DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2015

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena atas perkenan-Nya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014, sebagai aplikasi dari Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018, walaupun penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini pada dasarnya merupakan amanat dari : a. Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah sampai tingkat eselon II harus memiliki Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang didalamnya berisi programprogram utama yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun; b. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan

pedoman

Penyusunan

Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah. Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang yang ditetapkan adalah “TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG ANDAL”. Dijabarkan menjadi 6 (enam) misi, yaitu : 1. Membangun dan mengembangakan DPPKAD menjadi institusi yang profesional; 2. Mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang optimal guna peningkatan kapasitas fiskal daerah; 3. Mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan berbasis kinerja; 4. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib, efektif dan efisien 5. Mewujudkan optimalisasi pengelolaan perbendaharaan daerah; 6. Mewujudkan laporan keuangan daerah yang akuntabel dan fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2015

i

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya, maka isi yang terkandung di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan

kebulatan

kesepakatan

bersama

yang

dilaksanakan

dan

dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang. Kami sadar bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang

bersifat

konstruktif

senantiasa

kami

nantikan

untuk

perbaikan

atau

penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas di tahun mendatang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang tahun 2015 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan. Semoga Laporan ini bermanfaat khususnya bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang dalam upaya mewujudkan Jombang Sejahtera untuk Semua, juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Jombang,

Februari 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Drs. EKA SUPRASETYO A.P., MM. Pembina Tingkat I NIP. 19620825 198611 1 001


ii

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG IKHTISAR EKSEKUTIF Sebagaimana telah menjadi komitmen Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang selama tahun 2014 – 2018 ingin mewujudkan visi “TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG ANDAL”. Visi ini dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi, 6 (enam) tujuan dan 8 (delapan) sasaran yang selanjutnya dituangkan ke dalam 12 (dua belas) kebijakan dan 11 (sebelas) program. Pada tahun 2015, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan 8 (delapan) sasaran yang ingin diwujudkan / dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 – 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu: a)

Terlaksananya peningkatan kualitas SDM, kelembagaan dan tata laksana.

b)

Terlaksananya

peningkatan

sarana

dan

prasarana

perkantoran

dan

peningkatan pelayanan c)

Meningkatnya pendapatan asli daerah.

d)

Tersusunnya APBD yang berkualitas.

e)

Terwujudnya tata kelola aset yang tertib, efektif dan efisien.

f)

Tercapainya validasi dan akurasi perbendaharaan daerah.

g)

Tersusunnya laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami guna pencapaian opini WTP.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja dari 7 sasaran di atas adalah sebesar 100 %. Hasil ini mencerminkan kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama tahun 2014. Pencapaian Kinerja tersebut dilaksanakan melalui 11 program dan 38 kegiatan yang capaiannya bisa dilihat pada tabel berikut :

No.

SASARAN

RATA-RATA

SKALA ORDINAL


iii

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG CAPAIAN KINERJA (%) 4

8

1

2

1

Terlaksananya peningkatan kualitas SDM, kelembagaan dan tata laksana

80 %

Kurang berhasil

2

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana perkantoran dan peningkatan pelayanan

100 %

Berhasil

3

Meningkatnya pendapatan asli daerah

133,58%

Berhasil

4

Tersusunnya APBD yang berkualitas

100%

Berhasil

5

Terwujudnya tata kelola aset yang tertib, efektif dan efisien

19,5%

Tidak berhasil

6

Tercapainya validasi dan akurasi perbendaharaan daerah

219,58 %

Berhasil

7

Tersusunnya laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami guna pencapaian opini WTP

100%

Berhasil

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut : 1. Terbatasnya waktu dalam pelaksanaan diklat dan bimtek akibat volume pekerjaan yang begitu padat 2. Beberapa catatan khusus terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah dari BPK yang belum ditindaklanjuti secara tuntas dan hingga saat laporan ini ditulis, BPK masih melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah sehingga menyebabkan Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah tahun 2014 masih belum dapat diketahui secara pasti. 3. Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah


iv

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 4. Kurangnya

sarana

dan

prasarana

yang

representatif

yang

mendukung

penyelenggaraan suatu acara yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah 5. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah

Strategi pemecahan masalah / langkah-langkah yang telah dilaksanakan : 1. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal 2. Melakukan pembenahan terhadap dokumen-dokumen yang digunakan sebagai standar belanja barang/jasa 3. Peningkatan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana beserta fasilitas pelayanan lainnya sesuai dengan standar pelayanan secara bertahap 4. Optimalisasi pemberdayaan aset dan yang diarahkan pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5. Peningkatan pola pelayanan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP).


v


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................................................. i IKHTISAR EKSEKUTIF ......................................................................................................... iii DAFTAR ISI ......................................................................................................................... vi DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .......................................................................................... vii DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................................. viii

BAB I

PENDAHULUAN ................................................................................................ 1

BAB II

A.

Latar Belakang ........................................................................................... 1

B.

Tugas Pokok dan Fungsi ........................................................................... 3

C.

Mandat dan Peran Strategis....................................................................... 6

D.

Dasar Hukum ............................................................................................. 8

E.

Sistematika Laporan .................................................................................. 10

PERENCANAAN KINERJA ............................................................................... 11

BAB III

BAB IV

A.

Rencana Strategis .................................................................................... 9

B.

Rencana Kerja ........................................................................................... 25

C.

Penetapan Kinerja ..................................................................................... 39

D.

Pengukuran Kinerja ................................................................................... 41

AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN .................. 43 A.

Capaian Indikator Kinerja Utama ............................................................... 43

B.

Analisis dan Evaluasi Kinerja .................................................................... 45

C.

Akuntabilitas Keuangan ............................................................................. 57

PENUTUP ........................................................................................... 59


vi


DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.4 Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan Tabel 2.5 Komposisi Menurut Jabatan Tabel 2.6 Komposisi Menurut Pendidikan Tabel C. 1 Indikator Kinerja Utama Tabel D. 1 Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Tabel III.A Pengukuran Kinerja Tingkat SKPD Tabel III.B Capaian Kinerja Sasaran


vii


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran I

Rencana Strategis (RENSTRA)

Lampiran II

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 (RKT 2015)

Lampiran III

Penetapan Kinerja Tahun 2015 (TAPKIN 2015)


viii

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan harapan Bangsa Indonesia karena merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Salah satu asas penyelenggaraan negara yang baik adalah asas akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, Pemerintah

menetapkan

Instruksi

Presiden Nomor

7

Tahun

1999

tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap

Instansi

Pemerintah

sebagai

unsure

penyelenggara

negara

untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem AKIP dilakukan penyempurnaan sehingga dapat meningkatkan fungsinya sebagai salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; terwujudnya transparansi instansi pemerintah; terwujudnya partisipasi masyarakat

dalam

pelaksanaan

pembangunan

nasional;

dan

terpeliharanya

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan penyempurnaan tersebut, instansi pemerintah akan membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2015

1

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang merupakan salah satu dinas yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati, yang memiliki berbagai macam kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah sehingga dapat didayagunakan secara optimal, efisien dan efektif. Selain berperan sebagai lembaga teknis yang mengelola penerimaan daerah, keuangan daerah serta aset daerah, DPPKAD juga mengelola Keuangan Daerah di sector belanja termasuk dalam Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian fungsi DPPKAD dapat disamakan dengan stabilisator dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini bukan merupakan tugas yang ringan karena akan banyak kebijakan-kebijakan teknis pengelolaan keuangan yang bersumber dari DPPKAD. Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang masih perlu dikembangkan dan

ditingkatkan

dalam

rangka

mewujudkan

peningkatan

tata

kelola

penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan profesional merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar tekad dan semangat untuk perwujudan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih baik dan profesional itu maka beban tugas dan tanggung jawab Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dirasakan semakin berat, karena aparatur daerah dituntut untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset

Daerah

Kabupaten

Jombang

harus

bisa

berlangsung

secara

berdayaguna dan berhasilguna. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan. LKIP DPPKAD Tahun 2015 juga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2015

2

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki kinerja DPPKAD di tahun yang akan datang. B.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI a. Sumber Daya Manusia Demi mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perencana pembangunan, saat ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang didukung oleh 92 personil, yang terdiri dari 86 personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 personil Pegawai Honorer. Apabila

diklasifikasikan

berdasarkan

Eselon

menunjukkan

bahwa

pegawai/aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang yang berstatus Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 6 orang, dan Eselon IV sebanyak 14 orang dari 92 orang staf di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang (tabel 2.1) Tabel 2.1 Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan Eselon Jabatan

Jumlah

- Eselon II

1 orang

- Eselon III

6 orang

- Eselon IV

14 orang

- Staf PNS

65 orang

- Honorer

6 orang

JUMLAH

92 Orang

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang, 2015

Apabila

diklasifikasikan

berdasarkan

Golongan

menunjukkan

bahwa

pegawai/aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang yang berstatus Golongan IV sebanyak 8 orang, Golongan III


3

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG sebanyak 54 orang, Golongan II sebanyak 21 orang dan Golongan I sebanyak 3 Orang serta 6 orang berstatus honorer dari 92 orang pegawai di Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang (tabel 2.2). Tabel 2.2 Komposisi Menurut Jabatan Jabatan

Jumlah

Golongan IV

8 orang

Golongan III

54 orang

Golongan II

21 orang

Golongan I

3 orang

Honorer

6 orang

JUMLAH

92 Orang

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang, 2015

Selain itu jika diklasifikasikan berdasarkan Pendidikan menunjukkan bahwa pegawai/aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang yang berpendidikan Magister (S2) 18 orang, berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 48 orang, berpendidikan Diploma (D3) sebanyak 1 orang dan berpendidikan SLTA sebanyak 21 Orang serta 4 orang berpendidikan SLTP dari 92 orang pegawai di Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang (tabel 2.3).

Tabel 2.3 Komposisi Menurut Pendidikan Tingkat Pendidikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2015

Jumlah 4

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG S–2

18 orang

S–1

48 orang

D-3

1 orang

SLTA

21 orang

SLTP

4 orang

JUMLAH

92 Orang

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang, 2015 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Kabupaten Jombang di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Dalam melaksanakan

tugas,

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah, mempunyai fungsi : a. Penyusunan rumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset ; c.

Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan petunjuk teknis operasional dan perundang-undangan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;

d. Penyusunan

rencana

dan

program

pembangunan

bidang

pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset; e. Pelaksanaan kegiatan program dengan menyiapkan perumusan, pengolahan dan penelaahan kebijakan sesuai dengan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset ; f.

Pelaksanaan pembinaan, dengan mengatur kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka peningkatan pemberdayaan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;

g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan serta pengevaluasian program sektoral dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; h. Pembinaan,

pengembangan,

pengendalian

dan

pengawasan

dibidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2015

5

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG i.

Pembinaan dibidang administrasi dan penjabaran kebijaksanaan operasional dan teknis yang meliputi bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset ;

j.

Pengelolaan tugas kesekretariatan;

k.

Pelaksanaan

tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris

Daerah. C.

MANDAT DAN PERAN STRATEGIS Kedudukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut : a.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Jombang.

b.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

dipimpin oleh seorang

Kepala yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang mempunyai urusan sebagai berikut : a. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL) 1.

