Edisi Agustus 2010
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Daftar Isi B i 1 Bagian
15.
Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenisjenis Utang, Landasan Hukum
Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2006-2010
16.
Penarikan PLN Pembiayaan Proyek 2010
17.
Penarikan PLN Pembiayaan Proyek 2010 (Grafik)
1.
Latar Belakang (1)
2.
Latar Belakang (2)
3.
Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang
4.
Jenis-jenis Utang (1)
5.
Jenis-jenis Jenis jenis Utang (2)
6.
Landasan Hukum Pengelolaan Utang
Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman Luar N Negeri) i) 18. Posisi Utang Pemerintah 2001-2010
Bagian 2
19.
Posisi Utang Pemerintah 1998-2010 (Grafik)
APBN, Perkembangan Defisit dan Pembiayaan APBN
20.
Profil Jatuh tempo Utang per 31 Juli 2010 (G fik) (Grafik)
21.
Posisi Surat Berharga Negara Desember 2007 – 31 Juli 2010
22.
Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan N Negara/Lembaga /L b K dit 1998-2010 Kreditor 1998 2010
23.
Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara Kreditor, 2001-2010 (Grafik)
24.
Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan S kt Ekonomi Sektor Ek i 2005 - 2010
25.
Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor Ekonomi 2005 – 2010 (Grafik)
7.
APBN 2009 & APBN 2010
8.
Defisit dan Pembiayaan APBN 1996-2010
9.
Defisit Global di berbagai Negara 2007-2010
10.
Cashflow Pembiayaan 2005 2005-2010 2010
11.
Perkembangan Pembiayaan melalui Utang 19962010
12.
Realisasi Penerbitan SBN 2010
13 13.
Pinjaman Program 2006-2010 2006 2010
14.
Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2000 – 2010 (Grafik)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Daftar Isi 26.
Proporsi Utang Pemerintah h Berdasarkan Mata Uang, 2001-2010
37.
Restrukturisasi Tahun 2008 : Restrukturisasi Tingkat Bunga SU-002 dan SU-004
27.
Proporsi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2000-2010 (Grafik)
38.
Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri 1997-31 Juli 2010
28.
Proporsi Penarikan k Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Jenis Pinjaman, 2005-2010
39.
External Debt Service 2008 dan perubahannya 2003-2008
40.
Rasio Pembayaran Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 1999-2010
41.
Rasio Utang thd PDB di berbagai Negara 2010 dan perubahannya 2003-2010
42.
Rasio Utang Luar negeri/External Debt thd PDB 2008 dan perubahannya 2003-2008
43.
Utang per Kapita di berbagai Negara 2001-2010
Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio i Utang dan perbandingan i antar negara, Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN) 29.
Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB, PDB 1998-2010 1998 2010
30.
Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara, 1999-2010
44.
31.
Prosentase Rasio Utang thd. PDB di Beberapa Negara 2008-2014 Negara, 2008 2014
Utang per Kapita di berbagai Negara 2010 dan perubahannya 2003-2010
45.
32.
Jatuh Tempo (tradable) SBN akhir 2001 & 31 Juli 2010
Rasio Utang thd Pendapatan 2008 di berbagai Negara dan perubahannya 2003-2008
46.
33.
Program Debt Switching dan Buyback SBN
Rasio Pembayaran Bunga Utang thd PDB di berbagai Negara 1998-2007
34.
Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap
35.
Restrukturisasi 2003
36.
Restrukturisasi 2006
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Daftar Isi Bagian 5 Biaya-biaya berbagai instrumen utang (Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri) 47. 48. 49.
56.
Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor
57.
Rasio Bunga Utang thd Pendapatan dan Belanja 2000 2010 2000-2010
Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor (dalam persentase)
58.
Rasio Bunga Utang terhadap Total Utang 20002010
Kepemilikan SUN oleh Asing berdasarkan Tenor (tahun jatuh tempo)
59.
Spread terhadap UST- 5 tahun
60.
Spread terhadap UST- 10 tahun
61.
Spread terhadap UST- Feb 38
Rasio Pembayaran Bunga Utang thd Pendapatan 2008 di berbagai b b i Negara N d perubahannya dan b h 2003-2008
50.
Realisasi Pembayaran Bunga Utang 2002-2010
51.
Biaya Pinjaman Program
52.
Kurva Imbal Hasil (Yield Curve) SBN Rupiah
53.
Bagian 7 Rating, Opini BPK, HIPCs, Kesimpulan 62 62.
Rating Indonesia
Pergerakan Kurva Imbal Hasil (Yield Curve) SUN Valas
63.
Perkembangan Credit Rating Indonesia (1)
64.
Perkembangan Credit Rating Indonesia (2)
Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktifitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor)
65.
Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia
66.
Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2009
54.
Perdagangan rata-rata Harian Surat Utang Negara Rupiah di Pasar Sekunder per 31 Juli 2010
67.
GDP per Capita dari Higly Indebted Poor Countries (HIPCs) yang Mendapat Penghapusan Utang
55.
Posisi Kepemilikan SBN Bank dan Non Bank per 31 Juli 2010
68.
Kesimpulan Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian B gi 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Jenis jenis Utang, Utang Landasan Hukum
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Latar Belakang (1) [ Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN)
yang menjadi bagian dari Kebijakan Pengelolaan Ekonomi secara keseluruhan. keseluruhan [ Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah: Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk: ¾ ¾ ¾
Penciptaan kesempatan kerja. Mengurangi kemiskinan. Menguatkan pertumbuhan ekonomi.
Menciptakan
keamanan.
[ Utang Ut adalah d l h konsekuensi k k i dari d i postur t APBN ((yang
mengalami defisit), dimana Penerimaan Negara lebih kecil daripada Belanja Negara. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Latar Belakang (2) [
Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang lazim dilakukan oleh suatu negara: Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN, dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing); Refinancing R fi i dil dilakukan k k dengan d t terms & conditions diti (bi (biaya d dan risiko) i ik ) utang t b baru yang llebih bih b baik. ik
[
Kenaikan jumlah nominal utang Pemerintah berasal dari: Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar; Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998: ¾ ¾ ¾
Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lain untuk: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
[
Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing; BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan; Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakan untuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap.
Menjaga stimulus fiskal melalui misalnya pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi,dan proyek padat karya; Pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat misalnya PNPM, BOS, Jamkesmas,Raskin, PKH,Subsidi; Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak; Mempertahankan anggaran pendidikan 20%; Peningkatan anggaran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista); Melanjutkan reformasi birokrasi.
Akses terhadap pinjaman luar negeri dengan persyaratan sangat lunak dari lembaga keuangan multilateral ltil t l bagi b i Indonesia I d i dibatasi dib t i oleh: l h Status Indonesia yang tidak lagi tergolong sebagai low income country; Batas maksimum pinjaman yang dapat disalurkan ke suatu negara (country limit). Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang [ Tujuan Tujuan umum pengelolaan utang dalam jangka panjang adalah meminimalkan biaya utang dengan tingkat risiko yang semakin terkendali.
[ Kebijakan
Tidak ada agenda politik yang dipersyaratkan oleh pihak kreditor; Persyaratan lunak (jangka panjang, biaya relatif ringan), terutama dari multilateral dan kreditor bilateral (G to G); Tambahan pinjaman luar negeri neto dianggarkan negatif sejak 2004, artinya jumlah pembayaran kembali utang dianggarkan lebih besar dibanding dengan jumlah penarikan pinjaman luar negeri baru; Mengutamakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rupiah di pasar dalam negeri ¾ Mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan APBN; ¾ Mendukung pengembangan pasar modal dengan memperluas basis investor melalui diversifikasi berbagai instrumen investasi bagi masyarakat; ¾ Membantu pengelolaan likuiditas pasar, pasar misalnya melalui penerbitan instrumen pasar uang (SPN). Membuka akses sumber pembiayaan di pasar internasional (global bond, global sukuk, samurai bond) untuk meningkatkan posisi tawar Pemerintah sebagai peminjam (upper-hand borrower)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jenis-jenis Utang (1) [ Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri :
Pinjaman Luar Negeri World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor bilateral (Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor. ¾
¾
Pinjaman Program: Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bid bidang kegiatan k i t untuk t k mencapaii MDG MDGs ((pengentasan t k kemiskinan, i ki pendidikan, didik pemberantasan korupsi), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate change dan infrastruktur. Pinjaman proyek : Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM).
Pinjaman Dalam Negeri ¾ ¾ ¾
Peraturan Pemerintah (PP) No.: 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah ; Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah,dan Perusahaan Daerah; Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jenis-jenis Utang (2) [ Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah dan valuta asing,
tradable & non-tradable, fixed & variable :
Surat Utang Negara (SUN) ¾ ¾
Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN jangka pendek (s.d. 12bln); Obligasi Negara (> 1 thn) Ä
Ä
Coupon Bond } Tradable: ORI, FR/VR bond, Global bond } Non tradable: : SRBI untuk BLBI,, dan Surat Utang/SU g ke BI untuk p penyehatan y dan restrukturisasi perbankan Zero coupon
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara dalam Rupiah dan valuta asing dengan berbagai struktur, misalnya Ijarah, Musyarakah, Istisna dll ¾ ¾
SBSN jangka pendek (Islamic T-Bills); SBSN Ritail (Sukri); SBSN jangka panjang (IFR/Ijarah Fixed Rate; Global Sukuk; SDHI/Sukuk Dana Haji Indonesia). Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Landasan Hukum Pengelolaan Utang [ Ketentuan Perundang-undangan:
Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara U d Undang-Undang U d No N 24/2002 ttentang t Surat S t Utang Ut N Negara Peraturan Pemerintah No 2/2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dan Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Peraturan Pemerintah No 54/2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah
[ Mengatur M t a.l, l prinsip-prinsip i i i i good d governance:
Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan DPR Koordinasi Pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementrian PPN/Bappenas), dan BI dalam perencanaan dan pengelolaan utang Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 2 APBN, Perkembangan Defisit dan Pembiayaan y APBN
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
APBN 2009 & APBN 2010 2009 A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri g 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Bukan Pajak II. Hibah B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat l h 1. Belanja K/L 2. Belanja Non K/L diantaranya: a. Bunga Utang a. Bunga Utang ‐ Dalam Negeri ‐ Luar Negeri b. Subsidi II. Transfer Daerah C. Keseimbangan Primer D. Surplus/ (Defisit) Anggaran (A‐B) % Defisit thd. PDB E. Pembiayaan (I+II+III) I P bi I. Pembiayaan Dalam Negeri D l N i II. Pembiayaan Luar Negeri (neto) Kelebihan/ (Kekurangan) Pembiayaan
2010
APBN
APBN‐P
APBN Realisasi
%
985.7 984.8 725.8 258.9 0.9 1,037.1 716.4 322.3 394.1
871.0 870.0 652.0 218.0 1.0 1,000.8 691.5 314.7 376.8
868.9 867.8 641.4 226.4 1.1 956.4 647.8 304.0 343.8
99.8% 99.8% 98.4% 103.9% 110.9%
101.7 69.3 32.3 166.7 320.7 50.3 (51.3) ‐1.0% 51.3 60.8 60 8 (9.4) ‐
109.6 70.7 38.9 158.1 309.3 (20.3) (129.8) ‐2.4% 129.8 142.6 142 6 (12.7) ‐
93.8 63.7 30.1 159.5 308.6 6.4 (87.4) ‐1.6% 125.8 142.6 142 6 (16.8) 38.3
85.6% 85 6% 90.1% 77.4% 100.9% 99.8%
95.6% 93.7% 96.6% 91.2%
‐31.4% 67.3% 66.7% 96.9% 100.0% % 132.2%
APBN
APBN‐P
949.7 948.1 742.7 205.4 1.5 1,047.7 725.2 340.1 385.1
992.4 990.5 743.3 247.2 1.9 1,126.1 781.5 366.2 415.3
115.6 77.4 38.2 157.8 322.4 17.6 (98.0) ‐1.6% 98.0 107.9 107 9 (9.9) ‐
105.7 71.9 33.8 201.3 344.6 (28.1) (133.7) ‐2.1% 133.7 133.9 133 9 (0.2) ‐
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Defisit dan Pembiayaan APBN 1996-2010 [ Triliun Rupiah ]
[ % thd thd. PDB ]
220
11
Sejak tahun 2005 SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN Kenaikan SBN periode 2005-2010, antara lain untuk refinancing utang lama yang jatuh tempo, tempo dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang mempunyai terms & conditions yang lebih baik.
