P U T U S A N No. 237 K/TUN/2004 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH
AGUNG
memeriksa perkara Tata Usaha Negara
dalam tingkat kasasi telah
mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara : LUH PUTU RUMIASIH, SH., bertempat tinggal di Jalan Akasia No. 4 Denpasar Timur ; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ; melawan: KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA
DENPASAR,
berkedudukan di Jalan Pudak No. 7 Denpasar ; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang,
bahwa
dari
surat-surat
tersebut
ternyata
bahwa
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Termohon
persidangan
Kasasi
Pengadilan
dahulu
sebagai
Tergugat
di
muka
Tata Usaha Negara Denpasar pada pokoknya
atas dalil-dalil : Bahwa sebelum Penggugat mengajukan perkara Pengadilan Negeri Denpasar, Penggugat
perdata melalui
mengajukan surat keberatan
tertanggal 20 Desember 2002, Nomor Ag : 04/K-XII/2002 terlampir 2 yang isinya adalah mengenai keberatan dari Penggugat jika terjadi peralihan Hak Milik dari Hak Milik a.n. Ni Made Rudi/Tergugat III kepada Tergugat II atas
perkara
No.
7/Pdt.G/2003/PN.DPS. dimana
dasar
peralihannya
adalah surat pernyataan sepakat bersama diantaranya terrlampir 3, diprakasai oleh Tergugat II yang ternyata cacat hukum ; Bahwa dengan surat dari Penggugat kepada Tergugat, yang segera diusulkan dengan surat gugatan melalui Bagian Permasalahan bahwa ternyata Tergugat mengabaikan juga, lalu diadakan balasan dengan surat tertanggal 28 Januari 2003, vide surat lampiran 4 atas jawaban terhadap surat keberatan dari Penggugat tanggal 20 Desember 2002 Nomor Ag : 04/K-XII/2002 ;
Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 237 K/TUN/2004
Bahwa gugatan Penggugat melalui Pengadilan Negeri Denpasar mengenai
“Pembatalan
jual
beli
tanah
sengketa”
atas
perkara
No.
07/Pdt.G/2003/PN.Dps. adalah melawan I Nyoman Watiana sebagai Tergugat I, karena ditunjuk menjadi calon pembeli tanah sengketa sehubungan sudah dilakukan penyerahan panjer 50 % dari harga tanah sengketa : Drs. I Nyoman Subrata, SH.Msc. sebagai Tergugat II yang dinyatakan selaku kuasa untuk melakukan jual beli tanah sengketa oleh Pemilik Sertifikat (Ni Made Rudi/Tergugat III) ; Bahwa Tergugat mengabaikan surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat untuk jangan terjadi peralihan hak milik atas tanah sengketa dari Ni Made Rudi kepada orang lain. Namun dalam tenggang waktu perkara tersebut sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Denpasar, bahkan dalam acara pembuktian terakhir pada tanggal 27 Maret 2003 dari Para Tergugat melalui kuasanya bernama I Nengah Laba, SH. beralamat di Jalan Pacar No. 5 Denpasar, memajukan bukti tambahan yaitu berupa foto copy dari foto copy
Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa yang
masih atas nama Ni Made Rudi dengan tertanda bukti T-4 maka dengan adanya pemberitahuan tertulis dari Tergugat vide lampiran I yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 28 Maret 2003.
Bahwa pada tanggal 13
Pebruari 2003 dinyatakan ada peralihan hak milik dalam buku tanah dari Tergugat
yaitu
Hak
Milik
No.
