DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. Edisi Januari 2011

Edisi Januari 2011

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Daftar Isi Bagian 1

15.

Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenisjenis Utang, Landasan Hukum

Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2006-2010

16.

Penarikan PLN Pembiayaan Proyek 2010

17.

Penarikan PLN Pembiayaan Proyek 2010 (Grafik)

1.

Latar Belakang (1)

2.

Latar Belakang (2)

3.

Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang

4.

Jenis-jenis Utang (1)

5.

Jenis-jenis Utang (2)

6.

Landasan Hukum Pengelolaan Utang

Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman Luar Negeri) 18. Posisi Utang Pemerintah 2001-2010

Bagian 2

19.

Posisi Utang Pemerintah 1998-2010 (Grafik)

APBN, Perkembangan Defisit dan Pembiayaan APBN

20.

Profil Jatuh tempo Utang per 31 Desember2010 (Grafik)

21.

Posisi Surat Berharga Negara Desember 2007 – 31 Desember 2010

22.

Posisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor 1998-2010

23.

Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara Kreditor, 2001-2010 (Grafik)

24.

Posisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor Ekonomi 2005 - 2010

25.

Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor Ekonomi 2005 – 2010 (Grafik)

7.

APBN 2010 & APBN 2011

8.

Defisit dan Pembiayaan APBN 2000-2011

9.

Defisit Global di berbagai Negara 2007-2010

10.

Cashflow Pembiayaan 2008-2011

11.

Perkembangan Pembiayaan melalui Utang 19982011

12.

Realisasi Penerbitan SBN 2010

13.

Pinjaman Program 2006-2010

14.

Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2001 – 2011 (Grafik)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Daftar Isi 26.

Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2001-2010

37.

Restrukturisasi Tahun 2008 : Restrukturisasi Tingkat Bunga SU-002 dan SU-004

27.

Proporsi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2000-2010 (Grafik)

38.

Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri 1997-31 Desember 2010

28.

Proporsi Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Jenis Pinjaman, 2006-2011

39.

External Debt Service 2008 dan perubahannya 2003-2008

40.

Rasio Pembayaran Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 1999-2010

41.

Rasio Utang thd PDB di berbagai Negara 2010 dan perubahannya 2003-2010

42.

Rasio Utang Luar negeri/External Debt thd PDB 2008 dan perubahannya 2003-2008

43.

Utang per Kapita di berbagai Negara 2001-2010

Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan perbandingan antar negara, Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN) 29.

Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB, 1999-2011

30.

Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara, 1999-2010

44.

Utang per Kapita di berbagai Negara 2010 dan perubahannya 2003-2010

31.

Prosentase Rasio Utang thd. PDB di Beberapa Negara, 2008-2014

45.

Rasio Utang thd Pendapatan 2008 di berbagai Negara dan perubahannya 2003-2008

32.

Jatuh Tempo (tradable) SBN akhir 2001 & 31 Desember 2010

46.

Rasio Pembayaran Bunga Utang thd PDB di berbagai Negara 1998-2007

33.

Program Debt Switching dan Buyback SBN

34.

Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap

35.

Restrukturisasi 2003

Bagian 5 Biaya-biaya berbagai instrumen utang (Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri)

36.

Restrukturisasi 2006


Daftar Isi 47.

Rasio Bunga Utang thd Pendapatan dan Belanja 2001-2011

57.

Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor (dalam persentase)

48.

Rasio Bunga Utang terhadap Total Utang 20012011

58.

Kepemilikan SBN oleh Asing berdasarkan Tenor (tahun jatuh tempo)

49.

Rasio Pembayaran Bunga Utang thd Pendapatan 2008 di berbagai Negara dan perubahannya 2003-2008

59.

Spread terhadap UST- 5 tahun

60.

Spread terhadap UST- 10 tahun

61.

Spread terhadap UST- Feb 38

50.

Realisasi Pembayaran Bunga Utang 2002-2010

51.

Biaya Pinjaman Program

52.

Kurva Imbal Hasil (Yield Curve) SBN Rupiah

53.

Pergerakan Kurva Imbal Hasil (Yield Curve) SUN Valas

Bagian 7 Rating, Opini BPK, HIPCs, Kesimpulan 62.

Rating Indonesia

63.

Perkembangan Credit Rating Indonesia (1)

Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktifitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor)

64.


65.

Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (1)

Perdagangan rata-rata Harian Surat Utang Negara Rupiah di Pasar Sekunder per 31 Desember 2010

66.

Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (2)

67.

Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2009

55.

Posisi Kepemilikan SBN Bank dan Non Bank per 31 Desember 2010

68.

56.

Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor

GDP per Capita dari Higly Indebted Poor Countries (HIPCs) yang Mendapat Penghapusan Utang

69.

Kesimpulan

54.


Bagian 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum


Latar Belakang (1)  Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN)

yang menjadi bagian dari Kebijakan Pengelolaan Ekonomi secara keseluruhan.  Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah:  Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk:   

Penciptaan kesempatan kerja. Mengurangi kemiskinan. Menguatkan pertumbuhan ekonomi.

 Menciptakan

keamanan.

 Utang adalah konsekuensi dari postur APBN (yang

mengalami defisit), dimana Pendapatan Negara lebih kecil daripada Belanja Negara. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Latar Belakang (2) 

Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang lazim dilakukan oleh suatu negara:  Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN, dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing);  Refinancing dilakukan dengan terms & conditions (biaya dan risiko) utang baru yang lebih baik.



Kenaikan jumlah nominal utang Pemerintah berasal dari:  Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar;  Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998:  



Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lain untuk:      



Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing; BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan; Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakan untuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap.

Menjaga stimulus fiskal melalui misalnya pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi,dan proyek padat karya; Pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat misalnya PNPM, BOS, Jamkesmas,Raskin, PKH,Subsidi; Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak; Mempertahankan anggaran pendidikan 20%; Peningkatan anggaran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista); Melanjutkan reformasi birokrasi.

Akses terhadap pinjaman luar negeri dengan persyaratan sangat lunak dari lembaga keuangan multilateral bagi Indonesia dibatasi oleh:  Status Indonesia yang tidak lagi tergolong sebagai low income country;  Batas maksimum pinjaman yang dapat disalurkan ke suatu negara (country limit). Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang  Tujuan Tujuan umum pengelolaan utang dalam jangka panjang adalah meminimalkan biaya utang dengan tingkat risiko yang semakin terkendali.

 Kebijakan  







Tidak ada agenda politik yang dipersyaratkan oleh pihak kreditor; Persyaratan lunak (jangka panjang, biaya relatif ringan), terutama dari multilateral dan kreditor bilateral (G to G); Tambahan pinjaman luar negeri neto dianggarkan negatif sejak 2004, artinya jumlah pembayaran kembali utang dianggarkan lebih besar dibanding dengan jumlah penarikan pinjaman luar negeri baru; Mengutamakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rupiah di pasar dalam negeri  Mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan APBN;  Mendukung pengembangan pasar modal dengan memperluas basis investor melalui diversifikasi berbagai instrumen investasi bagi masyarakat;  Membantu pengelolaan likuiditas pasar, misalnya melalui penerbitan instrumen pasar uang (SPN). Membuka akses sumber pembiayaan di pasar internasional (global bond, global sukuk, samurai bond) untuk meningkatkan posisi tawar Pemerintah sebagai peminjam (upper-hand borrower)


Jenis-jenis Utang (1)  Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri : 

Pinjaman Luar Negeri World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor bilateral (Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor. 





Pinjaman Program: Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bidang kegiatan untuk mencapai MDGs (pengentasan kemiskinan, pendidikan, pemberantasan korupsi), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate change dan infrastruktur. Pinjaman proyek : Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM).

Pinjaman Dalam Negeri  



Peraturan Pemerintah (PP) No.: 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah ; Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah,dan Perusahaan Daerah; Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Jenis-jenis Utang (2)  Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah dan valuta asing,

tradable & non-tradable, fixed & variable : 

Surat Utang Negara (SUN)  

Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN jangka pendek (s.d. 12bln); Obligasi Negara (> 1 thn) 





Coupon Bond  Tradable: ORI, FR/VR bond, Global bond  Non tradable: SRBI untuk BLBI, dan Surat Utang/SU ke BI untuk penyehatan dan restrukturisasi perbankan Zero coupon

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara dalam Rupiah dan valuta asing dengan berbagai struktur, misalnya Ijarah, Musyarakah, Istisna dll  

SBSN jangka pendek (Islamic T-Bills); SBSN Ritail (Sukri); SBSN jangka panjang (IFR/Ijarah Fixed Rate; Global Sukuk; SDHI/Sukuk Dana Haji Indonesia). Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Landasan Hukum Pengelolaan Utang  Ketentuan Perundang-undangan: Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara  Undang-Undang No 24/2002 tentang Surat Utang Negara  Peraturan Pemerintah No 2/2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dan Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri  Peraturan Pemerintah No 54/2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah 

 Mengatur a.l, prinsip-prinsip good governance: Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan DPR  Koordinasi Pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementrian PPN/Bappenas), dan BI dalam perencanaan dan pengelolaan utang  Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal  Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang 


Bagian 2 APBN, Perkembangan Defisit dan Pembiayaan APBN


APBN 2010 & APBN 2011 [ Triliun Rupiah ]

2010 A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Bukan Pajak II. Hibah B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja K/L 2. Belanja Non K/L diantaranya: a. Bunga Utang - Dalam Negeri - Luar Negeri b. Subsidi II. Transfer Daerah C. Keseimbangan Primer D. Surplus/ (Defisit) Anggaran (A-B) % Defisit thd. PDB E. Pembiayaan I. Pembiayaan Utang II. Pembiayaan Non-Utang Kelebihan/ (Kekurangan) Pembiayaan

2011

APBN

APBN-P Real Smt I

949.7 948.1 742.7 205.4 1.5 1,047.7 725.2 340.1 385.1

992.4 990.5 743.3 247.2 1.9 1,126.1 781.5 366.2 415.3

115.6 77.4 38.2 157.8 322.4 17.6 (98.0) -1.6% 98.0 95.5 2.5 -

105.7 71.9 33.8 201.3 344.6 (28.1) (133.7) -2.1% 133.7 108.3 25.4 -

%

443.7 443.5 337.6 105.9 0.2 395.8 234.2 104.5 129.7

44.7% 44.8% 45.4% 42.8% 11.2% #DIV/0!

43.4 30.3 13.1 51.7 161.6 91.3 47.9 1.6% 54.7 51.5 3.1 102.6

41.0% 42.1% 38.8% 25.7% 46.9% #DIV/0!

35.1% 30.0% 28.5% 31.2%

-324.8% #DIV/0! -35.8% -76.2% #DIV/0! 40.9% 47.6% 12.3%

R-APBN

APBN

1,086.4 1,082.6 839.5 243.1 3.7 1,202.0 823.6 410.4 413.2

1,104.9 1,101.2 850.3 250.9 3.7 1,229.6 836.6 419.2 417.4

116.4 80.4 36.0 184.8 378.4 0.7 (115.7) -1.7% 115.7 123.5 (7.8) -

115.2

187.6 393.0 (9.4) (124.7) -1.8% 124.7 127.0 (2.4) -

Selisih 18.5 18.5 10.7 7.8 27.5 13.0 8.8 4.2

% prbhn. 1.7% 1.7% 1.3% 3.2% 0.0% #DIV/0!

