SKRIPSI ANALISIS KOMPOSISI BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG PADA PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT OLEH:

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI MEDAN SKRIPSI

ANALISIS KOMPOSISI BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG PADA PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

OLEH:

NAMA : SRI DEVI OCTAVIANI NIM : 050503114 DEPARTEMEN : AKUNTANSI

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 2009 Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

PERNYATAAN

Dengan ini, Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “Analisis Komposisi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat” Adalah benar hasil karya sendiri dan judul dimaksud belum pernah dimuat, dipublikasikan, atau diteliti oleh mahasiswa lain dalam konteks penulisan skripsi level Program S-1 Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Semua sumber data dan informasi yang diperoleh, telah dinyatakan dengan jelas, benar apa adanya. Dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, Saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Universitas Sumatera Utara.

Medan, Maret 2009 Yang membuat pernyataan,

Sri Devi Octaviani N I M : 050503114

Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamiin, segala puja dan puji penulis panjatkan kepada Sang Pencipta Alam beserta isinya, Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan petunjuk yang tiada terhingga, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat berangkaikan Salam tak lupa pula penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah membawa cahaya Islam ke dunia ini dan juga ilmu pengetahuan kepada ummatnya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

pada Fakultas Ekonomi Universitas

Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini yaitu: ”Analisis Komposisi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat”. Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis dibantu oleh berbagai pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga, pikiran serta dukungannya baik secara moril maupun materil. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada yang terhormat: 1. Bapak Drs. Jhon Tafbu Ritonga, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Drs. Arifin Akhmad, M.Si, Ak dan Bapak Fahmi Natigor Nasution, SE, M.Acc, Ak, selaku Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.


3. Bapak Drs. Idhar Yahya, MBA, Ak selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktu, memberi saran dan arahan kepada penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. 4. Ibu DR. Erlina, S.E, MSi, Ak dan Bapak Sambas Ade Kesuma, SE, MSi, Ak selaku Dosen Penguji I dan Dosen Penguji II yang telah membantu penulis melalui saran dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini. 5. Segenap dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara 6. Para pegawai Departemen Akuntansi, Bang Hairil, Bang Oyong, dan Kak Dame yang telah banyak membantu penulis mengenai administrasi di Departemen Akuntansi selama penulis menuntut ilmu 7. Keluarga tercinta, papa, mama, kakak dan adikku yang telah memberikan do’a dan dukungannya. Terima kasih atas semuanya. Aku cinta kalian semua. 8. Buat teman-temanku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, baik yang ada di kampus Universitas Sumatera Utara maupun tidak. Terima kasih atas do’a dan dukungannya yang mampu membangkitkan semangatku di saat aku down. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, Penulis berharap semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi.

Medan, Penulis,

Maret 2009

Sri Devi Octaviani N I M : 050503114


ABSTRAK Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengalokasian belanja langsung dan belanja tidak langsung serta besarnya pengalokasian belanja tersebut di Pemerintah Kabupaten Langkat. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Langkat dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Langkat dan buku-buku serta peraturan yang mendukung. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Pada periode 2005 dan 2006 struktur belanja daerah Pemerintah Kabupaten Langkat mengikuti Kepmendagri No.29/2002 dan pada periode 2007 mengikuti Permendagri No.13/2006. b) Komposisi belanja langsung dan belanja tidak langsung pada periode 2005 adalah 28,99 %:71,01 %, pada periode 2006 adalah 41,22 %:58,78 %, dan pada periode 2007 adalah 51,14 %:48,86 %. c) Dari periode 2005-2007, komposisi belanja langsung memang terus meningkat. Namun, peningkatan komposisi belanja langsung ini belum mencapai atau belum sesuai dengan pengharapan teori yang ada yaitu sebesar 70 % dari belanja daerah Pemerintah Kabupaten tersebut. d) Faktor yang menyebabkan ketidaksesuian antara pendistribusian belanja daerah yang terjadi di lapangan dengan teori adalah dikarenakan terlalu besarnya gaji yang dibayarkan untuk pegawai. Kata kunci: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung


ABSTRACT This research is a descriptive research. This research intends to know how the allocation of direct expenditure and indirect expenditure is in Langkat Regency and then how much that to each other. This researched had been held in Langkat Regency by using primary and secondary files were obtained from the realization report of estimation of local income and expenditure, books, and the support rules. The files were collected by direct interview and documentation. The result of this research showed that: a) In 2005 and 2006 the local expenditure structure of Langkat Regency followed Kepmendagri No.29/2002 and in 2007 followed Permendagri No.13/2006. b) The composition of direct expenditure and indirect expenditure in 2005 was 28,99 %:71,01 %, in 2006 was 41,22 %:58,78 %, and in 2007 was 51,14 %:48,86 %. c) From 2005 until 2007, the composition of local expenditure still increase. Yet, the increasing of local expenditure composition had not reached or matched with the theory that is amount 70 % from the local expenditerure of the regency. d) The factor was caused a mismatched in distribution of direct expenditure and indirect expenditure that was happenned with the theory because of too large salary that must be paid to the civil servant. Keyword: The Estimation Of Local Income and Expenditure, Direct Expenditure, Indirect Expenditure


DAFTAR ISI PERNYATAAN

......................................................................

i

KATA PENGANTAR

......................................................................

ii

ABSTRAK

......................................................................

v

ABSTRACT

......................................................................

vi

DAFTAR ISI

......................................................................

vii

DAFTAR TABEL

......................................................................

ix

DAFTAR GAMBAR

......................................................................

x

DAFTAR LAMPIRAN

......................................................................

xi

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Masalah ..............................................

1

B.

Perumusan Masalah ....................................................

8

C.

Batasan Penelitian ......................................................

8

D.

Tujuan Penelitian ........................................................

8

E.

Manfaat Penelitian ......................................................

9

F.

Kerangka Konseptual .................................................

9

TINJAUAN PUSTAKA A.

B.

BAB III

Tinjauan Teoritis .........................................................

11

1. Teori Investasi Autonomous .....................................

11

2. Keuangan Daerah ....................................................

11

3. Anggraran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

14

4. Belanja Daerah ........................................................

18

Penelitian Terdahulu......................................................

27

METODE PENELITIAN A.

Jenis Penelitian ..........................................................

29

B.

Jenis Data ...................................................................

29


BAB IV

C.

Teknik Pengumpulan Data .........................................

30

D.

Metode Analisis Data .................................................

30

E.

Jadwal dan Lokasi Penelitian ......................................

30

HASIL PENELITIAN A.

Data Penelitian ...........................................................

32

1. Gambaran Umum dan Sejarah Singkat Pemerintahan

B.

Kabupaten Langkat ...............................................

32

Analisis Hasil Penelitian ............................................

40

1. Analisis Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2005…………………………………….

40


46


53

4. Rekapitulasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2005-2007 (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) …………………………………….

BAB V

56

KESIMPULAN DAN SARAN A.

Kesimpulan ................................................................

63

B.

Saran ..........................................................................

64

DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................

65

LAMPIRAN………………………………………………………………..

67


DAFTAR TABEL Tabel 1.1

Laporan Realisasi APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2007 ..........................................................................................

4

Tabel 2.1

Perbedaan Struktur APBD Dengan Pengkodean Yang Lalu…. 17

Tabel 2.2

Tabel Akun…..……….…………………….……………….... 18

Tabel 2.3

Struktur APBD (Belanja)…………………………………..…. 25

Tabel 3.1

Jadwal Penyelesaian Skripsi…..………..….…………….….... 31

Tabel 4.1

Laporan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Langkat T.A.2005..……………………………………..………..……. 40

Tabel 4.2


Tabel 4.3


Tabel 4.4

Rekapitulasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2005-2007..……………………………..………..……. 56


DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1

Kerangka Konseptual……………………………..……...

10

Gambar 2.1

Jenis dan Kelompok Belanja…………..………………….

26

Gambar 4.1

Transformasi Belanja Daerah Pemerintah Kab.Langkat Tahun 2005…………………...…………………………………..

Gambar 4.2

43

Transformasi Belanja Daerah Pemerintah Kab.Langkat Tahun 2005…………………...…………………………….…..

52


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran

Judul

1

Ringkasan Perubahan APBD Kabupaten Langkat Tahun 2005

2

Laporan Realisasi APBD Kabupaten Langkat Tahun 2005

3


4


5


6


7

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Langkat


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan ini mencerminkan upaya untuk menjamin stabilitas pertumbuhan dan pemerataan. Sejak berlakunya kebijakan otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001, terjadi

perubahan

yang

mendasar

dalam

penyelenggaraan

mekanisme

pemerintahan di daerah, di mana otonomi benar-benar akan terlaksana dan menjadi kenyataan, sehingga diperlukan suatu kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan anggaran, baik dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran. Penyelenggaraan otonomi daerah ini didukung oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kini direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan, yang kini direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004. Dengan otonomi terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibanding sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal). Aspek kedua yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai reformasi pembiayaan atau Financing Reform. (Mardiasmo,2002:50) Salah satu regulasi yang memuat reformasi pembiayaan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Permendagri No.13/2006). Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang kini telah direvisi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 mengisyaratkan bahwa tujuan efektivitas atas pengelolaan dana-dana yang dikelolanya, pemerintah daerah diwajibkan menyiapkan laporan keuangan daerah sebagai bagian dari Laporan Pertanggungjawaban kepala daerah. Berdasarkan Perda Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2004,” Laporan Realisasi Anggaran adalah Laporan yang memuat perhitungan atas pelaksanaan dari seluruh yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan, baik kelompok pendapatan, belanja,

maupun pembiayaan.” “Melalui Laporan Realisasi

Anggaran, tampaklah ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian Sumber Daya Ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan

antara

anggaran

dan

realisasinya

dalam

suatu

periode

tertentu.”(Erlina, 2008: 23). Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat unutk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantu untuk pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, serta alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang. Di lingkungan pemerintah fungsi anggaran mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena: (1) anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

(2) anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan (3) anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum (4) anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah (5) hasil pelaksanaan anggran harus dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Pada awalnya Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Langkat dikeluarkan berdasarkan Perda Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2007, namun setelah mengalami beberapa keadaan seperti target pendapatan yang tidak mungkin akan tercapai, adanya kebutuhan yang mendesak dan karena adanya kebijaksanaan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang bersifat statejik maka dibuatlah laporan perubahannya yang tercantum dalam ringkasan perubahan APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan Perda Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2007. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2007 dapat dilihat pada tabel berikut ini.