1903/Desa
Ubung/Kelurahan
Ubung
Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, gambar situasi tanggal 23 Mei 1995 No. 3023/1995, luas 400 M2 (tanah sengketa atas pekara No : Pdt.G/2003/PN.Dps.) yang sebelumnya atas nama Ni Made Rudi/Tergugat III yang dialihkan kepada I Nyoman Watiana/Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli No. 10/2003 tanggal 15-1-2003 yang dibuat oleh PPAT Emmy Susana Bramanda, SH. ; Bahwa sebelum ada surat pemberitahuan kepada Penggugat oleh Tergugat, ada petunjuk dari Tergugat yang mewajibkan Penggugat untuk melampirkan surat gugatan yang telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Penggugat mengajukan surat tertanggal 10 Pebruari 2003 Nomor Ag : 01/K-II/2003 yang diterima oleh Tergugat tertanggal 112-2003 dimana seharusnya Tergugat sudah mengetahui bahwa obyek sertifikat tersebut adalah merupakan tanah sengketa atau masih sedang tersangkut
perkara
atau
obyek
sertifikat
sedang
disengketakan
di
Pengadilan Negeri Denpasar ;
Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 237 K/TUN/2004
Bahwa Tergugat mengirimkan
surat
tertanggal
6
Maret 2003
tersebut yang diterima Penggugat pada tanggal 28 Maret adalah sebagai surat tanggapan atas surat yang diterimanya pada tanggal 11-2-2003, diantaranya adalah menolak pencatatan tanah sengketa dalam buku tanah yang
semestinya
dapat
dicatat,
namun
karena
adanya
Perkara
di
Pengadilan Negeri Denpasar yaitu Perkara No. 7/Pdt.G/2003/PN.Dps., setidak-tidaknya Tergugat memanggil pemilik sertifikat atau pihak-pihak yang berperkara untuk mencocokkan apakah benar terjadi perkara yang diajukan oleh Penggugat, namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat ; Bahwa peralihan hak milik atas tanah sengketa sebagai obyek sertifikat tersebut sepertinya dipaksakan oleh Tergugat karena didesak oleh
pihak
PPAT
(Pejabat
Pembuat
Akta
Tanah)
Emmy
Susana
Brahmana, SH. yang berkedudukan di Jalan Kapten Japa No. 61 dengan Akta Jual Beli No. 10/2003 tertanggal 15-1-2000 yang ternyata telah dibohongi/ditipu oleh Pihak Penjual dan Pihak Pembelinya yang bernama I Nyoman Watiana, karena sebelum perkara diajukan telah diketahui ada sengketa atas tanah a quo yang belum terselesaikan dengan pihak Penggugat, namun telah terjadi penyerahan fisik tanah atas sebagian tanah sengketa yaitu di bagian depannya, karena terjadi jual beli dibawah tangan ; Bahwa
proses
peralihan sertifikat tersebut
kepada I
Nyoman
Watiana ternyata terlalu cepat dilakukan oleh Tergugat, walaupun Akta Jual Beli No. 10/2003, yang diterbitkan tanggal 15-1-2003 cacat hukum atau batal demi hukum,
seharusnya penyerahan sertifikat kepada I
Nyoman Watiana tersebut dapat ditunda atau sertifikat dapat ditarik kembali oleh Tergugat, namun sampai saat ini belum dilakukan ; Berdasarkan hal-hal tersebut, maka perbuatan Tergugat yang mengadakan peralihan hak milik dimana obyek Sertifikat adalah masih disengketakan
karena
masih
tersangkut
perkara,
telah
memenuhi
ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) sub a, b dan c Undang-undang No. 5 Tahun 1986 ; Bahwa berdasarkan hal-hal
tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar agar memberikan
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 237 K/TUN/2004
1.
Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2.
Menyatakan batal atau tidak sah Serifikat Hak Milik No. 1903, Desa Ubung/Kelurahan
Ubung,
Kecamatan
Denpasar
Barat,
Kota
Denpasar atas nama I Nyoman Watiana yang beralamat di Jln. Cokroaminoto, Gang Pudak No. 2 Denpasar Barat, Kota Denpasar ; 3.
Mewajibkan Tergugat untuk segera mencabut Sertifikat Hak Milik No. 1903, Desa Ubung/Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atas nama I Nyoman Watiana tersebut ;
4.