(1.2)

2.3% 1.6% 2.1% 1.0% -1.0%

2.8 1.5% 14.6- #DIV/0! 3.8% (10.2) - -1401.3% #DIV/0! (9.0) 7.8% -0.1% - #DIV/0! 9.0 7.8% 3.6 2.9% 5.4 -69.4%


Defisit dan Pembiayaan APBN 2000-2011 [ Triliun Rupiah ]

[ % thd. PDB ]

140

Sejak tahun 2005 SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN Kenaikan SBN periode 2005-2010, antara lain untuk refinancing utang lama yang jatuh tempo, dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang 89 mempunyai terms & conditions yang lebih baik.

2003

SBN - neto

2004

0

25

1

(2)

(27)

2005

2006

Pinjaman DN & LN - neto

(16)

2002

2007

2008

2009

2 1

127

99 4

(1)

(10)

(3)

(2)

(28)

Defisit (Surplus) APBN

1.8

0.1

(40) 2001

29

36

0.5

(20)

2000

1.3

0.9

108

1

-

10

29

14

2.1

1.6

17

1.1

35

7

7

6

10 -

-

24

57

1.3

1.2

16

3

20

19

24

23

1.7

40

4

50

42

2.4

38

40

30

60

5

86

80

6

(18)

100

9



125

(24)



120

20

7

134

(1) (2)

Non-Utang - neto

2010+

2011++

Defisit APBN, % thd. PDB (RHS)

Sumber: Kementerian Keuangan

Catatan: APBN 1996-2008 adalah angka PAN/LKPP-Audited + APBN-P 2010


Defisit Global di berbagai Negara 2007-2010 2007

2008

2009

2010

Global

(0.7)

(2.6)

(8.1)

(6.4)

Developed

(1.0)

(3.1)

(9.3)

(7.4)

US Japan

(1.2) (2.5)

(3.2) (6.4)

(10.6) (13.5)

(8.3) (6.7)

Euro Area

(0.6)

(1.9)

(5.7)

(6.3)

(2.6)

(6.2)

(13.0)

(13.1)

Emerging Market

0.5

(0.8)

(3.9)

(2.9)

Latin America Brazil Mexico

(0.2) (2.2) -

(1.5) -

(2.7) (2.7) (2.5)

2.4 (3.0) (2.5)

Emerging Asia

0.8

(1.4)

(3.7)

(2.6)

China Indonesia

0.6 (1.3)

(0.4) (0.1)

(3.0) (1.6)

(2.0) (2.1)

0.6

-

(5.4)

(4.2)

(5.0) (2.0) 5.4

(3.3) (3.9) 4.1

(3.8) (5.0) (7.6)

(3.5) (4.0) (5.0)

UK

CEEMA Hungary Poland Russia

Sumber: JPMorgan per Juni 2009

Keterangan: 1. Nominal dalam % terhadap PDB 2. Khusus untuk Indonesia, tahun 2007 s.d. 2009 menggunakan angka LKPP, dan tahun 2010 menggunakan APBN-P 

Defisit Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan defisit di negara lain.



UU No 17/2003 ttg Keuangan Negara membatasi defisit nasional 3% dari PDB, dengan demikian tambahan utang untuk pembiayaan defisit juga dibatasi. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Cashflow Pembiayaan 2008-2011 Kebutuhan Pembiayaan Defisit Pembayaran Utang Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri Lain-Lain Perbankan Dalam Negeri Dana Invest. Pmrth & Restruk. BUMN Dana Kontinjensi dan Cadangan Pembiayaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Pinjaman Kepada PT. PLN Penerusan Pinjaman

Sumber Pembiayaan Utang Penerbitan Surat Berharga Negara, bruto Pinjaman Program Pinjaman Proyek Penerusan Pinjaman Pinjaman Dalam Negeri Non Utang Privatisasi Pengelolaan Asset Perbankan Dalam Negeri

[ Miliar Rupiah ]

[ Miliar Rupiah ]

2008 2009 2010* (115,579) (224,292) (297,695)

2011** 2011 APBN Selisih % prbhn. -0.7% (274,167) 1,917 (124,657) (8,980) 7.8% -7.3% (133,542) 10,524

(4,121) (103,768) (40,333) (63,435) (7,689) (2,500) (5,189)

(88,619) (117,098) (49,067) (68,031) (18,575) (12,395) (6,181)

195,529

248,257

176,468 126,249 30,100 14,929 5,189 19,061 82 2,820 16,159

207,200 148,538 28,938 23,544 6,181 41,057 41,057

Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan

79,950

23,965

Cash Flow Surat Berharga Negara Neto Cash Flow Pinjaman Luar Negeri Neto Cash Flow Pinjaman Dalam Negeri Cash Flow Non Utang

85,916 (18,406) 11,372

99,471 (15,550) 37,392

Catatan: APBN 2008-2009 PAN/LKPP - Audited *) APBN-P 2010 **) RAPBN & APBN 2011

R-APBN (276,085) Kebutuhan Pembiayaan (133,748) Defisit (115,677) (124,677) Pembayaran Utang (144,066) (70,541) Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara (84,000) (54,136) Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri (48,076) (39,271) Penerusan Pinjaman (11,990) - Pembiayaan Non utang (16,342) (12,924) Perbankan Dalam Negeri (1,050) Dana Invest. Pmrth & Restruk. BUMN (12,806) (1,000) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (2,500) (7,500) Kewajiban Penjaminan (1,036) (16,797) Sumber Pembiayaan 276,085 297,695 Utang 267,554 Penerbitan Surat Berharga Negara, bruto 209,484 249,818 Penerbitan SBN Domestik 178,041 29,422 Penerbitan SBN Valas 57,070 24,559 Penarikan Pinjaman LN Pinjaman Program 17,685 16,797 Reguler 10,230 1,000 Sector Program Loan 7,455 47,877 Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat 27,396 1,200 Pinjaman Proyek untuk Penerusan Pinjaman 11,990 1,000 1,200 Penarikan Pinjaman DN 8,530 45,477 Non Utang

(0) Privatisasi Pengelolaan Asset 107,500 Perbankan Dalam Negeri (156) 1,000 25,403

Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan Net Cash Flow Pembiayaan Surat Berharga Negara Pinjaman Luar Negeri Netto Pinjaman Dalam Negeri Non Utang

340 533 7,657

0 115,677 125,484 (2,996) 1,000 (7,811)

(74,000) (47,818) (11,725)

10,000 258 265

-11.9% -0.5% -2.2%

(15,968)

374

-2.3%

(13,932) (1,000) (1,036)

(1,127) 1,500 -

8.8% -60.0% -

274,167 260,587

(1,917) (6,967)

-0.7% -2.6%

200,654

-4.2%

58,933 19,813 12,358 7,455 27,396 11,725 1,000

(8,830) 1,863 2,128 2,128 (265) -

3.3% 12.0% 20.8% -2.2% -

13,580

5,050

59.2%

340 583 12,657

50 5,000

9.4% 65.3%

(0) 8,980 1,170 2,386 5,424

7.8% 0.9% -79.7% -69.4%

0 124,657 126,654 (609) 1,000 (2,388)


Perkembangan Pembiayaan melalui Utang 1998-2011 [ Triliun Rupiah ]

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011**

Surat Berharga Negara (neto) Penerbitan, bruto

100.0 401.6 150.1 100.0 401.6 150.1

9.0 9.0

-1.9 2.0

-3.1 11.3

6.9 22.6 36.0 57.2 85.9 99.5 107.5 126.7 32.3 47.0 61.0 100.0 126.2 148.5 178.0 200.7

Domestik

100.0 401.6 150.1

9.0

2.0

11.3

23.4

22.5

42.6

86.4

86.9

101.7

136.6

0.0

0.0

9.0

24.5

18.5

13.6

39.3

46.8

41.4

-3.9 -14.4 -25.5 -24.5 -25.1 -42.8 -40.3

-49.1

-70.5

-74.0

0.5 -28.1 -10.3 -26.6 -23.9 -18.4 -15.5 20.4 18.4 26.8 26.1 34.1 50.2 58.7

0.8 70.8

0.4 58.9

Valas

0.0

0.0

0.0

0.0

Pembayaran Pokok dan Pembelian Kembali

0.0

0.0

0.0

0.0

Pembiayaan Pinjaman (neto) Penarikan PLN, bruto

21.0 29.4 10.2 10.3 51.0 49.6 17.8 26.2

Pinjaman program

24.9

25.2

0.8

6.4

7.2

1.8

5.1

12.3

13.6

19.6

30.1

28.9

29.4

19.8

Pinjaman proyek

26.1

24.4

17.0

19.7

11.7

18.6

13.4

14.6

12.5

14.5

20.1

29.7

41.4

27.4

Pinjaman Proyek untuk Penerusan Pinjaman

Penerusan PLN Pembayaran Cicilan Pokok PLN Penarikan Pinjaman Dalam Negeri, bruto

Total Pembiayaan Utang

-

-

-30.0 -20.2 -

-

-

6.6 18.9

-

-

-

-

-

-

-

-5.2 -7.6 -15.9 -12.3 -19.8 -46.5 -37.1 -52.7 -57.9 -63.4 -

121.0 431.0 160.3 19.2

4.7

-2.6 -21.2 12.3

9.4 33.3 67.5

-

-

11.7

-6.2

-16.8

-11.7

-68.0 -

-54.1 1.0

-47.8 1.0

83.9 108.3 127.0

Catatan: APBN 2005-2008 PAN/LKPP - Audited *) APBN-P 2010 **) APBN 2011



Tambahan Pinjaman Luar Negeri Neto NEGATIF sejak 2004



Total pembiayaan melalui utang tahun 2003 dan 2004 negatif, karena sumber pembiayaan APBN mengandalkan Penjualan Aset Negara melalui privatisasi BUMN dan pelepasan aset ex BPPN/bank rekap Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Realisasi Penerbitan SBN 2010 (Per 31 Desember 2010) Target APBN-P SBN jatuh tempo 2010 SBN Netto (APBN) Rencana Buyback Kebutuhan Penerbitan 2010 SUN SUN Domestik - ON - ZC - SPN - ORI SUN Valas SBSN IFR SBSN Ritel SDHI SBSN Valas

Realisasi (ao 31 Des 2010)

67,540,415 107,500,400 2,362,685

67,540,415 91,162,520 3,200,565

177,403,500

161,903,500

% realisasi (Target APBN-P) 100.00% 84.80% 135.46% ) 91.26% *

134,936,640 109,895,000 72,100,000 29,795,000 8,000,000 25,041,640 26,966,860 6,150,000 8,033,860 12,783,000 -

Catatan: *) Pemerintah berencana melakukan pengurangan penerbitan SBN sebesar *) - Rencana penerbitan menggunakan asumsi kurs APBN-P 2010 Rp9.200 /USD Rp.15,5 T. Berdasarkan rencana ini, realisasi penerbitan SBN telah mencapai - Realisasi SUN Valas 2010 menggunakan kurs pada saat closing tgl 20 Januari’10 Rp9.275/USD 98,38% dari target Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pinjaman Program 2006-2010 [ Juta USD ]

