Jurnal Manajemen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0199 pp. 50- 58
9 Pages
PENGARUH ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG, ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DAN JUMLAH PERSONIL TERHADAP PAD DARI RETRIBUSI SAMPAH DI KOTA BANDA ACEH Roslinda Perangin-Angin1, Nasir Azis2, Amri3 1)
Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2,3) Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala
Abstract: This study aims to determine the effect of indirect costs budget, direct costs budget and number of personnel on Own-Source Revenue (PAD) from the waste levy in Banda Aceh. The data used in the form of time series data from period of 2005 to 2014 which sourced from Cleaning and Landscaping Agency (DKP) Banda Aceh and other relevant agencies. The data processing using multiple linear regression with Ordinary Least Square (OLS) method. The study found that the indirect cost budget, the direct cost budget and the total of solid waste personnel in Banda Aceh has increased from year to year. The three independent variables, namely the indirect cost budget, the direct cost budget and number of personnel have positive and significant effects both simultaneously and partially towards the acceptance of PAD Kota Banda Aceh which originated from the waste levy. Therefore, the effort to augment PAD derived from the waste levy can be done through policy interventions associated to indirect cost budget, direct cost budget and the number of personnel used for the provision of waste services. Keywords : Own-Source Revenue, Waste Levy, Indirect Cost Budget, Direct Cost Budget and Number of personnel. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh anggaran biaya tidak langsung, anggaran biaya langsung dan jumlah personil terhadap PAD dari retribusi sampah di Kota Banda Aceh. Data yang digunakan berbentuk data runut waktu (time series data) selama periode tahun 2005-2014 yang bersumber dari Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh dan instansi terkait lainnya. Pengolahan data menggunakan regresi linier berganda dengan metode OLS (ordinary least square). Penelitian menemukan bahwa anggaran biaya tidak langsung, anggaran biaya langsung dan jumlah personil pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ketiga variabel independen tersebut, baik anggaran biaya tidak langsung, anggaran biaya langsung maupun jumlah personil secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PAD Kota Banda Aceh yang bersumber dari retribusi layanan persampahan. Karena itu, upaya peningkatan PAD yang bersumber dari retribusi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan intervensi kebijakan yang berkaitan dengan anggaran anggaran biaya tidak langsung, anggaran biaya langsung dan jumlah personil yang digunakan untuk penyelenggaraan layanan persampahan. Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Persampahan, Anggaran Biaya Tidak Langsung, Anggaran Biaya Langsung dan Jumlah Personil.
Aceh pada tahun 2009 memiliki total penduduk
PENDAHULUAN Kota
Banda
Aceh
sebagaimana
sebanyak
223.446
jiwa,
tersebar
di
9
layaknya kota-kota lain di Indonesia juga
Kecamatan dan 90 gampong. Timbulan sampah
mempunyai permasalahan umum yang serius
yang semakin meningkat setiap tahunnya.
dan kompleks di dalam pengelolaan sampah
Volume sampah rata-rata yang dihasilkan
perkotaan. Data yang diperoleh dari Dinas
sebesar
Kependudukan Pencatatan Sipil, Kota Banda
sampah yang berkembang secara eksponensial
610 m³/hari. Peningkatan volume
Volume 5, No. 1, Februari 2016
- 50
Jurnal Manajemen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala belum dibarengi dengan Pendapatan Asli
konsekuensi
Daerah (PAD) dari retribusi sampah yang
Pemerintah Daerah dalam hal ini Dipenda
sepadan untuk pengelolaan sampah kota.
dituntut agar dapat menggali potensi keuangan
Pembayaran
warga
daerah. Sektor retribusi memegang peranan
masyarakat masih sangat rendah, yaitu 4,8 %,
yang sangat penting dalam hal ini (Suryani,
akan tetapi kondisi ini jauh lebih baik
2009).
dibandingkan daerah-daerah lain Aceh dan di
Pemerintah Kota Banda Aceh melalui DK3
Indonesia pada umumnya. Sementara itu, biaya
Kota Banda Aceh dituntut untuk mencari
pengelolaan sampah masih didominasi oleh
langkah-langkah strategis sebagai upaya untuk
subsidi APBK sebesar 95,2%.
