perannya seperti telah dirumuskan rencana struktur ruang Kabupaten Probolinggo. c. Prioritas III: Pengembangan Kawasan Strategis Agropolitan, Ekowisata, Industry guna mendukung pengembangan wilayah timur. Wilayah Kabupaten Probolinggo bagian timur mempunyai potensi pengembangan kawasan strategis Kabupaten Probolinggo antara lain: 

Kawasan agropolitan bagian timur yang terdiri dari Kecamatan Tiris, Krucil, Gading.



Kawasan wisata Pegunungan Argopuro/Dataran Tinggi Hyang, arung jeram Sungai Pekalen,



Pengembangan kawasan industri di Kecamatan Paiton.

Sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi pengembangan perwujudan ruang Kabupaten Probolinggo, maka kawasan strategis yang terletak di Kabupaten Probolinggo bagian timur merupakan prioritas III pengembangan. Sama halnya dengan kawasan bagian timur, pengembangan kawasan strategis bagian timur ini diarah pada pengembangan kawasan agropolitan, ecowisata dan industri. d. Prioritas IV: Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Selain potensi pertanian, industri dan pariwisata, Kabupaten Probolinggo mempunyai potensi yang besar di sektor perikanan. Potensi perikanan meliputi perikanan laut disekitar laut Pantai Utara dan perikanan darat berupa budidaya tambak. potensi perikanan tersebut juga telah didukung oleh sentra-sentra pengolahan. Tetapi potensi perikanan kurang diperhatikan terutama untuk perikanan laut. Sehingga kawasan perikanan laut dan kawasan tambak disekitar Pantai Utara banyak yang mengalami alih fungsi ke industri, permukiman dan perdagangan. Sehingga pengembangan kawasan strategis minapolitan berupa

18


pengembangan sentra-sentra perikanan sangat diperlukan dan menjadi prioritas pengembangan. Pengembangan kawasan strategis minapolitan meliputi: 

Pengembangan kawasan tambak disekitar Kecamatan Tongas, Sumberasih, Dringu, Gending, Panjarakan, Kraksaan dan Paiton.



Pengembangan kawasan budidaya laut tersebar di Kecamatan Tongas, Sumberasih, Dringu, Gending, Panjarakan, Kraksaan dan Paiton.

2.1.2 Aspek Demografi Menurut hasil registrasi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 tercatat 1.141.856 Jiwa, yang tersebar di 24 kecamatan. Dengan rincian jumlah Laki-laki sebanyak 561.789 Jiwa dan Perempuan 580.067 Jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Kotaanyar sebanyak 72.721 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Sukapura yaitu sebanyak 20.714 jiwa. Tabel 2.8. Tabel. 2.8 Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Probolinggo berdasarkan hasil registrasi Tahun 2010 KECAMATAN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

Sukapura

10,190

10,524

20,714

Sumber

12,887

13,549

26,436

Kuripan

15,063

15,930

30,993

Bantaran

20,570

22,155

42,725

Leces

26,598

27,719

54,317

Tegalsiwalan

26,912

28,207

55,119

Banyuanyar

35,035

34,734

69,769

Tiris

26,339

26,195

52,534

Krucil

24,279

24,943

49,222

Gading

23,218

23,814

47,032

Pakuniran

16,422

17,273

33,695

Kotaanyar

35,872

36,849

72,721

Paiton

22,115

23,035

45,150

Besuk

35,299

36,254

71,553

Kraksaan

20,393

21,065

41,458

Krejengan

16,342

16,769

33,111

Pajarakan

32,465

33,548

66,013

Maron

20,883

21,412

42,295

Gending

24,430

24,772

49,202

Dringu

17,113

18,674

35,787

Wonomerto

30,780

31,283

62,063

19


Lumbang

20,638

21,448

42,086

Tongas

32,323

33,682

66,005

Sumberasih

15,623

16,233

31,856

561,789

580,067

1,141,856

JUMLAH

Sumber : Kabupaten Probolinggo dalam Angka, 2011

2.1.3. Aspek Sumber Daya Manusia Kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Probolinggo bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan sebaran Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Probolinggo. Mengenai IPM di Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.9 Besarnya Nilai IPM dan Komponennya Indeks

2010

2011

IPM

62.79

63.67

Indeks Harapan Hidup (Tahun)

60,22

60.60

Indeks Pendidikan (Persen)

64.98

65.97

IndekPengeluaran Per Kapita (Persen)

63.78

64.3

Sumber : BPS Propinsi Jatim

Sedangkan mengenai sebaran rumah tangga miskin di Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Sebaran Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Probolinggo Hasil PPLS 2008 KECAMATAN

KRITERIA RTM SM

M

HM

JUMLAH

Sukapura

201

506

814

1.521

Sumber

527

1.018

821

2.366

Kuripan

787

1.479

1.356

3.622

Bantaran

1.153

1.721

621

3.495

Leces

1.397

1.936

758

4.091

Tegalsiwalan

490

1.372

700

2.562

Banyuanyar

1.681

3.091

1.183

5.955

Tiris

1.327

3.354

2.527

7.208

Krucil

1.216

2.742

3.653

7.611

Gading

672

2.279

3.291

6.242

Pakuniran

246

1.401

4.336

5.983

Kotaanyar

112

1.068

3.441

4.621

Paiton

573

3.239

4.312

8.124

20


KRITERIA RTM

KECAMATAN

JUMLAH

SM

M

HM

921

3.972

2.570

7.463

Kraksaan

1.543

2.386

764

4.693

Krejengan

591

2.322

1.828

4.741

Besuk

Pajarakan

808

1.835

1.261

3.904

1.651

4.272

2.798

8.721

Gending

960

2.220

967

4.147

Dringu

919

1.617

478

3.014

Wonomerto

379

951

807

2.137

223

672

956

1.851

1.332

2.388

918

4.638

Maron

Lumbang Tongas Sumberasih

951

2.164

1.130

4.245

Jumlah Total

20.660

50.005

42.290

112.955

Sumber : PPLS tahun 2008

2.1.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Dalam

sub

bab

ini

akan

dijelaskan

mengenai

capaian

kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo 4 tahun terakhir ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, terdiri dari kondisi makro ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial.

A. PDRB Dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir peningkatan PDRB Kabupaten Probolinggo baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya nilai tambah barang dan jasa yang diindikasikan dengan pesatnya peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dari sebesar Rp. 10,262 Milyar,- pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp. 11,834.2 Milyar pada tahun 2008, pada tahun 2009 sebesar Rp. 13,196.2 Milyar, pada tahun 2010 sebesar Rp. 14,896.3 Milyar dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 17,331.08 Milyar. Kenaikan PDRB ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi Kabupaten Probolinggo secara makro khususnya produksi barang dan jasa mengalami peningkatan. pencapaian PDRB Kabupten Probolinggo dapat dikatakan cukup berhasil seiring dengan usaha penguatan ekonomi rakyat melalui pembinaan terhadap usaha kecil/wirausaha baru dan penguatan ekonomi melalui sektor yang lain.