No 1

2

3

4 5

Lender WB

Nama Program 1. Development Policy Loan (DPL) 1 s.d 7 2. Infrastructure Development Policy Loan (IDPL) 1 s.d 4 3. BOS-KITA Refinancing 1 sd. 2 4. PNPM Refinancing 5. Climate Change

Sub Total WB ADB 1. State Audit Reform Sector Development Program (STARSDP) 2. Development Policy Support Program (DPSP) 1 s.d 6 3. Local Government Finance Reform and Governance Reform 4. Infrastructure Reform Sector Development Program (IRSDP) 1-3 5. Capital Market Development Cluster Program (CMDCP) 1 dan 2 6. Poverty Reduction and MDG Acceleration Program 7. Local Government Finance Reform 8. Countercyclical Support Facility (CSF) Sub Total ADB JBIC/ JICA 1. Development Policy Loan (cofinancing dengan World Bank) 1 s.d 7 2. Infrastructure Reform Sector Development Program 1 dan 2 3. Indonesia Disaster Recovery and Management 4. Climate Change Program Loan 1 s.d 3 5. Economic Stimulus and Budget Support Loan 6. Others Sub Total JBIC/ JICA France Climate Change Program Loan 1 s.d 3 Sub Total France IDB Liquid Funds Sub Total IDB TOTAL

2006

2007

2008

2009

600

600

750 400 47

750 250 553

600 200 200 744

600

600

1,197

1,553

1,744

200

200

200

200

200

400

2010 APBN APBN-P

280 300 400

200 300

350 600 100

900 100 100 200

830 200

500 100 100

200

500 700 200

300

300 100

300

300

600 300 300

300 200 200

500 300 300

100

400

200 200

-

500 200 200

-

-

-

-

-

1,900

2,727

2,953

2,444

3,208

1,500

Keterangan : terdiri dari DPL VI sebesar USD 100 juta dan DPL VII sebesar USD 100 juta

600 200 164 544 200 1,708


Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2001 - 2011 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

70 52.5

2011** 58.9

54.0

45.0

50 34.1 [ Triliun Rupiah ]

30

26.2 18.9

26.8

20.4

26.1

18.4

10 10.3

6.6

-10 -15.9

0.5

-0.2 -10.3

-12.3

-30

-19.8 -26.6

-28.1

-18.4

-23.9

-0.6

-15.5

-37.1

-50

-46.5

-52.7

-57.9

-70

-54.1 -63.4

-59.5

-68.0

-90 Penarikan Pinjaman LN, bruto

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN

Pembiayaan Pinjaman LN (neto) [ Triliun Rupiah ]

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

2011**

Penarikan Pinjaman LN, bruto

26.15

18.89

20.36

18.43

26.84

26.11

34.07

45.01

52.48

53.98

58.93

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN

(15.88)

(12.26)

(19.81)

(46.49)

(37.11)

(52.68)

(57.92)

(63.44)

(68.03)

(54.14)

(59.54)

Pembiayaan Pinjaman LN (neto)

10.27

6.63

0.55

(28.06)

(10.27)

(26.57)

(23.85)

(18.42)

(15.55)

(0.16)

(0.61)

Keterangan: * APBN-P 2010 ** APBN 2011


Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2006-2010 Per 31 Desember 2010 2010 JENIS PEMBIAYAAN

Realisasi s.d. 31 Desember 2010 % thd. % thd. APBN-P Nominal Pagu Pagu APBN APBN-P

2006

2007

2008

2009

13.53

19.90

30.28

28.57

24.44

29.51

29.05

ekuivalen dlm miliar US$

1.50

2.11

2.74

3.04

2.44

3.21

3.23

a. World Bank

5.50

5.66

12.91

14.65

17.44

16.63

b. A D B

5.51

8.47

9.17

5.06

2.00

c. JEPANG

0.90

3.77

4.87

6.07

2.20

2.79

1. Pinjaman Program

d. PERANCIS e. IDB f. Lain-Lain

2. Pinjaman Proyek ekuivalen dlm miliar US$

TOTAL ekuivalen dlm miliar US$ Catatan: Nominal dalam Triliun Rupiah

1.83

1.79

APBN

118.9%

98.4%

15.34

88.0%

92.2%

6.44

6.39

319.7%

99.3%

3.00

3.68

4.59

153.0%

124.7%

2.00

2.76

2.73

136.3%

98.8%

-

-

-

-

-

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

83.6%

83.5%

101.2%

91.6%

-

-

-

-

-

-

-

12.54

14.46

14.93

23.54

24.52

24.56

20.50

2.20

2.04

2.35

2.50

2.45

2.67

2.28

26.06

34.36

45.21

52.11

48.96

54.07

49.55

3.70

4.14

5.09

5.54

4.90

5.88

5.51

Kementerian KementerianKeuangan Keuangan– –Republik Republik Indonesia Indonesia

Penarikan Pinjaman Luar Negeri 2010 Pembiayaan Proyek, per 31 Desember 2010 NEGARA KREDITOR

PAGU 2010 * Juta USD Miliar IDR

REALISASI PER 31 DESEMBER 2010

% THD PAGU 2010

Juta USD

Miliar IDR

247.77

2,251.55

10.2%

9.3%

AUSTRALIA

33.44

310.75

1.4%

1.3%

GERMANY

29.07

265.60

1.2%

1.1%

IBRD

371.83

3,392.87

15.3%

14.0%

IDA

140.67

1,285.11

5.8%

5.3%

IDB

65.92

594.45

2.7%

2.4%

JAPAN

960.34

8,697.03

39.5%

35.8%

SPAIN

18.74

173.41

0.8%

0.7%

CHINA

92.31

835.67

3.8%

3.4%

FRANCE

33.93

310.49

1.4%

1.3%

KOREA

61.74

570.78

2.5%

2.3%

172.84

1,558.73

7.1%

6.4%

27.37

248.94

1.1%

1.0%

2,255.97

20,495.38

92.8%

84.3%

ADB

SINGAPORE OTHERS 2,431.14

24,311.44

USD

IDR

Catatan : Angka sementara menggunakan data alokasi PHLN dalam dokumen SAPSK 2010 dari Dit. SP DJA per 23 Maret 2010

Kementerian KementerianKeuangan Keuangan– –Republik Republik Indonesia Indonesia

Penarikan Pinjaman Luar Negeri 2010 Pembiayaan Proyek, per 31 Desember 2010 [%]

[ Miliar Rupiah ]

9,000

45%

8,000

40%

35.8%

7,000

35%

6,000

30%

5,000

25%

4,000

20%

3,000 2,000

1,000

14.0%

15%

9.3% 1.3% 1.1%

10%

6.4%

5.3% 2.4%

3.4% 0.7%

1.3% 2.3%

1.0%

-

5% 0%

Penarikan dlm Miliar Rupiah

% thd Pagu DIPA Penarikan ( RHS ) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman Luar Negeri)


Posisi Utang Pemerintah, 2001-2010 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Des '10 Nominal

a. Pinjaman (dlm. miliar US$)

+

%

58.90

63.74

68.91

68.59

63.09

62.02

62.25

66.69

65.02

68.04

36.5%

Bilateral *)

35.16

40.37

46.19

46.48

42.16

41.07

41.03

44.28

41.27

41.83

22.4%

Multilateral **)

20.68

20.61

19.98

19.48

18.78

18.84

19.05

20.34

21.53

23.13

12.4%

Komersial ***)

2.41

2.20

2.19

2.17

1.82

2.01

2.08

1.98

2.15

3.02

1.6%

Suppliers ***)

0.48

0.39

0.37

0.29

0.17

0.11

0.08

0.09

0.07

0.06

0.0%

Lain-Lain ***)

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

-

-

-

-

-

0.0%

63.52

73.30

76.64

71.29

70.51

82.34

85.26

82.78

104.20

118.39

63.5%

1.00

3.50

5.50

7.00

11.20

15.23

18.02

9.7%

100.37

53.8%

b. Surat Berharga Negara (dlm. miliar US$) Denominasi Valas Denominasi Rupiah

Total Utang Pemerintah Pusat (dlm. miliar US$) Total Utang Pemerintah Pusat

-

-

-

63.52

73.30

76.64

70.29

67.01

76.84

78.26

71.58

88.97

122.42

137.04

145.55

139.88

133.60

144.36

147.51

149.47

169.22

186.42 100.0%

1,273.18

1,225.15

1,232.04

1,299.50

1,313.29

1,302.16

1,389.41

1,636.74

1,590.66

1,676.15

100.0%

660.65

655.31

648.75

653.03

658.67

693.12

737.13

783.86

836.31

902.43

53.8%

9.29

34.41

49.61

65.93

122.64

143.15

161.97

9.7% 36.5%

(ekuivalen dlm. triliun Rupiah) diantaranya SBN Denominasi Rupiah (dlm. triliun Rupiah)

SBN Denominasi Valas

-

-

-

(dlm. triliun Rupiah) dan PLN Denominasi Valas (dlm. triliun Rupiah) Nilai Tukar Rupiah (IDR/US$1)

612.52

569.84

583.30

637.18

620.22

559.43

586.36

730.25

611.20

611.74

10,400

8,940

8,465

9,290

9,830

9,020

9,419

10,950

9,400

8,991

Catatan: + Angka Sangat-Sangat Sementara , per 31 Desember 2010 * Termasuk semi commercial ** Beberapa termasuk semi concessional *** Seluruhnya termasuk commercial


Posisi Utang Pemerintah, 1998-2010 [ triliun rupiah ]

1,600 1,400

Penerbitan SBN/Surat Berharga Negara,terutama di pasar domestik a.l. Untuk: refinancing utang lama, mengurangi Pinjaman Luar Negeri, dan untuk mengembangkan pasar keuangan domestik

612

1,200

730

611

906

979

2008

2009

586 1,000

583

613

583

570

637

559

620

800 438 600 400 453

655

649

662

693

743

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

502

200 -

661

803

652

1,064

100 1998

1999

Pinjaman Luar Negeri

Surat Berharga Negara

2010+ [dalam %]

Tahun

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010+

Pinjaman

82%

47%

47%

48%

47%

47%

49%

47%

43%

42%

45%

38%

36%


18%

53%

53%

52%

53%

53%

51%

53%

57%

58%

55%

62%

64%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Total Utang Pemerintah Pusat

Catatan: + Angka Sangat-Sangat Sementara , per 31 Desember 2010

Kenaikan Pinjaman Luar Negeri, terutama karena volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap berbagai denominasi mata uang dalam Pinjaman Luar Negeri Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Profil Jatuh Tempo Utang per 2010 [Triliun Rupiah] 140 4 120

Surat Utang eks BLBI kepada BI/SRBI-001

100 47

36 49 39

6

Tahun Pinjaman Luar Negeri Surat Berharga Negara Tahun Pinjaman Luar Negeri Surat Berharga Negara