Penyiapan

bahan

masukan

pembentukan,

penghapusan

dan

penggabungan daerah untuk sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). 2.

Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.

b. Administrasi Keuangan Daerah 1.

Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

2.

Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

3.

Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah.

4.

Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan daerah.

5.

Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD.

6.

Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah.

7.

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa.

8.

Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa.


6

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG 9.

Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent) antara daerah dan desa.

10

Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa.

11

Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa.

12

Pajak dan Retribusi Daerah : a.

Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

b.

Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

c.

Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa.

13.

14.

d.

Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah.

e.

Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya.

Investasi dan Aset Daerah a.

Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah.

b.

Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah.

c.

Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah .

d.

Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran .

Pinjaman Daerah a.

Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU.

15

16.

17.

b.

Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU.

c.

Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU.

Dana Alokasi Umum (DAU) a.

Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU.

b.

Pengelolaan DAU.

c.

Pelaporan pengelolaan DAU.

Dana Alokasi Khusus (DAK) a.

Usulan program dan kegiatan daerah untuk didanai dari DAK.

b.

Pengelolaan DAK (bagi daerah yang menerima DAK).

c.

Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.

Dana Bagi Hasil (DBH). a. Penyiapan data realisasi penerima DBH. b. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.

18.

Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan


7

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG keuangan daerah dan desa. 19

Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan

.

APBD dan APB desa.

20

Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa.

21

Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent).

22

D.

Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa.

Dasar Hukum Penyusunan LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilandasi dasar hukum sebagai berikut: 1. Undang-undang

Nomor

17

Tahun

2003

tentang

Keuangan

Negara

(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk ke dua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke dua atas Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara RI

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 6. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4478); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2015

8

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG 8. Peraturan

Pemerintah

Nomor

39

Tahun

2006

tentang

Tata

Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Propinsi,

dan

Pemerintah Daerah Kab./Kota; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembengunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang. 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 - 2018 (Dokumen Visi, Misi, Kebijakan dan Agenda Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Periode 2014-2018). 18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Perbub No. 23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2015

9

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN Sistematika penulisan LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut : BAB I

: PENDAHULUAN A. Latar belakang. B.

Tugas dan Fungsi Organisasi

C. Mandat dan Peran Strategis D. Dasar Hukum E.

BAB II

Sistematika Laporan

: PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis B. Rencana Kerja dan Kontrak Kerja C. Penetapan / Perjanjian Kinerja D. Pengukuran Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Indikator Kinerja B.

Evaluasi dan Analisis Kinerja

C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV : PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Rencana Strategis yang merupakan dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu 5 (lima ) tahun. Adapun peran penting Renstra bagi instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :


10


Merupakan

dokumen

yang

digunakan

untuk

mempermudah

pelaksanaan

akuntabilitas. Tanpa adanya Renstra, mekanisme dan pelaksanaan akuntabilitas akan sulit untuk dilakukan oleh organisasi. 2. Dokumen yang digunakan untuk memberikan arah dan tujuan organisasi melangkah lebih maju di masa depan seiring dengan perkembangan dinamis yang ada. Dengan adanya Renstra, tentunya stakeholders dapat menilai apakah organisasi telah menuju kepada arah yang diinginkan ataukah telah mencapai apa yang diharapkan. 3. Merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program pelayanan publik yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan kedepan. 4. Sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Dengan mengacu dan berpedoman pada RPJMD Tahun 2014-2018 khususnya pada Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang

(DPPKAD) Tahun 2014 - 2018 disusun dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Jombang Nomor 188/1042/415.31/2015 tanggal 23 Juli 2014. Rencana Strategis DPPKAD 2014-2018 adalah merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan, menjadikan DPPKAD sebagai instansi yang mempunyai peran strategis dalam pengelolaan pendapatan, anggaran yang efektif dan efisien berbasis kinerja. Renstra DPPKAD yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antar pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruhjajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi DPPKAD. Perumusan rencana strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan dimulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan visi dan misi organisasi.

1.

Pernyataan Visi


11

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder’s. Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut : “TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG ANDAL”. Penetapan Visi tersebut merupakan perwujudan cita-cita dalam rangka Pengelolaan

Keuangan

Daerah

guna

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan di kabupaten Jombang, agar dapat berjalan dengan lebih dinamis dan tercapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang bermaksud meningkatkan kemampuan dan sikap guna memahami paradigma, menyusun strategi dan merumuskan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dapat mendukung terlaksananya visi Kepala Daerah yaitu Jombang Sejahtera Untuk Semua. Hal ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang dalam mengelola Potensi Daerah antara lain sebagai berikut : a) Pengelolaan pemungutan PAD ; b) Pengembangan sumber-sumber potensi pendapatan daerah; c)

Realokasi anggaran dan penyusunan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD;

d) Pengelolaan bagi hasil pajak dan bukan pajak ; e) Koordinator penggunaan rumah dinas ; f)

Perumusan kebijakan keuangan daerah ;

g) Pengadministrasian dan pengendalian aset-aset daerah ; h) Pengelolaan administrasi keuangan daerah. 2. Pernyataan Misi Misi adalah landasan Strategis dalam mencapai tujuan organisasi yang secara bersama-sama akan diusahakan terwujud oleh seluruh komponen organisasi. Atas dasar itu semua, maka sesuai visi, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada maka ditetapkan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang adalah :


12

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG 2.1. Membangun dan Mengembangkan DPPKAD menjadi Institusi yang Profesional; Misi

pertama

ini

mengandung

makna

bahwa

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang bertekad untuk senantiasa memperbaiki kinerja Dinas melali peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai, peningkatan tata tertib dan disiplin pegawai, upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung program kegiatan, perbaikan penyusunan dan pelaksanaan perencanaan program kerja, perbaikan penyusunan dan pelaksanaan standar operasional pelayanan (SOP) guna teruwjudnya institusi yang profesional, kredibel dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. 2.2

Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Optimal Guna Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah. Misi kedua ini mengandung makna bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang bertekad untuk mewujudkan Pendapatan Daerah sesuai potensi yang dimiliki dan meningkatkannya secara kontinu

dengan

cara

meningkatkan

pendapatan

dari

sumber-sumber

pendapatan yang sudah ada, pengembangan dan penggalian sumber-sumber pendapatan

baru,

pemenuhan

sarana-prasarana

penunjang

kegiatan

pelayanan, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait, serta dengan meningkatakan kepatuhan dan pemahamam wajib pajak/retribusi.

2.3

Mewujudkan Pengelolaan Anggaran yang Efektif, Efisien dan Berbasis Kinerja Misi

tersebut

ini

mengandung

makna

bahwa

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang bertekad untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan berbasis kinerja dan data serta dalam kerangka pengeluaran jangka menengah, yang berarti : a.

Perencanaan anggaran disusun berdasarkan pada potensi dan capaian target kinerja berupa keluaran dan hasil yang akan dicapai oleh organisasi (Performance Budgeting atau anggaran berbasis kinerja);


13

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG b.

Penyusunan anggaran belanja kegiatan harus didasarkan pada data capaian hasil tahun sebelumnya dan rencana target penyelesaian ke depan, sehingga suatu kegiatan ada batas waktunya, tidak dilakukan secara terus menerus atau dalam kerangka pengeluaran jangka menengah ;

c.

Penyusunan dan pelaksanaan penganggaran harus didasarkan prinsip efisien atas penggunaan sumber daya input tetapi tetap efektif atau tepat sasaran. Sumber daya keuangan harus dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif.

2.4

Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang Tertib, Efektif dan Efisien Misi ini mengandung makna bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang bertekad untuk mewujudkan : a.

Sistem perencanaan kebutuhan barang yang efektif dan efisien dalam menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah ;

b.

Penatausahaan dan pelaporan barang yang tertib ;

c.

Inventarisasi aset yang berkelanjutan guna tersedianya data aset yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan ;

d.

Optimalisasi pemanfaatan aset guna menunjang program pembangunan dan meningkatkan pendapatan.

2.5

Mewujudkan Optimalisasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah. Misi tersebut mengandung makna bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan pengelolaan menyimpan,

perbendaharaan membayar

daerah

atau

mulai

dari

menyerahkan,

kegiatan

menerima,

menatausakan

dan

mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel. 2.6

Mewujudkan Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan.


14

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG Misi

tersebut

mengandung

pengertian

bahwa

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang bertekad mewujudkan pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan agar dapat menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Dengan menyelaraskan Misi dan Tugas Pokok Fungsi di atas maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang berupaya mewujudkan masyarakat di Kabupaten

Jombang

yang Madani

dengan menciptakan Sistem dan Prosedur yang mampu meningkatkan akses masyarakat dalam Pemerintahan terutama dalam bidang Perpajakan yang masih menjadi kewenangan dan tanggung jawab Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaannya. 3.

Faktor Penentu Keberhasilan Pengidentifikasian faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor penting

dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan

dan

Aset

Daerah

Kabupaten

Jombang

mampu

menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Faktor- faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut dapat diidentifikasikan antara lain sebagai berikut :



Didukung oleh SDM yang Profesional DPPKAD sebagai institusi keuangan daerah mengemban fungsi manajemen di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan sebagai manifestasi dan pelaksanaan manjemen

pembangunan.

Institusi

perencana

harus

mampu

mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara intensif dan menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian dan analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini lembaga perencana tidak hanya bertindak sebagai ”penampung” berbagai usulan rencana dari SKPD lainnya, tetapi harus mampu bertindak tegas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2015

15

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG sebagai ”motor penggerak” yang dapat mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan permasalahan pembangunan. Disini Sumber Daya Aparatur yang profesional memiliki posisi yang penting dalam mewujudkan sistem perencanaan

pembangunan

Kabupaten

Jombang

yang

berkualitas,

transparan. berkeadilan dan berkelanjutan. 

Berbasis kondisi lokal Pendapatan Asli Daerah didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar pemungutan pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah, akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien da[pat meuwjudkan visi daerah yaitu mewujudkan masyarakat yang berkualitas.



Mendukung Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus tetap pada kerangkan dan arah desentralisasi fiskal yang merupakan instrumen bagi Pemerintah Pusat dan Daerah guna mendukung dan menjaga netralitas fiskal secara Nasional.



Akomodatif terhadap dinamika global Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini dimaksudkan bahwa pendapatan dan pengelolaan aset daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan kapasitas keuangan daerah menghadapi arus globalisasi. Sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Jombang maka

keberadaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai inovator dalam mengembangkan potensi penerimaan, selain melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat di Bidang Pendapatan Daerah. Sebagai upaya yang dilakukan untuk menyediakan pembiayaan yang berasal dari sumber-sumber Keuangan Asli Daerah tersebut adalah dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan Pajak Daerah serta menciptakan keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber Keuangan Daerah yang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2015

16

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG sah dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, dengan mengoptimalkan kemampuan keuangan dan aset yang dimiliki dengan tujuan: a) Terwujudnya anggaran yang efektif dan efisien, b) Terwujudnya basis data keuangan daerah yang realibel, c)

Terciptanya standar belanja yang tepat dan dinamis,

d) Terwujudnya Penerimaan Daerah yang efektif, e) Berkembangnya potensi daerah yang efektif, f)

Terwujudnya pertanggungjawaban keuangan daerah,

g) Terwujudnya fungsi barang dan aset daerah yang lebih optimal. 4.