21


B. Pertumbuhan Ekonomi Secara umum laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo dalam tiga

tahun

terakhir

menunjukkan

peningkatan,

artinya

kondisi

perekonomian di Kabupaten Probolinggo tetap dapat memberikan pertumbuhan yang positif. Mulai tahun 2008 sampai dengan 2011 tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, yakni 4,74% tahun 2008, naik menjadi sebesar 5,72% tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2010 terjadi kenaikan yang cukup signifikan mencapai 6,19%. Adapaun pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 sebesar

6,23%. Kondisi ini tentunya cukup menggembirakan dan menandakan bahwa perkembangan perekonomian di wilayah Kabupaten Probolinggo sudah mulai kembali pada jalur yang sesuai dengan harapan. Namun demikian masih diperlukan upaya-upaya yang lebih baik di dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya kecenderungan laju pertumbuhan ekonomi sejak 2007-2011 adalah sebagaimana pada grafik di bawah ini : PERTUMBUHAN EKONOMI & INFLASI KAB. PROBOLINGGO (%)

Gambar 2.1

14.00

12.70

12.00 10.00 7.94

8.68

10.10

9.99

8.06

8.00

7.02 5.48

6.00 5.69 4.00

4.21

4.03

4.45

5.97

4.73

4,74

5.72

6.30 6.19

5.96 6.23

2.00 0.00 2002

2003

2004

2005

2006

2007

Pertumbuhan Ekonomi Sumber data: Buku PDRB Kabupaten Probolinggo Tahun 2006 - 2010 Catatan : Tahun 2011 data sangat sementara

22

2008

2009 Inflasi

2010

2011


C. PDRB Per Kapita Salah satu indikator ekonomi yang cukup penting penting untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan daerah dalam hubungannya dengan kemajuan sektor ekonomi adalah PDRB per kapita yang biasanya

dipakai

sebagai

indikator perkembangan

kesejahteraan

rakyat. Pada umumnya PDRB per kapita disajikan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku, karena PDRB Perkapita selain dipengaruhi faktor produksi juga dipengaruhi oleh harga barang/jasa. Namun demikian gambaran tersebut tidak dapat langsung dijadikan sebagai ukuran peningkatan ekonomi maupun penyebaran di setiap strata ekonomi karena pengaruh

inflasi sangat dominan baik dalam pembentukan

PDRB maupun pendapatan regional. Adapun PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2008 sebesar Rp.

Rp.

9.966.152,90

11.022.140,09,-

Tahun

Tahun 2010

2009

sebesar

adalah Rp.

sebesar

12.350.009,89,-

sedangkan pada Tahun 2011 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 15.721.005,99,-.

D. Laju Inflasi Kabupaten Probolinggo cukup berhasil dalam menekan laju inflasi. Pada tahun 2008 angka Inflasi sebesar 9,02%, Tahun 2009 menurun menjadi 5,48%, Tahun 2010 kembali meningkat sebesar 6,03% antara lain diakibatkan oleh kondisi iklim ekstrim dan tidak menentu atau anomali cuaca, kenaikan harga bahan makanan yang disebabkan banyaknya kegagalan panen menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas serta kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada awal tahun 2010. Sedangkan pada Tahun 2011 berdasarkan angka sementara inflasi di Kabupaten Probolinggo tercatat sebesar 5,96%.

23


Tabel 2.11 Inflasi PDRB Kabupaten Probolinggo 2006 – 2010 (Prosen) Indeks

2006

2007

2008

2009

2010

PERTANIAN

11,09

3,96

10,24

6,74

6,43

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

5,63

5,06

4,55

3,45

3,47

INDUSTRI PENGOLAHAN

7,05

8,12

9,43

6,34

8,41

LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH

5,79

2,53

2,11

1,06

2,54

BANGUNAN

10,48

6,49

10,80

5,14

7,61

PERDAG, HOTEL, RESTORAN

11,68

9,17

8,30

4,05

5,11

PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

6,16

7,54

1,77

2,96

2,91

KEU. PERSEWAAN DAN JASA PERUSH

8,56

5,79

8,48

4,25

5,05

JASA-JASA

8,57

7,12

10,27

6,20

4,97

INFLASI KAB. PROBOLINGGO

9,99

7,02

9,02

5,48

6,30

Sumber data: Buku Produk Domestik Regional Bruto Kab. Probolinggo 2006-2010

E. Kemiskinan Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi

kebutuhan

dasar

seperti

makanan,

pakaian,

tempat

berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk: 1. Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan; 2. Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah; 3. Menentukan

target

penduduk

miskin

dengan

tujuan

untuk

secara

resmi

memperbaiki posisi mereka. Angka

Kemiskinan

di

Kabupaten

Probolinggo

menggunakan data rumah tangga miskin (data RTM) yang merupakan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2008 oleh BPS Kabupaten Probolinggo. Angka RT Sangat Miskin sejumlah 20.660 KK, RT Miskin sejumlah 50.005 KK dan RT Hampir Miskin sejumlah 42.290 KK, sehingga jumlah RTM di Kabupaten Probolinggo adalah

24


112.955 KK. Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 yang disusun oleh Bappeda Kabbupaten probolinggo merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: Tahap pertama (2010-2012) diprioritaskan pada sector yang mampu menjadi

landasan

dalam

memerangi

kemiskinan,

peningkatan

kesempatan kerja, pengembangan layanan dan kualitas pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar dan kualitas kesehatan. Tahap kedua (2012-2014) diprioritaskan pada kegiatan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan investasi, peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat pada arus mikro, pengembangan layanan dan kualitas pendidikan, serta percepatan pengembangan wilayah. Tahap ketiga (2014-2015) menitik beratkan pada kegiatan yang bersifat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun-than sebelumnya . Tabel 2.12 Tabel Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Probolinggo Hasil Sensus Tahun 2009 - 2010 No. 1 2 3

Uraian Jumlah Penduduk Miskin (000) Jumlah Penduduk Miskin (%) Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)

Data

: BPS Jawa Timur

2009 280.10 27.69 225,151.00

2010 276.60 25.22 255,757.00

Tabel 2.13 TPT Kabupaten Probolinggo No. Uraian 1 Pengangguran 2 Angka Kerja 3 TPT

2009 12,190 603,228 2,02

Data : BPS Jatim

25

2010 18,218 569,592 3,20


F. Angka Kriminalitas Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas dalam mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan

terutama

di

daerah.

Pemerintahan

daerah

dapat

terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (kepolisian). Data mengenai perkembangan angka kriminalitas pada tahun 2007-2010 dapat dilihat pada table 2.11, sebagai berikut:

Tabel 2.14 Jumlah Angka Kriminalitas di Kabupaten Probolinggo Tahun 2007 - 2010 NO A

URAIAN

satuan

2007

2008

2009

2010

-

Jumlah kriminalitas

1.

Uang palsu

Kasus

2

2

2

2.

Pembunuhan

Kasus

9

3

4

9

3.

Perkosaan

Kasus

8

8

8

10

4.

Curas

Kasus

26

30

55

42

5.

Penganiayaan berat

Kasus

6.

Curanmor

Kasus

99

115

97

110

7.

Narkotika

Kasus

19

11

31

39

8.

Curat

Kasus

85

130

80

111

9.

Curhewan

Kasus

157

98

74

45

10.

Pengrusakan tempat ibadah

Kasus

11.

Penimbunan BBM

Kasus

12.

Unjuk rasa

Kasus

13.

