ISSN 2302-0164 pp. 67- 76
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
10 Pages
ANALISIS SERAPAN ANGGARAN BELANJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA (SKPK) PEMERINTAH KOTA SABANG Mulia Zakiati Mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala Abstrak: Serapan anggaran belanja merupkan gambaran dari ukuran kinerja pemerintah. Serapan anggaran belanja adalah kemampauam pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanjanya dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serapan anggaran belanja pada SKPK Pemerintah Kota Sabang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPK di lingkungan Pemerintah Kota Sabang (34 SKPK) dengan responden penelitian sebanyak 102 orang yang terdiri dari Kepala SKPK, Kasubbag Program, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada masing-masing SKPK. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam peneltian ini adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuisioner kepada reponden penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa serapan anggaran belanja pada SKPK Pemerintah Kota Sabang pada awal tahun cenderung rendah dari target yang ditetapkan sehingga mengalami penumpukan pada akhir tahun anggaran. Penumpukan anggaran belanja terjadi karena penetapan APBK murni dan APBK perubahan tidak tepat waktu. Keterlambatan penetapan APBK ini menyebabkan suatu program/kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Selain itu, penumpukan anggaran juga terjadi karena bertambahnya jumlah anggaran belanja pada SKPK Pemerintah Kota Sabang sebagai akibat dari penambahan alokasi belanja pada saat perubahan anggaran sehingga menjadi kendala bagi SKPK dalam melakukan realisasi anggarannya. Kata kunci: serapan anggaran belanja, realisasi anggaran, penumpukan anggaran, penetapan APBK Kota Aabang 2005). Oleh karena itu, untuk mewujudkan
PENDAHULUAN Hadirnya
regulasi
terkait
pemerintah
pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka
daerah yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 telah
dibutuhkan suatu sistem pengangaran yang baik
memberikan kewenangan kepada daerah untuk
pula.
mengatur daerahnya sendiri secara mandiri dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
mampu memenuhi kepentingan hidup masyarakat
(APBD) yang disusun dan disahkan untuk periode
setempat sesuai dengan peraturan perundang-
satu tahun merupakan bentuk investasi pemerintah
undangan, dalam hal ini termasuk pengelolaan
dalam
keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah
diharapkan
mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi
ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan
perencanaan,
mengurangi
pelaksanaan,
penatausahaan,
pembangunan mampu
perekonomian
yang
mendorong pertumbuhan
kemiskinan
(Solikhin,
2014).
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan
Mengingat pentingnya fungsi anggaran dalam
keuangan daerah (Pasal 1 PP Nomor 58 Tahun
perekonomian tersebut, maka APBD harus dikelola
67 -
Volume 5, No. 4, November 2016
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan,
98.638.298.344,- untuk belanja barang, pada
pelaksanaan,
triwulan III per 30 September 2014 hanya mampu
pengawasan
sampai
dengan
pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran.
terealisasi sebesar Rp. 42.474.740.171,- atau
Dalam perencanaan anggaran, APBD
sebesar 43,06%. Begitu juga dengan belanja
harus disusun berdasarkan prioritas kebutuhan
modal,
dengan
anggaran
sebesar
Rp.
pemerintah dengan memastikan program dan
129.774.160.519,- pada periode yang sama hanya
kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan tepat
mampu terealisasi sebesar Rp. 33.156.695.305,-
waktu serta dana yang dialokasikan dapat
atau sebesar 25,55%.
digunakan dengan sebaik-baiknya. Setelah alokasi
Pola serapan anggaran belanja pada
anggaran disahkan, pencairan anggaran perlu
Pemerintah Kota Sabang dapat dikatan kurang
dilaksanakan
dengan
sebaik-baiknya.
proporsional,
memastikan
bahwa
pelaksanaan
Untuk
anggaran
hal
ini
dapat
dilihat
proses
penyerapan pada triwulan III yang diharapkan
dilakukan sesuai dengan perencanaan anggaran
adalah
yang
realisasi belanja masih di bawah 50%. Hal ini
telah
pengawasan
disusun,
diperlukan
anggaran.
adanya
Selanjutnya
agar
akan
sebesar
75%,
mengakibatkan
namun
kenyataannya
terjadinya
penumpukan
masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan
realisasi belanja pada akhir tahun. Penumpukan
memperoleh informasi mengenai anggaran yang
pembayaran
telah
penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan
dilaksanakan,
pertanggungjawaban
maka
anggaran
diperlukan yang
berupa
laporan keuangan dan laporan kinerja.