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah

Kabupaten

Jombang

sebagai

perwujudan

dari

pendayagunaan

lingkungan Strategis yang ada bertujuan : a) Meningkatkan

kualitas

SDM,

sarana

prasarana

perkantoran,

kualitas

kelembagaan, tata laksana dan pelayanan,. b) Meningkatkan pendapatan daerah c)

Meningkatkan kualitas penganggaran

d) Meningkatkan manajemen aset daerah. e) Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang valid dan akurat f)

Menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Dalam mewujudkan tujuan suatu organisasi diperlukan sasaran yang

terarah agar komponen dalam suatu organisasi memahami sasaran yang akan dicapai. Dalam mewujudkan suatu tujuan perlu ditetapkan strategi berupa kegiatan dan program. Sasaran yang hendak dicapai di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang adalah : a)

Terlaksananya peningkatan kualitas SDM, kelembagaan, tata laksana dan pelayanan.

b)

Terlaksananya peningkatan sarana prasarana perkantoran

c)

Meningkatnya pendapatan asli daerah.

d)


e)

Terwujudnya optimalisasi aset daerah

f)

Terlaksananya pengelolaan perbendaharaan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel


17

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG g)


5.

Strategi dan Kebijakan Strategi adalah cara-cara dalam mengoperasionalkan tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan. Strategi yang baik adalah penjabaran dari tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan yang obyektif. Dengan kata lain guna mencapai sasaran kondisi lingkungan yang dinamis, perlu diantisipasi dengan strategi (S) sebagai berikut : 1.

Mengembangkan

potensi

kemampuan

personil

sesuai

bidang

dan

tanggungjawabnya serta penerapan reward dan punishment terhadap prestasi kerja yang terukur 2.

Peningkatan pengetahuan aparatur terkait tata cara yang baik dalam menyusun dokumen Renstra, LKIP, dan Laporan Keuangan SKPD.

3.

Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran.

4.

Peningkatan dan pengembangan sistem manajemen mutu bidang keuangan.

5.

Menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja, data dan dalam rangka pengeluaran jangka menengah..

6.

Peningkatan tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan aset daerah.

7.

Peningkatan pemahaman pengelolaan keuangan terhadapa keuangan daerah.

8.

Peningkatan pemahaman institusi pemerintah terhadap Sistem Skuntansi Pemerintahan

9.

Peningkatan kemmapuan Pemerintah Desa dalam penatausahaan keuangan desa

Untuk mendukung strategi yang telah ditetapkan tersebut, DPPKAD menyusun kebijakan-kebijakan sebagai berikut : 1.

Peningkatan

profesionalisme

aparatur

sesuai

tuntutan

kebutuhan

pemenuhan SDM yang handal 2.

Pelaksanaan

bimbingan

teknis

pengelolaan

keuangan

daerah

dan

sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi aparatur 3.

Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima


18


Pelaksanaan rapat kerja guna peningkatan kinerja aparatur sebagai penunjang pelayanan prima

5.

Optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan daerah

6.

Melakukan evaluasi, pembinaan serta penelitian usulan dan pelaksanaan penganggaran secara terus menerus dengan meningkatkan koordinasi yang efektif dengan SKPD, Tim Anggaran dan DPRD

7.

Meuwjudkan pengelolaan aset yang efektif dan efisien serta optimalisasi pemanfaatan asset

8.

Peningkatan system pengelolaan keuangan daerah

9.

Penererapan

Sistem

Informasi

Keuangan

Daerah

(SIMDA)

dalam

pengelolaan keuangan daerah 10. Pelaksanaan bimbingan teknis bagi SKPD untuk meningkatkan pemahaman terhadap Sistem Akuntansi Pemerintahan 11. Bimbingan teknis bagi pengelola keuangan desa tentang Sistem Akuntansi Keuangan Desa (SIMKUDA). Dalam rangka melaksanakan tugas sebagai pengelola pendapatan di Kabupaten Jombang, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menghadapi kondisi lingkungan antara lain : Kekuatan

utama

adalah

adanya

Peraturan

Daerah

terkait

tentang

pengelolaan keuangan daerah, diantaranya: -

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang meliputi Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak PPJ, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Reklame, Pajak Parkir, BPHTB.

-

Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah

-

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan peraturan ini telah mendorong Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik serta dalam mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna. Untuk meningkatkan kinerja tersebut harus didukung oleh faktor kekuatan lain seperti, Kelembagaan dan Struktur memadai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor Nomor 7 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2015

19

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang; Tupoksi DPPKAD yang tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 25 Tahun 2013; serta adanya Sisdur dan Juknis yang relevan, seperti: -

Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 A Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 19 tahun 2007 tentang Sistem dan prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

-

Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 tahun 2009 tentang tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara; Peluang utama adanya dan berlakunya UU Nomor 32 tentang

Pemerintahan Daerah dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Permendagri nomor 58 tahun 2007.

Daerah

sebagimana

diubah

dengan

Dengan peluang ini DPPKAD memiliki

payung hukum dalam menata dan menyempurnakan sistem pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu, terkait dengan penerimaan daerah, maka payung hukum tersebut juga memberikan peluang bagi DPPKAD untuk terus mencari dan menggali sumber-sumber penerimaan yang baru sehingga akan menambah pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah. Oleh karenanya dengan peluang UU 17/2003 dan dan UU 1/2004, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset secara optimal dan bertanggung-jawab. Sedangkan disisi lain, kelemahan utama ada pada kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur, fasilitas kerja terbatas, kurangnya pengakuan terhadap prestasi kerja, lambatnya pelayanan, serta lemahnya koordinasi internal,

sehingga menyebabkan dalam

pengelolaan keuangan

daerah mengalamai beberapa hambatan, kurang efisien dan efektif, sehingga sering terjadi kesalahan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sedangkan terkait dengan sisi penerimaan hal ini berpengaruh pada penetapan, pencatatan serta pelaporan yang berakibat sumber-sumber

pemasukan


yang

harus

disetor

ke

Kas

Daerah

kurang 20

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG memuaskan, karena tidak sesuai dengan target yang harus dicapai dan tidak akurasinya data kemampuan dan kekuatan dalam mengoptimalkan potensi yang ada. Terkait dengan beberapa kendala tersebut telah diambil langkah-langkah antisipasi sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tupoksi maupun target capaian kinerja. Disamping itu juga dipersiapkan solusi yang tepat, sehingga terhadap kesalahan tersebut tidak mempengarhui capaian kinerja yang telah ditetapkan. Tantangan

utama,

ada

pada

Rendahnya

Kesadaran

WP/WR,

Tersebarnya Obyek kekayaan daerah, Kurangnya Koordinasi antar instansi, Banyaknya Tuntutan Publik karena Lemahnya kesadaran masyarakat tentang peraturan perundangan dalam pengelolaan keuangan daerah, Stabilitas Sosial Politik Masyarakat kurang mendukung. Tantangan ini telah memungkinkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang

meningkatkan

profesionalisme

dalam

memberikan penyuluhan

secara intensif di bidang pajak dan retribusi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan mengacu pada Visi dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam memberikan pelayanan prima dan komitmen yang tinggi tanpa meninggalkan nilai-nilai moral dalam mengelola pendapatan, keuangan aset atau kekayaan daerah. Identifikasi

lingkungan

strategis,

Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang adalah digambarkan dalam matrik berikut: ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL ORGANISASI

A L I

KEKUATAN (STRENGTH)

KELEMAHAN (WEAKNESS)

1 Peraturan Daerah dan ketentuan hukum yang lengkap.

1 Kurangnya kuantitas Sumber daya Aparatur yang berkualitas di Bidang Keuangan Daerah.

2 Kelembagaan dan Struktur memadai

2 Fasilitas Kerja terbatas

3 Tupoksi Ada dan lengkap.

3 Kurangnya pengakuan terhadap prestasi kerja.

4 Adanya SISDUR dan Juknis yang relevan dengan kemajuan jaman

4 Lambatnya Pelayanan


21

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG 5 potensi sumber daya lingkungan yang memadai

A L E

5 Lemahnya Pengawasan Internal

PELUANG ( OPPORTUNITY)

TANTANGAN (THREATH)

1 Berlakunya UU No.32/04; 33/04; 34/2000

1 Rendahnya Kesadaran WP dan WR

2 Luasnya Kewenangan yang dimiliki

2 Tersebarnya Obyek kekayaan daerah

3 Bertambahnya potensi di daerah

3 Kurangnya Koordinasi antar instansi

4 Deregulasi Pengelolaan Keuangan Daerah

4 Banyaknya Tuntutan Publik karena Lemahnya kesadaran masyarakat tentang peraturan perundangan dalam pengelolaan keu. daerah

5 Peningkatan Investasi Perdagangan Lokal

5 Stabilitas Sosial Politik Masyarakat kurang mendukung

MATRIK KETERKAITAN ANTARA FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL ORGANISASI KEKUATAN (STRENGTH)

KELEMAHAN (WEAKNESS)

1 Peraturan Daerah dan aturan yang mendukung INTERNAL lengkap.

1 Kurangnya kuantitas Sumber daya Aparatur yang berkualitas di Bidang Keuangan Daerah. 2 Fasilitas Kerja terbatas

EKSTERNAL

PELUANG (OPPORTUNITY) 1 Berlakunya UU No.32/04; 33/04;

2 Kelembagaan dan Struktur memadai 3 Tupoksi Ada dan lengkap. 4 Adanya SISDUR dan Juknis yang relevan dengan kemajuan jaman 5 potensi sumber daya lingkungan yang memadai STRENGTH OPPORTUNITY (S-O) 1 Laksanakan Peraturan Daerah dan Peraturan


3 Kurangnya pengakuan terhadap prestasi kerja. 4 Lambatnya Pelayanan

5 Lemahnya Pengawasan Internal

WEAKNESS OPPORTUNITY (W-O) 1 Tingkatkan Pengetahuan Kemampuan Pegawai Thd 22

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG 34/2000

lain yang Relevan Perundang-undangan dengan baik dan benar 2 Luasnya Kewenangan 2 Kembangkan potensi dan 2 Tingkatkan Sarana & yang dimiliki Intensifkan pelaksanaan Prasarana Kerja tugas. 3 Bertambahnya 3 Realisasikan Peningkatan 3 Laksanakan Sistem dan potensi di daerah Pendapatan Prosedur dengan baik dan benar 4 Deregulasi 4 Budayakan Kerja Tim 4 Ciptakan Etos Kerja dan Pengelolaan Profesionalisme Keuangan Daerah 5 Peningkatan Investasi 5 Optimalisasikan Potensi 5 Ciptakan Sistem Informasi Perdagangan Lokal Kekayaan Daerah Manajemen yang handal TANTANGAN (THREATH)

STRENGTH THREATH

WEAKNESS THREATH

(S-T)

(W-T)

1 Rendahnya Kesadaran WP/WR

1 Sosialisasi Peraturan Daerah dan perundangan lain

1 Tingkatkan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur bidang Perpajakan terhadap pengelola Pendapatan & Wajib Pajak

