Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
9 Pages
ISSN 2302-0164 pp. 29- 37
ANALISIS VARIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN VARIAN BELANJA LANGSUNG DI SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA (SKPK) BANDA ACEH Nova Rahayu1, Darwanis2, Syukriy Abdullah2 Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2) Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Abstract: This research aims to view how the variance magnitude of indirect expenditure (variance of officer expenditure) and variance of direct expenditure (variance expenditures of officer, goods and service, and capital) which impacted in rest of budget in City Task Force (SKPK). The research population was all of SKPK Banda Aceh, and target population was 70 Budget Realization Reports (LRA) SKPK period 2009-2011. Secondary data was gotten from Qanun of APBD Accountability. Data analysis done descriptively in form of narrative to describe the magnitude of variances of indirect expenditure, direct expenditure, officer expenditure, goods and service expenditure, and capital expenditure that producing the rest of budget. Processing the data was using SPSS, i.e. statistic descriptive to getting the average value of variance of expenditure, minimum value and maximum value, and standard deviation. The result showed that percentage of magnitude average of direct expenditure was greater than indirect expenditure. Then, expenditure variances of goods and service were the highest in producing the rest of budget in SKPK Banda Aceh of the officer variance and capital variance. Keywords : Variance of Indirect Expenditure, Variance of Direct Expenditure, and The Rest of Budget. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana besaran varian belanja tidak langsung (varian belanja pegawai) dan varian belanja langsung (varian belanja pegawai, varian belanja barang/jasa dan varian belanja modal) yang berdampak terhadap sisa anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Banda Aceh. Populasi penelitian adalah seluruh SKPK Kota Banda Aceh, dan populasi sasaran adalah 70 LRA SKPK Banda Aceh tahun anggaran 2009-2011. Data sekunder penelitian diperoleh dari Qanun Pertanggungjawaban APBD kota Banda Aceh untuk tahun anggaran 2009-2011. Analisis data dilakukan secara deskriptif dalam bentuk uraian untuk menggambarkan besaran varian belanja tidak langsung, besaran varian belanja langsung, besaran varian belanja pegawai, besaran varian belanja barang/jasa dan besaran varian belanja modal yang menghasilkan sisa anggaran. Pengolahan data menggunakan SPSS, yakni analisis statistik deskriptif untuk mendapatkan nilai ratarata besaran varian anggaran belanja, nilai varian belanja tertinggi dan terendah serta standar deviasi. Hasil penelitian menunjukkan persentase besaran rata-rata varian belanja langsung lebih besar dibandingkan dengan persentase besaran rata-rata varian belanja tidak langsung dalam menghasilkan sisa angggaran pada seluruh SKPK kota Banda Aceh, dan besaran rata-rata varian belanja barang dan jasa merupakan besaran varian jenis belanja yang paling tinggi menghasilkan sisa anggaran di seluruh SKPK, dari pada varian belanja pegawai dan varian belanja modal. Kata Kunci : Varian Belanja Tidak Langsung, Varian Belanja Langsung dan Sisa Anggaran.
merencanakan dan mengelola pembangunan di
PENDAHULUAN
Reformasi pengelolaan keuangan daerah di
daerahnya.
Indonesia telah memberikan ruang yang besar bagi
Konsepsi otonomi daerah dijabarkan dalam
pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya.
pasal 1 angka 5 dan angka 6 UU No. 32/2004. Pasal
Propinsi
Indonesia
1 angka 5 menyatakan bahwa otonomi daerah
mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk
adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah
29 -
dan
kabupaten/kota
di
Volume 3, No. 1, Februari 2014
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
anggaran telah dilakukan oleh Andalia (2012),
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
yakni pengkajian tentang pengaruh varian
setempat sesuai dengan peraturan perundang-
pendapatan dan varian belanja terhadap sisa
undangan (termasuk yang diatur sendiri adalah
anggaran di kabupaten/kota di Aceh yang
pengelolaan keuangan daerah).