180 160 140
10 9 8 7
100
1997
1998
Defisit (Surplus) APBN
1999
2000
SBN - neto
2001
2002
2003
2004
Pinjaman DN & LN - neto
2005
1
17
134
50
29
2006
Non-Utang - neto
2007
2008
1 -
(17)
(18)
(24)
(40) 1996
1.3 9
0.1 (27)
(10) (28)
(11)
0.9
2.1 2
25
1.6
(1)
(3))
(2))
0.0 (5)
20
0.5
3
43
87
23 7
1.1
14
1
35
7
24
1.7
19 1.3
24
10
-
-
16
-
44
-
16
-
0.0 (4)
(6)
(15 5)
-
0.0 (4)
(10 0)
-
6
40
1.2
14
20
42
38
30 10
21
29
2.4
36
60 40
4
7 57
4.0
5
4
80
(20)
6
86
99
120
108
200
(1) (2)
2009++ 2010+++
Defisit APBN, % thd. PDB (RHS)
Sumber: Kementerian Keuangan
Catatan: APBN 1996-2008 1996 2008 adalah d l h angka gk PAN/LKPP PAN/LKPP-Audited A dit d + APBN-Realisasi 2009, Rev.1 ++ APBN-P 2010 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Defisit Global di berbagai Negara 2007-2010 2007
Global Developed
(dalam % thd. PDB) 2008 2009 2010
(0.7) (1.0)
(2.6) (3.1)
(8.1) (9.3)
(6.4) (7.4)
(1.2) (1 2) (2.5)
(3.2) (3 2) (6.4)
(10.6) (10 6) (13.5)
(8.3) (8 3) (6.7)
(0.6)
(1.9)
(5.7)
(6.3)
(2.6)
(6.2)
(13.0)
(13.1)
0.5
(0.8) ( )
(3.9) ( )
(2.9) ( )
Latin America Brazil Mexico
(0.2) (2.2) -
(1.5) -
(2.7) (2.7) (2.5)
2.4 (3.0) (2.5)
Emerging Asia
0.8
(1.4)
(3.7)
(2.6)
0.6 0 6 (1.3)
(0.4) (0 4) (0.1)
(3.0) (3 0) (2.4)
(2.0) (2 0) (1.6)
(5.4)
(4.2)
(3.8) (5.0) (7 6) (7.6)
(3.5) (4.0) (5 0) (5.0)
US Japan
Euro Area UK
Emerging g g Market
China Indonesia
CEEMA Hungary Poland R ssia Russia
0.6 (5.0) (2.0) 5 4 5.4
(3.3) (3.9) 4 1 4.1
Defisit Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan defisit di negara lain.
UU No 17/2003 ttg Keuangan Negara membatasi defisit nasional 3% dari PDB, dengan demikian tambahan utang untuk pembiayaan defisit juga dibatasi.
Sumber: JPMorgan per Juni 2009 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Cashflow Pembiayaan 2005-2010 [ Miliar Mili Rupiah R i h]
Kebutuhan Pembiayaan Defisit Pembayaran Utang Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri Lain-Lain Perbankan Dalam Negeri Dana Invest. Pmrth & Restruk. BUMN Dana Kontinjensi dan Cadangan Pembiayaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Pinjaman Kepada PT. PLN Penerusan Pinjaman
Sumber Pembiayaan Utang Penerbitan Surat Berharga Negara, bruto Pinjaman Program Pinjaman Proyek Pinjaman Dalam Negeri Penerusan Pinjaman Non Utang Privatisasi Pengelolaan Asset
Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan Cash Flow Surat Berharga Negara Neto Cash Flow Pinjaman Luar Negeri Neto Cash Flow Pinjaman Dalam Negeri Cash Flow Non Utang
Catatan: APBN 2005-2008 PAN/LKPP - Audited *) APBN-Realisasi 2009 Rev.1 **) APBN-P 2010
2005 (83,722)
2006 (89,970)
2007 (144,129)
2008 (99,420)
(14,408) (61,569) (24,456) (24 456) (37,112) (7,745) (2,550) (5,195) ‐ ‐ ‐ ‐
(29,141) (77,741) (25,060) (25 060) (52,681) 16,913 18,913 (2,000) ‐ ‐ ‐ ‐
(49,844) (100,705) (42,783) (42 783) (57,922) 6,420 8,420 (2,000) ‐ ‐ ‐ ‐
(4,121) (103,768) (40,333) (40 333) (63,435) 8,470 16,159 (2,500) ‐ ‐ ‐ (5,189)
2009* (163,042)
2010** (252,218)
(87,433) (133,748) (113,331) (124,677) (45,300) (45 300) (70,541) (70 541) (68,031) (54,136) 37,722 6,206 55,562 45,477 (12,085) (12,924) ‐ (1,050) ‐ (1,000) (1 000) ‐ (7,500) (5,755) (16,797)
80,435
90,244
136,742
179,370
73,871 47,031 12,265 14,576 ‐ ‐ 6,564 ‐ 6,564
87,160 61,046 13,580 12,535 ‐ ‐ 3,084 400 2,684
134,025 99,955 19,607 14,463 ‐ ‐ 2,717 304 2,413
176,468 126,249 30,100 14,929 ‐ 5,189 2,902 82 2,820
201,391 201,701 144,742 28,565 22,639 ‐ 5,755 (310) ‐ (310)
252,218 249,818 178,041 29,422 24,559 1,000 16,797 2,400 1,200 1,200
(3,287) 22,575 (10,272) (1,181)
274 35,985 (26,566) 19,997
(7,388) 57,172 (23,852) 9,137
79,950 85,916 (13,217) 11,372
38,349 99,442 (16,848) 37,392
107,500 (156) 1,000 25,403
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perkembangan Pembiayaan melalui Utang 1996-2010 [T Triliun ili Rupiah R i h]
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010**
Surat Berharga Negara (neto) Penerbitan, bruto
0.0 0.0 100.0 401.6 150.1 ‐ ‐ 100.0 401.6 150.1
-1.9 2.0
-3.1 11.3
6.9 22.6 36.0 57.2 85.9 99.4 107.5 32.3 47.0 61.0 100.0 126.2 144.7 178.0
9.0
2.0
11.3
23.4
22.5
42.6
86.4
86.9
97.8
136.6
0.0
0.0
9.0
24.5
18.5
13.6
39.3
47.0
41.4
‐3.9 ‐14.4 ‐25.5 ‐24.5 ‐25.1 ‐42.8 ‐40.3
‐45.3
‐70.5
0.5 -28.1 -10.3 -26.6 -23.9 -18.4 -16.8 20.4 18.4 26.8 26.1 34.1 45.0 51.2
-0.2 54.0
Domestik
-
-
Valas
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
‐
‐
0.0
0.0
0.0
0.0
Pembayaran Pokok dan Pembelian Kembali
Pembiayaan Pinjaman (neto) Penarikan PLN, bruto Pinjaman program Pinjaman proyek
Penerusan PLN Pembayaran Cicilan Pokok PLN y Penarikan Pinjaman Dalam Negeri, bruto
100.0 401.6 150.1
9.0 9.0
-4.4 11.9
-4.3 21.0 29.4 10.2 10.3 14.4 51.0 49.6 17.8 26.2
-
-
11.9
14.4
6.6 18.9
24.9
25.2
0.8
6.4
7.2
1.8
5.1
12.3
13.6
19.6
30.1
28.6
29.4
26.1
24.4
17.0
19.7
11.7
18.6
13.4
14.6
12.5
14.5
20.1
28.4
41.4
-5.2 -5.8 -16.8 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐16.3 ‐18.7 ‐30.0 ‐20.2 ‐7.6 ‐15.9 ‐12.3 ‐19.8 ‐46.5 ‐37.1 ‐52.7 ‐57.9 ‐63.4 ‐68.0 ‐54.1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1.0
-4.4 -4.3 121.0 431.0 160.3 19.2 Total Pembiayaan Utang Catatan: APBN 2005-2008 PAN/LKPP - Audited *) APBN-Realisasi 2009 Rev.1 **) APBN-P 2010
4.7
-2.6 -21.2 12.3
9.4 33.3 67.5
82.7 107.3
Tambahan Pinjaman Luar Negeri Neto NEGATIF sejak 2004
Total pembiayaan melalui utang tahun 2003 dan 2004 negatif, karena sumber pembiayaan APBN mengandalkan Penjualan Aset Negara melalui privatisasi BUMN dan pelepasan aset ex BPPN/bank rekap Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Penerbitan SBN 2010 (Per 31 Juli 2010) 67.540.415 107 500 400 107.500.400 3.000.000
50.784.457 69 554 403 69.554.403 -
% realisasi (Target APBN-P) 75,19% 64 70% 64,70% 0,00%
178.040.815
120.338.860
67,59%
SUN
98.945.000
65,95%
SUN Domestik - ON - ZC - SPN - ORI SUN Valas SBSN
80.395.000 53.250.000 27 145 000 27.145.000 18.550.000
Target APBN-P SBN jatuh tempo 2010 SBN Netto (APBN) Rencana Buyback Kebutuhan Penerbitan 2010
IFR SBSN Ritel SDHI SBSN Valas
Realisasi
21.393.860
76,41%
5.768.000 8.033.860 7.592.000 -
Catatan: *) - Rencana penerbitan menggunakan asumsi kurs APBN-P 2010 Rp9.200 /USD - Realisasi SUN Valas 2010 menggunakan kurs pada saat closing tgl 20 Januari’10 Rp9.275/USD Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pinjaman Program 2006-2010 [ Juta USD ] [ Juta USD ]
No 1
2
3
4 5
Lender WB
Nama Program 1. Development Policy Loan (DPL) 1 s.d 7 2. Infrastructure Development Policy Loan (IDPL) 1 s.d 4 3 BOS KITA Refinancing 1 sd 2 3. BOS‐KITA Refinancing 1 sd. 2 4. PNPM Refinancing 5. Climate Change
2006
2007
2008
2009
2010 APBN
APBN‐P 600 200 164 544 200 1,708
600
600
750 400 47
750 250 553
600 200 200 744
Sub Total WB ADB 1. State Audit Reform Sector Development Program (STARSDP) 2. Development Policy Support Program (DPSP) 1 s.d 6 3. Local Government Finance Reform and Governance Reform f f 4. Infrastructure Reform Sector Development Program (IRSDP) 1‐3 5. Capital Market Development Cluster Program (CMDCP) 1 dan 2 6. Poverty Reduction and MDG Acceleration Program 7. Local Government Finance Reform 8. Countercyclical Support Facility (CSF) S b T l ADB Sub Total ADB JBIC/ JICA 1. Development Policy Loan (cofinancing dengan World Bank) 1 s.d 7 2. Infrastructure Reform Sector Development Program 1 dan 2 3. Indonesia Disaster Recovery and Management 4. Climate Change Program Loan 1 s.d 3 5. Economic Stimulus and Budget Support Loan 6. Others Sub Total JBIC/ JICA France Climate Change Program Loan 1 s.d 3 Sub Total France IDB Liquid Funds Sub Total IDB Sub Total IDB
600
600
1,197
1,553
1,744
200
200
200
200
200
TOTAL
400
280 300 400
200 300
350 600 100
900 100 100 200
830 200
500 100 100
200
500 700 200
300
300 100
300
300
600 300 300
300 200 200
500 300 300
100
400
‐ 200 200
‐
500 200 200
‐
‐
‐
‐
‐
1,500
1,900
2,727
2,953
2,444
3,208
Keterangan : terdiri dari DPL VI sebesar USD 100 juta dan DPL VII sebesar USD 100 juta
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2000 - 2010 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
60
2009*
2010**
51.2
54.0
45.0
40
34.1 26 8 26.8
[ Triliun Rupiah ]
26 2 26.2
20 0
20.4
18.9
17.8 10.3
10.2
26 1 26.1
18.4
6.6 0.5
‐7.6
‐20
‐15.9
‐0.2 ‐10.3
‐12.3 ‐19.8
‐26.6
‐28.1
‐40
‐23.9
‐16.8
‐18.4
‐37.1 ‐46.5 46 5 ‐52.7
‐60 ‐80
Penarikan Pinjaman LN, bruto
‐54.1
‐57.9
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN
‐63.4
‐68.0
Pembiayaan Pinjaman LN (neto) [ Triliun Rupiah ]
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009*
2010**
Penarikan Pinjaman LN, bruto
17.82
26.15
18.89
20.36
18.43
26.84
26.11
34.07
45.01
51.24
53.98
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN
(7.62)
(15.88)
(12.26)
(19.81)
(46.49)
(37.11)
(52.68)
(57.92)
(63.44)
(68.03)
(54.14)
P Pembiayaan bi Pinjaman Pi j LN (neto) ( t )
10 20 10.20
10 27 10.27
