DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. Edisi Oktober 2010

Edisi Oktober 2010

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Daftar Isi B i 1 Bagian

15.

Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenisjenis Utang, Landasan Hukum

Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2006-2010

16.

Penarikan PLN Pembiayaan Proyek 2010

17.

Penarikan PLN Pembiayaan Proyek 2010 (Grafik)

1.

Latar Belakang (1)

2.

Latar Belakang (2)

3.

Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang

4.

Jenis-jenis Utang (1)

5.

Jenis-jenis Jenis jenis Utang (2)

6.

Landasan Hukum Pengelolaan Utang

Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman Luar N Negeri) i) 18. Posisi Utang Pemerintah 2001-2010

Bagian 2

19.

Posisi Utang Pemerintah 1998-2010 (Grafik)

APBN, Perkembangan Defisit dan Pembiayaan APBN

20.

Profil Jatuh tempo Utang per 30 September 2010 (Grafik) (G fik)

21.

Posisi Surat Berharga Negara Desember 2007 – 30 September 2010

22.

Posisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan N Negara/Lembaga /L b K dit 1998-2010 Kreditor 1998 2010

23.

Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara Kreditor, 2001-2010 (Grafik)

24.

Posisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor Ek Ekonomi i 2005 - 2010

25.

Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor Ekonomi 2005 – 2010 (Grafik)

7.

APBN 2009 & APBN 2010

8.

Defisit dan Pembiayaan APBN 1996-2010

9.

Defisit Global di berbagai Negara 2007-2010

10.

Cashflow Pembiayaan 2005 2005-2010 2010

11.

Perkembangan Pembiayaan melalui Utang 19962010

12.

Realisasi Penerbitan SBN 2010

13 13.

Pinjaman Program 2006-2010 2006 2010

14.

Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2000 – 2010 (Grafik)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Daftar Isi 26.

Posisi Utang Pemerintah h Berdasarkan Mata Uang, 2001-2010

37.

Restrukturisasi Tahun 2008 : Restrukturisasi Tingkat Bunga SU-002 dan SU-004

27.

Proporsi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2000-2010 (Grafik)

38.

Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri 1997-30 September 2010

28.

Proporsi Penarikan k Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Jenis Pinjaman, 2005-2010

39.

External Debt Service 2008 dan perubahannya 2003-2008

40.

Rasio Pembayaran Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 1999-2010

41.

Rasio Utang thd PDB di berbagai Negara 2010 dan perubahannya 2003-2010

42.

Rasio Utang Luar negeri/External Debt thd PDB 2008 dan perubahannya 2003-2008

43.

Utang per Kapita di berbagai Negara 2001-2010

Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio i Utang dan perbandingan i antar negara, Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN) 29.

Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB, PDB 1998-2010 1998 2010

30.

Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara, 1999-2010

44.

31.

Prosentase Rasio Utang thd. PDB di Beberapa Negara 2008-2014 Negara, 2008 2014

Utang per Kapita di berbagai Negara 2010 dan perubahannya 2003-2010

45.

32.

Jatuh Tempo (tradable) SBN akhir 2001 & 30 September 2010

Rasio Utang thd Pendapatan 2008 di berbagai Negara dan perubahannya 2003-2008

46.

33.

Program Debt Switching dan Buyback SBN

Rasio Pembayaran Bunga Utang thd PDB di berbagai Negara 1998-2007

34.

Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap

35.

Restrukturisasi 2003

36.

Restrukturisasi 2006


Daftar Isi Bagian 5 Biaya-biaya berbagai instrumen utang (Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri) 47. 48. 49.

56.

Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor

57.

Rasio Bunga Utang thd Pendapatan dan Belanja 2000 2010 2000-2010

Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor (dalam persentase)

58.

Rasio Bunga Utang terhadap Total Utang 20002010

Kepemilikan SUN oleh Asing berdasarkan Tenor (tahun jatuh tempo)

59.

Spread terhadap UST- 5 tahun

60.

Spread terhadap UST- 10 tahun

61.

Spread terhadap UST- Feb 38

Rasio Pembayaran Bunga Utang thd Pendapatan 2008 di berbagai b b i Negara N d perubahannya dan b h 2003-2008

50.

Realisasi Pembayaran Bunga Utang 2002-2010

51.

Biaya Pinjaman Program

52.

Kurva Imbal Hasil (Yield Curve) SBN Rupiah

53.

Bagian 7 Rating, Opini BPK, HIPCs, Kesimpulan 62 62.

Rating Indonesia

Pergerakan Kurva Imbal Hasil (Yield Curve) SUN Valas

63.

Perkembangan Credit Rating Indonesia (1)

64.


Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktifitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor)

65.

Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia

66.

Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2009

54.

Perdagangan rata-rata Harian Surat Utang Negara Rupiah di Pasar Sekunder per 30 S t b 2010 September

67.

GDP per Capita dari Higly Indebted Poor Countries (HIPCs) yang Mendapat Penghapusan Utang

55.

Posisi Kepemilikan SBN Bank dan Non Bank per 30 September 2010

68.

Kesimpulan Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian B gi 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Jenis jenis Utang, Utang Landasan Hukum


Latar Belakang (1) [ Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN)

yang menjadi bagian dari Kebijakan Pengelolaan Ekonomi secara keseluruhan. keseluruhan [ Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah: Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk: ¾ ¾ ¾

Penciptaan kesempatan kerja. Mengurangi kemiskinan. Menguatkan pertumbuhan ekonomi.

Menciptakan

keamanan.

[ Utang Ut adalah d l h konsekuensi k k i dari d i postur t APBN ((yang

mengalami defisit), dimana Penerimaan Negara lebih kecil daripada Belanja Negara. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Latar Belakang (2) [

Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang lazim dilakukan oleh suatu negara: Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN, dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing); Refinancing R fi i dil dilakukan k k dengan d t terms & conditions diti (bi (biaya d dan risiko) i ik ) utang t b baru yang llebih bih b baik. ik

[

Kenaikan jumlah nominal utang Pemerintah berasal dari: Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar; Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998: ¾ ¾ ¾

Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lain untuk: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

[

Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing; BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan; Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakan untuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap.

Menjaga stimulus fiskal melalui misalnya pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi,dan proyek padat karya; Pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat misalnya PNPM, BOS, Jamkesmas,Raskin, PKH,Subsidi; Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak; Mempertahankan anggaran pendidikan 20%; Peningkatan anggaran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista); Melanjutkan reformasi birokrasi.

Akses terhadap pinjaman luar negeri dengan persyaratan sangat lunak dari lembaga keuangan multilateral ltil t l bagi b i Indonesia I d i dibatasi dib t i oleh: l h Status Indonesia yang tidak lagi tergolong sebagai low income country; Batas maksimum pinjaman yang dapat disalurkan ke suatu negara (country limit). Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang [ Tujuan Tujuan umum pengelolaan utang dalam jangka panjang adalah meminimalkan biaya utang dengan tingkat risiko yang semakin terkendali.

[ Kebijakan

Tidak ada agenda politik yang dipersyaratkan oleh pihak kreditor; Persyaratan lunak (jangka panjang, biaya relatif ringan), terutama dari multilateral dan kreditor bilateral (G to G); Tambahan pinjaman luar negeri neto dianggarkan negatif sejak 2004, artinya jumlah pembayaran kembali utang dianggarkan lebih besar dibanding dengan jumlah penarikan pinjaman luar negeri baru; Mengutamakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rupiah di pasar dalam negeri ¾ Mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan APBN; ¾ Mendukung pengembangan pasar modal dengan memperluas basis investor melalui diversifikasi berbagai instrumen investasi bagi masyarakat; ¾ Membantu pengelolaan likuiditas pasar, pasar misalnya melalui penerbitan instrumen pasar uang (SPN). Membuka akses sumber pembiayaan di pasar internasional (global bond, global sukuk, samurai bond) untuk meningkatkan posisi tawar Pemerintah sebagai peminjam (upper-hand borrower)


Jenis-jenis Utang (1) [ Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri :

Pinjaman Luar Negeri World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor bilateral (Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor. ¾

¾

Pinjaman Program: Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bid bidang kegiatan k i t untuk t k mencapaii MDG MDGs ((pengentasan t k kemiskinan, i ki pendidikan, didik pemberantasan korupsi), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate change dan infrastruktur. Pinjaman proyek : Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM).

Pinjaman Dalam Negeri ¾ ¾ ¾

Peraturan Pemerintah (PP) No.: 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah ; Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah,dan Perusahaan Daerah; Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Jenis-jenis Utang (2) [ Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah dan valuta asing,

tradable & non-tradable, fixed & variable :

Surat Utang Negara (SUN) ¾ ¾

Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN jangka pendek (s.d. 12bln); Obligasi Negara (> 1 thn) Ä

Ä

Coupon Bond } Tradable: ORI, FR/VR bond, Global bond } Non tradable: : SRBI untuk BLBI,, dan Surat Utang/SU g ke BI untuk p penyehatan y dan restrukturisasi perbankan Zero coupon

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara dalam Rupiah dan valuta asing dengan berbagai struktur, misalnya Ijarah, Musyarakah, Istisna dll ¾ ¾

SBSN jangka pendek (Islamic T-Bills); SBSN Ritail (Sukri); SBSN jangka panjang (IFR/Ijarah Fixed Rate; Global Sukuk; SDHI/Sukuk Dana Haji Indonesia). Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Landasan Hukum Pengelolaan Utang [ Ketentuan Perundang-undangan:

Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara U d Undang-Undang U d No N 24/2002 ttentang t Surat S t Utang Ut N Negara Peraturan Pemerintah No 2/2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dan Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Peraturan Pemerintah No 54/2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah

[ Mengatur M t a.l, l prinsip-prinsip i i i i good d governance:

Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan DPR Koordinasi Pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementrian PPN/Bappenas), dan BI dalam perencanaan dan pengelolaan utang Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 2 APBN, Perkembangan Defisit dan Pembiayaan y APBN


APBN 2009 & APBN 2010 [ Triliun Rupiah ]

2009 A. Pendapatan Negara dan Hibah I P I. Penerimaan Dalam Negeri i D l N i 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Bukan Pajak II. Hibah B. Belanja Negara B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja K/L 2. Belanja Non K/L diantaranya: a. Bunga Utang ‐ Dalam Negeri ‐ Luar Negeri b. Subsidi II. Transfer Daerah C. Keseimbangan Primer D. Surplus/ (Defisit) Anggaran (A‐B) % Defisit thd. PDB E. Pembiayaan I. Pembiayaan Utang II. Pembiayaan Non‐Utang Kelebihan/ (Kekurangan) Pembiayaan

2010

APBN

APBN‐P

LKPP

985.7 984.8 984 8 725.8 258.9 0.9 1,037.1 716.4 322.3 394.1

871.0 870.0 870 0 652.0 218.0 1.0 1,000.8 691.5 314.7 376.8

848.8 847.1 847 1 619.9 227.2 1.7 937.4 628.8 307.0 321.8

101.7 69.3 32.3 166.7 320.7 50.3 (51.3) ‐1.0% 51.3 45.3 6.1 ‐

109.6 70.7 38.9 158.1 309.3 (20.3) (129.8) ‐2.4% 129.8 86.5 43.3 ‐

93.8 63.8 30.0 138.1 308.6 5.2 (88.6) ‐1.6% 112.6 83.9 28.7 23.9

% 97.4% 97.4% 95.1% 104.2% 165.6% 93.7% 90.9% 97.5% 85.4%

APBN 949.7 948.1 948 1 742.7 205.4 1.5 1,047.7 725.2 340.1 385.1

85.6% 115.6 90.2% 77.4 77.2% 38.2 87.3% 157.8 99.8% 322.4 ‐25.5% 68.2% 66.7% 86.7% 97.0% 66.2%

APBN‐P Real Smt I

%

992.4 990.5 990 5 743.3 247.2 1.9 1,126.1 781.5 366.2 415.3

443.7 443.5 443 5 337.6 105.9 0.2 395.8 234.2 104.5 129.7

44.7% 44.8% 45.4% 42.8% 11.2%

43.4 30.3 13.1 51.7 161.6 91.3 47.9 1.6% 54.7 51.5 3.1 102.6

41.0% 42.1% 38.8% 25.7% 46.9%

105.7 71.9 33.8 201.3 344.6 17.6 (28.1) (98.0) (133.7) ‐1.6% ‐2.1% 98.0 133.7 95.5 108.3 2.5 25.4 ‐ ‐

35.1% 30.0% 28.5% 31.2%

‐324.8%


‐35.8% ‐76.2% 40.9% 47.6% 12.3%

Defisit dan Pembiayaan APBN 1996-2010 [ Triliun Rupiah ] 140

[ % thd. PDB ] 7

134

Sejak tahun 2005 SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN Kenaikan SBN periode 2005-2010, antara lain untuk refinancing utang lama yang jatuh tempo, tempo dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang mempunyai terms & conditions yang lebih baik.