menunjukkan keduanya berpengaruh positif
Dalam praktiknya, penyusunan anggaran
terhadap sisa anggaran, dan varian belanja
secara otonom menimbulkan varian anggaran dan
merupakan yang paling besar pengaruhnya
sisa anggaran. Baru-baru ini, dari data yang
terhadap sisa anggaran.
publikasikan oleh Tim Public Expenditure Analysis
Varian anggaran adalah selisih antara target
and Capacity Strengthening Program (PECAPP),
dengan realisasi anggaran, varian hampir selalu
diperkirakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
terjadi untuk semua komponen anggaran, yakni
(SILPA) Pemerintah Aceh untuk 2013 dapat
pendapatan, belanja, dan pembiayaan, (Abdullah,
meningkat menjadi Rp.2 triliun. Menurut Abdullah
2012).
(2013) penyebab besarnya SILPA Aceh setiap tahun
Varian anggaran juga terkait dengan motivasi
dikarenakan oleh lemahnya daya serap Satuan
untuk melakukan korupsi. Niskanen (dalam
Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), terlambatnya
Kuncoro, 2008) menyatakan bahwa para birokrat
pengesahan anggaran, terlambatnya pelaksanaan
berperilaku memaksimalisasi anggaran (budget
tender dan perubahan iklim/musim.
maximation) sebagai proksi atas kekuasaannya.
Mahmudi (2010:174) menyatakan ada
Model birokratik ini menegaskan selisih anggaran
tidaknya dan besar kecilnya SILPA sangat
sebagai hasil dari perilaku birokrat (atau politisi
tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan
lokal) dalam memaksimalisasi anggaran sehingga
serta kinerja pendapatan. Jika tingkat belanja
lebih leluasa menggunakan anggaran. Abdullah
relatif rendah atau terjadi efisiensi anggaran
(2012) menyebut adanya “kesengajaan” untuk
maka dimungkinkan diperoleh SILPA lebih
menaikan anggaran belanja di atas kebutuhan
tinggi, begitu sebaliknya. Oleh karena itu,
karena adanya self-interest yang ingin dicapai. Self-
varian belanja adalah salah satu penyumbang
interest ini dapat berupa enjoyment di tempat kerja
angka SILPA.
yang nyaman, dapat memanfaatkan fasilitas kantor
SILPA/sisa anggaran merupakan dampak dari adanya varian pada anggaran daerah. Seperti yang dinyatakan oleh Abdullah (2012), varian
anggaran
akan
menghasilkan
sisa
untuk kepentingan pribadi, dan privelege sebagai pejabat yang dihormati. Laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh
adalah
konsolidasi
dari
Laporan
anggaran pada akhir tahun dan sisa anggaran di
Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kota (LK-
akhir tahun akan menjadi saldo awal kas pada
SKPK), termasuk komponen belanja dan varian
awal tahun anggaran berikutnya. Penelitian
belanja. Oleh Karena varian belanja merupakan
sebelumnya mengenai sisa anggaran dan varian
salah satu penyebab besarnya sisa anggaran Volume 3, No. 1, Februari 2014
- 30
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pemda (Andalia, 2012), maka varian belanja SKPK dapat disebut sebagai prediktor untuk SILPA sebuah Pemko.
(APBD) Menurut Freeman (dalam Nordiawan, dkk., 2007:19) anggaran adalah sebuah proses yang
Dalam kurun waktu 2009-2011, Kotamadya
dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk
Banda Aceh memiliki SILPA dalam laporan
mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya
keuangannya sebesar Rp.13.651.721.836 (2009),
pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (the
Rp.16.224377.081 (2010) dan Rp.21.386.329.168
process of allocating resources to unlimited
(2011), dimana angka SILPA merupakan akumulasi
demands). Pasal 1 angka 9 Permendagri No.
dari sisa anggaran seluruh SKPK kota Banda Aceh.