Permasalahan
meningkatkan penerimaan daerah dari sektor
lainnya, perilaku warga masyarakat membuang
retribusi sampah yang selama ini cukup besar
sampah
sehingga
memberikan kontribusinya bagi pendapatan
munculnya TPS-TPS liar di banyak tempat.
daerah yang mencapai 46% dari sub sektor
(Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda
retribusi jasa umum (BPS, 2011),
Aceh, 2009 : 18-19).
tidak berlebihan kalau retribusi sampah di
retribusi sampah
secara
dari
sembarangan
pelaksanaan
Sehubungan
otonomi
dengan
hal
daerah,
tersebut
sehingga
Dinas Kebersihan dan Keindahan
Kota Banda Aceh menjadi salah satu primadona
Kota Banda Aceh (DK3) merupakan Dinas
penerimaan dalam PAD dari sektor retribusi
yang bertanggung jawab untuk pengelolaan
daerah.
persampahan
Aceh.
Dengan pengalokasian anggaran belanja
Meningkatnya volume sampah yang dihasilkan
tidak langsung dan anggaran belanja langsung yang
di
menyebabkan
tepat bagi pengelolaan sampah, serta jumlah
meningkatnya beban kerja DK3 Kota Banda
personil yang sesuai dengan beban kerja dan jumlah
Aceh dari tahun ke tahun. Sebagai akibatnya
sampah yang diproduksi masyarakat, diharapkan
anggaran pengelolaan sampah yang terdiri dari
kebersihan di Kota Banda Aceh dapat terpelihara
belanja tidak langsung dan belanja langsung
dan tingkat pelayanan persampahan yang meliputi
juga mengalami kenaikan yang sejalan dengan
pelayanan
kenaikan
jumlah
daya
pelayanan, jumlah penduduk dan desa terlayani
manusia)
untuk
kegiatan
dapat ditingkatkan, sehingga pada akhirnya akan
Kota
di
Kota
Banda
Aceh
personil
Banda
(sumber
menjalankan
pengelolaan sampah. Tidak
terangkut,
luas
wilayah
mendorong masyarakat sebagai penerima manfaat kualitas
untuk memberikan kontribusi dalam membiayai
pengelolaan sampah di Banda Aceh sangat
pelaksanaan pengelolaan sampah dalam bentuk
dipengaruhi oleh aspek pembiayaan sebagai
sharing melalui pembayaran retribusi sampah.
ujung tombak pengelolaan sampah karena
Peningkatan PAD dari retribusi sampah diharapkan
sebagian besar kegiatan dalam pengelolaan
secara bertahap akan mencapai tingkat yang dapat
sampah memerlukan biaya tinggi. Sebagai
membiayai dirinya sendiri (self financing) dan
51 -
dapat
sampah
dipungkiri
Volume 5, No. 1, Februari 2016
Jurnal Manajemen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pemulihan biaya (cost recovery), dengan demikian
Berdasarkan Departemen Pekerjaan
keberlanjutan pelayanan pengelolaan sampah dapat
Umum (PU) SNI–T-12-1991-03, sumber dana
berlangsung dengan baik dan subsidi bagi
pengelolaan persampahan kota berasal dari:
pelayanan publik ini dapat dibatasi. Penelitian ini
1.
APBN
bertujuan untuk menganalisis pengaruh anggaran
2.
APBD I dan II
belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung
3.
Pembayaran Retribusi pelayanan
dan jumlah personil terhadap realisasi PAD dari retribusi sampah di Kota Banda Aceh.
kebersihan 4.
Usaha Daur Ulang dan Pengkomposan (UDPK )
KAJIAN KEPUSTAKAAN
Pembiayaan
Anggaran Pengelolaan Sampah Hanson mendefinisikan
dalam anggaran
(2010)
sebagai
1.
suatu
terkait dengan rencana-rencana yang akan
kemudian
akan
Sumber
2.
suatu
penerjemahan tujuan dan sasaran organiasi menjadi hal yang operasional.
untuk pengelolaan sampah (biaya operasional dan pemeliharaan). Biaya pengelolaan sampah dihitung berdasarkan
biaya
pemeliharaan
serta
Penyehatan Lingkungan Dirjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum (2011), anggaran pengelolaan sampah merupakan biaya operasi
persampahan,
dimana
disasarkan
pada
dan
prasarana
perhitungannya
kebutuhan
alternatif
pengoperasian seluruh kegiatan penanganan sampah
dari
sumber
sampai
Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) sampah untuk jangka panjang.