120 100 80

6 5

89

4

4.0

60

Defisit (Surplus) APBN

SBN - neto

2004

2005

Pinjaman DN & LN - neto

2006

2007

Non-Utang - neto

25

1

108

29

(16)

2003

(18)

2002

(24)

2001

(27)

2000

-

(1)

(10) (28)

1999

99

4

2 1

0.1

(20) (40)

86

9

57

14

36

0.5

7

1

1.3

0.9

1.6

17

20

23

24

(3)

-

(2)

21 2.1 29

1.1

7

6

24

10

-

-

-

1.3

10

1.2

16

1.7

19

30

29 14

20

35

3

50

42

2.4

40

40

38 3

44

2008

2009

(1) (2) 2010+

Defisit APBN, % thd. PDB (RHS)

Sumber: Kementerian Keuangan

Catatan: APBN 1996-2008 1996 2008 adalah d l h angka gk PAN/LKPP PAN/LKPP-Audited A dit d + APBN-P 2010


Defisit Global di berbagai Negara 2007-2010 2007

2008

2009

2010

Global

(0.7)

(2.6)

(8.1)

(6.4)

Developed

(1.0)

(3.1)

(9.3)

(7.4)

US Japan

Euro Area UK

(0.2) (0 2) (2.2) ‐ 0.6 (1.3) (5.0) (2.0) 5.4

(6.2) ‐ (1.5) ‐

(0.4) (0.1)

(3.3) (3.9) 4.1

(13.0)

(2.7) (2 7) (2.7) (2.5)

(3.0) (1.6)

(3.8) (5.0) ((7.6))

2.4 2 4 (3.0) (2.5)

(2.6)

(5.4)

(13.1)

(2.9)

(3.7)

(8.3) (6.7)

(6.3)

(3.9)

(10.6) (13.5)

(5.7)

(1.4)

0.6

(0.8)

0.8

CEEMA Hungary Poland Russia

(2.6)

(3.2) (6.4)

(1.9)

0.5

Emerging Asia China Indonesia

(0.6)

Emerging Market LLatin America ti A i Brazil Mexico

(1.2) (2.5)

(2.0) (2.1)

(4.2)

(3.5) (4.0) ((5.0))

Sumber: JPMorgan per Juni 2009

Keterangan: 1. Nominal dalam % terhadap PDB 2. Khusus untuk Indonesia, tahun 2007 s.d. 2009 menggunakan angka LKPP, dan tahun 2010 menggunakan APBN‐P

Defisit Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan defisit di negara lain. lain

UU No 17/2003 ttg Keuangan Negara membatasi defisit nasional 3% dari PDB, dengan demikian tambahan utang untuk pembiayaan defisit juga dibatasi. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Cashflow Pembiayaan 2005-2010 [ Miliar Mili Rupiah R i h]

Kebutuhan Pembiayaan Defisit Pembayaran Utang Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri Lain-Lain Perbankan Dalam Negeri Dana Invest. Pmrth & Restruk. BUMN Dana Kontinjensi dan Cadangan Pembiayaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Pinjaman Kepada PT. PLN Penerusan Pinjaman

Sumber Pembiayaan Utang Penerbitan Surat Berharga Negara, bruto Pi j Pinjaman Program P Pinjaman Proyek Penerusan Pinjaman Pinjaman Dalam Negeri Non Utang Privatisasi P Pengelolaan Asset l l A t Perbankan Dalam Negeri

Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan Cash Flow Surat Berharga Negara Neto Cash Flow Pinjaman Luar Negeri Neto Cash Flow Pinjaman Dalam Negeri Cash Flow Non Utang Catatan: APBN 2005-2009 PAN/LKPP - Audited *) APBN-P 2010

2005 (83,722)

2006 (89,970)

2007 (144,129)

2008 (115,579)

(14,408) (61,569) (24,456) (24 456) (37,112) (7,745) (2,550) (5,195) ‐ ‐ ‐ ‐

(29,141) (77,741) (25,060) (25 060) (52,681) 16,913 ‐ (2,000) ‐ ‐ ‐ ‐

(49,844) (100,705) (42,783) (42 783) (57,922) 6,420 ‐ (2,000) ‐ ‐ ‐ ‐

(4,121) (103,768) (40,333) (40 333) (63,435) (7,689) ‐ (2,500) ‐ ‐ ‐ (5,189)

2009 (224,292)

2010* (297,695)

(88,619) (133,748) (117,098) (124,677) (49,067) (49 067) (70,541) (70 541) (68,031) (54,136) (18,575) (39,271) ‐ ‐ (12,395) (12,924) ‐ (1,050) ‐ (1,000) (1 000) ‐ (7,500) (6,181) (16,797)

80,435

90,244

136,742

195,529

248,257

297,695

73,871 47,031 12,265 12 265 14,576 ‐ ‐ 6,564 ‐ 6,564 6 564 ‐

87,160 61,046 13,580 13 580 12,535 ‐ ‐ 21,997 400 2,684 2 684 18,913

134,025 99,955 19,607 19 607 14,463 ‐ ‐ 11,137 304 2,413 2 413 8,420

176,468 126,249 30,100 30 100 14,929 5,189 ‐ 19,061 82 2,820 2 820 16,159

207,200 148,538 28,938 28 938 23,544 6,181 ‐ 41,057 ‐ ‐ 41,057

249,818 178,041 29,422 29 422 24,559 16,797 1,000 47,877 1,200 1,200 1 200 45,477

(3,287)

274

(7,388)

79,950

23,965

(0)

85,916 (13,217) 11,372

99,442 (16,848) 37,392

22,575 (10,272) (1,181)

35,985 (26,566) 38,909

57,172 (23,852) 17,557

107,500 (156) 1 000 1,000 25,403


Perkembangan Pembiayaan melalui Utang 1996-2010 [ Triliun Rupiah ]

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Surat Berharga Negara (neto) Penerbitan, bruto

0.0 0.0 100.0 401.6 150.1 ‐ ‐ 100.0 401.6 150.1

-1.9 2.0

-3.1 11.3

6.9 22.6 36.0 57.2 85.9 99.5 107.5 32.3 47.0 61.0 100.0 126.2 148.5 178.0

9.0

2.0

11.3

23.4

22.5

42.6

86.4

86.9

101.7

136.6

0.0

0.0

9.0

24.5

18.5

13.6

39.3

46.8

41.4

‐3.9 ‐14.4 ‐25.5 ‐24.5 ‐25.1 ‐42.8 ‐40.3

‐49.1

‐70.5

0.5 -28.1 -10.3 -26.6 -23.9 -18.4 -15.5 20.4 18.4 26.8 26.1 34.1 45.0 52.5

0.8 54.0

Domestik

-

-

Valas

-

-

0.0

0.0

0.0

0.0

‐

‐

0.0

0.0

0.0

0.0

Pembayaran Pokok dan Pembelian Kembali

Pembiayaan Pinjaman (neto) Penarikan PLN, bruto Pinjaman program Pinjaman proyek

Penerusan PLN Pembayaran Cicilan Pokok PLN Penarikan Pinjaman Dalam Negeri, bruto

Total Pembiayaan Utang Catatan: APBN 2005-2008 PAN/LKPP - Audited *) APBN-P 2010

-4.4 11.9 11.9

100.0 401.6 150.1

9.0 9.0

-4.3 21.0 29.4 10.2 10.3 14.4 51.0 49.6 17.8 26.2 14.4

6.6 18.9

24.9

25.2

0.8

6.4

7.2

1.8

5.1

12.3

13.6

19.6

30.1

28.9

29.4

26.1

24.4

17.0

19.7

11.7

18.6

13.4

14.6

12.5

14.5

20.1

29.7

41.4

-5.2 -6.2 -16.8 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐16.3 ‐18.7 ‐30.0 ‐20.2 ‐7.6 ‐15.9 ‐12.3 ‐19.8 ‐46.5 ‐37.1 ‐52.7 ‐57.9 ‐63.4 ‐68.0 ‐54.1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1.0

-4.4

-4.3 121.0 431.0 160.3 19.2

4.7

-2.6 -21.2 12.3

9.4 33.3 67.5

83.9 108.3

Tambahan Pinjaman Luar Negeri Neto NEGATIF sejak 2004

Total pembiayaan melalui utang tahun 2003 dan 2004 negatif, karena sumber pembiayaan APBN mengandalkan Penjualan Aset Negara melalui privatisasi BUMN dan pelepasan aset ex BPPN/bank rekap Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Realisasi Penerbitan SBN 2010 (Per 30 September 2010) Target APBN-P SBN jatuh tempo 2010 SBN Netto (APBN) Rencana Buyback

Realisasi

% realisasi (Target APBN-P) 85.26% 81.47% 5.60%

67,540,415 107,500,400 3,000,000

57,581,768 87,580,092 168,000

178,040,815

145,329,860

81.63% *)

SUN

120,745,000

82.12%

SUN Domestik - ON - ZC - SPN - ORI SUN Valas

102,195,000 65,450,000 28 745 000 28,745,000 8,000,000 18,550,000

Kebutuhan Penerbitan 2010

SBSN IFR SBSN Ritel SDHI SBSN Valas V l

24,584,860

87.80%

5,768,000 8,033,860 10,783,000 -

Catatan: *) - Rencana penerbitan menggunakan asumsi kurs APBN-P 2010 Rp9.200 /USD - Realisasi SUN Valas 2010 menggunakan kurs pada saat closing tgl 20 Januari’10 Rp9.275/USD Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pinjaman Program 2006-2010 [ Juta USD ] [ Juta USD ]

No 1

2

3

4 5

Lender WB

Nama Program 1. Development Policy Loan (DPL) 1 s.d 7 2. Infrastructure Development Policy Loan (IDPL) 1 s.d 4 3 BOS KITA Refinancing 1 sd 2 3. BOS‐KITA Refinancing 1 sd. 2 4. PNPM Refinancing 5. Climate Change

