BAB I PENDAHULUAN. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM 1.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013.

2.

Peraturan Presiden RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006.

3.

Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

4.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja.

5.

Peraturan

Daerah

Kab.

Kulon

Progo

Nomor:

11

Tahun

2002

tentang

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 6.

Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor: 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

7.

Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor: 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

8.

Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor: 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah.

9.

Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor: 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

10. Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor: 1 Tahun 2006 tentang Pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Pemohon Akta Kelahiran Tidak Terlambat ( Tepat Waktu ). 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007. 13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor: 58 Tahun 2007 tentang Dispensasi Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015

1

serta Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Lanjut Usia sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 104 tahun 2008. 14. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. B. MANDAT YANG DIMILIKI Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo menjalankan

mandat Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 3 disebutkan bahwa “ Setiap penduduk wajib melaporkan

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya

kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan pula bahwa “Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi: a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan; c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan; f.

penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;

g. penyajian

Data

Kependudukan

berskala

kabupaten/kota

berasal

dari

Data

Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Adapun pembentukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; UPTD Dinas dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah. Dalam penyelenggaran pemerintahan daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo melaksanakan urusan kependudukan dan catatan sipil dengan susunan organisasi kelembagaan sebagai berikut : 1.

Kepala

2.

Sekretaris a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015

2

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 3.

Bidang Administrasi Kependudukan a. Seksi Pendaftaran Penduduk b. Seksi Perkembangan Penduduk

4.

Bidang Data dan Teknologi Informasi a. Seksi Pengolahan Data dan Teknologi Informasi b. Seksi Penyuluhan, Pengendalian dan Penyimpanan Data

5.

Bidang Catatan Sipil a. Seksi Kelahiran dan Kematian b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak

6.

UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo secara lengkap dapat dilihat pada gambar 1.1. dalam lampiran dari laporan ini. C. URAIAN SINGKAT TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil dengan tugas sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan kegiatan bidang kependudukan; 2. Menyelenggarakan kegiatan di bidang data dan teknologi informasi; 3. Menyelenggarakan kegiatan di bidang catatan sipil; dan 4. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 92 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pencatatan Sipil Wilayah Utara, UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara mempunyai fungsi pencatatan sipil dengan tugas sebagai berikut : 1. melaksanakan pencatatan sipil; dan 2. melaksanakan kegiatan ketatausahaan Setiap struktur dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 1. Sekretaris Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan. a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, perbekalan, ketatausahaan, kearsipan dan kepustakaan serta urusan kepegawaian. b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan


3

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengembangan dan pelaporan program serta koordinasi administrasi keuangan. 2. Bidang Administrasi Kependudukan Bidang Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pemantauan perkembangan penduduk. a. Seksi Pendaftaran Penduduk Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas menyelenggarakan pendaftaran penduduk. b. Seksi Perkembangan Penduduk Seksi Perkembangan Penduduk mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan teknis dan pemantauan perkembangan penduduk 3. Bidang Data dan Teknologi Informasi Bidang

Data dan

Teknologi Informasi mempunyai fungsi penyelenggaraan

pengolahan data dan teknologi informasi serta penyuluhan pengendalian dan penyimpanan data. a.

Seksi Pengolahan Data dan Teknologi Informasi Seksi

Pengolahan

Data

dan

Teknologi

Informasi

mempunyai

tugas

menyelenggarakan pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi kependudukan. b. Seksi Penyuluhan, Pengendalian dan Penyimpanan Data Seksi Penyuluhan Pengendalian dan Penyimpanan Data mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan pengendalian dan penyimpanan data. 4. Bidang Catatan Sipil Bidang Catatan Sipil mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan kelahiran dan kematian serta urusan perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak. a. Seksi Kelahiran dan Kematian Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pencatatan sipil yang meliputi kelahiran dan kematian. b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak Seksi Perkawinan Perceraian Pengakuan dan Pengesahan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pencatatan sipil yang meliputi perkawinan perceraian pengakuan dan pengesahan anak. 5. UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara mempunyai fungsi pencatatan sipil. D. ISU STRATEGIS Berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka pada hakekatnya negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015

4

yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : a.

Dokumen kependudukan

b.

Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

c.

Perlindungan atas data pribadi;

d.

Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

e.

Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan

f.

Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana. Program pembangunan kependudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia

walaupun telah dilaksanakan sejak lama namun sampai dengan sekarang masih harus disempurnakan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin lama tingkat kompleksitasnya makin tinggi. Dengan hadirnya era globalisasi menyebabkan tingkat mobilitas penduduk yang semakin meningkat, hal ini menuntut kepada pemerintah agar penyelenggaraan administrasi kependudukan yang semakin lancar, cepat, dan tertib. Sehingga tidak akan terjadi kesenjangan harapan (expectation gap) yang bisa menimbulkan ketidakharmonisan antara instansi pemerintah dengan para pengguna layanan langsung dari masyarakat . Tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada hakekatnya bukan hanya berada pada tingkat pelayanan yang langsung kepada masyarakat, namun demikian harus dimulai dari informasi biodata penduduk yang harus valid, sampai dengan pengelolaan data agar tetap bisa disajikan secara akurat dan mutakhir dalam rangka melindungi status kependudukan atau peristiwa vital/penting yang dialami oleh penduduk, sehingga jika dibutuhkan akan segera bisa disajikan secara cepat dan tepat. Data kependudukan yang valid dan mutakhir merupakan salah satu data pokok yang diperlukan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan karena merupakan input utama yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan kata lain bahwa proses perencanaan pembangunan secara umum seharusnya didasarkan pada kualitas data kependudukan, sehingga pengambilan keputusan pembangunan akan berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat. Tertibnya dokumen kependudukan memang tidak saja menjadi tugas Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai instansi pelaksana, namun diperlukan pula komitmen yang kuat dari masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015

5

kependudukan, yang dimulai dari perkawinan, kelahiran, cerai hidup, cerai mati, pindah datang, kematian, pendidikan, dan lain-lain yang harus dilaporkan oleh penduduk yang mengalaminya.


6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 1. Visi dan Misi Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo telah ditetapkan visi dan misinya yang kemudian dijabarkan dalam tujuan, sasaran dan strategi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Visi yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun 2011 – 2016 adalah : “Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Penyediaan Informasi Kependudukan Yang Akurat dan Mutakhir” Pernyataan visi tersebut memiliki pemahaman sebagai berikut: a. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. b. Penyediaan Informasi Kependudukan adalah tersedianya data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dalam mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi yang akan diemban Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2011 – 2016 yaitu: “

Mewujudkan

peningkatan

pelayanan

publik

di

bidang

administrasi

kependudukan dan catatan sipil.” 2. Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditetapkan tujuan sebagai berikut: ” Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum melalui peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.” Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015

7

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut : Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 – 2016 NO .

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%) 2012

2013

2014

2015

2016

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum melalui peningkatan pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil

Meningkatnya pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil

Persentase jumlah penduduk yang berKTP Persentase jumlah penduduk yang berAkte Kelahiran

79,52

98,88

99,37

100

100

62,15

63,76

63,82

64,07

64,96

Dalam pelaksanaan kegiatan Strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dituangkan dalam program dan kegiatan sebagai berikut : Tabel 2.2. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan MISI

: Mewujudkan peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan akta catatan sipil Strategi Kebijakan Program dan Kegiatan Peningkatan Program Penataan Administrasi Kependudukan  Meningkatkan a. Implementasi Sistem Administrasi kualitas jumlah Kependudukan (membangun, updating dan pelayanan penduduk berpemeliharaan) administrasi KTP menjadi b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kependudukan 100 % kependudukan  Meningkatkan c. Pengelolaan sarana dan prasarana SIAK Jumlah penduduk ber- d. Pengelolaan dokumen kependudukan dan akta capil Akte Kelahiran e. Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran menjadi dan kematian 64,07% f. Pencatatan dan penerbitan akta catatan sipil g. Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak h. Penyusunan profil/proyeksi kependudukan i. Sosialisasi kebijakan kependudukan


8

B. Rencana Kinerja Tahunan Berdasarkan rencana kerja tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan sasaran yang kemudian disusun dalam rencana kinerja tahunan sebagai berikut : Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Sasaran Strategis Meningkatnya pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil C.