pergantian
dan
peralatan.
pengelolaan sampah sebagai berikut: 1.
biaya pengumpulan 20% - 40%
2.
biaya pengangkutan 40% - 60%
3.
biaya pembuangan akhir 10% - 30%
dan pemeliharaan yang mencukupi kebutuhan sarana
operasional
Perbandingan biaya pengelolaan dari biaya total
Menurut Direktorat Pengembangan
pengoperasian
dalam pengelolaan
besarnya biaya yang harus dikeluarkan
digunakan
metode
dipergunakan
Besarnya anggaran yang diterima dan
selama periode tersebut. Dengan kata lain, merupakan
yang
persampahan kota.
sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan
anggaran
dana
Pemerintah Daerah
dilakukan di masa akan datang untuk periode yang
pengelolaan
persampahan meliputi:
Faridah
pernyataan formal yang dibuat oleh manajemen
tertentu,
dalam
Sedangkan dana untuk pengelolaan persampahan suatu kota besarnya ditetapkan minimal ± 10% dari APBD. Namun demikian, tetap
diusahakan
agar
biaya
pengelolaan
persampahan dapat diperoleh dari masyarakat sebesar
±
berkewajiban
80%
dan
Pemerintah
menyediakan
±20%
Daerah untuk
pelayanan umum antara lain penyapuan jalan, pembersihan saluran dan tempat-tempat umum. Volume 5, No. 1, Februari 2016
- 52
Jurnal Manajemen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Hartono
(2006),
mengemukakan
ditetapkan
dengan
ketentuan
perundang-
masalah-masalah umum yang dihadapi dalam
undangan. Belanja dikelompokkan menjadi 2
pembiayaan persampahan, antara lain:
(dua), yaitu (2006:35):
1.
Retribusi
yang
terkumpul
sebanding
dengan
belum
a.
Belanja tidak langsung.
biaya operasional
b.
Belanja langsung.
dan pemeliharaan juga investasi yang
2.
ditanamkan pada sektor ini.
belanja yang dianggarkan tidak terkait secara
Anggaran pembangunan di daerah sering
langsung dengan pelaksanaan program dan
terbentur pada skala
kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi:
pembangunan
di
prioritas, acapkali
sektor
persampahan
belanja pegawai (gaji dan tunjangan serta
kuarang mendapat prioritas akibat kurang
penghasilan lainnya), bunga, subsidi, hibah,
dipahaminya
bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan
masalah
limbah
padat/sampah dalam kaitannya dengan kesehatan
lingkungan
dan
Institusi
pengelola
keuangan dan bantuan tidak terduga.
kebersihan
lingkungan. 3.
Belanja tidak langsung merupakan
Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung
kebersihan
tidak
dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
mempunyai wewenang dalam mengelola
Belanja langsung meliputi: belanja pegawai
dana
(honorarium/upah
sendiri, disebabkan oleh faktor
dalam
melaksanakan
kewenangan dan struktur organisasi yang
program/kegiatan), belanja barang dan jasa, dan
ada pada saat ini.
belanja modal.
Penyusunan tarif retribusi seringkali tidak didasarkan pada metode yang benar.
Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Anggaran Belanja Langsung Belanja daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (2006:
32)
dipergunakan
dalam
rangka
mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan
provinsi
atau kabupaten/kota
yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang 53 -
Volume 5, No. 1, Februari 2016
Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Sampah Menurut Hartono (2006), organisasi dan manajemen sebagai faktor utama dalam peningkatan daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan sampah, juga mempunyai peranan dalam
menggerakan,
mengarahkan
system
mengaktifkan pengelolaan
dan
sampah
dengan membentuk suatu institusi/organisasi, personalia dan manajemen dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Hal ini terkait dengan kegiatan yang bertumpu pada teknik dan manajemen yang menyangkut aspek-aspek ekonomi, sosial budaya, dan
kondisi fisik
Jurnal Manajemen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala wilayah kota serta memperhatikan masyarakat
PAD dari retribusi sampah. Pengumpulan data
sebagai pihak yang dilayani.
menggunakan
Sehubungan kelembagaan jumlah
dengan
pengelolaan
sampah,
untuk sistem personil
maka
menggunakan peralatan statistik regresi linier
untuk
minimal 1 orang per 1000
sistem
pengangkutan,
Sementara tenaga
sistem
bentuk staf
pendekatan
berbeda
dengan
jumlah tenaga staf memperhatikan struktur
perhitungan
beban
jumlah
bahwa anggaran biaya tidak langsung (BTL),
tugas. tenaga
personil (JP) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk penerimaan retribusi layanan sampah di Kota
perhitungan tenaga pelaksana. Perhitungan
dan
Hasil pengolahan data menunjukkan
anggaran biaya langsung (BL) dan jumlah
orang per 1000 penduduk.
organisasi
HASIL DAN PEMBAHASAN
pengumpulan, jumlah
pembuangan akhir dan staf, minimal 1
perhitungan
berganda.