Curwatpon

Kasus

49

33

19

24

Kasus

461

443

374

390

Jumlah A

Sumber : Polres Probolinggo

26

5 7

4

8

-


Matrik mengenai gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo 4 tahun terakhir ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat lainnya secara rinci dapat diliihat pada tabel 2.15 berikut ini: Tabel 2.15 Matrik Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo tahun 2006 – 2010 Aspek Kesejahteraan Masyarakat No

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Capaian kinerja 2007

2008

2009

2010

SKPD Penanggung Jawab

2011

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1

ADHB

1.2

Laju inflasi

1.3

PDRB per kapita

10,262 M 11,834,2 M 7,02

13,196,2M 14.896,2 M

17.331,08 M BPS

9,02

5,48

6,30

- BPS

9.585 .000 9.966.152,90

11.022.140,09

12.350.009,89

25.721.005,99 BPS

Fokus Kesejahteraan Sosial 1

Pendidikan

1.1

Angka melek huruf

78.85

78.24

77.97

77.63

79.13

1.2

Angka rata-rata lama sekolah (SD s/d SMA)

12.18

12.16

12,15

12.11

12.09

1.3

Angka partisipasi kasar 119.02

119.26

119.50

119.74

119.98 Dinas Pendidikan

92.67

92.86

93.05

93.23


60.08

60.20

60.31

60.44


-

-

-

-

- Dinas Pendidikan

98.47

98.67

98.86

99.47


71.73

71.87

72.08

72.35


39.04

39.12

39.19

39.35


1.3.1

1.3.2

1.3.3

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C

1.4

Angka pendidikan yang ditamatkan

1.5

Angka Partisipasi Murni

1.5.1

1.5.2

1.5.3

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

27


2

Kesehatan

2.1

Angka kelangsungan hidup bayi

2.2

Angka usia harapan hidup

2.3

Persentase balita gizi buruk

3

Ketenagakerjaan

3.1

Rasio penduduk yang bekerja

- Dinas Kesehatan

-

7.02

6.48

tahun

61.14

60,8

61,06

- Dinas Kesehatan

-

-

2,36%

3,3%

2,3% Dinas Kesehatan

1:1.00

1:1.10

1:1.10

1:1.11

- Disnakertrans

55/10.000

60/10.000

62/10.000

73/10.000

80/10.000 Disbudpar

9/10.000

10/10.000

12/10.000

14/10.000

16/10.000 Disbudpar

64

82

88

98

117

1

1

1

1

1

Fokus Seni Budaya dan Olahraga 1

Kebudayaan

1.1

Jumlah Grup Kesenian

1.2

Jumlah Gedung

2

Olah raga

2.1

Jumlah klub olahraga

2.2.

Jumlah gedung olahraga

Kanpora Kanpora

2.1.5 Aspek Pelayanan Umum Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo 4 tahun terakhir ditinjau dari aspek pelayanan umum, terdiri dari fokus urusan layanan kewenangan wajib dan kewenangan pilihan pemerintah daerah, sesuai dengan SKPD yang mempunyai tupoksi kewenangan masing-masing. Data dari matrik gambaran pelayanan umum dapat dilihat pada tabel 2.16 berikut ini:

28


Tabel 2.16 Data Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo tahun 2007 – 2011 Aspek Pelayanan Umum No


Capaian kinerja Satuan

2007

2008

2009

2010

2011

SKPD Penanggungja wab

ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Pelayanan Urusan Wajib 1

Pendidikan

1.1

Pendidikan dasar

1.1.1

Angka partisipasi sekolah (SD s/d SMA)

%

87.21

87.38

87.56

87.73

87.84 Diknas

1.1.2

Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah

%

118.89

119.16

119.45

119.20

119.18 Diknas

1.1.3

Rasio Guru terhadap murid

1:…

1:13

1:17

1:19

1:20

1:21 Diknas

1.1.4

Rasio guru/murid per kelas rata rata

1:….

27

28

28

30

27 Diknas

1.3

Fasilitas Pendidikan:

1.3.1

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

%

86.13

86.30

86.47

85.79

85.95 Diknas

1.3.2

Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

%

87.17

86.99

86.82

86.65

86.80 Diknas

1.4

Pendidikan Anak Usia Dini

1.4.1

Rasio Jumlah Siswa Paud/Julah Anak usia 2- 4 Tahun

%

47.71

43.38

39.44

35.85

44.92 Diknas

1.5

Angka Putus Sekolah

1.5.1

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

%

0.85

0.65

0.51

0.90

0.02 Diknas

%

2.51

2.37

2.24

2.11

0.023 Diknas

%

1.13

1.07

1.02

0.97

0.03 Diknas

%

93.46

94.21

94.97

95.74

100 Diknas

1.5.2

1.5.3

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

1.6

Angka Kelulusan

1.6.1

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

29


1.6.2

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

%

96.37

96.85

97.34

97.83

100 Diknas

1.6.3

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

%

97.38

97.77

98.17

98.56

100 Diknas

1.6.4

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

%

78.57

79.28

80.21

80.73

91.85 Diknas

1.6.5

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

%

69.24

69.50

69.80

70.08

70.98 Diknas

1.6.6

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

%

48.36

54.58

56.17

57.64

67.89 Diknas

2

Kesehatan

2.1

Rasio posyandu per satuan balita

-

-

-

1,44

1,44

2.2

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

/100.000

11,21/ 100.000

11,03/ 100.000

10,95/ 100.000

1,81

1,81 Dinkes

2.3

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

/100.000

0,37/ 100.000

0,46/ 100.000

0,46/ 100.000

0,45

0,45 Dinkes

2.4

Rasio dokter per satuan penduduk

/100.000

2,78/ 100.000

3,03/ 100.000

3,74/ 100.000

6,28

7,55 Dinkes

2.5

Rasio perawat per satuan penduduk

/100.000

56,84/ 100.000

56,72/ 100.000

45,28/ 100.000

35,93

38,94 Dinkes

2.6

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

%

-

86,47%

60,59%

60,59

80,61 Dinkes

2.7

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

%

92,97%

94,70%

97,50%

97,50

97,37 Dinkes

2.8

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

%

91,82%

90,91%

92,42%

95,45

92,73 Dinkes

2.9

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

%

100%

100%

100%

100,00

100,00 Dinkes

2.10

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

%

81,91%

81,59%

78,40%

73,37

84,93 Dinkes

2.11

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

%

100%

100%

100%

100,00

100,00 Dinkes

2.12

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

%

100%

100%

100%

41,22

50,20 Dinkes

2.13

Cakupan kunjungan bayi

%

100,32%

89,40%

93,81%

100,20

97,73 Dinkes

30

Dinkes/Bappe mas


3

Pekerjaan Umum

3.1

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

80.11

80.11

68.20

68,26

3.2

Rasio Jaringan Irigasi

22,50

22,50

22,50

-

3.3

Jumlah tempat ibadah

9,927

9,927

9,579

9,925

3.4

Persentase rumah tinggal bersanitasi

44%

45%

45%

46%

3.6

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

-

-

0,86 m3/th

-

3.7

Rasio rumah layak huni

-

-

-

-

3.8

Rasio permukiman layak huni

38%

38%

38%

38%

3.9

Panjang jalan dilalui Roda 4

785,819

785,819

785,819

785,819

3.10

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

15,211

17,835

86,972

12,836

91,230

DPU Binamarga

3.11

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

604,548

629,530

647,850

536,392

586,385

DPU Binamarga

3.12

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)

120,562

150,231

175,821

200,690

235,746

DPU Binamarga

3.13

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

3,621

4,791

5,312

6,342

7,858

DPU Binamarga

3.14

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

-

-

0,01

-

-

3.15

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

11,220

12,124

15,233

18,671

23,575

DPU Binamarga

3.17

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

67,00

68,00

68,00

68,00

68,00

DPU Pengairan

4

Perumahan

4.1

Rumah tangga pengguna air bersih (PDAM)