2 Tersebarnya Obyek kekayaan daerah

2 Tambahkan Sarana & Prasarana operasional

2 Tingkatkan Akurasi Data

3 Kurangnya Koordinasi antar instansi

3 Rancang Sistem Informasi Manajemen Perpajakan

3 Kembangkan metode kerja tim

4 Banyaknya Tuntutan Publik karena Lemahnya kesadaran masyarakat tentang peraturan perundangan dalam pengelolaan keuangan daerah

4 Tingkatkan Efisiensi Pelayanan Publik

4 Maksimalkan Sistem Perencanaan dan Evaluasi

5 Stabilitas Sosial Politik Masyarakat kurang mendukung

5 Mantapkan Sistem dan prosedur

5 Berikan penghargaan & Sanksi


23

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG Dari Analisa pembobotan dan keterkaian dengan Visi, Misi dan Nilai-nilai Organisasi, maka disusun Matrik Pembobotan dan Keterkaitan dengan Visi, Misi sebagai berikut:

MATRIK KETERKAITAN VISI, MISI DAN NILAI KETERKAITAN VISI MISI NILAI

SKOR

TING KAT

S-O 1 Laksanakan Peraturan Daerah dan Peraturan lain yang Relevan dengan baik dan benar

5

3

3

11

IV

2 Kembangkan potensi dan Intensifkan pelaksanaan tugas.

5

4

2

11

IV

3 Realisasikan Peningkatan Pendapatan

4

3

2

9

VI

4 Budayakan Kerja Tim

3

2

3

8

VII

5 Optimalisasikan Potensi Kekayaan Daerah

5

3

5

13

II

1 Sosialisasi Peraturan Daerah dan perundangan lain

4

2

3

9

VI

2 Tambahkan Sarana & Prasarana operasional

4

3

4

11

IV

3 Rancang Sistem Informasi Manajemen Perpajakan

3

4

4

11

IV

4 Tingkatkan Efisiensi Pelayanan Publik

4

5

5

14

I

5 Mantapkan Sistem dan prosedur

4

5

5

14

I

1 Tingkatkan Pengetahuan Kemampuan Pegawai Thd Perundang-undangan

5

4

3

12

III

2 Tingkatkan Sarana & Prasarana Kerja

4

3

3

10

V

3 Laksanakan Sistem dan Prosedur dengan baik dan benar

4

5

4

13

II

4 Ciptakan Etos Kerja dan Profesionalisme

4

4

4

12

III

S-T

W-O


24

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG 5 Ciptakan Sistem Informasi Manajemen yang handal

5

3

2

10

V

1 Tingkatkan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur di bidang Perpajakan Terhadap pengelola Pendapatan & Wajib Pajak

5

4

3

12

III

2 Tingkatkan Akurasi Data

5

3

3

11

IV

3 Kembangkan metode kerja tim

4

4

5

13

II

4 Maksimalkan Sistem Perencanaan dan Evaluasi

3

3

2

8

VII

5 Berikan penghargaan & Sanksi

3

3

2

8

VII

W-T

Keterangan : 1 = kurang sekali ; 2 = kurang ; 3 = cukup dekat ; 4 = dekat ; 5 = dekat sekali Berdasarkan hasil pembobotan dan analisis lingkungan strategis, maka terpilih 5 Faktor Penentu Keberhasilan sebagai strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, yaitu: 1. Tingkatkan Efisiensi Pelayanan Publik. 2. Mantapkan Sistem dan prosedur. 3. Optimalisasikan Potensi Kekayaan Daerah. 4. Kembangkan metode kerja tim. 5. Laksanakan Sistem dan Prosedur dengan baik dan benar. B.

Rencana Kerja Atas dasar kebijakan yang ada, maka ditetapkan program-program melalui strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut : 1.

Terlaksananya peningkatan kualitas SDM, kelembagaan, tata laksana dan pelayanan dengan indikator : Meningkatnya prosentase SDM yang mengikuti pendidikan dan latihan, terlaksananya SOP sesuai dengan Tupoksi serta tersusunnya dokumen Renstra, Renja, LKIP dan dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, maka ditetapkan program : -

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


25

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG -

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

2.

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana perkantoran dengan indikator

:

Terpenuhinya

sarana

dan

prasarana

perkantoran

dan

meningkatnya kualitas pelayanan, maka ditetapkan program :

3.

-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator : Tercapaianya peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ditetapkan program : - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

4.

Tersusunnya APBD yang berkualitas dengan indikator : Tercapainya penganggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran, maka ditetapkan program : -

Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Perencanaan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 5.

Terwujudnya tata kelola aset yang tertib, efektif dan efisien dengan indikator : Tercapainya efisiensi dan efektifitas pengelolaan aset, maka ditetapkan program : -

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah.

6.

Tercapainya validasi dan akurasi perbendaharaan daerah dengan indikator : Terlaksananya pengelolaan perbendaharaan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, maka ditetapkan program : -

Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan

Manajemen

Perbendaharaan Daerah. 7.

Tersusunnya

Laporan

Keuangan

SKPD

yang

relevan,

andal,

dapat

dibandingkan dan dapat dipahami guna pencapaian opini WTP dengan indikator : Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD yang relevan, andal, dapat

dibandingkan

dan

dapat

dipahami

serta

terwujudnya

tertib

administrasi keuangan desa, maka ditetapkan program : -

Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaporan Keuangan Daerah.

-

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa


26


Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang tahun 2015, dijabarkan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : I.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan pada program ini antara lain : 1.

Penyediaan Jasa Masukan : Sumber dana : Keluaran : Hasil Manfaat Dampak

2.

Administrasi Teknis Perkantoran (01.20) Jumlah Dana Rp. 38.400.000,00 APBD Kabupaten Jombang Tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran (6 orang) selama 12 bulan : Meningkatnya kinerja pelayanan SKPD : Efisiensi kerja dan komunikasi : Tugas pokok dan fungsi SKPD dapat terlaksana dengan baik

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.24) Masukan Sumber dana Keluaran Hasil Manfaat Dampak

: Jumlah Dana Rp. 2.200.729.809,00 : APBD Kabupaten Jombang : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan : Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi teknis di DPPKAD Kab. Jombang : Efisiensi Tugas Pokok dan Fungsi staf : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Pembangunan Gedung Kantor (02.03) Masukan Sumber dana Keluaran Hasil Manfaat Dampak

: Jumlah Dana Rp. 205.000.000,00 : APBD Kabupaten Jombang : Terbangunnya gudang arsip DPPKAD Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas kantor : Terciptanya kenyamanan dalam pelaksanaan tugas : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (02.46) Masukan Sumber dana Keluaran

: Jumlah Dana Rp. 69.000.000,00 : APBD Kabupaten Jombang : Tersedianya peralatan kantor (Almari Arsip, Printer, UPS) dan mebeleur kantor (kursi kerja dan rak arsip)


27

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG Hasil Manfaat Dampak 3. Pemeliharaan

: Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas kantor : Terciptanya kenyamanan dalam pelaksanaan tugas : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas Rutin/Berkala/Sedang/Berat

Gedung

Kantor/Bangunan

Pendukungnya (02.47) Masukan Sumber dana Keluaran Hasil Manfaat Dampak 4.

: Jumlah Dana Rp. 75.000.000,00 : APBD Kabupaten Jombang : Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya selama 12 bulan : Bertambahnya kelayakan dan usia pakai gedung kantor : Terciptanya kenyamanan dalam pelaksanaan tugas : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (02.48) Masukan Sumber dana Keluaran Hasil Manfaat Dampak

5. Pemeliharaan

: Jumlah Dana Rp. 46.685.000,00 : APBD Kabupaten Jombang : Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana kantor selama 12 bulan : Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD : Terciptanya kenyamanan dalam pelaksanaan tugas : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas Rutin/Berkala/Sedang/Berat

Kendaraan

Dinas/Kendaraan

Operasional (02.49) Masukan Sumber dana Keluaran Hasil Manfaat Dampak

: Jumlah Dana Rp. 91.870.000,00 : APBD Kabupaten Jombang : Terlaksananya perbaikan kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan : Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD : Terciptanya kenyamanan dalam pelaksanaan tugas : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas

III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berkut : 1.

Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya (03.06) Masukan Sumber dana Keluaran Hasil Manfaat

: Jumlah Dana Rp. 55.200.000,00 : APBD Kabupaten Jombang : Tersedianya pakaian dinas dan pakaian olahraga untuk 96 orang : Meningkatnya disiplin aparatur DPPKAD Kab. Jombang : Tercukupinya seragam olahraga dan pakaian dinas


28


Dampak

aparatur DPPKAD Kab. Jombang : Terjaganya keseragaman dan kesehatan staf kantor

IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (05.02) Masukan Sumber dana Keluaran

Hasil Manfaat Dampak

V.

: Jumlah Dana Rp. 40.000.000,00 : APBD Kabupaten Jombang : Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan bagi aparatur DPPKAD Kabupaten Jombang (10 orang) : Meningkatnya wawasan peraturan perundang-undangan bagi aparatur DPPKAD Kabupaten Jombang : Meningkatnya wawasan peraturan perundangan : Terlaksananya regulasi peraturan daerah

PROGRAM PERENCANAAN STRATEGIS DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA SERTA KEUANGAN SKPD Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD (07.02) Masukan Sumber dana Keluaran Hasil Manfaat Dampak

2.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD (07.03) Masukan Sumber dana Keluaran

Hasil Manfaat Dampak 3.

: Jumlah Dana Rp. 10.920.000,00 : APBD Kabupaten Jombang : Tersusunnya dokumen rencana kerja SKPD sebanyak 22 dokumen : Tercukupinya dokumen Renstra, Renja, Laporan Capaian Kinerja (LKIP) dan Laporan Keuangan SKPD : Terpantaunya capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD : Terwujudnya pengelolaan keuangan yang baik

: Jumlah Dana Rp. 27.880.000,00 : APBD Kabupaten Jombang : Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) SKPD sebanyak 22 dokumen : Terciptanya akuntabilitas kinerja SKPD : Terpantaunya realisasi anggaran SKPD : Terwujudnya pengelolaan keuangan yang baik

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (07.04) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2015

29

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG Masukan Sumber dana Keluaran


VI.

: Jumlah Dana Rp. 22.880.000,00 : APBD Kabupaten Jombang : Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester dan prognosis serta laporan realisasi anggaran sebanyak 22 dokumen : Terpantaunya akuntabilitas kinerja DPPKAD Kabupaten Jombang : Terlaksananya evaluasi laporan keuangan SKPD : Terwujudnya pengelolaan keuangan yang baik

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1.

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (19.01) Masukan Sumber dana Keluaran

Hasil

Manfaat Dampak 2.

Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (19.03) Masukan Sumber dana Keluaran Hasil

Manfaat Dampak 3.