Menghukum Tergugat untuk membayar
biaya
perkara dalam
sengketa ini ; Bahwa
terhadap
gugatan
Penggugat
tersebut,
Tergugat
telah
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat point 3 sangatlah jelas alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan oleh Penggugat adanya kepentingan hak yang dirugikan, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sudah selayaknya dinyatakan salah alamat karena gugatan yang dapat diadili Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa mengenai sah tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan bukan mengenai kepentingan suatu hak, karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili ; Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1903/Desa Ubung tanggal 13 Pebruari 2003 atas bidang tanah seluas 400 M2 tercatat atas nama I Nyoman Watiana, yang dilakukan oleh Tergugat adalah telah diproses persyaratan dan mekanisme prosedur sesuai dengan ketentuanketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
telah
mengambil
putusan,
yaitu
putusannya
No.
05/G.
TUN/2003/PTUN.Dps. tanggal 9 September 2003 yang amarnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI -
:
Menolak Eksepsi Tergugat ;
Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 237 K/TUN/2004
DALAM POKOK PERKARA : -
Menyatakan
gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
-
Menghukum
Penggugat
untuk membayar biaya perkara Rp.1.109.
000,- (satu juta seratus sembilan ribu rupiah) ; putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 28/B.TUN/2004/PT.TUN.SBY. tanggal 11 Maret 2004 ; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding
pada tanggal 7 April 2004 kemudian
terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding
diajukan permohonan kasasi
secara lisan pada tanggal 20 April 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 28/B.TUN/2004/PT.TUN-SBY. Jo. No. 05/G.TUN/ 2003/P.TUN-Dps.
yang dibuat oleh
Panitera
Pengadilan Tata Usaha
Negara Denpasar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 4 Mei 2004 ; Bahwa setelah itu Tergugat/Terbanding pada tanggal 10 Mei 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 1.
Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah salah menerapkan hukum karena telah menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ;
2.
Bahwa Judex Factie mengesampingkan semua pembuktian yang telah diajukan Penggugat dan mengesampingkan Penerapan Hukum dari hasil dalam pembuktian Penggugat termasuk acara pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dimana pada saat acara yang berlangsung dilokasi obyek sertifikat tanah sengketa pihak Tergugat melalui petugas ukurnya
Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 237 K/TUN/2004
memperlihatkan foto copy dari foto copy buku tanah yang pernah diajukan oleh Kuasa dari I Nyoman Watiana di Pengadilan Negeri Denpasar selaku Tergugat I di Pengadilan Negeri Denpasar atas pemeriksaan
Perkara
Nomor
:
7/Pdt.G/2003/PN.Dps.
yang
dipertimbangkan dalam halaman 18 dalam putusan tersebut dimana bukti T-4 – bukti P-23 berupa buku tanah tanpa aslinya, sehingga terbukti bahwa Pemegang sertifikat tanah sengketa adalah Ni Made Rudi, bukan I Nyoman Watiana dan terbukti pula tidak ada peralihan hak dalam buku tanah terhadap tanah sengketa ; 3.
Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan Pemegang sertifikat tanah sengketa yaitu I Nyoman Watiana sebagai Tergugat I dalam masalah “Pembatalan jual beli tanah
sengketa dimana I Nyoman
Watiana yang terketik I Wayan Watiana terbukti tidak mempertahankan Haknya karena tidak mengajukan bantahan terhadap dalildalil
gugatan
terhadap
dirinya,
terbukti
pula
tidak
mengajukan
gugatan balik untuk mengusir/membongkar segala bangunan yang telah didirikan oleh Pemohon Kasasi dibagian depan tanah sengketa, bahkan pemilikan atas tanah untuk Penggugat telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut ; Dalam hal ini Penerapan Hukum tentang tanah sengketa terhadap obyek Sertifikat Hak Milik No. 1903 atas nama I Nyoman Watiana dapat ditunjukkan dengan bukti Petunjuk berupa Surat Pemberitahuan tentang Penyidikan terhadap
Tersangka I Nyoman Watiana
terlampir 3 bahwa dalam Nomor : 2 c diantaranya ada diajukan pertimbangan
hukum
bahwa
I
Nyoman
Watiana
tidak
pernah
menyuruh Pemohon Kasasi Luh Putu Rumiasih selaku Pelapor untuk membongkar bangunannya yang terletak di Jalan Cokroaminoto No. 186, Denpasar berarti di atas tanah sengketa sebagai obyek sertifikat tanah sengketa sudah terbukti bahwa I Nyoman Watiana adalah sebagai Pembeli yang tidak beritikad baik, karena sebelum sengketa diajukan I Nyoman Watiana sebagai tetangga dari Pemohon Kasasi yang berada disebelah Utara dimana I Nyoman Watiana telah mengetahui secara langsung apa yang dibeli adalah tanah dalam keadaan sengketa atau disengketakan dibagian depannya oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dan ternyata I Nyoman Watiana belum menyadari adanya tanah sengketa atau tetap mempertahankan
Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 237 K/TUN/2004
adanya sertifikat yang cacat hukum, karena yang diterimanya adalah dibagian belakang tanah sengketa sedangkan dibagian depannya belum pernah ada perintah/eksekusi untuk
pembongkaran gedung
Haknya Penggugat ; 4.