Satu an

Target

1. Prosentase jumlah penduduk yang ber-KTP

%

100

2. Prosentase jumlah penduduk yang ber-Akte Kelahiran

%

64,07

Indikator Kinerja

Perjanjian Kinerja Untuk mencapai kinerja sasaran dan indikator tersebut dilaksanakan melalui program utama penataan administrasi kependudukan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagai berikut :


9

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1 Meningkatnya pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil

2 1. Prosentase jumlah penduduk yang ber-KTP

3 100 %

2. Prosentase jumlah penduduk yang ber-Akte Kelahiran

64,07 %

Program Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program/Kegiatan Kegiatan 4 Implementasi Sistem Administrasi

Anggaran (Rp.) 5 160.800.000,-

Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

36.000.000,-

Pengelolaan sarana dan prasarana SIAK

223.962.400,-

Pengelolaan dokumen kependudukan dan

16.000.000,-

akta catatan sipil Pencatatan dan penerbitan akta catatan sipil

61.000.000,-

Pencatatan dan penerbitan akta catatan sipil

14.000.000,-

Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan,

40.000.000,-

perceraian, pengakuan dan pengesahan anak Penyusunan profil/ proyeksi kependudukan

16.000.000,-

Sosialisasi kebijakan kependudukan dan

43.000.000,-

catatan sipil


10

D.

Rencana Penganggaran Untuk mencapai kinerja sasaran dan indikator tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo melaksanakan 9 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 610.762.400,- pada anggaran murni APBD tahun 2015. Dan pada anggaran perubahan tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 625.507.750,-. Sedangkan total anggaran belanja langsung pada anggaran murni tahun 2015 sebesar Rp. 990.662.200,- dan pada anggaran perubahan tahun 2015 menjadi Rp. 1.163.942.550,-


11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo

telah

melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk evaluasi dan pengukuran capaian kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu: Skala Nilai Peringkat Kinerja No.

Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1

91 ≤ 100

Sangat Tinggi

2

76 ≤ 90

Tinggi

3

66 ≤ 75

Sedang

4

51 ≤ 65

Rendah

5

≤ 50

Sangat rendah

Kode

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2015 No. 1.

2.

Indikator Kinerja

Formula Pengukuran

Prosentase jumlah

(Jumlah penduduk yg ber

penduduk yang ber-

KTP/Jumlah

KTP

wajib KTP x 100 %)

Prosentase jumlah

Jumlah

penduduk

penduduk yang ber-

memiliki

akta

Akte Kelahiran

penduduk x 100 %

penduduk

Satu an

Target

Reali sasi

%

%

100

97,39

98,28

%

64,07

65,10

101,61

Kriteria/ KODE

yg

/Jumlah

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pencapaian masing-masing indikator kinerja pada tahun 2015 telah memiliki penilaian kinerja yang tinggi walaupun ada yang belum memenuhi target yaitu pada indikator prosentase jumlah penduduk yang berLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015

12

KTP. Secara umum kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut ini:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 - 2015

No.

1.

2.

Indikator Kinerja

Formula Pengukuran

Prosentase jumlah


penduduk yang

KTP/ Jumlah penduduk

ber-KTP

wajib KTP x 100 %)

Prosentase jumlah

Jumlah

penduduk

penduduk yang

memiliki

akta

ber-Akte Kelahiran

penduduk x 100 %

Capaian Tahun

Satu an

Tahun 2015

2013

2014

Targ et

Reali sasi

%

%

98,88

97,39

100

98,28

98,28

%

63,76

66,99

64,07

65,10

101,61

yg

/Jumlah

Mengacu pada visi misi yang telah ditetapkan maka sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo yang telah dicapai pada akhir tahun 2015 dengan 2 indikator kinerja adalah seperti dijelaskan pada tabel dibawah ini : Tabel 3.3. Capaian Sasaran Indikator Kinerja Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015

N o.

Indikator Kinerja

1.

Prosentase jumlah


penduduk yang

KTP/Jumlah

ber- KTP

wajib KTP x 100 %)

Prosentase jumlah

Jumlah

penduduk

penduduk yang

memiliki

akta

ber-Akte Kelahiran

penduduk x 100 %

2.