6 63 6.63
0 55 0.55
(28 06) (28.06)
(10 27) (10.27)
(26 57) (26.57)
(23 85) (23.85)
(18 42) (18.42)
(16 79) (16.79)
(0 16) (0.16)
Keterangan: * APBN-Realisasi 2009, Rev.1 ** APBN-P 2010
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2006-2010 Per 31 Juli 2010 2010 JENIS PEMBIAYAAN
Realisasi s.d. 31 Juli 2010 % thd. % thd. APBN-P Nominal Pagu Pagu APBN APBN-P
2006
2007
2008
2009
13.53
19.90
30.28
28.57
24.44
29.51
10.99
ekuivalen dlm miliar US$
1.50
2.11
2.74
3.04
2.44
3.21
1.23
a. World Bank
5.50
5.66
12.91
14.65
17.44
16.63
b. A D B
5.51
8.47
9.17
5.06
2.00
6.44
c. JEPANG
0.90
3.77
4.87
6.07
3.00
2.20
2.79
2.00
1. Pinjaman Program
d. PERANCIS e. IDB f. Lain-Lain
2. Pinjaman Proyek ekuivalen dlm miliar US$
TOTAL ekuivalen dlm miliar US$
1.83
1.79
APBN
45.0%
37.2%
0.0%
0.0%
4.59
229.6%
71.3%
3.68
3.67
122.4%
99.8%
2.76
2.73
136.3%
98.8%
-
-
-
-
-
-
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
38.2%
38.2%
41.6%
37.7%
-
-
-
-
-
-
-
19.81
19.54
25.28
22.64
24.52
24.56
9.37
2.20
2.04
2.35
2.41
2.45
2.67
1.05
33.34
39.44
55.56
51.20
48.96
54.07
20.36
3.70
4.14
5.09
5.45
4.90
5.88
2.27
Catatan: Nominal dalam Triliun Rupiah Kementerian KementerianKeuangan Keuangan– –Republik Republik Indonesia Indonesia
Penarikan Pinjaman Luar Negeri 2010 Pembiayaan Proyek, per 31 Juli 2010 KEMENTERIAN/ LEMBAGA BPK KEM. DAGRI KEM. HAN KEM. KEU KEM. TAN KEM. ESDM KEM. HUB KEM. DIKNAS KEM. KES KEM. AG KEM HUT KEM. HUT KEM. KP KEM. PU KEM. LH KEM. PP KEM. PAN BPS PPN/BAPPENAS BPN KEM. KOMINFO POLRI LKN KEM. PDT BKKBN LIPI BAKOR SPN BKN BPKP KEM. DAG KPK BAKOR PB BAKORSTANAL
PAGU 2010 * Juta USD Miliar IDR 1.01 10.11 248.91 2,489.10 425.71 4,257.10 43.54 435.36 31.27 312.70 0.50 5.02 162.14 1,621.43 230.44 2,304.43 79.24 792.40 41.69 416.87 6.50 6 50 65.04 65 04 47.33 473.25 755.06 7,550.61 0.50 5.00 0.15 1.54 0.51 5.10 1.50 15.00 21.78 217.80 18.98 189.80 15.01 150.10 209.80 2,098.00 7.00 70.00 32.73 327.33 1.55 15.49 2.39 23.90 20.50 205.00 12.09 120.85 4.40 44.04 0.94 9.40 2.77 2 77 27.69 27 69 1.80 18.00 3.40 34.00 2,431.14
24,311.44
REALISASI PER 31 JULI 2010 Juta USD Miliar IDR ‐ ‐ 68.49 633.03 83.76 776.24 5.39 49.90 22.67 210.53 ‐ ‐ 49.01 453.82 71.60 655.19 13.41 124.52 16.14 150.25 ‐ ‐ 22.95 213.18 379.37 3,493.63 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 10.77 98.29 0.06 0.52 6.07 56.14 27.64 257.06 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2.86 26.27 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0.67 6.24 781
7,205
% USD 0.0% 27.5% 19.7% 12.4% 72.5% 0.0% 30.2% 31.1% 16.9% 38.7% 0 0% 0.0% 48.5% 50.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 49.5% 0.3% 40.5% 13.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.7% 0.0% 0.0% 0 0% 0.0% 0.0% 19.8% 32.1%
IDR 0.0% 25.4% 18.2% 11.5% 67.3% 0.0% 28.0% 28.4% 15.7% 36.0% 0 0% 0.0% 45.0% 46.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 45.1% 0.3% 37.4% 12.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 21.7% 0.0% 0.0% 0 0% 0.0% 0.0% 18.3%
Catatan : Angka sementara menggunakan data alokasi PHLN dalam dokumen SAPSK 2010 dari Dit. SP DJA per 23 Maret 2010
29.6%
Kementerian KementerianKeuangan Keuangan– –Republik Republik Indonesia Indonesia
Penarikan Pinjaman Luar Negeri 2010 Pembiayaan Proyek, per 31 Juli 2010 [ Mili Miliar R Rupiah i h]
[%]
8,000
80%
7,000
70%
67 3% 67.3%
6,000
60%
5,000
45.0%
50% 46.3%
45 1% 45.1%
4,000 36.0% 28.0%
3,000
25.4%
28.4%
30% 21.7%
2,000
20%
18.2%
Realisasi
BA AKORSTANAL
BAKOR PB
KPK
KEM. DAG
BPKP
BKN
BAKOR SPN
LIPI
10%
BKKBN
KEM. PDT
LKN
POLRI
KEEM. KOMINFO
BPN
PPPN/BAPPENAS
BPS
KEM. PAN
KEM. PP
KEM. LH
KEM. PU
KEM. KP
12.3%
KEM. HUT
KEM. AG
KEM. DIKNAS
KEM. ESDM
KEM. TAN
KEM. KEU
KEM. HAN
KEM. DAGRI
BPK
KEM. HUB
Pagu
KEM. KES
15.7%
11.5%
1,000 ‐
40%
37.4%
% (RHS) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
0%
Bagian 3 Portofolio Utang ((Outstanding g Utang, g, Profil Jatuh Tempo p Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman Luar Negeri)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah, 2001-2010 a. Pinjaman (dlm. miliar US$) Bilateral *) Multilateral **) Komersial ***)) Suppliers ***) Lain-Lain ***)
b. Surat Berharga Negara (dlm. miliar US$) Denominasi Valas Denominasi Rupiah
Total Utang Pemerintah Pusat (dlm. miliar US$) Total Utang Pemerintah Pusat (ekuivalen dlm. triliun Rupiah) diantaranya SBN Denominasi Rupiah (dlm. triliun Rupiah)
Nilai Tukar Rupiah (IDR/US$1) PDB (dlm. triliun Rupiah)
Rasio Utang terhadap PDB
+
++
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
58.90 35.16 20.68 2 41 2.41 0.48 0.17
63.74 40.37 20.61 2 20 2.20 0.39 0.17
68.91 46.19 19.98 2 19 2.19 0.37 0.17
68.59 46.48 19.48 2 17 2.17 0.29 0.17
63.09 42.16 18.78 1 82 1.82 0.17 0.17
62.02 41.07 18.84 2 01 2.01 0.11 -
62.25 41.03 19.05 2 08 2.08 0.08 -
66.69 44.28 20.34 1 98 1.98 0.09 -
65.02 41.27 21.53 2 15 2.15 0.07 -
65.22 40.77 21.41 2 98 2.98 0.06 -
63.52 63.52
73.30 73.30
76.64 76.64
71.29 1.00 70.29
70.51 3.50 67.01
82.34 5.50 76.84
85.26 7.00 78.26
82.78 11.20 71.58
104.20 15.23 88.97
116.37 17.25 99.12
122.42
137.04
145.55
139.88
133.60
144.36
147.51
149.47
169.22
181.59
1,273.18
1,225.15
1,232.04
1,299.50
1,313.29
1,302.16
1,389.41
1,636.74
1,590.66
1,625.63
660.65
655.31
648.75
653.03
658.67
693.12
737.13
783.86
836.31
887.31
10,400
8,940
8,465
9,290
9,830
9,020
9,419
10,950
9,400
8,952
1,646.32
1,821.83
2,013.68
2,295.83
2,774.28
3,339.48
3,949.32
4,954.03
5,613.44
6,253.79
77%
Catatan: + Angka Sementara ++ Angka Sangat Sementara g a Sa Sangat-Sangat gat Sa gat Se Sementara e ta a , per pe 3 31 Ju Juli 2010, 0 0, +++ Angka menggunakan PDB asumsi APBN-P 2010 * Termasuk semi commercial ** Beberapa termasuk semi concessional *** Seluruhnya termasuk commercial
67%
61%
57%
47%
39%
35%
33%
2009
Juli'10 +++
28%
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
26%
Posisi Utang Pemerintah, 1998-2010 [ triliun rupiah ]
1,600 1,400
Penerbitan SBN/Surat Berharga Negara,terutama di pasar domestik a.l. Untuk: refinancing utang lama, mengurangi Pinjaman Luar Negeri, dan untuk mengembangkan pasar keuangan domestik
1,200 1,000
613
583
570
620
637
583
584
730
611
906
979
1,042
2008+
2009++
Juli'10 +++
586
559
800 438 600 400 661
655
649
662
693
743
803
652
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
453 502
200 -
100 1998
1999
Pinjaman Luar Negeri
Surat Berharga Negara
[dalam %] Tahun
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008+
Pinjaman
82%
47%
47%
48%
47%
47%
49%
47%
43%
42%
45%
38%
36%
Surat Berharga Negara
18%
53%
53%
52%
53%
53%
51%
53%
57%
58%
55%
62%
64%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
g Pemerintah Pusat Total Utang
Catatan: + Angka Sementara ++ Angka Sangat Sementara +++ Angka Sangat-Sangat Sementara , per 31 Juli 2010
2009++ Juli'10 +++
Kenaikan Pinjaman Luar Negeri, terutama karena volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap berbagai denominasi mata uang dalam Pinjaman Luar Negeri Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Profil Jatuh Tempo Utang per 31 Juli 2010 [Triliun [T ili Rupiah] R i h] 140 3 120
Surat Utang eks BLBI kepada BI/SRBI-001
100 48 35
33
36 42 36
14 8
7
28 25 21 21 18 18 10 15
15
Pinjaman Luar Negeri Tahun Pinjaman Luar Negeri Surat Berharga Negara Tahun Pinjaman Luar Negeri Surat Berharga Negara
2025 29% 71%
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
-
1
1 26
4
4
5
2
33
14
1
20
Surat Berharga Negara
2010 59% 41%
2011 41% 59%
2012 42% 58%
2013 50% 50%
2014 46% 54%
2015 48% 52%
2016 53% 47%
2026 80% 20%
2027 36% 64%
2028 2029 25% 100% 75% 0%
2030 15% 85%
2031 2032 79% 100% 21% 0%
2017 47% 53%
2018 43% 57%
2033 2034 2% 100% 98% 0%
2019 39% 61%
1
1
2023 46% 54%
20440-2055
18
2039
55
5
2038
38 41
47
11
2032
56 51
1
22
2031
50
61 28
2030
20
21
65 62
2029
40
2037
60
2036
47
2035
49
2034
45
1227
80
2033
45
2020 35% 65%
2021 60% 40%
2022 46% 54%
2035 2036 8% 100% 92% 0%
2037 4% 96%
2038 2039 2040 2% 100% 100% 98% 0% 0%
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
2024 44% 56%
Posisi Surat Berharga Negara Desember 2007 – 31 Juli 2010 SURAT BERHARGA NEGARA
Des '07
Jun '08
Des '08
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
A. Dapat Diperdagangkan
543.680
623.548
648.335
724.898
751.592
758.389
750.172
758.483
767.874
777.865
785.989
1. Denominasi Rupiah
477.747
520.228
525.695
581.748
590.148
597.820
593.165
603.280
609.677
621.226
631.526
477.747
520.228
520.995
570.215
577.665
577.303
571.649
580.019
585.666
596.741
606.191
a. Surat Utang Negara (SUN) 1) Surat Perbendaharan Negara
4.169
5.250
10.012
24.700
21.350
21.850
23.750
25.270
27.295
28.595
31.795
2) Obligasi Negara Tanpa Kupon
10.500
19.023
11.491
8.686
8.686
2.799
2.799
2.680
2.680
2.680
2.680
+)
294.453
330.338
353.558
393.543
404.343
409.368
401.814
409.174
412.796
422.571
428.821
168.625
165.617