Bahwa Judex Factie tidak menilai cacat hukum terhadap Penerbitan Sertifikat Tanah Sengketa dan ternyata telah mengesampingkan semua alasan-alasan hukum yang diajukan dalam memori banding berupa
penerapan
hukum
didalam
penerbitan
sertifikat
tanah
sengketa yang merupakan obyek Sertifikat Hak Milik No. 1903 Desa Ubung/Kelurahan Ubung yang semula atas nama Ni Made Rudi yang dialihkan menjadi atas nama I Nyoman Watiana telah terbukti Cacat Hukum
dimana
tanah
dalam
keadaan
sengketa,
vide
Putusan
Pengadilan Negeri Denpasar terlampir I dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar terlampir 2 yang kini telah berkekuatan hukum tetap, bahwa Pemegang Sertifikat Tanah sengketa (I Nyoman Watiana) terbukti sebagai pembeli yang tidak beritikat baik dimana pada saat dalam pemeriksaan perkara ini dalam pemeriksaan persiapan pernah diberikan kesempatan sebagai Pemegang Sertifikat tanah sengketa untuk mempertahankan Hak Miliknya bahwa I Nyoman Watiana selaku pemegang Sertifikat tanah sengketa tidak mau hadir sebagai Penggugat Intervensi dan tidak mau pula sebagai saksi walaupun telah dipanggil secara patut ; Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat
:
Mengenai alasan ke 1
:
Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dapat mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, kalau pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut dipandang telah tepat dan benar ; Mengenai alasan
ke 2 s/d ke 4 :
Bahwa alasan-alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena bersifat pengulangan fakta, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya
Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 237 K/TUN/2004
berkenaan
dengan
pelanggaran hukum
adanya
kesalahan
penerapan
hukum,
adanya
yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi
syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau
apabila
Pengadilan
tidak
berwenang
atau
melampaui
batas
wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undangundang tentang Mahkamah Agung (Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 ) ; Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : LUH PUTU RUMIASIH, SH.
tersebut harus ditolak ;
Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
kasasi ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004,
Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun
2004
serta
peraturan
perundang-undangan
lain
yang
ber-
sangkutan ; MENGADILI :
Menolak RUMIASIH, SH.,
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : LUH PUTU tersebut ;
Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa
tanggal 25 Juli
2007
oleh Prof. DR. Paulus
E. Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh
Ketua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Muchsan, SH. dan Titi Nurmala Siagian, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Florensani
Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 237 K/TUN/2004
Kendenan, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hakim-Hakim Anggota :
Ketua
ttd./Prof.DR. Muchsan, SH.
:
ttd./Prof.DR. Paulus E. Lotulung, SH.
ttd./Titi Nurmala Siagian, SH.,MH.
Biaya-biaya :
Panitera Pengganti :
1. M e t e r a i
Rp.
6.000,-
2. R e d a k s I
Rp.
1.000,-
3. Administrasi Kasasi
Rp. 493.000.-
Jumlah ……………..
ttd./ Florensani Kendenan, SH.MH.
Rp. 500.000,-
Untuk salinan MAHKAMAH AGUNG RI. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,
ASHADI., SH. NIP. : 220 000 754
Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 237 K/TUN/2004