Ketetapan
penduduk yang dilayani; 2.
dan
wawancara. Selanjutnya data dianalisis dengan
personil pengelolaan sampah sebagai berikut: 1.
dokumentasi
bentuk
personil juga harus cukup memadai
sesuai dengan lingkup tugasnya.
metode
Sedangkan
Banda Aceh. Hal ini diperlihatkan oleh nilai koefisien
Disain pengendalian.
2.
Disain dan jumlah peralatan.
3.
Disain operasional.
dan beban penugasan.
variabel
yang
dalam persamaan:. Y=
416.901.927,8 + 0,808BTL + 0,246BL + 8,023.847,69JP.
operasional
Keperluan tenaga penunjang dan pembantu,
tiga
menunjukkan angka positif seperti ditunjukkan
Berdasarkan persamaan di atas terlihat
mempertimbangkan: 1.
regresi
bahwa nilai koefisien regresi b1 untuk variabel biaya tidak langsung menunjukkan angka sebesar 0,808. Hal ini berarti bahwa semakin besar biaya tidak langsung yang dialokasikan untuk layanan persampahan semakin besar pula penerimaan PAD yang bersumber dari retribusi
METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan di Kota Banda
layanan persampahan di Kota Banda Aceh. Secara
statistik
angka
tersebut
dapat
Aceh. Untuk memperoleh data primer dan
diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan
sekunder serta keperluan lainnya, peneliti
biaya tidak langsung (BTL) sebesar Rp 1 dapat
mendatangi langsung kantor DK3 Kota Banda
meningkatkan
Aceh yang berlokasi di Jl. Pocut Baren, Banda
persampahan sebesar Rp 0,808 dengan asumsi
Aceh. Objek penelitian adalah tentang pengaruh
pengeluaran
anggaran belanja tidak langsung, anggaran
personil tetap atau tidak mengalami perubahan.
PAD
biaya
retribusi
langsung
dan
layanan
jumpah
belanja langsung dan jumlah personil terhadap Volume 5, No. 1, Februari 2016
- 54
Jurnal Manajemen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Selanjutnya nilai koefisien regresi b2
mengetahui besarnya pengaruh ketiga variabel
untuk variabel anggaran biaya langsung (BL)
independen
sebesar 0,246, secara statistik dapat diartikan
retribusi
setiap peningkatan biaya langsung sebesar Rp 1
tersebut
layanan
terhadap
penerimaan
persampahan
digunakan
2
koefisien determinasi (R ).
dapat meningkatkan PAD retribusi layanan
Nilai koefisien korelasi (R) sebesar
persampahan sebesar Rp 0,246 dengan asumsi
0,994. Angka ini mendekati 1,00 dapat diartikan
pengeluaran biaya tidak langsung (BTL) dan
bahwa hubungan antara penerimaan retribusi
jumlah personil tetap atau tidak mengalami
layanan persampahan dengan anggaran biaya
perubahan. Dengan demikian dapat dipahami
tidak langsung (BTL), anggaran biaya langsung
bahwa semakin tinggi anggaran biaya langsung
(BL) dan jumlah personil yang terlibat dalam
yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan
layanan persampahan di Kota Banda Aceh
layanan persampahan di kota Banda Aceh,
tergolong sangat erat. Sedangkan nilai koefisien
semakin besar pula PAD yang bersumber dari
determinasi yang disesuaikan (Adjusted R2)
retribusi layanan persampahan.
sebesar 0,988 dapat diartikan sebesar 98,8
Terakhir nilai koefisien regresi b3 untuk
variabel
layanan
retribusi layanan persampahan dapat dijelaskan
sebesar
oleh anggaran biaya tidak langsung (BTL),
8,023.847,69 dapat diartikan setiap peningkatan
anggaran biaya langsung (BL) dan jumpah
1 orang personil layanan persampahan di Kota
personil
Banda Aceh dapat
menyelenggarakan
persampahan
jumlah
personil
persen variasi yang terjadi pada penerimaan
menunjukkan
angka
meningkatkan retribusi
yang
digunakan layanan
untuk
persampahan.