145.934
143.286
143.286
143.286
143.286
142.895
142.895
142.895
142.895
-
-
4.700
11.533
12.483
20.517
21.516
23.261
24.011
24.485
25.335
-
-
4.700
11.533
12.483
20.517
21.516
23.261
24.011
24.485
25.335
65.933 7.000 -
103.320 11.200 -
122.640 11.200 -
143.150
161.444
160.569
157.007
155.203
158.197
156.639
154.464
14.200
16.200
16.200
16.200
16.200
16.200
16.200
16.200
650 35.000
650 35.000
650 35.000
650 35.000
650 35.000
650 35.000
650 35.000
650 35.000
259.404
258.208
258.160
254.561
254.561
253.878
257.220
256.938
258.838
258.124
258.124
259.404 -
258.208 -
258.160 -
251.875
251.875
251.192
251.192
250.910
250.910
250.196
250.196
-
-
-
-
-
-
-
-
2.686
2.686
2.686
6.028
6.028
7.928
7.928
7.928
803.084
881.756
906.495
979.459
1.006.153
1.012.267
1.007.392
1.015.421
1.026.712
1.035.989
1.044.113
9.419
9.225
10.950
9.400 101,70
9.365 104,10
9.313 104,14
9.115 97,70
9.012 95,74
9.180 100,40
9.083 102,58
8.952 103,50
3) Obligasi Negara Fixed Rate 4) Obligasi Negara Variable Rate
b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 1) Surat Berharga Syariah Negara Fixed Rate
++)
2. Denominasi Valuta Asing a. SUN Valas (dalam juta US$) b. SBSN Valas (dalam juta US$) c. SUN Valas (dalam juta JPY) B. Tidak Dapat Diperdagangkan a. Surat Utang kepada Bank Indonesia b. Surat Perbendaharaan Negara/ Private Placement c. Surat Berharga Syariah Negara/ SDHI TOTAL SURAT BERHARGA NEGARA (A +B) Catatan: - Nominal dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain - +) Termasuk ORI - ++) Termasuk Sukuk Ritel - Asumsi Kurs (IDR/US$1) - Asumsi Kurs (IDR/JPY1)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor, 1998-2010 [Miliar USD]
31 Juli - 2010 NEGARA
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009 Nmnl % Total
22.03
26.00
24.16
21.88
24.97
28.38
28.64
25.58
24.47
24.63
29.61
27.61
29.11
44.6%
6.13
7.21
7.67
8.04
8.65
8.77
9.04
9.16
9.41
10.18
10.87
10.89
11.05
16.9%
WORLD BANK 11.32
12.09
12.42
12.17
11.53
10.67
9.90
9.11
8.74
8.37
8.96
10.10
9.77
15.0%
Lain-Lain*)
16.91
16.42
16.85
16.82
18.58
21.09
21.01
19.25
19.40
19.07
17.24
16.43
15.29
23.4%
TOTAL**)
56.39
61.73
61.10
58.90
63.74
68.91
68.59
63.09
62.02
62.25
66.69
65.02
65.22
JEPANG
ADB
*)
Catatan: C t t *) termasuk outstanding multilateral lainnya & bilateral selain Jepang **) tidak termasuk SBN Valas. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor, 2001-2010 100% 90% 80%
26%
25%
23%
16%
17%
17%
13%
16%
15%
40%
45%
42%
45%
200 2007
2008
2009 2010*)
29%
29%
14%
14%
13%
13%
15%
21%
18%
15%
14%
14%
14%
13%
37%
39%
41%
42%
40%
40%
2001
2002
2003
2004
200 2005
2006
31%
31%
31%
31%
31%
70% 60% 50%
15%
16%
40% 30% 20% % 10% 0% Lain-Lain
Catatan: *) Data per tanggal 31 Juli 2010
ADB
World Bank
Jepang
Pinjaman Luar negeri dari multilateral (WB, (WB ADB) dan bilateral (Jepang) merupakan alternatif sumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor Ekonomi, 2005-2010 [ Juta J t USD ]
2005 Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
2006
2007
2008
2009
2010
1,846
1,755
1,641
1,615
1,784
1,788
424
623
662
804
776
791
Industri Pengolahan
2,593
2,387
2,415
2,659
2,291
2,247
Listrik, Gas & Air Bersih
7,232
6,607
6,157
6,838
5,473
5,488
10,669
10,277
10,049
11,145
12,251
12,558
Perdagangan, Hotel & Restoran
1,158
1,036
955
960
821
810
Pengangkutan & Komunikasi
3,477
3,144
2,897
2,723
2,368
2,254
Keuangan Persewaan & Jasa Keuangan Keuangan,
6 593 6,593
7 103 7,103
7 913 7,913
8 768 8,768
8 723 8,723
9 181 9,181
Jasa-jasa
13,274
13,509
13,730
15,252
15,463
15,473
Sektor Lain
15,827
15,580
15,833
15,926
15,072
14,632
63 094 63,094
62 021 62,021
62 253 62,253
66 689 66,689
65 021 65,021
65 221 65,221
Pertambangan & Penggalian
Bangunan
TOTAL Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia
Catatan: -Data per tanggal 30 Jui 2010 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor Ekonomi, 2005-2010 S b Kementerian Sumber: K t i Keuangan K RI & Bank B k Indonesia I d i
[ Juta USD ] 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 2 000 1,000 ‐ 2005
2006
2007
2008
2009
2010
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
Pertambangan & Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas & Air Bersih
Bangunan
Perdagangan, Hotel & Restoran
Pengangkutan & Komunikasi
Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan
Jasa‐jasa
Sektor Lain
Catatan: Data per tanggal 31 Juli 2010
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Proporsi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2001-2010 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010***
Dalam Mata Uang Asli IDR*) USD**) JPY**) EUR**)
660.7
655.3
648.7
653.0
658.7
693.1
737.1
783.9
836.3
887.3
28.0
27.9
24.4
24.2
26.4
27.5
28.4
32.8
37.1
39.0
2,751.2 2,855.5 3,242.8 3,137.4 3,184.4 3,066.0 2,941.9
2,820.5
2,713.8
2,670.3
6.7
6.0
5.7
8.0
8.2
8.4
8.0
8.1
7.8
7.2
-------------------------- Berbagai Mata Uang --------------------------
Mata Uang Lainnya Ekuivalen dlm Miliar US$ IDR
63.5
73.3
76.6
70.3
67.0
76.8
78.3
71.6
89.0
99.1
USD
28 0 28.0
27 9 27.9
24 4 24.4
24 2 24.2
26 4 26.4
27 5 27.5
28 4 28.4
32 8 32.8
37 1 37.1
39 0 39.0
JPY
21.0
24.0
30.3
30.5
27.0
25.8
25.9
31.2
29.4
30.9
EUR
7.1
8.6
10.5
10.9
9.6
10.2
10.5
9.5
8.6
7.4
Mata Uang Lainnya
2.7
3.2
3.7
3.9
3.5
4.0
4.4
4.4
5.2
5.2
122.4
137.0
145.5
139.9
133.6
144.4
147.5
149.5
169.2
181.6
Asumsi Kurs Tengah IDR/US$1
10,400.00
8,940.00
8,465.00
9,290.00
9,830.00
9,020.00
9,419.00
10,950.00
9,400.00
8,952.00
Asumsi Kurs Tengah JPY/US$1
131.00
118.75
107.11
102.74
117.83
119.01
113.39
90.33
92.42
86.49
Asumsi Kurs Tengah EUR/US$1
1.12
0.95
0.79
0.73
0.84
0.76
0.68
0.71
0.70
0.77
Total
Catatan: Nominal dalam miliar *) Nominal IDR dalam Triliun Rupiah, **) Nominal dalam Miliar, ***) Per 31 Juli 2010 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Proporsi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2000-2010 100% 6%
6%
6%
18%
17%
18%
7%
90% 80%
21%
8%
7%
7%
7%
6%
22%
20%
18%
18%
21%
19%
19%
5%
4%
17%
17%
22%
21%
53%
55%
2009
2010*)
70% 60%
21%
23%
20%
17%
17%
20%
22%
50% 40% 30%
53%
52%
53%
53%
50%
50%
53%
53%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
20%
48%
10% 0% Others Catatan: *) Data per tanggal 31 Juli 2010
EUR
JPY
USD
2008
IDR
Secara rata-rata, proporsi utang dalam Rupiah antara tahun 2000 s.d. 2010 lebih dari 50%, meskipun pada tahun 2008 sedikit menurun karena depresiasi nilai tukar Rupiah akibat krisis keuangan global Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Proporsi Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Jenis Pinjaman, 2005-2010 [ Triliun Rupiah ]
[%]
80%
35
70%
30
60%
25
50%
38.95
40
4.56 24
29.42
22.64
28.57
5.28 25
19.54
30.28
5
19.90
12.21
10
19.8 81
15
40%
13.53
20
30% 20% 10%
‐
0%
2005*
2006*
PINJAMAN PROGRAM
2007*
2008*
PINJAMAN PROYEK
2009**
% PINJ. PROGRAM (RHS)
2010*** % PINJ. PROYEK (RHS) [Triliun Rupiah]
JENIS PINJAMAN
2005*
%
2006*
%
2007*
%
2008*
%
2009**
%
2010***
%
PINJAMAN PROGRAM
12.21 24%
13.53 41%
19.90 50%
30.28 55%
28.57 56%
29.42 55%
PINJAMAN PROYEK
38.95 76%
19.81 59%
19.54 50%
25.28 45%
22.64 44%
24.56 45%
51.16
33.34
39.44
55.56
51.20
53.98
TOTAL
Catatan: *) Angka Realisasi LKPP/PAN **) Angka Realisasi Sementara ***) Angka APBN-P 2010
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan perbandingan antar negara Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri negara, Negeri, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB 1998-2010 [ triliun rupiah ] 7,000
[ %] 120%
6,000 85%
100%
89%
5 000 5,000 4,000
77%
80% 67% 61%
58%
57%
60% 47%
3,000
39%
35%
2,000
33%
28%
40% 26%
20%
1,000 0
0% 1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Outstanding Utang
2005
PDB
2006
2007
2008
2009*Juli'10**
Rasio Utang thd. PDB (RHS)
[ Triliun Rupiah ]
Pinjaman Luar Negeri Surat Berharga Negara Total
1998 453 100 553
1999 438 502 940
2000 583 652 1,234
2001 613 661 1,273
2002 570 655 1,225
2003 583 649 1,232
2004 637 662 1,300
Tambahan utang 2004-2008 menghasilkan tambahan PDB yang jauh lebih besar, sehingga rasio utang menurun tajam dari 57% akhir 2004 dan diproyeksikan menjadi sekitar 32% akhir 2009 (realisasi sementara 28% pada akhir 2009) atau lebih baik dari sebelum krisis 1997 sekitar 38%. Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS, diolah
2005 620 693 1,313
2006 559 743 1,302
2007 586 803 1,389
2008 730 906 1,637
2009* 611 979 1,591
Juli'10** 584 1,042 1,626
Catatan: *) Angka sementara g sangat g sementara p per 31 Juli 2010 **)) Angka Angka PDB 2010 menggunakan asumsi PDB APBN-P 2010. Rasio Pembayaran Kewajiban = Bunga Utang LN + Amortisasi Pinjaman LN Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara, 1999-2010 Indonesia lebih baik dibandingkan dengan ‘non investment grade peer group’ (Argentina, Filipina dan Turki), bahkan dibandingkan dengan USA, UK, Jepang, dan Italia.