TABEL 1.1 Laporan Realisasi APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2007 Nomor Urut 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.4

1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.3 1.3.4 1.3.5

Uraian PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Jumlah (Rp) Anggaran Setelah Realisasi Perubahan 787,083,359,923.00 818,789,132,209.52 20,903,249,000.00 11,743,300,000.00 4,644,949,000.00

32,122,090,268.52 12,636,888,524.00 3,750,162,701.50

4,515,000,000.00

15,735,039,043.02

DANA PERIMBANGAN 701,957,208,923.00 723,227,494,349.00 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 105,866,208,923.00 121,555,516,349.00 Dana Alokasi Umum 545,650,000,000.00 551,230,978,000.00 Dana Alokasi Khusus 50,441,000,000.00 50,441,000,000.00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

64,222,902,000.00 7,633,000,000.00

63,439,547,592.00 105,696,000.00

18,008,000,000.00

23,738,100,592.00

32,000,000,000.00

32,000,000,000.00

6,581,902,000.00

7,595,751,000.00

Jumlah Pendapatan 787,083,359,923.00 818,789,132,209.52 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.4 2.1.5 2.1.6

2.1.7

2.1.8

BELANJA DAERAH

856,225,171,649.55 786,035,993,242.10

BELANJA TIDAK LANGSUNG 423,739,621,397.00 384,080,477,211.50 Belanja Pegawai 364,222,468,755.00 338,414,579,116.50 Belanja Bunga 97,001,000.00 97,001,000.00 Belanja Hibah 4,450,000,000.00 2,063,455,170.00 Belanja Bantuan Sosial 46,949,584,500.00 35,740,941,925.00 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 2,108,000,000.00 2,107,000,000.00 Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 4,721,250,000.00 4,547,500,000.00 Belanja Tidak Terduga 1,191,317,142.00 1,110,000,000.00


Nomor Urut

Uraian

2.2 2.2.1 2.2.2

BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Jumlah (Rp) Anggaran Setelah Realisasi Perubahan 432,485,550,252.55 401,955,516,030.60 54,187,476,325.00 50,846,123,332.00 210,717,103,649.13 194,192,536,274.60

2.2.3

Belanja Modal

167,580,970,278.42 156,916,856,424.00 Jumlah Belanja Surplus / (Defisit)

3 3.1 3.1.1 3.1.5

3.2 3.2.2 3.2.3

3.3

56,225,171,649.55 786,035,993,242.10 (69,141,811,726.55 32,753,138,967.42 )

PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan

76,033,811,726.55

76,033,811,726.55

75,380,147,725.34

76,033,811,726.55

653,664,001.21 76,033,811,726.55

76,033,811,726.55

PENGELUARAN PEMBIAYAAN Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

6,892,000,000.00

6,700,000,000.00

5,192,000,000.00 1,700,000,000.00 6,892,000,000.00

5,000,000,000.00 1,700,000,000.00 6,700,000,000.00

Pembiayaan Neto

69,141,811,726.55

69,333,811,726.55

Sisa Lebih Berkenan

Anggaran

Tahun - 102,086,950,693.97

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab.Langkat Tahun 2007 (dalam rupiah) Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, sumber pendapatan daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah; dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan Pasal 167 yang termasuk dalam belanja daerah terdiri dari: belanja tidak langsung dan belanja langsung.


Pendapatan daerah merupakan sumber untuk membiayai belanja daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung). Seharusnya, pengalokasian pendapatan daerah ke belanja langsung harus lebih besar daripada ke belanja tidak langsung. Hal ini dikarenakan belanja langsung merupakan suatu

tindakan

pengeluaran biaya untuk menciptakan pembangunan yang nantinya berguna untuk kesejahteraan rakyat. Namun, kebanyakan fenomena sekarang ini memperlihatkan bahwa pengalokasian belanja langsung lebih kecil daripada pengalokasian belanja tidak langsung. Contohnya penelitian yang dilakukan Dibyo Prabowo pada tahun 2001 yang meneliti beberapa kabupaten/kota di Indonesia, dan dalam penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar (berkisar 80 %-90 %) DAU masih dipergunakan untuk anggaran rutin (terutama gaji pegawai), sedangkan alokasi untuk anggaran pembangunan hanya berkisar 10-20 %.(dalam Hamid, 2004:117) Seiring dengan pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004, maka otonomi daerah pun turut berjalan. Menurut Widodo dalam Dadang Juliantara (2004:14-15), pembaruan Kabupaten sama artinya dengan “perombakan” menyeluruh, yang dimulai dari diubahnya way of thinking atau paradigma dari seluruh elemen yang ada. Perspektif ini menjelaskan bahwa apa yang disebut dengan pembaruan, sama artinya dengan mengorganisir seluruh sumber daya yang ada, agar mengabdi pada kepentingan massa rakyat.

Kabupaten Langkat merupakan salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Melalui kewenangan otonomi yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Langkat, maka sudah menjadi tanggung jawab


pemerintah Kabupaten Langkat dalam membelanjakan anggaran yang ada agar dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin untuk pembangunan daerahnya. Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2007, dapat dilihat bahwa pengalokasian belanja daerah terhadap belanja langsung adalah sebesar

Rp 401,955,516,030.60

dan pada

belanja tidak langsung sebesar Rp 384,080,477,211.50. Pada tahun tersebut, pengalokasian belanja langsung memang lebih besar daripada belanja tidak langsung, yaitu sebesar 51.14% : 48.86%. Namun, dalam teori komposisi yang diharapkan dalam pengalokasian belanja daerah terhadap belanja langsung dan belanja tidak langsung adalah sebesar 70% : 30%. Jika dibandingkan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di tahun 2007, komposisi pengalokasian belanja daerah terhadap belanja langsung dan belanja tidak langsung yang terjadi di Kabupaten Langkat tidak memenuhi syarat. Berdasarkan uraian di atas dan fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya di Kabupaten Langkat, penulis ingin mengetahui apakah pengaloksian belanja daerah terhadap belanja langsung dan belanja tidak langsung memang selalu tidak memenuhi syarat setiap tahunnya atau mungkin hanya di tahun 2007 saja kejadian itu terjadi. Oleh karena itu, maka penulispun tertarik untuk melakukan sebuah penelitian

untuk mencari tahu bagaimana dan berapa

pengkomposisian belanja daerah yang terjadi di Kabupaten Langkat serta sekaligus ingin mengetahui kendala Pemerintah Kabupaten Langkat dalam mengalokasikan

belanja

daerahnya.

Ketertarikan

penulis

terhadap

pengkomposisian belanja daerah di Kabupaten Langkat ini akan dituangkan Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

penulis di dalam sebuah skripsi yang berjudul: “Analisis Komposisi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat.”

B. Perumusan Masalah Dari uraian latar belakang masalah, secara sederhana dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu: 1. Bagaimana pengalokasian belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam APBD Pemerintah Kabupaten Langkat ? 2. Berapa besar pengalokasian belanja langsung dan belanja tidak langsung di Pemerintah Kabupaten Langkat ?

C. Batasan Panelitian Agar lingkup permasalahan pada penelitian ini tidak menjadi luas, maka penulispun membatasi penelitian ini dengan menggunakan data Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Langkat di periode 2005-2007.

D. Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengalokasian belanja langsung dan belanja tidak langsung dan besarnya pengalokasian belanja tersebut di Pemerintah Kabupaten Langkat.


E. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah: a. Bagi penulis, menambah wawasan penulis mengenai pengalokasian belanja langsung dan belanja tidak langsung, khususnya di Pemerintahan Kabupaten Langkat. b. Bagi pihak yang diteliti (Pemerintah Kabupaten Langkat), memberikan bahan masukan dalam menentukan kebijakan dan strategi khusus mengenai belanja daerah. c. Bagi pihak lain, sebagai bahan masukan bagi penelitian yang sejenis dan bacaan yang bermanfaat untuk menambah wawasan khususnya mengenai pengalokasian belanja daerah.

F. Kerangka Konseptual Kerangka konseptual merupakan sintesis atau ekstrapolasi dari kejadian teori yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis dan merupakan tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel ataupun masalah yang ada dalam penelitian. Adapun kerangka konseptual dalam penelititan ini dapat digambarkan melalui bagan alur berikut yang disertai penjelasan kualitatif.


GAMBAR 1.1 Kerangka Konseptual Penelitian Laporan Realisasi APBD

Belanja Pemerintah Kab.Langkat

Belanja Langsung: 1. belanja pegawai 2. belanja barang/jasa 3. belanja modal

Belanja Tidak Langsung: 1. belanja pegawai 2. belanja bunga 3. belanja subsidi 4. belanja hibah 5.belanja bantuan sosial 6. belanja bagi hasil 7. bantuan keuangan 8. belanja tidak terduga.