rencana
terakhir
ini,
kegiatan
yang
IV
mencerminkan
telah
ditetapkan
Siswanto
dan
Rahayu
(2010)
anggaran
mengungkapkan bahwa pola belanja dengan
mengalami berbagai kendala. Salah satu kendala
karakteristik penyerapan yang rendah di semester
yang dihadapi oleh beberapa Pemda adalah
pertama dan menumpuk pada akhir tahun
pencairan anggaran yang cenderung rendah di
anggaran berjalan akan mengganggu rencana
awal tahun dan menumpuk di akhir tahun.
kinerja kebijakan terhadap perekonomian secara
Kecenderungan penumpukan pencairan anggaran
umum. Di sisi lain, akan berdampak pula pada
di akhir tahun tersebut menunjukkan pengelolaan
pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja,
keuangan pada pemerintah daerah masih kurang
dan
baik.
sasaran kebijakan fiskal secara khusus.
Sebagaimana
pelaksanaan
triwulan
sebelumnya (Herriyanto: 2012).
Namun kenyataan yang terjadi beberapa tahun
di
yang
terjadi
pada
Pemerintah Kota Sabang untuk Tahun Anggaran
pengentasan
kemiskinan
Penelitian ini
yang
menjadi
bertujuan menganalisis
2014, keterlambatan penyerapan anggaran belanja
serapan anggaran belanja pada Satuan Kerja
yang perlu mendapatkan perhatian serius terutama
Perangkat Kota (SKPK) dengan pendekatan studi
adalah jenis belanja barang dan belanja modal.
literature, sehingga dapat dijadikan referensi dan
Dengan
sumber informasi untuk melakukan penelitian
nilai
anggaran
sebesar
Rp.
Volume 5, No. 4, November 2016
- 68
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala lebih lanjut. Penelitian ini dimulai dengan
Budget),
Kerangka
Pengeluaran
Jangka
membahas kajian kepustakaan, metode penelitian,
Menengah (KPJM) atau Mediun Term Expenditure
hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan,
Framework
dan saran.
Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance
(MTEF)
dan
pendekatan
Based Budgeting). Penjelasan UU nomor 17 tahun 2003 mengemukakan alasan perubahan dari
KAJIAN KEPUSTAKAAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
adalah
rencana
keuangan
tahunan
anggaran rutin dan pembangunan ke Anggaran Terpadu
dimaksudkan
untuk
menghindari
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
duplikasi pada pengalokasian anggaran antara
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
anggaran
ditetapkan dengan peraturan daerah (Pasal 1
sehingga dalam pengalokasian diharapkan lebih
angka 7 PP No.58/2005). Proses penyusunan
efisien dalam alokasi (Mardiasmo, 2009).
APBD
pada
dasarnya
bertujuan
untuk
rutin dan
Konsep
anggaran
MTEF
pembangunan
(Medium
menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan
Expenditure
Framework)
sumber daya yang tersedia, mengalokasikan
Pengeluaran
Jangka
sumber daya secara tepat sesuai kebijakan
merupakan pendekatan penganggaran berdasarkan
pemerintah dan mempersiapkan kondisi
kebijakan,
dengan
atau
Term
Menengah
pengambilan
Kerangka (KPJM)
keputusan
bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara
terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam
baik (Penjelasan atas PP Nomor 58 Tahun 2005).
perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan
Proses perencanaan dan penyusunan APBD
mempertimbangkan implikasi biaya keputusan
mengacu pada Bab
yang bersangkutan pada tahun
IV Bab
V Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan
Proses
maju (forward estimate). Penggunaan pendekatan
penyusunan APBD terdiri dari: (1) penyusunan
ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); (2)
alokasi anggaran mendistribusikan sumberdaya
penyusunan
Umum
atas dasar prioritas pemerintah dan efektifitas
Anggaran (KUA) dan penetapan Prioritas dan
program, mengalihkan sumberdaya dari prioritas
Plafon
(3)
lama ke prioritas baru atau dari yang wilayah
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
tidak produktif ke wilayah lebih produktif sesuai
SKPD; (4) penyusunan rancangan perda APBD;
dengan tujuan pemerintah (Bappenas, 2009).
rancangan
Anggaran
Daerah.
berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan
Kebijakan
Sementara
(PPAS);
dan (5) penetapan APBD.