2006

2007

2008

2009

2010 APBN

APBN‐P 600 200 164 544 200 1,708

600

600

750 400 47

750 250 553

600 200 200 744

Sub Total WB ADB 1. State Audit Reform Sector Development Program (STARSDP) 2. Development Policy Support Program (DPSP) 1 s.d 6 3. Local Government Finance Reform and Governance Reform f f 4. Infrastructure Reform Sector Development Program (IRSDP) 1‐3 5. Capital Market Development Cluster Program (CMDCP) 1 dan 2 6. Poverty Reduction and MDG Acceleration Program 7. Local Government Finance Reform 8. Countercyclical Support Facility (CSF) S b T l ADB Sub Total ADB JBIC/ JICA 1. Development Policy Loan (cofinancing dengan World Bank) 1 s.d 7 2. Infrastructure Reform Sector Development Program 1 dan 2 3. Indonesia Disaster Recovery and Management 4. Climate Change Program Loan 1 s.d 3 5. Economic Stimulus and Budget Support Loan 6. Others Sub Total JBIC/ JICA France Climate Change Program Loan 1 s.d 3 Sub Total France IDB Liquid Funds Sub Total IDB Sub Total IDB

600

600

1,197

1,553

1,744

200

200

200

200

200

TOTAL

400

280 300 400

200 300

350 600 100

900 100 100 200

830 200

500 100 100

200

500 700 200

300

300 100

300

300

600 300 300

300 200 200

500 300 300

100

400

‐ 200 200

‐

500 200 200

‐

‐

‐

‐

‐

1,500

1,900

2,727

2,953

2,444

3,208

Keterangan : terdiri dari DPL VI sebesar USD 100 juta dan DPL VII sebesar USD 100 juta


Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2000 - 2010 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

60

2009

2010* 54.0

52.5 45.0

40

34.1 26.8

[ TTriliun Rupiah ]

26.2

20 0

20.4

18.9

17.8 10.3

10.2

26.1

18.4

6.6 0.5

‐7.6 76

‐20

‐15.9

‐0.2 ‐10.3

‐12.3 ‐19.8

‐40

‐23.9

‐26.6

‐28.1

‐15.5

‐18.4

‐37.1 ‐46.5 ‐52.7

‐60

‐54.1

‐57.9

‐63.4

‐68.0

‐80 Penarikan Pinjaman LN, bruto

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN

Pembiayaan Pinjaman LN (neto) [ Triliun Rupiah ]

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

Penarikan Pinjaman LN, bruto

17.82

26.15

18.89

20.36

18.43

26.84

26.11

34.07

45.01

52.48

53.98

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN

(7.62)

(15.88)

(12.26)

(19.81)

(46.49)

(37.11)

(52.68)

(57.92)

(63.44)

(68.03)

(54.14)

P bi Pembiayaan Pinjaman Pi j LN (neto) ( t )

10 20 10.20

10 27 10.27

6 63 6.63

0 55 0.55

(28 06) (28.06)

(10 27) (10.27)

(26 57) (26.57)

(23 85) (23.85)

(18 42) (18.42)

(15 55) (15.55)

(0 16) (0.16)

Keterangan: * APBN-P 2010 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2006-2010 Per 30 September 2010 2010 JENIS PEMBIAYAAN

Realisasi s.d. 30 September 2010 % thd. % thd. APBN-P Nominal Pagu g Pagu g APBN APBN-P

2006

2007

2008

2009

13.53

19.90

30.28

28.57

24.44

29.51

10.99

ekuivalen dlm miliar US$

1.50

2.11

2.74

3.04

2.44

3.21

1.23

a. World Bank

5.50

5.66

12.91

14.65

17.44

16.63

b. A D B

5.51

8.47

9.17

5.06

2.00

6.44

c. JEPANG

0.90

3.77

4.87

6.07

3.00

2.20

2.79

2.00

1. Pinjaman Program

d. PERANCIS e. IDB f. Lain-Lain

2. Pinjaman Proyek ekuivalen dlm miliar US$

TOTAL ekuivalen dlm miliar US$

1.83

1.79

APBN

45.0%

37.2%

0.0%

0.0%

4.59

229.6%

71.3%

3.68

3.67

122.4%

99.8%

2.76

2.73

136.3%

98.8%

-

-

-

-

-

-

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

58.1%

58.0%

51.5%

46.7%

-

-

-

-

-

-

-

12.54

14.46

14.93

23.54

24.52

24.56

14.25

2.20

2.04

2.35

2.50

2.45

2.67

1.60

26.06

34.36

45.21

52.11

48.96

54.07

25.24

3.70

4.14

5.09

5.54

4.90

5.88

2.83

Catatan: Nominal dalam Triliun Rupiah Kementerian KementerianKeuangan Keuangan– –Republik Republik Indonesia Indonesia

Penarikan Pinjaman Luar Negeri 2010 Pembiayaan Proyek, per 30 September 2010 KEMENTERIAN/ / LEMBAGA BPK KEM. DAGRI KEM. HAN KEM. KEU KEM TAN KEM. TAN KEM. ESDM KEM. HUB KEM. DIKNAS KEM. KES KEM. AG KEM HUT KEM. HUT KEM. KP KEM. PU KEM. LH KEM. PP KEM. PAN BPS PPN/BAPPENAS BPN KEM. KOMINFO POLRI LKN KEM PDT KEM. PDT BKKBN LIPI BAKOR SPN BKN BPKP KEM. DAG KPK BAKOR PB BAKORSTANAL

PAGU 2010 * PAGU 2010 * Juta USD Miliar IDR 1.01 10.11 248.91 2,489.10 425.71 4,257.10 43.54 435.36 31.27 31 27 312.70 312 70 0.50 5.02 162.14 1,621.43 230.44 2,304.43 79.24 792.40 41.69 416.87 6.50 6 50 65.04 65 04 47.33 473.25 755.06 7,550.61 0.50 5.00 0.15 1.54 0.51 5.10 1.50 1 50 15.00 15 00 21.78 217.80 18.98 189.80 15.01 150.10 209.80 2,098.00 7.00 70.00 32.73 327.33 1.55 15.49 2.39 23.90 20.50 205.00 12.09 120.85 4.40 44.04 0.94 9.40 2.77 27.69 1.80 18.00 3.40 34.00 2,431.14

24,311.44

REALISASI PER 30 SEPTEMBER 2010 REALISASI PER 30 SEPTEMBER 2010 Juta USD Miliar IDR ‐ ‐ 231.36 2,084.32 95.39 880.86 13.08 119.41 23.76 23 76 220.19 220 19 ‐ ‐ 56.44 520.03 81.73 744.24 19.65 180.86 22.72 209.89 ‐ ‐ 32.44 298.77 490.99 4,494.01 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 20.85 189.08 0.06 0.52 6.98 64.30 27.64 256.95 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3.48 31.86 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0.70 6.45 1,127

10,302

% USD 0.0% 92.9% 22.4% 30.0% 76 0% 76.0% 0.0% 34.8% 35.5% 24.8% 54.5% 0 0% 0.0% 68.5% 65.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0% 0.0% 95.7% 0.3% 46.5% 13.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.6%

IDR 0.0% 83.7% 20.7% 27.4% 70 4% 70.4% 0.0% 32.1% 32.3% 22.8% 50.3% 0 0% 0.0% 63.1% 59.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0% 0.0% 86.8% 0.3% 42.8% 12.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 26.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19.0%

46.4%

42.4%

Catatan : Angka sementara menggunakan data alokasi PHLN dalam dokumen SAPSK 2010 dari Dit. SP DJA per 23 Maret 2010

Kementerian KementerianKeuangan Keuangan– –Republik Republik Indonesia Indonesia

Penarikan Pinjaman Luar Negeri 2010 Pembiayaan Proyek, per 30 September 2010 [ Mili Miliar R Rupiah i h]

[%]

8,000

80%

7,000

70%

70.4% 63 1% 63.1%

6,000

60%

59.5%

5,000

50%

50.3% 42.8%

4,000 32.1%

3,000

32.3%

30%

27.4%

26.4%

20.7%

2,000

20%

22.8%

Realisasi

BA AKORSTANAL

BAKOR PB

KPK

KEM. DAG

BPKP

BKN

BAKOR SPN

LIPI

10%

BKKBN

KEM. PDT

POLRI

KEM M. KOMINFO

BPN

PPN N/BAPPENAS

BPS

KEM. PAN

KEM. PP

KEM. LH

KEM. PU

KEM. KP

KEM. HUT

KEM. AG

KEM. KES

KEM. DIKNAS

KEM. ESDM

KEM. TAN

KEM. KEU

KEM. HAN

KEM. DAGRI

BPK

KEM. HUB

Pagu

LKN

12.2%

1,000 ‐

40%

% (RHS) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

0%

Bagian 3 Portofolio Utang ((Outstanding g Utang, g, Profil Jatuh Tempo p Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman Luar Negeri)


Posisi Utang Pemerintah, 2001-2010 +

++

+++

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

58.90

63.74

68.91

68.59

63.09

62.02

62.25

66.69

65.02

66.58

Bilateral *)

35.16

40.37

46.19

46.48

42.16

41.07

41.03

44.28

41.27

41.93

Multilateral **)

20 68 20.68

20 61 20.61

19 98 19.98

19 48 19.48

18 78 18.78

18 84 18.84

19 05 19.05

20 34 20.34

21 53 21.53

21 58 21.58

Komersial ***)

2.41

2.20

2.19

2.17

1.82

2.01

2.08

1.98

2.15

3.01

Suppliers ***)

0.48

0.39

0.37

0.29

0.17

0.11

0.08

0.09

0.07

0.06

Lain-Lain ***)

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

-

-

-

-

-

63.52

73.30

76.64

71.29

70.51

82.34

85.26

82.78

104.20

118.72

1.00

3.50

5.50

7.00

11.20

15.23

17.27

a. Pinjaman (dlm. miliar US$)

b. Surat Berharga Negara (dlm. miliar US$) Denominasi Valas Denominasi Rupiah

Total ota Uta Utang g Pemerintah e e ta Pusat usat (dlm. miliar US$) Total Utang Pemerintah Pusat (ekuivalen dlm. triliun Rupiah) diantaranya SBN Denominasi Rupiah (dlm triliun Rupiah) (dlm.

Nilai Tukar Rupiah (IDR/US$1)

-

-

-

2009

Sept'10

63.52

73.30

76.64

70.29

67.01

76.84

78.26

71.58

88.97

101.45

122 42 122.42

137 04 137.04

145 55 145.55

139 88 139.88

133 60 133.60

144 36 144.36

147 51 147.51

149 47 149.47

169 22 169.22

185 30 185.30

1,273.18

1,225.15

1,232.04

1,299.50

1,313.29

1,302.16

1,389.41

1,636.74

1,590.66

1,653.59

660.65

655.31

648.75

653.03

658.67

693.12

737.13

783.86

836.31

905.34

10,400

8,940

8,465

9,290

9,830

9,020

9,419

10,950

9,400

8,924

Catatan: + Angka Sementara ++ Angka Sangat Sementara g a Sangat-Sangat Sa gat Sa gat Se Sementara e ta a , pe per 30 Septe September be 2010, 0 0, +++ Angka menggunakan PDB asumsi APBN-P 2010 * Termasuk semi commercial ** Beberapa termasuk semi concessional *** Seluruhnya termasuk commercial


Posisi Utang Pemerintah, 1998-2010 [ triliun rupiah ]

1,600 1,400

Penerbitan SBN/Surat Berharga Negara,terutama di pasar domestik a.l. Untuk: refinancing utang lama, mengurangi Pinjaman Luar Negeri, dan untuk mengembangkan pasar keuangan domestik

1,200 1,000

583

613

583

570

637

620

730

611

906

979

594

586

559

800 438 600 400 661

655

649

662

693

743

803

652

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

453 502

200 -

1,059

100 1998

1999

Pinjaman Luar Negeri

2008+

2009++ 2010+++

Surat Berharga Negara

[dalam %] Tahun

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008+

2009++

2010+++

Pinjaman

82%

47%

47%

48%

47%

47%

49%

47%

43%

42%

45%

38%

36%


18%

53%

53%

52%

53%

53%

51%

53%

57%

58%

55%

62%

64%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100%

100%

Total Utang Pemerintah Pusat

Catatan: + Angka Sementara ++ Angka Sangat Sementara +++ Angka Sangat-Sangat Sementara , per 30 September 2010