Keterangan bagan: Dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Langkat, maka dilihatlah Belanja Pemerintah Kabupaten tersebut untuk suatu periode tertentu. Kemudian melalui informasi belanja daerah tersebut, maka dilihat pula berapa alokasi untuk belanja langsung yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal; dan alokasi belanja tidak langsung yang meliputi: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis 1. Teori Investasi Autonomous Menurut Keynes (dalam Chalid, 2005: 127), Ekonomi suatu daerah tidak bisa diserahkan seutuhnya kepada mekanisme pasar, karena lama-kelamaan akan menyebabkan terjadinya krisis. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka diperlukan intervensi pemerintah sebagai regulator yang menjaga keseimbangan pasar dan mengarahkan ekonomi kepada penciptaan lapangan kerja. Intervensi pemerintah dapat dilihat sejalan dengan sebuah teori yang dicetuskan oleh Keynes yaitu Teori Investasi Autonomous. Teori Investasi Autonomous merupakan anak atau turunan dari teori investasi. Teori Investasi Autonomous mempunyai makna bahwa investasi yang dilakukan oleh pemerintah secara otomatis dan sebagai pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk investasi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Chalid, 2005:129)

2. Keuangan Daerah Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut.”


Menurut Mamesah ( Halim, 2002 : 19 ) menyatakan bahwa keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dari defenisi tersebut dapat diperoleh kesimpulan, yaitu: a. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumbersumber penerimaan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumbersumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan menaikkan kekayaan daerah. b. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan pada daerah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintah, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut dapat menurunkan kekayaan daerah. Asas umum pengelolaan keuangan daerah: 1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.


2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam pemberdayaan kegiatan dan fungsi pemerintah daerah maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah: 1. pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (public oriented) 2. kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya 3. desentralisasi pengelolaan keuangan

dan kejelasan peran para pemegang

fungsi 4. kerangka hokum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money, transparansi dan akuntabilitas 5. kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH dan PNS Daerah, baik ratio maupun dasar pertimbangannya 6. ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan anggaran multi-tahunan 7. prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih professional 8. prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

9. aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan 10. pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rencana pendapatan dan belanja yang dibuat oleh suatu unit pemerintahan untuk suatu periode tertentu disebut anggaran. Bila anggaran dibuat sesuai dengan persyaratan perundang-undangan dan disahkan sebagai undang-undang maka anggaran tersebut menjadi dasar untuk pelaksanaan dan pengendalian kegiatan keuangan periode tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sejak Repelita I tahun 1967 sampai dengan pertengahan Repelita IV tahun 1999, APBD di Indonesia disusun menurut tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir 31 Maret tahun berikutnya. Dimulai sejak tahun anggaran 2001 sampai dengan saat ini pendapatan dan belanja daerah di Indonesia disusun menurut tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember. Menurut Noordiwan (2006:84), dalam penyusunan APBD memuat, antara lain: a. Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran bersangkutan. c. Teknis penyusunan APBD d. Hal-hal khusus lainnya. Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

Terdapat beberapa defenisi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Defenisi-defenisi tersebut dapat dilihat dari pendapat beberapa ekonom berikut: a. Menurut Halim (2002: 16), APBD adalah suatu Anggaran Daerah. APBD memiliki unsur-unsur: 1. rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci. 2. adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaranpengeluaran yang akan dilaksanakan. 3. jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. 4. periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun. b. Menurut Saragih (2003:122), “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu, umumnya satu tahun.“ c. Dalam melaksanakan pemerintahan, salah satu aspek yang harus diatur secara hati-hati ialah anggaran daerah. Menurut Mardiasmo dalam Munir, dkk (2004:9), “Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah instrument kebijakan daerah, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantu untuk pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang, dan sebagai ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas berbagai unit kerja.” Dari ketiga defenisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di atas maka dapat disimpulkan bahwa APBD merupakan suatu rincian rencana kegiatan suatu daerah yang memuat tentang sumber penerimaan dan semua pengeluaran daerah yang dipergunakan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas pemerintah Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

daerah tersebut yang dibuat dalam rangka satu tahun dan dipergunakan untuk mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, serta sebagai standar untuk mengukur evaluasi kinerja pemerintah daerah. Penyusunan

APBD

sangatlah

penting,

khususnya

dalam

rangka

penyelenggaraan fungsi daerah otonom yaitu untuk: a. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada Rakyat Daerah yang bersangkutan. b. Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. c. Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah Daerah umumnya dan Kepala Daerah khususnya, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu menggambarkan seluruh perencanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah. d. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap Daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna. e. Merupakan

suatu

pemberian

kuasa

kepada

Kepala

Daerah

untuk

melaksanakan penyelenggaraan Keuangan Daerah di dalam batas-batas tertentu. f. APBD harus disusun dengan mengikutkan suatu perencanaan jangka panjang yang baik dan mempertimbangkan dengan seksama skala prioritas. Selanjutnya dalam pelaksanaannya haruslah terarah pada sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan cara yang berdaya guna dan berhasil guna.


Seiring berjalannya waktu, maka terjadilah sebuah perubahan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pemerintah Daerah. APBD yang sebelumnya disusun dengan berpedoman pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang berisikan tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kini pedoman penyusunan APBD tersebut telah berganti dengan memakai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berisikan tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Perubahan ini mengakibatkan perubahan struktur dasar APBD (kode akun dan kode rekening penganggaran), yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: TABEL 2.1 Perbedaan Struktur APBD Dengan Pengkodean Yang Lalu Lama Baru Strukturnya terdiri dari: Pasal dan Ayat Strukturnya terdiri dari Rekening Terpisah-pisah dan berorientasi pada pos- Integrated, meliputi Rekening pos Belanja dan Pendapatan Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, dan pos-pos Neraca Numeric dan Alphabetic Numeric Sumber: Diolah Penulis dari Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dan Permendagri No.13 Tahun 2006


TABEL 2.2 Tabel Akun Kepmendagri No.29 Tahun 2002

Permendagri No.13 Tahun 2006

1: Pendapatan

1: Aset

2: Belanja

2: Kewajiban

3: Pembiayaan

3: Ekuitas Dana

4: Aktiva

4: Pendapatan

5: Utang

5: Belanja

6: Ekuitas

6: Pembiayaan Daerah

Sumber: Diolah Penulis dari Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dan Permendagri No.13 Tahun 2006

4. Belanja Daerah Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut Ulum (2005: 204), belanja adalah semua pengeluaran kas umum negara/kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat/daerah. Belanja ditetapkan dengan dokumen otorisasi kredit anggaran (allotment). Menurut IASC Framework, Biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

keluar, atau deplasi aset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya akuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta akuitas dana. Menurut Bastian (2001: 144), “Biaya dapat dikategorikan sebagai belanja dan beban. Belanja adalah jenis biaya yang timbulnya berdampak langsung kepada berkurangnya saldo kas maupun uang entitas yang berada di bank.” Belanja operasi meliputi pengeluaran barang dan jasa (belanja pegawai, belanja barang, belanja barang dan jasa lain-lain), pembayaran cicilan bunga utang, subsidi, anggaran pengeluaran sektoral (Current Transfer), sumbangan dan bantuan. Untuk lebih menguatkan lagi secara hukum, berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, “Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang

menjadi beban daerah.”

Pengelompokkan belanja daerah menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 ini meliputi: 1. Belanja Aparatur Daerah, yang dapat dirinci sebagai berikut: a. Belanja Administrasi Umum b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan c. Belanja Modal 2. Belanja Pelayanan Publik, yang dapat dirinci sebagai berikut: a. Belanja Administrasi Umum b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan c. Belanja Modal Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan yang dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut: a. tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan; b. tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang; c. tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi. 4. Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah. Perubahan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pemerintah Daerah yang sebelumnya disusun dengan berpedoman pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan kini berubah dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, mengakibatkan defenisi dan perngelompokkan belanja daerah di pemerintahan juga turut berubah. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, ”Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah pengurang nilai kekayaan bersih”. Belanja daerah terbagi dua, yaitu: 1. Belanja langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. 2. Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

meliputi: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Untuk lebih rinci lagi, penegelompokkan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dapat dilihat sebagai berikut: 1. Belanja Langsung: a. Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dimana pekerjaan tersebut yang berkaitan dengan pembentukan modal. b. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa tersebut mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjal perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.Dalam pengadaan barang dan jasa terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan (Perda Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2004), antara lain: 1. hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan/ditetapkan 2. terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah 3. menggunakan produksi dalam negeri 4. memberikan kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi. c. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap. 2. Belanja Tidak Langsung a. Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

(PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. b. Belanja bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. c. Subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga yang memproduksi, menjual, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat d. Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah, hibah kepada perusahan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat, hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum, hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/ perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.


e. Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. f. Belanja bagi hasil Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah Iainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. g. Bantuan keuangan Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Berdasarkan Perda Kab.Langkat Nomor 1 Tahun 2004, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut: 1. tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa 2. tidak mengharapkan akan diterima kembali di masa yang akan datang Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

3. tidak mengharapkan adanya hasil. h. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Agar lebih mudah dipahami, perubahan-perubahan pengelompokkan belanja daerah dari Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dapat ditransformasikan pada tabel berikut ini: TABEL 2.3 Struktur APBD (Belanja) Kepmendagri No.29 Tahun 2002 Klasifikasi belanja menurut bidang kewenangan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja.

Permendagri No.13 Tahun 2006 Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja.

Pemisahan secara tegas antara belanja Pemisahan kebutuhan belanja antara aparatur dan pelayanan publik. aparatur dan pelayanan public tercermin dalam program dan kegiatan. Pengelompokkan BAU, BOP, dan BM Belanja dikelompokkan dalam cenderung menimbulkan terjadinya Belanja Langsung dan Belanja Tidak tumpang tindih penganggaran. Langsung sehingga mendorong terciptanya efisiensi mulai saat penganggara. Menggabungkan antara jenis belanja Restrukturisasi jenis-jenis belanja. sebagai input dan kegiatan dijadikan sebagai jenis belanja. Sumber: Diolah Penulis dari Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dan Permendagri No.13 Tahun 2006


GAMBAR 2.1 Jenis dan Kelompok Belanja Kepmendagri 29/2002

Kepmendagri 29/2002

Belanja Administrasi Umum

Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Bunga

Belanja Bunga

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Subsidi

Belanja Pemeliharaan*

Belanja Hibah

Belanja Operasi dan Pemeliharaan

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Pegawai

Belanja Bagi Hasil


Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Perjalanan Dinas

Kegiatan

Belanja Tak Terduga

Belanja Pemeliharaan*

Belanja Langsung

Belanja Modal

Belanja Pegawai

Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keu


Belanja Tidak Tersangka

Belanja Modal

Sumber: Diolah Penulis dari Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dan Permendagri No.13 Tahun 2006


B. Penelitian Terdahulu N o. 1.

2.