180
140
100
60
20 1999
2000
Argentina
2001 Jepang
Sumber: Economist Intelligence Unit
2002
2003
Indonesia
2004 Filipina
2005 Turki
2006 Italia
2007
2008
Inggris
2009
2010
Amerika Serikat
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Prosentase Rasio Utang terhadap PDB di beberapa Negara, 2008-2014 Brazil Germany India Japan United Kingdom United States G - 20 Advanced G - 20 Countries Emerging Market G - 20 Countries
2008f
2009f
2010f
2014f
65.4
64.7
62.9
54.1
68 7 68.7
76 1 76.1
80 1 80.1
77 2 77.2
80.6
82.7
82.9
71.6
202.5
217
225.1
222.3
50.4
61
68.7
76.2
68.7
81.2
90.2
99.5
65.5
72.5
76.7
76.8
83.2
93.2
99.8
103.5
35.7
37.6
37.8
32
Sumber S b : International I t ti l Monetary M t Fund, F d “The “Th State St t off Public P bli Finances; Fi Outlook O tl k and d Medium-Term M di T Policies P li i Aft After th the 2008 Crisis”
Indonesia termasuk ke dalam Emerging Market G – 20
Tambahan utang di negara maju lebih besar dibandingkan di negara berkembang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jatuh Tempo (tradable) SBN akhir 2001 dan 31 Juli 2010 Reprofilling sejak 2002 telah memperbaiki struktur jatuh tempo sehingga mengurangi refinancing risk
[Triliun Rupiah] 75
per 31 Juli 2010
Akhir tahun 2001
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2035
2037
2038
Catatan: Surat Berharga Negara/SBN terdiri dari Surat Utang Negara (2001 & 2009), dan Surat Berharga Syariah Negara/Sukuk (2009) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Program Debt Switching dan Buyback SBN Debt Switching : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk mengurangi refinancing risk
Frekuensi Lelang
Tahun
2005 2006 2007 2008 2009 s.d. 30 Juli 2010 Total
1 x 12 x 9 x 2 x 6 x 3 x
Jumlah Seri Yang Hendak Ditukar 9 series 7 s.d. 21 series 12 s.d. 21 series 21 s.d. 31 series 24 s.d. 28 series 11 s.d. 19 series
Tenor Seri Yang Hendak Ditukar Hendak Ditukar
Tenor Seri Penukar
< 1 year s.d. 4 years < 1 year s.d. 5 years < 1 year s.d. 6 years y y < 1 year s.d. 4 years < 1 year s.d. 5 years < 1 year s.d. 3 years
15 years 5 s.d. 19 years 11 s.d. 20 years y 14 s.d. 15 years 12 s.d. 15 years 20 s.d. 21 years
Vol. Penawaran Vol. Yang Yang Masuk Diterima (milliar Rupiah) (milliar Rupiah) 7.721 54.177 30.681 7.490 8.663 6.870 115.602
5.673 31.179 15.782 4.571 2.938 3.648 63.791
Buyback : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk stabilisasi pasar dan mengurangi outstanding utang Frekuensi Lelang
Tahun 2003 2004 2005 2007 2008 2009 s.d. 30 Juli 2010 Total
2 x 1 x 4 x 2 x 3x 3 x 1 x ‐
Jumlah Seri Yang Tenor Seri Yang Dibeli Kembali Hendak Dibeli Kembali 4 s.d. 7 series 5 series 2 s.d. 8 series 11 s.d. 13 series 4 s d 8 series 4 s.d. 8 series 4 series ‐
1 year s.d. 3 years 3 years s.d. 5 years < 1 year s.d. 4 years <1 year s.d. 5 years < 1 year s d 19 years < 1 year s.d. 19 years < 1 year ‐
Vol. Dibeli Kembali ( (milliar Rupiah) p ) 8.127 1.962 5.158 2.859 2.375 2 375 8.518 ‐ 28.999
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap Pemerintah P i h melakukan l k k Debt D b Swap S d dengan b b berbagai i negara sehingga hi memperoleh l h komitmen k i pengurangan utang sebesar EUR 149.30 juta dan realisasi sebesar EUR 52.70 juta serta USD 46.20 juta dan realisasi sebesar USD 18.70 juta Country
Debt Swap
1
2
Germany Debt Swap I
Italy
USA
Project
Cancelation
Title
Amount
3
4
Commitment Realization 5
6
Elementary Education
EUR
12.8 EUR
25.6 EUR
25.6
Debt Swap II
Junior Secondary Education
EUR
11.5 EUR
23.0 EUR
0.0
Debt Swap IIIa
Financial Assistance for Environmental Investements for Micro and Small Enterprises Project
EUR
6 3 EUR 6.3
12 5 EUR 12.5
32 3.2
Debt Swap IIIb
Strengthening the Development of National Parks in Fragile Ecosystems
EUR
6.3 EUR
12.5 EUR
0.0
Debt Swap IV
School Reconstruction and Rehabilitation in EUR Earthquake Area in Yogyakarta and Central Java
10.0 EUR
20.0 EUR
0.0
Debt Swap V
Global Fund to Fight AIDS, Tubercolosis and Malaria (GFATM)
EUR
25.0 EUR
50.0 EUR
20.0
Debt Swap I
Housing and Setlement
EUR
5.7 EUR
5.7 EUR
3.9
USD
24.2 USD
24.2 USD
16.6
USD
20.0 USD
22.0 USD
2.1
EUR
149.3 EUR
52.7
USD
46.2 USD
18.7
Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA
TOTAL Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Restrukturisasi 2003 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2003 Mengenai Penyelesaian BLBI Serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia
Jumlah BLBI yang disepakati sebesar Rp144.536.094.294.530 ¾ ¾
Kedua seri tersebut diganti dengan SU baru, seri SRBI-01/MK/2003 sebesar Rp144.536.094.294.530, efektif per 1 Agustus 2003. Pelunasan dengan skema burden sharing: ¾ ¾
SU-001 sebesar Rp80.000.000.000.000 SU-003 sebesar Rp64.536.094.294.530
Jika rasio modal terhadap kewajiban moneter BI lebih dari 10%, maka surplus yang menjadi bagian Pemerintah digunakan untuk membayar sisa pokok SRBI-01 Jika rasio dimaksud di bawah 3%, maka Pemerintah membayar charge sebesar kekurangan untuk mencapai 3% tersebut.
Tingkat bunga SRBI-01/MK/2003: 0,1% per tahun (fixed, semi annual) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Restrukturisasi 2006 Sebelum Restrukturisasi [ SU-002/MK/1998:
Terbit: 23 Oktober 1998; Nominal: Rp20.000.000.000.000,Pokok diindeks terhadap inflasi setiap tahun. Bunga 3% setahun yang dibayar setiap enam bulan terhadap pokok setelah dilakukan indeksasi indeksasi. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 Oktober 2003 dan berakhir 1 April 2018.
[ SU-004/MK/1999:
Terbit: 28 Mei 1999; Nominal: Rp53.779.500.000.000,Pokok diindeks terhadap inflasi setiap tahun. Bunga 3% setahun yang dibayar setiap enam bulan terhadap pokok setelah dilakukan indeksasi. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 Juni 2004 dan berakhir 1 Desember 2018.
[ Tunggakan bunga dan indeksasi SU-002 &
Pasca Restrukturisasi [ SU-002/MK/1998:
Nominal: Rp20.000.000.000.000,Bunga 1% setahun dibayar setiap enam bulan. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 April 2010 dan berakhir 1 April 2025 (tidak diindeks terhadap inflasi).
[ SU-004/MK/1999: SU 004/MK/1999
Nominal: Rp53.779.500.000.000,Bunga 3% setahun dibayar setiap enam bulan. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 Juni 2010 dan berakhir 1 Desember 2025 (tidak diindeks terhadap inflasi).
[ SU-007/MK/2007
Nominal: 54.862.150.308.421 Non tradable, tradable bunga 0,1% 0 1% per tahun Pokok diangsur secara eksponensial secara tunai atau dengan SUN tradable sampai dengan 2025.
SU-004 SU 004 Rp Rp. 54 54.862.150.308.421: 862 150 308 421:
Tunggakan bunga: Rp16.929.470.080.766 Indeksasi terhadap inflasi: Rp37.932.680.227.655
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Restrukturisasi Tahun 2008 : Restrukturisasi tingkat bunga SU-002 & SU-004 [ Berdasarkan Laporan Panja Belanja Pemerintah Pusat tanggal 16 – 28 Oktober
2008, Panja menyepakati antara lain bahwa dalam tahun 2009 dilakukan restrukturisasi SU SU-002 002 dan SU SU-004 004 dengan tingkat bunga sebesar Rp0,1% atau dengan benchmark dan terms and condition seperti SRBI-01. [ Berdasarkan hasil pembahasan Kementerian Keuangan dan BI disepakati bahwa
tingkat bunga SU-002 dan SU-004 diturunkan, dari masing-masing 1% dan 3% menjadi masing-masing 0,1% per tahun, efektif 1 Januari 2009. Posisi SU dan SRBI per 31 Juli 2010 Seri
Terbit
Jatuh Tempo
Nominal
SU-002/MK/1998
23-Oct-98
2010 - 2025
19,717,357,592,610.00
SU 004/MK/1999 SU-004/MK/1999
28 May 99 28-May-99
2010 - 2025
53 065 285 709 440 00 53,065,285,709,440.00
SRBI-01/MK/2003
07-Aug-03
01-Aug-33
SU-007/MK/2007
01-Jan-06
2007 - 2025
TOTAL
126,697,947,827,429.00 50,714,996,142,486.00
250 195 587 271 965 00 250,195,587,271,965.00
• Amortisasi SU-007 telah dilakukan sejak 2007 • Amortisasi SU-002 dan SU-004 dimulai sejak tahun 2010 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri 1998 – 31 Juli 2010 Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri semakin efisien ditunjukan dengan undisbursed loan (sisa pinjaman yang tidak/belum dimanfaatkan) yang semakin turun Perbaikan kinerja karena penerapan readiness criteria dan monitoring & evaluasi pelaksanaan proyek
[Miliar USD] 200
100% 80%
150
60% 100
34.6%
29.8%
25.2%
50
40% 21.4%
17.1%
13.9% 6.2%
6.0%
5.4%
5.3%
5.8%
5.3%
20%
5.8%
0
0%
Net Commitment
Disbursement
Undisbursed
% % Undisbursed (RHS) ( ) [Miliar USD]
Tahun
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Net Commitment
171.8 178.4 166.4 157.3 166.2 178.4 172.2 164.5 170.7 181.7 201.1 205.5 211.2
Disbursement i b
112.3 2 3 125.3 2 3
Undisbursed
59.5 53.1 42.0 33.7 28.5 24.8 10.6 9.9 9.3 9.7 11.6 10.8 12.3
124.5 2
123.6 23 6
137.7 3
153.5 3
161.6 6 6 154.6 6
161.4 6
172.1 2
189.6 89 6
194.7 9
198.9 98 9
Net commitment = jumlah pinjaman yang disepakati; disbursement = jumlah pinjaman yang dicairkan. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
External Debt Service 2008 dan Perubahannya 2003-2008 External Debt Service ratio Indonesia termasuk moderat dengan penurunan tercepat/terbesar setelah Brazil dan Columbia. External Debt Service, Service changes 2003 2003-08 08 (in percent of exports)
External Debt Service Service, 2008 (In percent of exports) Malaysia
Brazil
Thailand
Colombia
South Africa
Indonesia
Poland
Thailand
Chile
Chile
Indonesia
Turkey
India
Poland
Philippines
Malaysia
Colombia
South Africa
Brazil
Philippines
Turkey
India 0
5
10
15
20
25
30
-50
-40
-30
-20
-10
0
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
10
Rasio Pembayaran Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 1999-2010 25% 21.7%
21.6%
20.6%
20%
18 1% 18.1%
18 0% 18.0%
17 9% 17.9% 16.8%
15.2% 15%
13.8%
13.4%
2002
2003
13.5%
11 5% 11.5% 10%
5%
0% 1999
2000
2001
Catatan: Pembayaran kewajiban utang = Pembayaran Bunga dan Pokok Utang + Angka g Sementara ++ Angka Sangat Sementara +++ Angka Proyeksi Sederhana, asumsi: 1) kewajiban PLN menggunakan angka APBN-P 2010,2) angka cadangan devisa adalah nilai rata-rata 31 Juli 2009 s.d. 31 Juli 2010.