Kenaikan Pinjaman Luar Negeri, terutama karena volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap berbagai denominasi mata uang dalam Pinjaman Luar Negeri Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Profil Jatuh Tempo Utang per 30 September 2010 [Triliun Rupiah] 140 3 120

Surat Utang eks BLBI kepada BI/SRBI-001

100 46 46 50 49 37

Pinjaman Luar Negeri Tahun Pinjaman Luar Negeri Surat Berharga g Negara g Tahun Pinjaman Luar Negeri Surat Berharga Negara

2025 30% 70%

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

9

2021

28 22 25 21 18 10 15 21

1

1 26

34

4 4

6

2

14

1

20

1


2010 65% 35%

2011 41% 59%

2012 43% 57%

2013 46% 54%

2014 47% 53%

2015 48% 52%

2016 52% 48%

2026 76% 24%

2027 37% 63%

2028 2029 25% 100% 75% 0%

2030 15% 85%

2031 2032 37% 100% 63% 0%

2017 48% 52%

2018 44% 56%

2033 2034 3% 100% 97% 0%

2019 39% 61%

2023 47% 53%

1

2040-2055

7

2039

9

2038

14

2037

18

2036

61

2035

55

5

2034

47

12

2032

16

2010

-

40 40

2011

20

1

29 23

66 61 58 56 52

2031

40

2030

43 38

60

34

127 7

36

2033

48

2029

80

2020 36% 64%

2021 57% 43%

2022 48% 52%

2035 2036 8% 100% 92% 0%

2037 4% 96%

2038 2039 2040 2% 100% 100% 98% 0% 0%


2024 44% 56%

Posisi Surat Berharga Negara Desember 2007 – 30 September 2010 SURAT BERHARGA NEGARA

Dec '07

Jun '08

Dec '08

Jun-09

Dec-09

Jun-10

A. Dapat Diperdagangkan

543,680

623,548

648,335

705,068

724,898

777,865

801,449

799,183

1. Denominasi Rupiah

477,747

520,228

525,695

553,227

581,748

621,226

645,358

645,077

477,747 477 747 4,169 10,500 294,453 168,625

520,228 520 228 5,250 19,023 330,338 165,617

520,995 520 995 10,012 11,491 353,558 145,934

542,971 542 971 24,812 11,451 361,625 145,083

570,215 570 215 24,700 8,686 393,543 143,286

596,741 596 741 28,595 2,680 422,571 142,895

620,023 620 023 30,945 2,512 443,771 142,795

619,742 619 742 29,945 2,512 444,490 142,795

-

-

4,700 4 700 4,700

10,256 10 256 10,256

11,533 11 533 11,533

24,485 24 485 24,485

25,335 25 335 25,335

25,335 25 335 25,335

65,933 7,000 -

103,320 11,200 -

122,640 11,200 -

151,841

143,150

156,639

156,091

154,106

14,200

14,200

16,200

16,200

16,200

650

-

650 35,000 35 000

650 35,000 35 000

650 35,000 35 000

650 35,000 35 000

259,404

258,208

258,160

256,410

254,561

258,124

260,262

260,262

259,404 -

258,208 -

258,160 -

253,724

251,875

250,196

249,479

249,479

-

-

-

-

-

2,686 ,

2,686 ,

7,928 ,

10,783 ,

10,783 ,

803,084

881,756

906,495

961,478

979,459

1,035,989

1,061,711

1,059,445

10,225

9,400 101.70

9,083 102.58

9,041 107.14

8,924 106.77

a. Surat Utang Negara (SUN) a 1) Surat Perbendaharan Negara 2) Obligasi Negara Tanpa Kupon +)

3) Obligasi Negara Fixed Rate 4) Obligasi Negara Variable Rate b Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) b. 1) Surat Berharga Syariah Negara Fixed Rate 2. Denominasi Valuta Asing a. SUN Valas (dalam juta US$) b. SBSN Valas (dalam juta US$) c SUN Valas (dalam juta JPY) c. B. Tidak Dapat Diperdagangkan a. Surat Utang kepada Bank Indonesia b. Surat Perbendaharaan Negara c. Surat Berharga g Syariah y Negara g TOTAL SURAT BERHARGA NEGARA (A +B)

++)

Aug-10

Sep-10

Catatan: - Nominal dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain -

+)

-

++)

Termasuk ORI T Termasuk k Sukuk S k k Rit Ritell

- Asumsi Kurs (IDR/US$1) - Asumsi Kurs (IDR/JPY1)

9,419

9,225

10,950


Posisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor, 1998-2010 [Mili USD] [Miliar

30 Sept - 2010 NEGARA

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009 Nmnl % Total

22.03

26.00

24.16

21.88

24.97

28.38

28.64

25.58

24.47

24.63

29.61

27.61

30.14

45.3%

6 13 6.13

7 21 7.21

7 67 7.67

8 04 8.04

8 65 8.65

8 77 8.77

9 04 9.04

9 16 9.16

9 41 9.41

10 18 10.18

10 87 10.87

10 89 10.89

11 09 11.09

16 7% 16.7%

WORLD BANK 11.32

12.09

12.42

12.17

11.53

10.67

9.90

9.11

8.74

8.37

8.96

10.10

9.89

14.9%

23.2%

JEPANG

ADB

*) Lain-Lain*)

16.91

16.42

16.85

16.82

18.58

21.09

21.01

19.25

19.40

19.07

17.24

16.43

15.46

TOTAL**)) TOTAL

56 39 56.39

61 73 61.73

61 10 61.10

58 90 58.90

63 74 63.74

68 91 68.91

68 59 68.59

63 09 63.09

62 02 62.02

62 25 62.25

66 69 66.69

65 02 65.02

66 58 66.58

Catatan: C t t *) termasuk outstanding multilateral lainnya & bilateral selain Jepang **) tidak termasuk SBN Valas. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor, 2001-2010 100% 90% 80%

26%

25%

23%

16%

17%

17%

13%

16%

15%

40%

45%

42%

45%

2007

2008

2009 2010*)

29%

29%

14%

14%

13%

13%

21%

18%

15%

14%

14%

14%

13%

37%

39%

41%

42%

40%

40%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

31%

31%

31%

31%

31%

70% 60% 50%

15%

15%

16%

40% 30% 20% 10% 0% Lain-Lain Catatan: *) Data per tanggal 30 September 2010

ADB

World Bank

Jepang

Pinjaman Luar negeri dari multilateral (WB, (WB ADB) dan bilateral (Jepang) merupakan alternatif sumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor Ekonomi, 2005-2010 [ Juta USD ]

2005 Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan

2006

2007

2008

2009

2010

1,846

1,755

1,641

1,615

1,784

1,823

424

623

662

804

776

834

Industri Pengolahan

2,593

2,387

2,415

2,659

2,291

2,262

Listrik, Gas & Air Bersih

7,232

6,607

6,157

6,838

5,473

5,672

10,669

10,277

10,049

11,145

12,251

12,827

Perdagangan, Hotel & Restoran

1,158

1,036

955

960

821

826

Pengangkutan & Komunikasi

3,477

3,144

2,897

2,723

2,368

2,279

Keuangan Persewaan & Jasa Keuangan Keuangan,

6 593 6,593

7 103 7,103

7 913 7,913

8 768 8,768

8 723 8,723

9 254 9,254

Jasa-jasa

13,274

13,509

13,730

15,252

15,463

15,850

Sektor Lain

15,827

15,580

15,833

15,926

15,072

14,950

63,094

62,021

62,253

66,689

65,021

66,578

Pertambangan & Penggalian

Bangunan

TOTAL Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia

Catatan: -Data per tanggal 30 September 2010 -Pengelompokan Sektor Ekonomi didasarkan pada standar yg digunakan oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor Ekonomi, 2005-2010 S b Kementerian Sumber: K t i Keuangan K RI & Bank B k Indonesia I d i

[ Juta USD ] 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 6 000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 ‐ 2005

2006

2007

2008

2009

2010

Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan

Pertambangan & Penggalian

Industri Pengolahan

Listrik, Gas & Air Bersih

Bangunan

Perdagangan, Hotel & Restoran

Pengangkutan & Komunikasi

Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan

Jasa‐jasa

Sektor Lain

Catatan: Data per tanggal 30 September 2010


Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2001-2010 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010***

Dalam Mata Uang Asli IDR*) USD**) JPY**) EUR**)

660.7

655.3

648.7

653.0

658.7

693.1

737.1

783.9

836.3

905.3

28.0

27.9

24.4

24.2

26.4

27.5

28.4

32.8

37.1

39.0

2,751.2 2,855.5 3,242.8 3,137.4 3,184.4 3,066.0 2,941.9

2,820.5

2,713.8

2,669.0

6.7

6.0

5.6

8.0

8.2

8.4

8.0

8.1

7.8

7.2

-------------------------- Berbagai Mata Uang --------------------------

Mata Uang Lainnya Ekuivalen dlm Miliar US$ IDR

63.5

73.3

76.6

70.3

67.0

76.8

78.3

71.6

89.0

101.4

USD

28 0 28.0

27 9 27.9

24 4 24.4

24 2 24.2

26 4 26.4

27 5 27.5

28 4 28.4

32 8 32.8

37 1 37.1

39 0 39.0

JPY

21.0

24.0

30.3

30.5

27.0

25.8

25.9

31.2

29.4

31.9

EUR

7.1

8.6

10.5

10.9

9.6

10.2

10.5

9.5

8.6

7.6

Mata Uang Lainnya

2.7

3.2

3.7

3.9

3.5

4.0

4.4

4.4

5.2

5.4

122.4

137.0

145.5

139.9

133.6

144.4

147.5

149.5

169.2

185.3

Asumsi Kurs Tengah IDR/US$1

10,400.00

8,940.00

8,465.00

9,290.00

9,830.00

9,020.00

9,419.00

10,950.00

9,400.00

8,924.00

Asumsi Kurs Tengah JPY/US$1

131.00

118.75

107.11

102.74

117.83

119.01

113.39

90.33

92.42

83.59

Asumsi Kurs Tengah EUR/US$1

1.12

0.95

0.79

0.73

0.84

0.76

0.68

0.71

0.70

0.74

Total

Catatan: Nominal dalam miliar *) Nominal IDR dalam Triliun Rupiah, **) Nominal dalam Miliar, ***) Per 30 September 2010 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Proporsi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2000-2010 100% 6%

6%

6%

18%

17%

18%

7%

90% 80%

21%

8% 22%

7%

7%

7%

20%

18%

18%

19%

19%

6% 21%

5%

4%

17%

17%

22%

21%

53%

55%

2009

2010*)

70% 60%

21%

23%

20%

17%

17%

20%

22%

50% 40% 30%

53%

52%

53%

53%

50%

50%

53%

53%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

20%

48%

10% 0% Others Catatan: *) Data per tanggal 30 September 2010

EUR

JPY

USD

2008

IDR

Secara rata-rata, proporsi utang dalam Rupiah antara tahun 2000 s.d. 2010 lebih dari 50%, meskipun pada tahun 2008 sedikit menurun karena depresiasi nilai tukar Rupiah akibat krisis keuangan global Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Proporsi Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Jenis Pinjaman, 2005-2010 40