2025 33% 67%

2028

2027

5 5

7

3

14

34 1

20


2010 0% 0%

2011 41% 59%

2012 44% 56%

2013 48% 52%

2014 47% 53%

2015 48% 52%

2016 51% 49%

2026 65% 35%

2027 41% 59%

2028 2029 30% 100% 70% 0%

2030 18% 82%

2031 2032 39% 100% 61% 0%

2017 49% 51%

2018 44% 56%

2033 2034 3% 100% 97% 0%

2019 40% 60%

2023 49% 51%

1

1

2040-2055

Pinjaman Luar Negeri

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

0

2010

-

26

2039

23 25 21 18 28 12 21 15

1

2

2038

9

2037

10

2036

17

2035

42 41 47

21

55

1

14

2034

20

31 25

2033

60 56 56 52

68

2032

67

2031

40

2030

44

60

127

37 38

2029

47 51 51

80

2020 34% 66%

2021 57% 43%

2022 50% 50%

2035 2036 11% 100% 89% 0%

2037 5% 95%

2038 2039 2040 2% 100% 100% 98% 0% 0%


2024 48% 52%

Posisi Surat Berharga Negara Desember 2007 – 31 Desember 2010 SURAT BERHARGA NEGARA

Dec '07

Jun '08

Dec '08

Jun-09

Dec-09

Jun-10

Nov-10

31-Dec-10

A. Dapat Diperdagangkan

543,680

623,548

648,335

705,068

724,898

777,865

804,860

803,191

1. Denominasi Rupiah

477,747

520,228

525,695

553,227

581,748

621,226

642,814

641,215

477,747 4,169 10,500 294,453 168,625

520,228 5,250 19,023 330,338 165,617

520,995 10,012 11,491 353,558 145,934

542,971 24,812 11,451 361,625 145,083

570,215 24,700 8,686 393,543 143,286

596,741 28,595 2,680 422,571 142,895

617,097 29,795 2,512 441,995 142,795

615,498 29,795 2,512 440,396 142,795

-

-

4,700 4,700

10,256 10,256

11,533 11,533

24,485 24,485

25,717 25,717

25,717 25,717

65,933 7,000 -

103,320 11,200 -

122,640 11,200 -

151,841

143,150

156,639

162,046

161,976

14,200

14,200

16,200

16,200

16,200

650

650

650

650

650

-

35,000

35,000

95,000

95,000

259,404

258,208

258,160

256,410

254,561

258,124

261,965

261,215

259,404 -

258,208 -

258,160 -

253,724

251,875

250,196

249,182

248,432

-

-

-

-

-

2,686

2,686

7,928

12,783

12,783

803,084

881,756

906,495

961,478

979,459

1,035,989

1,066,825

1,064,406

10,225

9,400 101.70

9,083 102.58

9,013 107.13

8,991 110.29

a. Surat Utang Negara (SUN) 1) Surat Perbendaharan Negara 2) Obligasi Negara Tanpa Kupon 3) Obligasi Negara Fixed Rate +) 4) Obligasi Negara Variable Rate b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 1) Surat Berharga Syariah Negara Fixed Rate

++)

2. Denominasi Valuta Asing a. SUN Valas (dalam juta US$) b. SBSN Valas (dalam juta US$) c. SUN Valas (dalam juta JPY) B. Tidak Dapat Diperdagangkan a. Surat Utang kepada Bank Indonesia b. Surat Perbendaharaan Negara/ Private Placement c. Surat Berharga Syariah Negara/ SDHI TOTAL SURAT BERHARGA NEGARA (A +B) Catatan: - Nominal dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain - +) Termasuk ORI - ++) Termasuk Sukuk Ritel - Asumsi Kurs (IDR/US$1) - Asumsi Kurs (IDR/JPY1)

9,419

9,225

10,950


Posisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor, 1998-2010 [Miliar USD]

31 Des - 2010 NEGARA

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009 Nmnl % Total

JEPANG

22.03

26.00

24.16

21.88

24.97

28.38

28.64

25.58

24.47

24.63

29.61

27.61

30.49

44.8%

6.13

7.21

7.67

8.04

8.65

8.77

9.04

9.16

9.41

10.18

10.87

10.89

11.15

16.4%

WORLD BANK 11.32

12.09

12.42

12.17

11.53

10.67

9.90

9.11

8.74

8.37

8.96

10.10

11.37

16.7%

22.1%

ADB

*) Lain-Lain*)

16.91

16.42

16.85

16.82

18.58

21.09

21.01

19.25

19.40

19.07

17.24

16.43

15.04

TOTAL**)

56.39

61.73

61.10

58.90

63.74

68.91

68.59

63.09

62.02

62.25

66.69

65.02

68.04

Catatan: *) termasuk outstanding multilateral lainnya & bilateral selain Jepang **) tidak termasuk SBN Valas. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor, 2001-2010 100% 90% 80% 70% 60% 50%

29%

29%

31%

31%

31%

31%

31%

22%

26%

25%

16%

17%

13%

16%

17%

45%

16%

14%

14%

13%

13%

21%

18%

15%

14%

14%

14%

13%

37%

39%

41%

42%

40%

40%

40%

45%

42%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009 2010*)

15%

15%

16%

40% 30% 20% 10%

0% Lain-Lain

Catatan: *) Data per tanggal 31 Desember 2010

ADB

World Bank

Jepang

Pinjaman Luar negeri dari multilateral (WB, ADB) dan bilateral (Jepang) merupakan alternatif sumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor Ekonomi, 2005-2010 [ Juta USD ]

2005 Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan

2006

2007

2008

2009

2010

1,846

1,755

1,641

1,615

1,784

2,016

424

623

662

804

776

837

Industri Pengolahan

2,593

2,387

2,415

2,659

2,291

2,218

Listrik, Gas & Air Bersih

7,232

6,607

6,157

6,838

5,473

5,818

10,669

10,277

10,049

11,145

12,251

12,871

Perdagangan, Hotel & Restoran

1,158

1,036

955

960

821

777

Pengangkutan & Komunikasi

3,477

3,144

2,897

2,723

2,368

2,226

Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan

6,593

7,103

7,913

8,768

8,723

9,635

Jasa-jasa

13,274

13,509

13,730

15,252

15,463

16,772

Sektor Lain

15,827

15,580

15,833

15,926

15,072

14,868

63,094

62,021

62,253

66,689

65,021

68,039

Pertambangan & Penggalian

Bangunan

TOTAL Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia

Catatan: -Data per tanggal 31 Desember 2010 -Pengelompokan Sektor Ekonomi didasarkan pada standar yg digunakan oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor Ekonomi, 2005-2010 Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia

[ Juta USD ] 16,000

15,000 14,000

13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 2005

2006

2007

2008

2009

2010

Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan

Pertambangan & Penggalian

Industri Pengolahan

Listrik, Gas & Air Bersih

Bangunan

Perdagangan, Hotel & Restoran

Pengangkutan & Komunikasi

Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan

Jasa-jasa

Sektor Lain

Catatan: Data per tanggal 31 Desember 2010


Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2001-2010 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010***

Dalam Mata Uang Asli IDR*) USD**) JPY**) EUR**)

660.7

655.3

648.7

653.0

658.7

693.1

737.1

783.9

836.3

902.4

28.0

27.9

24.4

24.2

26.4

27.5

28.4

32.8

37.1

40.5

2,751.2 2,855.5 3,242.8 3,137.4 3,184.4 3,066.0 2,941.9

2,820.5

2,713.8

2,689.8

6.7

6.0

5.4

8.0

Mata Uang Lainnya

8.2

8.4

8.0

8.1

7.8

7.2

-------------------------- Berbagai Mata Uang --------------------------

Ekuivalen dlm Miliar US$ IDR

63.5

73.3

76.6

70.3

67.0

76.8

78.3

71.6

89.0

100.4

USD

28.0

27.9

24.4

24.2

26.4

27.5

28.4

32.8

37.1

40.5

JPY

21.0

24.0

30.3

30.5

27.0

25.8

25.9

31.2

29.4

33.0

EUR

7.1

8.6

10.5

10.9

9.6

10.2

10.5

9.5

8.6

7.1

Mata Uang Lainnya

2.7

3.2

3.7

3.9

3.5

4.0

4.4

4.4

5.2

5.4

122.4

137.0

145.5

139.9

133.6

144.4

147.5

149.5

169.2

186.4

Asumsi Kurs Tengah IDR/US$1

10,400.00

8,940.00

8,465.00

9,290.00

9,830.00

9,020.00

9,419.00

10,950.00

9,400.00

8,991.00

Asumsi Kurs Tengah JPY/US$1

131.00

118.75

107.11

102.74

117.83

119.01

113.39

90.33

92.42

81.53

Asumsi Kurs Tengah EUR/US$1

1.12

0.95

0.79

0.73

0.84

0.76

0.68

0.71

0.70

0.75

Total

Catatan: Nominal dalam miliar *) Nominal IDR dalam Triliun Rupiah, **) Nominal dalam Miliar, ***) Per 31 Desember 2010 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Proporsi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2000-2010 100% 6%

6%

6%

18%

17%

18%

7%

90% 80%

21%

8%

7%

7%

7%

6%

22%

20%

18%

18%

21%

19%

19%

5%

4%

17%

18%

22%

22%

53%

54%

2009

2010*)

70% 60%

21%

23%

20%

17%

17%

20%

22%

50% 40%

30%

53%

52%

53%

53%

50%

50%

53%

53%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

20%

48%

10% 0% Others

Catatan: *) Data per tanggal 31 Desember 2010

EUR

JPY

USD

2008

IDR

Secara rata-rata, proporsi utang dalam Rupiah antara tahun 2000 s.d. 2010 lebih dari 50%, meskipun pada tahun 2008 sedikit menurun karena depresiasi nilai tukar Rupiah akibat krisis keuangan global Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Proporsi Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Jenis Pinjaman, 2006-2011 [ Triliun Rupiah ]

[%]

80%

35

70%

30

60%

25

50%

39.12

40

40%

24.56

30% 20%

19.81

29.42

28.57

14.93

30.28

14.46

5

19.90

13.53

10

12.54

15

23.54

20

10%

-

0%

2006*

2007*

PINJAMAN PROGRAM

2008*

2009*

PINJAMAN PROYEK

2010**

% PINJ. PROGRAM (RHS)

2011** % PINJ. PROYEK (RHS) [Triliun Rupiah]

JENIS PINJAMAN

2006*

%

2007*

%

2008*

%

2009*

%

2010**

%

2011***

%

PINJAMAN PROGRAM

13.53 52%

19.90 58%

30.28 67%

28.57 55%

29.42 55%

19.81

34%

PINJAMAN PROYEK

12.54 48%

14.46 42%

14.93 33%

23.54 45%

24.56 45%

39.12

66%

26.06

34.36

45.21

52.11

TOTAL Catatan: *) Angka Realisasi LKPP/PAN **) Angka APBN-P 2010 ***) Angka APBN 2011

53.98

58.93


Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan perbandingan antar negara, Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)


Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB 1999-2011 [ triliun rupiah ] 8,000

[%] 120%

7,000 6,000

85%

100%

89% 77%

5,000

80% 67% 61%

4,000

57%

60% 47% 39%

3,000

35%

33%

2,000

28%

40% 27%

26%

20%

1,000 0

0% 1999

2000

2001

2002

2003

Outstanding Utang

2004

2005

2006

PDB

2007

2008

2009

2010* 2011**

Rasio Utang thd. PDB (RHS)

[ Triliun Rupiah ]

Pinjaman Surat Berharga Negara Total

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 438 583 613 570 583 637 620 559 586 730 611 502 652 661 655 649 662 693 743 803 906 979 940 1,234 1,273 1,225 1,232 1,300 1,313 1,302 1,389 1,637 1,591

Tambahan utang 2004-2008 menghasilkan tambahan PDB yang jauh lebih besar, sehingga rasio utang menurun tajam dari 57% akhir 2004 dan diproyeksikan menjadi sekitar 32% akhir 2009 (realisasi 28% pada akhir 2009) atau lebih baik dari sebelum krisis 1997 sekitar 38%. Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS, diolah

2010* 612 1,087 1,699

2011** 612 1,214 1,826

Catatan: Angka Realisasi PAN/LKPP - Audited *) Angka sangat sementara, menggunakan asumsi APBN-P 2010 ** Angka sangat sangat sementara, menggunakan asumsi APBN 2011 Rasio Pembayaran Kewajiban = Bunga Utang LN + Amortisasi Pinjaman LN Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara, 1999-2010 Indonesia lebih baik dibandingkan dengan ‘non investment grade peer group’ (Argentina, Filipina dan Turki), bahkan dibandingkan dengan USA, UK, Jepang, dan Italia.