Konsep penganggaran berbasis kinerja
Undang-undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan penting
Negara
dalam
mengamanatkan
penganggaran,
tiga
yaitu
hal
terdapat dalam pendekatan tradisional karena
dengan
dalam pendekatan tradisional tidak ada tolok ukur
menggunakan Penganggaran Terpadu (Unified 69 -
Volume 5, No. 4, November 2016
diharapkan dapat menutupi kekurangan yang
yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik
Undang Nomor 25 tahun 2004). Sementara itu,
(Mardiasmo, 2009). Anggaran Berbasis Kinerja
penganggaran dapat diartikan sebagai suatu proses
adalah sistem penganggaran yang berorientasi
untuk menyusun sebuah anggaran, anggaran
pada output organisasi dan berkaitan sangat erat
merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja
terhadap visi, misi dan rencana strategis organisasi.
yang hendak dicapai selama periode waktu
Anggaran Berbasis Kinerja yaitu mengalokasikan
tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial
sumberdaya pada program bukan pada unit
(Mardiasmo, 2009: 61).
organisasi
semata
dan
memakai
output
Penganggaran dalam organisasi sektor
measurement sebagai indikator kinerja organisasi
publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan
(Bastian, 2006).
mengandung unsur politik yang tinggi. Proses
Serapan anggaran belanja merupakan
paling
rumit
dalam
konteks
politik
yang
salah satu ukuran kinerja pemerintah. Serapan
berhubungan dengan produk politik adalah upaya
anggaran belanja adalah kemampuan pemerintah
untuk membuat keputusan guna menyelesaikan
dalam merealisasikan anggaran belanjanya (BPKP,
suatu fenomena atau gejala sosial ekonomi yang
2011 dalam Abdullah et al., 2015). Penyusunan
muncul.
prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran
berproses panjang (Mardiasmo, 2009:62).
yang efektif dan efisien akan menciptakan serapan anggaran
yang
efektif
dan
efisien
juga.
Pengambilan
Wildavsky menyatakan
bahwa
keputusan
dan
tentu
Caiden
lembaga
politik
saja
(2004) yang
Terwujudnya suatu pengeloaan daerah yang
terwakilkan di legislatif dapat menggunakan
efektif
suatu
pengaruh politiknya dengan mendistribusikan
perencanaan yang terukur (Abdullah et al., 2015).
anggaran secara lebih mudah, mereka dapat
Oleh
mengoptimalkan
memotong atau menambah suatu rancangan
penyerapan anggaran yang efektif dan efisien,
anggaran kegiatan atau perjuangan politik menjadi
maka pemerintah telah membuat perencanaan
lebih baik dan menguntungkan untuk satu pihak,
terhadap
adanya
namun dapat pula merugikan kepada pihak lain,
dapat
bahkan negosiasi sering dilakukan oleh aktor-
memberikan peningkatan kualitas penyerapan
aktor politik dalam meloloskan suatu anggaran
anggaran (Herriyanto, 2012).
tertentu.
dan
karena
efisien
itu,
penarikan
perencanaan
yang
dimulai
dalam
dana, baik
dengan
dengan diharapkan
Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan elemen penting di dalam siklus Pengelolaan
Keuangan
Perencanaan
adalah
(PKD).
Penelitian ini termasuk jenis penelitian
untuk
studi literatur dengan mencari referensi teori yang
menentukan tindakan masa depan yang tepat,
relefan dan membandingkn dengan kondisi atau
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
permasalahan yang terjadi pada unit analisis. Unit
sumber daya yang tersedia (Pasal 1 Undang-
analisis dalam penelitian ini adalah organisasional,
suatu
Daerah
METODE PENELITIAN
proses
Volume 5, No. 4, November 2016
- 70
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala yaitu seluruh SKPK Pemerintah Kota Sabang
pernyataan yangdiajukan dalam kuesioner dapat
yang terdiri dari 34 SKPK.
