Departemen Ekonomi Sumber Daya & Lingkungan Fakultas Ekonomi & Manajemen Institut Pertanian Bogor

Dosen PJMK: Dr. Aceng Hidayat, MT. Tim Pengajar: Suhana, MSi. Dessy Rachmawatie, MSi. Prima Gandhi, MSi.

Departemen Ekonomi Sumber Daya & Lingkungan Fakultas Ekonomi & Manajemen Institut Pertanian Bogor

Tim Ekopol SDA Dep ESL FEM IPB

Berdaulat dalam politik 2. Berdikari dalam ekonomi 3. Berkepribadian dalam kebudayaan 1.


ekonomi pancasila berasal dari rakyat, dikerjakan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Tim Ekopol SDA Dep ESL FEM IPB

1. 2.

3.

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara Bumi , air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.


a.

b. c. d. e. f. g.

h.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hiduporang banyak dikuasai oleh negara Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan Bumi , air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara Setiap warga negara diberi kebebasan untuk memilih dalam menentukan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak milik perseorangan diakui, tetapi dalam batas pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Penggunaan sumber-sumber keuangan dan kekayaan negara atas permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, sedangan pengawasan dan kebijakannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat, dan Potensi inisiatif, serta daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Tim Ekopol SDA Dep ESL FEM IPB

a. b.

c.

Sistem persaingan bebas (free fight liberalism) yang akan menyebabkan homo homini lupus Sistem etatisme yang memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mendominasi perekonomian sehingga akan mematikan potensi dan daya kreasi masyarakat Sistem monopoli yang memusatkan kekuasaan ekonomi pada satu kelompok yang akan merugikan masyarakat


A.

B.

C.

Bab IV : peranan pemerintah Pemerintah harus lebih memunculkan pengawasan arah kegiatan ekonomi, bukan penguasaan kegiatan-kegiatan ekonomi Bab V : peranan koperasi Wadah untuk memperjuangakan serta melindungi kepentingan rakyat kecil sesuai pasal 33 UUD”45 dan penjelasanya. Bab VI : peranan swasta Perkembangan usaha swasta tidak boleh menyimpang dari azas demokrasi yang merupakan ciri dari sistem ekonomi terpimpin berdasarkan pancasila Tim Ekopol SDA Dep ESL FEM IPB

Perekonomian Berazas Kekeluargaan Pengawasan Oleh Lembaga-lembaga Perwakilan Cabang-cabang Produksi Penting dikuasai negara Hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak Hak milik berfungsi sosial Daya kreasi warga negara bebas dikembangkan Fakir miskin memperoleh jaminan sosial Tim Ekopol SDA Dep ESL FEM IPB

  



Perekonomian Indonesia disusun atas dasar kekeluargaan Kekayaan Bangsa di kelola pemerintah untuk kesejahteraan rakyat Fakir miskin dan anak terlantar di lindungi dan di pelihara oleh negara Bentuk perekonomian pancasila adala KOPERASI ( dari oleh dan untuk anggota) Tim Ekopol SDA Dep ESL FEM IPB

 



EKONOMI PANCASILA (EP) Gagasan ekonom Prof. Mubyarto (UGM) sekitar tahun 1980-an. Sebutan SEP sudah dilontarkan sebelumnya oleh Prof. Emil Salim (UI) sekitar tahun 1966


BEBERAPA KARAKTERISTIK :  PEMILIKAN BRG KONSUMSI BEBAS TERKENDALI  HAK MILIK FAKTOR PRODUKSI DITANGAN NEGARA, KOPERASI, DAN SWASTA  ADA INTERVENSI PEMERINTAH DLM MEMPENGARUHI MEKANISME PASAR  INSENTIF : MATERIAL & MORAL


    

Roda kegiatan ekonomi digerakkan oleh rangsangan sosial dan moral Ada tekad kuat seluruh bangsa utk mewujudkan kemerataan sosial Ada nasionalisme ekonomi Koperasi merupaka sokoguru ek nasional Ada keseimbangan yg selaras, serasi, dan seimbang dari perencanaan ek nasional dg pelaksanaannya di daerah2 Tim Ekopol SDA Dep ESL FEM IPB

    

Etika (Ethics)/Bermoral Manusiawi (Humanity) Nasionalisme ekonomi (Economic Nationalism) Demokrasi ekonomi  ekonomi kerakyatan Keadilan sosial (Social justice


 



Pertama, JALUR YURIDIS FORMAL. Berangkat dari keyakinan bahwa landasan hukum SEP adalah pasal 33 UUD 1945, yang dilatarbelakangi oleh jiwa Pembukaan UUD 1945, & dilengkapi pasal 23; 27 ayat 2; 34; serta penjelasan UUD 1945 pasal 2 Pelopor : Sri Edi Swasono; Potan Arif Harahap Tim Ekopol SDA Dep ESL FEM IPB

 



Kedua, JALUR ORIENTASI. Menghubungkan sila-sila dalam Pancasila sebagai sistem ekonomi yang berorientasi pada sila I, II, III, IV, dan V. Pelopor : Emil Salim, Mubyarto, Sumitro Djojohadikusumo


1. Koperasi adalah sokoguru rekonomian nasional 2. Manusia adalah “economic man” social and religions man” 3. Ada kehendak sosial yang kuat kearah egalitarianisme dan kemerataan sosial. 4. Prioritas utama kebijakan diletakan pada penyususnan perekonomian nasional yang tangguh. 5. Pengandalan pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi, diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi seperti yang dicerminkan dalam cita-cita koperasi. Tim Ekopol SDA Dep ESL FEM IPB

SILA

Emil Salim

Mubyarto

I

Mengenal Etika & Moral Roda perekonomian Agama digerakkan rangsangan ekonomi, sosial, & moral