198.8

180

140

121.3

100 82.8

62.2

60.3

60

54.9 50.7

25.5

20 1999

2000

Argentina

2001

2002

Jepang

Sumber: Economist Intelligence Unit

2003

Indonesia

2004 Filipina

2005 Turki

2006 Italia

2007

2008

Inggris

2009

2010

Amerika Serikat


Prosentase Rasio Utang terhadap PDB di beberapa Negara, 2008-2014 Brazil Germany India Japan United Kingdom United States G - 20 Advanced G - 20 Countries Emerging Market G - 20 Countries

2008f

2009f

2010f

2014f

65.4

64.7

62.9

54.1

68.7

76.1

80.1

77.2

80.6

82.7

82.9

71.6

202.5

217

225.1

222.3

50.4

61

68.7

76.2

68.7

81.2

90.2

99.5

65.5

72.5

76.7

76.8

83.2

93.2

99.8

103.5

35.7

37.6

37.8

32

Sumber : International Monetary Fund, “The State of Public Finances; Outlook and Medium-Term Policies After the 2008 Crisis”



Indonesia termasuk ke dalam Emerging Market G – 20



Tambahan utang di negara maju lebih besar dibandingkan di negara berkembang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Jatuh Tempo (tradable) SBN akhir 2001 dan 31 Desember 2010 [Triliun Rupiah]

Reprofilling sejak 2002 telah memperbaiki struktur jatuh tempo sehingga mengurangi refinancing risk per 31 Desember 2010 Akhir tahun 2001

75 70

65 60 55 50

45 40 35 30

25 20 15 10 5

Catatan: Surat Berharga Negara/SBN terdiri dari Surat Utang Negara (2001 & 2009), dan Surat Berharga Syariah Negara/Sukuk (2009) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

2038

2037

2035

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

-

Program Debt Switching dan Buyback SBN Debt Switching : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk mengurangi refinancing risk Frekuensi Lelang

Jumlah Seri Yang Hendak Ditukar

2005

1x

9 series

< 1 year s.d. 4 years

15 years

2006

12 x

7 s.d. 21 series


2007

9x

2008

Tahun

Tenor Seri Yang Hendak Ditukar

Tenor Seri Penukar

Vol. Penawaran Yang Masuk (milliar Rupiah)

Vol. Yang Diterima (milliar Rupiah)

7,721

5,673

5 s.d. 19 years

54,177

31,179

12 s.d. 21 series < 1 year s.d. 6 years

11 s.d. 20 years

30,681

15,782

2x


14 s.d. 15 years

7,490

4,571

2009

6x


12 s.d. 15 years

8,663

2,938

s.d. 31 Desember 2010

6x

11 s.d. 28 series

8,349

3,920

117,081

64,063


20 s.d. 21 years

Total

Buyback : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk stabilisasi pasar dan mengurangi outstanding utang

2003

2x

Jumlah Seri Yang Dibeli Kembali 4 s.d. 7 series

2004

1x

5 series

3 years s.d. 5 years

1,962

2005

4x

2 s.d. 8 series


5,158

2007

2x

11 s.d. 13 series <1 year s.d. 5 years

2,859

2008

3x

4 s.d. 8 series

2009

1x

4 series

13 x

1 s.d. 11 series

Frekuensi Lelang

Tahun

s.d. 31 Des. 2010 Total

Tenor Seri Yang Hendak Dibeli Kembali 1 year s.d. 3 years

Vol. Dibeli Kembali (milliar 8,127


2,375

< 1 year

8,528


3,201 32,210 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap Pemerintah melakukan Debt Swap dengan berbagai negara sehingga memperoleh komitmen pengurangan utang sebesar EUR 149.3 juta dan realisasi sebesar EUR 82.7 juta serta USD 46.2 juta dan realisasi sebesar USD 18.8 juta serta AUD 75 juta dan realisasi sebesar AUD 0 Country

Debt Swap

1

2

Germany Debt Swap I

Italy

USA

Project Title

Cancelation Amount

Commitment

Realization

4

5

6

3

Elementary Education

EUR

12.8 EUR

25.6 EUR

25.6

Debt Swap II

Junior Secondary Education

EUR

11.5 EUR

23.0 EUR

0.0

Debt Swap IIIa

Financial Assistance for Environmental Investements EUR for Micro and Small Enterprises Project

6.3 EUR

12.5 EUR

3.2

Debt Swap IIIb

Strengthening the Development of National Parks in Fragile Ecosystems

EUR

6.3 EUR

12.5 EUR

0.0

Debt Swap IV

School Reconstruction and Rehabilitation in Earthquake Area in Yogyakarta and Central Java

EUR

10.0 EUR

20.0 EUR

20.0

Debt Swap V

Global Fund to Fight AIDS, Tubercolosis and Malaria EUR (GFATM)

25.0 EUR

50.0 EUR

30.0

Debt Swap I

Housing and Setlement

EUR

5.7 EUR

5.7 EUR

3.9

USD

24.2 USD

24.2 USD

16.7

USD

20.0 USD

22.0 USD

2.1

AUD

37.5 AUD

75.0 AUD

0.0

EUR

77.5 EUR

149.3 EUR

82.7

USD

44.2 USD

46.2 USD

18.8

AUD

37.5 AUD

75.0 AUD

0.0

Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA

Australia Debt Swap

Debt2Health

TOTAL


Restrukturisasi 2003 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2003 Mengenai Penyelesaian BLBI Serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia 

Jumlah BLBI yang disepakati sebesar Rp144.536.094.294.530  

SU-001 sebesar Rp80.000.000.000.000 SU-003 sebesar Rp64.536.094.294.530

Kedua seri tersebut diganti dengan SU baru, seri SRBI-01/MK/2003 sebesar Rp144.536.094.294.530, efektif per 1 Agustus 2003.  Pelunasan dengan skema burden sharing: 

 



Jika rasio modal terhadap kewajiban moneter BI lebih dari 10%, maka surplus yang menjadi bagian Pemerintah digunakan untuk membayar sisa pokok SRBI-01 Jika rasio dimaksud di bawah 3%, maka Pemerintah membayar charge sebesar kekurangan untuk mencapai 3% tersebut.

Tingkat bunga SRBI-01/MK/2003: 0,1% per tahun (fixed, semi annual) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Restrukturisasi 2006 Sebelum Restrukturisasi  SU-002/MK/1998:    



Terbit: 23 Oktober 1998; Nominal: Rp20.000.000.000.000,Pokok diindeks terhadap inflasi setiap tahun. Bunga 3% setahun yang dibayar setiap enam bulan terhadap pokok setelah dilakukan indeksasi. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 Oktober 2003 dan berakhir 1 April 2018.

 SU-004/MK/1999:    



Terbit: 28 Mei 1999; Nominal: Rp53.779.500.000.000,Pokok diindeks terhadap inflasi setiap tahun. Bunga 3% setahun yang dibayar setiap enam bulan terhadap pokok setelah dilakukan indeksasi. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 Juni 2004 dan berakhir 1 Desember 2018.

 Tunggakan bunga dan indeksasi SU-002 &

Pasca Restrukturisasi  SU-002/MK/1998:   

Nominal: Rp20.000.000.000.000,Bunga 1% setahun dibayar setiap enam bulan. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 April 2010 dan berakhir 1 April 2025 (tidak diindeks terhadap inflasi).

 SU-004/MK/1999:   

Nominal: Rp53.779.500.000.000,Bunga 3% setahun dibayar setiap enam bulan. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 Juni 2010 dan berakhir 1 Desember 2025 (tidak diindeks terhadap inflasi).

 SU-007/MK/2007   

Nominal: 54.862.150.308.421 Non tradable, bunga 0,1% per tahun Pokok diangsur secara eksponensial secara tunai atau dengan SUN tradable sampai dengan 2025.

SU-004 Rp. 54.862.150.308.421:  

Tunggakan bunga: Rp16.929.470.080.766 Indeksasi terhadap inflasi: Rp37.932.680.227.655


Restrukturisasi Tahun 2008 : Restrukturisasi tingkat bunga SU-002 & SU-004  Berdasarkan Laporan Panja Belanja Pemerintah Pusat tanggal 16 – 28 Oktober 2008, Panja menyepakati antara lain bahwa dalam tahun 2009 dilakukan

restrukturisasi SU-002 dan SU-004 dengan tingkat bunga sebesar Rp0,1% atau dengan benchmark dan terms and condition seperti SRBI-01.  Berdasarkan hasil pembahasan Kementerian Keuangan dan BI disepakati bahwa tingkat bunga SU-002 dan SU-004 diturunkan, dari masing-masing 1% dan 3%

menjadi masing-masing 0,1% per tahun, efektif 1 Januari 2009. Posisi SU dan SRBI per 31 Desember 2010

Seri

Terbit

Jatuh Tempo

SU-002/MK/1998

03-Oct-98

2010 - 2025

19,420,583,064,850.00

SU-004/MK/1999

28-May-99

2010 - 2025

52,315,360,704,352.00

SRBI-01/MK/2003

07-Aug-03

01-Aug-33

126,697,947,827,429.00

SU-007/MK/2007

01-Jan-06

2007 - 2025

49,998,285,712,461.00

TOTAL • Amortisasi SU-007 telah dilakukan sejak 2007 • Amortisasi SU-002 dan SU-004 dimulai sejak tahun 2010

Nominal

248,432,177,309,092.00 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri 1998 – 31 Desember 2010  

Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri semakin efisien ditunjukan dengan undisbursed loan (sisa pinjaman yang tidak/belum dimanfaatkan) yang semakin turun Perbaikan kinerja karena penerapan readiness criteria dan monitoring & evaluasi pelaksanaan proyek

[Miliar USD] 200

100% 80%

150

60% 100

34.6%

29.8%

25.2%

50

40% 21.4%

17.1%

13.9% 6.2%

6.0%

5.4%

5.3%

5.8%

5.3%

5.2%

0

20% 0%

Net Commitment

Disbursement

Undisbursed

% Undisbursed (RHS) [Miliar USD]

Tahun

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Net Commitment

171.8

178.4

166.4

157.3

166.2

178.4

172.2

164.5

170.7

181.7

201.1

205.5

219.4

Disbursement

112.3

125.3

124.5

123.6

137.7

153.5

161.6

154.6

161.4

172.1

189.6

194.7

208.0

Undisbursed 59.5 53.1 42.0 33.7 28.5 24.8 10.6 9.9 9.3 9.7 Net commitment = jumlah pinjaman yang disepakati; disbursement = jumlah pinjaman yang dicairkan.