80%

35

70%

30

60%

25

50%

20

40%

2005*

2006*

PINJAMAN PROGRAM

2007*

2008*

PINJAMAN PROYEK

29.42

28.57

14.93

30.28

14.46

19.90

‐

12.54

5

13.53

12.21

10

14.58

15

2009*

% PINJ. PROGRAM (RHS)

24 4.56

[%]

23.54

[ Triliun Rupiah ]

30% 20% 10% 0%

2010** % PINJ. PROYEK (RHS) [Triliun Rupiah]

JENIS PINJAMAN

2005*

%

2006*

%

2007*

%

2008*

%

2009*

%

2010**

%

PINJAMAN PROGRAM

12.21 46%

13.53 52%

19.90 58%

30.28 67%

28.57 55%

29.42 55%

PINJAMAN PROYEK

14.58 54%

12.54 48%

14.46 42%

14.93 33%

23.54 45%

24.56 45%

26.78

26.06

34.36

45.21

52.11

TOTAL

53.98

Catatan: *) Angka Realisasi LKPP/PAN **) Angka APBN-P 2010 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan perbandingan antar negara Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri negara, Negeri, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)


Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB 1998-2010 [ triliun rupiah ] 7,000

[ %] 120%

6,000 85%

5 000 5,000 4,000

100%

89% 77%

80% 67% 61%

58%

57%

60% 47%

3,000

39%

35%

2,000

33%

28%

40% 27%

20%

1,000 0

0% 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Outstanding Utang

2005

PDB

2006

2007

2008

2009* 2010*

Rasio Utang thd. PDB (RHS) [ Triliun Rupiah ]

Pinjaman Pi j Surat Berharga Negara Total

1998 453 100 553

1999 438 502 940

2000 583 652 1,234

2001 613 661 1,273

2002 570 655 1,225

2003 583 649 1,232

2004 637 662 1,300

Tambahan utang 2004-2008 menghasilkan tambahan PDB yang jauh lebih besar, sehingga rasio utang menurun tajam dari 57% akhir 2004 dan diproyeksikan menjadi sekitar 32% akhir 2009 (realisasi 28% pada akhir 2009) atau lebih baik dari sebelum krisis 1997 sekitar 38%. Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS, diolah

2005 620 693 1,313

2006 559 743 1,302

2007 586 803 1,389

2008 730 906 1,637

2009 611 979 1,591

2010* 612 1,087 1,699

Catatan: Angka Realisasi PAN/LKPP - Audited sementara menggunakan asumsi *)) Angka sangat sementara, APBN-P 2010. Rasio Pembayaran Kewajiban = Bunga Utang LN + Amortisasi Pinjaman LN Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara, 1999-2010 Indonesia lebih baik dibandingkan dengan ‘non investment grade peer group’ (Argentina, Filipina dan Turki), bahkan dibandingkan dengan USA, UK, Jepang, dan Italia.

180

140

100

60

20 1999

2000

Argentina

2001 Jepang

Sumber: Economist Intelligence Unit

2002

2003

Indonesia

2004 Filipina

2005 Turki

2006 Italia

2007

2008

Inggris

2009

2010

Amerika Serikat


Prosentase Rasio Utang terhadap PDB di beberapa Negara, 2008-2014 Brazil Germany India Japan United Kingdom United States G - 20 Advanced G - 20 Countries Emerging Market G - 20 Countries

2008f

2009f

2010f

2014f

65.4

64.7

62.9

54.1

68 7 68.7

76 1 76.1

80 1 80.1

77 2 77.2

80.6

82.7

82.9

71.6

202.5

217

225.1

222.3

50.4

61

68.7

76.2

68.7

81.2

90.2

99.5

65.5

72.5

76.7

76.8

83.2

93.2

99.8

103.5

35.7

37.6

37.8

32

Sumber S b : International I t ti l Monetary M t Fund, F d “The “Th State St t off Public P bli Finances; Fi Outlook O tl k and d Medium-Term M di T Policies P li i Aft After th the 2008 Crisis”

Indonesia termasuk ke dalam Emerging Market G – 20

Tambahan utang di negara maju lebih besar dibandingkan di negara berkembang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Jatuh Tempo (tradable) SBN akhir 2001 dan 30 September 2010 Reprofilling sejak 2002 telah memperbaiki struktur jatuh tempo sehingga mengurangi refinancing risk

[Triliun Rupiah] 75

per 30 September 2010

70

Akhir tahun 2001

65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

Catatan: Surat Berharga Negara/SBN terdiri dari Surat Utang Negara (2001 & 2009), dan Surat Berharga Syariah Negara/Sukuk (2009) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

20388

20377

20355

20288

20277

20266

20255

20244

20233

20222

20211

20200

20199

20188

20177

20166

20155

20144

20133

20122

20111

20100

20099

20088

20077

20066

20055

20044

20033

20022

-

Program Debt Switching dan Buyback SBN Debt Switching : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk mengurangi refinancing risk Frekuensi Lelang

Jumlah Seri yang Hendak Ditukar

2005

1x

9 seri

2006

12 x

7 s.d. 21 seri

2007

9x

2008

Tahun

Tenor Seri yang Hendak Ditukar

Tenor Seri Penukar

< 1 tahun s.d. 4 tahun 15 tahun

Vol. yang Vol. Penawaran Diterima yang Masuk (miliar rupiah) (miliar rupiah) 7,721

5,673

54,177

31,179

12 s.d. 21 seri < 1 tahun s.d. 6 tahun 11 s.d. 20 tahun

30,681

15,782

2x


7,490

4,571

2009

6x


8,663

2,938

s.d. 30 September 2010

4x

11 s.d. 19 seri

6,870

3,648

115,602

63,791

< 1 tahun s.d. 5 tahun 5 s.d. 19 tahun

< 1 tahun s.d. 3 tahun 20 s.d. 21 tahun

Total

Buyback : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk stabilisasi pasar dan mengurangi outstanding utang

2003

2x

Jumlah Seri yang Dibeli Kembali 4 s.d. 7 seri

2004

1x

5 seri

2005

4x

2 s.d. 8 Seri

< 1 tahun s.d. 4 tahun

5,158

2007

2x

11 s.d. 13 Seri


2,859

2008

3x

4 s.d. 8 Seri


2,375

2009

1x

4 seri

< 1 tah tahun n

8 518 8,518

s.d. 30 September 2010

1x

1 seri

2 tahun

Frekuensi Lelang

Tahun

Total

Tenor Seri yang Hendak Dibeli Kembali 1 tahun s.d. 3 tahun

Vol. Dibeli Kembali (miliar rupiah) 8,127

3 tahun s.d. 5 tahun

1,962

168 29,167 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap Pemerintah P i h melakukan l k k Debt D b Swap S d dengan b b berbagai i negara sehingga hi memperoleh l h komitmen k i pengurangan utang sebesar EUR 149.3 juta dan realisasi sebesar EUR 82.7 juta serta USD 46.2 juta dan realisasi sebesar USD 18.7 juta serta AUD 75 juta dan realisasi sebesar AUD 0 Country

Debt Swap

1

2

Germany Debt Swap I

Italy

USA

Project

Cancelation

Title

Amount

Commitment

Realization

3

4

5

6

Elementary Education

EUR

12.8 EUR

25.6 EUR

25.6

Debt Swap II

Junior Secondary Education

EUR

11.5 EUR

23.0 EUR

0.0

Debt Swap IIIa

Financial Assistance for Environmental Investements EUR for Micro and Small Enterprises Project

6.3 EUR

12.5 EUR

3.2

Debt Swap IIIb

Strengthening the Development of National Parks in Fragile Ecosystems

EUR

6.3 EUR

12.5 EUR

0.0

Debt Swap IV

School Reconstruction and Rehabilitation in Earthquake Area in Yogyakarta and Central Java

EUR

10.0 EUR

20.0 EUR

20.0

Debt Swap V

Global Fund to Fight AIDS, Tubercolosis and Malaria EUR (GFATM)

25.0 EUR

50.0 EUR

30.0

Debt Swap I

Housing and Setlement

EUR

5.7 EUR

5.7 EUR

3.9

USD

24 2 USD 24.2

24 2 USD 24.2

16 6 16.6

USD

20.0 USD

22.0 USD

2.1

AUD

37.5 AUD

75.0 AUD

0.0

EUR

149.3 EUR

82.7

USD

46.2 USD

18.7

AUD

75.0 AUD

0.0

Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA

Australia Debt Swap

Debt2Health

TOTAL


Restrukturisasi 2003 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2003 Mengenai Penyelesaian BLBI Serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia

Jumlah BLBI yang disepakati sebesar Rp144.536.094.294.530 ¾ ¾

Kedua seri tersebut diganti dengan SU baru, seri SRBI-01/MK/2003 sebesar Rp144.536.094.294.530, efektif per 1 Agustus 2003. Pelunasan dengan skema burden sharing: ¾ ¾

SU-001 sebesar Rp80.000.000.000.000 SU-003 sebesar Rp64.536.094.294.530

Jika rasio modal terhadap kewajiban moneter BI lebih dari 10%, maka surplus yang menjadi bagian Pemerintah digunakan untuk membayar sisa pokok SRBI-01 Jika rasio dimaksud di bawah 3%, maka Pemerintah membayar charge sebesar kekurangan untuk mencapai 3% tersebut.

Tingkat bunga SRBI-01/MK/2003: 0,1% per tahun (fixed, semi annual) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Restrukturisasi 2006 Sebelum Restrukturisasi [ SU-002/MK/1998:

Terbit: 23 Oktober 1998; Nominal: Rp20.000.000.000.000,Pokok diindeks terhadap inflasi setiap tahun. Bunga 3% setahun yang dibayar setiap enam bulan terhadap pokok setelah dilakukan indeksasi indeksasi. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 Oktober 2003 dan berakhir 1 April 2018.

[ SU-004/MK/1999:

Terbit: 28 Mei 1999; Nominal: Rp53.779.500.000.000,Pokok diindeks terhadap inflasi setiap tahun. Bunga 3% setahun yang dibayar setiap enam bulan terhadap pokok setelah dilakukan indeksasi. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 Juni 2004 dan berakhir 1 Desember 2018.

[ Tunggakan bunga dan indeksasi SU-002 &

Pasca Restrukturisasi [ SU-002/MK/1998:

Nominal: Rp20.000.000.000.000,Bunga 1% setahun dibayar setiap enam bulan. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 April 2010 dan berakhir 1 April 2025 (tidak diindeks terhadap inflasi).

[ SU-004/MK/1999: SU 004/MK/1999

Nominal: Rp53.779.500.000.000,Bunga 3% setahun dibayar setiap enam bulan. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 Juni 2010 dan berakhir 1 Desember 2025 (tidak diindeks terhadap inflasi).

[ SU-007/MK/2007

Nominal: 54.862.150.308.421 Non tradable, tradable bunga 0,1% 0 1% per tahun Pokok diangsur secara eksponensial secara tunai atau dengan SUN tradable sampai dengan 2025.