Berupaya senantiasa dekat dengan Tuhan dengan ibadah

II

Titik berat pada nuansa manusiawi dalam menggalang hub. Ekonomi dlm perkemb. masyarakat

Ada kehendak kuat dari masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial (egalitarian)

Berupaya mengurangi & memberantas kemiskinan dlm penataan ekonomi masyarakat

III

Membuka kesempatan ekonomi secara adil bagi semua

Nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi

Pola kebijakan ekonomi & cara penyelenggaraannya tdk menimbulkan kekuatan yg menggangu persatuan bangsa

IV

Bermuara pada pelaksanaan demokrasi ekonomi & politik

Koperasi merupakan sokoguru perekonomian & bentuk konkret usaha bersama

Rakyat berperan & berpartisipasi aktif dalam usaha pembangunan

V

Memberi warna egalitarian & social equity dlm proses

Imbangan yg tegas antara perencanaan di tingkat nasional & desentralisasi Tim Ekopol SDA Dep ESL FEM IPB

Sumitro Djojohadikusumo

Pola pembagian hasil produksi lebih merata antar golongan, daerah, kota-desa.

 Sistem Ekonomi di Indonesia

yang berlangsung saat ini tergolong sistem ekonomi apa ??


1. Bersiat parsial dalam mengajarkan ajaran ekonomi kalsik Adam Smith. Konsep Smith tentang Manusia Sosial (homococius, tahun 1759) dilupakan atau tidak diajarkan, sedangkan ajaran berikutnya pada tahun 1776 (manusia sebagai homoeconomicus) dipuja puji secara membabi buta. . Tim Ekopol SDA Dep ESL FEM IPB



2. Metode analisis deduktif dari teori ekonomi neoklasik di ajarkan secara penuh, sedangkan metode analis induktif diabaikan. Hal demikian bertentangan dengan pesan Alfred Marshall dan gustave Schmoler, dua tokoh ekonomi neoklasik, untuk memakai dua metode secara serentak laksana dua kaki




3. Ilmu ekonomi menjadi spesialistis dan lebih iarahkan untuk menjadi ilmu ekonomi matematika. Menurut Kenneth Boulding dalam Economic as A Sciense. Ilmu ekonomi dapat dikembangkan menjadi salah satu atau gabungan dari cabangcabang ilmu berikut : (a) ekonomi sebagai ilmu sosial (social science); (b) ekonomi sebagai ilmu ekologi (ecological science); (c) ekonomi sebagai ilmu prilaku (behavioral science); (b) ekonomi sebagai ilmu politik (political science); dan (f) ekonomi sebagai ilmu moral (moral science). Tim Ekopol SDA Dep ESL FEM IPB



Bila mengacu pada EP, bahwa EP adalah sistem ekonomi pasar dengan usur perencanaan. EP mungkin sekali berada di antara dua kutub tersebut (kapitalis & sosialis), tapi berada di luarnya (Mubyarto 1980:74)




Pendapat Kwik Kian Gie, menyebut sebagai sistem ekonomi serba bukan atau faham bukan-isme : bukan kapitalisme, bukan liberalisme, tidak ada monopoli, tidak ada oligopoli, tidak ada persaingan bebas yg saling mematikan (Kwik, 1996)




Secara normatif menurut UUD 1945, terutama pasal 33 ayat 2 dan 3, sistem ekonomi Indonesia seharusnya condong mengarah ke sosialisme, (Mubyarto : ekonomi kerakyatan). Upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan desentralisasi & otonomi daerah, serta penghapusan ketimpangan sosial Tim Ekopol SDA Dep ESL FEM IPB



Namun , dewasa ini karena makin kuatnya pengusaha & munculnya gejala konglomerasi serta konsentrasi kekuatan ekonomi agaknya tidak dapat menyangkal bahwa kapitalisme telah tumbuh subur di Indonesia


Sektor

Pemilikan

Sifat pembentukan harga

Pertanian

Petani untuk beras; negara & swasta untuk tanaman ekspor

Pengaruh negara dominan (Bulog, Dept. Pertanian)

Pertambangan

Negara & swasta (asing)

Ditentukan harga dunia untuk ekspor; ditetapkan negara untuk dalam negeri

Industri. manufaktur

Negara; swasta (asing & nasional)

Sebagaian ditetapkan negara; sebagian mekanisme pasar terbatas

Konstruksi

Swasta & negara

Negara berpengaruh melalui APBN

Perdagangan

Swasta & negara

Sebagian mekanisme pasar, sebagian negara melalui “rente ekonomi” (ditransfer ke swasta tertentu untuk ekspor)

Administrasi Negara

Negara

Negara

Perbankan

Negara dominan (80 %) & swasta Pengaruh negara melalui BI dominan; sebagian mekanisme pasar berlaku Tim Ekopol SDA Dep ESL FEM IPB



Sistem ekonomi yg berlangsung dapat dikategorikan : (1) sist ekonomi dimana peran negara dominan; (2) peran swasta, baik nasional maupun asing, cukup besar; (3) harga yang berlangsung pada umumnya mencerminkan in-efisiensi, karena jauh lebih tinggi harga domestik dibanding harga internasional. Tim Ekopol SDA Dep ESL FEM IPB



GBHN (Orde lama dan baru) telah menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tidak menganut FREE-FIGHT LIBERALISM maupun ETATISME, sementara itu dinamika perekonomian kita dinilai semakin terbuka dengan adanya pengaruh deras Globalisasi.




Departemen Ekonomi Sumber Daya & Lingkungan Fakultas Ekonomi & Manajemen Institut Pertanian Bogor

Recommend Documents