13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Sesuai dengan data observasi awal berdasarkan
Daerah menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPK Kota
dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana
Banda Aceh tahun 2009-2011 yang ada dalam
keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas
Qanun Pertanggungjawaban APBD, ada beberapa
dan disetujui bersama pemerintah daerah dan
SKPK yang mempunyai angka sisa anggaran cukup
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan
besar.
ditetapkan dengan peraturan daerah.
Tujuan
penelitian
ini
adalah
untuk
menganalisis lebih spesifik mengenai besaran
Varian Anggaran
varian dalam APBD, khususnya besaran varian
Menurut Coan (1986), varian adalah alat bagi
belanja (belanja tidak langsung dan belanja
manajemen untuk tujuan yang luas dalam rangka
langsung), dengan tujuan untuk mengetahui
menginformasikan tingkat varian yang tepat atas
kelompok belanja dan jenis belanja manakah apa
operasi tertentu, dengan biaya yang dapat diterima
yang paling dominan menghasilkan sisa anggaran
untuk
di Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Banda
Louisiana (salah satu negara bagian di Amerika
Aceh.
Serikat) besaran varian anggaran pemerintah diatur
Pembahasan hasil penelitian ini dibagi menjadi beberapa sub bab. Sub bab pertama
ekonomi
perusahaan/
organisasi.
Di
dalam Peraturan Daerah, yakni Louisiana Local Government Budget Act.
membahas kajian pustaka, kerangka pemikiran
Varians
anggaran
berbeda
dengan
dan hipotesis. Pada sub bab kedua membahas
kesenjangan
anggaran
(budget
slack).
tentang metodelogi penelitian yang digunakan
Kesenjangan anggaran merupakan selisih antara
dan
pembahasan
target yang ditentukan dengan potensi atau
mengenai hasil penelitian. Sub bab terakhir
kemampuan yang sesungguhnya, sedangkan
mengenai kesimpulan, keterbatasan dan saran.
varians anggaran adalah selisih antara target
sub
bab
ketiga
adalah
anggaran dengan realisasi yang sesungguhnya KAJIAN KEPUSTAKAAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 31 -
Volume 3, No. 1, Februari 2013
(Abdullah, 2012). Selisih realisasi belanja dengan anggaran
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala yang
cukup
signifikan
memberikan
dua
kemungkinan, pertama menunjukkan adanya
Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung adalah belanja yang
efisiensi anggaran, dan kedua sebaliknya, jika
penganggarannya
tidak
dipengaruhi
secara
terjadi selisih kurang maka sangat mungkin
langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan.
telah terjadi kelemahan dalam perencanaan
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang
anggaran sehingga estimasi belanja kurang
dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun
tepat (Mahmudi, 2010:137).
anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap (pembayaran gaji dan tunjangan)
Belanja Daerah Dalam pasal 20 angka 3 PP No. 58/2005 dinyatakan
belanja
daerah
meliputi
semua
pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang
dan/atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya yang umumnya diperlukan secara periodik (Darise, 2008:42-43).
mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan
Dalam pasal 37 Permendagri No. 13/2006
kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang
diatur bahwa kelompok belanja tidak langsung
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
dibagi menurut jenis belanja, yang terdiri dari: (a)
daerah. Sementara itu Mahmudi (2010:155)
belanja pegawai, (b) bunga, (c) subsidi, (d) hibah,
menyatakan belanja dapat dipahami sebagai
(e) bantuan sosial,(f) belanja bagi Hasil, (g) bantuan
kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi
keuangan dan (h) belanja tidak terduga.
kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu.
Belanja Langsung Belanja
Pasal 24 angka 2 Permendagri No. 13/2006 menyatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
Permendagri
No.