: Jumlah Dana Rp. 99.400.000,00 : APBD Kabupaten Jombang : Terlaksananya evaluasi APBDesa, terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDesa serta penatausahaan keuangan desa untuk 302 desa : Meningkatnya persentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa terhadap seluruh desa di Kabupaten Jombang : Terjaganya ketertiban pengelolaan keuangan desa : Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi keuangan desa

: Jumlah Dana Rp. 44.900.000,00 : APBD Kabupaten Jombang : Tersusunnya pedoman pengelolaan keuangan desa untuk 302 desa : Meningkatnya persentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa terhadap seluruh desa di Kabupaten Jombang : Seluruh desa di Wilayah Kabupaten Jombang dapat membuat laporan keuangan yang akuntabel : Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi keuangan desa

Bimbingan dan Pelatihan Sistem Akuntansi Keuangan Desa (19.05) Masukan Sumber dana Keluaran Hasil

: Jumlah Dana Rp. 190.989.000,00 : APBD Kabupaten Jombang : Bimbingan teknis bagi PTPKD dan Bendahara Desa untuk 302 desa : Meningkatnya persentase pembinaan dan fasilitasi


30


Manfaat Dampak 3.

Fasilitasi Penatausahaan dan Pelaksanaan APBDesa (19.07) Masukan Sumber dana Keluaran

Hasil

Manfaat Dampak VII.

pengelolaan keuangan desa terhadap seluruh desa di Kabupaten Jombang : Seluruh desa di Wilayah Kabupaten Jombang dapat membuat laporan keuangan yang akuntabel : Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi keuangan desa

PROGRAM

: Jumlah Dana Rp. 166.320.000,00 : APBD Kabupaten Jombang : Terlaksananya pelaksanaan APBDesa yang akuntabel dan terlaksananya penatausahaan keuangan desa secara tertib : Pemahaman aparat desa tentang pelaksanaan APBDesa secara akuntabel dan meningkatnya pemahaman aparat desa tentang penatausahaan desa : Tersusunnya laporan keuangan desa yang akuntabel : Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi keuangan desa PENINGKATAN

DAN

PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH Kegiatannya adalah sebagai berikut : 1.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (59.01) Masukan Sumber dana Keluaran


: Jumlah Dana Rp. 1.497.829.800,00 : APBD Kabupaten Jombang : Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah di Kabupaten Jombang selama 12 bulan : Optimalisasi pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah : Terciptanya pelayanan prima dan penghargaan bagi Wajib Pajak yang membayar tepat waktu : Wajib Pajak semakin terpacu dan berusaha membayar pajak tepat waktu

2. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (59.02) Masukan Sumber dana Keluaran

Hasil Manfaat

: Jumlah Dana Rp. 92.771.800,00 : APBD Kabupaten Jombang : Terlaksananya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah untuk 350 WP : Optimalisasi pendapatan asli daerah : Semakin banyaknya masyarakat yang sadar pajak


31

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG Dampak

: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah tahun 2015

3. Penyusunan Potensi Pendapatan Asli Daerah (59.03) Masukan Sumber dana Keluaran Hasil Manfaat Dampak

: Jumlah Dana Rp. 221.306.800,00 : APBD Kabupaten Jombang : Tersusunnya data potensi pendapatan asli daerah Kabupaten Jombang selama 12 bulan : Meningkatnya pendapatan asli daerah Kabupaten : Jombang secara optimal : Terpantaunya potensi pendapatan asli daerah kabupaten Jombang : Peningkatan penerimaan pendapatan Asli Daerah

4. Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (59.04) Masukan Sumber dana Keluaran


: Jumlah Dana Rp. 256.349.800,00 : APBD Kabupaten Jombang : Terlaksananya penyusunan dan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah Kabupaten Jombang selama 12 bulan : Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Jombang : Tertib administrasi : Peningkatan pelayanan terhadap Wajib Pajak

5. Implementasi PBB sebagai Pajak Daerah (59.05) Masukan Sumber dana Keluaran


: Jumlah Dana Rp. 1.484.341.800,00 : APBD Kabupaten Jombang : Terlaksananya peningtkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jombang selama 12 bulan : Terlaksananya pendaerahan PBB tahun 2015 : Tertib administrasi : Peningkatan pelayanan terhadap Wajib Pajak

VIII. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) Kegiatannya adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan Analisa Standar Belanja (60.01) Masukan Sumber dana Keluaran

: Jumlah Dana Rp. 17.020.000,00 : APBD Kabupaten Jombang : Terwujudnya update pedoman standar anggaran belanja


32


Hasil

Manfaat Dampak

kegiatan untuk 62 SKPD : Terciptanya kejelasan arah, sasaran dan capaian kinerja secara umum perencanaan dan dasar pelaksanaan program : Terlaksananya APBD sesuai dengan perencanaan Anggaran : Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan keuangan yang bersih dan akuntabel

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (60.02) Masukan Sumber dana Keluaran

Hasil

Manfaat Dampak

: Jumlah Dana Rp. 533.759.900,00 : APBD Kabupaten Jombang : Tersusunnya Perda tentang APBD dan semua proses yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU Fraksi) sebanyak 205 buku : Terciptanya kejelasan arah, sasaran dan capaian kinerja secara umum perencanaan dan dasar pelaksanaan program : Terlaksananya APBD sesuai dengan perencanaan Anggaran : Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan keuangan yang bersih dan akuntabel

3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD (60.03) Masukan Sumber dana Keluaran

Hasil

Manfaat Dampak

: Jumlah Dana Rp. 231.733.150,00 : APBD Kabupaten Jombang : Tersusunnya Perbup tentang penjabaran APBD serta semua aturan pelaksanaannya (DPA - SKPD, Anggaran Kas) sebanyak 580 buku : Terciptanya kejelasan arah, sasaran dan capaian kinerja secara detail perencanaan dan dasar pelaksanaan program : Terlaksananya APBD sesuai dengan perencanaan Anggaran : Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan keuangan yang bersih dan akuntabel

4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (60.04) Masukan Sumber dana Keluaran

Hasil

: Jumlah Dana Rp. 467.048.200,00 : APBD Kabupaten Jombang : Tersusunnya Perda tentang perubahan APBD dan semua proses yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU Fraksi) sebanyak 205 buku : Terciptanya kejelasan arah, sasaran dan capaian kinerja secara umum tentang perubahan perencanaan dan dasar pelaksanaan program kegiatan pemerintahan


33


Manfaat Dampak

/ pembangunan bagi seluruh SKPD di Kabupaten Jombang : Terlaksananya APBD sesuai dengan perencanaan Anggaran : Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan keuangan yang bersih dan akuntabel

5. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD (60.05) Masukan Sumber dana Keluaran

Hasil

Manfaat Dampak

: Jumlah Dana Rp. 241.946.800,00 : APBD Kabupaten Jombang : Tersusunnya Perbup tentang penjabaran perubahan APBD dan semua proses yang terkait (DPA-P SKPD, Anggaran Kas) sebanyak 580 buku : Terciptanya kejelasan arah, sasaran dan capaian kinerja secara detail tentang perubahan perencanaan dan dasar pelaksanaan program kegiatan pemerintahan / pembangunan bagi seluruh SKPD di Kabupaten Jombang : Terlaksananya APBD sesuai dengan perencanaan Anggaran : Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan keuangan yang bersih dan akuntabel

6. Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan (Hibah, Bantuan Sosial) Pada SKPD (60.06) Masukan Sumber dana Keluaran Hasil Manfaat Dampak

IX.

: Jumlah Dana Rp. 306.417.550,00 : APBD Kabupaten Jombang : Pelaksanaan penyaluran hibah bantuan sosial sesuai prosedur selama 12 bulan : Pelaksanaan proses realisasi hibah bantuan sosial sesuai standar operasional pelaksanaannya : Tertib administrasi : Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan keuangan yang bersih dan akuntabel

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET / BARANG MILIK DAERAH Kegiatannya sebagai berikut : 1. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah (61.01) Masukan Sumber dana Keluaran

: Jumlah Dana Rp. 204.350.000,00 : APBD Kabupaten Jombang : Terlaksananya langkah-langkah strategis pengembangan


34



pengelolaan aset daerah dan terlaksananya proses : penghapusan/penjualan terbatas Barang Milik Daerah selama 12 bulan : Peningkatan efisiensi dan efektivitas aset/barang daerah Kabupaten Jombang : Memberikan data yang tepat dan akurat mengenai aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Jombang Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah dengan baik

2. Pemeliharaan dan Pengelolaan Data SIMDA BMD (61.02) Masukan Sumber dana Keluaran Hasil Manfaat Dampak

: : : :

Jumlah Dana Rp. 149.992.500,00 APBD Kabupaten Jombang Lancarnya operasional SIMDA - BMD selama 12 bulan Terwujudnya optimalisasi pengelolaan BMD berbasis teknologi informasi : Memberikan data yang tepat dan akurat mengenai aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Jombang : Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah dengan baik

3. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah (61.03) Masukan : Jumlah Dana Rp. 338.657.100,00 Sumber dana : APBD Kabupaten Jombang Keluaran : Penyusunan data terpilah identifikasi tanah dan pelaksanaan pengamanan administratif, fisik dan hukum aset tanah selama 12 bulan Hasil : Tersedianya database tanah dan terwujudnya pengamanan administratif, fisik dan hukum (penyertipikatan) aset tanah sebanyak 150 sertipikat Manfaat : Memberikan data yang tepat dan akurat mengenai aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Jombang Dampak : Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah dengan baik 4. Pendataan Kembali Aset Daerah/Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah (61.04) Masukan : Jumlah Dana Rp. 140.487.400,00 Sumber dana : APBD Kabupaten Jombang Keluaran : Terlaksananya pendataan kembali/inventarisasi barang dengan kepastian jumlah, volume, nilai dan kegunaan yang valid selama 12 bulan Hasil : Terwujudnya nilai kekayaan daerah yang wajar dan dapat dijadikan acuan untuk berbagai keperluan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2015

35

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG Manfaat

: Memberikan data yang tepat dan akurat mengenai aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Jombang : Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah dengan baik

Dampak

5.

X.

Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Barang Daerah (61.05) Masukan : Jumlah Dana Rp. 81.653.000,00 Sumber dana : APBD Kabupaten Jombang Keluaran : Terlaksananya sistem pelaporan aset/barang yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan selama 12 bulan Hasil : Tersedianya data aset tetap yang akurat sesuai hasil rekonsiliasi dan monitoring evaluasi Manfaat : Memberikan data yang tepat dan akurat mengenai aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Jombang Dampak : Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah dengan baik

PROGRAM

PENINGKATAN

DAN

PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN

MANAJEMEN PERBENDAHARAAN DAERAH Kegiatannya sebagai berikut : 1. Penyusunan Anggaran Kas dan Pembuatan Surat Penyediaan Dana (62.01) Masukan Sumber dana Keluaran

Hasil

Manfaat Dampak

: Jumlah Dana Rp. 160.105.000,00 : APBD Kabupaten Jombang : Anggaran Kas SKPD dan SPD untuk setiap tribulan dan PAK, BKU Daerah Kab. Jombang setiap hari kerja, : tercetaknya SPM, SP2D dan SP2D Non Anggaran setiap hari kerja dan register SP2D Anggaran dan SP2D Non Anggaran setiap hari kerja selama 12 bulan : Terciptanya tertib administrasi penyusunan anggaran kas dan pembuatan surat penyediaan dana bagi seluruh : SKPD Kabupaten Jombang Tercukupinya kebutuhan untuk pembuatan surat penyediaan dana Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan keuangan yang bersih dan akuntabel

2. Rekonsiliasi, Monitoring, dan Evaluasi Administrasi Keuangan Daerah (62.02) Masukan Sumber dana Keluaran

: Jumlah Dana Rp. 140.648.000,00 : APBD Kabupaten Jombang : Data Laporan Posisi Kas Pemerintah kabupaten Jombang setiap hari kerja, data rekonsiliasi antar Pemkab. Jombang dan Bank Jatim setiap hari kerja dan


36


Hasil Manfaat Dampak XI.

laporan dana transfer selama satu tahun anggaran (12 bulan) : Terciptanya akuntabilitas pelaksanaan APBD kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2014 : Laporan Posisi Kas dapat dengan mudah diketahui setiap hari : Terlaksananya pengendalian keuangan daerah

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH Kegiatannya sebagai berikut : 1. Bimbingan Teknis Implementasi Keuangan Daerah (63.01) Masukan Sumber dana Keluaran Hasil

Manfaat Dampak

Paket

Regulasi

tentang

Pengelolaan

: Jumlah Dana Rp. 67.791.800,00 : APBD Kabupaten Jombang : Meningkatkan pemahaman SKPD tentang Laporan Keuangan (62 SKPD) : Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP bagi seluruh SKPD Kabupaten Jombang : Bendahara pengeluaran SKPD lebih memahami sistem pelaporan administrasi keuangan : Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan keuangan yang bersih dan akuntabel

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (63.02) Masukan : Jumlah Dana Rp. 213.192.000,00 Sumber dana : APBD Kabupaten Jombang Keluaran : Tersusunnya buku Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebanyak 176 buku Hasil : Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan APBD Kabupaten Jombang Manfaat : Tersusunnya Laporan Keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi APBD dan Neraca Dampak : Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan keuangan yang bersih dan akuntabel 3. Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (63.03) Masukan Sumber dana Keluaran

: Jumlah Dana Rp. 328.598.200,00 : APBD Kabupaten Jombang : Terpeliharanya program SIMDA Keuangan yang bekerjasama dengan BPKP serta persiapan e-auditing


37



4.

oleh BPK selama 12 bulan : Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah bagi seluruh SKPD Kabupaten Jombang : Memperlancar proses pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah : Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan keuangan yang bersih dan akuntabel

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (63.04) Masukan Sumber dana Keluaran


tentang

Penjabaran

: Jumlah Dana Rp. 188.330.000,00 : APBD Kabupaten Jombang : Tersusunnya buku Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebanyak 264 buku : Tercapainya akuntabilitas pelaksanaan APBD : Tersusunnya Laporan Keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi APBD dan Neraca : Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan keuangan yang bersih dan akuntabel

5. Penyusunan Laporan Semester Pertama dan Prognosis APBD (63.05) Masukan : Jumlah Dana Rp. 62.311.000,00 Sumber dana : APBD Kabupaten Jombang Keluaran : Tersusunnya buku laporan realisasi APBD Semester I dan prognosis beserta dokumennya untuk Hasil : menyelaraskan kebutuhan perubahan APBD dengan ketersediaan SiLPA yang telah diaudit BPK sebanyak 176 buku Manfaat : Terciptanya akuntabilitas APBD Kabupaten Jombang Mempermudah pengontrolan aktifitas pengelolaan keuangan SKPD Dampak : Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan keuangan yang bersih dan akuntabel 6. Sinkronisasi Hasil Audit LKPD (63.06) Masukan

: Jumlah Dana Rp. 74.886.000,00

Sumber dana

: APBD Kabupaten Jombang

Keluaran

: Terlaksananya hasil pemeriksaan LKPD sebesar 50 %

Hasil

: Terselesaikannya LHP LKPD

Manfaat

: Tertib administrasi

Dampak

: Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan keuangan yang


38

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG bersih dan akuntabel

C. Penetapan Kinerja Perencanaan kinerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya manajemen yang baik. Rencana kinerja akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengecek apakah organisasi telah melaksanakan delegasi wewenang yang diamanahkan. Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi

di lingkungan

Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan dan penetapan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Sasaran dan indikator kinerja utama yang diharapkan terwujud pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : TABEL C.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA Sasaran Strategis

No.

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

1

2

3

4

5

Meningkatnya kualitas SDM, kelembagaan, tata laksana dan pelayanan

1.

Meningkatnya prosentase SDM yang mengikuti pendidikan dan latihan dan terlaksananya SOP sesuai dengan Tupoksi

Orang

40

Tersusunnya dokumen Renstra, Renja, LKIP dan dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

dokumen

22

Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dan meningkatnya kualitas pelayanan

%

100

Meningkatnya kualitas pelayanan SKPD

2.


39


Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

3.

Tercapainya peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah

%

100

Tercapainya penganggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran

4.


bulan

5


5.

Meningkatnya prosentase keakuratan data neraca aset

%

70

bidang

150

Meningkatnya jumlah pemanfaatan aset daerah guna peningkatan PAD

%

70

Peningkatan pelayanan perbendaharaan dengan terbitnya SPD dan SP2D sesuai perencanaan anggaran kas SKPD

%

80

Terkendalinya tingkat likuiditas kas daerah (minimal 1 bulan gaji ditambah 10 %)

%

80

Peningkatan jumlah tanah aset daerah yang telah bersertipikat


6.


7.

Tersusunnya laporan keuangan daerah yang akurat dan memenuhi standar serta penyampaian laporan keuangan daerah yang tepat waktu setiap tahunnya

%

100

Terwujudnya tertib administrasi keuangan desa

8.

Meningkatnya persentase aparat desa yang memahami pengelolaan keuangan desa

%

100

D.

Pengukuran Kinerja Secara umum kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2015

40

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (Indra Bastian:274). Namun menurut PP No. 8 tahun 2006, kinerja adalah keluaran / hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Dengan demikian kinerja mencerminkan hasil / prestasi kerja yang dapat dicapai oleh seorang , unit kerja, dan atau suatu organisasi pada periode tertentu sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam upaya mencapai tujuan secara legal serta sesuai moral dan etika. Adapun pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategi organisasi (Lohman,2003). Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian (rating) yang relevan. Rating tersebut harus mudah digunakan sesuai dengan yang akan diukur, dan

mencerminkan

hal-hal

yang

memang

menentukan

kinerja

(Werther

dan

Davis,1996:346). Dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), pengukuran kinerja

digunakan

sebagai

dasar

untuk

menilai

keberhasilan

dan

kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi,dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dilakukan melalui penilaian yang sistematik bukan hanya pada input, tetapi juga pada output, dan benefit (dampak) yang ditimbulkan. Dengan demikian pengukuran kinerja merupakan dasar yang Reasonable untuk pengambilan keputusan dan melalui pengukuran kinerja akan dapat dilihat seberapa jauh kinerja yang telah dicapai dalam satu periode tertentu dibandingkan yang telah direncanakan dan dapat juga untuk mengukur kecenderungan dari tahun ke tahun.


41


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pada Bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan. A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Selain sebagai dinas Teknis, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga merupakan dinas penghasil yang penerimaannya berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Tahapan evaluasi kinerja baik untuk penerimaan, belanja tak langsung dan belanja langsung dapat dilihat sebagaimana ulasan berikut ini :

1.

PENDAPATAN DAERAH 1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH


42

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG Pendapatan

Asli

Daerah

yang

menjadi

sumber

penerimaan

Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 103.048.465.255,00 melebihi target yang diperkirakan yaitu sebesar Rp. 129.629.662.445,31

yang berarti

mencapai 125,79 % dari besarnya target. Beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lainlain Pendapatan Asli Daerah yang sah. A. Pajak Daerah Pajak Daerah terdiri dari : 1. Pajak Hotel Pajak Hotel yang dikelola Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang berasal dari : hotel Bintang Tiga, Hotel Melati III, Hotel Melati II, Melati I, dan Losmen / Rumah Penginapan / Pesanggrahan / Hostel / Rumah Kos. Pada tahun 2015 pendapatan dari Pajak Hotel mencapai Rp. 293.657.279,00 sementara targetnya sebesar Rp 215.000.000,00 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, Pendapatan dari Hasil Pajak hotel untuk tahun 2015

mengalami

kenaikan

sebesar

136,58

%

dari

target.

Meningkatnya pendapatan dari Pajak Hotel ini karena setelah diadakan pendataan, dapat diketahui sejauh mana potensi hotel tersebut. Disamping itu, kesadaran wajib pajak terutama pengusaha hotel juga semakin meningkat. 2. Pajak Restoran Pada tahun 2015 pendapatan dari pajak restoran berhasil ditingkatkan. Untuk tahun 2015, hasil pendapatan dari Pajak Restoran sebesar Rp. 3.526.223.713,50

yaitu

sebesar

185,59

%

dari

target

Rp.

1.900.000.000,00. Hasil Pajak Restoran yang diterima berasal dari : Restoran, Rumah Makan, Cafe, Kantin, Katering dan Lesehan. 3. Pajak Hiburan Pajak Hiburan terdiri dari : Tontonan Film / Bioskop, Pagelaran Kesenian / Musik / Tari / Busana, Pameran, Pertandingan Olah Raga, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2015

43

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG Kolam Renang / Kendaraan Wisata, Permainan Anak-anak, Jenis hiburan lainnya dan Wana Wisata. Pajak Hiburan pada tahun 2015 ditargetkan mencapai Rp. 47.899.390,00. Sementara realisasi yang dicapai

sebesar

63,87%

dari

target

yaitu

sebesar

Rp. 75.000.000,00. Hal ini dapat terjadi karena berkurangnya acaraacara hiburan dan tempat-tempat wisata dengan dilengkapi fasilitas bermain yang mampu menarik minat masyarakat.

4. Pajak Reklame Yang termasuk pajak reklame adalah : Reklame papan / BillBoard / Videotron / Megatron, Reklame Kain, Reklame Melekat / Stiker, Reklame Selebaran, Reklame Berjalan, Reklame Rombong, Baliho, Shop Painting, dan Reklame Bersinar. Hasil dari Pajak Reklame tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 1.250.000.000,00, sementara realisasi pendapatan sebesar Rp. 1.483.133.620,00 yang melebihi target sebesar 118,65 %. Kenaikan pendapatan dari Pajak Reklame ini adalah dampak dari persaingan para pengusaha yang semakin ketat, sehingga dengan memasang reklame, pengusaha berharap produk yang dikelola akan semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat. 5. Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan terdiri dari : PLN Golongan Rumah tangga, PLN Golongan Bukan Industri non Rumah Tangga, PLN Golongan Industri, dan PLN Golongan Sosial. Tahun 2015, Target Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 33.000.060.000,00 dan hasil yang dicapai adalah sebesar Rp. 40.725.761.132,00 dengan prosentase capaian 123,41% dari target. Pencapaian yang melebihi target ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah pelanggan listrik di kabupaten Jombang. 6. Pajak Parkir Pajak Parkir tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 10.000.000,00 dan hasil yang diperoleh adalah Rp. 12.007.950,00 (120,08%). Pencapaian ini melebihi target yang ditetapkan karena sudah banyak pengelola Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2015

44

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG usaha parkir yang mengerti dan sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak. 7. BPHTB Target tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 dan hasil yang diperoleh sebesar Rp. 8.541.289.949,00 (122,02%). Hasil ini sangat baik karena ini berarti semakin banyaknya Wajib Pajak yang sadar akan kewajibannya membayar pajak.