Nama Peneliti

Tempat dan Tahun Penelitian Ade Isyana Pemerintah Hairunnisa Kabupaten Lubis Labuhan Batu (2006)

Monika Siagian

Judul Penelitian

Desain Penelitian

Hasil Penelitian

PengaloDeskriptif a. Dalam sistem kasian DAU eksploratif keuangan daerah dan PAD yang diterapkan Dalam Pemkab Labuhan Belanja Batu masih Pemkab menggunakan Labuhan Batu metode single entry. b. Telah efektifnya pengalokasian DAU dan PAD dalam belanja Pemkab Labuhan Batu. c Telah efektifnya pengalokasian DAU dan PAD dalam Belanja Pemkab Labuhan Batu. Kabupaten/ Pengaruh Kausal secara parsial Kota di DAU, PAD ataupun bersamaPropinsi dan sama, DAU, PAD Sumatera Pendapatan dan pendapatan Utara Lain-lain lain-lain yang yang dianggap sah Dianggap Sah berpengaruh Terhadap signifikan positif Belanja terhadap belanja Pemerintah daerah. Daerah (Studi Kasus: Kabupaten/Ko ta di Propinsi Sumatera Utara)


Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitiannya yaitu belanja daerah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah di dalam penelitian ini penulis ingin membahas dan lebih fokus terhadap komposisi belanja daerah, khususnya di pemerintah Kabupaten Langkat tanpa memperhitungkan atau menyinggung secara mendalam tentang pengaruhnya terhadap pendapatan daerah seperti PAD (Pajak Asli Aaerah), DAU (Dana Alokasu Umum), dan pendapatan lainnya.


BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Menurut Erlina (2007: 64), “Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh oleh peneliti dari subyek berupa individu, organisasional, industri atau perspektif lain.” Menurut Sugiyono (2007:11), “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.”

B. Jenis Data 1. Data Primer Yaitu data yang diambil langsung dari objek penelitian (Pemerintah Kabupaten Langkat) yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat pada periode 2005-2007. 2. Data Sekunder Yaitu data-data pendukung mengenai belanja daerah seperti buku-buku yang bersumber dari kepustakaan dan analisis dokumen meliputi Undangundang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, dan Peraturan Daerah sehingga mendukung penelitian ini.


C. Teknik Pengumpulan Data Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut: 1. Teknik Wawancara, yakni melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berkaitan di tempat objek penelitian. 2. Teknik Dokumentasi, yakni dengan melalui pencatatan dan fotocopi datadata yang diperlukan.

D. Metode Analisis Data Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Metode analisis ini dilakukan

dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada

kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti.

E. Jadwal dan Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di kantor Pemerintah Kabupaten Langkat di Jl. T. Amir Hamzah No. 1, Stabat.

Pengambilan data dilakukan pada bulan

Desember-Januari. Jadwal penyelesaian skiripsi dijelaskan dalam tabel 3.1


Maret

Februari

Januari

Desember

November

Nama Kegiatan

Oktober

TABEL 3.1 Jadwal Penyelesaian Skripsi

Persetujuan judul Bimbingan proposal Seminar proposal Pengambilan data Penyelesaian skripsi Sidang


BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Data Penelitian 1. Gambaran Umum dan Sejarah Singkat Pemerintahan Kabupaten Langkat Kesultanan Langkat adalah salah satu Kesultanan Melayu yang ada di Sumatera. Pada masa Pemerintahan Belanda, Kabupaten Langkat masih berstatus keresidenan dan kesultanan (kerajaan) dengan pimpinan pemerintahannya disebut dengan Residen dan berkedudukan di Binjai dengan Residennya yang bernama Morry Agesten. Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia Sumatera dipimpin oleh seorang gubernur yang bernama Mr.T.Hasan, sedangkan Kabupaten Langkat tetap

dengan

status

keresidenan

dengan

asisten

residen

atau

kepala

pemerintahannya dijabat oleh Tengku Amir Hamzah, yang kemudian diganti oleh Adnan Nur Lubis dengan sebutan Bupati. Secara astronomi, Kabupaten Langkat terletak pada 3,140-4,130 Lintang Utara dan 97,520-98,450 Bujur Timur. Secara geografis, di sebelah uatara Kabupaten Langkat berbatsan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Selat Malaka, sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo, dan di sebelah barat Kabupaten Langkat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara/Tanah Alas. Topografi daerah Kabupaten Langkat sangat beragam mulai dari 0-4 meter hingga 1200 meter dari permukaan laut. Awalnya Kabupaten Langkat beribukota di Binjai. Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

Namun setelah Binjai menjadi Kotamadya, ibukotanya dipindahkan ke Kecamatan Stabat. Luasnya daerah Kabupaten Langkat yaitu sebesar 626.329 Ha, Kabupaten Langkat dibagi atas 20 kecamatan, 226 desa dan 34 kelurahan yang dibagi atas 3 (tiga) wilayah pembangunan (kewedanan) yakni: 1) Kewedanan Langkat Hulu berkedudukan di Binjai 2) Kewedanan Langkat Hilir berkedudukan di Tanjung Pura 3) Kewedanan Teluk Haru berkedudukan di Pangkalan Berandan. Dalam menjalankan pemerintahannya, Kabupaten Langkat memiliki visi dan misi. Visi pemerintahan Kabupaten Langkat adalah "Terwujudnya Kabupaten Langkat Yang Maju dan Sejahtera." Visi maju di sini mempunyai makna: 1) masyarakat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta beriman dan bertaqwa 2) memiliki rasa kebersamaan 3) masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya 4) masyarakat yang menghormati norma hukum dan penegakan hak azasi manusia 5) masyarakat yang demokratis, yang mengerti hak dan kewajiban serta bertanggungjawab 6) masyarakat yang mempunyai rasa memiliki. Kemudian visi sejatera bermakna: 1) terpenuhi kebutuhan hidup normatif (sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan) 2) masyarakat hidup di lingkungan yang aman bebas dari rasa takut dan ancaman Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

3) masyarakat yang mampu mengatasi tantangan dan permasalahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, adapun misi pemerintah Kabupaten Langkat adalah: 1) mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) 2) mewujudkan kehidupan sosial, budaya politik yang sehat dan demokratis 3) meningkatkan

peran

masyarakat

dalam

pembangunan

daerah

yang

berwawasan lingkungan. 4) meningkatkan pemanfaatan seluruh sumber daya daerah menuju ekonomi kerakyatan 5) meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan yang berkesinambungan dan disiplin. Jumlah penduduk Kabupaten Langkat tahun 2006 tercatat sebanyak 1.013.849 jiwa, yang sebagian besar (567.955) berada di usia produktif. Laju pertumbuhan penduduk 1,58% berada di bawah rata-rata laju pertumbuhan nasional (2%), laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,14% sedangkan laju rumahtangga yang ada sebanyak 235.760 KK dan kepadatan penduduk 161,87 jiwa/Km2. Dalam menjalani kehidupan, sumber pencaharian atau usaha unggulan yang dilakukan oleh penduduk di Kabupaten Langkat banyak dilakukan pada bidang: 1) pengolahan minyak goreng dan oleokimia bidang usaha ini layak dikembangkan karena di wilayah Kabupaten Langkat terdapat banyak kebun dan pabrik pengolahan kelapa sawit. Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

2) industri pengolahan buah-buahan buah-buahan yang utama terdapat di Kabupaten Langkat adalah jeruk, rambutan, dan durian. 3) pengusahaan ikan kerapuh kawasan yang berpotensi bagi pengembangan ikan kerapuh ini antara lain berada di perairan Pulau Sembilan, Pulau Kampai, jarring Halus, dan Pantai Gebang. 4) pengusahaan tambak udang dan kepiting untuk usaha ini kawasan yang berpotensi adalah di Secanggang, Tanjung Pura, Gebang, Babalan, Sei Lepan, Brandan Barat, Besitang dan Pangkalan Susu. 5) industri pariwisata potensi wisata alamnya yaitu air terjun pemandian, sungai, arung jeram, tracking hutan, gua alam (seperti kawasan bukit Lawang, Gua Batu Rizal, Tangkahan dan wisata bahari (seperti Tanjung Apek Kuala Serapuh dan Tanjung Kerang). 6) peternakan ternak yang dilakukan penduduk antara lain berupa kambing, domba, sapi, kerbau, dan ayam. Pada tahun 1965-1966 jabatan Bupati Kdh. Tingkat II Langkat dipegang oleh seorang Care Taher (Pak Wongso). Secara berturut-turut jabatan Bupati Kdh. Tingkat II Langkat dijabat oleh: 1) T. Ismail Aswhin 1967-1974 2) HM. Iscad Idris 1974-1979 Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

3) R. Mulyadi 1979-1984 4) H. Marzuki Erman 1984-1989 5) H. Zulfirman Siregar 1989-1994 6) Drs. H. Zulkifli Harahap 1994-1998 7) H. Abdul Wahab Dalimunthe, S.H. 1998-1999 8) H. Syamsul Arifin, S.E. 2000-2008 9) Drs. H. A. Yunus Saragih, MM, (2008-2009, sekarang)