13/2006
juga
mengklasifikasikan belanja dalam APBD menurut kelompok, yakni (1) belanja tidak langsung dan (2) belanja
langsung.
pertanggungjawaban
Struktur APBD
belanja
dalam
berbeda
dengan
struktur belanja dalam penyusunan APBD. Struktur belanja dalam laporan keuangan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tidak berdasarkan program dan kegiatan, melainkan dibuat berdasarkan jenis belanja.
langsung
adalah
belanja
yang
penganggarannya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Menurut pasal 50 Permendagri No. 13/2006, kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja, yang terdiri dari: (1) belanja pegawai, (b) belanja barang dan jasa dan (c) belanja modal. Pasal
51-53
Permendagri
No.13/2006
memberikan pengertian kompnen belanja langsung sebagai berikut: (a) belanja pegawai, digunakan untuk
pengeluaran
honorarium/upah
dalam
melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, (b) belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam Volume 3, No. 1, Februari 2014
- 32
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan
uang atau uang kas SKPK yang belum terpakai.
daerah, dan (c) belanja modal, digunakan untuk
Sisa anggaran seluruh SKPK terkonsolidasi
pengeluaran
rangka
dalam sisa anggaran Pemda (SILPA), yang
pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap
terangkum dalam laporan keuangan Pemda
berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari
kabupaten/kota.
yang
dilakukan
dalam
12 (dua belas) bulan. Kerangka Pemikiran Menurut
Sisa Anggaran
Abdullah
(2012)
dalam
Menurut Abdullah (2012) sisa anggaran
melakukan analisis atas pencapaian target-target
adalah dana milik Pemda yang belum terpakai
anggaran di pemerintahan daerah (APBD),
selama satu tahun anggaran atau masih tersisa
salah satu hal yang penting untuk diperhatikan
pada akhir tahun anggaran dan dalam konsep
adalah varians anggaran (budget variance).
anggaran berbasis kas sisa anggaran sama
Penelitian
Andalia
(2012)
tentang
dengan jumlah uang atau kas Pemda yang
pengaruh varian pendapatan dan varian belanja
belum terpakai. Sisa anggaran terjadi karena
terhadap sisa anggaran pada kabupaten/kota se
pelampauan target Pendapatan Asli Daerah
Aceh menunjukkan kedua varian tersebut
(PAD) dan kecilnya realisasi belanja dari
berpengaruh positif terhadap sisa anggaran, dan
anggaran yang telah ditetapkan (Abdullah,
pengaruh terbesar berasal dari varian belanja.
2013).
Berdasarkan uraian di atas disimpulkan
Lebih lanjut Abdullah (2013) menyatakan
varian anggaran berdampak terhadap SILPA,
“penghematan” belanja terjadi karena (1) tidak
dimana
terserapnya seluruh belanja meskipun target
merupakan
kinerja tercapai sesuai target, biasanya terjadi
seluruh SKPD. Varian belanja merupakan salah
karena
satu
adanya
“mark-up”
pada
tahap
SILPA
suatu
akumulasi
komponen
pemerintah dari
anggaran.
sisa
daerah anggaran
Penelitian
ini
penyusunan dan penetapan anggaran, (2)
menganalisis besaran varian belanja tidak
adanya kegiatan yang tidak selesai selama satu
langsung dan besaran varian belanja langsung
tahun anggaran dan anggaran belum terserap
yang berdampak terhadap sisa anggaran di
seluruhnya karena target kinerja belum tercapai
SKPK kota Banda Aceh. Jenis belanja tidak
(luncuran), dan (3) adanya kegiatan yang batal
langsung dalam penelitian ini dibatasi pada
atau tidak jadi dilaksanakan.
belanja pegawai dikarenakan jenis belanja lain
Dalam teori
keagenan sisa anggaran adalah pengingkaran
tidak terdapat dalam LRA SKPD.