10,680

11,222

11,819

-

4.2

Rumah tangga pengguna listrik

135,460

119,285

126,931

-

4.3

Rumah tangga ber-Sanitasi

44%

45%

45%

36%

31

74,62

DPU Bina Marga DPU Pengairan Bagian Kesra DPU Ciptakarya

BLH DPU Ciptakarya DPU Ciptakarya DPU 785,819 Binamarga

DPU Pengairan

DPU Ciptakarya DPU Ciptakarya DPU Ciptakarya


-

-

-

-

65%

65%

65%

65%

DPU Ciptakarya DPU Ciptakarya

4.4

Lingkungan pemukiman kumuh

4.5

Rumah layak huni

5

Penataan Ruang

5.1

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

5.2

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

5.3

Ruang publik yang berubah peruntukannya

6

Perencanaan Pembangunan

6.1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

ADA

ADA

ADA

ADA

ADA Bappeda

6.2

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

ADA

ADA

ADA

ADA

ADA Bappeda

6.3

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

ADA

ADA

ADA

ADA

ADA Bappeda

6.4

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

TIDAK

ADA

ADA

ADA

ADA Bappeda

7

Perhubungan

7.1

Rasio ijin trayek

450/jml pnduduk

445/jml pnduduk

747/jml pnduduk

404/jml pnduduk

7.2

Jumlah uji kir angkutan umum

1039

1128

1195

1287

7.3

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

3

3

3

3

3

Dinas Perhubungan

7.4

Angkutan darat

4691

5050

5368

5547

5756

Dinas Perhubungan

7.5

Kepemilikan KIR angkutan umum

1039

1128

1195

1287

1392

Dinas Perhubungan

7.6

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

15 menit

15 menit

15 menit

10 menit

10 menit

Dinas Perhubungan

7.7

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

41.000

41.000

41.000

41.000

41.000

Dinas Perhubungan

7.8

Pemasangan Rambu-rambu

100%

100%

100%

100%

100%

Dinas Perhubungan

8

Lingkungan Hidup

8.1

Persentase penanganan sampah

1.2

1.2

1.3

1.4

DPU Ciptakarya

0.16

0.15

0.16

DPU Ciptakarya

0.14

Bid Fisrana Bappeda

32

250/jml Dinas pnduduk Perhubungan Dinas 1392 Perhubungan

BLH


8.2

Persentase Penduduk berakses airminum

8.3

Pencemaran status mutu air

8.4

10,680

11,222

11,819

-

BLH

20

30

40

50

BLH

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

100

100

100

100

BLH

8.5

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

0.6

0.60

0,77

0.8

BLH

8.6

Penegakan hukum lingkungan

75

75

80

100

BLH

9

Pertanahan

9.1

Penyelesaian izin lokasi

80

100

100

100

10

Kependudukan dan Catatan Sipil

10.1

Rasio bayi (penerbitan) berakte kelahiran

19,951

26,439

47,207

19,700

10.2

Kepemilikan (penerbitan) KTP

13,868

24,879

20,788

13,185

10.3

Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten

ada

ada

ada

ada

11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

11.1

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

3.621

4.064

3.939

3,939

3,939 BPP & KB

11.2

Partisipasi perempuan di lembaga swasta

22,7%

25%

29,6%

97,4%

97,4% BPP & KB

11.3

Rasio KDRT

0,58%

0,99%

0,81%

0,81%

1,11% BPP & KB

11.4

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

-

-

3.040

3,071

3,071 BPP & KB

11.5

Partisipasi angkatan kerja perempuan

24%

25%

27%

19,61%

16,65% BPP & KB

11.6

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

45%

50%

65%

77%

96% BPP & KB

12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

12.1

Rata-rata jumlah anak per keluarga

63,97%

63,42%

79,68%

110,78%

105,82 % BPP & KB

12.2

Rasio akseptor KB

13,117%

14,35%

14,76%

14,76%

17,20% BPP & KB

12.3

Cakupan peserta KB aktif

72,26%

73,11%

72,94%

72,95%

75,64% BPP & KB

33

4

Kantor Perijinan

Dinas 11,901 kependudukan dan Capil Dinas 12,624 kependudukan dan Capil Dinas Ada kependudukan dan Capil


12.4

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

13

Sosial

13.1

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

13.2

Total PMKS (yg memperoleh bantuan sosial)

13.3

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

14

Ketenagakerjaan

14.1

Angka angkatan kerja

14.2

Tingkat partisipasi angkatan kerja

59,42%

59,11%

54,64%

54,64%

59,27% BPP & KB

89

96

107

133

55 Dinsos

125.703

114.866

113.998

113.219

113,02 Dinsos

868

779

691 Dinsos

608,125 Disnakertrans

571,603

578,766

585,711

592,765

73.81

74.57

75.32

76.07

-

4,670

7,138

3,657

3,445

3,025 Disnakertrans

Disnakertrans

14.3

Pencari kerja yang terdaftar

14.4

Tingkat pengangguran terbuka

20,863

20,304

3,657

2,06

-

Disnakertrans

14.5

Keselamatan dan Perlindungan

80

100

159

159

-

Disnakertrans

15

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

15.1

Persentase koperasi aktif

35

36

37

50

15.3

Usaha Mikro dan Kecil

2,115

2,425

2,704

3,004

16

Penanaman Modal

16.1

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

16.2

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

16.3

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

17

Kebudayaan

17.1

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

17.2

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

18

Kepemudaan dan Olahraga

18.1

Jumlah organisasi pemuda

22

295,887M

Kali

Buah

22

22

317,150M 533,109M

Diskop dan UKM Diskop dan 13,416% UKM 64,70%

Kantor Perijinan dan 21 22 Penanaman Modal Kantor Perijinan dan 52,357 T Penanaman Modal Kantor Perijinan dan - Rp.0,014 T Penanaman Modal

-

Rp. 21,26M

Rp. 215,96M

-

14

8

12

17 Disbudpar

100

100

100

100

100 Disbudpar

762

762

1057

1081

34

1096 Kanpora


18.2

Jumlah organisasi olahraga (kab/kecamatan)

60

63

63

63

63 Kanpora

18.3

Jumlah kegiatan kepemudaan

23

23

56

36

43 Kanpora

18.6

Lapangan olahraga

64

64

64

65

65 Kanpora

19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

19.1

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (jumlah orsospol)

19.2

Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

20.1

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

20.2

Jumlah Linmas

20.3

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

20.4

Pertumbuhan ekonomi

20.5

Kemiskinan (RTM)

20.6

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah

20.7

Penegakan PERDA

20.8

Cakupan patroli petugas Satpol PP (jml Satpol/Jumlah Pdduk)

20.09

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten

20.10

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

20.11

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

20.12

Sistim Informasi Manajemen Pemda

Badan Kesbanglinma 259 s

146

208

251

227

14

14

13

13

Badan 13 Kesbanglinma s

1.70

1.72

1.83

2.03

Kantor Satpol PP

13,615

15,869

15,439

Kantor Satpol PP

5,869/32 5,273/325 4,623/325 5

Kantor Satpol PP Bid. Ekonomi Bappeda Bid. Ekonomi Bappeda Kantor Perijinan dan ada Penanaman Modal Kantor Satpol PP

5.97

5.78

5.72

5.99

112,095

112.095

112.095

112.095

ada

ada

ada

ada

75

81

114

95

1.70

1.72

1.83

2.03

13,615

15,869

15,439

3

7

5

8

Kantor Satpol PP

92.30

92.30

97.23

97.23

Bagian Pemerintahan

Ada

Ada

Ada

Ada

35

Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP

Ada

Bagian Kominfo


21

Ketahanan Pangan

21.1

Ketersediaan pangan utama

22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

22.1

LPM Berprestasi

22.