2. Struktur Organisai Pemerintahan Kabupaten Langkat Pemerintahan Kabupaten Langkat memiliki beberapa dinas antara lain: 1) Dinas Pekerjaan Umum Daerah 2) Dinas Kesehatan 3) Dinas Pendidikan dan Pengajaran 4) Dinas Pertanian 5) Dinas Perhubungan 6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan 7) Dinas Kebersihan dan Pertamanan 8) Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah 9) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10) Dinas Perikanan dan Kelautan 11) Dinas Pemuda dan Olahraga 12) Dinas Kehutanan dan Perkebunan 13) Dinas Pertambangan dan Energi Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

14) Dinas Peternakan 15) Dinas Pendapatan Daerah 16) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Langkat dipimpin oleh seorang Bupati dan dibantu oleh wakil bupati beserta DPRD. Adapun jabatan struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut: 1) Sekretariat Daerah Sekretariar Daerah merupakan unsur Staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugastugas pemerintahan daerah, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan adminstrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi: a) penyusunan kebijakan pemerintah daerah b) pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah d) pembinaan adminstrasi dan aparatur pemerintah daerah e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari: Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

a) Sekretariat Daerah b) Staf Ahli c) Asisten Administrasi Tata Pemerintahan, yang membawahi: 1. Bagian tata pemerintahan terdiri dari: Sub bagian Bina Otonomi Daerah dan Pemerintahan Kecamatan, Sub bagian Perangkat Daerah, dan Sub bagian Pemerintahan Umum. 2. Bagian Hukum terdiri dari: Sub bagian Tata Hukum, Sub bagian Bantuan Hukum, dan Sub bagian Dokumentasi dan Produk Hukum. 3. Pemerintahan Desa/Kelurahan terdiri dari: Sub bagian Pemerintahan Desa, Sub bagian Pemerintahan Kelurahan, dan Sub bagian Kekayaan Desa. d) Asisten

Administrasi

Ekonomi

Pembangunan

dan

Sosial,

yang

membawahi: 1. Bagian Perekonomian terdiri dari: Sub bagian Pengembangan Produksi dan Hasil SDA, Sub bagian Pengembangan Potensi SDA, dan Sub bagian Perekonomian Rakyat. 2. Bagian Kessos terdiri dari: Sub bagian Urusan Keagamaan, Sub bagian Kesra, dan Sub bagian Bantuan Sosial. 3. Bagian Organisasi terdiri dari: Sub bagian Kelembagaan, Sub bagian Tatalaksana dan Kepegawaian, dan Sub bagian Analisa Jabatan. e) Asisten Adminstrasi Umum, yang membawahi:


1. Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri dari: Sub bagian Tata Usaha, Sub bagian Protokol dan Rumah Tangga, dan Sub bagian Pengadaan dan Distribusi. 2. Bagian Humas/Informasi terdiri dari: Sub bagian Pengumpulan Informasi, Sub bagian Pemberitaan dan Penyebaran Infomasi, dan Sub bagian Penerbitan dan Pameran. 3. Bagian Pengolahan Data Elektronik dan Sandi Telekomunikasi terdiri dari: Sub bagian Pengolahan dan Pelayanan Data Elektronik, Sub bagian Pengumpulan Data, dan Sub bagian Sandi dan Telekomunikasi. 2) Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD,yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara tehnis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat

DPRD

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

administrasi

kesekretariatan, adminstrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam melaksanakn tugasnya, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi: a) penyelenggaraan adminstrasi kesekretarian DPRD b) penyelenggaraan adminstrasi keuangan DPRD c) penyelenggaraan rapat-rapat DPRD d) penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari: a) Sekretariat DPRD b) Bagian Umum, yang membawahi Sub bagian Protokol dan Rumah Tangga dan Sub bagian Keuangan c) Bagian Risalah, yang membawahi Sub bagian Risalah dan Sub bagian Persidangan d) Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, yang membawahi Sub bagian Perundang-Undangan dan Sub bagian Humas dan Dokumentasi.

B. Analisis Hasil Penelitian 1. Analisis Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2005 Di

Tahun

2005,

Pemerintah

Kabupaten

Langkat

menggunakan

Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-nya. Sebagaimana telah diketahui sebelumnya bahwa pengelompokkan belanja daerah berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 terdiri dari: belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak tersangka. Untuk lebih mengetahui secara pasti tentang pendistribusian belanja daerah Kabupaten Langkat di tahun 2005 maka laporan realisasi belanja daerah Kabupaten Langkat dapat dilihat pada tabel berikut ini:


TABEL 4.1 Laporan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2005 No. Uraian Realisasi 1. Belanja 433.060.410.432,27 1.1 Belanja Aparatur Daerah 308.143.134.050,27 1.1.1 Belanja Adminstrasi Umum 289.503.550.790,43 a. Belanja Pegawai 241.012.701.116,50 b. Belanja Barang dan Jasa 38.893.298.638,93 c. Belanja Perjalanan Dinas 3.375.760.000,00 d. Belanja Pemeliharaan 6.221.791.035,00 1.1.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 13.035.215.324,84 a. Belanja Pegawai 6.654.419.614,84 b. Belanja Barang dan Jasa 5.584.010.710,00 c. Belanja Perjalanan Dinas 686.530.000,00 d. Belanja Pemeliharaan 110.255.000,00 1.1.3 Belanja Modal 5.604.367.935,00 1.2 Belanja Pelayanan Publik 97.313.792.027,00 1.2.1 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 18.037.129.513,00 a. Belanja Pegawai 3.772.688.700,00 b. Belanja Barang dan Jasa 12.105.505.813,00 c. Belanja Perjalanan Dinas 1.919.930.000,00 d. Belanja Pemeliharaan 239.005.000,00 1.2.2 Belanja Modal 79.276.662.514,00 1.3 Belanja Bagi Hasil 1.850.000.000,00 1.4 Belanja Bantuan Keuangan 25.512.184.355,00 1.5 Belanja Tidak Tersangka 241.300.000,00 Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab.Langkat Tahun 2005 dalam rupiah Dari tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2005, Pemerintah Kabupaten Langkat medistribusikan belanja daerahnya sebesar 71,16 % untuk belanja aparatur daerah; 22,46 % untuk belanja pelayanan publik; 0,43 % untuk belanja bagi hasil; 5,89 % untuk belanja bantuan keuangan; dan sisanya sebesar 0,06 % didistribusikan ke belanja tidak tersangka. Belanja aparatur daerah terbagi menjadi belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Masing-masing belanja tersebut jika dihitung dari keseluruhan Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

belanja daerah mendapat porsi 66,85 % untuk belanja administrasi umum; 3,02 % untuk belanja operasi dan pemeliharaan; dan 1,29 % untuk belanja modal. Sedangkan untuk belanja pelayanan publik terbagi menjadi belanja operasi dan pemeliharaan yang mendapat porsi 4,17 % dan belanja modal yang mendapatkan 18,30 % dari belanja daerah. Secara lebih terperinci lagi, belanja adminstrasi umum pada belanja aparatur daerah dapat dibagi lagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan. Jika diakumulasikan dari belanja daerah Pemerintah Kabupaten Langkat, masing-masing belanja tersebut mendapat porsi 55,65 % (belanja pegawai); 8,98 % (belanja barang dan jasa); 0,78 % (belanja perjalanan dinas); 1,44 % (belanja pemeliharaan). Sama seperti belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan pada belanja aparatur daerah juga dapat dibagi lagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan. Pendistribusian belanja tersebut terhadap belanja daerah Pemerintah Kabupaten Langkat yakni sebesar 1,54 % (belanja pegawai); 1,29 % (belanja barang dan jasa); 0,16 % (belanja perjalanan dinas); dan 0,03 % (belanja pemeliharaan). Kemudian pada belanja pelayanan publik, belanja hanya terkelompok menjadi belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal. Perincian belanja operasi dan pemeliharaan pada belanja publik, sama halnya dengan belanja operasi dan pemeliharaan pada belanja aparatur daerah, yakni dirinci menjadi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan. Belanja-belanja tersebut mendapat porsi 0,87 % (belanja Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

pegawai); 2,79 % (belanja barang dan jasa); 0,44 % (belanja perjalanan dinas); 0,06 % (belanja pemeliharaan). Secara terstruktur, laporan dan pendistribusian belanja daerah Kabupaten Langkat untuk tahun anggaran 2005 memang seperti terlihat pada informasi yang disajikan di atas. Namun untuk memudahkan dan menyamakan tujuan penelitian ini, maka belanja daerah Pemerintah Kabupaten Langkat tahun anggaran 2005 yang tadinya disusun dengan berpedoman pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 akan ditransformasikan ke Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Pentransformasian tersebut dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini: GAMBAR 4.1 Transformasi Belanja Daerah Pemerintah Kab.Langkat Tahun 2005 (Kepmendagri No.29 Tahun 2002 ke Permendagri No.13 Tahun 2006) Kepmendagri 29/2002 Belanja Aparatur Daerah BAU Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan BOP Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan Belanja Modal Belanja Pelayanan Publik BOP Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan Belanja Modal Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Tersangka