atas kebutuhan masyarakat yang tidak mampu dilayani oleh pemerintah (Abdullah, 2013). Berdasarkan
uraian
diatas
dapat
disimpulkan sisa anggaran SKPK adalah jumlah
METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat studi lapangan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPK kota Banda Aceh. Pengambilan data
33 -
Volume 3, No. 1, Februari 2013
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dilakukan dengan kombinasi antara Cross
varian anggaran dan sisa anggaran. Pengolahan
Sectional dan Time Series Study. Populasi dalam
data menggunakan software Statistical Package
penelitian
Realisasi
for Social Science (SPSS), yakni analisis
Anggaran (LRA) seluruh SKPK Kota Banda
statistik deskriptif untuk mendapatkan nilai
Aceh periode 2009-2011. Populasi sasaran
rata-rata besaran varian anggaran, nilai varian
penelitian ini adalah LRA SKPK kota Banda
tertinggi dan terendah serta nilai standar deviasi.
ini
adalah
Laporan
Aceh periode 2009-2011 yang memiliki sisa anggaran positif. SKPK yang tidak mempunyai sisa anggaran/sisa anggaran minus, tidak diikut sertakan dalam penelitian ini sehingga populasi penelitian menjadi 70 unit. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data Data
sekunder
untuk
penelitian
ini
diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran seluruh
SKPD
kota
Banda
Aceh
yang
terangkum dalam Qanun Pertanggungjawaban APBD kota Banda Aceh untuk tahun anggaran 2009-2011.
HASIL PEMBAHASAN
Hasil Statistik Deskriptif Tabel 1. Besaran Varian Belanja Tidak Langsung dan Besaran Varian Belanja Langsung VBTL VBL Min.
-Rp.3.016.381.332
Max.
Rp. 16.477.617.529
Rp.4.825.863.742
Mean
Rp.692.083.797,25
Rp.841.975.772,80,
45%
55%
%
Rp.8.432.910
Berdasarkan data pada Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa varian belanja langsung merupakan
varian
yang
paling
besar
menghasilkan sisa anggaran pada seluruh SKPK kota Banda Aceh dibandingkan dengan varian belanja tidak langsung.
Metode Analisis Data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif
dalam
bentuk
uraian
untuk
menggambarkan besaran varian belanja tidak
Statistik Deskriptif Tabel 2.
langsung, besaran varian belanja langsung, besaran varian jenis belanja pegawai, besaran varian belanja barang/jasa dan besaran varian
Besaran Varian Belanja Pegawai, Varian Belanja Barang dan Jasa dan Varian Belanja Modal
V. BPgw (Rp)
VBB/J (Rp)
VBM (Rp)
Min. 0
Min. 5.186.910
Min. 0
Max : 3.048.977.446
Max : 1.929.797.947
Max : 3.327.177.206
Mean: 242.840.497,51
Mean: 453.653.651,25
Mean: 145.481.624,02
Persentase: 29%
Persentase: 54%
Persentase: 17%
belanja modal yang menghasilkan sisa anggaran pada SKPK kota Banda Aceh. deskriptif
bertujuan
untuk
Analisis
menjelaskan
distribusi data dari satu atau lebih variabel yang diteliti, dan ukuran yang digunakan adalah tendensi sentral dan dispersi (Indriantoro dan Supomo, 1999:88).
Dari Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa
Analisis juga dilakukan dengan mengkaji
varian belanja barang dan jasa merupakan jenis
hasil penelitian dengan teori-teori mengenai
varian belanja yang paling besar menghasilkan Volume 3, No. 1, Februari 2014
- 34
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala sisa anggaran pada seluruh SKPK kota Banda
langsung dapat di lihat pada tampilan Gambar 1.
Aceh dibandingkan dengan varian belanja pegawai dan varian belanja modal.