Kelompok LPM

22.2

2007

2008 854,912

2009

2010

529,626 177.067,21

2011 217.986,79 BKP & PPP

3

3

3

3

3 Bapemas

330

330

330

330

330 Bapemas

PKK aktif

-

100%

100%

100%

100% Bapemas

22.3

Posyandu aktif

-

100%

100%

100%

100% Bapemas

22.4

Kader Posyandu Aktif

-

88%

88%

88%

93,13% Bapemas

22.5

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

-

10,44%

10,26%

10,49%

10,53% Bapemas

23

Statistik

23.1

Buku ”kabupaten dalam angka”

ADA

ADA

ADA

ADA

23.2

Buku ”PDRB kabupaten”

ADA

ADA

ADA

ADA

24

Kearsipan

24.1

Pengelolaan arsip secara baku/ Laporan data Kearsipan (SKPD)

SKPD

63

117

117

117

117

Kantor Arsip daerah

24.2

Peningkatan SDM pengelola kearsipan (SKPD)

orang

63

117

117

117

117

Kantor Arsip daerah

25

Komunikasi dan Informatika

25.1

Jumlah surat kabar nasional/lokal

6

8

10

10

10

Bagian Kominfo

25.2

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

10

12

14

12

9

Bagian Kominfo

25.3

Web site milik pemerintah daerah

1

1

1

1

1

Bagian Kominfo

25.4

Pameran/expo

1

1

1

1

1

Bagian Kominfo

26

Perpustakaan

26.1

Jumlah perpustakaan (sekolah/Ponpes/Desa)

110

120

132

227

26.2

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

33,280

42,380

47,037

62,789

26.3

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

7,658

6,374

9,084

5,565

36

Bid. Dalap Bappeda Bid. Dalap ADA Bappeda ADA

Kantor 259 Perpustakaan daerah Kantor 31,463 Perpustakaan daerah Kantor 33.009 Perpustakaan daerah


Fokus Layanan Urusan Pilihan 1

Pertanian

1.1

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

1.2

Ha 54,62

57,19

56,83

56,5

51,32

Diperta/Dibun hut

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

37.58

36.76

36.36

36.03

29,32

Diperta/Dibun hut

1.3

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB

29.85

29.13

28.83

28.59

-

Diperta/Dibun hut

1.4

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

3.40

3.30

3.23

3.17

-

Diperta/Dibun hut

1.5

Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB

1.84

1.82

1.81

1.80

-

Diperta/Dibun hut

1.6

Cakupan bina kelompok petani

984

984

1.523

1.640

1.658

Diperta/Dibun hut

2

Kahutanan

2.1

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

1150

2097

5092

3578

13000 Disbunhut

2.3

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

1,16

1,17

1,16

1,12

- Disbunhut

3

ESDM

3.1

Pertambangan tanpa ijin

4

Pariwisata

4.1

Kunjungan wisata

4.2

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

5

Kelautan dan Perikanan

5.1

Produksi perikanan

5.2

Konsumsi ikan

5.3

Cakupan bina kelompok nelayan

5.4

Produksi perikanan kelompok nelayan

6

Perdagangan

6.1

Kontribusi sektor Perdagangan

Ha

PU Pengairan

Ton Kg/Kapita /Th %

174.153

204.167

240.016

243.381

244.644 Disbudpar

0.83

0.89

0.94

0.95

0.96 Disbudpar

16.063,3

16.917,40

17,69

17,72

17,91

18,23

-

33,33

33,33

37,50

-

9,7

9,6

9,5

22.37

22.88

23.11

-

17.173,3 17.575,54

%

37

Dinas 17.924,2 Perikanan Kelautan Dinas 18,75 Perikanan Kelautan Dinas 68,00 Perikanan Kelautan Dinas 12,10 Perikanan Kelautan

dan dan dan

dan

- Disperindag


terhadap PDRB 6.2

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

7

Perindustrian

7.1

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

7.2

0.6

0.8

0.9

0.9

0.9 Disperindag

12.75

12.57

12,39

12.20

Disperindag

Pertumbuhan Industri.

0.5

0.1

0.2

0.06

0.06 Disperindag

7.4

Cakupan bina kelompok pengrajin

0.8

0.8

0.10

0.12

0.12 Disperindag

8

Ketransmigrasian

8.1

Transmigran swakarsa

21 KK = 76 jiwa

Disnakertrans

2.1.6 Aspek Daya Saing Daerah Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo 4 tahun terakhir ditinjau dari aspek daya saing daerah, terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah, iklim investasi dan sumberdaya manusia. Data dari matrik gambaran pelayanan umum dapat dilihat pada tabel 2.17. berikut ini: Tabel 2.17 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo tahun 2007 – 2011 Aspek Daya Saing Daerah No


Capaian kinerja 2007

2008

2009

2010

2011

SKPD penanggungjawab

ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 1


1.1

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

BPS

1.2

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita

BPS

1.3

Produktivitas total daerah

BPS

38


2

Pertanian

2.1

Nilai tukar petani

100

97,01

98,19

98,74

102,62

Diperta

801.535 69.852

817.565 70.896

833.916 93.566

850.594 94.900

867.606 99.246

Dinas Perhubungan

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 1

Perhubungan

1.1

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

1.2

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

1.3

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per 46.361 tahun

2

Penataan Ruang

2.1

Ketaatan terhadap RTRW

2.2

-

-

-

-

-

46.371

53.220

20

20

30

30

40

DPU CIPTA KARYA

Luas wilayah produktif

760.066

767.743

775.498

783.332

791.244

DPU CIPTA KARYA

2.3

Luas wilayah industri

77.437

77.826

78.217

78.611

79.006

DPU CIPTA KARYA

2.4

Luas wilayah kebanjiran

1.461

1.446

1.432

1.418

1.403

DPU PENGAIRAN

2.5

Luas wilayah kekeringan

31.178.780

30.866.992

30.558.332

30.252.739

29.950.212

DPU PENGAIRAN

2.6

Luas wilayah perkotaan

4.355

4.355

4.355

4.355

4.355

3


3.3

Jenis, kelas, dan jumlah

3.3.1

Restoran

3.3.2

Rumah Makan

3.4

Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

3.4.1

6

6

58.100

Dinas Perhubungan

5

38.100

2

7

Dinas Perhubungan

DPU CIPTA KARYA

Dispenda

68

95

76

60

69 Dispenda

Hotel Melati Satu

2

2

2

2

10 Dispenda

3.4.2

Hotel Melati Dua

5

5

4

4

4 Dispenda

3.4.3

Hotel Melati Tiga

7

9

10

11

2 Dispenda

4

Lingkungan Hidup

4.1

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

60%

62%

62%

63%

5

Komunikasi dan Informatika

5.1

Rasio ketersediaan daya listrik

5.2

Persentase rumah tangga yang

PU Ciptakarya

PLN 119.285

126.931

39

PLN


menggunakan listrik Fokus Iklim Berinvestasi 1


1.4

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

1.4.1

Pajak Daerah

1.4.2

Retribusi Daerah

1.5

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

Dispenda 6

6

6

7

7 Dispenda

26

26

26

26

23 Dispenda

1

3

1

3

4 Bagian Hukum

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2011 Guna mengetahui evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2011, maka berikut adalah kesimpulan hasil evaluasi program dan kegiatan berdasarkan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Probolinggo Tahun 2011, sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Melalui Optimalisasi Produksi Pertanian/Perkebunan, Peternakan dan Perikanan. a. Pertanian Berdasarkan data dari Dinas Pertanian 2010 menunjukkan bahwa jumlah produksi padi jauh melampaui target yaitu produksi tahun 2010 mencapai 304.853 sedangkan target tahun 2010 hanya 286.000 Akan tetapi untuk produktivitas komoditi yang lain mengalami penurunan sehingga target tidak tercapai. Hal ini dikarenakan faktor alam/ anomali cuaca yang tidak menguntungkan. Walaupun demikian program yang telah dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan per tahapnya telah sesuai dengan kajian akademis sehingga diharapkan dapat mencapai peningkatan ketahanan pangan dan target pada tahun 2013 dapat tercapai. Manfaat kegiatan telah dapat dirasakan oleh petani maupun masyarakat luas yaitu ketersediaan bahan makanan pokok, harga jual ditingkat petani relatif stabil, meningkatnya pola konsumsi masyarakat, meningkatnya kelembagaan petani serta pengetahuan dan keterampilan petani.