SU-004 SU 004 Rp Rp. 54 54.862.150.308.421: 862 150 308 421:

Tunggakan bunga: Rp16.929.470.080.766 Indeksasi terhadap inflasi: Rp37.932.680.227.655


Restrukturisasi Tahun 2008 : Restrukturisasi tingkat bunga SU-002 & SU-004 [ Berdasarkan Laporan Panja Belanja Pemerintah Pusat tanggal 16 – 28 Oktober

2008, Panja menyepakati antara lain bahwa dalam tahun 2009 dilakukan restrukturisasi SU SU-002 002 dan SU SU-004 004 dengan tingkat bunga sebesar Rp0,1% atau dengan benchmark dan terms and condition seperti SRBI-01. [ Berdasarkan hasil pembahasan Kementerian Keuangan dan BI disepakati bahwa

tingkat bunga SU-002 dan SU-004 diturunkan, dari masing-masing 1% dan 3% menjadi masing-masing 0,1% per tahun, efektif 1 Januari 2009. Posisi SU dan SRBI per 30 September 2010

Seri

Terbit

Jatuh Tempo

Nominal

SU‐002/MK/1998

03‐Oct‐98

2010 ‐ 2025

19,717,357,592,610.00

SU‐004/MK/1999

28‐May‐99

2010 ‐ 2025

53,065,285,709,440.00

SRBI‐01/MK/2003

07‐Aug‐03

01‐Aug‐33

126,697,947,827,429.00

SU‐007/MK/2007

01‐Jan‐06

2007 ‐ 2025

49,998,285,712,461.00

TOTAL • Amortisasi SU-007 telah dilakukan sejak 2007 • Amortisasi SU-002 dan SU-004 dimulai sejak tahun 2010

249,478,876,841,940.00 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri 1998 – 30 September 2010 Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri semakin efisien ditunjukan dengan undisbursed loan (sisa pinjaman yang tidak/belum dimanfaatkan) yang semakin turun Perbaikan kinerja karena penerapan readiness criteria dan monitoring & evaluasi pelaksanaan proyek

[Miliar USD] 200

100% 80%

150

60% 100

34.6%

29.8%

25.2%

50

40% 21.4%

17.1%

13.9% 6.2%

6.0%

5.4%

5.3%

5.8%

5.3%

5.7%

0

20% 0%

Net Commitment Net Commitment

Disbursement

Undisbursed

% Undisbursed (RHS) % Undisbursed (RHS) [Miliar USD]

Tahun

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Net Commitment

171.8 178.4 166.4 157.3 166.2 178.4 172.2 164.5 170.7 181.7 201.1 205.5 216.2

Disbursement

112.3 125.3

Undisbursed

59.5 53.1 42.0 33.7 28.5 24.8 10.6 9.9 9.3 9.7 11.6 10.8 12.4

124.5

123.6

137.7

153.5

161.6 154.6

161.4

172.1

189.6

194.7

Net commitment = jumlah pinjaman yang disepakati; disbursement = jumlah pinjaman yang dicairkan. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

203.9

External Debt Service 2008 dan Perubahannya 2003-2008 External Debt Service ratio Indonesia termasuk moderat dengan penurunan tercepat/terbesar setelah Brazil dan Columbia. External Debt Service, Service changes 2003 2003-08 08 (in percent of exports)

External Debt Service Service, 2008 (In percent of exports) Malaysia

Brazil

Thailand

Colombia

South Africa

Indonesia

Poland

Thailand

Chile

Chile

Indonesia

Turkey

India

Poland

Philippines

Malaysia

Colombia

South Africa

Brazil

Philippines

Turkey

India 0

5

10

15

20

25

30

-50

-40

-30

-20

-10

0


10

Rasio Pembayaran Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 1999-2010 25% 21.7%

21.6%

20.6%

20%

18 1% 18.1%

18 0% 18.0%

17.9% 16.8%

15.2% 15%

13.8%

13.4%

2002

2003

13.1%

11.5% 10%

5%

0% 1999

2000

2001

Catatan: Pembayaran kewajiban utang = Pembayaran Bunga dan Pokok Utang + Angka g Sementara ++ Angka Sangat Sementara +++ Angka Proyeksi Sederhana, asumsi: 1) kewajiban PLN menggunakan angka APBN-P 2010,2) angka cadangan devisa adalah nilai rata-rata 30 September 2009 s.d. 30 September 2010.

2004

2005

2006

2007

2008*

2009** 2010***

Secara umum penurunan rasio sejak 2004 ini menunjukkan kemampuan yang semakin baik untuk membayar pinjaman luar negeri dalam jangka pendek Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Rasio Utang thd PDB di berbagai Negara 2010 dan Perubahannya 2003-2010 Debt to GDP ratio Indonesia relatif rendah dengan pengurangan yang tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju Public Debt,, 2010 (in percent of GDP)

g 2003-2010 Public Debt,, changes (in percent of GDP)

Turki Thailand Polandia Malaysia Kolombia Jepang Inggris gg Indonesia India Filipina Chile Brasil Australia Amerika Serikat Afrika Selatan

Turki Thailand Polandia Malaysia Kolombia Jepang Inggris Indonesia India Filipina Chile Brasil Australia Amerika Serikat Afrika Selatan

0

100

200

‐30

‐10

10

30


50

Rasio Utang Luar Negeri/External Debt thd PDB 2008 dan Perubahannya 2003-2008 External Debt to GDP ratio Indonesia termasuk moderat dengan penurunan tercepat/terbesar setelah Philipina External Debt, changes 2003-08 2003 08 (In percent of GDP)

External Debt Debt, 2008 (In percent of GDP) Brazil

Philippines

India

Indonesia

Colombia

Brazil

Thailand

Colombia

Malaysia

Malaysia

S th Africa South Af i

Chil Chile

Indonesia

Thailand

Philippines

Turkey

Turkey

India

Chile

Poland

Poland

South Africa 10

20

30

40

50

60

-50 50

-40 40

-30 30

-20 20

-10 10

0


10

Utang per Kapita di berbagai Negara 2001-2010

Cina dan India mempunyai rasio yang lebih rendah karena jumlah penduduk yang jauh lebih banyak dibandingkan Indonesia. Brasil dengan rating investment grade mempunyai rasio lebih tinggi dibanding Indonesia dengan g rating g ‘non-investment g grade’ 5,000

50,000

4,500

45,000

4,000

40,000

3,500

35,000

3,000

30,000

2,500

25,000

2,000

20,000

1,500

15,000

1,000

10,000

500

5,000

-

2001

2002

Brazil

Sumber: Economist Intelligence Unit

2003

2004

Indonesia

2005

Filipina

2006

Turki

2007

Cina

2008

India

2009

2010

Italia [RHS] Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Utang Per Kapita di berbagai Negara 2010 dan Perubahannya 2003-2010 Utang per kapita Indonesia termasuk paling rendah dengan perubahan yang tidak signifikan di bandingkan negara lain Public Debt p per Capita, p , 2010 (in US$)

per Capita, p , changes g 2003-2010 Public Debt p (in US$) Turki Thailand Polandia Malaysia Kolombia Inggris I d Indonesia i India Filipina Chile Brasil Australia Amerika Serikat Afrika Selatan

Turki Thailand Polandia Malaysia Kolombia Inggris I d Indonesia i India Filipina Chile Brasil Australia Amerika Serikat Afrika Selatan

0

10000

20000

30000

0

5000

10000

15000


Rasio Utang thd Pendapatan 2008 di berbagai Negara dan Perubahannya 2003-2008 Rasio utang thd pendapatan Indonesia termasuk moderat dengan penurunan yang paling besar di bandingkan negara lain Public P bli D Debt, bt changes h 2003 2003-08 08 (In percent of revenues)

Public P bli D Debt, bt 2008 (In percent of revenues)

Indonesia Philippine Turkey India Colombia South Chile Brazil Thailand Malaysia Australia Poland US UK Japan

Chile Australia South Africa Colombia Poland UK Th il d Thailand Brazil Indonesia Malaysia Turkey US Philippines India Japan 10

110

210

310

410

510

610

-190

-140

-90

-40

10

60


Rasio Pembayaran Bunga Utang terhadap PDB di berbagai Negara 1998-2007 Rasio Pembayaran Bunga Utang terhadap PDB Indonesia relatif lebih baik dibandingkan Turki dan Filipina, bahkan dibanding dengan negara lain yang memiliki investment grade credit rating seperti Brazil dan Italia. 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1998 Japan

1999 Indonesia

2000

2001 Philippines

2002 Turkey

2003

2004 Italy

2005

2006

United Kingdom

2007 United States

Sumber: Economist Intelligence Unit Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 5 Biaya-biaya berbagai instrumen utang (Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri)


Rasio Bunga Utang terhadap Pendapatan dan Belanja 2000-2010

2009*

9.4%

10.0%

2008

10.6%

9.0%

11.0%

9.0%

10.5%

11.3%

11.9%

12.4%

12.8%

13.2% %

14.6%

17.4%

19.2%

227.2%

255.5%

22.66%

5%

155.5%

29.0%

15% 10%

Biaya utang yang semakin efisien

24..4%

25% 20%

29.4%

30%

0% 2000

2001

2002

2003

2004

2005

terhadap Penerimaan Penerimaan Belanja Pembayaran Bunga Utang

2000 205,335 221,467 50,068

2001 300,600 341,563 87,142

2002 298,527 322,180 87,667

2003 340,928 376,505 65,351

2006

2007

terhadap Belanja 2004 403,105 427,177 62,486

2005 493,919 509,633 65,200

2006 636,153 667,129 79,083

2007 706,108 757,650 79,806

2008 981,609 985,731 88,430

2010**

[Miliar Rupiah] 2009 2010* 848,763 992,399 937,398 1,126,147 93,782 105,650

Keterangan: Angka realisasi 2000-2009 berdasarkan APBN 2000-2009 PAN/LKPP-Audited * angka proyeksi berdasarkan APBN-P 2010 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Rasio Bunga Utang terhadap Total Utang 2000-2010 [ Triliun Rupiah ]

[ Persentase ]

1,800

18%

1,600

16%

1,400

14%

1,200

12%

1,000

10% 6.8%

800 600

7 2% 7.2% 5.3%

4.1%

6.1% 4.8%

5.7%

5.0%

5.4%

5.9%

8%

6.2%

6%

400

4%

200

2%

‐

0% 2000

2001

2001

2003

2004

Total Utang Total Utang

2005

2006

2007

2008

Pembayaran Bunga Pembayaran Bunga

2009

2010*

Rasio (RHS) Rasio (RHS) [Triliun Rupiah]

Total Utang Pembayaran Bunga

2000

2001

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

1,234.28

1,273.18

1,225.15

1,232.04

1,299.50

1,313.29

1,302.16

1,389.41

1,636.74

1,590.66

1,699.00

50.07

87.14

87.67

65.35

62.49

65.20

79.08

79.81

88.34

93.78

105.65

Catatan: Angka Realisasi PAN/LKPP - Audited *) Angka sangat sementara, menggunakan asumsi APBN-P 2010.