2004
2005
2006
2007
2008*
2009** 2010***
Secara umum penurunan rasio sejak 2004 ini menunjukkan kemampuan yang semakin baik untuk membayar pinjaman luar negeri dalam jangka pendek Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Utang thd PDB di berbagai Negara 2010 dan Perubahannya 2003-2010 Debt to GDP ratio Indonesia relatif rendah dengan pengurangan yang tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju Public Debt,, 2010 (in percent of GDP)
g 2003-2010 Public Debt,, changes (in percent of GDP)
Turki Thailand Polandia Malaysia Kolombia Jepang Inggris gg Indonesia India Filipina Chile Brasil Australia Amerika Serikat Afrika Selatan
Turki Thailand Polandia Malaysia Kolombia Jepang Inggris Indonesia India Filipina Chile Brasil Australia Amerika Serikat Afrika Selatan
0
100
200
‐30
‐10
10
30
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
50
Rasio Utang Luar Negeri/External Debt thd PDB 2008 dan Perubahannya 2003-2008 External Debt to GDP ratio Indonesia termasuk moderat dengan penurunan tercepat/terbesar setelah Philipina External Debt, changes 2003-08 2003 08 (In percent of GDP)
External Debt Debt, 2008 (In percent of GDP) Brazil
Philippines
India
Indonesia
Colombia
Brazil
Thailand
Colombia
Malaysia
Malaysia
S th Africa South Af i
Chil Chile
Indonesia
Thailand
Philippines
Turkey
Turkey
India
Chile
Poland
Poland
South Africa 10
20
30
40
50
60
-50 50
-40 40
-30 30
-20 20
-10 10
0
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
10
Utang per Kapita di berbagai Negara 2001-2010
Cina dan India mempunyai rasio yang lebih rendah karena jumlah penduduk yang jauh lebih banyak dibandingkan Indonesia. Brasil dengan rating investment grade mempunyai rasio lebih tinggi dibanding Indonesia dengan g rating g ‘non-investment g grade’ 5,000
50,000
4,500
45,000
4,000
40,000
3,500
35,000
3,000
30,000
2,500
25,000
2,000
20,000
1,500
15,000
1,000
10,000
500
5,000
-
2001
2002
Brazil
Sumber: Economist Intelligence Unit
2003
2004
Indonesia
2005
Filipina
2006
Turki
2007
Cina
2008
India
2009
2010
Italia [RHS] Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Utang Per Kapita di berbagai Negara 2010 dan Perubahannya 2003-2010 Utang per kapita Indonesia termasuk paling rendah dengan perubahan yang tidak signifikan di bandingkan negara lain Public Debt p per Capita, p , 2010 (in US$)
per Capita, p , changes g 2003-2010 Public Debt p (in US$) Turki Thailand Polandia Malaysia Kolombia Inggris I d Indonesia i India Filipina Chile Brasil Australia Amerika Serikat Afrika Selatan
Turki Thailand Polandia Malaysia Kolombia Inggris I d Indonesia i India Filipina Chile Brasil Australia Amerika Serikat Afrika Selatan
0
10000
20000
30000
0
5000
10000
15000
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Utang thd Pendapatan 2008 di berbagai Negara dan Perubahannya 2003-2008 Rasio utang thd pendapatan Indonesia termasuk moderat dengan penurunan yang paling besar di bandingkan negara lain Public P bli D Debt, bt changes h 2003 2003-08 08 (In percent of revenues)
Public P bli D Debt, bt 2008 (In percent of revenues)
Indonesia Philippine Turkey India Colombia South Chile Brazil Thailand Malaysia Australia Poland US UK Japan
Chile Australia South Africa Colombia Poland UK Th il d Thailand Brazil Indonesia Malaysia Turkey US Philippines India Japan 10
110
210
310
410
510
610
-190
-140
-90
-40
10
60
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Pembayaran Bunga Utang terhadap PDB di berbagai Negara 1998-2007 Rasio Pembayaran Bunga Utang terhadap PDB Indonesia relatif lebih baik dibandingkan Turki dan Filipina, bahkan dibanding dengan negara lain yang memiliki investment grade credit rating seperti Brazil dan Italia. 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1998 Japan
1999 Indonesia
2000
2001 Philippines
2002 Turkey
2003
2004 Italy
2005
2006
United Kingdom
2007 United States
Sumber: Economist Intelligence Unit Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 5 Biaya-biaya berbagai instrumen utang (Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Bunga Utang terhadap Pendapatan dan Belanja 2000-2010
9.4%
10.6%
9.8%
10.8%
9.0%
9.0%
10.5%
11.3%
11.9%
12.4% %
12.8%
14.6%
15.5%
17.4%
19.2%
27.2%
25.5%
222.6%
5%
13.22%
29.0%
15% 10%
Biaya utang yang semakin efisien
244.4%
25% 20%
29.4%
30%
0% 2000
2001
2002
2003
2004
2005
terhadap Penerimaan
Penerimaan Belanja Pembayaran Bunga Utang
2000 205,335 221,467 50,068
2001 300,600 341,563 87,142
2002 298,527 322,180 87,667
2003 340,928 376,505 65,351
2006
2007
2008
2009*
2010**
terhadap Belanja
2004 403,105 427,177 62,486
2005 493,919 509,633 65,200
Keterangan: Angka realisasi 2000-2008 berdasarkan APBN 2000-2008 PAN/LKPP-Audited * angka realisasi sementara APBN 2009 ** angka proyeksi berdasarkan APBN-P 2010
2006 636,153 667,129 79,083
2007 706,108 757,650 79,806
2008 981,609 985,731 88,430
[Miliar Rupiah] 2009* 2010** 868,946 992,399 956,379 1,126,147 93,802 105,650
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Bunga Utang terhadap Total Utang 2000-2010 [ Triliun Rupiah ]
[ Persentase ]
1,800
18%
1,600
16%
1,400
14%
1,200
12%
1,000
10% 6 8% 6.8%
800 800 600
7 2% 7.2% 5.3%
4.1%
6.1% 4.8%
5.0%
5.7%
5.4%
5.9%
8%
6.5%
6%
400
4%
200 200
2%
‐
0% 2000
2001
2001
2003
Total Utang Total Utang
2004
2005
2006
2007
2008
Pembayaran Bunga Pembayaran Bunga
2009
Juli 2010
Rasio (RHS) Rasio (RHS) [Triliun Rupiah]
2000 Total Utang Pembayaran Bunga
2009
Juli 2010
1 234 28 1,273.18 1,234.28 1 273 18 1,225.15 1 225 15 1,232.04 1 232 04 1,299.50 1 299 50 1,313.29 1 313 29 1,302.16 1 302 16 1,389.41 1 389 41 1,636.74 1 636 74 1,590.66 1 590 66
1 625 63 1,625.63
50.07
2001
87.14
2001
87.67
2003
65.35
2004
62.49
2005
65.20
2006
79.08
2007
79.81
2008
88.34
93.80
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
105.65
Rasio Pembayaran Bunga Utang thd Pendapatan 2008 di berbagai Negara dan Perubahannya 2003-2008 Rasio pembayaran bunga Indonesia relatif moderat, tapi dengan penurunan terbesar setelah Turki dan Philipina Public Debt Interest Payment, y , 2008 (In percent of revenues)
y , changes g 2003-08 Public Debt Interest Payment, (In percent of revenues)
Australia Chile P l d Poland UK Malaysia Japan South Africa Indonesia US Colombia Brazil Philippines India Turkey
Turkey Philippines Indonesia India Brazil South Africa Chil Chile Malaysia Colombia Poland Japan Australia US UK 0
10
20
30
-35
-25
-15
-5
Sumber: IMF Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
5
Realisasi Pembayaran Bunga Utang 2002-2010 100% 90% 80% 70% 60%
71%
71%
63%
65%
69%
68%
68%
68%
68%
29%
29%
37%
35%
31%
32%
32%
32%
32%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 *
50% 40% 30% 20% 10% 0%
Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri
Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri [ triliun rupiah ]
Pembayaran Bunga Utang a. Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri b. Pembayaran Bunga Utang L N i Luar Negeri
2002 2003 2004 2007 2008 2009 2010* 2005 2006 Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % 87.70 100.00 65.40 100.00 62.40 100.00 65.20 100.00 79.10 100.00 79.80 100.00 88.60 100.00 101.60 100.00 105.65 100.00 62.30 71.04 46.40 70.95 39.60 63.46 42.60 65.34 54.90 69.41 54.10 67.79 59.90 67.61 69.30 68.21 71.9 68.01 25.40 28.96 19.00 29.05 22.80 36.54 22.60 34.66 24.20 30.59 25.70 32.21 28.70 32.39 32.30 31.79
33.8 31.99
Catatan : * Menggunakan angka pagu APBN-P 2010
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Biaya Pinjaman Program Kreditor/ Program
Syarat & Kondisi Tenor
Bunga
Biaya*
Asian Development Bank 1. Development p Policy y Support pp Program g ((DPSP)) 5 2. Capital Market Development Cluster
15.0 15.0
LIBOR + 0.2% LIBOR + 0.2%
0.15% 0.15%
World Bank p Policy y Loan 6 1. Development 2. Biaya Operasional Sekolah (BOSKITA) 3. Infrastructure Development Policy Loan 3
24.5 25.0 24.5
LIBOR + 0.05% LIBOR + 0.05% LIBOR + 0.05%
0.25% 0.25% 0.25%
Jepang p g (JBIC/JICA) ( ) 1. Climate Change Program 2. Economic Stimulus and Budget Support Loan 3. Infrastructure Reform Sector Development 4. Development p Program g Loan 5
15.0 15.0 15.0 15.0
0.15% JPY LIBOR 0.70% 0.70%
-
Perancis 1. Climate Change Program
15.0
EURIBOR - 0.3%
-
Catatan: C * ADB mengenakan Comitment Fee dan Bank Dunia mengenakan Front End Fee ** Dana pinjaman tidak secara langsung digunakan membiayai kegiatan dalam rangka climate change Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kurva Imbal Hasil (Yield Curve) SBN Rupiah [ [persentase] ] [in
12,00
10,00
Tenor 8,00
6,00
30 Jul '10
Des '09
Jun '09
1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 10Y 15Y 20Y
6,40 6,61 7,01 7,35 7,48 7,67 7,80 8,05 8 78 8,78 9,27
6,72 7,61 8,23 8,75 8,80 9,06 9,24 10,04 10 64 10,64 10,72
7,66 8,36 9,08 9,50 9,81 10,10 10,31 11,05 11 96 11,96 12,18
30Y
9,70
10,97
12,30
4,00 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y10Y 30 Jul '10
15Y Des '09
20Y
30Y
Jun '09
Penurunan cost of fund SBN Rupiah (bagi Pemerintah) secara signifikan menunjukkan kepercayaan pasar yang meningkat terhadap pengelolaan fiskal yang kredibel dan pengelolaan utang yang prudent.