Formula Pengukuran

penduduk

% Capaian s/d 2015 terhadap 2016

2013

2014

2015

Target Akhir Renstra (2016)

%

98,88

97,39

98,28

100

98,28

%

63,76

66,99

65,10

64,96

100,22

Satu an

Realisasi

yg

/Jumlah

Capaian sasaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan sebesar 0,89 % pada indikator kepemilikan KTP yaitu 98,28 % dari data awal capaian tahun 2014 sebesar 97,39 %. Angka tersebut dihasilkan dari perhitungan sebagai berikut :

Prosentase

jumlah

penduduk yang ber KTP

∑ penduduk yang ber KTP =

311.729 =

∑ penduduk wajib KTP

317.193


13

Dari indikator yang ada, capaian indikator penduduk ber KTP mengalami sedikit peningkatan namun belum dapat mencapai target dikarenakan hal-hal sebagai berikut: 1.

Masih adanya penduduk yang berada di luar negeri;

2.

Masih ada penduduk yang belum melakukan perekaman;

3.

Masih berlangsungnya proses konsolidasi;

4.

Masih ada penduduk yang memiliki data ganda.

Sedangkan pada indikator akte kelahiran mengalami penurunan sebesar 1,89 % dari data awal tahun 2014

sebesar 66,99 % menjadi 65,10 %. Angka tersebut

didapatkan dari perhitungan sebagai berikut :

Prosentase

∑ penduduk memiliki akta

jumlah

penduduk yang ber Akta

=

Kelahiran

271.821

kelahiran

= 417.570

∑ penduduk

Indikator penduduk yang memiliki akta kelahiran pada tahun 2015 penurunan dari capaian tahun 2014 dikarenakan hal-hal sebagai berikut : 1.

Masih dilakukannya konsolidasi data kependudukan yang menyebabkan data masih berubah-ubah;

2.

Adanya perubahan jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran dikarenakan adanya perpindahan penduduk keluar dari Kabupaten Kulon Progo dan kematian penduduk;

3.

Masih belum optimalnya proses entry data kependudukan sebelum adanya Sistem Administrasi Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo terus melakukan upaya peningkatan capaian indikator jumlah pendudukan yang berakte kelahiran diantaranya dengan adanya pencanangan pelayanan Akta 1 hari jadi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sejak 1 April 2013 oleh Bupati Kulon Progo. Pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Kulon

Progo

juga

mengalami

peningkatan

yang

signifikan

sejak

dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XI/2013 tanggal 30 April 2013 tentang pembatalan ayat 1 dan 2 pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 472.11/2304/SJ tanggal 6 Mei 2013 tentang Tindaklanjut Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXI/2013 tanggal 30 April 2013 tentang pembatalan ayat 1 dan 2 pasal 32 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, adapun untuk pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari dilaksanakan setelah adanya Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.


14

Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun 2015 dalam program Penataan Administrasi Kependudukan dibanding dengan target akhir RPJMD menunjukkan hasil sebagai berikut : 1.

Persentase

jumlah penduduk yang ber-KTP

dengan target 100 % terealisasi

98,28% (-1,72 %) 2.

Persentase jumlah penduduk yang ber-Akta Kelahiran dengan target 64,96 % terealisasi 65,10 % (+0,14 %) Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa capaian Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo cukup baik dengan keterbatasan sarana maupun staf pelaksana

pelayanan yang hanya berjumlah 52 orang serta anggaran program

sebesar Rp. 625.507.750,B. Realisasi Anggaran Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 97,71 % dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan urusan sebesar 98,87 %, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan setiap SKPD sebesar 96,36 %.

Tabel 3.4. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 No.

Uraian

Anggaran (Rp)

Realisasi

%

1.

Belanja Urusan

625.507.750

618.431.128

98,87

2.

Belanja Program/Kegiatan

538.434.400

518.852.482

96,36

1.163.942.550

1.137.283.610

97,71

Jumlah

Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2015 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 No. I.

Program/Kegiatan Program Penataan Administrasi Kependudukan

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Prosentase

625.507.750,-

618.431.128,-

98,87

110.800.000,-

106.450.503,-

96,07

Implementasi Sistem Administrasi 1.

Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)


15

No.