40


b. Peternakan Pada tahun 2010, menurut data Dinas Peternakan Kabupaten Probolinggo menunjukkan bahwa pencapaian produksi dan produktifitas ternak sangat berhasil. Hal ini dapat ditunjukkan indikator sasaran atau target yang telah ditetapkan secara signifikan dapat dicapai diantaranya: produksi telur Persentase peningkatan produksi 102,08% dibanding target, susu 1.027,5%, daging 100%, sapi potong 1.189%, sapi perah 4.423%, kambing 527,2% dan domba 186,4%, ayam buras 788% serta ayam ras 102,08%.

c. Perikanan Pada tahun 2010 terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 10,16% pada produksi perikanan air payau bila dibandingkan pada tahun sebelumnya dan atau 846,66% dari target 1,20%. Begitu juga untuk produksi perikanan air tawar meningkat 4,10% dari tahun sebelumnya atau 683,33% dari target 0,60%. Sedangkan pada produksi pengolahan meningkat o,49% dari target sebsar 0,32%. Untuk Produksi Penangkapan Laut kurang dapat mencapai target yang telah ditetapkan karena sangat bergantung cuaca yang tidak menguntungkan Upaya yang terus dilakukan untuk mencapai target yang akan datang dari berbagai indikator adalah : - Pembinaan dan pendampingan pengembangan kapasitas kelembagaan petani. - Bantuan modal usaha bagi kelompok lumbung pangan. - Mengadakan penelitian tentang pola konsumsi pangan masyarakat untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang. - Mengadakan

penelitian

untuk

penyusunan

perumusan

kebijakan

penanganan daerah rawan pangan dengan penerapan Sistem Desa Mandiri Pangan. - Memasyarakatkan pemanfaatan bahan pangan lokal non beras baik untuk konsumsi sendiri maupun untuk pengembangan usaha.

41


- Memasyarakatkan penganekaragaman menu berbasis 3B (Beragam, bergisi, dan Berimbang) untuk menuju hidup sehat dan berkualitas. - Sosialisasi pola pangan berbasis 3 B (beragam, bergizi dan berimbang) dan diversifikasi pangan. - Perlu adanya terapan teknologi baik melalui sosialisasi maupun bantuan langsung mesin-mesin pengolahan tanah, irigasi dan pengolahan produksi (pasca panen) dalam rangka peningkatan mutu/kualitas bahan baku. - Perlunya Peningkatan SDM Penyuluh baik kuantitas maupun kualitasnya.

2. Sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Otimalisasi Sektor Riil Peningkatan perekonomian Daerah dilaksanakan pada Urusan Pilihan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Industri, dan Pariwisata.

a. Volume Usaha Koperasi Dalam rangka pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka dalam lima tahun akan ditingkatkan melalui fasilitasi promosi, pelatihan, teknologi produksi, pusat informasi dan perijinan yang didukung dengan fasilitasi permodalan bekerja sama dengan lembaga keuangan. Khusus untuk Pemberian Kredit Modal Kerja Bagi UMKM dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo, diharapkan 5 tahun kedepan volume usaha koperasi menjadi sebesar Rp 368.595.009.000,00 (tahun 2007 sebagai tahun dasar). Beberapa

aset

daerah

yang

sudah

dibangun

untuk

mendukung

pengembangan ekonomi kerakyatan antara lain pasar daerah, sub terminal agroindustri, rumah potong hewan, pasar ikan dan pusat jajan dan oleh-oleh direncanakan pada akhir tahun 2010 sudah dapat dioperasionalkan secara optimal dan profesional. Revitalisasi pasar daerah yang mencakup rehabilitasi, pemeliharaan, perawatan kebersihan, kualitas sarana prasarana, keamanan dan ketertiban terus dilakukan sehingga dalam lima tahun ke depan pasar daerah yang ada dapat melayani masyarakat lebih profesional.

42


b. Nilai Investasi Sektor Industri. Salah satu indikator meningkatnya kondisi ekonomi suatu daerah adalah nilai investasi industri, dengan melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan investasi dimaksud, maka pada tahun 2013 diharapkan nilai investasi sektor industri di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp.320.742.000,00. Selanjutnya Tujuan Pembangunan ini akan dijabarkan dalam sasaran–sasaran yang tergabung dalam fungsi ekonomi, serta pariwisata dan budaya.

3. Sasaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Invstasi. Dalam hal peningkatan rasio jalan dan jembatan kabupaten yang baik Pada tahun 2010 belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 85% karena baru tercapai 68,2% atau tingkat pencapaian 80, 32 % dari target. Hal ini disebabkan beberapa faktor kendala yaitu keterbatasan dana dan kondisi iklim (bencana) yang merupakan salah satu faktor belum tercapainya target yang telah ditetapkan. Akan tetapi dengan dana yang tersedia pada Tahun 2010 Dinas PU Bina Marga telah dapat mengurangi kondisi jalan rusak menjadi kondisi jalan sedang

melalui

kegiatan

pembangunan

jalan

dan

jembatan,

rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dan peningkatan jalan dan jembatan. Upaya yang terus dilakukan untuk mencapai target yang akan datang dari berbagai indikator adalah : - Melaksanakan penjadwalan pelaksanaan proyek sedini mungkin dalam setiap Tahun anggaran dan memacu pelaksanaan proyek yang berlokasi pada dataran tinggi guna mengantisipasi datangnya musim penghujan dan mengkoordinasikan kepada instansi yang terkait untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanan pekerjaan. - Melaksanakan pengawasan dengan menggunakan jasa konsultan pengawas guna lebih mengefektifkan peningkatan kwalitas pelaksanaan proyek. - Melibatkan dan meningkatkan SDM dengan dibekali lebih dahulu diklatdiklat/kursus-kursus yang ditujukan pada peningkatan profesionalisme sumber daya manusia.

43


- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat petani / HIPPA / GHIPPA dalam hal operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta pengenalan/pemahaman bangunan irigasi dengan mengikut sertakan dalam program diklat/ kursuskursus yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan. Selain itu memberikan himbauan agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam memelihara bangunan dan saluran irigasi.

4. Sasaran Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana Pencapaian terus dipertahankan dengan upaya-upaya sebagai berikut: - Membina dan menumbuhkan kesadaran masyarakat, dunia usaha dan instansi terkait untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui CSR perusahaan. - Mengendalikan kegiatan eksploitasi sumber daya alam melalui perijinan dan pengawasan. - Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. - Meningkatkan responsibilitas aparat Pemerintah Kabupaten terhadap laporan/pengaduan masyarakat dalam melaporkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dalam waktu 24 jam. - Upaya pencegahan dampak lingkungan hidup, melalui penaatan perijinan bidang lingkungan hidup dan Penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (AMDAL/ UKL dan UPL). - Upaya pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan hidup, melalui penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. - Upaya pemulihan kualitas lingkungan hidup, meliputi Penyelamatan sumber mata air dan Pemulihan ekosistem pantai. - Upaya pengembangan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup, melalui Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur, Pembinaan perusahaan dan Pembinaan kepada masyarakat. 5. Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Sosial Keagamaan dan Kesehatan.

44


a.

Persentase penurunan kematian bayi belum berhasil mencapai target karena terjadinya peningkatan angka kematian bayi dimana target yang harus dicapai adalah 6,92 sedangkan riilnya kematian bayi mencapai 8, 08 promil.

b.

Angka kematian Ibu melahirkan menunjukkan penurunan. Tahun 2009 mencapai 95 per 100.000 dan tahun 2010 84 per 100.000. Walaupun demikian angka ini masih belum berhasil mencapai target.

c.

Penduduk yang berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan mengalami kenaikan baik untuk Kunjungan pemeriksaan ibu hamil lengkap (K4) mengalami kenaikan (91,13 %); Cakupan kunjungan bayi sudah melebihi target (102,5 %); Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien maskin (100 %)/ Sedangkan jumlah kunjungn penderita ke rumah sakit target 65822 kali sedangkan realisasi 46053 kali atau 69,97%.

d.