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pergerakan Kurva Imbal Hasil (Yield Curve) SUN Valas [Persentase] 12
10,58 9,94
10
9,617
9,538
9,218
8 6,842
6 4,976 4,299
5,186
5 328 5,401 5,328 5,657
4,486 4,484
4
4,528
4,514
4,243 4,037
3,961
4 y 5y 5 y 6 y 7 y 8 y 9 y 10 y 30 y
3,996
2
31‐Dec‐08 31‐Dec‐09 30‐Jul‐10 4,037 9 218 9,218 4 299 4,299 3 961 3,961 9,617 4,486 3,996 10,58 4,976 4,243 5,186 4,484 9,94 5,328 4,528 5,401 4,514 9,538 6,842 5,657
31‐Dec‐08 31‐Dec‐09 30‐Jul‐10
0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktifitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh I Investor) t )
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perdagangan Rata-rata Harian SUN Rupiah di Pasar Sekunder per 31 Juli 2010 [ Frekuensi]
[ Triliun Rupiah]
9,0 8,0 7,0 6,0
Trend volume dan frekuensi perdagangan ratarata harian SUN menunjukkan likuiditas pasar yang semakin baik sd 2007. Krisis global b d berdampak k pada d penurunan perdagangan d sejak j k 2008, namun rata-rata aktifitas perdagangan masih lebih baik di banding selama krisis tahun 2005.
450 400 350 300
5,0
250
4,0
200
3,0
150
2,0
100
10 1,0
50
0,0
0 J J A SON D J F M AM J J A SON D J F M AM J J A SON D J F MAM J J A S ON D J F M AM J J A SON D J F M AM J J A SON D J F M AM J J 2004
2005
Volume
2006
2007
Rata-Rata Volume per Tahun
2008
2009
2010
Frekuensi - RHS
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Kepemilikan SBN Bank dan Non Bank Per 31 Juli 2010 Rp Triliun 700
Investor SBN semakin terdiversifikasi tercermin dari berkurangnya kepemilikan oleh bank, dan meningkatnya kepemilikan oleh lembaga keuangan non-bank, investor ritel dan asing.
600
Trend T d peningkatan i k t k kepemilikan ilik oleh l h asing i menunjukkan j kk peningkatan kepercayaan pasar terhadap SBN
30,00%
25,00%
500 20,00%
400 15,00% 300
10,00% 200
5,00%
100
% Asing thd. Total - RHS
Mei'110
Mar'110
Jan'110
Nop'009
Sep'009
Jul'009
Mei'009
Mar'009
Jan'009
Nop'008
Sep'008
Jul'008
Mei'008
Mar'008
Jan '008
Nov '007
Sep'007
Jul'007
Mei'007
Jan'007
Nop'006
Sep'006
Jul'006
Mar'007
BANK
30-Jul-110
NON-BANK
Catatan: Non-Bank termasuk Institusi Pemerintah
Mei'006
Mar'006
Jan'006
Nop'005
Sep'005
Jul'005
Mei'005
Mar'005
Jan'005
Nop'004
Sep'004
-
Jul'004
0
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor Des'04
BANK Bank BUMN Rekap Bank Swasta Rekap Bank Non Rekap BPD Rekap Bank Syariah
Bank Indonesia
Des'05
Dec'06
287,56 289,65 269,11 158,84 58,8 154,50 5 ,50 152,76 5,6 95,14 85,38 80,79 32,40 45,79 32,78 1,18 3,96 2,78
Dec '07 268,65 154,67 5 ,6 72,63 35,37 5,97
Des'08
Sep'09
Des'09
Jan'10
Feb'10
Mar'10
Apr'10
Mei'10
Jun'10
30-Jul-10
258,75 144,72 , 61,67 45,17 6,50 0,69
261,78 142,27 , 62,43 49,87 6,43 0,79
254,36 144,19 ,9 59,98 42,40 6,02 1,77
251,54 142,39 ,39 59,10 43,54 4,69 1,82
248,45 143,24 3, 58,73 40,12 4,40 1,95
237,74 141,03 ,03 54,32 36,78 3,62 1,99
236,04 143,98 3,98 55,08 32,13 2,53 2,31
236,45 137,75 3,5 55,15 38,68 2,31 2,55
232,67 137,79 3,9 55,07 35,46 1,68 2,68
226,83
23,01 23,01
23,36 23,36 ,
22,50 22,50 ,
22,09 22,09 ,
18,77 18,77 ,
18,71 18,71
14,34 14,34
21,07 21,07
19,12 19,12
19,35 19,35
3,03
0,00 -
10,52 10,52
7,54 7,54
14,86 14,86
Reksadana Asuransi Asing Dana Pensiun Sekuritas Lain-lain
111,74 53,98 27,08 10,74 16,42 0,43 3 08 3,08
99,67 9,12 32,30 31,09 22,02 0,46 4 68 4,68
142,10 21,43 35,04 54,92 23,08 1,00 6 63 6,63
194,24 26,33 43,47 78,16 25,50 0,28 20 50 20,50
243,93 33,11 55,83 87,61 32,98 0,53 33 87 33,87
282,22 41,17 68,15 93,23 36,82 0,72 42 13 42,13
304,89 45,22 72,58 108,00 37,50 0,46 41 12 41,12
316,51 46,96 75,68 115,02 37,62 0,51 40 73 40,73
330,61 47,33 77,59 120,81 38,09 0,38 46 41 46,41
336,71 44,18 78,04 132,46 37,24 0,42 44 37 44,37
352,90 46,75 75,31 148,13 37,15 0,22 45 35 45,35
352,16 47,30 77,23 144,09 37,52 0,25 45 77 45,77
369,43 48,84 77,44 162,05 36,48 0,13 44 49 44,49
383,34 49,34 80,40 172,22 36,94 0,22 44 22 44,22
TOTAL
399,30 399,84
418,75
477,75
525,69
567,37
581,75
590,15
597,82
593,16
603,28
609,68
621,23
629,53
Bank Indonesia
NON-BANK
Catatan: • Nominal dalam triliun rupiah; • Termasuk kepemilikan SBSN • Asing terdiri dari Bank, Private Banking, Reksadana, dan Sekuritas Asing; • Lain-lain terdiri dari Perusahaan, Perorangan, Yayasan, dll. *) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor (dalam Persentase) Des'04
Des'05
Dec'06
Dec '07
Des'08
Sep'09
Des'09
Jan'10
Feb'10
Mar'10
Apr'10
Mei'10
Jun'10
30-Jul-10
BANK
72,02%
72,44%
64,27%
56,23%
49,22%
46,14%
43,72%
42,62%
41,56%
40,08%
39,13%
38,78%
37,45%
36,03%
Bank BUMN Rekap Bank Swasta Rekap Bank Non Rekap BPD Rekap Bank Syariah
39,78% 23 83% 23,83% 8,12% 0,30%
38,64% 21 35% 21,35% 11,45% 0,99%
36,48% 19 29% 19,29% 7,83% 0,66%
32,38% 15 20% 15,20% 7,40% 1,25%
27,53% 11 73% 11,73% 8,59% 1,24% 0,13%
25,08% 11 00% 11,00% 8,79% 1,13% 0,14%
24,79% 10 31% 10,31% 7,29% 1,03% 0,30%
24,13% 10 01% 10,01% 7,38% 0,79% 0,31%
23,96% 9 82% 9,82% 6,71% 0,74% 0,33%
23,78% 9 16% 9,16% 6,20% 0,61% 0,34%
23,87% 9 13% 9,13% 5,33% 0,42% 0,38%
22,59% 9 05% 9,05% 6,34% 0,38% 0,42%
22,18% 8 86% 8,86% 5,71% 0,27% 0,43%
0,48%
Bank Indonesia
-
2,63%
1,80%
3,11%
4,38%
4,12%
3,87%
3,74%
3,14%
3,15%
2,38%
3,46%
3,08%
3,07%
Bank Indonesia
-
2,63%
1,80%
3,11%
4,38%
4,12%
3,87%
3,74%
3,14%
3,15%
NON-BANK
27,98%
24,93%
33,93%
40,66%
46,40%
49,74%
52,41%
53,63%
55,30%
56,77%
2,38% 58,50%
3,46% 57,76%
3,08% 59,47%
3,07% 60,89%
Reksadana
13,52%
2,28%
5,12%
5,51%
6,30%
7,26%
7,77%
7,96%
7,92%
7,45%
7,75%
7,76%
7,86%
7,84%
Asuransi
6 78% 6,78%
8 08% 8,08%
8 37% 8,37%
9 10% 9,10%
10 62% 10,62%
12 01% 12,01%
12 48% 12,48%
12 82% 12,82%
12 98% 12,98%
13 16% 13,16%
12 48% 12,48%
12 67% 12,67%
12 47% 12,47%
12 77% 12,77%
Asing
2,69%
7,78%
13,12%
16,36%
16,66%
16,43%
18,56%
19,49%
20,21%
22,33%
24,55%
23,63%
26,09%
27,36%
Dana Pensiun
4,11%
5,51%
5,51%
5,34%
6,27%
6,49%
6,45%
6,37%
6,37%
6,28%
6,16%
6,15%
5,87%
5,87%
Sekuritas Lain-lain
0,11%
0,12%
0,24%
0,06%
0,10%
0,13%
0,08%
0,09%
0,06%
0,07%
0,04%
0,04%
0,02%
0,03%
0,77%
1,17%
1,58%
4,29%
6,44%
7,43%
7,07%
6,90%
7,76%
7,48%
7,52%
7,51%
7,16%
7,02%
Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
399,30
399,84
418,75
477,75
525,69
567,37
581,75
590,15
597,82
593,16
603,28
609,68
621,23
629,53
Total [triliun rupiah]
Catatan: • Nominal dalam triliun rupiah; • Termasuk kepemilikan SBSN • Asing terdiri dari Bank, Private Banking, Reksadana, dan Sekuritas Asing; • Lain-lain terdiri dari Perusahaan, Perorangan, Yayasan, dll. *) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kepemilikan SUN oleh Asing berdasarkan Tenor (Tahun Jatuh Tempo) [Rp miliar]
Mayoritas investor asing merupakan ‘long-term investors’, dimana kepemilikan mereka atas SUN bertenor panjang (lebih dari 5 th) mencapai 69,01% per 31 Juli 2010. Hal ini menunjukkan kepercayaan pasar terhadap prospek jangka panjang ekonomi Indonesia
200,000
160,000
120,000
72,00%
69,01%
17,67%
18,43%
10,33%
12,56%
80,000
40,000
0
Dec-08
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
30-Jul-10
Total
87,606
107,997
115,019
120,809
132,459
148,130
144,089
162,055
172,221
>5
61 055 61,055
76 702 76,702
82 922 82,922
87 632 87,632
98 355 98,355
112 120 112,120
110 991 110,991
116 675 116,675
118 854 118,854
2-5
20,374
21,361
20,792
21,847
21,660
22,991
20,953
28,632
31,737
0-2
6,178
9,935
11,304
11,331
12,444
13,019
12,144
16,748
21,629
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Spread terhadap UST - 5 Tahun 600 DATE
TURK‐15
31‐Dec‐09 29‐Jan‐10 30‐Apr‐10 31‐May‐10 30‐Jun‐10 26‐Jul‐10 27‐Jul‐10 28‐Jul‐10 29‐Jul‐10 30‐Jul‐10 30 Jul 10
INDO‐15 COLM‐15 400
TURK-15
4.59 4.56 4.36 4.33 4.45 3.58 3.60 3.67 3.63 3.61
INDO-15
4.43 4.54 4.10 4.19 4.01 3.51 3.51 3.51 3.52 3.55
US-5Y
2.78 2.39 2.38 2.07 1.72 1.67 1.73 1.64 1.56 1.50
COLM-15
2.17 2.13 1.99 2.44 2.35 1.87 1.90 1.80 1.80 1.80
200
0
‐200 30‐Jul‐09
30‐Sep‐09
30‐Nov‐09
30‐Jan‐10
30‐Mar‐10
30‐May‐10
30‐Jul‐10
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
Spread terhadap UST - 10 Tahun 300
200
100
0
NAME
31‐Dec‐09 31‐Mar‐10 30 A 10 30‐Apr‐10 31‐May‐10 30‐Jun‐10 26‐Jul‐10 27‐Jul‐10 28‐Jul‐10 29‐Jul‐10 30‐Jul‐10
29‐Nov‐09
PHIL-20
US-10Y
5.48 5.45 5 21 5.21 5.24 5.13 4.51 4.43 4.43 4.43 4.48
29‐Dec‐09
3.85 3.80 3 61 3.61 3.28 2.88 2.89 2.95 2.88 2.87 2.79
COLM-20 INDO-20
5.82 5.54 5 57 5.57 5.58 5.23 4.73 4.71 4.71 4.78 4.73
29‐Jan‐10
5.35 5 28 5.28 5.36 5.13 4.52 4.36 4.37 4.40 4.45
TURK-20