2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

Program/Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kependudukan Pengelolaan sarana dan prasarana SIAK Pengelolaan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dan kematian Pencatatan dan penerbitan akta catatan sipil Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak Penyusunan profil/ proyeksi kependudukan Sosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

36.000.000,-

35.963.075,-

99,90

284.662.400,-

283.364.300,-

99,54

16.000.000,-

15.706.000,-

98,16

61.000.000,-

60.609.100,-

99,36

14.000.000,-

13.920.950,-

99,44

44.045.350,-

43.580.500,-

98,94

16.000.000,-

15.927.900,-

99,55

43.000.000,-

42.908.800,-

99,79

Prosentase

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa serapan anggaran untuk semua kegiatan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan sudah cukup tinggi. Saldo / sisa anggaran yang disetor kembali ke kas daerah sebagian besar merupakan efisiensi karena pembelian dengan harga pasaran (di bawah harga yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Untuk perbandingan antara capaian kinerja yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dengan capaian serapan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2015 Kinerja Sasaran

Indikator

Meningkatnya pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil

1. Prosentase jumlah penduduk yang ber-KTP 2. Prosentase jumlah penduduk yang ber-Akte Kelahiran

Keuangan Tar

Reali

get

sasi

%

Program

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Penataan 100

98,28

98,28

Administrasi Kependu-

625.507.750

618.431.128

dukan 64,07

65,10

101,61

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015 mempunyai akuntabilitas yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat pada capaian kinerja yang melebihi target sementara anggaran menghemat 1,13 % dari target yang ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015

16

98,87

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pada Pemerintah

Daerah,

merupakan

instrumen

dalam

memenuhi

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LKjIP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, kinerja pelaksanaan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo melaksanakan ketugasannya dengan berdasar pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari 2 indikator yaitu : 1. Persentase

jumlah

penduduk

yang ber-KTP dengan target 100 % terealisasi

98,28 % (-1,72 %) 2.

Persentase jumlah penduduk yang ber-Akta Kelahiran dengan target 64,96 % terealisasi 65,10 % (+0,14 %) Dari apa yang disampaikan pada laporan ini dapat disimpulkan bahwa target

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Kulon Progo telah tercapai pada

indikator Persentase jumlah penduduk yang ber-Akte Kelahiran yakni mencapai 100,21 %. Sedang pada indikator persentase jumlah penduduk yang ber-KTP belum mencapai target yang diharapkan yakni sebesar 98,28 % dari target. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu : 1.

Masih adanya penduduk yang berada di luar negeri;

2.

Masih adanya penduduk yang belum melakukan perekaman;

3.

Masih berlangsungnya proses konsolidasi;

4.

Masih ada penduduk yang memiliki data ganda. Belum tercapainya target capaian kinerja pada indikator persentase jumlah penduduk

yang ber-KTP harus segera disikapi oleh aparat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena KTP sebagai dokumen kependudukan harus dimiliki oleh setiap penduduk yang sudah berusia 17 tahun atau yang sudah menikah. Capaian kinerja yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo belumlah mencapai hasil yang menggembirakan sehingga diperlukan upaya terus menerus untuk dapat mencapai target yang diharapkan. Selain perbaikan pelayanan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015

17

kepada masyarakat pemohon, sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai administrasi kependudukan perlu terus dilakukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai administrasi kependudukan. Disamping itu perbaikan dalam hal sarana prasarana maupun mutu SDM juga perlu dilakukan. Peningkatan kinerja mutlak dilakukan untuk mencapai target yang diharapkan disamping juga meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat terwujud.


18

LAMPIRAN


19

KEPALA DINAS

Drs. Djulistyo

SEKRETARIAT

Drs.Agus Subagya

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Siti Nurhayati, S.IP.

Sri Rahayu, S.IP., MM.

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BIDANG DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

BIDANG PENCATATAN SIPIL

Sri Harningsih, S.Sos., MM.

Tri Aryani, SH.

Drs. Agus Wiyono Raharjo

SEKSI PENDAFTARAN PENDUDUK

SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN TI

SEKSI KELAHIRAN DAN KEMATIAN

Dra. Siti Arifiati Nugraheni

Siti Nurjannah, S.Psi.

Martini M., S.Kom. SEKSI PERKEMBANGAN PENDUDUK

UPTD Wilayah Utara

Drs. Agus Suprapto

SEKSI PENYULUHAN PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN DATA

SEKSI PERKAWINAN PERCERAIAN PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK

Sri Sutjiarti H., Bc.Hk.

E. Manggih Santosa, S.IP.

Drs. Bintoro, MM

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


20


21


22

BAB I PENDAHULUAN. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Recommend Documents