dilihat pada Tabel 1.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian
ini
adalah
data
primer
Tabel 1
dengan
Tanggapan Responden terhadap Serapan
melakukan obervasi langsung ke lapangan melalui
Anggaran Belanja pada SKPK Pemerintah
penyebaran kuesioner. Data yang diperoleh dari
Kota Sabang
kuesioner dikomposisikan terlebih dahulu dengan menggunakan skala likert,
dimana skala ini
memberikan peluang kepada responden untuk
No.
untuk mengekspresikan jawaban mereka dalam 1
bentuk persetujuan terhadap suatu pernyataan yang terdiri dari lima poin. Kategori jawaban tersebut adalah sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Data-data
yang
sudah
2 3
4
diperoleh
jawabannya kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan faktafakta yang kemudian disusul dengan analisis,
5
6 7 8
tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga 9
memberikan
pemahaman
dan
penjelasan
(SKPK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Lingkungan Hidup Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kantor Arsip Daerah, Dokumentasi dan Perpustakaan Kantor Kecamatan Sukakarya
Serapan Anggaran Belanja 4.20 3.60 4.07
4.10
4.27
4.13 3.70 4.07 3.90
Tabel 1 - Lanjutan
secukupnya. Indikator yang digunakan terhadap serapan anggaran belanja adalah sebagai berikut:
Satuan Kerja Perangkat Kota
No.
Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK)
Serapan Anggaran Belanja
(1) Perbandingan realisasi anggaran dengan target;
10
Kantor Kecamatan Sukajaya
4.03
(2) Realisasi pertriwulan; (3) Konsistensi dalam
11
Inspektorat
4.17
pelaksanaan program/kegiatan; (4) Ketepatan
12
waktu pengesahan APBK; (5) Penambahan jumlah alokasi belanja (Zarinah, 2015). Masingmasing
indikator
tersebut
terdiri
dari
dua
pernyataan.
13
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
3.83
4.07
14
Dinas Pendidikan Kota Sabang
4.33
15
Dinas Kesehatan Kota Sabang
4.20
16
Dinas Pekerjaan Umum Kota Sabang
4.07
17
HASIL dan PEMBAHASAN
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Pendapatan, Pengelolaan
4.13
Tanggapan responden pada setiap SKPK
18
terhadap serapan anggaran belanja pada SKPK
19
Dinas Syariat Islam
3.73
Pemerintah Kota Sabang berdasarkan pernyataan-
20
Dinas Pertanian, Kehutanan,
4.63
71 -
Volume 5, No. 4, November 2016
Keuangan dan Kekayaan Daerah
3.97
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Perkebunan dan Peternakan 21 22 23 24
25
diajukan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.23
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Untuk melihat secara jelas deskriptif
3.87
responden terhadap item-item pernyataan dalam
3.73
kuesioner terhadap serapan anggaran belanja pada SKPK Pemerintah Kota Sabang dapat dilihat pada
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
4.10
Mobilitas Penduduk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4.07
27
Dinas Pemuda dan Olahraga
4.07
28
Sekretariat Daerah Kota
4.27
30 31
32 33 34
anggaran belanja.
4.33
26
29
Sekretariat Majelis Adat Aceh Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Sekretariat KORPRI
Tabel 2 Jawaban Responden tentang Serapan
4.30
Kota
Kota Sabang
Tabel 2.
Anggaran Belanja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
4.50
No.
4.07
1
4.50
4,33
Perbandingan antara anggaran dan
3,96
realisasinya dilakukan untuk melihat
3.50
Maximum
4.63
Mean
4.080
tinggi rendahnya serapan anggaran yang telah dicapai. 3
Sumber: Data diolah, 2016.
Realisasi anggaran belanja triwulan 1
3,77
dan 2 selalu di bawah target.
Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa
4
terhadap
serapan
anggaran belanja adalah 1) Dinas Pertanian, Perkebunan dan
Peternakan;
Serapan anggaran belanja selalu
4,10
menumpuk di akhir tahun anggaran.
terdapat enam SKPK dengan rata-rata tertinggi
Kehutanan,
Rata
anggaran dan realisasinya. 2
3.50
pernyataan
Dalam pengevaluasian keberhasilan
Rata-
dilakukan perbandingan antara
Minimum
seluruh
Pernyataan
serapan anggaran belanja selalu
4.00
Sekretariat Baitul Mal
untuk
dalam pernyataan tentang serapan
5
Pelaksanaan kegiatan terhambat karena
4,12
terlambatnya pengesahan APBK murni. 6
Pelaksanaan kegiatan dalam APBK
4,20
perubahan terhambat karena harus
2)
menunggu pengesahan APBK
Sekretariat MAA; 3) Sekretariat MPU; 4) Dinas Pendidikan; 5) Disperindagkop UMKM; dan 6) Sekretariat
DPRK.