Permendagri 13/2006 Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal


Transformasi belanja daerah dari Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 ke Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada gambar 4.1 di atas mengandung makna, antara lain: 1. Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai Belanja pegawai yang termasuk ke dalam komponen belanja langsung di tahun 2005 merupakan belanja pegawai administrasi umum pada belanja aparatur pemerintah daerah. Belanja ini berjumlah sebesar 55,65 % dari total belanja daerah. b. Belanja Bunga Pentransformasian belanja daerah Kabupaten Langkat tahun 2005 ke dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyebabkan belanja barang dan jasa yang sebesar 8,98 % pada belanja administrasi umum di aparatur daerah beralih menjadi belanja bunga. c. Belanja Bagi Hasil Belanja bagi hasil di tahun 2005 sebesar 0,43 % yang merupakan belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, menurut transformasi belanja daerah di Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 belanja tersebut tetaplah merupakan belanja bagi hasil. d. Belanja Bantuan Sosial Belanja bantuan sosial berdasarkan pentransformasian belanja ke Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 di tahun 2005 merupakan belanja


bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan dan profesi. Besarnya belanja bantuan sosial adalah sekitar 5,20 %. d. Belanja Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan menurut transformasi ini adalah belanja bantuan keuangan pada pemerintah desa, kecamatan, dan instansi vertikal. Besarnya belanja bantuan keuangan pada tahun 2005 adalah 0,69 %. e. Belanja Tidak Terduga Mulanya menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, belanja tidak terduga ini disebut dengan belanja tidak tersangka. Pada tahun 2005, besarnya belanja ini pada pemerintah Kabupaten Langkat adalah 0,06 % dari total belanja daerah. 2. Belanja Langsung a. Belanja Pegawai Belanja pegawai yang termasuk ke dalam komponen belanja langsung berasal dari belanja pegawai yang terdapat di dalam belanja operasi dan pemeliharaan pada belanja aparatur daerah dan pelayanan publik. Besarnya belanja tersebut adalah 2,41 %. b. Belanja Barang dan Jasa Pentransformasian belanja daerah dari Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 ke Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 mengakibatkan belanja perjalanan dinas dan pemeliharaan yang termasuk ke dalam belanja administrasi umum pada belanja aparatur daerah menjadi belanja belanja barang dan jasa. Selain itu, belanja barang dan jasa pada Permendagri Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

Nomor 13 Tahun 2006 ini juga mencakup belanja barang dan jasa, perjalanan dinas, dan pemeliharaan yang termasuk ke dalam belanja operasi dan pemeliharaan baik pada belanja aparatur daerah maupun belanja pelayanan publik. Total besarnya belanja barang dan jasa pada tahun 2005 adalah 6,99 %. c. Belanja Modal Belanja modal di sini merupakan gabungan antara belanja modal di aparatur daerah dan di pelayanan publik. Total besarnya belanja modal di tahun 2005 adalah 19,59 %. Dari gambar dan penjelasan di atas maka dapat diambil sebuah kesimpulan tentang belanja daerah Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2005. Kesimpulan tesebut berupa sebesar 71,01 % belanja daerah di Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2005 didistribusikan untuk belanja tidak langsung dan sisanya sebesar 28,99 % didistribusikan untuk belanja langsung. 2. Analisis Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2006 Di tahun anggaran 2006, Pemerintah Kabupaten Langkat juga masih berpedoman pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dalam menyusun Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD)-nya. Berdasarkan struktur APBD Tahun 2006, maka laporan realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Langkat dapat dilihat pada tabel berikut:


TABEL 4.2 Laporan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2006 No. Uraian Realisasi 1. Belanja 593.139.532.956,10 1.1 Belanja Aparatur Daerah 165.284.776.727,10 1.1.1 Belanja Adminstrasi Umum 133.216.879.709,00 a. Belanja Pegawai 84.459.524.694,00 b. Belanja Barang dan Jasa 33.302.129.221,00 c. Belanja Perjalanan Dinas 5.317.808.384,00 d. Belanja Pemeliharaan 10.137.417.410,00 1.1.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 19.994.057.588,10 a. Belanja Pegawai 6.196.185.315,10 b. Belanja Barang dan Jasa 8.793.385.273,00 c. Belanja Perjalanan Dinas 3.561.454.000,00 d. Belanja Pemeliharaan 1.443.033.000,00 1.1.3 Belanja Modal 12.073.839.430,00 1.2 Belanja Pelayanan Publik 397.879.311.729,00 1.2.1 Belanja Adminstrasi Umum 209.741.478.475,00 a. Belanja Pegawai 200.931.004.840,00 b. Belanja Barang dan Jasa 5.663.697.635,00 c. Belanja Perjalanan Dinas 137.965.000,00 d. Belanja Pemeliharaan 3.008.811.000,00 1.2.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 100.567.862.054,00 a. Belanja Pegawai 7.825.433.700,00 b. Belanja Barang dan Jasa 28.163.374.997,00 c. Belanja Perjalanan Dinas 3.294.642.300,00 d. Belanja Pemeliharaan 61.284.411.057,00 1.2.3 Belanja Modal 87.569.971.200,00 1.3 Belanja Bagi Hasil 1.962.000.000,00 1.4 Belanja Bantuan Keuangan 28.013.444.500,00 1.5 Belanja Tidak Tersangka Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab.Langkat Tahun 2006 dalam rupiah

Dari tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Langkat melakukan pendistribusian terhadap belanja daerahnya sebesar 27,87 % untuk belanja aparatur daerah; 67,08 % untuk belanja pelayanan publik; 0,33 % untuk belanja bagi hasil; 4,72 % untuk belanja bantuan keuangan; Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

dan tidak terdapat realisasi terhadap belanja tidak tersangka pada tahun 2006 ini. Belanja aparatur daerah yang terbagi menjadi belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal masing-masing mendapat porsi sebesar 22,47 % untuk belanja administrasi umum; 3,37 % untuk belanja operasi dan pemeliharaan; dan 2,04 % untuk belanja modal dari belanja daerah di tahun 2006 secara keseluruhan. Kemudian pada belanja pelayanan publik, belanja administrasi umum mendapat porsi 35,36 %; belanja operasi dan pemeliharaan mendapat porsi 16,96 % dan belanja modal mendapatkan 14,76 % dari belanja daerah. Kemudian secara lebih terperinci lagi, belanja adminstrasi umum pada belanja aparatur daerah dibagi lagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan. Jika diakumulasikan dari belanja daerah Pemerintah Kabupaten Langkat, masing-masing belanja tersebut mendapat porsi 14,24 % (belanja pegawai); 5,61 % (belanja barang dan jasa); 0,90 % (belanja perjalanan dinas); 1,71 % (belanja pemeliharaan). Sama seperti belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan pada belanja aparatur daerah juga dapat dibagi lagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan. Pendistribusian belanja tersebut terhadap belanja daerah Pemerintah Kabupaten Langkat yakni sebesar 1,05 % (belanja pegawai); 1,48 % (belanja barang dan jasa); 0,60 % (belanja perjalanan dinas); dan 0,24 % (belanja pemeliharaan). Pada belanja pelayanan publik, belanja juga terkelompok menjadi belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal. Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

Kemudian belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaa pada belanja pelayanan publik ini juga dapat dirinci seperti halnya dengan belanja aparatur daerah. Perincian tersebut meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan untuk tiap-tiap belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan. Besarnya belanja administrasi umum tersebut yakni meliputi 33,88 % (belanja pegawai); 0,95 % (belanja barang dan jasa); 0,02 % (belanja perjalanan dinas); dan 0,51 % (belanja pemeliharaan).

Kemudian

besarnya

belanja

untuk

belanja operasi dan

pemeliharaan yakni meliputi 1,32 % (belanja pegawai); 4,75 % (belanja barang dan jasa); 0,56 % (belanja perjalanan dinas); dan 10,33 % (belanja pemeliharaan). Laporan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Langkat di tahun anggaran 2006 ini sama halnya dengan laporan realisasi belanja di tahun 2005 yaitu disusun berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. Untuk itu, guna menyeragamkan tujuan penelitian ini maka dibuatlah transformasi belanja di tahun 2006 ini dengan menggunakan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.2. Pentransformasian belanja daerah dari Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 ke Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada gambar 4.2 menyiratkan makna antara lain meliputi: 1. Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai Pada tahun 2006, belanja pegawai yang termasuk ke dalam belanja tidak langsung berjumlah 48,12 %. Besarnya belanja pegawai ini berasal dari Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

belanja pegawai di administrasi umum pada aparatur daerah dan pelayanan publik. Di tahun 2006, terjadi pemisahan penggolongan gaji pegawai untuk

tenaga kerja guru dan kesehatan. Gaji tenaga kerja guru dan

kesehatan yang pada tahun 2005 disamakan penggolongannya dengan gaji pegawai administrasi umum di aparatur daerah, kini di tahun 2006 gaji tenaga kerja guru dan kesehatan dipisah menjadi gaji pegawai administrasi umum di pelayanan publik. b. Belanja Bunga Belanja bunga pada pentransformasian ini mencakup belanja barang dan jasa yang terjadi belanja adminstrasi umum di aparatur daerah. Besarnya belanja bunga tersebut adalah 48,12 %. c. Belanja Bagi Hasil Belanja bagi hasil di tahun 2006 sebesar 0,33 % yang merupakan belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, menurut transformasi belanja daerah di Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 belanja tersebut tetaplah merupakan belanja bagi hasil. d. Belanja Bantuan Sosial Belanja bantuan sosial berdasarkan pentransformasian belanja ke Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 di tahun 2006 merupakan belanja bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan dan profesi. Besarnya belanja bantuan sosial adalah sekitar 4,18 %. e.