Besaran Varian Belanja Tidak Langsung dan Besaran Varian Belanja Langsung Persentase nilai rata-rata varian anggaran kelompok belanja
langsung
sebesar
55%
menjelaskan bahwa SKPK kota Banda Aceh
Gambar 1. Rincian pergerakan besaran varian jenis belanja langsung
masih kurang baik dalam membuat perencanaan anggaran
yang
tekait
langsung
dengan
Dapat
disimpulkan
bahwa
meskipun
pelayanan publik. Artinya dengan besarnya
besaran rata-rata varian belanja tidak langsung
varian anggaran (yang memunculkan sisa
lebih kecil dari varian belanja langsung, namun
anggaran) yang ditimbulkan oleh varian belanja
dapat juga diindikasikan terjadinya budget slack
langsung, maka besar pula jumlah program dan
dalam pembuatan anggaran kelompok belanja
kegiatan untuk pelayanan publik yang belum
tidak langsung.
direalisasikan. Seyogianya SKPK Kota Banda Aceh menjadikan varian anggaran sebagai alat dan
Besaran Varian Belanja Tidak Langsung dan Besaran Varian Belanja Langsung
mengawai pelaksanaan anggaran, sehingga
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari
jumlah sisa anggaran dapat diminimalisir (Coan,
jenis belanja, belanja barang dan jasa adalah
1986).
yang paling besar menghasilkan sisa anggaran
untuk
merencanakan,
melaksanakan
Di sisi lain besarnya nilai rata-rata varian
pada seluruh SKPK kota Banda Aceh, yakni
anggaran belanja langsung mengindikasikan
54% dari total sisa anggaran. Hal ini dapat
praktek
pada
dinyatakan SKPK kota Banda Aceh masih
kelompok belanja ini. Seperti yang dinyatakan
kurang baik dalam membuat perencanaan
oleh Niskanen (dalam Kuncoro, 2008), bahwa
anggaran untuk program dan kegiatan jangka
para birokrat berperilaku memaksimalisasi
pendek, karena varian belanja barang/jasa
anggaran (budget maximation) sebagai proksi
merupakan pengeluaran yang nilai manfaatnya
atas kekuasaannya.
kurang dari 12 bulan.
budget
maximizer
terjadi
Jumlah varian belanja langsung dalam
Persentase
54%
juga
menunjukkan
merata,
tingginya asimetri informasi dalam penyunan
sementara jumlah varian belanja tidak langsung
anggaran jenis belanja barang/jasa. Seperti yang
berfluktuasi dan cenderung meningkat. Rincian
dinyatakan oleh Kuncuro (2008), bahwa dari
pergerakan
aspek teori
periode
35 -
2009-2011
besaran
cenderung
varian
jenis
belanja
Volume 3, No. 1, Februari 2013
keagenan pemunculan selisih
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala anggaran sekaligus menunjukkan terjadinya asimetri informasi pada laporan keuangan, dimana pihak pemerintah daerah (SKPK) selaku agen memiliki informasi lebih dari masyarakat (prinsipal) atas anggaran dan laporan keuangannya. Besaran varian belanja barang dan jasa yang dihasilkan terlalu besar juga
mengindikasikan
tingginya
political
Gambar 2. Rincian pergerakan besaran varian jenis belanja langsung
interest pada jenis belanja tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Mayper et.al, (1991) bahwa varian anggaran tidak terjadi secara acak, namun
sistematik
dalam
bentuk
yang
konservatif, dan faktor politik juga mempunyai andil dalam memunculkan varian anggaran Pemda. Di sisi lain, persentase besaran rata-rata varian belanja modal sebesar 17% terhadap sisa anggaran menunjukkan bahwa, kinerja SKPK kota Banda Aceh telah baik dalam membuat anggaran kegiatan yang mempunyai nilai manfaat jangka panjang bagi publik. Meskipun demikian varian belanja modal cenderung mengalami kenaikan setiap tahun dalam periode 2009-2011, sementara varian belanja barang dan
jasa
berfluktuasi.
dan
varian
Oleh
belanja
karena
itu
pegawai praktek
maksimalisasi anggaran, meskipun tidak tinggi, juga terjadi pada jenis belanja modal. Rincian pergerakan
besaran
varian
jenis
belanja
langsung dapat di lihat pada tampilan Gambar 2.