SKPK
dengan
perubahan. 7
disebabkan pengesahan APBK tahun
terendah diperoleh oleh Sekretariat Baitul Mal
diperoleh rata-rata 4,080 dengan nilai minimum sebesar
anggaran berjalan tidak tepat waktu. 8
Untuk keseluruhan unit analisis (SKPK)
3,94
awal tahun selalu di bawah target
rata-rata
yaitu 3,50.
Rendahnya realisasi anggaran belanja
Penumpukan serapan anggaran belanja
4,14
pada akhir tahun terjadi karena harus menunggu pengesahan APBK-P (APBK Perubahan).
3,50 dan nilai maksimum sebesar
4,63.Hal ini menunjukkan bahwa SKPK di lingkungan Pemko Sabang secara keseluruhan memilih jawaban setuju terhadap item-item yang Volume 5, No. 4, November 2016
- 72
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala target/anggaran yang ditetapkan dengan jumlah
Tabel 2 - Lanjutan Rata-
No.
Pernyataan
9
Perubahan APBK menambah jumlah
Rata 4,05
belanja yang telah direalisasi dapat diketahui berapa persentase dari kinerja yang telah dicapai oleh SKPK.
belanja sehingga menyebabkan beban untuk merealisasikan anggaran menjadi bertambah. 10
Penambahan alokasi anggaran dalam
4,19
2) Realisasi Per Triwulan Terdapat dua sudut pandang terkait
APBK-P mempengaruhi serapan anggaran sampai akhir tahun.
serapan anggaran belanja. Sudut pandang pertama
Rata-rata jawaban terhadap
4,080
serapan anggaran belanja
adalah membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, dan sudut
Sumber: Data diolah, 2016.
pandang
kedua
adalah
dengan
melihat
terhadap
proporsionalitas persentase serapan anggaran
pernyataan-
(Kustiyaningsih et al, 2011). Berdasarkan hasil
pernyataan yang diajukan berdasarkan indikator
realisasi pertriwulan pada SKPK Pemerintah Kota
yang telah ditetapkan dapat dijelaskan sebagai
Sabang menunjukkan bahwa serapan anggaran
berikut:
belanja pada SKPK Pemerintah Kota Sabang
Deskripsi serapan
tanggapan
anggaran
belanja
SKPK atas
kurang proporsional, dimana serapan anggaran 1) Perbandingan Realisasi Anggaran dengan
awal tahun sehingga menyebabkan penumpukan
Target Berdasarkan tanggapan responden pada setiap
SKPK
menunjukkan
bahwa
dalam
melakukan evaluasi terhadap keberhasilan serapan anggaran belanja pada SKPK pada Pemerintah Kota Sabang selalu dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Hal ini dapat dilihat
dari
jawaban
responden
terhadap
pernyataan nomor 1 dan 2 dengan rata-rata jawaban 4,33 dan 3,96. Abdullah dan Nazry (2015)
menyebutkan
bahwa
pengalokasian
anggaran belanja menggunakan basis maksimal, yakni
jumlah
anggaran
belanja
merupakan
patokan jumlah pembayaran maksimal yang bisa dilaksanakan sebagai bentuk realisasi anggaran belanja. 73 -
belanja pada beberapa SKPK selalu rendah di
Berdasarkan
perbandingan
Volume 5, No. 4, November 2016
antara
anggaran pada akhir tahun anggaran. Hal ini dapat dilihat
dari
jawaban
responden
terhadap
pernyataan nomor 3 dan 4 dengan rata-rata jawaban 3,77 dan 4,10. Menurut Siswanto dan Rahayu (2010) pola belanja demikian baik yang terjadi di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah
akan
akan
mengganggu
rencana kerja kebijakan APBN/APBD terhadap perekonomian secara umum. Di sisi lain, akan berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi, penyerapan
tenaga
kerja,
dan
pengentasan
kemiskinan yang menjadi sasaran kebijakan fiskal secara khusus.