persampahan di Kota Banda Aceh sebesar Rp
Sisanya sebesar 1,2 persen lagi (1-0,988)
8,023.847,69, dengan asumsi pengeluaran biaya
dijelaskan oleh variabel lain. Dengan kata lain,
tidak langsung (BTL) dan anggaran biaya
sebesar 99,4 persen penerimaan PAD Kota
langsung (BL) tidak mengalami perubahan. Hal
Banda Aceh yang bersumber dari layanan
ini berarti semakin banyak jumlah personil
retribusi
yang dipekerjakan dalam menyelenggarakan
anggaran biaya tidak langsung (BTL), anggaran
layanan persampahan, akan semakin besar pula
biaya langsung (BL) dan jumlah personil yang
penerimaan PAD yang bersumber dari layanan
digunakan untuk menyelenggarakan layanan
retribusi sampah.
persampahan. Sisanya sebesar 1,2 persen lagi
persampahan
dipengaruhi
oleh
Untuk mengetahui keeratan hubungan
(100%-98,8%) dipengaruhi oleh variabel lain
antara retribusi layanan persampahan dengan
seperti kesadaran masyarakat dalam membayar
anggaran biaya tidak langsung (BTL), anggaran
retribusi, jumlah objek retribusi persampahan
biaya langsung (BL) dan jumlah personil yang
dan lain sebagainya.
terlibat dalam layanan persampahan digunakan
Penerimaan
koefisien korelasi (R). Selanjutnya untuk 55 -
Volume 5, No. 1, Februari 2016
atau
pun
penolakan
hipotesis didasarkan pada perbandingan nilai
Jurnal Manajemen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala statistik hitung dan statistik tabel. Hasil
KESIMPULAN DAN SARAN
pengujian menunjukkan nilai F hitung sebesar
Kesimpulan
169,834 dengan nilai sig sebesar 0,000 < 0,05
Anggaran biaya tidak langsung (BTL)
(lihat lampiran 1). Sedangkan nilai F tabel pada
dan anggaran biaya langsung (BL) terkait
tingkat keyakinan 95% menunjukkan angka
dengan
sebesar 4,757. Karena nilai F hitung > F tabel
positif terhadap penerimaan PAD Kota Banda
(169,834 > 4,757) dapat diartikan bahwa secara
Aceh yang bersumber dari retribusi layanan
simultan anggaran biaya tidak langsung (BTL),
persampahan. Semakin besar anggaran biaya
anggaran biaya langsung (BL) dan jumlah
tidak langsung dan anggaran biaya langsung
personil
terhadap
yang dikeluarkan dalam menyelenggarakan
penerimaan PAD Kota Banda Aceh yang
layanan persampahan, semakin besar pula PAD
bersumber dari retribusi layanan persampahan.
yang
Dengan
persampahan.
berpengaruh
demikian
signifikan
sehingga
hipotesis
Ha
diterima dan sebaliknya hipotesis Ho ditolak. Selanjutnya untuk menguji apakah masing-masing variabel independen secara
layanan
bersumber
persampahan
dari
Demikian
berpengaruh
retribusi pula
layanan
sebaliknya,
penurunan biaya tidak langsung dan biaya langsung
dapat
mengakibatkan
penurunan
retribusi layanan persampahan.
parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD
Jumlah personil yang digunakan untuk
yang bersumber dari retribusi persampahan
menyelenggarakan
digunakan uji t. Hasil pengujian menunjukkan
berpengaruh positif terhadap penerimaan PAD
untuk variabel anggaran biaya tidak langsung
yang
(BTL) diperoleh nilai t hitung sebesar 3,780,
persampahan. Semakin besar jumlah personil
dan untuk variabel biaya langsung (BL)
yang
diperoleh
4,093.
layanan persampahan, semakin besar pula
Selanjutnya untuk variabel jumlah personil
penerimaan PAD Kota Banda Aceh yang
diperoleh nilai t hitung sebesar 5,052. Ketiga
berasal dari retribusi layanan persampahan.