Angka Pemanfaatan tempat tidur dalam satuan waktu tertentu (BOR) realisasi tahun 2010 52,33% sedangkan targetnya70% atau tingkat pencapainnya 71,33%.

e.

Rata-rata Lama Dirawat atau ALOS target tahun 2010 adalah 5 hari realisasi 3,73 hari atau 74,80%

f.

Frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO) Menurut data yang diperoleh menunjukkan bahwa BTO pada tahun 2010 adalah 58 kali sedangkan target 50 kali. Hal ini meunjukkan bahwa pencapaiannya 110,80%.

g.

Angka Kematian Bersih (Netto Death Rate/NDR), Angka kematian 48 jam setelah dirawat tahun 2010 : 16,07 promil (standar Depkes tahun 2005 – standar Depkes : ≤ 25 promil. Target pada tahun 2010 tercapai 107,13%.

h.

Angka Kematian Kasar (Gross Death Rate/GDR), Angka kematian umum

Tahun 2010 : 31,68 promil (standar Depkes Tahun 2005 –

standar Depkes ≤ 45 promil) sedangkan Target tahun 2010 adalah 29 promil sehingga tingkat pencapainnya 109,24%. i.

PUS yang menjadi peserta KB aktif tercapai (70,7 %) sedangkan target (70 %).

45


j.

Persentase jumlah perempuan terlatih pada tahun 2010 adalah 100% atau tingkat pencapaiannya 166,66% dari target . Dimana rata-rata yang direncanakan ikut pelatihan adalah 30 orang dan yang terealisasi untuk dilatih adalah 30 orang. Pelatihan dimaksud meliputi pelatihan menjahit, bordir, tata rias dsb.

k.

Persentase penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pencapaiannya 100% sehingga melampaui target yang hanya 20%.

l.

Persentase peningkatan peran kader perempuan capainnya adalah 100% sehingga telah dapat melampaui target tahun 2010.

m.

Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) Pada tahun 2010 APM mengalami kenaikan bila dibanding tahun 2009. APM SD 99,23% ; APM SMP

70,59%

dan APM SMA 32,40%. Walaupun demikian

pencapaian diatas masih berada dibawah target. Rasio jumlah siswa per jumlah sekolah untuk tingkat SD adalah 1: 119. Untuk tingkat SMP rasionya 1: 36 sedangkan target adalah 1: 160. Tingkat SMA rasio siswa per jumlah sekolah 1:76

Upaya yang terus akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian target antara lain: -

Peningkatan jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai secara bertahap.

-

Penambahan

tenaga

kesehatan

secara

bertahap

dan

mengoptimalkan tenaga yang ada . -

Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihanpelatihan teknis.

-

Meningkatkan kemitraan antara bidan dan dukun bayi, melakukan kegiatan swadaya serta pelaksanaan Audit Maternal Perinatal non medis di Kecamatan.

-

Peningkatan deteksi dini balita gizi buruk melalui peran aktif kader posyandu

di

pesedeasaan

dan

meningkatkan

kapasitas

kelembagaan posyandu serta dukungan sektor-sektor terkait.

46


-

Memberdayakan tokoh agama, tokoh masyarakat dan sektor-sektor terkait

dalam penyebarluasan informasi dan promosi kesehatan

tentang pentingnya Perilaku Hidup Bersih Sehat pada kelompokkelompok potensial,. -

Pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam program Desa Siaga dan Rumah Tangga Sehat.

-

Penerapan sangsi terhadap pengedar garam tidak beryodium.

-

Meningkatkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) melalui peran aktif Tim Pangan dan Gizi (TPG) mulai dari Tingkat Kecamatan sampai Kabupaten.

-

Pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota jamkesmas pusat melalui dana pendamping jamkesmas APBD Kabupaten.

-

Pembangunan TK Negeri di Kecamatan dan pendirian SMK di masing-masing Kecamatan untuk memenuhi rasio SMK : SMA = 60 : 40.

-

Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk peningkatan kualifikasi pendidikan guru.

-

Peningkatan pengembangan kompetensi tenaga tutor.

-

Dilaksanakan kegiatan-kegiatan kampanye pendidikan.

-

Mendirikan perpustakaan sekolah dan meningkatkan minat baca siswa.

-

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan keliling (sepeda motor dan mobil perpustakaan).

-

Meningkatkan kualitas SDM aparatur Perpustakaan melalui Diklat Teknologi Informatika.

-

Menerapkan

kebijakan

atau

regulasi

pemerintah

Kabupaten

Probolinggo yang dapat meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam memberdayakan ekonomi keluarga, memberikan latihan ketrampilan, magang, bimbingan usaha dan bantuan modal. -

Melakukan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan, Penyebaran informasi lewat media elektonik, leaflet dengan melibatkan Tokoh masyarakat, Tokoh Agama sehingga

47


kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin berkurang. -

Melakukan Advokasi pada pengambil kebijakan dan perencana sehingga program dan kegiatan yang responsive gender lebih besar.

-

Melakukan Advokasi kepada instansi terkait khususnya bagian perencanaan dan keuangan untuk memberikan dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai sehingga perlindungan terhadap perempuan dan anak optimal.

-

Memberikan advokasi kepada pemerintah desa serta memberikan tambahan kesejahteraan kepada kader.

-

Diadakan sosialisasi terhadap program.

-

Perlu peningkatan kegiatan KIE pada masyarakat.

-

Perlu adanya pembekalan khusus kepada kepala desa.

-

Diberi penghargaan yang memadai dan adanya pancingan didalam setiap

-

pelayanan KB.

Permintaan

droping

ke

propinsi

disamping

usulan

didalam

pengadaan barang.

6. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran a) Penurunan

jumlah

Keluarga

Pra

sejahtera

pada

tahun

2010

berdasarkan data Dinas Sosial sebesar 1.805 KK dari tahun sebelumnya atau pencapaiannya 32, 94%; b) Penurunan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial sebesar 1.532. Persentase jumlah PMKS tahun 2010 terhadap jumlah penduduk per tahun 2009 adalah 9,41%; c) Persentase Peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dibina (mendapat bantuan) menurut data Dinas sosial sampai dengan tahun 2010 adalah 16, 84%. d) Tingkat kesempatan kerja yaitu perbandingan antara tenaga kerja tertampung dibanding jumlah agkatan kerja adalah 89,95%. e) Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada tahun 2009 menurut data dalam kabupaten Probolinggo Dalam Angka tahun 2010 menunjukkan

48


bahwa UMK telah meningkat menjadi Rp 682.500 per bulan sehingga Persentase pencapaian kehidupan minimal mencapai 76,08%. f) Jumlah transmigran terkirim sebanyak 31 KK/107 jiwa dengan tujuan ke 3 (tiga) lokasi yaitu : -

11 KK/38 jiwa ke UPT Waturempe Kecamatan Tingkep Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.

-

10 KK/38 jiwa ke UPT Pangea SP4 Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

-

10 KK/31 jiwa ke UPT Maidi Kecamatan Oba Kota Tidore Provinsi Maluku Utara.

Upaya yang terus dilakukan untuk mencapai target yang akan datang dari berbagai indikator adalah : - Penanganan secara berkala kepada para PMKS. - Mengoptimalkan tugas dan fungsi PSM/TKSK dan Karang Taruna yang ada di wilayah dalam usaha kesejahteraan sosial. - Mengajukan

tambahan

dana,

sehingga

dapat

menangani

permasalahan yang ada. - Perlunya wadah untuk menampung permasalahan-permasalahan sosial. - Peningkatan kemampuan, pendidikan dan keterampilan kepada Keluarga Binaas Sosial (KBS). - Koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur maupun daerah penerima transmigran di luar Pulau Jawa. - Mengadakan kerjasama dengan kabupaten penerima transmigran di luar Pulau Jawa.

7. Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Otonomi Daerah.

49


Upaya yang terus dilakukan untuk mencapai target yang akan datang

dari

berbagai indikator adalah : - Meningkatkan intensitas sosialisasi Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta catatan sipil. - Penyempurnaan database kependudukan yang dimiliki penduduk. - Dalam rangka mencapai hasil kerja yang optimal kedepan diharapkan masingmasing Satker agar melaporkan kegiatannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, mengupayakan lebih serius untuk peningkatan kualitas SDM dan pembinaan serta pengawasan melekat guna peningkatan prestasi yang lebih baik dari Tahun yang lalu. - intensitas rapat koordinasi dengan SKPD yang membutuhkan pengadaan barang dan jasa. - Meningkatkan intensitas pendataan dan sertifikasi asset daerah. - Meningkatkan sosialisasi kepada SKPD tentang mekanisme perencanaan kebutuhan dan pengelolaan asset daerah. - Mengkaji kembali dasar hukum pengelolaan asset daerah. - Melakukan

koordinasi

mengoptimalkan

dan

pemungutan

himbauan atas

kepada

obyek

SKPD,

pendapatan

agar

yang

lebih

menjadi

tanggungjawabnya. - Melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat untuk penerbitan petunjuk pelaksanaannya. - Melakukan pendampingan SKPD dalam penyusunan Neraca; - Melakukan koordinasi dengan Propinsi Jawa Timur baik sebelum maupun sesudah juknis pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus. - Melakukan

koordinasi

dan

himbauan

kepada

SKPD,

agar

lebih

mengoptimalkan penyerapan dananya. - Melakukan bimbingan teknis dan pembinaan Kepala SKPD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

50


2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3.1 Meningkatnya

Ketahanan

Pangan

Melalui

Optimalisasi

Produksi

Pertanian/Perkebunan, Peternakan dan Perikanan. Dalam upaya meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Optimalisasi Produksi Pertanian/Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, masih menghadapi banyak kendala, diantaranya : 1. Anomali cuaca yang tidak menentu, 2. Terdapatnya daerah yang mengalami gagal panen, 3. Erupsi gunung Bromo, 4. Banyaknya virus yang menjangkit pada hewan ternak, seperti virus flu burung. 2.3.2 Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Usaha Sektor Riil. Dalam upaya meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Usaha Sektor Riil, masih menghadapi banyak kendala, diantaranya : 1.

Belum optimalnya jaringan promosi sebagai sarana pengembangan investasi/penanaman modal;

2.

Belum optimalnya pelayanan dan rendahnya kepastian hokum dalam investasi/penanaman modal;

3.

Kurangnya insentif investasi dan keterbatasan infrastrukutr serta rendahya kualitas SDM.

4.

Kualitas SDM yang relatif masih rendah yang tercermin kurangnya produktivitas tenaga kerja;

5.

Masih rendahnya penerapan standarisasi untuk produk-produk industri manufaktur;

6.

Lemahnya akses UMKM kepada sumber daya produktif, yaitu permodalan, teknologi, informasi dan pasar;

7.

Masih banyaknya koperasi yang dinilai belum sehat, terlihat bahwa koperasi di Kabupaten Probolinggo memiliki kecenderungan adanya peningkatan

anggota dan jumlah simpanan, tetapi omset volume

usahanya mengalami penurunan;

51


8.

Masih rendahnya produktivitas UMKM dan koperasi, karena kualitas Sumber Daya Manusia UMKM dan koperasi masih rendah, rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM dan terbatasnya sarana prasarana operasional dan modal usaha;

9.

2.3.3

Minimnya sarana dan prasarana perdagangan yang memadai.

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perekonomian Daerah Beberapa Kendala utama dari pembangunan infrastruktur baik infrastruktur transportasi,

perumahan

dan

permukiman,

pengairan

di

kabupaten

Probolinggo antara lain: 1.

Kondisi prasarana jalan sebagian besar masih perlu penanganan / pemeliharaan;

2.

Banyaknya prasarana jalan dan jembatan yang perlu ditingkatkan kualitasnya.;

3.

Belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan;

4.

Kondisi kualitas dan kuantitas sarana pelayanan angkutan umum masih terbatas.

5.

Terbatasnya

kemampuan

penyediaan

prasarana

dan

sarana

perumahan; 6.

Menurunnya kondisi prasarana publik dan bangunan Pemerintah;

7.

Pelayanan air bersih belum optimal, disebabkan rendahnya kualitas pengelolaan pelayanan air minum oleh PDAM, meningkatnya tingkat kebocoran

dan

tingkat

pendapatan

masyarakat

rendah

serta

terbatasnya jaringan pipa; 8.

Relatif masih tingginya penggunaan jamban terbuka;

9.

Pengelolaan sampah belum dilaksanakan secara efektif dan efisien;

10. Mulai menurunya kondisi prasarana drainase; 11. Menyempitnya lahan ruang hijau terbuka; 12. Penerangan jalan umum masih kurang. 13. Meningkatnya kebutuhan air bagi masyarakat; 14. Menurunnya kemampuan penyediaaan ai;

52


15. Lemahnya koordinasi, kelembagaan dan tata laksana. 2.3.4

Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana Permasalahan yang dihadapi dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana Alam, yaitu : 1.

Adanya kecenderungan peningkatan pencemaran lingkungan Hidup;

2.

Semakin rusaknya habitat ekosistem pesisir dan laut, abrasi pada panjang pantai dan hutan Mangrove akan mengancam potensi sumber daya pesisir dan perikanan laut;

3.

Belum optimalnya pendayagunaan potensi kelautan;

4.

Masih

rendahnya

kesadaran

masyarakat

dalam

pemeliharaan

ligkungan; 5.

Adanya keterbatasan data dan informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

2.3.5

Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, sosial keagamaan dan Kesehatan permasalahan

yang

masih

dihadapi

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Probolinggo yang terkait dengan bidang pendidikan dan kesehatan, antara lain : 1.

Partisipasi masyarakat mengikuti pendidikan cenderung menurun;

2.

Rendahnya kualitas fasilitas pelayanan pendidikan khususnya SD/MI;

3.

Kualitas pendidikan masih rendah dan belum memenuhi standart kompetensi;

4.

Angka melek huruf masih relatif rendah;

5.

Rendahnya cakupan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

6.

Anggaran pendidikan masih belum mencukupi.

7.

Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat (PHBS);

8.

Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan dan permukiman;

9.

Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;

10. Rendahnya status kesehatan masyarakat; 11. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusinya yang tidak merata. 2.3.6

Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengganguran di Kabupaten Probolinggo masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, diantaranya:

53


1.

Keterbatasan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;

2.

Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap para penyandang cacat, fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;

3.

Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha serta kurangnya sarana dan prasarana pelatihan kerja;

4.

Banyaknya tenaga kerja yang bekerja dilapangan usaha yang kurang produktif;

5.

Lemahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan pelaksanaan kebijakan/program di wilayahnya terutama wilayah perdesaan;

2.3.7

Peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam mewujudkan pelaksanan otonomi daerah yang sesuai dengan prinsip good governance dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Probolinggo, masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain yaitu : 1.

Belum diberlakukannya standar pelayanan minimal (SPM) di instansi pemerintah;

2.

Belum adanya kepastian mengenai Pedoman Struktur Kelembagaan pemerintah daerah;

3.

Belum Optimalnya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur;

4.

Pengelolaan dan kemampuan keuangan daerah belum optimal;

5.

Perencanaan pembangunan daerah belum optimal;

6.

Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik;

7.

Pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah belum optimal.

54

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

Recommend Documents