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 3) Konsistensi dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan
4) Ketepatan Waktu Pengesahan APBK
Suatu kegiatan akan dilaksnakan setelah APBK telah disetujui oleh DPRK. Hal ini sesuai dengan amanat dari Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal 197 yang menyatakan bahwa pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Surat Penyediaan Dana (SPD) disusun oleh PPKD selaku BUD setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan. Tujuan dari penerbitan SPD ini adalah sebagai manajemen kas pada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
Proses penetapan APBD sering terjadi keterlambatan karena adanya ketidaksepakatan di antara budget actors, khususnya eksekutif dan legislatif. Hal ini terjadi karena anggaran publik bukan hasil dari proses teknikal, namun proses politik juga sangat menentukan waktu penetapan anggaran
(Abdullah, 2012;
Rubin, 2006:1).
Keadaan seperti ini akan menghambat proses serapan anggaran belanja pada pemerintah daerah, sehingga dapat terjadi penumpukan anggaran belanja pada akhir tahun anggaran. Penumpukan
anggaran
belanja
pada
SKPK Pemerintah Kota Sabang terjadi karena
yang transparan dan akuntabel.
penetapan APBK murni dan APBK perubahan Meskipun SPD diterbitkan sebagai upaya manajemen kas yang lebih baik, namun dalam pelaksanaannya selalu saja mengalami kendala, terutama pada saat realisasi anggaran belanja, sehingga
pelaksanaan
kegiatan
mengalami
hambatan karena pencairan dana tidak dapat dilakukan sebelum diterbitkan Surat Penyediaan Dana
(SPD).
Konsistensi
pelaksanaan
tidak tepat waktu. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden terhadap pernyataan nomor 7 dan 8 dengan rata-rata jawaban 3,94 dan 4,14. Rendahnya
serapan
anggaran
pada
tahap
penganggaran biasanya karena masih menunggu pengesahan perubahan APBD yang terlambat diterima oleh SKPD (Muchsin dan Noor, 2011), sehingga realisasi anggaran juga ikut tertunda.
program/kegiatan pada SKPK Pemerintah Kota Sabang mengalami hambatan, karena harus menunggu pengesahan APBK oleh DPRK, baik APBK murni maupun APBK perubahan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden terhadap pernyataan nomor 5 dan 6 dengan rata-rata jawaban 4,12 dan 4,20. Jawaban responden dari beberapa SKPK mengindikasikan bahwa suatu kegiatan akan dilakukan setelah APBK ditetapkan, sehingga dapat menghalangi realisasi anggaran yang seharusnya telah dilakukan sesuai dengan
5) Penambahan Jumlah Alokasi Belanja Perubahan APBK mengakibatkan jumlah belanja ikut bertambah sehingga beban untuk merealisasikan
anggaran menjadi bertambah.
Bertambahnya jumlah anggaran belanja pada SKPK Pemerintah Kota Sabang sebagai akibat dari penambahan alokasi belanja pada saat perubahan anggaran akan menjadi kendala bagi SKPK dalam melakukan realisasi anggarannya, sehingga akan berdampak pada serapan anggaran
jadwal yang telah ditetapkan. Volume 5, No. 4, November 2016
- 74
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala sampai akhir tahun. Kondisi seperti dilihat
dari
jawaban
ini dapat
responden
terhadap
pernyataan nomor 9 dan 10 dengan rata-rata
Saran Saran Akademis
jawaban 4,05 dan 4,19.
Berdasarkan
keterbatasan
dalam
penelitian ini, adapun saran kepada peneliti KESIMPULAN DAN SARAN
selanjutnya agar dapat mencari referensi yang
Kesimpulan
lebih banyak lagi terkait serapan anggaran belanja.
Berdasarkan
hasil
penelitian
dan
Selain itu penelitian juga dapat dilakukan dengan
pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa
observasi
serapan anggaran belanja pada SKPK Pemerintah
melakukan wawancara kepada responden yang
Kota Sabang pada awal tahun cenderung rendah
memahami masalah penganggaran agar jawaban
dari target yang ditetapkan sehingga mengalami
yang
penumpukan
pada
Penelitian selanjutnya juga dapat meneliti faktor-
Penumpukan
anggaran
akhir
tahun
belanja
anggaran.
pada
SKPK
Pemerintah Kota Sabang terjadi karena penetapan
langsung
diperoleh
ke
lapangan
menjadi
lebih
dengan
informatif.
faktor apa saja yang dapat mempengaruhi serapan anggaran belanja.