Rasio Pembayaran Bunga Utang thd Pendapatan 2008 di berbagai Negara dan Perubahannya 2003-2008 Rasio pembayaran bunga Indonesia relatif moderat, tapi dengan penurunan terbesar setelah Turki dan Philipina Public Debt Interest Payment, y , 2008 (In percent of revenues)

y , changes g 2003-08 Public Debt Interest Payment, (In percent of revenues)

Australia Chile P l d Poland UK Malaysia Japan South Africa Indonesia US Colombia Brazil Philippines India Turkey

Turkey Philippines Indonesia India Brazil South Africa Chil Chile Malaysia Colombia Poland Japan Australia US UK 0

10

20

30

-35

-25

-15

-5

Sumber: IMF Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

5

Realisasi Pembayaran Bunga Utang 2002-2010 100% 90% 80% 70% 60%

71% 71%

71% 71%

63%

65%

69%

68%

68% %

68%

68% 68%

29%

29%

37%

35%

31%

32%

32%

32%

32%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 *

50% 40% 30% 20% 10% 0%

Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri

Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri [ triliun rupiah ]

Pembayaran Bunga Utang a. Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri b. Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri Luar Negeri

2005 2006 2002 2003 2004 2007 2008 2009 2010* Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % 87.70 100.00 65.40 100.00 62.40 100.00 65.20 100.00 79.10 100.00 79.80 100.00 88.60 100.00 93.78 100.00 105.65 100.00 62.30 71.04 46.40 70.95 39.60 63.46 42.60 65.34 54.90 69.41 54.10 67.79 59.90 67.61 63.76 67.98 71.9 68.01 25.40 28.96 19.00 29.05 22.80 36.54 22.60 34.66 24.20 30.59 25.70 32.21 28.70 32.39 30.03 32.02

33.8 31.99

Catatan: Angka Realisasi PAN/LKPP - Audited *) Angka sangat sementara, menggunakan asumsi APBN-P 2010. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Biaya Pinjaman Program Kreditor/ Program

Syarat & Kondisi Tenor

Bunga

Biaya*

Asian Development Bank 1. Development p Policy y Support pp Program g ((DPSP)) 5 2. Capital Market Development Cluster

15.0 15.0

LIBOR + 0.2% LIBOR + 0.2%

0.15% 0.15%

World Bank p Policy y Loan 6 1. Development 2. Biaya Operasional Sekolah (BOSKITA) 3. Infrastructure Development Policy Loan 3

24.5 25.0 24.5

LIBOR + 0.05% LIBOR + 0.05% LIBOR + 0.05%

0.25% 0.25% 0.25%

Jepang p g (JBIC/JICA) ( ) 1. Climate Change Program 2. Economic Stimulus and Budget Support Loan 3. Infrastructure Reform Sector Development 4. Development p Program g Loan 5

15.0 15.0 15.0 15.0

0.15% JPY LIBOR 0.70% 0.70%

-

Perancis 1. Climate Change Program

15.0

EURIBOR - 0.3%

-

Catatan: C * ADB mengenakan Comitment Fee dan Bank Dunia mengenakan Front End Fee ** Dana pinjaman tidak secara langsung digunakan membiayai kegiatan dalam rangka climate change Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Kurva Imbal Hasil/Cost of Fund SBN Rupiah [i [in [[persentase] ]

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y10Y

30 Sep '10

15Y

20Y

Dec '09

30Y

Jun '09

Penurunan cost of fund SBN Rupiah (bagi Pemerintah) secara signifikan menunjukkan kepercayaan pasar yang meningkat terhadap pengelolaan fiskal yang kredibel dan pengelolaan utang yang prudent.


Pergerakan Kurva Imbal Hasil (Yield Curve) SUN Valas [P [Persentase] t ] 12 10.58

10 9.94 9.617 9.218

9.538

8 6.842

6 4 976 4.976 4.299

5.186

5.328 5.401

5.293

4.486 3.609

4 2.982 3.102

3.921

3.911

3.308

31-Dec-08

2 61 2.61

31-Dec-09 30-Sep-10

2

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 42

30

Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktifitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh I Investor) t )


Perdagangan Rata-rata Harian SUN Rupiah di Pasar Sekunder per 30 September 2010 [ Triliun T ili Rupiah R i h]

[ Frekuensi] F k i]

9.0 8.0 7.0 6.0

450

Trend volume dan frekuensi perdagangan rata-rata harian SUN menunjukkan likuiditas pasar yang semakin baik sd 2007. 2007 Krisis global berdampak pada penurunan perdagangan sejak 2008, namun rata-rata aktifitas perdagangan masih lebih baik di banding selama krisis tahun 2005.

400 350 300

5.0

250

4.0

200

3.0

150

2.0

100

1.0

50

0.0

0 J A SOND J FMAM J J A SOND J FMAM J J A SOND J FMAM J J A SOND J FMAM J J A SOND J FMAM J J A SOND J FMAM J J A S 2004

2005

Volume

2006

2007

Rata-Rata Volume per Tahun

2008

2009

2010

Frekuensi - RHS Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Kepemilikan SBN Per 30 September 2010 R T Rp Triliun ili 700

30%

Investor SBN semakin terdiversifikasi tercermin dari berkurangnya kepemilikan oleh bank, dan meningkatnya kepemilikan oleh lembaga g keuangan g non-bank,, investor ritel dan asing. g

600

25%

Trend peningkatan kepemilikan oleh asing menunjukkan peningkatan kepercayaan pasar terhadap SBN

500

20% 400 15% 300 10% 200

5%

NON-BANK

Catatan: Non-Bank termasuk Institusi Pemerintah

BANK

% Asing thd. Total - RHS Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

30-Se ep-10

Jul'10 J

ay'10 Ma

Mar'10

Ja an'10

No ov'09

Se ep'09

Jul'09 J

Ma ay'09

Mar'09

Ja an'09

No ov'08

Se ep'08

Jul'08 J

ay'08 Ma

Mar'08

Ja an '08

No ov '07

Se ep'07

Jul'07 J

Ma ay'07

Mar'07

Ja an'07

No ov'06

Se ep'06

Jul'06 J

ay'06 Ma

Mar'06

Ja an'06

No ov'05

Se ep'05

Jul'05 J

Ma ay'05

Mar'05

Ja an'05

No ov'04

0

Se ep'04

100

Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor Dec'04

BANK Bank BUMN Rekap Bank Swasta Rekap p Bank Non Rekap BPD Rekap Bank Syariah

Bank Indonesia Bank Indonesia

287.56 158.84 95.14 32.40 1.18 0.00 -

Dec'05

Dec'06

Dec '07

Dec'08

Dec'09

May'10

Jun'10

Jul'10

Aug'10

30-Sep-10

289.65

269.11

268.65

258.75

254.36

236.45

232.67

226.83

230.92

233.96

154.50 85.38 45.79 3.96

152.76 80.79 32.78 2.78

154.67 72.63 35.37 5.97

144.72 61.67 45.17 6.50 0.69

144.19 59.98 42.40 6.02 1.77

137.75 55.15 38.68 2.31 2.55

137.79 55.07 35.46 1.68 2.68

138.03 53.89 30.45 1.43 3.03

136.84 55.00 34.09 1.84 3.17

3.18

10.52

7.54

14.86

23.01

22.50

21.07

19.12

19.35

19.11

14.61

10.52

7.54

14.86

23.01

22.50

21.07

19.12

19.35

19.11

14.61

NON-BANK

111.74

99.67

142.10

194.24

243.93

304.89

352.16

369.43

383.34

395.32

396.51

Reksadana Asuransi Asing Dana Pensiun Sekuritas Lain-lain

53.98 27.08 10.74 16.42 0.43 3.08

9.12 32.30 31.09 22.02 0.46 4.68

21.43 35.04 54.92 23.08 1.00 6.63

26.33 43.47 78.16 25.50 0.28 20.50

33.11 55.83 87.61 32.98 0.53 33.87

45.22 72.58 108.00 37.50 0.46 41.12

47.30 77.23 144.09 37.52 0.25 45.77

48.84 77.44 162.05 36.48 0.13 44.49

49.34 80.40 172.22 36.94 0.22 44.22

52.27 80.61 177.99 37.10 0.30 47.05

51.56 79.94 182.26 36.57 0.20 45.98

TOTAL

399.30

399.84

418.75

477.75

525.69

581.75

609.68

621.23

629.53

645.36

645.08

Catatan: • Nominal dalam triliun rupiah; • Termasuk kepemilikan SBSN • Asing terdiri dari Bank, Private Banking, Reksadana, dan Sekuritas Asing; • Lain-lain terdiri dari Perusahaan, Perorangan, Yayasan, dll. *) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 45

Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor (dalam Persentase) Dec'04

Dec'05

Dec'06

Dec '07

Dec'08

BANK

72.02%

72.44%

64.27%

56.23%

49.22%

43.72%

38.78%

37.45%

36.03%

35.78%

Bank BUMN Rekap

39.78%

38.64%

36.48%

32.38%

27.53%

24.79%

22.59%

22.18%

21.93%

21.20%

Bank Swasta Rekap

23.83%

21.35%

19.29%

15.20%

11.73%

10.31%

9.05%

8.86%

8.56%

8.52%

Bank Non Rekap

8.12%

11.45%

7.83%

7.40%

8.59%

7.29%

6.34%

5.71%

4.84%

5.28%

BPD Rekap

0.30%

0.99%

0.66%

1.25%

1.24%

1.03%

0.38%

0.27%

0.23%

0.28%

0.13%

0.30%

0.42%

0.43%

0.48%

0.49%

0.49%

Bank Syariah

Dec'09

May'10

Jun'10

Jul'10

Aug'10

30-Sep-10 36.27%

Bank Indonesia

-

2.63%

1.80%

3.11%

4.38%

3.87%

3.46%

3.08%

3.07%

2.96%

2.26%

Bank Indonesia

-

2.63%

1.80%

3.11%

4.38%

3.87%

3.46%

3.08%

3.07%

2.96%

2.26%

NON-BANK

27.98%

24.93%

33.93%

40.66%

46.40%

52.41%

57.76%

59.47%

60.89%

61.26%

61.47%

Reksadana

13.52%

2.28%

5.12%

5.51%

6.30%

7.77%

7.76%

7.86%

7.84%

8.10%

7.99%

Asuransi

6.78%

8.08%

8.37%

9.10%

10.62%

12.48%

12.67%

12.47%

12.77%

12.49%

12.39%

Asing

2.69%

7.78%

13.12%

16.36%

16.66%

18.56%

23.63%

26.09%

27.36%

27.58%

28.25%

Dana Pensiun

4.11%

5.51%

5.51%

5.34%

6.27%

6.45%

6.15%

5.87%

5.87%

5.75%

5.67%

Sekuritas

0.11%

0.12%

0.24%

0.06%

0.10%

0.08%

0.04%

0.02%

0.03%

0.05%

0.03%

Lain-lain

0.77%

1.17%

1.58%

4.29%

6.44%

7.07%

7.51%

7.16%

7.02%

7.29%

7.13%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

399.30

399.84

418.75

Total Total [triliun rupiah]

477.75

525.69

581.75

609.68

621.23

629.53

645.36

Catatan: • Nominal dalam triliun rupiah; • Termasuk kepemilikan SBSN • Asing terdiri dari Bank, Private Banking, Reksadana, dan Sekuritas Asing; • Lain-lain terdiri dari Perusahaan, Perorangan, Yayasan, dll. *) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 46

645.08

Kepemilikan SUN oleh Asing berdasarkan Tenor (Tahun Jatuh Tempo) [Rp miliar]

200,000

Mayoritas investor asing merupakan ‘long-term investors’, dimana kepemilikan mereka atas SUN bertenor panjang (lebih dari 5 th) mencapai 69,11% 69 11% per 30 September 2010. 2010 160,000

120,000

68,65%

69,11%

18,26%

18,26%

4,88% , %

3,00% , %

8,20%

9,64%

80,000

40,000

0

Dec-07

Dec-08

Dec-09

Jan-10

Feb-10

Mar-10

Apr-10

May-10

Jun-10

Jul-10

Aug-10

30-Sep-10

Total

78,156

87,606

107,997

115,019

120,809

132,459

148,511

144,089

162,055

172,221

177,991

182,265

>5

52,294

61,055

76,702

82,922

87,632

98,355

112,448

110,991

116,675

118,854

122,199

125,956

>2-5

17,243

20,374

21,361

20,792

21,847

21,660

23,135

20,953

28,632

31,737

32,503

33,274

>1-2

4,374

4,491

5,119

6,492

6,914

8,017

7,135

6,621

6,742

8,345

8,689

5,462

0-1

4,246

1,687

4,816

4,812

4,417

4,427

5,793

5,524

10,006

13,284

14,601

17,573


Spread over UST-5 Years 600 TURK‐15 INDO‐15 COLM‐15 400

DATE

31‐Dec‐09 31‐Mar‐10 30‐Jun‐10 30 Jul 10 30‐Jul‐10 31‐Aug‐10 24‐Sep‐10 27‐Sep‐10 28‐Sep‐10 29‐Sep‐10 p 30‐Sep‐10