11.6

10.8

11.4


2010

External Debt Service 2008 dan Perubahannya 2003-2008 External Debt Service ratio Indonesia termasuk moderat dengan penurunan tercepat/terbesar setelah Brazil dan Columbia. External Debt Service, changes 2003-08 (in percent of exports)

External Debt Service, 2008 (In percent of exports) Malaysia

Brazil

Thailand

Colombia

South Africa

Indonesia

Poland

Thailand

Chile

Chile

Indonesia

Turkey

India

Poland

Philippines

Malaysia

Colombia

South Africa

Brazil

Philippines

Turkey

India 0

Sumber: IMF

5

10

15

20

25

30

-50

-40

-30

-20

-10

0


10

Rasio Pembayaran Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 1999-2010 25%

21.7%

21.6%

20.6%

20%

18.1%

18.0%

17.9% 16.8%

15.2% 15%

13.8%

13.4% 12.0%

11.5% 10%

5%

0% 1999

2000

2001

2002

2003

Catatan: Pembayaran kewajiban utang = Pembayaran Bunga dan Pokok Utang + Angka Sementara ++ Angka Sangat Sementara +++ Angka Proyeksi Sederhana, asumsi: 1) kewajiban PLN menggunakan angka APBN-P 2010,2) angka cadangan devisa adalah nilai rata-rata 31 Desember 2009 s.d. 31 Desember 2010.

2004

2005

2006

2007

2008*

2009** 2010***

Secara umum penurunan rasio sejak 2004 ini menunjukkan kemampuan yang semakin baik untuk membayar pinjaman luar negeri dalam jangka pendek Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Rasio Utang thd PDB di berbagai Negara 2010 dan Perubahannya 2003-2010 Debt to GDP ratio Indonesia relatif rendah dengan pengurangan yang tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju Public Debt, 2010 (in percent of GDP)

Public Debt, changes 2003-2010 (in percent of GDP)

Turki Thailand Polandia Malaysia Kolombia Jepang Inggris Indonesia India Filipina Chile Brasil Australia Amerika Serikat Afrika Selatan

Turki Thailand Polandia Malaysia Kolombia Jepang Inggris Indonesia India Filipina Chile Brasil Australia Amerika Serikat Afrika Selatan

0

Sumber: IMF

100

200

-30

-10

10

30


50

Rasio Utang Luar Negeri/External Debt thd PDB 2008 dan Perubahannya 2003-2008 Figure 1. External and Public Debt

External Debt to GDP ratio Indonesia termasuk moderat dengan penurunan tercepat/terbesar setelah Philipina External Debt, changes 2003-08 (In percent of GDP)

External Debt, 2008 (In percent of GDP) Brazil

Philippines

India

Indonesia

Colombia

Brazil

Thailand

Colombia

Malaysia

Malaysia

South Africa

Chile

Indonesia

Thailand

Philippines

Turkey

Turkey

India

Chile

Poland

Poland

South Africa 10

Sumber: IMF

20

30

40

50

60

-50

-40

-30

-20

-10

0


10

Utang per Kapita di berbagai Negara 2001-2010  

Cina dan India mempunyai rasio yang lebih tinggi meskipun jumlah penduduknya jauh lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia. Brasil dan Italia dengan rating investment grade mempunyai rasio lebih tinggi dibanding Indonesia dengan rating „non-investment grade‟ 5,000

50,000

4,500

45,000

4,000

40,000

3,500

35,000

3,000

30,000

2,500

25,000

2,000

20,000

1,500

15,000

1,000

10,000

500

5,000

-

2001

2002

Brazil

Sumber: Economist Intelligence Unit

2003

2004

Indonesia

2005

Filipina

2006

Turki

2007

Cina

2008

India

2009

2010

Italia [RHS] Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Utang Per Kapita di berbagai Negara 2010 dan Perubahannya 2003-2010 Utang per kapita Indonesia termasuk paling rendah dengan perubahan yang tidak signifikan dibandingkan negara lain Public Debt per Capita, 2010 (in US$)

Public Debt per Capita, changes 2003-2010 (in US$) Turki Thailand Polandia Malaysia Kolombia Inggris Indonesia India Filipina Chile Brasil Australia Amerika Serikat Afrika Selatan

Turki Thailand Polandia Malaysia Kolombia Inggris Indonesia India Filipina Chile Brasil Australia Amerika Serikat Afrika Selatan

0 Sumber: IMF

10000

20000

30000

0

5000

10000

15000


Rasio Utang thd Pendapatan 2008 di berbagai Negara dan Perubahannya 2003-2008 Rasio utang thd pendapatan Indonesia termasuk moderat dengan penurunan yang paling besar di bandingkan negara lain Public Debt, changes 2003-08 (In percent of revenues)

Public Debt, 2008 (In percent of revenues)

Indonesia Philippine Turkey India Colombia South Chile Brazil Thailand Malaysia Australia Poland US UK Japan

Chile Australia South Africa Colombia Poland UK Thailand Brazil Indonesia Malaysia Turkey US Philippines India Japan 10 Sumber: IMF

110

210

Public Debt per Capita, 2008

310

410

510

610

-190

-140

-90

-40

10

60

Public Debt per Capita, changes 2003-08 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia (in US$)

Rasio Pembayaran Bunga Utang terhadap PDB di berbagai Negara 1998-2007 Rasio Pembayaran Bunga Utang terhadap PDB Indonesia relatif lebih baik dibandingkan Turki dan Filipina, bahkan dibanding dengan negara lain yang memiliki investment grade credit rating seperti Brazil dan Italia. 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1998 Japan

1999 Indonesia

2000

2001 Philippines

2002 Turkey

2003

2004 Italy

2005

2006

United Kingdom

2007 United States

Sumber: Economist Intelligence Unit Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 5 Biaya-biaya berbagai instrumen utang (Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri)


Rasio Bunga Utang terhadap Pendapatan dan Belanja 2001-2011 29.0%

25%

29.4%

30%

Biaya utang yang semakin efisien

9.4%

10.4%

9.4%

10.6%

10.0%

11.0%

9.0%

9.0%

10.5%

11.3%

11.9%

12.4%

13.2%

12.8%

5%

14.6%

17.4%

10%

15.5%

27.2%

25.5%

15%

19.2%

20%

0% 2001

2002

2003

2004

2005

2006

terhadap Penerimaan Penerimaan Belanja Pembayaran Bunga Utang

2001 300,600 341,563 87,142

2002 298,527 322,180 87,667

2003 340,928 376,505 65,351

2004 403,105 427,177 62,486

2007

2008

2009

terhadap Belanja 2005 493,919 509,633 65,200

2006 636,153 667,129 79,083

2007 706,108 757,650 79,806

Keterangan: Angka realisasi 2000-2009 berdasarkan APBN 2000-2009 PAN/LKPP-Audited * angka proyeksi berdasarkan APBN-P 2010 ** angka proyeksi berdasarkan APBN 2011

2008 981,609 985,731 88,430

2009 848,763 937,398 93,782

2010*

2011**

[Miliar Rupiah] 2010* 2011** 992,399 1,104,902 1,126,147 1,229,558 105,650 115,209


Rasio Bunga Utang terhadap Total Utang 2001-2011 [ Triliun Rupiah ]

[ Persentase ]

2,000

18%

1,800

16%

1,600

14%

1,400

12%

1,200 1,000 800

10% 6.8%

7.2%

5.3%

600

6.1%

4.8%

5.0%

5.7%

5.4%

5.9%

6.2%

8%

6.3%

6%

400

4%

200

2%

-

0% 2001

2001

2003

2004

Total Utang

2005

2006

2007

2008

2009

Pembayaran Bunga

2010*

2011**

Rasio (RHS) [Triliun Rupiah]

Total Utang Pembayaran Bunga

2001

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

2011**

1,273.18

1,225.15

1,232.04

1,299.50

1,313.29

1,302.16

1,389.41

1,636.74

1,590.66

1,699.00

1,826.04

87.14

87.67

65.35

62.49

65.20

79.08

79.81

88.34

93.78

105.65

115.21

Catatan: Angka Realisasi PAN/LKPP - Audited *) Angka sangat sementara, menggunakan asumsi APBN-P 2010. **) Angka sangat sangat sementara, menggunakan asumsi APBN 2011.


Malaysia Rasio Pembayaran Bunga Utang thd Pendapatan 2008 Brazil di berbagai Negara dan Perubahannya 2003-2008 Poland US UK Rasio pembayaran bunga Indonesia relatif moderat, tapi dengan penurunan terbesar setelah Turki dan Philipina -500 4500 Public Debt Interest Payment, 2008 (In percent of revenues)

9500

Public Debt Interest Payment, changes 2003-08 (In percent of revenues)

Australia Chile Poland UK Malaysia Japan South Africa Indonesia US Colombia Brazil Philippines India Turkey

Turkey Philippines Indonesia India Brazil South Africa Chile Malaysia Colombia Poland Japan Australia US UK 0

Sumber: IMF

10

20

30

-35

-25

-15

-5


5

Realisasi Pembayaran Bunga Utang 2002-2010 100%

90% 80% 70% 60%

71%

71%

63%

65%

69%

68%

68%

68%

68%

29%

29%

37%

35%

31%

32%

32%

32%

32%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 *

50%

40% 30% 20% 10%

0%

Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri

Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri [ triliun rupiah ]

Pembayaran Bunga Utang a. Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri b. Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % 87.70 100.00 65.40 100.00 62.40 100.00 65.20 100.00 79.10 100.00 79.80 100.00 88.60 100.00 93.78 100.00 105.65 100.00 62.30 71.04 46.40 70.95 39.60 63.46 42.60 65.34 54.90 69.41 54.10 67.79 59.90 67.61 63.76 67.98 71.9 68.01 25.40 28.96 19.00 29.05 22.80 36.54 22.60 34.66 24.20 30.59 25.70 32.21 28.70 32.39 30.03 32.02

33.8 31.99

Catatan: Angka Realisasi PAN/LKPP - Audited *) Angka sangat sementara, menggunakan asumsi APBN-P 2010. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Biaya Pinjaman Program Kreditor/ Program

Syarat & Kondisi Tenor

Bunga

Biaya*

Asian Development Bank 1. Development Policy Support Program (DPSP) 5 2. Capital Market Development Cluster

15.0 15.0

LIBOR + 0.2% LIBOR + 0.2%

0.15% 0.15%

World Bank 1. Development Policy Loan 6 2. Biaya Operasional Sekolah (BOSKITA) 3. Infrastructure Development Policy Loan 3

24.5 25.0 24.5

LIBOR + 0.05% LIBOR + 0.05% LIBOR + 0.05%

0.25% 0.25% 0.25%

Jepang (JBIC/JICA) 1. Climate Change Program 2. Economic Stimulus and Budget Support Loan 3. Infrastructure Reform Sector Development 4. Development Program Loan 5