Seperti telah diuraikan di atas bahwa besaran varian belanja tidak langsung dan besaran
varian
belanja
langsung
telah
menimbulkan sisa anggaran pada SKPK kota Banda Aceh. Dimana varian anggaran muncul karena adanya upaya-upaya memaksimalisasi anggaran oleh SKPK/Pemerintah (Niskanen dalam Bartle at al., 1996). Implikasinya adalah satuan kerja akan membuat biaya yang tidak efisien atau jumlah yang dianggarkan lebih besar dari yang dibutuhkan oleh konstituennya.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Berdasarkan
hasil
penelitian
yang
diperoleh, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah: 1. Besaran
rata-rata
varian
belanja
tidak
langsung (belanja pegawai) adalah 45% dari total varian anggaran. Sementara besaran rata-rata varian belanja langsung (belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal) sebesar 55% dari total varian anggaran. Oleh karena varian anggaran akan menghasilkan sisa anggaran, maka besaran sisa anggaran yang dihasilkan oleh SKPK Banda Aceh Volume 3, No. 1, Februari 2014
- 36
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pada akhir tahun anggaran sama dengan
sehingga
besaran varian anggaran.
komperhensif.
hasil
penelitian
lebih
2. Varian belanja langsung merupakan varian
belanja paling besar, dengan nilai rata-rata
DAFTAR KEPUSTAKAAN
varian 55% dari total varian anggaran. Dari jenis belanja, varian belanja barang/jasa merupakan yang paling tinggi jumlah varian anggarannya dibandingkan dengan varian belanja pegawai dan varian belanja modal, yakni
54%
dari
total
varian
belanja
langsung. Saran 1. Bagi pemerintah Kotamadya Banda Aceh, DPRK dan SKPK dapat menjadi masukan dan
pertimbangan
dalam
membuat
perencanaan dan pengelolaan anggaran, antara lain dengan menghindari praktek budget political
maximazer,
budget
slack
dan
interest
dalam
pembuatan
anggaran, serta membuat regulasi tentang toleransi besaran varian anggaran. 2. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti penyebab-penyebab
terjadinya
sisa
anggaran, dikarenakan penelitian ini sebatas pada kajian aspek hasil (ex post) belum menyentuh pada penyebab terjadinya (ex ente). 3. Bagi
peneliti
menggunakan
selanjutnya
statistik
inferensi
dapat untuk
memprediksi dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah varian belanja dan sisa anggaran, serta mengambil data pada SKPK dibeberapa kabupaten/kota, dan memperpanjang periode waktu pengamatan, 37 -
Volume 3, No. 1, Februari 2013
Abdullah, S., 2012. Varians Anggaran Pendapatan dan Varians Belanja Daerah:Sebuah Pengantar. http://syukriy.wordpress.com/2012/10/16/vari ans-anggaran-pendapatan-daerah/ Abdullah, S., 2013. SiLPA Aceh Membengkak Karena Serapan Anggaran Lemah. http://theglobejournal.com/ekonomi/silpaaceh-membengkak-karena-serapananggaran-lemah/index.php Andalia, D., 2012. Pengaruh Varian Pendapatan dan Varian Belanja terhadap Sisa Anggaran di Kabupaten/Kota Se Aceh. Tesis. Pasca Sarjana, Universitas Syiah Kuala. Coan, N., 1986. Variances Must Be Forged Into Familiar Tools. NACA Bulletin. Vol. 31, Hal: 1223-1223. Darise, N., 2008. Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang. Indriantoro, N., dan Bambang S., 1999. Metodelogi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: Penerbit BPFE. Kuncoro, H., 2008. Variansi Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Studi Kasus Pemerintahan Daerah Propinsi DKI. Jurnal Manajemen Teori dan Terapan. Tahun 1, No. 2, Hal: 127128. Mahmudi., 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Kedua. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 124. Sekretariat Negara. Jakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