nilai
t
hitung
sebesar
bersumber
digunakan
layanan
dari
untuk
persampahan
retribusi
layanan
menyelenggarakan
nilai t hitung tersebut lebih besar dari nilai t
Berdasarkan hasil pengujian statistik
tabel pada tingkat keyakinan 95% menunjukkan
dapat disimpulkan bahwa secara simultan dan
angka sebesar 2,306. Dengan demikian dapat
parsial ketiga variabel independent terdiri dari
diartikan secara parsial anggaran biaya tidak
anggaran biaya tidak langsung (BTL), anggaran
langsung (BTL), anggaran biaya langsung (BL)
biaya langsung (BL) dan jumlah personil yang
dan jumlah personil berpengaruh signifikan
terlibat dalam layanan retribusi persampahan
terhadap penerimaan PAD Kota Banda Aceh
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
yang
penerimaan PAD Kota Banda Aceh yang
bersumber
persampahan.
dari
retribusi
layanan
bersumber dari layanan retribusi persampahan.
Volume 5, No. 1, Februari 2016
- 56
Jurnal Manajemen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Saran
dari retribusi pelayanan sampah. Sekalipun
1. Instansi terkait dipandang perlu menggali
pelayanan
yang
diberikan
sebenarnya
sumber-sumber retribusi persampahan di
bersifat public oriented dan mengabaikan
Kota Banda Aceh. Apalagi retribusi layanan
azas untung rugi (profit oriented), tetapi
persampahan merupakan bagian penting dari
adanya
upaya peningkatan PAD kota Banda Aceh.
dalam layanan persampahan diharapkan
Secara operasional, upaya tersebut dapat
mampu
dilakukan dengan memetakan objek retribusi
tersebut
layanan persampahan secara lebih luas,
pelayanan bagi masyarakat umum.
efisiensi
pengelolaan
memperkecil tanpa
anggaran
menurunkan
anggaran
layanan kualitas
seperti rumah makan dan restoran, pedagang kali lima, rumah tangga dan masyarakat umum yang dalam memiliki
kegiatan usahanya
potensi
untuk
menghasilkan
sampah. 2. Lakukan
perhitungan
berkaitan
dengan
optimalisasi penggunaan jumlah personil yang terlibat dalam layanan persampahan. Hal ini dianggap penting karena penggunaan personil yang terlalu besar tidak hanya berdampak
pada
penerimaan
retribusi
layanan persampahan, tetapi juga dapat meningkatkan biaya langsung (BL) yang harus dikeluarkan dalam menyelenggarakan layanan persampahan bagi masyarakat Kota Banda Aceh. 3. Dalam pengalokasian anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung sehubungan dengan layanan retribusi persampahan di Kota Banda Aceh, sebaiknya dinas terkait mengutamakan prinsip efisiensi pelaksanaan anggaran.
Mengacu
pada
data
yang
diperoleh, biaya langsung dan biaya tidak langsung yang dikeluarkan oleh instansi tersebut relatif lebih besar bila dibandingkan dengan penerimaan PAD yang bersumber 57 -
Volume 5, No. 1, Februari 2016
DAFTAR PUSTAKA Cohen, L., M. Lawrence dan Morrison, K. 2007. Research Methods in Education. 6th ed. New York: Routledge. Faridah. 2010. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Pelimpahan Wewenang terhadap Kinerja Manajerial Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Program Keluarga Berencana di Provinsi Aceh. Tesis, Universitas Syiah Kuala. Hartanto, Widi (2006), “Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Gombong Kabupaten Kebumen”. Tesis, Universitas Diponegoro. Hartono, E. 2006. Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kota Brebes melalui Peningkatan Kemampuan Pembiayaan. Tesis, Universitas Diponegoro. Noor, J. 2011. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Republik Indonesia, Biro Pusat Statistik. 2011. Banda Aceh Dalam Angka. Banda Aceh. Republik Indonesia, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Kementerian Pekerjaan Umum. 2011. Diseminasi dan Sosialisasi Keteknikan Bidang PLP: Materi Bidang Sampah. Jakarta. Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup. 2008. Undang-Undang Pengelolaan Persampahan. Jakarta.
Jurnal Manajemen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Republik Indonesia, DK3 Kota Banda Aceh. 2009. Perencanaan Strategik (RENSTRA). Banda Aceh. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13. 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
Volume 5, No. 1, Februari 2016
- 58