15.0 15.0 15.0 15.0

0.15% JPY LIBOR 0.70% 0.70%

-

Perancis 1. Climate Change Program

15.0

EURIBOR - 0.3%

-

Catatan: Data per 31 Desember 2010 * ADB mengenakan Comitment Fee dan Bank Dunia mengenakan Front End Fee ** Dana pinjaman tidak secara langsung digunakan membiayai kegiatan dalam rangka climate change Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Kurva Imbal Hasil/Cost of Fund SBN Rupiah [persentase] [in percentage]

12.00

10.00

Tenor 8.00

6.00

31-Dec-10

Dec '09

Jun '09

1Y

5.36

6.72

7.66

2Y

5.82

7.61

8.36

3Y

6.27

8.23

9.08

4Y

6.34

8.75

9.50

5Y

6.78

8.80

9.81

6Y

6.96

9.06

10.10

7Y

7.16

9.24

10.31

10Y

7.57

10.04

11.05

15Y

8.78

10.64

11.96

20Y

9.24

10.72

12.18

30Y

9.68

10.97

12.30

4.00 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y10Y

31 Dec '10

15Y

20Y

Dec '09

30Y

Jun '09

Penurunan cost of fund SBN Rupiah (bagi Pemerintah) secara signifikan menunjukkan kepercayaan pasar yang meningkat terhadap pengelolaan fiskal yang kredibel dan pengelolaan utang yang prudent. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pergerakan Kurva Imbal Hasil (Yield Curve) SUN Valas [Persentase] 12 10.58

10 9.94 9.617 9.218

9.538

8 6.842 6.098

6

5.3285.401 5.186 4.976 4.5254.595 4.486 4.299 4.222 4.016 3.707

4

3.284 31-Dec-08

2.703

31-Dec-09 31-Dec-10

2

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 42

Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktifitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor)


Perdagangan Rata-rata Harian SUN Rupiah di Pasar Sekunder per 31 Desember 2010 [ Frekuensi]

[ Triliun Rupiah]

9.0

8.0

7.0

6.0

450

Trend volume dan frekuensi perdagangan rata-rata harian SUN menunjukkan likuiditas pasar yang semakin baik sd 2007. Krisis global berdampak pada penurunan perdagangan sejak 2008, namun rata-rata aktifitas perdagangan masih lebih baik di banding selama krisis tahun 2005.

400

350

300

5.0

250

4.0

200

3.0

150

2.0

100

1.0

50

0.0

0 A SON D J FMAM J J A S ON D J F MAM J J A S ON D J F MAM J J A S ON D J FMAM J J A S ON D J F MAM J J A S ON D J F MAM J J A S ON D 2004

2005

2006

Volume

2007

2008

Rata-Rata Volume per Tahun

2009

2010

Frekuensi - RHS Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Kepemilikan SBN Per 31 Desember 2010 Rp Triliun 700

30%

 Investor SBN semakin terdiversifikasi tercermin dari berkurangnya

kepemilikan oleh bank, dan meningkatnya kepemilikan oleh lembaga keuangan non-bank, investor ritel dan asing.

600

25%

 Trend peningkatan kepemilikan oleh asing menunjukkan

peningkatan kepercayaan pasar terhadap SBN 500 20%

400 15% 300

10% 200

5%

100

BANK

Catatan: Non-Bank termasuk Institusi Pemerintah

NON-BANK

% Asing thd. Total - RHS Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Dec'10

Oct'10

Aug'10

Jun'10

Apr'10

Feb'10

Dec'09

Oct'09

Aug'09

Jun'09

Apr'09

Feb'09

Dec'08

Oct'08

Aug'08

Jun'08

Apr'08

Feb '08

Dec '07

Oct '07

Aug'07

Jun'07

Apr'07

Feb'07

Dec'06

Oct'06

Aug'06

Jun'06

Apr'06

Feb'06

Dec'05

Oct'05

Aug'05

Jun'05

Apr'05

Feb'05

Dec'04

Oct'04

-

Aug'04

0

Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor Dec '07

BANK Bank BUMN Rekap Bank Swasta Rekap Bank Non Rekap BPD Rekap Bank Syariah

268.65 154.67 72.63 35.37 5.97

Dec'08

Dec'09

Mar'10

Jun'10

Aug'10

Sep'10

Oct'10

Nov'10

31-Dec-10

258.75

254.36

237.74

232.67

230.92

233.96

225.19

228.04

217.27

144.72 61.67 45.17 6.50 0.69

144.19 59.98 42.40 6.02 1.77

141.03 54.32 36.78 3.62 1.99

137.79 55.07 35.46 1.68 2.68

136.84 55.00 34.09 1.84 3.17

137.55 56.23 35.10 1.90 3.18

135.32 52.70 32.70 1.58 2.89

134.30 56.11 33.36 1.48 2.79

2.95

Institusi Pemerintah

14.86

23.01

22.50

18.71

19.12

19.11

14.61

15.43

12.89

17.42

Bank Indonesia *

14.86

23.01

22.50

18.71

19.12

19.11

14.61

15.43

12.89

17.42

NON-BANK

194.24

243.93

304.89

336.71

369.43

395.32

396.51

402.37

401.89

406.53

Reksadana Asuransi Asing Dana Pensiun Sekuritas Lain-lain

26.33 43.47 78.16 25.50 0.28 20.50

33.11 55.83 87.61 32.98 0.53 33.87

45.22 72.58 108.00 37.50 0.46 41.12

44.18 78.04 132.46 37.24 0.42 44.37

48.84 77.44 162.05 36.48 0.13 44.49

52.27 80.61 177.99 37.10 0.30 47.05

51.56 79.94 182.26 36.57 0.20 45.98

51.91 77.78 191.99 36.29 0.14 44.25

52.27 77.74 191.20 36.53 0.15 44.00

51.16 79.30 195.76 36.75 0.13 43.43

TOTAL

477.75

525.69

581.75

593.16

621.23

645.36

645.08

642.98

642.81

641.21

Catatan: • Nominal dalam triliun rupiah; • Termasuk kepemilikan SBSN • Asing terdiri dari Bank, Private Banking, Reksadana, dan Sekuritas Asing; • Lain-lain terdiri dari Perusahaan, Perorangan, Yayasan, dll. *) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 45

Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor (dalam Persentase) Dec '07

Dec'08

Dec'09

Mar'10

Jun'10

Aug'10

Sep'10

Oct'10

Nov'10

31-Dec-10

BANK

56.23%

49.22%

43.72%

40.08%

37.45%

35.78%

36.27%

35.02%

35.47%

Bank BUMN Rekap

32.38%

27.53%

24.79%

23.78%

22.18%

21.20%

21.32%

21.05%

20.89%

Bank Swasta Rekap

15.20%

11.73%

10.31%

9.16%

8.86%

8.52%

8.72%

8.20%

8.73%

Bank Non Rekap

7.40%

8.59%

7.29%

6.20%

5.71%

5.28%

5.44%

5.08%

5.19%

BPD Rekap

1.25%

1.24%

1.03%

0.61%

0.27%

0.28%

0.29%

0.25%

0.23%

0.13%

0.30%

0.34%

0.43%

0.49%

0.49%

0.45%

0.43%

0.46%

3.11%

4.38%

3.87%

3.15%

3.08%

2.96%

2.26%

2.40%

2.00%

2.72%

3.11%

4.38%

3.87%

3.15%

3.08%

2.96%

2.26%

2.40%

2.00%

2.72%

NON-BANK

40.66%

46.40%

52.41%

56.77%

59.47%

61.26%

61.47%

62.58%

62.52%

63.40%

Reksadana

5.51%

6.30%

7.77%

7.45%

7.86%

8.10%

7.99%

8.07%

8.13%

7.98%

Asuransi

9.10%

10.62%

12.48%

13.16%

12.47%

12.49%

12.39%

12.10%

12.09%

12.37%

16.36%

16.66%

18.56%

22.33%

26.09%

27.58%

28.25%

29.86%

29.74%

30.53%

Dana Pensiun

5.34%

6.27%

6.45%

6.28%

5.87%

5.75%

5.67%

5.64%

5.68%

5.73%

Sekuritas

0.06%

0.10%

0.08%

0.07%

0.02%

0.05%

0.03%

0.02%

0.02%

0.02%

Lain-lain

4.29%

6.44%

7.07%

7.48%

7.16%

7.29%

7.13%

6.88%

6.84%

6.77%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Bank Syariah Institusi Pemerintah Bank Indonesia*

Asing

Total

Catatan: • Nominal dalam triliun rupiah; • Termasuk kepemilikan SBSN • Asing terdiri dari Bank, Private Banking, Reksadana, dan Sekuritas Asing; • Lain-lain terdiri dari Perusahaan, Perorangan, Yayasan, dll. *) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 46

33.88%

Kepemilikan SBN oleh Asing berdasarkan Tenor (Tahun Jatuh Tempo) [Rp miliar]

200,000

Mayoritas investor asing merupakan „long-term investors‟, dimana kepemilikan mereka atas SBN bertenor panjang (lebih dari 5 th) mencapai 67,04% per 31 Desember 2010.

160,000

120,000

67,08%

67,04%

19,95%

18,14%

3,04%

4,64%

9,93%

10,18%

80,000

40,000

0

Dec-07

Dec-08

Dec-09

Mar-10

Apr-10

May-10

Jun-10

Jul-10

Aug-10

Sep-10

Oct-10

Nov-10

31-Dec-10

Total

78,156

87,606

107,997

132,459

148,511

144,089

162,055

172,221

177,991

182,265

191,991

191,199

195,755

>5

52,294

61,055

76,702

98,355

112,448

110,991

116,675

118,854

122,199

125,956

128,489

128,257

131,232

>2-5

17,243

20,374

21,361

21,660

23,135

20,953

28,632

31,737

32,503

33,274

38,375

38,143

35,511

>1-2

4,374

4,491

5,119

8,017

7,135

6,621

6,742

8,345

8,689

5,462

4,623

5,811

9,077

0-1

4,246

1,687

4,816

4,427

5,793

5,524

10,006

13,284

14,601

17,573

20,505

18,988

19,935


Spread over UST-5 Years 400

200

0 DATE

31-Dec-09 30-Jun-10 30-Sep-10 29-Oct-10 30-Nov-10 27-Dec-10 28-Dec-10 29-Dec-10 30-Dec-10 31-Dec-10