8. Pajak Air Tanah Pajak

Air

Tanah

tahun

2015

ditargetkan

sebesar

Rp. 475.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp. 543.494.039,00 (114,42%). Hal ini menunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang sadar akan kewajibannya, dalam hal ini membayar pajak. 9. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Pada tahun 2015, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ditargetkan senilai Rp. 600.000.00,00, dan terealisasi sebesar

Rp.

702.665.327,00 (117,11%). Hal ini menunjukkan adanya potensi pendapatan lain yang dapat dijadikan sumber pendapatan tetap kedepannya. 10. PBB – P2 PBB

–

P2

pada

tahun

2015

mencapai

realisasi

sebesar

Rp. 24.459.046.429,00 (128,73%) dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 19.000.000.000,00. Hal ini menunjukkan semakin sadarnya warga masyarakat Jombang yang sadar akan kewajibannya membayar pajak.

B. Retribusi Daerah Retribusi Daerah mencakup Retribusi Jasa Usaha yang pendapatannya diterima dari Pemakaian Kekayaan Daerah , Sewa Tanah dan Bangunan, SRD dan sewa alat berat. Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2015 mencapai

Rp.

3.802.515.467,00

meningkat

108,64

%

dari

target

Rp. 3.500.000.000,00.


45

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG C. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan yang diterima dari sektor ini berasal dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD dan Laba Perusahaan Pemerintahan / BUMD. Perusahaan daerah dimaksud adalah : Perusahaan Daerah Apotek Seger, Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar dan Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan. Sedangkan Perusahaan Pemerintahan / BUMN dimaksud ialah : Deviden Bank

Jatim.

Penerimaan

yang

diperoleh

adalah

sebesar

Rp. 2.844.232.695,14 (92,23%) dari target yang ditentukan yaitu sebesar Rp. 3.083.855.255,00.

D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Yang termasuk Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagai berikut : 1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Aset Daerah yang tidak dipisahkan yang dimaksudkan adalah Penjualan Peralatan Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai, Penjualan Mesin/Alat Berat Tidak Terpakai, Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua, Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat, Penjualan Hasil Penebangan Pohon dan penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan. Target tahun 2015 adalah sebesar Rp. 155.000.000,00, sedangkan realisasi yang diperoleh sebesar Rp. 255.859.400,00 (165,07%). 2. Penerimaan Jasa Giro Penerimaan Jasa Giro tahun 2015 mencapai Rp. 6.895.556.723,23 meningkat 131,31% dari target Rp. 5.251.500.000,00. Penerimaan Jasa Giro ini berasal dari : Jasa Giro Kas Daerah, Jasa Giro Pemegang Kas, Jasa Giro Dana Cadangan, Jasa Deviden, dan Jasa Pembiayaan. 3. Penerimaan Bunga Deposito Penerimaan ini berasal dari : Bunga Deposito pada Bank Jatim, Bank BNI, BPR Bank Pasar, Bank BRI, dan Rekening Depositi pada Bank Mandiri. Besarnya penerimaan yang diperoleh dari Penerimaan Bunga Deposito sebesar

Rp.

26.350.049.499,85

(126,68%)

dengan

target

Rp 20.800.000.000,00.


46

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG 4. Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah Ganti rugi dalam hal ini berupa uang, yang merupakan pengembalian dari bendahara, dan berupa barang yaitu ganti rugi atas hilangnya suatu barang yang menjadi tanggung jawab PNS yang bersangkutan. Tahun 2015 Tuntutan Ganti Rugi ditargetkan Rp. 13.500.000,00 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp. 20.000.000,00 (148,15 %).

5. Penerimaan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Maksud dari denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah apabila suatu proyek pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan maka diwajibkan membayar denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahun 2015 penerimaan dari sektor ini sebesar

Rp. 185.387.346,00 (2,85%). Penerimaan ini berasal dari

keterlambatan proyek di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Pertanian, Bidang Peternakan, dan Bidang Pasar. 6. Pendapatan Denda Pajak Pendapatan dari sektor ini diperoleh dari pendapatan Denda PBB. Penerimaan

dari

sektor

ini

untuk

tahun

2015

adalah

sebesar

Rp. 81.090.442,00 (81,09%). 7. Penerimaan Lain-lain. Penerimaan lain-lain merupakan penerimaan yang digunakan untuk menampung segala macam penerimaan yang tidak termasuk dalam kode rekening penerimaan pada APBD, sehingga susah untuk diprediksi besar kecilnya realisasi pendapatan yang akan diterima. Penerimaan lain-lain berasal dari Jasa Investasi non permanen dan Penerimaan Tidak Terduga.

Penerimaan

lain-lain

tahun

2015

ditargetkan

mencapai

Rp. 107.000.000,00 dan realisasi penerimaannya mencapai 8.280,18% dari target yaitu sebesar Rp. 8.859.792.043,59.

1.2

DANA PERIMBANGAN 1. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak a. Bagi Hasil Pajak


47

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG Yang termasuk penerimaan dari bagi hasil pajak adalah : Pajak Bumi dan Bangunan, PPh pasal 21 dan PPh OPDN, Insentif PBB, biaya pemungutan PBB, dan Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau. Target Penerimaan Rp.

dari

Bagi

63.171.367.000,00

Hasil dan

Pajak

realisasi

ditentukan penerimaan

sebesar mencapai

Rp. 51.127.940.050,00 (80,94%).

b. Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam Bagi hasil bukan pajak merupakan bagi hasil dari sumber daya alam yang terdiri dari : Provisi Sumber Daya Hutan, Iuran tetap (Land-rent), Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti), Bagi Hasil dari Pungutan Perusahaan Perikanan, Bagi Hasil dari pertambangan minyak bumi, Bagi Hasil dari pertambangan gas bumi, dan Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi. Bagi hasil bukan pajak pada tahun 2015 ditargetkan

sebesar

Rp.

sebesar

32.464.665,735,00

dengan

realisasi

penerimaan

Rp. 24.004.369.635,00 yaitu 73,94 % dari target yang diperkirakan.

2. Dana Alokasi Umum Penerimaan dari sektor ini terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Penyeimbangan.

Dana

Alokasi

Umum

ditargetkan

sebesar

Rp. 1.032.325.237.000,00 dan realisasi penerimaan sama dengan target yang ditentukan (100 %).

3. Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus besarannya telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Jombang dapat merealisasikan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 63.325.130.000,00 yaitu 89,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 70.876.670.000,00.

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH


48

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG Komponen dari Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah : Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemda lainnya, bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah daerah Lainnya, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan bagi hasil lainnya dari Propinsi. Realisasi pendapatannya sebesar Rp. 616.541.944.396,00 dengan prosentase 92,96 % dari target yang diperkirakan yaitu Rp. 620.533.974.993,00. 1.4 PEMBIAYAAN Penerimaan

Pembiayaan

berasal

dari

Penerimaan

Kembali

Piutang.

Tahun 2015, penerimaan pembiayaan meningkat sampai dengan 342,11% dari target yang diperkirakan Rp. 150.000.000,00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp. 513.157.553,00. Tingginya penerimaan daerah ini terjadi

karena

meningkatnya SiLPA dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang berasal dari beberapa instansi di Kabupaten Jombang. Instansi tersebut antara lain : Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta dari Perusda Panglungan. Sedangkan

Pengeluaran

Pembiayaan

berasal

dari

Penyertaan

Modal

(Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri dan Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya. Pada Tahun 2015, terjadi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 5.695.085.000,00 (101,74%) dari target sebesar Rp. 5.597.542.500,00. Dari hasil selisih antara penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, dapat diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.584.341.867.217,31. 2.

BELANJA TAK LANGSUNG Belanja Tak Langsung Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang mendapat anggaran dari APBD Kabupaten Jombang sebesar Rp. 30.721.458.474,00 dan terealisasi

Rp.

23.238.010.082,00 yaitu 75,64% dari pagu anggaran. Belanja Tak Langsung yang dianggarkan DPPKAD Kabupaten Jombang selaku SKPD hanya


49

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG diperuntukkan bagi Belanja Pegawai saja (meliputi : Gaji Pegawai, Iuran Asuransi Kesehatan, Insentif Pajak daerah dan Belanja Retribusi Daerah). 3.

BELANJA LANGSUNG Sementara itu, Belanja Langsung mencakup pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang itu sendiri, dan secara lengkap akan di jabarkan sebagai berikut :

Tabel III.A PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH No. 1 1

2

Sasaran Strategis 2

No.


1.


Indikator Kinerja Utama 4

Target

Realisasi

%

5

6

7


10 org

2 org

20


22 dokumen

22 dokumen

100


75%

80%

100

3

2.


50

3


4.


Rp. 316.493.427.356,20

Rp. 363.962.752.971,96

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG 115

4


6

Tersusunnya APBD yang berkualitas, tepat waktu dan tepat sasaran

3 bulan

3 bulan

100

5


7.


70%

75%

100


200 bidang

38 bidang 100 bidang sedang dalam proses

19,5


70%

40 %

57,14


12.000 SP2D

26.350 SP2D

219,58


60 Milyar

173 Milyar

288,33

6


8.


51

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG 7


9.


6 bulan

6 bulan

100

8


10.


302 desa

302 desa

107,27

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015

= Rp. 10.886.701.409,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015 = Rp.

B.

9.823.174.822,00

Analisis dan Evaluasi Kinerja Akuntabilitas kewajiban

suatu

Kinerja instansi

Instansi

Pemerintah

pemerintah

untuk

(AKIP)

adalah

perwujudan

mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Acuan untuk menilai kinerja SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang adalah Renstra, Renja 2014 dan Penetapan Kinerja 2014. Sedangkan indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis. Indikator kinerja utama Dinas Pendapatan,


52

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang sesuai dengan Renstra DPPKAD Tahun 2014 – 2018 yaitu : Indikator 1

:

Meningkatnya prosentase SDM yang mengikuti pendidikan dan latihan dan terlaksananya SOP sesuai dengan tupoksi

Indikator 2

:


Indikator 3

:


Indikator 4

:


Indikator 5

:

Tersusunnya APBD yang berkualitas, tepat waktu dan tepat sasaran

Indikator 6

:


Indikator 7

:


Indikator 8

:


Indikator 9

:


Indikator 10

:


:


Indikator 11

Indikator 12

:


Dalam tahun 2015 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang menetapkan 8 (delapan) sasaran yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018 yaitu : Sasaran 1

:


Sasaran 2

:



53

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG Sasaran 3

:

Meningkatnya pendapatan asli daerah

Sasaran 4

:


Sasaran 5

:


Sasaran 6

:


Sasaran 7

:


Sasaran 8

:


Pencapaian 8 (delapan) sasaran ini tercermin dalam indikator-indikator sasaran beserta target dan realisasinya. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut : SASARAN PERTAMA : NAMA PROGRAM

SASARAN Meningkatnya kualitas SDM, kelembagaan, tata laksana dan pelayanan

KEGIATAN

1.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

2.