TURK-15

4.59 4.36 4.45 3 68 3.68 3.58 3.41 3.38 3.33 3.19 3.09

INDO-15

4.43 4.18 4.01 3 96 3.96 3.16 3.10 3.10 3.10 2.88 3.04

US-5Y

COLM-15

2.78 2.53 1.72 1 50 1.50 1.22 1.24 1.18 1.13 1.15 1.14

2.17 1.81 2.35 1 82 1.82 1.70 1.69 1.69 1.59 1.67 1.59

200

0

‐200 30‐Sep‐09

30‐Nov‐09

30‐Jan‐10

30‐Mar‐10

30‐May‐10

30‐Jul‐10

30‐Sep‐10


Spread over UST-10 Years 300

200

NAME

100

0

31‐Dec‐09 31‐Mar‐10 30 J 10 30‐Jun‐10 30‐Jul‐10 31‐Aug‐10 24‐Sep‐10 27‐Sep‐10 28‐Sep‐10 29‐Sep‐10 30‐Sep‐10

PHIL-20

5.48 5.45 5 13 5.13 4.48 4.11 3.99 3.93 4.03 3.94 3.92

29‐Nov‐09 29‐Dec‐09

US-10Y

3.85 3.80 2 88 2.88 2.79 2.36 2.49 2.41 2.35 2.38 2.39

COLM-20 INDO-20

5.82 5.54 5 23 5.23 4.80 4.54 4.39 4.26 4.20 4.18 4.18

5.35 5 13 5.13 4.51 4.28 4.17 4.10 4.12 3.91 3.97

TURK-20

5.77 5.66 5 63 5.63 5.08 4.92 4.71 4.68 4.64 4.51 4.44

PHIL‐20

COLM‐20

INDO 20 GMTN INDO‐20 GMTN

TURK 20 TURK‐20

29‐Jan‐10 28‐Feb‐10 29‐Mar‐10 29‐Apr‐10 29‐May‐10 29‐Jun‐10

29‐Jul‐10

29‐Aug‐10 29‐Sep‐10


Spread over UST-Feb 38 400

300

200

NAME

100

31‐Dec‐09 31‐Mar‐10 30‐Jun‐10 30‐Jul‐10 31‐Aug‐10 24‐Sep‐10 27‐Sep‐10 28‐Sep‐10 29 S 10 29‐Sep‐10 30‐Sep‐10

0 30‐Sep‐09

COLM-37

6.62 6.42 6.03 5.61 5.28 5.54 5.31 5.31 5 22 5.22 5.21

INDO-38

6.83 6.46 6.34 5.66 5.24 5.36 5.39 5.42 5 19 5.19 5.30

30‐Nov‐09

US-FEB 38

4.62 4.69 3.87 3.96 3.47 3.75 3.67 3.61 3 64 3.64 3.63

TURK-38 TURK-40

6.75 6.83 6.67 6.29 5.98 5.98 5.96 5.94 5 83 5.83 5.75

30‐Jan‐10

6.84 6.76 6.33 6.02 6.01 5.98 5.96 5 85 5.85 5.76

30‐Mar‐10

30‐May‐10

COLM‐37

INDO‐38

TURK‐38 TURK 38

TURK‐40 TURK 40

30‐Jul‐10

30‐Sep‐10


Bagian 7 Rating, Opini BPK, HIPCs, Kesimpulan


Rating Indonesia [ Faktor Penentu Perbaikan Rating

Ketahanan Perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis global 20072008

Kestabilan politik dan perbaikan law enforcement

Pengelolaan utang pemerintah yang prudent: ¾ ¾ ¾

Penurunan rasio utang g terhadap p PDB Ketepatan waktu pembayaran kewajiban utang Meningkatnya kepercayaan investor/ kreditor

[ Sovereign g Credit Rating g (Fitch, ( , Moody’s, y , S&P))

Peningkatan rating 1 notch berpotensi menurunkan yield SBN valas baru sekitar 75-115bps

[ Country Risk Classification (CRC)

Pengukuran risiko kredit suatu negara oleh negara-negara anggota OECD

Rentang 0-7 (berisiko tinggi)

Penurunan 1 level CRC berpotensi menurunkan biaya pinjaman luar negeri khususnya fasilitas kredit ekspor baru sekitar 130-150bps Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Perkembangan Credit Rating Indonesia (1) Menunjukkan perkembangan yang menggembirakan Perkembangan Rating Indonesia 1999 - 2010

T h Tahun

Rating S&P

Fitch

Moody's

CRC

1999

CCC+

B-

B3

6

2000

B-

B-

B3 3

6

2001

CCC

B-

B3

6

2002

CCC+

B

B3

6

2003

B

B+

B3

6

2004 2005

B+

B+

B2

6

B+

BB-

B2

5

2006

B+

BB-

B2

5

2007

BB-

BB-

B1

5

2008

BB-

BB

Ba3

5

2009

BB BB-

BB

Ba3

5

2010

BB

BB+

Ba2

4

S&P: 2 notch menuju grade investment g Fitch: 1 notch menuju investment grade Moody’s: 2 notch menuju investment grade


Dalam thn 2001 & 2003 mengalami Selective Default/SD dua kali

Perbaikan rating secara signifikan terjadi setelah 2004

BBB+

14

Krisis ekonomi k i 1998

BBB 13 BBB- 12

Rekapitalisasi Perbankan

Reprofiling VR & HB, Asset-Bond Swap, & penerbitan SUN jk panjang

Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback

Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, & Debt Swtiching

Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, Debt Swtiching, & diversivikasi instrumen

Baa1

13

Baa2

12

Baa3

11

Ba1

BB

10

10

Ba2

BB-

9

9

Ba3

B+

8

8

B1

B

7

7

B2

B-

6

6

B3

5

Caa1

4

Caa2

3

Caa3

2

C Ca

1

C

S&P’s menaikan rating ke BB per 12 Maret 2010

CCC+ 5 CCC

4

CCC-

3

CC

2

R/C

1

Moodys’s menaikan rating ke Ba2 per 16 September 2009

S&P sempat menurunkan rating ke Selective Default e ault namun a u direvisi kembali 2 hari kemudian

Fitch’s Fit h’ menaikan ik rating ti g k ke BB+ per 25 Januari 2010

SD/DDD

1997

1997

-

1998

1998

1999

1999

2000

2000

S&P's

2001

2001

2002

2002

2003

2003

2004

2004

Fitch's

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

Moody's (RHS) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Non Investm ment grade

Non Investm ment grade

BB+ 11

14

Investtment gra ade

Invesstment grrade


Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia [ Tanggal 16 Sept 2009 Moody’s menaikan peringkat kredit Indonesia dari Ba3

menjadi Ba2, adapun highlight dari Moody’s antara lain sebagai berikut:

“The upgade was prompted by the Indonesian economy’s relatively strong resilience to the global recession as well as its healthy medium-term growth prospects” “Th upgrade “The d was also l prompted t db by an iimproving i credit dit profile fil d derived i d ffrom IIndonesia’s d i ’ ongoing i policy prudence, structural reforms, and appropriate debt management”

[ Tanggal 25 Januari 2010, Fitch’s menaikan peringkat kredit Indonesia dari BB

menjadi BB+ dengan outlook stable, adapun highlight dari Fitch’s antara lain sebagai berikut:

“The rating action reflects Indonesia's relative resilience to the severe global financial stress test of 2008 - 2009 which has been underpinned by continued improvements in the country's public finances, a fundamental sovereign rating strength, and a material easing of external financing constraint. ”

[ Tanggal 12 Maret 2010, 2010 S&P menaikan peringkat kredit Indonesia dari BBBB menjadi

BB dengan outlook positive, adapun highlight dari S&P antara lain sebagai berikut:

"The positive outlook reflects Standard & Poor's expectation that the political pressures experienced by the administration will prove to be only a temporary distraction from implementing its fiscal, administrative, and structural reform agenda,"

[ Tanggal 2 April 2010, CRC menaikkan peringkat kredit Indonesia dari klasifikasi 5

menjadi klasifikasi 4, adapun highlight dari OECD sebagai berikut:

“The main factor supporting the upgrades is Indonesian impressive macroeconomic indicators as the economy is one of the most resilient amid the global financial crises and Indonesia is one of the few countries that experienced positive economic growth in 2009 2009. Improvement in macroeconomic performance and economic stability is the result of a combination of good and forward looking economic policy, ongoing structural reforms, as well as good debt management” Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2009

[ Wajar j Tanpa p Pengecualian g (WTP) ( ) terhadap p Laporan p

Keuangan Bagian Anggaran terkait Pengelolaan Utang (BA999.01) [ Akuntabilitas Ak bili ki kinerja j pengelolaan l l utang membaik b ik Sistem Pengendalian Internal (SPI) Kepatuhan p terhadap p peraturan p dan ketentuan yang y g berlaku


GDP Per Capita dari Highly Indebted Poor Countries (HIPCs) yang Mendapat Penghapusan Utang (dalam USD)

Negara G a a Ghana Benin Mali Burkina Faso Tanzania Gambia, The Madagascar Mozambique Uganda Rwanda Niger Sierra Leone Malawi Ethiopia

2000

2001

2002

247 312 242 220 268 304 240 234 240 212 162 140 150 124

258 58 318 255 229 272 292 272 218 223 196 169 171 144 121

292 9 364 315 260 274 250 256 220 222 187 182 190 217 112

Tahun 2003 2004 353 447 399 326 281 241 310 238 230 199 213 192 193 120

402 0 492 433 378 303 255 241 284 243 218 226 199 204 137

2005

2006

2007

476 6 505 457 390 368 285 270 320 302 258 251 217 216 164

553 528 490 402 359 307 287 326 318 303 262 247 233 197

650 601 556 458 400 377 372 363 363 341 294 286 255 245

Catatan: GDP Per Capita Indonesia tahun 2008 = USD2.246 (sumber: IMF)

Debt to GDP HIPCs dari 102% pada tahun 1999 menjadi 31% pada tahun 2007 Adanya Penghapusan Utang (debt pardon) dari kreditor telah mengurangi stok utang utang HIPCs ratarata sebesar 90% (per tahun 2007)


Kesimpulan [ Utang Pemerintah diperlukan untuk membiayai defisit APBN, penyediaan

arus kas jangka pendek, dan refinancing utang lama. [ Meskipun utang nominal mengalami peningkatan, namun rasio terhadap PDB cenderung menurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman [ Pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah, jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik. [ Pengelolaan fiskal & utang Indonesia relatif semakin baik:

Berbagai rasio utang dan rasio biaya utang menunjukkan trend yang membaik d bahkan dan b hk dibandingkan dib di k rasio-rasio i i yang sama di negara llain, i termasuk k negara maju

Kegiatan pengelolaan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin transparasi dan akuntabilitas publik

LKPP 2008 dan LKPP 2009 terkait pengelolaan utang dinilai Wajar Tanpa Pengecualian/WTP oleh BPK/Badan Pemeriksa Keuangan

Perbaikan rating terutama sejak 2005 2005, dan terakhir (12 Maret 2010) perbaikan peringkat oleh S&P dari BB- menjadi BB meskipun di tengah krisis global yang sampai saat ini masih dirasakan di beberapa negara. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

© 2010 Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Telepon : 021-3449230 psw. 5647, 021-3864778 Faksimili : 021-3843712 www.dmo.or.id

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. Edisi Oktober 2010

Recommend Documents