5.77 5.66 5 72 5.72 5.60 5.63 4.97 4.94 5.00 5.00 5.00
28‐Feb‐10
PHIL‐20 COLM‐20 INDO‐20 GMTN TURK‐20 29‐Mar‐10
29‐Apr‐10
29‐May‐10
29‐Jun‐10
29‐Jul‐10
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
Spread terhadap UST - Feb 38 400
300
200
NAME
COLM‐37 100 INDO‐38 TURK‐38 TURK 40 TURK‐40 0 30‐Jul‐09
30‐Sep‐09
31‐Dec‐09 31 Mar 10 31‐Mar‐10 30‐Apr‐10 31‐May‐10 30‐Jun‐10 26‐Jul‐10 27‐Jul‐10 28‐Jul‐10 29‐Jul‐10 30‐Jul‐10
COLM-37
INDO-38
6.62 6.42 6.43 6.56 6.03 5.55 5.55 5.59 5.58 5.56
30‐Nov‐09
6.83 6.46 6.41 6.60 6.34 5.81 5.79 5.69 5.68 5.69
US-FEB 38
4.62 4.69 4.49 4.20 3.87 4.00 4.06 4.05 4.06 3.96
TURK-38 TURK-40
6.75 6.83 6.83 6.72 6.67 6.21 6.20 6.24 6.25 6.24
30‐Jan‐10
6.84 6.82 6.78 6.76 6.25 6.28 6.28 6.29 6.28
30‐Mar‐10
30‐May‐10
30‐Jul‐10
Departemen Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 7 Rating, Opini BPK, HIPCs, Kesimpulan
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rating Indonesia [ Faktor Penentu Perbaikan Rating
Ketahanan Perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis global 20072008
Kestabilan politik dan perbaikan law enforcement
Pengelolaan utang pemerintah yang prudent: ¾ ¾ ¾
Penurunan rasio utang g terhadap p PDB Ketepatan waktu pembayaran kewajiban utang Meningkatnya kepercayaan investor/ kreditor
[ Sovereign g Credit Rating g (Fitch, ( , Moody’s, y , S&P))
Peningkatan rating 1 notch berpotensi menurunkan yield SBN valas baru sekitar 75-115bps
[ Country Risk Classification (CRC)
Pengukuran risiko kredit suatu negara oleh negara-negara anggota OECD
Rentang 0-7 (berisiko tinggi)
Penurunan 1 level CRC berpotensi menurunkan biaya pinjaman luar negeri khususnya fasilitas kredit ekspor baru sekitar 130-150bps Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perkembangan Credit Rating Indonesia (1) Menunjukkan perkembangan yang menggembirakan Perkembangan Rating Indonesia 1999 - 2010
T h Tahun
Rating S&P
Fitch
Moody's
CRC
1999
CCC+
B-
B3
6
2000
B-
B-
B3 3
6
2001
CCC
B-
B3
6
2002
CCC+
B
B3
6
2003
B
B+
B3
6
2004 2005
B+
B+
B2
6
B+
BB-
B2
5
2006
B+
BB-
B2
5
2007
BB-
BB-
B1
5
2008
BB-
BB
Ba3
5
2009
BB BB-
BB
Ba3
5
2010
BB
BB+
Ba2
4
S&P: 2 notch menuju grade investment g Fitch: 1 notch menuju investment grade Moody’s: 2 notch menuju investment grade
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Dalam thn 2001 & 2003 mengalami Selective Default/SD dua kali
Perbaikan rating secara signifikan terjadi setelah 2004
BBB+
14
Krisis ekonomi k i 1998
BBB 13 BBB- 12
Rekapitalisasi Perbankan
Reprofiling VR & HB, Asset-Bond Swap, & penerbitan SUN jk panjang
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, & Debt Swtiching
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, Debt Swtiching, & diversivikasi instrumen
Baa1
13
Baa2
12
Baa3
11
Ba1
BB
10
10
Ba2
BB-
9
9
Ba3
B+
8
8
B1
B
7
7
B2
B-
6
6
B3
5
Caa1
4
Caa2
3
Caa3
2
C Ca
1
C
S&P’s menaikan rating ke BB per 12 Maret 2010
CCC+ 5 CCC
4
CCC-
3
CC
2
R/C
1
Moodys’s menaikan rating ke Ba2 per 16 September 2009
S&P sempat menurunkan rating ke Selective Default e ault namun a u direvisi kembali 2 hari kemudian
Fitch’s Fit h’ menaikan ik rating ti g k ke BB+ per 25 Januari 2010
SD/DDD
1997
1997
-
1998
1998
1999
1999
2000
2000
S&P's
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2004
2004
Fitch's
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
Moody's (RHS) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Non Investm ment grade
Non Investm ment grade
BB+ 11
14
Investtment gra ade
Invesstment grrade
Perkembangan Credit Rating Indonesia (2)
Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia [ Tanggal 16 Sept 2009 Moody’s menaikan peringkat kredit Indonesia dari Ba3
menjadi Ba2, adapun highlight dari Moody’s antara lain sebagai berikut:
“The upgade was prompted by the Indonesian economy’s relatively strong resilience to the global recession as well as its healthy medium-term growth prospects” “Th upgrade “The d was also l prompted t db by an iimproving i credit dit profile fil d derived i d ffrom IIndonesia’s d i ’ ongoing i policy prudence, structural reforms, and appropriate debt management”
[ Tanggal 25 Januari 2010, Fitch’s menaikan peringkat kredit Indonesia dari BB
menjadi BB+ dengan outlook stable, adapun highlight dari Fitch’s antara lain sebagai berikut:
“The rating action reflects Indonesia's relative resilience to the severe global financial stress test of 2008 - 2009 which has been underpinned by continued improvements in the country's public finances, a fundamental sovereign rating strength, and a material easing of external financing constraint. ”
[ Tanggal 12 Maret 2010, 2010 S&P menaikan peringkat kredit Indonesia dari BBBB menjadi
BB dengan outlook positive, adapun highlight dari S&P antara lain sebagai berikut:
"The positive outlook reflects Standard & Poor's expectation that the political pressures experienced by the administration will prove to be only a temporary distraction from implementing its fiscal, administrative, and structural reform agenda,"
[ Tanggal 2 April 2010, CRC menaikkan peringkat kredit Indonesia dari klasifikasi 5
menjadi klasifikasi 4, adapun highlight dari OECD sebagai berikut:
“The main factor supporting the upgrades is Indonesian impressive macroeconomic indicators as the economy is one of the most resilient amid the global financial crises and Indonesia is one of the few countries that experienced positive economic growth in 2009 2009. Improvement in macroeconomic performance and economic stability is the result of a combination of good and forward looking economic policy, ongoing structural reforms, as well as good debt management” Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2009
[ Wajar j Tanpa p Pengecualian g (WTP) ( ) terhadap p Laporan p
Keuangan Bagian Anggaran terkait Pengelolaan Utang (BA999.01) [ Akuntabilitas Ak bili ki kinerja j pengelolaan l l utang membaik b ik Sistem Pengendalian Internal (SPI) Kepatuhan p terhadap p peraturan p dan ketentuan yang y g berlaku
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
GDP Per Capita dari Highly Indebted Poor Countries (HIPCs) yang Mendapat Penghapusan Utang (dalam USD)
Negara G a a Ghana Benin Mali Burkina Faso Tanzania Gambia, The Madagascar Mozambique Uganda Rwanda Niger Sierra Leone Malawi Ethiopia
2000
2001
2002
247 312 242 220 268 304 240 234 240 212 162 140 150 124
258 58 318 255 229 272 292 272 218 223 196 169 171 144 121
292 9 364 315 260 274 250 256 220 222 187 182 190 217 112
Tahun 2003 2004 353 447 399 326 281 241 310 238 230 199 213 192 193 120
402 0 492 433 378 303 255 241 284 243 218 226 199 204 137
2005
2006
2007
476 6 505 457 390 368 285 270 320 302 258 251 217 216 164
553 528 490 402 359 307 287 326 318 303 262 247 233 197
650 601 556 458 400 377 372 363 363 341 294 286 255 245
Catatan: GDP Per Capita Indonesia tahun 2008 = USD2.246 (sumber: IMF)
Debt to GDP HIPCs dari 102% pada tahun 1999 menjadi 31% pada tahun 2007 Adanya Penghapusan Utang (debt pardon) dari kreditor telah mengurangi stok utang utang HIPCs ratarata sebesar 90% (per tahun 2007)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kesimpulan [ Utang Pemerintah diperlukan untuk membiayai defisit APBN, penyediaan
arus kas jangka pendek, dan refinancing utang lama. [ Meskipun utang nominal mengalami peningkatan, namun rasio terhadap PDB cenderung menurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman [ Pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah, jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik. [ Pengelolaan fiskal & utang Indonesia relatif semakin baik:
Berbagai rasio utang dan rasio biaya utang menunjukkan trend yang membaik d bahkan dan b hk dibandingkan dib di k rasio-rasio i i yang sama di negara llain, i termasuk k negara maju
Kegiatan pengelolaan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin transparasi dan akuntabilitas publik
LKPP 2008 dan LKPP 2009 terkait pengelolaan utang dinilai Wajar Tanpa Pengecualian/WTP oleh BPK/Badan Pemeriksa Keuangan
Perbaikan rating terutama sejak 2005 2005, dan terakhir (12 Maret 2010) perbaikan peringkat oleh S&P dari BB- menjadi BB meskipun di tengah krisis global yang sampai saat ini masih dirasakan di beberapa negara. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
© 2010 Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Telepon : 021-3449230 psw. 5647, 021-3864778 Faksimili : 021-3843712 www.dmo.or.id