Belanja Bantuan Keuangan


Menurut pentransformasian belanja ini, belanja bantuan keuangan adalah belanja bantuan keuangan pada pemerintah desa dan kecamatan. Besarnya belanja bantuan keuangan pada tahun 2006 adalah 0,54 %. f. Belanja Tidak Terduga Pada tahun 2006 tidak terdapat realisasi belanja tidak terduga. 2. Belanja Langsung b. Belanja Pegawai Di tahun 2006 ini, belanja pegawai yang termasuk ke dalam komponen belanja langsung berjumlah sebesar 2,37 %. Belanja ini berberasal dari belanja pegawai yang terdapat di dalam belanja operasi dan pemeliharaan pada belanja aparatur daerah dan pelayanan publik. b. Belanja Barang dan Jasa Pentransformasian belanja daerah dari Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 ke Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 mengakibatkan belanja perjalanan dinas dan pemeliharaan yang termasuk ke dalam belanja administrasi umum pada belanja aparatur daerah menjadi belanja belanja barang dan jasa. Selain itu, belanja barang dan jasa pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ini juga mencakup belanja barang dan jasa, perjalanan dinas, dan pemeliharaan yang termasuk ke dalam belanja administrasi umum pada belanja pelayanan publik serta belanja operasi dan pemeliharaan baik pada belanja aparatur daerah maupun belanja pelayanan publik. Total besarnya belanja barang dan jasa pada tahun 2006 adalah 22,05 %. Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

c. Belanja Modal Belanja modal di sini merupakan gabungan antara belanja modal di aparatur daerah dan di pelayanan publik. Total besarnya belanja modal di tahun 2006 adalah 16,80 %. GAMBAR 4.2 Transformasi Belanja Daerah Pemerintah Kab.Langkat Tahun 2006 (Kepmendagri No.29 Tahun 2002 ke Permendagri No.13 Tahun 2006) Kepmendagri 29/2002 Belanja Aparatur Daerah BAU Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan BOP Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan Belanja Modal Belanja Pelayanan Publik BAU Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan BOP Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan Belanja Modal Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Tersangka

Permendagri 13/2006 Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Keterangan: BAU: Belanja Administrasi Umum BOP: Belanja Operasi dan Pemeliharaan


Dari gambar 4.2 dan penjelasan di atas maka dapat diambil sebuah kesimpulan tentang belanja daerah Pemerintah Kabupaten Langkat di tahun 2006. Kesimpulan itu yaitu pentransformasian belanja daerah Pemerintah Kabupaten Langkat tahun 2006 dari Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 ke Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 memberikan informasi bahwa pendistribusian belanja tidak langsung Pemerintah Kabupaten Langkat pada tahun 2006 sebesar 58,78 % dan untuk belanja langsungnya sebesar 41,22 %. 3. Analisis Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2007 Pada tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Langkat sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dalam menyususn laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya. Oleh karena itu, struktur belanja daerah Pemerintah Kabupaten Langkat-pun tersusun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tersebut. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 membagi belanja daerah menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung dirinci lagi meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Untuk belanja langsung dirinci lagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Untuk mengetahui besarnya pendistribusian belanja daerah Pemerintah Kabupaten Langkat di tahun 2007 terhadap belanja-belanja tersebut, maka dapat dilihat pada tabel belanja berikut:


TABEL 4.3 Laporan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2006 No. Uraian Realisasi 1. Belanja Daerah 786.035.993.242,10 1.1 Belanja Tidak Langsung 384.080.477.211,50 1.1.1 Belanja Pegawai 338.414.579.116,50 1.1.2 Belanja Bunga 97.001.000,00 1.1.4 Belanja Hibah 2.063.455.170,00 1.1.5 Belanja Bantuan Sosial 35.740.941.925,00 1.1.6 Belanja Bagi Hasil 2.107.000.000,00 1.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 4.547.500.000,00 1.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.110.000.000,00 1.2 Belanja Langsung 401.955.516.030,60 1.2.1 Belanja Pegawai 50.846.123.332,00 1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 194.192.536.274,60 1.2.3 Belanja Modal 156.916.856.424,00 Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab.Langkat Tahun 2007 dalam rupiah

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui berapa porsi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Langkat di tahun 2007 untuk tiap-tiap belanja berikut ini: 1. Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung Pemerintah Kabupaten Langkat di tahun 2007 mendapat porsi sebesar 48,86 % dari total belanja daerahnya. Porsi yang sebesar 48,86 % tersebut dirinci ke dalam beberapa belanja yang termasuk ke dalam bagian belanja tidak langsung antara lain sebagai berikut: a. Belanja Pegawai Belanja pegawai mendapat pendistribusian belanja sebesar 43,05 % dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Langkat di tahun 2007. b. Belanja Bunga


Untuk belanja bunga, besarnya pendistribusian adalah 0,01 % dari total belanja daerahnya. c. Belanja Hibah Untuk belanja hibah, besarnya pendistribusian adalah 0,26 % dari total belanja daerah. d. Belanja Bantuan Sosial Kemudian untuk belanja bantuan sosial mendapat pendistribusian sebesar 4,55 %. e. Belanja Bagi Hasil Belanja bagi hasil mendapat pendistribusian sebesar 0,27 %. f. Belanja Bantuan Keuangan Lalu belanja bantuan keuangan, besar pendistribusiannya adalah 0,58 %. g. Belanja Tidak Terduga Kemudian sisa pendistribusian belanja tidak langsung sebesar 0,14 % dari total belanja daerah didistribusikan ke belanja tidak terduga. 2. Belanja Langsung Untuk belanja langsung, di tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Langkat mendistribusikannya sebesar 51,14 %. Pendistribusian ini dapat dirinci ke dalam beberapa belanja antara lain: a. Belanja Pegawai Belanja pegawai yang termasuk ke dalam belanja langsung mendapat pendistribusian sebesar 6,47 % dari belanja daerah. b. Belanja Barang dan Jasa Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

Belanja barang dan jasa pendistribusiannya sebesar 24,71 % dari total belanja daerah. c. Belanja Modal Kemudian sisa pendistribusian sebesar 19,96 % dari belanja daerah didistribusikan ke belanja modal. 4. Rekapitulasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2005-2007 (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Pada tahun 2005-2007, pendapatan di Kabupaten Langkat meningkat yaitu sebesar 53,12 % pada peride 2005-2006 dan 23,33 % pada periode 2006-2007. Peningkatan pendapatan ini juga mempengaruhi besarnya biaya yang dikeluarkan untuk belanja daerah pada pemerintahan tersebut. Belanja daerah pemerintah Kabupaten Langkat pada periode 2005-2006 meningkat sebesar 36,96 % dan pada periode 2006-2007 meningkat sebesar 32,52 %. Peningkatan belanja daerah ini dapat dikarenakan oleh: 1. prediksi tingkat inflasi 2. plafon anggaran belanja pada tahun sebelumnya 3. prioritas pembangunan di tahun tersebut. Untuk lebih mempermudah pemahaman tentang belanja daerah pemerintah Kabupaten Langkat pada tahun 2005-2007 maka dapat dilihat pada tabel rekapitulasi belanja daerah yang dihitung berdasarkan total realisasi belanja daerah pada periode bersangkutan berikut:


TABEL 4.4 Rekapitulasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2005-2007 No. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3

Jenis Belanja 2005 2006 2007 Belanja Tidak Langsung 71,01 64,70 48,86 Belanja Pegawai 55,65 48,12 43,05 Belanja Bunga 8,98 6,56 0,01 Belanja Subsidi Belanja Hibah 0,26 Belanja Bantuan Sosial 5,20 4,18 4,55 Belanja Bagi Hasil 0,43 0,33 0,27 Belanja Bantuan Keuangan 0,69 0,54 0,58 Belanja Tidak Terduga 0,06 0 0,14 Belanja Langsung 26,81 35,30 51,14 Belanja Pegawai 2,41 2,37 6,47 Belanja Barang dan Jasa 6,99 21,10 24,71 Belanja Modal 19,59 16,80 19,96 Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab.Langkat Tahun 2005-2007 dalam persentase (%) Dari tabel 4.4 di atas maka dapat diinformasikan beberapa hal mengenai

belanja daerah pemerintah Kabupaten Langkat tahun 2005-2007, yakni: 1. Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung pemerintah Kabupaten Langkat mulai dari tahun 20052007 jika dibandingkan dengan total realisasi belanja daerah secara persentase berangsur-angsur mengalami penurunan, yakni 71,01 % di tahun 2005, 58,78 % di tahun 2006, dan 48,86 % di tahun 2007. Komponen belanja tidak langsung tersebut meliputi: a. Belanja Pegawai Pada tahun 2005-2007, persentase realisasi belanja pegawai pemerintah Kabupaten Langkat terhadap total belanja daerah menurun. Namun penurunan ini tidak diikuti oleh penurunan nominal belanja pegawai pada Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

periode tersebut. Pada periode tersebut, pegawai-pegawai pemerintah Kabupaten Langkat selalu mendapatkan kenaikan gaji rata-rata sebesar 15 % setiap tahunnya. Turunnya persentase realisasi belanja pegawai pemerintah Kabupaten Langkat terhadap total belanja daerah dikarenakan oleh berkurangnya jumlah pegawai daerah akibat adanya pensiun dan meninggal dunia. Jumlah pegawai baru yang diterima lebih kecil daripada jumlah pegawai yang harus digantikan. b. Belanja Bunga Pada tahun 2005-2007, persentase realisasi belanja yang harus dikeluarkan untuk belanja bunga berangsur-angsur turun. Penurunan ini sebanding dengan turut turunnya nominal belanja bunga yang harus dibayar setiap tahunnya (2005-2007). Penurunan ini dikarenakan oleh secara berangsurangsur jumlah pokok pinjaman yang harus dibayar pemerintah Kabupaten Langkat berkurang. Penurunan paling drastis terjadi di tahun 2007. Pada tahun tersebut belanja bunga turun sebesar 99,71 % atau mencapai 0,01 % dari total belanja pada tahun tersebut. Drastisnya penurunan ini dikarenakan pada tahun tersebut pemerintah Kabupaten Langkat tidak melakukan banyak pinjaman untuk membiayai kegiatan pemerintahannya. c. Belanja Subsidi Di tahun 2005-2007 pemerintah Kabupaten Langkat tidak pernah menganggarkan belanja subsidi. d. Belanja Hibah