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

1.

Penyusunan Rencana Strategis SKPD Penyusunan Rencana Kerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

2. 3. 4.

Adapun pencapaian sasaran tahun 2014 dan 2015 ini adalah sebagai berikut :


54

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG TARGET

REALISASI

INDIKATOR KINERJA Meningkatnya prosentase SDM yang mengikuti pendidikan dan latihan dan terlaksananya SOP sesuai dengan Tupoksi

Tersusunnya dokumen Renstra, Renja, LKIP dan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2014

2015

2014

2015

10 org

10 org

2 org

2 org

22 dokumen 22 dokumen 22 dokumen 22 dokumen

Berdasarkan data diatas, dapat terlihat bahwa aparat yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah sebanyak

2

orang dari target Renstra DPPKAD Kabupaten Jombang sebanyak 10 orang atau hanya 20% dari target yang ditetapkan. Kondisi yang sama juga terjadi di tahun 2014. Sedangkan untuk dokumen Renstra, Renja, LKIP dan Laporan Capaian Kinerja telah tersusun dan diperbanyak sebanyak masing-masing 22 dokumen sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebagaimana di tahun 2014. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas SDM, kelembagaan, tata laksana dan pelayanan” di antaranya adalah : 1. Terbatasnya waktu dalam pelaksanaan diklat dan bimtek akibat volume pekerjaan yang begitu padat. 2. Di pertengahan tahun muncul kebijakan bahwa semua diklat dan bintek PNS harus melalui Badan Kepegawaian Daerah.

SASARAN KEDUA :


55

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG SASARAN

NAMA PROGRAM

KEGIATAN

Meningkatnya kualitas 1. Program Pelayanan pelayanan SKPD Administrasi Perkantoran

1.

2. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.

Pembangunan Gedung Kantor

2.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

3.

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya

4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

5.

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional

1.

Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya

Adapun pencapaian sasaran tahun 2014 dan 2015 ini adalah sebagai berikut : TARGET

REALISASI

INDIKATOR KINERJA Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dan meningkatnya kualitas pelayanan

2014

2015

2014

2015

75%

90%

80%

100%

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa, sarana dan prasarana yang dianggarakan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2015

56

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG dialokasikan pada tahun 2015 mencapai realisasi 100 % dari yang ditargetkan yang digunakan untuk kebutuhan administrasi perkantoran dan sarana dan prasarana penunjang pelayanan prima sesuai tugas dan fungsi DPPKAD Kabupaten Jombang. SASARAN KETIGA : SASARAN Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

KEGIATAN

NAMA PROGRAM Program Peningkatan dan 1. Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah 2.

3. 4.

5.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi SumberSumber Pendapatan Daerah Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Pajak Penyusunan Potensi Pendapatan Asli Daerah Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Implementasi PBB sebagai Pajak Daerah

Adapun pencapaian sasaran tahun 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut :

2014

2015

Rp 363,962,752,971.96

2015

Rp 274,853,247,585.51

2014

REALISASI

Rp 316,493,427,356.20


TARGET

Rp 205,761,158,411.00

INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa, indikator kinerja dari sasaran “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” mencapai realisasi 115 % diatas target

(jumlah diatas

belum diaudit BPK). Hal ini menunjukkan makin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, sehingga Pendapatan Asli Daerah makin meningkat. SASARAN KEEMPAT :


57

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG SASARAN Tercapainya penganggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran

KEGIATAN

NAMA PROGRAM Program Peningkatan dan 1. Pengembangan Perencanaan Anggaran 2. Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 3.

4.

5.

6.

Penyusunan Analisa Standar Belanja Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan (Hibah, Bantuan Sosial) pada SKPD

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA


TARGET

REALISASI

2014

2015

2014

2015

3 bulan

3 bulan

3 bulan

3 bulan

Berdasarkan data diatas dapat terlihat bahwa indikator kinerja dari sasaran “Tercapainya penganggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran” mencapai realisasi 100 % sesuai dengan target yang telah ditentukan. SASARAN KELIMA :


58

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG SASARAN Terwujudnya optimalisasi aset daerah

KEGIATAN

NAMA PROGRAM Program Peningkatan dan 1. Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang 2. Milik Daerah 3.

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Pemeliharaan dan Pengelolaan Data SIMDA BMD Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah

4.

Pendataan Kembali Aset Daerah/Inventarisasi/Sen sus Barang milik Daerah

5.

Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Barang Daerah


TARGET

INDIKATOR KINERJA

2014 80%

Meningkatnya prosentase keakuratan data neraca aset Peningkatan jumlah tanah aset daerah yang telah bersertifikat

2015 85%

200 bidang 200 bidang


70%

75%

REALISASI

2014 80%

2015 90%

38 bidang

85 bidang

40%

75%

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa, indikator kinerja dari sasaran “Terwujudnya optimalisasi aset daerah” mencapai realisasi 42,5 % dari target yang ditetapkan. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini, diantaranya adalah : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2015

59


Sertipikat masih banyak yang dalam proses penerbitan di BPN (100 berkas masih dalam proses).

2.

Sebagian besar tanah aset daerah masih dalam proses pengukuran dan selebihnya masih proses SK di panitia A.

SASARAN KEENAM : SASARAN Tercapainya validasi dan akurasi perbendaharaan daerah

NAMA PROGRAM Program Peningkatan dan 1. Pengembangan Pengelolaan Manajemen Perbendaharaan Daerah 2.

KEGIATAN Penyusunan Anggaran Kas dan Pembuatan Surat Penyediaan Dana Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Keuangan Daerah


INDIKATOR KINERJA

Peningkatan pelayanan perbendaharaan dengan terbitnya SPD dan SP2D sesuai perencanaan anggaran kas Terkendalinya tingkat likuiditas kas daerah (minimal 1 bulan gaji ditambah 10%)

TARGET

2014 2015 12,000 SP2D 13,500 SP2D

60 Milyard

60 Milyard

REALISASI

2014 26,350 SP2D

2015 17,198 SP2D

173 Milyard

99 Milyard

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa, indikator kinerja dari sasaran “Tercapainya validasi dan akurasi perbendaharaan daerah” terealisasi sebesar 127,39% yang berarti terbitnya SP2D pada tahun anggaran 2015 jauh diatas target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran di Kabupaten Jombang berjalan dengan


60

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG lancar. Demikian juga dengan terkendalinya likuiditas kas daerah. Dari target 60 Milyar Rupiah, terealisasi sebanyak 99 Milyar. Hal ini menunjukkan keberhasilan efisiensi anggaran, karena lebih banyak uang yg didepositokan daripada uang tunai yang tersedia. Tahun 2015 mengalami banyak kemajuan dibandingkan dengan tahun 2014 seperti yang terlihat di tabel.

SASARAN KETUJUH :


61

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG SASARAN

KEGIATAN

NAMA PROGRAM

Tersusunnya laporan Program Peningkatan dan 1. keuangan yang Pengembangan relevan, andal, dapat Pelaporan Keuangan dibandingkan dan dipahami guna pencapaian opini 2. WTP

3.

4.

5.

6.

Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Laporan Semester Pertama dan Prognosis APBD Sinkronisasi Hasil Audit LKPD

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA


TARGET

REALISASI

2014

2015

2014

2015

6 bulan

6 bulan

6 bulan

6 bulan

WTP

WTP

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa, indikator kinerja dari sasaran “Tersusunnya laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami guna pencapaian opini WTP” mencapai realisasi 100% sesuai target yang ditetapkan. Diharapkan bahwa laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu ini dapat menjadi laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami guna pencapaian opini WTP untuk Kabupaten Jombang tahun 2015. SASARAN KEDELAPAN :


62

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG SASARAN Terwujudnya tertib administrasi keuangan desa

KEGIATAN

NAMA PROGRAM Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1.

2.

3.

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Bimbingan dan Pelatihan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Fasilitasi Penatausahaan dan Pelaksanaan APBDesa

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut : TARGET

INDIKATOR KINERJA


2014 302 desa

REALISASI

2015 302 desa

2014 302 desa

2015 302 desa

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa, indikator kinerja dari sasaran “Terwujudnya tertib adminsitrasi keuangan desa” mencapai realisasi 100 % sesuai target yang telah ditetapkan. Tabel III.B CAPAIAN KINERJA SASARAN No. 1

Sasaran

No.

Strategis

IKU


1.


2.

Tersusunnya dokumen Renstra, Renja, LKIP dan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Indikator Kinerja Utama


Realisasi 2013

2014

2015

2 org

2 orang

2 orang

0

22 dokumen

22 dokumen

63

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG Realisasi Kinerja SKPD 2


3.


3


4.


4


5.

Tersusunnya APBD yang berkualitas dan tepat waktu

5


6.


7.

6


100%

100%

105,89 %

115%

100%

100%

100%

80%

80%

80%


19%

42,5%

8.


40%

75%

9.


219,58%

127,39%

10.

Terkendalinya tingkat likuiditas kas daerah

288,33%

165%


100%

64

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG (minimal 1 bulan gaji ditambah 10%) 7

8


11.


12.

Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah yang akurat dan memenuhi standar serta penyampaian Laporan Keuangan daerah yang tepat waktu setiap tahunnya Meningkatnya persentase aparat desa yang memahami pengelolaan keuangan desa

100%

100%

WTP

100%

100%

100%

B. REALISASI ANGGARAN 1. DPPKAD sebagai SKPD Biaya kegiatan yang dilaksanakan DPPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2015 untuk mencapai target dan sasaran serta indikator yang ada pada Rencana Strategis DPPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018, sebagaimana yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Jombang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 30.721.458.474,00 mencapai realisasi sebesar Rp. 23.238.010.082,00 atau 75,64% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 10.886.701.409,00 mencapai realisasi sebesar Rp. 9.823.174.822,00 atau 90,23% sebagaimana tabel berikut ini.

2. DPPKAD sebagai SKPKD


65

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG Gambaran umum realisasi APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015 yang bersumber pada SIMDA Keuangan DPPKAD Kabupaten Jombang terlampir.

BAB IV PENUTUP


66


Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang yang dapat disusun, selanjutnya diajukan kepada Bapak Bupati Jombang dan pihak lain yang berkepentingan untuk dijadikan bahan evaluasi. Dengan

menyadari

adanya

berbagai

kendala

yang

dijumpai

dalam

pelaksanaannya tentu diupayakan pemcahannya serta dijadikan pemacu pada setiap tingkat dan tahapan pencapaian suatu keberhasilan, adapun upaya-upaya yang telah dilakukan adalah : 1. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal 2. Melakukan pembenahan terhadap dokumen-dokumen yang digunakan sebagai standar belanja barang/jasa 3. Peningkatan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana beserta fasilitas pelayanan lainnya sesuai dengan standar pelayanan secara bertahap 4. Optimalisasi pemberdayaan aset dan yang diarahkan pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kemudian atas berbagai perhatian dan fasilitasi dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja ini disampaikan banyak terima kasih.

Jombang,

Februari 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Drs. EKA SUPRASETYO A.P., MM. Pembina Tingkat I NIP. 19620825 198611 1 001


67

DPPKAD MANTAP ISO 9001 : 2008

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2015

Recommend Documents