-200

TURK-15 -400 31-Dec-09

INDO-15

28-Feb-10

COLM-15 30-Apr-10

30-Jun-10

31-Aug-10

TURK-15

4.59 4.45 3.09 2.69 3.12 3.31 3.31 3.29 3.31 3.33

INDO-15

4.43 4.01 3.04 3.03 2.82 3.24 3.41 3.19 3.17 3.28

31-Oct-10

US-5Y

2.78 1.72 1.14 1.00 1.24 1.75 1.87 1.73 1.76 1.70

COLM-15

2.17 2.35 1.59 1.68 1.60 1.82 1.94 1.64 1.84 1.73

31-Dec-10


Spread over UST-10 Years 300

200

NAME

100


0 31-Dec-09

PHIL-20

5.48 5.13 3.92 3.85 4.02 4.29 4.29 4.37 4.34 4.34

US-10Y

3.85 2.88 2.39 2.43 2.54 3.08 3.23 3.09 3.11 3.04

28-Feb-10

COLM-20

5.82 5.23 4.18 3.93 4.68 4.76 4.90 4.72 4.85 4.90

INDO-20

TURK-20

5.13 3.97 3.90 4.14 4.57 4.67 4.55 4.53 4.60

30-Apr-10

5.77 5.63 4.44 4.05 4.55 4.86 4.87 4.87 4.86 4.82

30-Jun-10

PHIL-20

COLM-20

INDO-20 GMTN

TURK-20

31-Aug-10

31-Oct-10

31-Dec-10


Spread over UST-Feb 38 400 COLM-37

INDO-38

TURK-38

TURK-40

300

200

NAME

100

0


31-Dec-09

COLM-37

6.62 6.03 5.21 5.08 5.61 5.91 5.98 5.93 5.95 5.93

INDO-38

6.83 6.34 5.30 5.32 5.74 6.07 6.21 6.13 6.15 6.10

28-Feb-10

US-FEB 38

4.62 3.87 3.63 3.94 4.06 4.36 4.50 4.40 4.39 4.30

TURK-38

TURK-40

6.75 6.67 5.75 5.41 5.74 5.97 5.97 5.97 5.97 5.96

30-Apr-10

6.76 5.76 5.45 5.80 6.00 6.00 6.01 6.00 5.99

30-Jun-10

31-Aug-10

31-Oct-10

31-Dec-10


Bagian 7 Rating, Opini BPK, HIPCs, Kesimpulan


Rating Indonesia  Faktor Penentu Perbaikan Rating 

Ketahanan Perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis global 20072008



Kestabilan politik dan perbaikan law enforcement



Pengelolaan utang pemerintah yang prudent:   

Penurunan rasio utang terhadap PDB Ketepatan waktu pembayaran kewajiban utang Meningkatnya kepercayaan investor/ kreditor

 Sovereign Credit Rating (Fitch, Moody‟s, S&P) 

Peningkatan rating 1 notch berpotensi menurunkan yield SBN valas baru sekitar 75-115bps

 Country Risk Classification (CRC) 

Pengukuran risiko kredit suatu negara oleh negara-negara anggota OECD



Rentang 0 (berisiko rendah) sampai dengan 7 (berisiko tinggi)



Penurunan 1 level CRC berpotensi menurunkan biaya pinjaman luar negeri khususnya fasilitas kredit ekspor baru sekitar 130-150bps Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Perkembangan Credit Rating Indonesia (1) Menunjukkan perkembangan yang menggembirakan Perkembangan Rating Indonesia 1999 - 2010 Tahun

Rating S&P

Fitch

Moody's

CRC

R&I

JCRA

1999

CCC+

B-

B3

6

B-

-

2000

B-

B-

B3

6

B-

-

2001

CCC

B-

B3

6

B-

-

2002

CCC+

B

B3

6

B-

B

2003

B

B+

B3

6

B-

B

2004

B+

B+

B2

6

B

B+

2005

B+

BB-

B2

5

BB-

B+

2006

B+

BB-

B2

5

BB-

BB-

2007

BB-

BB-

B1

5

BB+

BB

2008

BB-

BB

Ba3

5

BB+

BB

2009

BB-

BB

Ba3

5

BB+

BB+

2010

BB

BB+

Ba2

4

BB+

BBB-

S&P: 2 notch menuju investment grade Fitch: 1 notch menuju investment grade Moody’s: 2 notch menuju investment grade R & I : 1 notch menuju investment grade JCRA : telah masuk kategori investment grade




Dalam thn 2001 & 2003 mengalami Selective Default/SD dua kali



Perbaikan rating secara signifikan terjadi setelah 2004

BBB+14 Krisis ekonomi 1998

BBB 13 BBB- 12

Rekapitalisasi Perbankan

Reprofiling VR & HB, Asset-Bond Swap, & penerbitan SUN jk panjang

Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback

Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, & Debt Swtiching

Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, Debt Swtiching, & diversivikasi instrumen

Baa1

13

Baa2

12

Baa3

11

Ba1

BB

10

10

Ba2

BB-

9

9

Ba3

B+

8

8

B1

B

7

7

B2

B-

6

6

B3

5

Caa1

4

Caa2

3

Caa3

2

Ca

1

C

S&P‟s menaikan rating ke BB per 12 Maret 2010

CCC+ 5 CCC

4

CCC- 3 CC

2

R/C

1

Moodys‟s menaikan rating ke Ba2 per 16 September 2009

S&P sempat menurunkan rating ke Selective Default namun direvisi kembali 2 hari kemudian

Fitch‟s menaikan rating ke BB+ per 25 Januari 2010

SD/DDD

1997

1997

-

1998

1998

1999

1999

2000

2000

S&P's

2001

2001

2002

2002

2003

2003

2004

2004

Fitch's

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

Moody's (RHS) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Non Investment grade

Non Investment grade

BB+ 11

14

Investment grade

Investment grade


Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (1)  Tanggal 16 Sept 2009 Moody‟s menaikan peringkat kredit Indonesia dari Ba3 menjadi Ba2, adapun highlight dari Moody‟s antara lain sebagai berikut:  

“The upgade was prompted by the Indonesian economy‟s relatively strong resilience to the global recession as well as its healthy medium-term growth prospects” “The upgrade was also prompted by an improving credit profile derived from Indonesia‟s ongoing policy prudence, structural reforms, and appropriate debt management”

 Tanggal 25 Januari 2010, Fitch‟s menaikan peringkat kredit Indonesia dari BB menjadi BB+ dengan outlook stable, adapun highlight dari Fitch‟s antara lain sebagai berikut: 

“The rating action reflects Indonesia's relative resilience to the severe global financial stress test of 2008 - 2009 which has been underpinned by continued improvements in the country's public finances, a fundamental sovereign rating strength, and a material easing of external financing constraint. ”

 Tanggal 12 Maret 2010, S&P menaikan peringkat kredit Indonesia dari BB- menjadi BB dengan outlook positive, adapun highlight dari S&P antara lain sebagai berikut: 

"The positive outlook reflects Standard & Poor's expectation that the political pressures experienced by the administration will prove to be only a temporary distraction from implementing its fiscal, administrative, and structural reform agenda,"

 Tanggal 2 April 2010, CRC menaikkan peringkat kredit Indonesia dari klasifikasi 5 menjadi klasifikasi 4, adapun highlight dari OECD sebagai berikut: 

“The main factor supporting the upgrades is Indonesian impressive macroeconomic indicators as the economy is one of the most resilient amid the global financial crises and Indonesia is one of the few countries that experienced positive economic growth in 2009. Improvement in macroeconomic performance and economic stability is the result of a combination of good and forward looking economic policy, ongoing structural reforms, as well as good debt management” Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (2)  Tanggal 13 Juli 2010 JCRA menaikan peringkat kredit Indonesia hingga masuk kategori Investment Grade dari BB+ menjadi BBB-, adapun highlight dari JCRA antara lain sebagai berikut: 

“JCR explained that the upgrade reflects (i) enhanced political and social stability along with the progress in democratization and decentralization, (ii) sustainable economic growth outlook underpinned by solid domestic demand, (iii) alleviated public debt burden as a result of prudent fiscal management, (iv) reinforced resilience to external shocks stemming from the foreign reserves accumulation and an improved capacity for external debt management and (v) efforts made by the second Yudhoyono administration to outline the framework to deal with structural issues such as infrastructure development.”

 Tanggal 14 Oktober 2010, R & I merubah outlook Indonesia dari Stable menjadi Positive dengan peringkat BB+, adapun highlight dari R & I antara lain sebagai berikut: 

“The outlook revision and rating affirmation reflects that Indonesia is considered successful in maintaining high growth despite the global financial turmoil. R&I believes an upgrade to the „investment grade‟ or BBB rating category is possible once Indonesia is set to sustain balanced economic growth by boosting investment in infrastructure.”


Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2009

 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan

Keuangan Bagian Anggaran terkait Pengelolaan Utang (BA999.01)  Akuntabilitas kinerja pengelolaan utang membaik  

Sistem Pengendalian Internal (SPI) Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku


1,010dari 959Highly 913 Indebted 915 974 Poor 1,040 Countries 1,224 1,379 GDP Per Capita 635 591 654 800 906 932 988 1,114 (HIPCs) yang 771 Mendapat 791 766 Penghapusan 770 828 889Utang 958 1,013

Bolivia Cameroon Nicaragua Zambia Sao Tome and Principe Senegal Negara Mauritania Ghana Benin Mali Burkina Faso Tanzania Gambia, The Madagascar Mozambique Uganda Rwanda Niger Sierra Leone Malawi Ethiopia

310 454 2000 421 247 312 242 220 268 304 240 234 240 212 162 140 150 124

341 536 460 2001 424 258 318 255 229 272 292 272 218 223 196 169 171 144 121

342 625 490 2002 423 292 364 315 260 274 250 256 220 222 187 182 190 217 112

395 490 664 711 Tahun 613 700 2003 2004 459 537 353 402 447 492 399 433 326 378 281 303 241 255 310 241 238 284 230 243 199 218 213 226 192 199 193 204 120 137

640 746 738 2005 620 476 505 457 390 368 285 270 320 302 258 251 217 216 164

931 953 (dalam USD) 796 916 768 898 2006 2007 875 847 553 650 528 601 490 556 402 458 359 400 307 377 287 372 326 363 318 363 303 341 262 294 247 286 233 255 197 245

Catatan: GDP Per Capita Indonesia tahun 2008 = USD2.246 (sumber: IMF)  

Debt to GDP HIPCs dari 102% pada tahun 1999 menjadi 31% pada tahun 2007 Adanya Penghapusan Utang (debt pardon) dari kreditor telah mengurangi stok utang utang HIPCs ratarata sebesar 90% (per tahun 2007) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Kesimpulan  Utang Pemerintah diperlukan untuk membiayai defisit APBN, penyediaan

arus kas jangka pendek, dan refinancing utang lama.  Meskipun utang nominal mengalami peningkatan, namun rasio terhadap PDB cenderung menurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman  Pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah, jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik.  Pengelolaan fiskal & utang Indonesia relatif semakin baik: 

Berbagai rasio utang dan rasio biaya utang menunjukkan trend yang membaik dan bahkan dibandingkan rasio-rasio yang sama di negara lain, termasuk negara maju



Kegiatan pengelolaan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin transparasi dan akuntabilitas publik



LKPP 2008 dan LKPP 2009 terkait pengelolaan utang dinilai Wajar Tanpa Pengecualian/WTP oleh BPK/Badan Pemeriksa Keuangan



Perbaikan rating terutama sejak 2005, dan terakhir (12 Maret 2010) perbaikan peringkat oleh S&P dari BB- menjadi BB meskipun di tengah krisis global yang sampai saat ini masih dirasakan di beberapa negara. Sementara oleh JCRA Indonesia telah dimasukkan dalam kategori investment grade Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

© 2010 Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Telepon : 021-3449230 psw. 5647, 021-3864778 Faksimili : 021-3843712 www.dmo.or.id

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. Edisi Januari 2011

Recommend Documents