Pada

tahun

2005-2006

pemerintah

Kabupaten

Langkat

tidak

mengalokasikan belanja daerahnya ke belanja hibah. Namun, di tahun 2007 terdapat 0,26 % realisasi belanja hibah terhadap total belanja daerahnya. Belanja hibah tersebut diberikan kepada Komite Pemilihan Umum dalam rangka Pemilihan Gubernur Sumatera Utara di tahun 2008. e. Belanja Bantuan Sosial Secara persentase realisasi belanja bantuan sosial mengalami penurunan. Namun, secara nominal belanja bantuan sosial mengalami peningkatan yaitu sebesar 10,07 % (2005-2006) dan 44,21 % (2006-2007). Bantuan ini diberikan kepada organisasi keagamaan dan profesi guna mendukung kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Peningkatan belanja bantuan sosial secara nominal dikarenakan naiknya tingkat inflasi. f. Belanja Bagi Hasil Belanja bagi hasil merupakan

belanja

yang dianggarkan untuk

memperoleh dana bagi hasil yang berasal dari pendapatan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang diberikan oleh pemerintah propinsi kepada pemerintah daerah sebagai pemaabgian hasil dari pajak tersebut. Secara persentase realisasi belanja bagi hasil menurun setiap tahunnya pada periode 2005-2007 namun, secara nominal meningkat. g. Belanja Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan ini diberikan kepada pemerintah desa dan kecamatan. Walaupun setiap tahunnya secara nominal meningkat (20052007) namun besarnya realisasi belanja bantuan keuangan terhadap Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

realisasi belanja daerah pada peride tersebut menurun. Keadaan ini menyiratkan

bahwa

dalam

melakukan

kegiatan

fungsionalnya,

pemerintahan di desa/kecamatan sudah mulai mandiri sehingga pemerintah Kabupaten Langkat mulai mengurangi aloksi belanjanya. h. Belanja tidak terduga Belanja tidak terduga dikeluarkan jika ada terjadi bencana alam yang tidak terduga. 2. Belanja Langsung Pada tahun 2005-2007, belanja langsung pemerintah Kabupaten Langkat berangsur-angsur mengalami peningkatan, yakni 28,99 % di tahun 2005, 41,22 % di tahun 2006, dan 51,14 % di tahun 2007. Peningkatan ini dihitung dengan membandingkannya terhadap total realisasi belanja daerah secara persentase. Komponen belanja tidak langsung tersebut meliputi: a. Belanja Pegawai Belanja pegawai di tahun 2005-2007 mengalami peningkatan baik secara persentase maupun nominalnya. Peningkatan paling drastis terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 262,63 % (dari 2,37 % menjadi 6,47 %). Peningkatan ini dikarenakan pada tahun tersebut pemerintah sangat memperhatikan program pembangunan sehingga pada tahun tersebut banyak diadakan acara penyuluhan untuk masyarakat, khususnya mengenai kesehatan dan pendidikan sehingga total belanja yang dikeluarkan sebagai honor untuk tenaga ahli dan panitia pelaksana kegiatan meningkat. Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

b. Belanja Barang dan Jasa Belanja barang dan jasa selalu mengalami peningkatan mulai tahun 20052007. Peningkatan paling drastis pada belanja barang dan jasa terjadi di tahun 2006 yaitu sebesar 332,52 % (dari 6,99 % menjadi 22,05 %). Peningkatan ini dikarenakan pada tahun tersebut pemerintah Kabupaten Langkat banyak melakukan pengeluaran untuk rehabilitasi bangunan sekolah dan rumah sakit, pembelian alat tulis kantor, biaya perjalanan dinas untuk pelatihan dan peningkatan kinerja aparatur daerah. c. Belanja Modal Pada tahun 2005-2006 terjadi penurunan pada belanja modal. Namun pada tahun 2006-2007 belanja modal meningkat kembali. Peningkatan belanja modal ini dikarenakan pada tahun 2007 pemerintah Kabupaten Langkat banyak mengeluarkan biaya untuk perbaikan jalan, jembatan, bendungan dan pembangunan fasilitas pendidikan. Berdasarkan tabel 4.4 dan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa setiap tahunnya (2005-2007) belanja tidak langsung di pemerintah Kabupaten Langkat mengalami penurunan dan sebaliknya untuk belanja langsung-nya mengalami peningkatan. Hal ini merupakan hal yang positif bagi roda pemerintahan Kabupaten Langkat. Melalui peningkatan belanja langsung tersebut maka dapat memberikan makna bahwa pada tahun 2005-2007 pemerintah Kabupaten Langkat telah berupaya semaksimal mungkin dalam pengalokasian belanja daerahnya Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Langkat. Belanja daerah pemerintah Kabupaten Langkat

yang

mengalami

peningkatan setiap tahunnya (2005-2007) untuk belanja langsung dan penurunan untuk belanja tidak langsung memberikan pengaruh atau dampak terhadap beberapa sektor atau bidang. Sektor-sektor tersebut antara lain: 1. Pembangunan Di bidang pembangunan terdapat beberapa peningkatan yaitu: a. pemerintah mulai lebih memperhatikan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat b. adanya pembangunan fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah sehingga kegiatan belajar dan mengajar lebih maju c. adanya perbaikan jalan sehingga mempermudah laju perekonomian masyarakat. d. adanya usuha pemerintah untuk melatih dan membina para tenaga pendidik sehingga tenaga pendidik tersebut dapat menjadi tenaga pendidik yang lebih kompeten e. pemerintah juga memberikan pembangunan fasilitas dan sarana serta menggalakkan penyuluhan tentang kesehatan kepada masyarakat. 2. Aparatur Daerah Dalam bidang aparatur daerah juga terdapat beberapa peningkatan, antara lain: 1. adanya pemberian kenaikan gaji bagi para pegawai pemerintah Kabupaten Langkat Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

2. kedisiplinan mulai lebih diterapkan secara ketat 3. adanya peningkatan dalam segi kinerja dan integritas pegawai daerah Kabupaten Langkat.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut: 1. Pada periode 2005, struktur belanja daerah Pemerintah Kabupaten Langkat mengikuti Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. Setelah ditransformasikan ke dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, maka dapat diketahui pengalokasian belanja langsung dan belanja tidak langsung Pemerintah Kabupaten Langkat di Tahun 2005 adalah sebesar 28,99 %:71,01 %. 2. Pada periode 2006, struktur belanja daerah Pemerintah Kabupaten Langkat juga masih mengikuti Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. Kemudian ditransformasikan ke dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, maka dapatlah diketahui bahwa pengalokasian belanja langsung dan belanja tidak langsung Pemerintah Kabupaten Langkat di Tahun 2006 adalah sebesar 41,22 %:58,78 %. 3. Pada periode 2007, struktur belanja daerah Pemerintah Kabupaten Langkat mengikuti Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Di periode 2007, diketahui bahwa pengalokasian belanja langsung dan belanja tidak lansung Pemerintah Kabupaten Langkat adalah sebesar 51,14 %:48,86 %.


4. Dari periode 2005-2007, komposisi belanja langsung memang terus meningkat. Namun, peningkatan komposisi belanja langsung ini belum mencapai atau belum sesuai dengan pengharapan teori yang ada yaitu sebesar 70 % dari belanja daerah Pemerintah Kabupaten tersebut. 5. Faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian antara kejadian yang di lapangan dengan teori yang ada ialah terlalu besarnya belanja yang dikeluarkan untuk gaji pegawai.

B. Saran Dalam penulisan ini penulis sudah berusaha menyajikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan penulis, akan tetapi penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis menyarankan beberapa hal demi kesempurnaan penelitian selanjutnya: 1. Peneliti berikutnya dapat menambah periode waktu yang digunakan, dan lebih banyak mencari referensi, khususnya Perda dan Undang-undang yang terkait yang digunakan dalam penentuan belanja daerah. 2. Bagi pemerintah Kabupaten Langkat khususnya pos belanja daerah diharapkan untuk lebih selektif lagi dalam pengeluaran kas untuk belanja agar tercipta keefektifan dan keefisienan di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat.


DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra, 2001. Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, BPFE, Yogyakarta. Chalid, Pheni, 2005. Keuangan Daerah, Investasi dan Desentralisasi, Kemitraan, Jakarta. Erlina, 2008. Akuntansi Sektor Publik Untuk SKPD, USU Press, Medan Erlina, Sri Mulyani, 2007. Metodologi Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Terbitan Pertama, USU Press, Medan. Halim, Abdul, 2002. Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta. Hamid, Edy Suandi, 2004. Memperkokoh Otonomi Daerah (Kebijakan, Evaluasi dan Anggaran), UII Press, Jakarta. Juliantara, Dadang, 2004. Pembaruan Kabupaten, Pembaruan,Yogyakarta. Lubis, Ade Isyana Hairunnisa. 2006. ”Pengalokasian DAU dan PAD Dalam Belanja Pemkab Labuhan Batu”, Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan. Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik, ANDI, Yogyakarta. Munir, Dasril, Henry Arys Djuanda dan Hessel Nogi S.Tangkilisan, 2004. Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah. YPAPI, Yogyakarta. Nordiwan, Dedi, 2006. Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta. Saragih, Juli Panglima, 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta. Siagian, Monika. 2008. “Pengaruh DAU, PAD dan Pendapatan Lain-lain Yang Dianggap Sah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Utara”, Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan. Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Kesepuluh, Alfabeta CV, Bandung. Ulum, Ihyaul, 2005. Akuntansi Sektor Publik, Cetakan Kedua. UMM, Malang. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, 2004. Buku Petunjuk Teknis Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi, USU Press, Medan. Pemerintah Kabupaten Langkat, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. _________, Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Ringkasan Perubahan APBD Kabupaten Langkat Tahun 2005. _________, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Ringkasan Perubahan APBD Kabupaten Langkat Tahun 2006. _________, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Ringkasan Perubahan APBD Kabupaten Langkat Tahun 2007. _________, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. _________, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. _________, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. www.kablangkat.com, didownload pada tanggal 24 November 2008


Lampiran 1








Lampiran 2 Sri Devi Octaviani : Analisis Komposisi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009






Lampiran 3








Lampiran 4





Lampiran 5



Lampiran 6





Lampiran 7


SKRIPSI ANALISIS KOMPOSISI BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG PADA PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT OLEH:

Recommend Documents