APBK murni dan APBK perubahan tidak tepat waktu. Keterlambatan penetapan APBK ini menyebabkan suatu program/kegiatan tidak dapat dilaksanakan
sesuai
jadwal.
penumpukan
anggaran
juga
Selain terjadi
itu, karena
Saran Praktis Bagi
Pemerintah
Kota
Sabang
diharapkan dapat menjadi masukan dan lebih memperhatikan
prinsip-prinsip
pengolaan
bertambahnya jumlah anggaran belanja pada
keuangan daerah terutama masalah penganggaran
SKPK Pemerintah Kota Sabang sebagai akibat
mulai dari perencanaan sampai pada tahap
dari penambahan alokasi belanja pada saat
pelaporan.
perubahan anggaran sehingga menjadi kendala bagi
SKPK
dalam
melakukan
realisasi
anggarannya.
DAFTAR PUSTAKA Abdullah,
S.
(2012).
Legislatif
dan
Perilaku
Faktor-Faktor
Beberapa keterbatasan dalam penelitian
Penganggaran
Pemerintah
ini adalah kurangnya referensi terkait serapan
Indonesia.
anggaran belanja. Selain itu sumber data yang
Universitas Gadjah Mada.
hanya
bersumber
dari
kuesioner,
sehingga jawaban responden hanya terbatas pada pertanyaan-pertanyaan
yang
diajukan
kuesioner tersebut. 75 -
yang
Mempengaruhinya: Bukti Empiris dari
Keterbatasan
diperoleh
Oportunistik
Volume 5, No. 4, November 2016
dalam
Disertasi.
Daerah
di
Yogyakarta:
Abdullah, S. dan R. Nazry. (2015). Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah: Penjelasan
Empiris
dari
Perspektif
Jurnal Akuntasi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Keagenan. Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis, 6(2), 272-283.
Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Abdullah, S., R. Darma dan H. Basri. (2015). Faktor-Faktor
yang
Mempengaruhi
Serapan Anggaran Pemerintah Daerah (Studi
pada
-----------------------, Undang-Undang Nomor 17
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota di Aceh. Makalah ini dipresentasikan pada Konferensi Ilmiah
-----------------------, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. -----------------------, Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004
Tentang
Pemerintahan
Daerah.
Akuntansi (KIA) Tahun 2015. Rubin, I. S. (2006). The Politics of Public Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor
Budgeting. Washington: CQ Press.
Publik. Edisi 2. Jakarta:Salemba Empat. Siswanto, A. D. dan S. L. Rahayu. (2010). FaktorHerriyanto,
H.
(2012).
Faktor-Faktor
yang
Mempengaruhi
Keterlambatan
Penyerapan
Belanja
Anggaran
pada
Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta. Tesis. Jakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
(2011). Menyoal Penyerapan Anggaran. Paris Review. Edisi No. 6 Tahun III Desember:6-9.
Yogyakarta: Penerbit Andi.
Penyerapan Anggaran: Kenapa Akselerasi di Akhir Tahun? Paris Review, 3 (6), 6-9.
58
Peraturan Tahun
Pemerintah
2005
Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah. -----------------------, Tahun
Permendagri
2006
10/m/edef-konten-view mobile.asp/id=2010092009505491129204
Solikhin. (2014). Evaluasi Penumpukan Pencairan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Akhir Tahun Anggaran pada Satuan Yogyakarta: Universitas
Gadjah Mada. Wildavsky, A. dan N. Caiden. (2004). The New
Muchsin, M. dan A.S. Noor. (2011). Fenomena
Nomor
Melaluihttp://www.fiskal.depkeu.co.id/20
Kerja. Tesis.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik.
Indonesia,
Belanja Kementerian/Lembaga TA 2010.
0
Kustyaningsih, R., I. Yunarto dan Y. A. Widodo.
Republik
Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan
Edition. Boston: Pearson Education Inc. Zarinah,
M.
(2015).
Pengaruh
Perencanaan
Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia
terhadap
Tingkat
Penyerapan
Anggaran SKPD di Kabupaten Aceh Utara.
Nomor
Tentang
Politic of The Budgetary Process. Fifth
13
Pedoman
Tesis. Banda Aceh: Program Pasca Sarjana Unsyiah
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Volume 5, No. 4, November 2016
- 76
